CekFakta

Tirto.id

tirto.id

Tirto.id menyajikan berita berbasis fakta dan analisis data, ditulis secara menarik dan senantiasa dilengkapi Infografik. Nama tirto kami pilih sebagai ungkapan rasa hormat kami kepada Tirto Adhi Soerjo (Sang Pemula) sekaligus keinginan kami untuk sejalan dengan filosofi tirta (air) yang jernih, mengalir, mencerahkan.

Artikel Terkait

Klasifikasi	Judul	Klaim	Beredar
Berita CekFakta	Hoaks, Narasi Sebut Prabowo Lantik Purbaya Jadi Ketua KPK	Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan menteri keuangan pada 14 September 2026. Posisi Purbaya digantikan Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat wakil menkeu.Serah terima jabatan juga sudah dilakukan Purbaya kepada Suahasil pada 15 September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan.Hingga Selasa (6/10/2026), tak ada pemberitaan resmi dari media nasional maupun laman resmi Presiden RI yang menyatakan Purbaya dilantik Prabowo sebagai Ketua KPK.Di sisi lain, narasi yang menyebut Purbaya menjadi Ketua KPK dari unggahan Facebook di atas sangat meragukan.Gambar yang diunggah akun tersebut kemungkinan besar merupakan hasil generate AI atau bikinan kecerdasan buatan.Hal ini didukung oleh hasil pengecekan Tirto menggunakan Hive AI Detectoryang menyatakan bahwa gambar tersebut 99 persen dibuat menggunakan ChatGPT.Penelusuran lebih dalam, narasi keliru yang menyatakan Purbaya dilantik menjadi Ketua KPK ternyata sudah beredar sejak beberapa hari dirinya dicopot dari posisi Menkeu.Kementerian Komunikasi dan Digital bahkan telah melabeli narasi yang beredar di media sosial ini sebagai hoaks.Pergantian posisi ketua dan anggota KPK sendiri memiliki mekanisme yang diatur dalam UU KPK sehingga tidak serta-merta bisa diganti atau dicopot.Mulanya, Presiden membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menjaring calon Pimpinan KPK. Pansel terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Setelah terbentuk, pansel mengumumkan penerimaan calon Pimpinan KPK kepada masyarakat.Proses pendaftaran berlangsung selama 14 hari kerja secara terus-menerus. Pansel kemudian melakukan proses seleksi terhadap para pendaftar.Tahapan seleksi mencakup pemeriksaan administrasi, penilaian kompetensi, rekam jejak, uji publik, wawancara, hingga tes kesehatan sesuai ketentuan dan tahapan yang ditetapkan dalam proses seleksi.Setelah seluruh proses seleksi selesai, pansel menentukan nama calon Pimpinan KPK untuk disampaikan kepada Presiden. Jumlah calon yang diajukan kepada Presiden kemudian menjadi 10 nama untuk mengisi lima posisi Pimpinan KPK. Ketentuan ini berasal dari Pasal 30 ayat (8) dan ayat (9) UU KPK, dengan formula dua kali jumlah jabatan yang dibutuhkan.Setelah menerima 10 nama dari Presiden, DPR menjalankan tahapan pemilihan. Komisi III DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon. DPR memilih dan menetapkan lima orang sebagai Pimpinan KPK.Terakhir adalah penetapan oleh Presiden setelah menerima hasil pemilihan DPR. Presiden baru kemudian melakukan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua KPK.Karenanya, informasi yang menyatakan Purbaya dilantik menjadi Ketua KPK oleh Presiden Prabowo merupakan narasi hoaks yang tidak berdasar fakta dan tak didukung mekanisme resmi sesuai peraturan perundang-undangan.Baca juga:BRI dan KPK Perkuat Budaya Antikorupsi melalui PELOPOR BRI 2026 100	2026-10-07
Berita CekFakta	Salah, Mie Instan dan Coklat Sebabkan Efek Fatal Jangka Panjang	Tirto sebelumnya telah memeriksa klaim serupa mengenai konsumsi mie instan bersama coklat dan menyimpulkan informasi tersebut merupakan informasi salah dan menyesatkan. Memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Informasi sejenis telah dikonfirmasi oleh akun Twitter @KemenkesRI pada 2018 lalu. Waktu itu, dikabarkan mie instan mengandung arsenik yang dapat menimbulkan reaksi kimia tertentu jika seseorang turut mengonsumsi coklat. Tirto juga mengutip dokter Jessica Winoto yang menyatakan bahwa orang dengan kondisi kesehatan baik dan tanpa riwayat alergi terhadap bahan makanan tersebut tetap aman mengonsumsi mie instan dan coklat secara berurutan. Hal ini senada dengan penjelasan ahli gizi Leona Victoria Djajadi, MND, seperti dilansir dari Detik Health. “Bukannya tidak mungkin ada kontaminasi arsenik atau keracunan. Tapi, yang tidak mungkin adalah produsen mie yang sudah lolos sertifikasi BPOM, dengan sengaja memakai arsenik sebagai bahan bakunya,” ujarnya. Produk mie instan yang telah memperoleh sertifikasi BPOM tidak mungkin secara sengaja menggunakan arsenik sebagai bahan bakunya. Selain itu, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah dr. Jessica Winoto dalam laman Alodokter. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik, dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dokter Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur, dengan menu sehat dan seimbang, serta tidak berlebihan Dalam penelusuran tersebut, Tirto menemukan, narasi yang menyebut mie instan mengandung arsenik, serta coklat dapat memicu reaksi kimia yang mengubah arsenic pentoxide menjadi arsenic trioxide adalah tidak benar. Kementerian Kesehatan juga telah mengonfirmasi bahwa informasi mengenai bahaya mengonsumsi coklat setelah makan mie instan merupakan misinformasi. