Cek Fakta
    Facebook Twitter Instagram
    Cek Fakta
    • Playbook
    • Tentang Kami
    • Media
    • Kontak
    • Prebunking
    • LMS
    • FAQ
    Facebook Twitter Instagram Youtube
    Friday, July 11
    • Playbook
    • Tentang Kami
    • Media
    • Kontak
    • Prebunking
    • LMS
    • FAQ
    Facebook Twitter Instagram Youtube
    CekFakta
    Banner
    • Home
    • Terbaru
    • Kegiatan
    • Debat Pilpres 2024
    • Pilkada 2024
    • Hasil Riset
      • Penelitian
      • Buku
      • Modul Ajar
      • Policy Brief
    CekFakta
    You are at:Home»CekFakta»Keliru, Pernyataan Bambang Soesatyo soal Oposisi Tidak Diperlukan dalam Pemerintahan
    CekFakta

    Keliru, Pernyataan Bambang Soesatyo soal Oposisi Tidak Diperlukan dalam Pemerintahan

    Jane DoePublish date2024-06-07
    Tempo
    Share
    Facebook

    Berita



    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengatakan bahwa sistem check and balance dalam pemerintahan akan lebih mudah dilakukan tanpa keberadaan oposisi. Menurutnya, yang dibutuhkan dalam pemerintahan baru adalah demokrasi gotong royong. 

    "Dan enggak dibutuhkan lagi oposisi. Saya mendukung Pak Prabowo merangkul semua parpol untuk bersatu membangun bangsa ini kedepan," kata Bamsoet, 11 April 2024. Sebagai pemenang pilpres, Prabowo dinilai memiliki tanggung jawab untuk merangkul semua partai politik untuk masuk ke dalam pemerintahan. Akan tetapi, bukan berarti tidak akan ada sistem check and balance. 

    "Lebih gampang (check and balance) justru. Karena kan kalau oposisi bicara pride. Kadang lari dari substansi, tapi kalau satu koalisi bisa bicara dari hati ke hati dan lebih baik untuk masyarakat," ujar dia.

    Benarkah pendapat Bamsoet bahwa pemerintahan akan tetap berjalan baik melalui sistem check and balance tanpa adanya oposisi?

    HASIL CEK FAKTA



    Dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat, Yohanes Sulaiman mengatakan bahwa pernyataan Bambang mengenai oposisi tidak lagi dibutuhkan jelas salah. Menurutnya, tidak akan ada yang berani mengkritik pemerintah apabila tidak ada oposisi dan semua partai politik ada dalam pemerintahan. 

    Menurut studi politik, partai oposisi merupakan instrumen penting dalam sistem politik hukum yang terjadi di parlemen atau di lembaga legislatif. Kritik dari oposisi dapat memberikan pandangan alternatif terhadap kebijakan pemerintah yang kiranya bermasalah.

    Suatu negara demokrasi seperti Indonesia tidak memiliki kekuatan oposisi mengandung risiko, yakni akan lahir kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Alhasil, kebijakan-kebijakan hanya melayani kepentingan penguasa. “Selain itu, absennya kubu oposisi akan membuat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin tidak terkontrol,” ujarnya.

    Yohanes menambahkan, saat ini, partai politik yang berada di luar pemerintah hanyalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selama beberapa tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, kita bisa lihat bagaimana partai-partai koalisi pemerintah justru mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontroversial, seperti Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

    Sementara itu, partai oposisi yang jumlah kursinya saja tidak mayoritas di parlemen tidak punya cukup kekuatan untuk menentang atau melawannya. Pihak yang berteriak dan mengkritik justru adalah publik. 

    Lalu pertanyaannya, apa gunanya partai politik jika semua tidak ada yang berani mengkritik pemerintah dan hanya mementingkan posisi dalam kabinet?

    Pada periode pemerintahan berikutnya, kemungkinan besar hanya PKS dan PDIP yang akan menjadi oposisi. Ini saja sebetulnya tidak cukup secara kekuatan di parlemen. “Idealnya, kubu pemerintah jangan sampai menguasai kursi mayoritas 67%, karena jika mencapai persentase tersebut, UU dan aturan bermasalah bisa mudah digolkan tanpa mempedulikan suara oposisi,” kata dia.

    Yohanes menegaskan, tanpa adanya oposisi, tidak akan ada check and balance dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah akan menjadi korup, otoriter, dan sewenang-wenang, dan demokrasi hanya akan jadi formalitas ala Orde Baru.

    KESIMPULAN



    Klaim Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) bahwa sistem check and balance dalam pemerintahan akan lebih mudah dilakukan tanpa keberadaan oposisi, adalah keliru.

    Pemerintahan tanpa oposisi akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan hanya melayani kepentingan penguasa. Absennya kubu oposisi akan membuat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin tidak terkontrol.

    **Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

    Rujukan

    https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/4466

    https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/4466

    https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/390

    https://www.academia.edu/download/81858465/pdf.pdf

    https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/726

    https://wa.me/6281315777057 mailto:cekfakta@tempo.co.id

    Publish date : 2024-06-07

    Update Terbaru

    Sidebar Ad
    Update Terbaru
    About
    About

    CekFakta.com adalah sebuah sebuah proyek kolaboratif pengecekan fakta yang diinisiasi Mafindo (Masyarakat Antifitnah Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia).

    Kolaborasi ini diluncurkan di ‘Trusted Media Summit 2018’ pada Sabtu, 5 Mei 2018 di Jakarta dengan melibatkan puluhan media online di Indonesia serta jejaring ratusan pemeriksa fakta di seluruh Indonesia.

    Facebook Twitter Instagram YouTube
    Informasi
    • Cekfakta.com
    • info@cekfakta.com
    • Whatsapp di 082176503669
    Copyright © 2023. Designed by Cek Fakta.
    • About
    • LMS
    • Contact

    Type Pencarian Judul Enter to search. Press Esc to cancel.