Keliru: Aksi Mahasiswa Indonesia Gelap Ditunggangi LSM yang Dibiayai USAID

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan narasi tersebut tidak memiliki bukti-bukti akurat. Aksi #IndonesiaGelap merupakan aksi kolektif banyak elemen masyarakat sipil dan tidak terkait dengan pendanaan dari USAID yang telah ditutup oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dalam artikel yang diterbitkan Tempo sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi memerintahkan penutupan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Semua stafnya diperintahkan untuk kembali ke Amerika Serikat paling lambat Jumat, 7 Februari 2025.

Trump menginginkan USAID ditutup, menurut BBC, agar pengeluaran luar negeri Amerika Serikat selaras erat dengan pendekatan "America First" yang menjadi misinya. Trump telah lama mengkritik pengeluaran luar negeri dan mengatakan bahwa pengeluaran tersebut tidak bermanfaat dalam penggunaan uang pembayar pajak. Ia secara khusus mengkritik USAID.

Meski begitu, aksi #IndonesiaGelap tidak berkaitan sama sekali dengan USAID. Aksi Indonesia Gelap tersebut dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan yang terdiri dari 340 badan mahasiswa. Dalam laporan Majalah Tempo, Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal Putra bercerita, mereka terinspirasi dari tanda pagar #IndonesiaGelap yang lebih dulu beredar di media sosial. 

Aksi tersebut untuk menyuarakan keresahan mahasiswa dan masyarakat terhadap Pemerintahan Prabowo yang acakadut selama 100 hari menjabat. Tidak hanya Jakarta, aksi tersebut meluas ke Semarang, Bandung, Surabaya, hingga luar Jawa seperti Makassar, Bali, Samarinda, Banjarmasin, Sumetera Selatan dsb. 

Menurut BBC, beragam elemen masyarakat yang juga ikut dalam aksi #IndonesiaGelap mulai dari aktivis, mahasiswa hingga pecinta K-Pop. 

Massa menuntut beberapa hal dari pemerintah antara lain agar mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang pro rakyat seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, hingga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Mereka juga menolak undang-undang yang tidak berpihak ke rakyat, seperti Undang-Undang (UU) Mineral dan Batubara hingga Tata Tertib DPR. 

Tuntutan lainnya yaitu mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran, kebijakan program Makan Bergizi Gratis, kebijakan soal tunjangan kinerja dosen, kabinet gemuk, hingga mengevaluasi proyek strategis nasional yang bermasalah.

Masyarakat sipil juga akan menuntut pemerintah untuk membatalkan sejumlah kebijakan, yaitu pembahasan RUU TNI dan Polri, Danantara, hingga perluasan lahan untuk proyek food estate.

Laporan selengkapnya tentang aksi mahasiswa #IndonesiaGelap dapat dibaca di Majalah Tempo edisi 23 Februari 2025, berjudul: Habis Gelap Terbitlah Gelap.

Sejarah Panjang Aksi Mahasiswa

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, dalam sejarahnya, aksi mahasiswa sudah berlangsung sejak lama mulai 1928, 1945, 1966, 1974. Tuduhan bahwa mahasiswa ditunggangi, termasuk menghina dan meragukan peran mahasiswa yang cukup panjang dalam sejarah Indonesia. 

Menurut Isnur, mahasiswa dapat berjuang dengan atau tanpa lembaga swadaya masyarakat. “Mahasiswa itu memiliki idealisme dan visi sendiri,” kata Isnur kepada Tempo, Senin, 24 Februari 2025.

Tempo pernah merilis lima unjuk rasa terbesar mahasiswa untuk merespon kondisi bangsa. Antara lain, demo 1998 untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden RI. Tahun 2012, demonstrasi besar-besaran dilakukan serentak di 33 Provinsi dan 340 Kabupaten atau kota untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Kemudian para mahasiswa di berbagai daerah pernah menggelar unjuk rasa pada 23 September 2019 untuk menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Desember 2022, mahasiswa bersama elemen masyarakat lainnya menggelar demonstrasi besar untuk menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim aksi mahasiswa Indonesia Gelap dibiayai oleh USAID adalah keliru.