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut. Kemudian, klaim terkait udang dan jus jeruk juga tidak benar karena narasi tersebut pada dasarnya merupakan variasi dari hoaks lama mengenai konsumsi udang dan vitamin C. Melansir laman Liputan6, Dokter Muhamad Fajri Adda'i menyatakan klaim tersebut merupakan hoaks dan menjelaskan bahwa arsenik dalam udang umumnya berada dalam bentuk organik yang tidak menimbulkan efek toksik seperti yang dinarasikan dalam pesan tersebut. Sebagai informasi, senyawa arsen terdiri dari dua jenis, yaitu arsen anorganik dan arsen organik. Arsen anorganik adalah senyawa logam yang dapat ditemukan pada air tanah, sedangkan arsen organik ditemukan pada makhluk laut dan beberapa makhluk daratan. Arsen anorganik bersifat toksik, jika tertelan dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan gangguan pada saluran cerna, kardiovaskuler dan sistem saraf, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sedangkan arsen organik bersifat kurang toksik dibanding senyawa arsen anorganik. Selain arsen anorganik, terdapat juga gas arsin yang sangat beracun. Gas arsin terbentuk jika arsen anorganik bereaksi dengan larutan asam (pH 1-3). Jika gas arsin bereaksi dalam tubuh, dapat menyebabkan erosi kornea atau laringitis pada seseorang yang menelan arsen anorganik dan bereaksi dengan asam lambung. Organisme laut, termasuk udang mengandung sejumlah senyawa arsen organik dalam bentuk arsenobetain. Di dalam tubuh, senyawa arsenobetain akan disekresikan dalam bentuk utuh dan tidak menimbulkan efek toksik dan juga tidak terjadi reaksi dengan sediaan vitamin C. Keracunan dapat terjadi jika udang yang dikonsumsi tercemar oleh arsen anorganik (jika perairan/habitatnya tercemar oleh arsen). Tanpa dikonsumsi dengan vitamin C pun (pH 6,4-6,6) tetap dapat menyebabkan keracunan karena arsen anorganik yang masuk bereaksi dengan asam lambung, dan bila dikonsumsi bersamaan maka reaksinya semakin signifikan, karena dengan adanya vitamin C akan meningkatkan derajat keasaman lambung. Namun, klaim bahwa mengonsumsi udang kemudian minum jeruk dapat menyebabkan keracunan akibat reaksi arsen merupakan informasi yang keliru. Dalam pedoman WHO, perihal arsen anorganik yang tertelan dibahas dalam konteks absorpsi gastrointestinal, metabolisme, dan ekskresi, bukan sebagai mekanisme umum pembentukan gas arsin di lambung. Ini merupakan bagian penting karena teks tersebut menggunakan mekanisme pembentukan arsine untuk menjelaskan mengapa udang dan vitamin C dianggap berbahaya. Hubungan tersebut tidak terbukti. Keberadaan arsen dalam makanan tidak serta-merta berarti makanan tersebut beracun, karena bentuk arsen dan jumlah paparannya sangat menentukan risiko. Udang umumnya mengandung arsen organik seperti arsenobetain, yang berbeda dari arsen anorganik yang bersifat toksik. Karena itu, mengonsumsi udang dan jeruk secara bersamaan tidak dapat dianggap sebagai kombinasi makanan yang otomatis menghasilkan racun. Adapun informasi terkait bahaya arsen anorganik memang benar, termasuk bahwa seafood dapat mengandung arsen dan bahwa arsenobetain merupakan bentuk arsen yang relatif rendah toksisitasnya. Namun, tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa mengonsumsi udang bersamaan dengan jeruk/vitamin C menyebabkan keracunan arsen atau menghasilkan gas arsin di dalam lambung. Dengan demikian, teks tersebut menggunakan sejumlah fakta ilmiah yang benar untuk membangun kesimpulan yang keliru tentang kombinasi udang dan vitamin C. Baca juga:Sebagian Salah, Bahaya Konsumsi Air Rebusan Mie Instan 100	2026-10-06
Berita CekFakta	Hoaks, Megawati Umumkan Bantuan Dana Modal Usaha Lewat WhatsApp	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim “Hj.Megawati soekarnoputri”. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 8 pengikut dan tidak mencantumkan nomor yang dapat dihubungi. Ditemukan juga unggahan lain terkait bantuan dana lainnya ini yang menyebutkan Ibu Ratna Dewi sebagai salah satu penerima bantuan. Akun tersebut mengatasnamakan Megawati untuk membagikan informasi terkait bantuan dana modal usaha yang diklaim diberikan secara resmi. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Megawati. Megawati Soekarnoputri tidak memiliki akun media sosial pribadi, termasuk Facebook, bahkan Megawati pernah menyatakan tidak menggunakan ponsel genggam. Adapun halaman bernama “Megawati Soekarnoputri” di Facebook dengan puluhan ribu pengikut, akun tersebut bukan dikelola secara pribadi oleh Megawati. Berbagai klaim atau pembagian bantuan dana modal yang mengatasnamakan beliau di Facebook sering kali merupakan hoaks atau akun tiruan. Lebih lanjut, Tirto menonton seluruh video dan menemukan beberapa kejanggalan yaitu pergerakan mulut yang tidak selaras dengan audio, yang menjadi ciri umum dari konten hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikan temuan tersebut, kami memeriksa video tersebut menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas, AI-Generated Speech mencapai 77,5 persen. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa video yang beredar bukanlah rekaman asli, melainkan hasil rekayasa teknologi AI. Kemudian, Tirto menemukan gambar identik pada laman Sindonews.Laman tersebut menyatakan, gambar Megawati itu diambil ketika Ketua Umum PDI Perjuangan itu berpesan agar Natal menjadi momentum untuk terus menggelorakan solidaritas antar umat beragama. Ia menyampaikan pernyataan tersebut pada Perayaan Natal Bersama PDI Perjuangan yang digelar Selasa (27/12). “Pada Natal ini, mari kita terus menggelorakan solidaritas antara sesama, khususnya bagi saudara-saudara kita yang sedang dilanda kesusahan akibat bencana,” kata Megawati. Megawati juga menyampaikan harapan agar semangat Natal dapat memperkuat optimisme, persatuan, dan kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan. Tidak terdapat pernyataan mengenai program bantuan modal usaha untuk warung atau toko kelontong maupun ajakan menghubungi nomor WhatsApp. Dalam rangkaian acara tersebut, bantuan yang disebutkan adalah tali asih sebesar Rp50 juta dari Panitia Natal untuk korban bencana, yang diserahkan oleh Aria Bima kepada Ribka Tjiptaning. Jadi, bantuan tersebut bukan bantuan modal usaha untuk warung atau toko kelontong. Dengan demikian, klaim terkait bantuan modal usaha tidak sesuai dengan isi pernyataan Megawati dalam acara tersebut. Baca juga:Prabowo Takziah ke Megawati, PDIP: Tak Ada Tak Bicara Politik 100	2026-10-06
