Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X yang telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali, mendapat 4 ribu komentar, dan 31 ribu likes menarasikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji kebijakan yang mengharuskan pengguna membeli internet premium jika ingin melakukan panggilan menggunakan aplikasi WhatsApp.
Unggahan tersebut juga menampilkan foto Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dengan narasi:
“Komdigi Kaji Pengguna Harus Beli Internet Premium Jika Ingin Telfon Whatsapp”
Namun, benarkah Komdigi kaji internet premium jika ingin telepon whatsapp?
Unggahan tersebut juga menampilkan foto Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dengan narasi:
“Komdigi Kaji Pengguna Harus Beli Internet Premium Jika Ingin Telfon Whatsapp”
Namun, benarkah Komdigi kaji internet premium jika ingin telepon whatsapp?
HASIL CEK FAKTA
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa tidak ada rencana dari pemerintah untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet atau Voice over IP (VoIP), termasuk layanan WhatsApp Call.
Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan yang dinilai menyesatkan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” ujar Meutya Hafid, dilansir dari laman Komdigi.
Lebih lanjut, Menkomdigi menjelaskan bahwa Kementerian hanya menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak, seperti Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), terkait penataan ekosistem digital. Masukan tersebut termasuk wacana mengenai hubungan antara penyedia layanan over-the-top (OTT) dan operator jaringan.
Namun demikian, Meutya menekankan bahwa usulan tersebut belum pernah dibahas dalam forum resmi pengambilan kebijakan dan belum menjadi bagian dari agenda kementerian.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Saat ini, fokus utama Komdigi tetap pada agenda prioritas nasional, seperti memperluas akses internet di wilayah tertinggal, meningkatkan literasi digital, serta memperkuat keamanan dan perlindungan data di ruang digital.
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa tidak ada rencana dari pemerintah untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet atau Voice over IP (VoIP), termasuk layanan WhatsApp Call.
Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan yang dinilai menyesatkan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” ujar Meutya Hafid, dilansir dari laman Komdigi.
Lebih lanjut, Menkomdigi menjelaskan bahwa Kementerian hanya menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak, seperti Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), terkait penataan ekosistem digital. Masukan tersebut termasuk wacana mengenai hubungan antara penyedia layanan over-the-top (OTT) dan operator jaringan.
Namun demikian, Meutya menekankan bahwa usulan tersebut belum pernah dibahas dalam forum resmi pengambilan kebijakan dan belum menjadi bagian dari agenda kementerian.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Saat ini, fokus utama Komdigi tetap pada agenda prioritas nasional, seperti memperluas akses internet di wilayah tertinggal, meningkatkan literasi digital, serta memperkuat keamanan dan perlindungan data di ruang digital.
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KESIMPULAN
Rujukan
Publish date : 2025-08-06