Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar yang menyerupai pemberitaan media dan menampilkan foto Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Unggahan tersebut menuliskan klaim bahwa Purbaya menyebut uang negara sebesar Rp1.000 triliun hilang secara misterius setiap tahun selama pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu dari tahun 2014 hingga 2024.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Purbaya ; Dipemerintahannya pak jokowi 1000 triliyun uang negara hilang misterius tiap tahunnya”
Namun, benarkah Purbaya nyatakan uang negara 1000 triliun hilang tiap tahunnya di era Jokowi?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Unggahan tersebut menuliskan klaim bahwa Purbaya menyebut uang negara sebesar Rp1.000 triliun hilang secara misterius setiap tahun selama pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu dari tahun 2014 hingga 2024.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Purbaya ; Dipemerintahannya pak jokowi 1000 triliyun uang negara hilang misterius tiap tahunnya”
Namun, benarkah Purbaya nyatakan uang negara 1000 triliun hilang tiap tahunnya di era Jokowi?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
HASIL CEK FAKTA
Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut uang negara Rp1.000 triliun hilang tiap tahun pada masa pemerintahan Jokowi.
Tangkapan layar dalam unggahan tersebut serupa dengan unggahan Kompas di X berjudul “Menkeu Purbaya Respons Kritik Hasan Nasbi soal Gaya Komunikasi: Itu Atas Perintah Presiden”.
Dalam unggahan asli, Purbaya menanggapi kritik Hasan Nasbi terkait gaya komunikasinya dan menjelaskan bahwa gaya bicara tegas tersebut ia lakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, bukan membahas hilangnya uang negara.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Informasi mengenai angka Rp1.000 triliun justru berasal dari pernyataan Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra.
Ia menuding adanya dugaan permainan ekspor atau misinvoicing yang merugikan negara hingga Rp1.000 triliun per tahun sejak 2013 hingga 2024.
Pernyataan ini muncul dalam video YouTube berjudul “GEDE SANDRA: PAK PURBAYA DALAM BAHAYA... MEREKA BIASA COPOT MENTERI” yang menjelaskan potensi kehilangan penerimaan negara akibat penyimpangan ekspor-impor
Dengan demikian, unggahan yang mengaitkan pernyataan tersebut kepada Menkeu Purbaya merupakan disinformasi karena kutipannya tidak sesuai dengan fakta.
Klaim: Purbaya nyatakan uang negara 1000 triliun hilang tiap tahunnya di era Jokowi
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Tangkapan layar dalam unggahan tersebut serupa dengan unggahan Kompas di X berjudul “Menkeu Purbaya Respons Kritik Hasan Nasbi soal Gaya Komunikasi: Itu Atas Perintah Presiden”.
Dalam unggahan asli, Purbaya menanggapi kritik Hasan Nasbi terkait gaya komunikasinya dan menjelaskan bahwa gaya bicara tegas tersebut ia lakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, bukan membahas hilangnya uang negara.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Informasi mengenai angka Rp1.000 triliun justru berasal dari pernyataan Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra.
Ia menuding adanya dugaan permainan ekspor atau misinvoicing yang merugikan negara hingga Rp1.000 triliun per tahun sejak 2013 hingga 2024.
Pernyataan ini muncul dalam video YouTube berjudul “GEDE SANDRA: PAK PURBAYA DALAM BAHAYA... MEREKA BIASA COPOT MENTERI” yang menjelaskan potensi kehilangan penerimaan negara akibat penyimpangan ekspor-impor
Dengan demikian, unggahan yang mengaitkan pernyataan tersebut kepada Menkeu Purbaya merupakan disinformasi karena kutipannya tidak sesuai dengan fakta.
Klaim: Purbaya nyatakan uang negara 1000 triliun hilang tiap tahunnya di era Jokowi
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KESIMPULAN
Rujukan
Publish date : 2025-11-21