Cek Fakta
    Facebook Twitter Instagram
    Cek Fakta
    • Playbook
    • Tentang Kami
    • Media
    • Kontak
    • Prebunking
    • LMS
    • FAQ
    Facebook Twitter Instagram Youtube
    Wednesday, July 16
    • Playbook
    • Tentang Kami
    • Media
    • Kontak
    • Prebunking
    • LMS
    • FAQ
    Facebook Twitter Instagram Youtube
    CekFakta
    Banner
    • Home
    • Terbaru
    • Kegiatan
    • Debat Pilpres 2024
    • Pilkada 2024
    • Hasil Riset
      • Penelitian
      • Buku
      • Modul Ajar
      • Policy Brief
    CekFakta
    You are at:Home»CekFakta»[KLARIFIKASI] Tidak Benar Ada Pernyataan Soekarno tentang Batasi Pengusaha China
    CekFakta

    [KLARIFIKASI] Tidak Benar Ada Pernyataan Soekarno tentang Batasi Pengusaha China

    Jane DoePublish date2024-11-25
    Kompas
    Share
    Facebook

    Berita

    KOMPAS.com - Kutipan yang diklaim sebagai pernyataan Presiden Soekarno soal pembatasan terhadap pedagang dari etnis Tionghoa beredar di media sosial.

    Dalam narasi di berbagai unggahan, Soekarno diklaim menyatakan, ia sengaja membatasi pedagang Tionghoa agar tidak semena-mena terhadap pribumi.

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, pernyataan itu hoaks.

    Pernyataan Soekarno yang mengaku sengaja membatasi pedagang Tionghoa dibagikan oleh akun Instagram ini pada 15 November 2024.

    Berikut narasi yang dibagikan:

    Soekarno pernah berkata "Kenapa pengusaha Cina saya batasi, karena saya tidak ingin kalian jadi babu di rumah sendiri. Ini Tanah Air kita yang diperjuangkan dengan darah. Kalianlah tuan yang sesungguhnya".

    Screenshot Hoaks, pernyataan Soekarno soal membatasi pedagang Tionghoa

    HASIL CEK FAKTA

    Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi sejarawan Asvi Warman Adam untuk mengonfirmasi pernyatan Soekarno soal membatasi pedagang Tionghoa.

    Asvi mengaku tidak familiar dengan pernyataan Bung Karno seperti yang dibagikan di Instagram tersebut.

    "Saya tidak pernah membaca pernyataan Bung Karno seperti di atas," kata Asvi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/11/2024).

    Menurut Asvi, dalam membuat hoaks atau rekayasa sejarah, biasanya frasa yang benar digabung-gabungkan.

    "Misalnya, Bung Karno pernah mengatakan 'tanah air yang diperjuangkan dengan darah'. Bung Karno juga pernah berpidato agar bangsa kita jangan jadi bangsa kuli. Namun, istilah yang digunakan kuli, bukan babu," ujar Asvi.

    Asvi mengatakan, pada periode 1950-an memang ada program Benteng yang membatasi warga negara asing (WNA) China berdagang di desa. Aturan itu berlaku untuk WNA, bukan warga negara Indonesia (WNI).

    "Tetapi aturan itu dikeluarkan oleh Mr As'at, bukan oleh Seokarno," kata Asvi.

    Adapun aturan yang juga dianggap kontroversial karena bernuansa diskriminasi adalah ketika Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1959 tentang Larangan bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing di Luar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II Serta Karesidenan.

    Larangan itu dibuat untuk mengatur agar warga negara asing tidak membuka usaha kecil di wilayah Indonesia. Isi lengkapnya dapat dibaca dalam tautan ini.

    Sebagian besar pedagang yang dimaksud saat itu adalah yang berkewarganegaraan China, sehingga banyak yang menganggap aturan itu mengincar masyarakat Tionghoa.

    Akan tetapi, tidak ditemukan adanya pernyataan sebagaimana yang dimaksud dalam unggahan.

    KESIMPULAN

    Pernyataan Soekarno yang mengaku sengaja membatasi pedagang Tionghoa adalah hoaks.

    Sejarawan Asvi Warman Adam mengatakan, ia tidak pernah membaca pernyataan Bung Karno semacam itu. Pernyataan itu juga tidak pernah ditemukan dalam berbagai arsip dan dokumentasi.

    Rujukan

    https://www.instagram.com/negeriparabegundal.id/p/DCYydWxTGVG/

    https://bphn.go.id/data/documents/59prp010.pdf

    https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D

    Publish date : 2024-11-25

    Update Terbaru

    Sidebar Ad
    Update Terbaru
    About
    About

    CekFakta.com adalah sebuah sebuah proyek kolaboratif pengecekan fakta yang diinisiasi Mafindo (Masyarakat Antifitnah Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia).

    Kolaborasi ini diluncurkan di ‘Trusted Media Summit 2018’ pada Sabtu, 5 Mei 2018 di Jakarta dengan melibatkan puluhan media online di Indonesia serta jejaring ratusan pemeriksa fakta di seluruh Indonesia.

    Facebook Twitter Instagram YouTube
    Informasi
    • Cekfakta.com
    • info@cekfakta.com
    • Whatsapp di 082176503669
    Copyright © 2023. Designed by Cek Fakta.
    • About
    • LMS
    • Contact

    Type Pencarian Judul Enter to search. Press Esc to cancel.