CekFakta

Berita

Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan pendaftaran untuk program bantuan bedah rumah jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 8 Februari 2025.
Dalam postingannya terdapat poster dengan narasi sebagai berikut:
"Syarat Mendapatkan Bantuan Bedah Rumah
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Sudah berkeluarga
- Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
- Bersedia membentuk kelompok
- Belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah
- Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya."
Akun itu menambahkan narasi:
"Di informasikan
Peogram bantuan bedah rumah dana desa 2024Di pastikan harus selesai sebelum lebaran 1446 H 2025Jadi tunggu apaBuruan daftar kan diri anda tetangga/kerabat andaBisa melalauiKlik link di bawah ini👇🏻👇🏻👇🏻
https://daftar-sekarang-aply.online/aply1 Lihat Lebih Sedikit"
Lalu benarkah postingan pendaftaran untuk program bantuan bedah rumah jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025?

HASIL CEK FAKTA

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka tautan yang disertakan dalam postingan. Tautan itu mengarah pada website yang mencurigakan.
Di sana pengguna diminta memasukkan nama lengkap sesuai KTP dan juga nomor Telegram. Hal ini patut diwaspadai sebagai pencurian data atau juga terhubung dengan pinjaman online ilegal.
Penelusuran dilanjutkan dan kami menemukan penjelasan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia menegaskan bahwa bantuan bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tidak ada biaya sama sekali.
"Kami menegaskan bahwa Program BSPS ini tidak ada pungutan biaya oleh pihak manapun. Jadi jangan percaya apabila ada pihak-pihak yang melakukan tekanan ataupun menjanjikan sesuatu misalnya komisi jika ingin mendapatkan Program BSPS," ujarnya dilansir laman Infopublik.
Selain itu dilansir dari Medcom.id dalam artikel berjudul "Mau Dapat Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah? Ini Syaratnya" yang tayang pada 23 September 2020, pendaftaran bukan melalui website tertentu.
Masyarakat yang bisa mendaftar melalui Pemerintah Daerah dengan mengajukan permohonan ke Kepala Desa yang nantinya akan dikoordinir oleh Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Selanjutnya dapat mengusulkan lokasi penerima Program BSPS kepada Kementerian PUPR dan akan diverifikasi secara berjenjang.