Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta Presiden Prabowo untuk segera mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Unggahan tersebut menyebut bahwa Purbaya dianggap tidak mampu mengelola pengeluaran anggaran negara.
Dalam unggahan itu juga ditampilkan percakapan yang menggambarkan adanya pertentangan antara Luhut dan Purbaya.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“PRABOWO ADA DI PIHAK SIAPA TERKAIT BENTROKAN PAK PURBAYA & LUHUT
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
SAYA INGATKAN PRABOWO HARUS MENGGANTI MENKEU SAAT INI, DIA TIDAK BECUS, DIA TIDAK MENGERTI MAU DI KELUARKAN ANGGARAN UNTUK NEGARA
SAYA MENJAGA UANG NEGARA AGAR TIDAK DIKORUPSI, BUKAN TIDAK TAU CARA KERJA, SAYA MENGERTI ANDA HANYA INGIN KORUPSI..!!
MENURUT KALIAN PAK PRABOWO ADA DI PIHAK YANG MANA NIE...!?”
Namun, benarkah Luhut minta Prabowo untuk ganti Menkeu Purbaya?
Unggahan tersebut menyebut bahwa Purbaya dianggap tidak mampu mengelola pengeluaran anggaran negara.
Dalam unggahan itu juga ditampilkan percakapan yang menggambarkan adanya pertentangan antara Luhut dan Purbaya.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“PRABOWO ADA DI PIHAK SIAPA TERKAIT BENTROKAN PAK PURBAYA & LUHUT
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
SAYA INGATKAN PRABOWO HARUS MENGGANTI MENKEU SAAT INI, DIA TIDAK BECUS, DIA TIDAK MENGERTI MAU DI KELUARKAN ANGGARAN UNTUK NEGARA
SAYA MENJAGA UANG NEGARA AGAR TIDAK DIKORUPSI, BUKAN TIDAK TAU CARA KERJA, SAYA MENGERTI ANDA HANYA INGIN KORUPSI..!!
MENURUT KALIAN PAK PRABOWO ADA DI PIHAK YANG MANA NIE...!?”
Namun, benarkah Luhut minta Prabowo untuk ganti Menkeu Purbaya?
HASIL CEK FAKTA
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel maupun pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Luhut meminta Prabowo mengganti Menkeu Purbaya.
Justru, Luhut menilai kebijakan Purbaya dalam mengalokasikan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Luhut menyebut langkah tersebut sangat baik dan berpotensi membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen.
“Sekarang saya lihat Menteri Keuangan yang baru mendorong betul mazhab-nya dia ini untuk mengguyur pasar dengan taruh Rp200 triliun di perbankan, dan saya kira itu sangat bagus,” ujarnya, dilansir dari ANTARA.
Ia juga mengingatkan publik untuk memberi waktu dalam menilai efektivitas kebijakan yang dijalankan Purbaya.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Luhut meminta Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya tidak berdasar.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Luhut minta Prabowo untuk ganti Menkeu Purbaya
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel maupun pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Luhut meminta Prabowo mengganti Menkeu Purbaya.
Justru, Luhut menilai kebijakan Purbaya dalam mengalokasikan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Luhut menyebut langkah tersebut sangat baik dan berpotensi membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen.
“Sekarang saya lihat Menteri Keuangan yang baru mendorong betul mazhab-nya dia ini untuk mengguyur pasar dengan taruh Rp200 triliun di perbankan, dan saya kira itu sangat bagus,” ujarnya, dilansir dari ANTARA.
Ia juga mengingatkan publik untuk memberi waktu dalam menilai efektivitas kebijakan yang dijalankan Purbaya.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Luhut meminta Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya tidak berdasar.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Luhut minta Prabowo untuk ganti Menkeu Purbaya
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KESIMPULAN
Rujukan
Publish date : 2025-11-13