Berita CekFakta	Salah, Sri Mulyani dan Suahasil Ditangkap KPK karena Korupsi	Tirto menelusuri foto dan tampilan pemberitaan yang digunakan dalam unggahan tersebut dengan melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi yang membenarkan klaim tersebut. Dalam pemberitaan Tirto sebelumnya “Keliru, Artikel Menkeu Suahasil Terlibat Korupsi Rp500 Triliun,” ditemukan bahwa gambar yang mengklaim Suahasil Nazara terlibat korupsi Rp 500 triliun juga pernah beredar pada 14 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan hasil manipulasi dengan cara menimpa atau mengganti judul asli pemberitaan aslinya pada laman DetikFinance. Penelusuran terhadap laman resmi PPID Kementerian Keuangan juga menunjukkan adanya klarifikasi mengenai klaim tersebut. Kementerian Keuangan menyatakan informasi mengenai Menteri Keuangan Suahasil Nazara terlibat korupsi Rp500 triliun merupakan berita hoaks. “Berita yang beredar mengenai Menteri Keuangan Suahasil Nazara terlibat korupsi Rp500 triliun, merupakan berita hoaks. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.” tulis PPID Kementerian Keuangan. Dengan demikian, gambar yang digunakan dalam unggahan media sosial tersebut bukan pemberitaan DetikFinance mengenai korupsi Rp500 triliun. Gambar tersebut telah dimanipulasi dengan mengganti headline pemberitaan asli. Suahasil Nazara baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan menteri keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa. Pascapelantikan, Menkeu Suahasil langsung bekerja memimpin kementerian dan salah satu agenda utamanya adalah memastikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga aman di bawah 3%. Klaim mengenai penangkapan Sri Mulyani oleh KPK juga bukan informasi baru yang terverifikasi, sebelumnya beredar klaim yang menyatakan narasi bahwa Sri Mulyani dijemput paksa KPK sebagai disinformasi dan menemukan bahwa video yang digunakan merupakan hasil suntingan dari sejumlah peristiwa berbeda. Melansir laman Jala Hoaks, video yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani dijemput paksa oleh KPK adalah tidak benar. Video tersebut merupakan hasil suntingan dari sejumlah sumber yang tidak terkait dan tidak ditemukan informasi valid mengenai klaim tersebut. Sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan Sri Mulyani ataupun Suahasil ditangkap oleh KPK karena kasus dugaan korupsi. Sri Mulyani bebas dari segala bentuk penangkapan, penahanan, atau penyitaan aset oleh KPK, dan telah menyelesaikan pengabdiannya sebagai Menteri Keuangan. Semua narasi video di media sosial yang mengklaim dirinya memakai rompi tahanan atau dijemput paksa adalah hasil manipulasi dan tidak benar. Dengan demikian, tidak terdapat dasar yang dapat membenarkan narasi pada gambar bahwa Sri Mulyani dan Suahasil Nazara resmi ditangkap KPK karena dugaan korupsi Rp500 triliun. Baca juga:Apa Itu IDA Badan Bank Dunia yang Kini Dipimpin Sri Mulyani? 100	2026-10-05
Berita CekFakta	Salah, Foto Jokowi Tunjukkan Ijazah Aslinya ke Publik	Untuk menelusuri kebenaran fakta, mulanya Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman ANTARA yang menampilkan foto Jokowi yang serupa dengan foto dalam unggahan viral, dengan keterangan bertuliskan “Rakorda PSI di Bandung.” Foto tersebut juga ditampilkan dalam pemberitaan Tirto “Jokowi Jadi Kader PSI, Grace Natalie: Soal Jabatan Tunggu Beliau.” Foto itu diambil saat Presiden ketujuh Joko Widodo (tengah) didampingi Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie Louisa (kiri) dan Ketua Harian PSI Ahmad H M Ali (kanan) menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026). Kehadiran Jokowi adalah dalam rangka memberikan arahan kebangsaan pada Rakorda PSI yang salah satunya beragendakan penjaketan kader baru DPD PSI Kota Bandung, sekaligus bertemu warga dan relawan. Faktanya, ketika itu Jokowi memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang telah dimilikinya sejak 14 Oktober 2025, bukan ijazahnya, seperti pada gambar yang beredar. Sebagai informasi, Jokowi sudah hampir setahun menjadi anggota dari partai yang dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Meski begitu, posisi struktural Jokowi di Partai Solidaritas Indonesia itu masih belum diketahui. Foto tersebut juga ditemukan dalam unggahan Instagram Grace Natalie @gracenat pada 27 September 2026, yang menjelaskan bahwa Jokowi memperlihatkan KTA PSI saat menghadiri Rakorda PSI Kota Bandung. “Yang suka bertanya tanya di partai mana Pak @jokowi saat ini? Ini jawabannya: Baru saja Pak @jokowi memperlihatkan Kartu Tanda Anggota Partai♡ Solidaritas Indonesia miliknya di Rapat Koordinasi Daerah Kota Bandung. Beliau resmi bergabung pada tanggal 14 Oktober 2025. Sudah hampir setahun KTA dengan nomor S337220257777777 ini dikantongi Pak Jokowi. Terima kasih Pak @jokowi, tokoh panutan kami. Karena terinspirasi dengan kepemimpinan Bapak yang melayani-lah, PSI lahir. Tadi pun Pak Jokowi kembali mengingatkan partai harus melayani dan berdampak baik untuk kehidupan masyarakat. Sehat selalu Pak @jokowi #jokowi #partaisolidaritasindonesia.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan Instagram @gracenat. Lebih lanjut, Tirto mengamati gambar yang beredar dan menemukan beberapa kejanggalan. Terlihat ijazah yang diangkat Jokowi memiliki banyak kesalahan penulisan seperti tertulis “Barakrata, yogyalasta, restor” dan beberapa kata lainnya, serta tidak ada keterangan jurusan. Selain itu, tanggal lulus juga tidak jelas. Dari kecurigaan tersebut, Tirto lantas memeriksa keaslian gambar dengan menggunakan pendeteksi artificial intelligence (AI) menggunakan Hive Moderation. Hasilnya gambar tersebut 90,9 persen merupakan hasil manipulasi yang dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan. Dengan demikian foto tersebut memang telah disunting. Hal tersebut terlihat dari perubahan gambar yang terletak pada dokumen yang dipegang Jokowi. Kartu anggota partai dalam foto asli diganti dengan gambar yang menyerupai ijazah Fakultas Kehutanan UGM. Di sisi lain, melansir laman UGM, pada 11 Oktober 2022, Rektor UGM Ova Emilia menyatakan bahwa Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan lulus pada 1985. Hal tersebut berdasarkan dokumen akademik yang dimiliki universitas. UGM juga pernah menjelaskan bahwa ijazah Jokowi telah diperiksa berdasarkan arsip akademik universitas dan dinyatakan autentik oleh pihak kampus. Baca juga:Keliru, Ova Emilia Ditangkap & UGM Disegel Terkait Ijazah Jokowi 100	2026-10-03
