CekFakta

Berita

SEBUAH tautan disertai gambar beredar di Facebook [arsip] dengan klaim sebagai formulir pendaftaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tautan itu mengarah ke formulir berisi kolom nomor ponsel dan provinsi tempat tinggal. Gambar yang menyertainya menampilkan infografis PKH dengan logo Kementerian Kominfo.

Benarkah tautan pendaftaran tersebut berasal dari Kementerian Kominfo?

HASIL CEK FAKTA

Tempo memverifikasi konten itu dengan pencarian gambar terbalik Google dan membandingkan narasinya dengan informasi dari sumber kredibel. Hasilnya, data menunjukkan formulir pendaftaran tersebut palsu.

Konten yang beredar sebenarnya menampilkan poster lama berlogo Kementerian Kominfo di laman Indonesia.go.id pada 2021. Poster itu telah diubah dari versi aslinya.

Pada gambar yang beredar ditambahkan teks “daftarkan diri anda”. Analisis lebih lanjut menunjukkan poster tersebut memuat informasi PKH 2021 sebesar Rp28,31 triliun. Versi asli poster tidak berisi ajakan agar warga segera mendaftar.

Selain itu, Kementerian Kominfo kini sudah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Tautan formulir yang disertakan dalam unggahan juga mengarahkan pengguna ke situs https://daftar3-sekarang.online/. Situs ini bukan milik resmi pemerintah.

Pendaftaran Penerima Bansos

Dilansir Tempo, sejumlah bansos pemerintah cair pada atau mulai Agustus 2025. Penyaluran menyasar keluarga penerima manfaat (KPM) yang datanya tersimpan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebelumnya bernama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jenis bansos yang disalurkan adalah PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Untuk menerima bansos, nama warga harus terdaftar di DTSEN. Masyarakat dapat memeriksa statusnya melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh di Google Play Store atau di laman www.cekbansos.kemensos.go.id

KESIMPULAN

Verifikasi Tempo menyimpulkan, narasi yang menyebut tautan berisi formulir pendaftaran bansos pemerintah dari Kementerian Kominfo adalah keliru. Tautan itu diduga bagian dari praktik phishing untuk mengumpulkan data masyarakat melalui formulir palsu.