Berita
KONTEN yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 24 ribu triliun beredar di X dan Facebook [arsip].
Unggahan itu menampilkan foto Purbaya berdampingan dengan Jokowi dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, disertai narasi bahwa utang tersebut berasal dari proyek-proyek berbiaya jumbo seperti kereta cepat Jakarta–Bandung Woosh.
Artikel ini akan mengecek dua hal. Pertama, apakah Purbaya pernah menyatakan utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 24 ribu triliun? Kedua, apakah benar total utang Indonesia mencapai angka tersebut?
Unggahan itu menampilkan foto Purbaya berdampingan dengan Jokowi dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, disertai narasi bahwa utang tersebut berasal dari proyek-proyek berbiaya jumbo seperti kereta cepat Jakarta–Bandung Woosh.
Artikel ini akan mengecek dua hal. Pertama, apakah Purbaya pernah menyatakan utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 24 ribu triliun? Kedua, apakah benar total utang Indonesia mencapai angka tersebut?
HASIL CEK FAKTA
Tempo memverifikasi narasi itu dengan menelusuri sumber kredibel dan mewawancarai pakar ekonomi. Hasilnya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan utang Indonesia mencapai Rp 24 ribu triliun.
Pernyataan soal angka Rp 24 ribu triliun disampaikan oleh mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, dalam program talk show di iNews pada 28 Oktober 2025. Ia menyebut Menkeu Purbaya membuka kotak pandora pemerintahan Jokowi dan menuding kebijakan Sri Mulyani membuat utang negara dari empat rumpun naik dari Rp 8 ribu triliun menjadi Rp 24 ribu triliun.
Pembawa acara Aiman Witjaksono kemudian mempertanyakan klaim itu dan merujuk pada pernyataan Sri Mulyani bahwa total utang pemerintah pada 2024 berkisar Rp 10 ribu triliun, mencakup utang jangka pendek dan panjang.
Said lalu menjelaskan bahwa hitungan Rp 24 ribu triliun mencakup utang pemerintah, utang BUMN, kewajiban pensiun, hingga utang yang ditunda pembayarannya. “Angka Rp 10 ribu triliun itu hanya utang negara,” kata Said.
Utang warisan Jokowi
Kementerian Keuangan menjelaskan utang pemerintah pusat berasal dari utang luar negeri, pinjaman dalam negeri dari BUMN atau pemda, serta surat berharga negara (SBN). Pada Desember 2024, saat kepresidenan bergeser dari Jokowi ke Prabowo Subianto, totalnya mencapai Rp 8.680 triliun.
Jika ditambah kewajiban lain, nilainya menjadi Rp 10.269 triliun seperti yang diberitakan Tempo. Selama satu dekade pemerintahan Jokowi, utang pemerintah naik dari Rp 3.113 triliun pada 2015 menjadi Rp 8.680 triliun pada akhir 2024.
Rasio utang terhadap PDB melonjak 9,14 poin persen pada 2020 karena penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah juga menarik utang baru untuk membiayai infrastruktur dan belanja militer, termasuk proyek Bandara Kertajati dan kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh.
Ekonom Universitas Gadjah Mada, I Wayan Nuka Lantara, meragukan klaim Said Didu soal total utang Rp 24 ribu triliun. Ia menilai pernyataan itu tanpa sumber data yang bisa diuji. “Klaim itu tidak bisa diperiksa kebenarannya,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 5 November 2025.
Pilihan editor: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Utang Negara Naik Terus
Pernyataan soal angka Rp 24 ribu triliun disampaikan oleh mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, dalam program talk show di iNews pada 28 Oktober 2025. Ia menyebut Menkeu Purbaya membuka kotak pandora pemerintahan Jokowi dan menuding kebijakan Sri Mulyani membuat utang negara dari empat rumpun naik dari Rp 8 ribu triliun menjadi Rp 24 ribu triliun.
Pembawa acara Aiman Witjaksono kemudian mempertanyakan klaim itu dan merujuk pada pernyataan Sri Mulyani bahwa total utang pemerintah pada 2024 berkisar Rp 10 ribu triliun, mencakup utang jangka pendek dan panjang.
Said lalu menjelaskan bahwa hitungan Rp 24 ribu triliun mencakup utang pemerintah, utang BUMN, kewajiban pensiun, hingga utang yang ditunda pembayarannya. “Angka Rp 10 ribu triliun itu hanya utang negara,” kata Said.
Utang warisan Jokowi
Kementerian Keuangan menjelaskan utang pemerintah pusat berasal dari utang luar negeri, pinjaman dalam negeri dari BUMN atau pemda, serta surat berharga negara (SBN). Pada Desember 2024, saat kepresidenan bergeser dari Jokowi ke Prabowo Subianto, totalnya mencapai Rp 8.680 triliun.
Jika ditambah kewajiban lain, nilainya menjadi Rp 10.269 triliun seperti yang diberitakan Tempo. Selama satu dekade pemerintahan Jokowi, utang pemerintah naik dari Rp 3.113 triliun pada 2015 menjadi Rp 8.680 triliun pada akhir 2024.
Rasio utang terhadap PDB melonjak 9,14 poin persen pada 2020 karena penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah juga menarik utang baru untuk membiayai infrastruktur dan belanja militer, termasuk proyek Bandara Kertajati dan kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh.
Ekonom Universitas Gadjah Mada, I Wayan Nuka Lantara, meragukan klaim Said Didu soal total utang Rp 24 ribu triliun. Ia menilai pernyataan itu tanpa sumber data yang bisa diuji. “Klaim itu tidak bisa diperiksa kebenarannya,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 5 November 2025.
Pilihan editor: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Utang Negara Naik Terus
KESIMPULAN
Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Menteri Keuangan Purbaya menyatakan utang pemerintah mencapai Rp 24 ribu triliun adalah keliru.
Rujukan
https://x.com/somexthread/status/1984532357005918411
https://www.youtube.com/watch?v=DFXVT4HhDT0
https://www.tempo.co/ekonomi/10-tahun-pemerintahan-jokowi-utang-negara-naik-terus-33230
Publish date : 2025-11-06