Berita CekFakta	Hoaks, Aturan Baru Pertamina Batasi Pembelian BBM di Semua SPBU	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto menelusuri laman My Pertamina.Di situ, Pertamina menjelaskan terkait program Subsidi Tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian, seperti yang disebutkan dalam poster tersebut. Mengacu pada Perpres No. 191 Tahun 2014 mengenai Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Surat Keputusan BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 mengenai Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen, serta Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Untuk mendukung distribusi BBM subsidi tepat sasaran, saat ini seluruh SPBU telah menerapkan penggunaan QR Code untuk melakukan pembelian BBM. Sampai saat ini, Pertamina dan pemerintah belum memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi secara seragam untuk semua wilayah, namun pembatasan khusus dan uji coba mulai diterapkan di beberapa daerah tertentu namun tidak secara serentak. Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan bahwa hingga Juni 2026 belum ada kebijakan pemerintah mengenai pembatasan pembelian Pertalite, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Roberth menegaskan bahwa masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa tanpa pembatasan nominal transaksi sebagaimana informasi yang beredar di media sosial. “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Roberth Kamis (11/6/2026). Roberth menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. “Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” ucapnya. Selain itu, melansir laman ANTARA, isu mengenai pembatasan pembelian Pertalite bukan kali pertama beredar di media sosial, sebab narasi serupa sebelumnya juga pernah muncul dengan klaim pembatasan berdasarkan merek dan kapasitas mesin kendaraan. PT Pertamina Patra Niaga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai daftar merk kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026. Hingga saat ini, belum ada rencana ataupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu, maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Dengan demikian, klaim mengenai pembatasan pembelian BBM sebesar Rp30.000 untuk motor matik, Rp50.000 untuk motor besar, dan Rp120.000 untuk mobil di seluruh SPBU tidak didukung oleh keterangan resmi yang ditemukan. PT Pertamina Patra Niaga menegaskan, tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah maupun Pertamina yang membatasi pembelian BBM subsidi seperti Pertalite, berdasarkan batasan nominal rupiah per transaksi untuk kendaraan bermotor. Adapun pencatatan nomor plat kendaraan atau penggunaan QR Code pada program Subsidi Tepat memang dilakukan untuk pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, bukan untuk membatasi nominal pengisian seperti yang tertera pada klaim gambar tersebut. Pertamina mengimbau agar masyarakat selalu menyaring informasi yang beredar di media sosial dan mengonfirmasi kebenaran aturan seputar BBM melalui saluran resmi seperti Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan BBM Gratis 2026 100	2026-10-02
Berita CekFakta	Salah, Yusril Sebut MK Akan Menciptakan Kekacauan Hukum	Pertama-tama, Tirto menelusuri pemberitaan dan pernyataan resmi Yusril dengan memasukkan kata kunci terkait klaim tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Yusril yang menyebutkan hal itu. Tirto kemudian menemukan bantahan Yusril yang diunggah melalui platform media sosial Threads pada Rabu (30/9/2026) kemarin. Dalam unggahan itu, terlihat ada poster yang diunggah oleh beberapa akun di Facebook, tetapi poster itu diberi tanda silang merah dengan label “Hoax”. Dalam keterangan unggahannya, Yusril turut mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar selalu kritis dan menyaring informasi sebelum membagikannya. Ia meminta masyarakat untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan berasal dari media massa terpercaya ataupun saluran resmi pemerintah. “Pastikan setiap informasi berasal dari media massa terpercaya atau saluran resmi pemerintah/lembaga terkait,” tulis Yusril dalam keterangan unggahannya. Selain itu, dalam agenda “Kuliah Hukum Yusril: Sejarah, Dinamika, dan Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Depok, Jawa Barat, pada Rabu (23/9/2026), Yusril juga sempat berkomentar terkait gugatan terhadap Gibran yang tengah bergulir di MK. Namun, dalam agenda kuliah umum yang disiarkan melalui kanal Youtube pribadinya itu, Yusril menegaskan bahwa dirinya tidak mau untuk berkomentar banyak terkait gugatan tersebut. “Ada permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi mengenai apakah syarat pencalonan dari Wakil Presiden kita sekarang ini, terpenuhi atau tidak. Nah itu sedang diuji, dan saya gak mau berkomentar banyak soal ini, karena saya ada di dalam pemerintahan,” kata Yusril. Baca juga:Menko Yusril: Pembebasan Bersyarat Bechi akan Diinvestigasi 100	2026-10-02
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Daftar Laptop dan Headphone Gratis dari Pemerintah	Tim Tirto semula menelusuri akun Facebook yang mengunggah program laptop dan headphone gratis tersebut. Hasilnya, akun Facebook bernama "program pemerintah hedphon & laptop 2026" memiliki lima pengikut, nol mengikuti, dan hanya memiliki dua unggahan. Unggahan pertama adalah saat akun itu mengganti display picture mereka, yakni pada 29 September 2026. Unggahan kedua, yakni saat akun itu membagikan narasi serta poster program laptop dan headphone gratis bagi anak sekolah. Dalam gambar tersebut disebutkan Kemensos sebagai penyalur laptop gratis tersebut. “Kemensos mulai menyalurkan laptop kepada tiap siswa sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Sebanyak 16 ribu unit menjadi target.” Begitu narasi tertulis dalam gambar. Di satu sisi, profil akun Facebook "program pemerintah hedphon & laptop 2026" juga tidak menunjukkan keterkaitan dengan Kementerian Sosial ataupun kementerian/lembaga terkait program laptop dan headphone gratis. Lebih lanjut, Tirto membuka tautan yang dilampirkan pada unggahan. Setelah membuka link tersebut, kami diarahkan pada sebuah situs dan diminta untuk mengisi nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, kami diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto juga melakukan analisis lebih jauh untuk mendapatkan informasi soal situs pendaftaran tersebut dengan cara memindai alamat situs di URLScan.io. Hasilnya, diketahui bahwa situs web tersebut menghubungi dua alamat IP di dua negara yang mencakup dua domain untuk melakukan dua belas transaksi HTTP. Alamat IP utamanya adalah 51.79.158.145, yang berlokasi di Singapore dan belongs to OVH OVH SAS, FR. Dengan domain registers-app16.fkregs-on.com, dibuat pada 28 Agustus 2026, serta berlaku selama 3 bulan. Sehingga, dapat dipastikan bahwa situs web itu tidak memiliki kaitan dengan Kemensos maupun pemerintah Republik Indonesia secara umum. Selain itu, sampai artikel ini ditulis pemerintah tidak pernah mengadakan program pembagian laptop dan headphone gratis untuk dibagikan kepada setiap siswa secara perorangan melalui tautan online. Sebagai informasi, melansir laman Kemendikdasmen, pemerintah memang menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah, PIP merupakan bantuan pembiayaan pendidikan untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun. Bantuan tersebut berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Program diberikan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang, bersumber dari APBN, dengan sasaran murid yang memenuhi syarat sebagai WNI, terdata aktif di Dapodik, dan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Pelaksanaannya melibatkan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan melalui tahapan perencanaan, seleksi data, verifikasi, penetapan, dan penyaluran. Peraturan ini juga memuat kewajiban, larangan, serta sanksi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Senada dengan hal tersebut, pada laman ANTARA disebutkan bahwa klaim yang mengklaim pemerintah membuka pendaftaran 16 ribu laptop dan headphone gratis adalah tidak benar. Siswa dapat menerima bantuan pendidikan melalui program PIP. Teranyar, terdapat aturan terbaru bagi penerima PIP pada 2026, murid TK, SD/SDLB, dan Paket A memperoleh Rp225 ribu per semester, murid SMP/SMPLB dan Paket B memperoleh Rp375 ribu per semester, sedangkan murid SMA/SMK/SMALB/SMKLB dan Paket C memperoleh Rp900 ribu per semester. Dana PIP tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pribadi pendidikan murid dan kebutuhan sekolah seperti buku, alat tulis, seragam, sepatu, dan perlengkapan pendidikan lainnya. Bantuan PIP juga disalurkan dalam bentuk uang, bukan perangkat elektronik. Di sisi lain, pemerintah memang menyediakan perangkat teknologi untuk mendukung kegiatan belajar melalui Program Digitalisasi Pembelajaran, termasuk laptop dan perangkat pendukung lainnya. Melansir akun Instagram resmi @bpmp.bengkulu, dilaporkan bahwa pemerintah terus memperluas Program Digitalisasi Pembelajaran agar akses pendidikan berkualitas didapatkan oleh seluruh siswa di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program tersebut telah menjangkau 13.838 sekolah di wilayah 3T dan pada 2026 pemerintah melanjutkan penguatan program tersebut. Namun, bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan atau sekolah, bukan program pembagian laptop ataupun perangkat elektronik lainnya yang dapat didaftarkan melalui tautan di media sosial. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar program resmi dari pemerintah, berupa pemberian laptop dan headphone gratis bagi siswa tidak mampu, merupakan modus penipuan. Baca juga:Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dari Kemenkeu Rp20 Miliar 100	2026-10-01
Berita CekFakta	Salah, Klaim Zulhas Sebut Tugas Rakyat Cuma Bayar Pajak	Pertama-tama, Tirto menelusuri pemberitaan dan pernyataan resmi Zulhas dengan kata kunci terkait klaim tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Zulkifli Hasan yang menyebutkan hal itu. Lebih lanjut, Tirto menggunakan reverse image dan menemukan foto identik seperti dalam unggahan Facebook "Dadang Saefulah" di portal inilah.com pada artikel berjudul "Menko Zulhas Minta Kepala Daerah Aktif Berdayakan Kopdes Merah Putih," diunggah Minggu (3/08/2025). Ketika itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta para kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk berkolaborasi dalam memberdayakan Koperasi Merah Putih demi mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat. “Para bupati dan wali kota harus inovatif dan bekerja sama memberdayakan Koperasi Merah Putih agar berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi rakyat,” katanya di Kupang, Sabtu (2/8/2025), dikutip dari inilah.com. Hal tersebut ia sampaikan pada kegiatan monitoring dan percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kota Kupang, NTT. Dalam kegiatan itu, Zulhas tidak pernah menyampaikan klaim seperti yang dinarasikan oleh pengunggah. Tirto kemudian menemukan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) telah memuat bantahan atas narasi ini pada 28 April 2026, dengan rujukan ANTARA. Dalam artikel yang ditayangkan di situs resmi Kemenko Pangan itu, dipastikan bahwa informasi yang beredar itu tidak benar atau merupakan hoaks. Selain itu, berdasarkan hasil pencarian di mesin pencari, Tirto juga menemukan artikel yang diunggah di situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Artikel itu menegaskan bahwa informasi tersebut masuk ke dalam kategori hoaks. Baca juga:Salah, Zulhas Sebut Larangan Mendirikan Kios 2 km dari Kopdes MP 100	2026-10-01
