Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video yang diunggah di Facebook menampilkan narasi bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengumumkan program penghapusan biaya balik nama, pajak progresif, dan penggantian plat kendaraan yang digratiskan hingga akhir tahun 2025.
Dalam video tersebut, tertulis:
“**PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN MOBIL SECARA GRATIS BERLAKU SAMPAI AKHIR TAHUN 2025
GRATIS BALIK NAMA
GRATIS BAYAR PAJAK
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
GRATIS GANTI PLAT**”
Unggahan itu juga disertai narasi tambahan:
“dari pusatmah gratis, cuman petugasnya kan perlu sarapan & udud woy..”
Namun, benarkah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin umumkan pajak kendaraan gratis hingga akhir 2025?
Dalam video tersebut, tertulis:
“**PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN MOBIL SECARA GRATIS BERLAKU SAMPAI AKHIR TAHUN 2025
GRATIS BALIK NAMA
GRATIS BAYAR PAJAK
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
GRATIS GANTI PLAT**”
Unggahan itu juga disertai narasi tambahan:
“dari pusatmah gratis, cuman petugasnya kan perlu sarapan & udud woy..”
Namun, benarkah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin umumkan pajak kendaraan gratis hingga akhir 2025?
HASIL CEK FAKTA
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berdasarkan penelusuran, video yang digunakan ternyata identik dengan siaran resmi Sekretariat Presiden berjudul “LIVE: Keterangan Pers Menteri Pertahanan, Kantor Presiden, 31 Agustus 2025” yang diunggah pada 31 Agustus 2025.
Dalam video aslinya, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin hanya menyampaikan amanat Presiden mengenai hasil Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, yang membahas langkah strategis pemerintah menjaga stabilitas nasional, bukan pengumuman pemutihan pajak kendaraan.
Selain itu, suara dalam video tersebut juga mirip dengan cuplikan dari siaran TVR Parlemen berjudul “DARI RUANG SIDANG - KOMISI III DPR RI RDP DENGAN KAKORLANTAS POLRI” yang diunggah pada 6 September 2023.
Dalam video itu, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi, memang pernah mengusulkan penghapusan biaya balik nama dan pajak progresif kendaraan saat rapat dengan Komisi III DPR RI, tetapi belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
Hingga Oktober 2025, sejumlah pemerintah daerah memang masih membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor, namun pelaksanaannya bersifat lokal dan berbeda di setiap provinsi, bukan merupakan kebijakan nasional dari Kementerian Pertahanan maupun pemerintah pusat.
Berikut beberapa daerah yang masih membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor di sini.
Dengan demikian informasi video do atas adalah hoaks.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berdasarkan penelusuran, video yang digunakan ternyata identik dengan siaran resmi Sekretariat Presiden berjudul “LIVE: Keterangan Pers Menteri Pertahanan, Kantor Presiden, 31 Agustus 2025” yang diunggah pada 31 Agustus 2025.
Dalam video aslinya, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin hanya menyampaikan amanat Presiden mengenai hasil Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, yang membahas langkah strategis pemerintah menjaga stabilitas nasional, bukan pengumuman pemutihan pajak kendaraan.
Selain itu, suara dalam video tersebut juga mirip dengan cuplikan dari siaran TVR Parlemen berjudul “DARI RUANG SIDANG - KOMISI III DPR RI RDP DENGAN KAKORLANTAS POLRI” yang diunggah pada 6 September 2023.
Dalam video itu, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi, memang pernah mengusulkan penghapusan biaya balik nama dan pajak progresif kendaraan saat rapat dengan Komisi III DPR RI, tetapi belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
Hingga Oktober 2025, sejumlah pemerintah daerah memang masih membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor, namun pelaksanaannya bersifat lokal dan berbeda di setiap provinsi, bukan merupakan kebijakan nasional dari Kementerian Pertahanan maupun pemerintah pusat.
Berikut beberapa daerah yang masih membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor di sini.
Dengan demikian informasi video do atas adalah hoaks.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KESIMPULAN
Rujukan
Publish date : 2025-10-13