Berita
KOMPAS.com - Di media sosial beredar informasi bantuan sosial Rp 100 juta untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) beserta tautan yang diklaim untuk mengakses bansos tersebut.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi tersebut hoaks.
Informasi bansos Rp 100 juta untuk TKI serta tautan yang diklaim untuk mendapatkan bansos tersebut dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini, pada Mei 2025.
Informasi itu mencantumkan foto Presiden Prabowo Subianto untuk thumbnail, serta prosedur yang diklaim untuk mendapatkan bansos.
Pertama, membuka tautan yang dicantumkan dalam narasi. Kemudian, memasukkan nama lengkap dan negara tempat bekerja.
Selanjutnya, memasukkan nomor WhatsApp aktif. Setelah itu, menghubungi nomor WhatsApp seperti yang tertera untuk menerima bansos.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi tersebut hoaks.
Informasi bansos Rp 100 juta untuk TKI serta tautan yang diklaim untuk mendapatkan bansos tersebut dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini, pada Mei 2025.
Informasi itu mencantumkan foto Presiden Prabowo Subianto untuk thumbnail, serta prosedur yang diklaim untuk mendapatkan bansos.
Pertama, membuka tautan yang dicantumkan dalam narasi. Kemudian, memasukkan nama lengkap dan negara tempat bekerja.
Selanjutnya, memasukkan nomor WhatsApp aktif. Setelah itu, menghubungi nomor WhatsApp seperti yang tertera untuk menerima bansos.
HASIL CEK FAKTA
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa informasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan uang sebesar Rp 100 juta kepada setiap pekerja migran Indonesia adalah tidak benar atau hoaks.
Menurut Karding, informasi yang beredar di media sosial itu merupakan modus penipuan.
"Saya pastikan tidak benar alias hoaks. Untuk itu, masyarakat mohon tidak mempercayai kalau ada orang-orang tidak bertanggungjawab untuk menghubungi karena itu adalah modus penipuan," kata Karding, seperti diberitakan Antara, 16 Mei 2025.
Karding mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi atau konten sepihak yang tidak dapat diverifikasi faktanya.
Selain itu, dia menegaskan, penyebaran informasi tidak berdasarkan fakta yang membuat masyarakat atau pekerja migran Indonesia menjadi resah dapat dikenakan sanksi hukum.
Menurut Karding, informasi yang beredar di media sosial itu merupakan modus penipuan.
"Saya pastikan tidak benar alias hoaks. Untuk itu, masyarakat mohon tidak mempercayai kalau ada orang-orang tidak bertanggungjawab untuk menghubungi karena itu adalah modus penipuan," kata Karding, seperti diberitakan Antara, 16 Mei 2025.
Karding mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi atau konten sepihak yang tidak dapat diverifikasi faktanya.
Selain itu, dia menegaskan, penyebaran informasi tidak berdasarkan fakta yang membuat masyarakat atau pekerja migran Indonesia menjadi resah dapat dikenakan sanksi hukum.
KESIMPULAN
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi bansos Rp 100 juta untuk TKI yang beredar di media sosial adalah hoaks.
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan, informasi itu itu merupakan modus penipuan. Ia mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap konten yang beredar di media sosial.
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan, informasi itu itu merupakan modus penipuan. Ia mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap konten yang beredar di media sosial.
Rujukan
Publish date : 2025-05-20