Berita
SEBUAH konten dengan klaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut harga asli Pertalite hanya Rp4.000 per liter, beredar di X [arsip] dan Facebook [akun 1, akun 2] pada 17 Oktober 2025.
Konten itu berupa teks yang diklaim pernyataan dari Menkeu Purbaya: “Pertalite hanya 4.000 mereka jual 10.000, padahal dijual 4.000 sudah untung besar, udah gitu dioplos lagi”.
Namun, benarkah Menkeu Purbaya mengeluarkan pernyataan mengenai harga asli Pertalite sebesar Rp 4 ribu per liter?
Konten itu berupa teks yang diklaim pernyataan dari Menkeu Purbaya: “Pertalite hanya 4.000 mereka jual 10.000, padahal dijual 4.000 sudah untung besar, udah gitu dioplos lagi”.
Namun, benarkah Menkeu Purbaya mengeluarkan pernyataan mengenai harga asli Pertalite sebesar Rp 4 ribu per liter?
HASIL CEK FAKTA
Tempo memverifikasi konten tersebut dengan menelusuri pemberitaan dari media kredibel. Hasilnya, Menteri Keuangan Purbaya tidak pernah menyatakan harga asli Pertalite hanya Rp4.000 per liter.
Konten itu mengubah pernyataan Purbaya saat rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 30 September 2025. Rapat tersebut ditayangkan utuh di kanal Kompas TV dan Tribunnews. Salah satu materi rapat tersebut adalah membahas harga bahan bakar minyak.
Pada menit ke-06:15 tayangan YouTube Tribunnews, Purbaya menjelaskan bagaimana harga BBM, LPG, listrik, dan pupuk yang beredar di masyarakat merupakan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah. Berikut pernyataan lengkap Purbaya:
Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian, next, dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan nonenergi. Misalnya untuk Pertalite masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter. Sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15% melalui kompensasi.
Untuk solar masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp11.950 per liter. Sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43%. Untuk LPG 3 kg subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah. Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Menurut artikel Tempo, Purbaya menyatakan realisasi subsidi dan kompensasi dari anggaran negara hingga 31 Agustus 2025, telah mencapai Rp 218 triliun atau 43,7 persen dari target. Sedangkan pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 498,8 triliun.
Realisasi subsidi dan kompensasi, kata dia, dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume barang bersubsidi. Meski harga BBM dan tarif listrik telah disesuaikan sejak 2022, Bekas Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyatakan bahwa sebagian besar harga jual produk itu belum mencapai tingkat keekonomian.
Melalui situs resmi, PPID Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa konten dengan narasi harga asli Pertalite sebesar Rp4.000 adalah hoaks.
Konten itu mengubah pernyataan Purbaya saat rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 30 September 2025. Rapat tersebut ditayangkan utuh di kanal Kompas TV dan Tribunnews. Salah satu materi rapat tersebut adalah membahas harga bahan bakar minyak.
Pada menit ke-06:15 tayangan YouTube Tribunnews, Purbaya menjelaskan bagaimana harga BBM, LPG, listrik, dan pupuk yang beredar di masyarakat merupakan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah. Berikut pernyataan lengkap Purbaya:
Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian, next, dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan nonenergi. Misalnya untuk Pertalite masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter. Sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15% melalui kompensasi.
Untuk solar masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp11.950 per liter. Sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43%. Untuk LPG 3 kg subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah. Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Menurut artikel Tempo, Purbaya menyatakan realisasi subsidi dan kompensasi dari anggaran negara hingga 31 Agustus 2025, telah mencapai Rp 218 triliun atau 43,7 persen dari target. Sedangkan pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 498,8 triliun.
Realisasi subsidi dan kompensasi, kata dia, dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume barang bersubsidi. Meski harga BBM dan tarif listrik telah disesuaikan sejak 2022, Bekas Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyatakan bahwa sebagian besar harga jual produk itu belum mencapai tingkat keekonomian.
Melalui situs resmi, PPID Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa konten dengan narasi harga asli Pertalite sebesar Rp4.000 adalah hoaks.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelusuran Tempo, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya harga asli Pertalite sebesar Rp4.000 per liter adalah keliru.
Rujukan
https://x.com/FadliAsman96534/status/1979132107692650641/photo/1
https://www.dailymotion.com/video/x9rfk4m
https://www.youtube.com/watch?v=glJQJjGqmiM
Publish date : 2025-10-21