Berita CekFakta	Salah, WEF Sebut Usulkan Vaksin Dicampur ke dalam Air Minum	Untuk memastikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto justru diarahkan pada laman weforum, yang menampilkan konferensi “The New Economics of Water-Launch of Global Commission.” pada 25 Mei 2022. Video tersebut menampilkan Profesor Mariana Mazzucato (Direktur Pendiri UCL Institute for Innovation and Public Purpose), Profesor Johan Rockström (Direktur Potsdam Institute for Climate Impact Research), dan Tharman Shanmugaratnam (Menteri Senior Pemerintah Singapura) dalam peluncuran resmi inisiatif besar selama 2 tahun untuk mentransformasi "Ekonomi Air". Laporan dan rencana aksi yang dipaparkan dalam forum tersebut diharapkan mampu membentuk kembali cara masyarakat pada umumnya, berbicara tentang, menghargai, serta mengelola air di sisa abad ke-21. Mazzucato merupakan salah satu ketua bersama komisi tersebut, yang dibentuk sebagai inisiatif selama dua tahun mengenai "Ekonomi Air" atau the Economics of Water. Dalam konferensi tersebut, pada menit ke 15.56, Mazzucato membahas air sebagai kepentingan bersama global dan membandingkannya dengan vaksinasi dalam konteks pelajaran dari pandemi Covid-19. Tidak ada pernyataan dari Mazzucato, maupun pembicara lain, yang mengusulkan pencampuran vaksin ke dalam air minum. Pembahasan Mazzucato mengenai air berkaitan dengan gagasan bahwa air merupakan kepentingan bersama global, sementara perbandingan dengan vaksinasi muncul dalam konteks pembelajaran dari pandemi Covid-19. Senada dengan hal tersebut, AFP Fact Check menyatakan bahwa Forum Ekonomi Dunia sering menjadi sasaran teori konspirasi, termasuk klaim tak berdasar bahwa organisasi internasional tersebut mengusulkan penambahan vaksin ke air minum untuk mengimunisasi orang secara paksa. Unggahan tersebut berisi informasi palsu, yang bisa menyebabkan meningkatnya keraguan masyarakat terhadap vaksin. Faktanya, para ahli menyatakan bahwa menambahkan vaksin ke air minum akan membuat vaksinasi menjadi tidak efektif. Paul A. Offit, Direktur Vaccine Education Center dan profesor pediatri di Children's Hospital of Philadelphia, menjelaskan, vaksin yang dimasukkan ke dalam air akan mengalami pengenceran sehingga menjadi tidak efektif dan dapat terpapar bahan kimia yang mengganggu kestabilannya. William Schaffner, profesor kedokteran preventif di Vanderbilt University Medical Center, juga menjelaskan bahwa vaksin merupakan zat yang sensitif dan harus disimpan dalam kondisi tertentu agar tetap efektif. Schaffner menambahkan, bahwa sebagian besar vaksin perlu diberikan melalui suntikan agar sistem kekebalan tubuh memperoleh paparan yang diperlukan untuk membentuk perlindungan terhadap penyakit. Dengan demikian, potongan video tersebut menggunakan konteks yang keliru, karena pembahasan mengenai air dalam konferensi WEF tidak berkaitan dengan rencana memasukkan vaksin ke dalam air minum. Baca juga:Keliru, Bahaya Vaksin HPV Gardasil 9 untuk Anak Laki-Laki 100	2026-09-30
Berita CekFakta	Salah, Kepsek SMPN 1 Surakarta Sebut Gibran Hanya Lulusan SD	Pertama-tama, Tirto menelusuri pernyataan Kepala SMPN 1 Surakarta soal Gibran dengan kata kunci “Gibran tidak lulus SMP” di mesin pencarian Google. Hasilnya, justru bertebaran artikel di situs resmi pemerintah daerah maupun kementerian yang membantah klaim tersebut dan menyatakan informasi itu sebagai hoaks. Tirto kemudian memeriksa laman berita hoaks Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Laman itu memuat klaim ini dengan judul "[HOAKS] Kepala SMPN 1 Surakarta Sebut Gibran Rakabuming Raka Hanya Lulusan SD". “Narasi tersebut mengatasnamakan Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar,” tulis Komdigi dalam artikelnya. Selain Kementerian Komdigi, materi bantahan terhadap informasi yang dilabeli sebagai hoaks itu juga disebarkan melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Tirto turut menelusuri riwayat pendidikan Gibran. Dalam artikel Tirto berjudul "Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming, Cawapres Nomor Urut 2" yang terbit pada 22 Desember 2023, disebutkan bahwa Gibran memulai pendidikan di SDN 16 Mangkubumen Kidul, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta, dan bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, mulai 2002. Terkait dengan klaim adanya gugatan di MK yang mempersoalkan kelulusan SMP Gibran, Tirto justru mendapati bahwa pemohon, yakni Denny Indrayana dkk., mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dalam Pilpres 2024, bukan pada tingkat SMP. Sampai artikel ini ditulis, Tirto tidak menemukan pernyataan apa pun dari Kepala SMPN 1 Surakarta yang menyebut bahwa Gibran hanyalajh lulusan SD. Baca juga:Link Tracking Perkara Ijazah Gibran di Situs MK & Tahapan Sidang 100	2026-09-30
Berita CekFakta	Hoaks, Link Tiket Soundrenaline di Situs Soundrenaline.my.id	Untuk membuktikan kebenaran tautan tersebut, Tirto menelusuri akun Instagram resmi @soundrenaline.id yang mencantumkan informasi pada bio profil. Di situ dituliskan bahwa pemesanan tiket hanya dapat dilakukan melalui GOERS dan tautan resmi soundrenaline.id. Situs resmi Soundrenaline juga menyediakan halaman khusus pembelian tiket untuk rangkaian acara tersebut. Pengguna yang hendak membeli tiket diarahkan melalui kanal resmi yang tercantum pada situs Soundrenaline soundrenaline.id. Lebih lanjut, pihakSoundrenaline kepada Tirto menyatakan bahwa tautan yang beredar yaitu soundrenaline.my.id/, yang mengklaim sebagai situs resmi penjualan tiket Soundrenaline, adalah tidak benar. Pembelian tiket hanya bisa dilakukan melalui situs ataupun akun Instagram resmi Soundrenaline. “Kami menegaskan bahwa informasi resmi terkait penjualan tiket Soundrenaline hanya tersedia melalui kanal resmi Soundrenaline di www.soundrenaline.id, serta akun Instagram @soundrenaline.id. Pembelian tiket dapat diakses melalui website dan akun Instagram resmi Soundrenaline yang akan mengarahkan pengguna ke platform ticketing resmi yang ditunjuk oleh Soundrenaline, yaitu GOERS. Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap situs, akun, maupun kanal lain yang mengatasnamakan Soundrenaline dan menawarkan penjualan tiket di luar kanal resmi. Saat ini, kami menemukan situs soundrenaline.my.id yang menawarkan tiket dengan mengatasnamakan Soundrenaline. Situs tersebut tidak terafiliasi dengan Soundrenaline dan bukan merupakan kanal penjualan tiket resmi.” Demikian keterangan pihak Soundrenaline kepada Tirto, Selasa (29/9/2026). Lebih lanjut, Tirto membuka tautan yang beredar, soundrenaline.my.id/, dan menemukan beberapa perbedaan dengan situs resmi pemesanan tiket. Tautan yang mengklaim sebagai situs penjualan tiket Soundrenaline tersebut saat dibuka hanya menampilkan gambar statis dan tidak bergerak, dengan tulisan acara “Sana Sini 2026. Panggung lebih besar, lineup ikonik, kolaborasi lebih liar, dan ruang berkarya tanpa batas. Pilih kota untuk melihat lineup, tiket, dan aturan masuknya.” Situs itu menggunakan logo berwarna hitam, tiket yang disediakan hanya untuk Soundrenaline Yogyakarta dan Bandung, informasi yang disajikan tidak lengkap, serta tidak ada tombol untuk membeli tiket. Sementara itu, pada halaman tiket resmi Soundrenaline, soundrenaline.id, saat dibuka menggunakan logo berwarna putih, menampilkan gambar dengan warna yang berubah-ubah. Laman resmi Soundrenaline juga menyediakan tombol “GET TICKET!” untuk pembelian tiket. Laman resmi tersebut juga mencantumkan rangkaian acara 2026 di lima kota, yakni Jakarta, Makassar, Palembang, Yogyakarta, dan Bandung. Tirto juga melakukan analisis lebih jauh untuk mendapatkan informasi soal situs pendaftaran tersebut dengan cara memindai alamat situs di URLScan.io. Hasilnya, diketahui bahwa situs web tersebut dibuat pada 10 September 2026, valid dalam 3 bulan, dan menghubungi lima alamat IP di satu negara yang mencakup lima domain untuk melakukan dua puluh satu transaksi HTTP. Alamat IP utamanya adalah 188.114.96.3, berlokasi di Pulau Ascension, dan dimiliki oleh CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., sebuah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Dari analisis tersebut dapat dipastikan bahwa situs web itu tidak resmi dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Hoaks, Razia Kendaraan oleh Polisi & Finance, Rumah ke Rumah 100	2026-09-30
Berita CekFakta	Keliru, Video Sebut Pekerja Bermain Saat Packing Beras Bulog	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cenderawasihposreal, yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura, beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. “APBM Pelindo untuk betul-betul mengontrol anggotanya sehingga jangan sampai kejadian ini turun kembali. Kejadian tersebut terjadi posisi masih di dalam kapal di dalam kapal, yaitu di kapal kargo KM Sinei, Kapal Sinei pada saat proses pemukaran beras. Jadi itu di titik akhir yang sebenarnya proses pemukaran itu memang sudah dilaksanakan beberapa hari sehingga masih ada sisa-sisa, dan beras tersebut itu adalah beras sweeping, istilahnya kalau di istilahnya Bulog, beras sweeping adalah beras yang bocor-bocor. Sehingga nanti itu ada pemenuhan, ada perbaikan sehingga nanti kita survei, setelahnya disitu kalau beras yang tidak layak atau beras yang rusak akan kita Bulog tidak menerima dan itu menjadi tanggung jawab PBM. APBM Pelindo untuk betul-betul mengontrol anggotanya sehingga jangan sampai kejadian ini terulang kembali supaya nanti pihak Pelindo bisa mengklarifikasikan seperti apa karena ini kejadian ada di wilayah Pelindo.” Begitu narasi dalam klarifikasi Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari. Unggahan tersebut bermula dari akun Facebook @Junior Zseesbekof pada yang menampilkan video berdurasi 19 detik para pekerja disertai narasi “BERAS BULOG KOK DIINJAK-INJAK.” dan mengklaim cuplikan tersebut merupakan packing di gudang beras Bulog. Lebih lanjut, melansir ANTARA, Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung, yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari di Jayapura, juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir terkait kualitas beras yang beredar, karena semua beras yang didistribusikan masih sesuai standar. “Jadi pada Sabtu (19/9/2026) telah beredar video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping yakni beras berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran,” begitu keterangan Ahmad saat meninjau lokasi kejadian di Pelabuhan Jayapura, Jayapura, Senin (21/9/2026). Beras yang mengalami kerusakan akibat tercampur air, besi, atau material lain tidak akan diterima Bulog dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Bongkar Muat (PBM). Menurut Pelindo, hasil pembersihan tersebut mencapai sekitar 465 karung dengan berat rata-rata 30 kilogram per karung, sementara proses pembongkaran sebelumnya juga dilakukan di Sorong sebelum kapal melanjutkan perjalanan ke Jayapura. Sementara itu, General Manager Pelindo Regional 4 Jayapura Ramdan Affan Kiai Demak menyebutkan bahwa beras yang terlihat dalam video adalah sisa beras bocor dari karung dan sedang dibersihkan oleh sekitar 15 buruh. Pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut dan akan mengingatkan buruh agar berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan. “Kami akan menindak lanjuti dan memberikan arahan kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM) agar hal seperti ini tidak terulang kembali,” begitu keterangan Ramdan. Bulog juga memastikan beras yang akhirnya masuk ke gudang harus melalui pengendalian mutu sehingga beras yang tidak memenuhi standar tidak diterima sebagai stok Bulog. Senada dengan hal tersebut, Cepos Online juga menegaskan bahwa video tersebut tidak diambil dari gudang Bulog dan beras tersebut merupakan beras sweeping sisa beras yang tercecer atau bocor selama proses bongkar muat. Beras tersebut nantinya akan disortir untuk menentukan kondisi dan kelayakannya. Beras yang dinilai tidak layak tidak akan diterima Bulog dan menjadi tanggung jawab pihak pelaksana bongkar muat di Pelabuhan Jayapura. Dengan demikian video yang beredar memang benar memperlihatkan pekerja dan beras, tetapi konteks narasi yang ditambahkan pada video tidak sesuai dengan fakta lokasi dan aktivitasnya. Baca juga:Stok Beras BULOG 5,25 Juta Ton, Tersebar di Seluruh Indonesia 100	2026-09-29
Berita CekFakta	Salah, Hakim Surakarta Nyatakan Ijazah Jokowi Palsu	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Hakim Surakarta Nyatakan Ijazah Jokowi Palsu.” Hasil penelusuran mengarah ke YouTube tvOnenewscom yang diunggah pada 19 Januari 2026, yang menyatakan bahwa klaim tersebut adalah tidak benar. “Ramai sebuah unggahan di media sosial menampilkan tangkapan layar bertajuk breaking news yang memperlihatkan gambar ruang sidang serta menarasikan seolah-olah hakim di Surakarta telah memutuskan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) adalah palsu.” Begitu keterangan tertulis dalam keterangan laporan tvOnenewscom. Tidak ditemukan putusan atau pernyataan resmi dari hakim PN Surakarta yang menyatakan ijazah Jokowi adalah palsu, juga tidak ada referensi hukum, dokumen pengadilan atau rekaman sidang yang mendukung klaim tersebut baik dalam laman resmi Mahkamah Agung, PN Surakarta, maupun portal hukum pemerintah. Tirto juga mencermati bahwa dalam cuplikan video yang beredar, tidak ditemukan sumber yang jelas terkait klaim yang disebutkan ataupun keterangan terkait gambar sidang tersebut. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan atas gugatan citizen lawsuit terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang yang digelar Selasa (14/4/2026), Hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Persidangan perkara nomor 211/Pdt.G/2025/PN Surakarta yang ramai dibicarakan dan banyak menyita perhatian publik akhirnya mencapai babak akhir. Humas PN Surakarta, Subagyo, mengonfirmasi bahwa Majelis Hakim mengabulkan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh para tergugat. Adapun pihak tergugat dalam perkara ini adalah Joko Widodo, Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Dalam eksepsi, menerima eksepsi para tergugat. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard,” ujarnya. Sebagai informasi, Niet ontvankelijk verklaard artinya Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formalitas hukum, sehingga hakim belum memeriksa materi pokok perkara mengenai asli atau tidaknya ijazah tersebut. Subagyo menambahkan, hakim juga menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 537 ribu rupiah. Dengan demikian, putusan tersebut tidak memuat pernyataan hakim bahwa ijazah Jokowi palsu karena persoalan keaslian ijazah tidak diputus dalam pokok perkara. YouTube Official iNews juga menampilkan gambar identik dengan potongan foto yang beredar, yaitu siaran langsung sidang citizen lawsuit dalam perkara ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada 23 Desember 2025. Di situ, terkuak fakta bahwa Pengadilan Negeri Surakarta saat itu menggelar sidang gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait perkara perdata ijazah Presiden Joko Widodo, dengan agenda sidang masih sebatas pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat, di mana penggugat meminta pengadilan melakukan pencocokan ijazah. Sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit terkait ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta pada 23 Desember 2025 beragendakan penyerahan dan pemeriksaan bukti surat dari pihak penggugat, namun persidangan ditunda dan dilanjutkan ke tanggal 30 Desember 2025. Hingga kini, Hakim PN Surakarta belum mengeluarkan putusan apapun terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi. Senada dengan hal tersebut, RRI juga melaporkan bahwa video yang beredar merupakan cuplikan sidang perkara ijazah Jokowi, sementara pada saat itu persidangan masih berada pada tahap pembuktian dan hakim belum mengeluarkan putusan mengenai keaslian ijazah. Dalam laman JDIH Komisi Pemilihan Umumdisebutkan, bahwakasus yang beredar bukan perkara pertama dengan dugaan ijazah Jokowi di PN Surakarta. Sebelumnya terdapat perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt yang diputus dengan dikabulkannya eksepsi kompetensi absolut sehingga PN Surakarta dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Putusan perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt tersebut tercatat sebagai putusan sela dan tidak memutus pokok persoalan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Baca juga:Hoaks, JK Danai Roy Suryo Rp5 Miliar, Persoalkan Ijazah Jokowi 100	2026-09-29
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Tunjuk AHY sebagai Wapres Gantikan Gibran	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto menelusuri laman Mahkamah Konstitusi, MK memang sedang menangani perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Perkara tersebut diajukan oleh sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana, dan telah menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026 serta pemeriksaan persidangan pada 23 September 2026. Dalam permohonannya, para pemohon memang meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, membatalkan penetapannya sebagai calon wakil presiden, serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden. Namun, permintaan atau petitum pemohon bukan berarti telah menjadi putusan MK. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, pada sidang 23 September 2026, KPU sebagai termohon justru menyatakan persoalan persyaratan pencalonan Gibran merupakan sengketa proses pemilu yang menurut KPU seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Bawaslu, bukan melalui perkara PHPU di MK. KPU juga menyatakan dokumen persyaratan pencalonan Prabowo-Gibran telah diverifikasi pada 28 Oktober 2023 dan dokumen Gibran dinyatakan memenuhi syarat, termasuk berdasarkan surat keterangan penyetaraan yang menurut KPU memiliki nilai yang sama dengan ijazah SLTA. Dalam persidangan yang sama, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait persyaratan pendidikan minimal Gibran selama tahapan Pemilu 2024. Lebih lanjut, dalam laman Wakil Presiden RI, masih tercatat Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Sampai saat ini, tidak ada keputusan resmi atau penunjukan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh AHY. Sekretariat Negara juga masih menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden ketika melaporkan kegiatan pemerintahan pada September 2026, termasuk saat Presiden Prabowo memimpin Sidang Dewan Energi Nasional pada 17 September 2026. Pada 17 September 2026, Sekretariat Negara juga memberitakan Gibran menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dengan menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia di Istana Wakil Presiden. Sementara itu, sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan dalam sumber resmi yang ditelusuri keterangan bahwa Prabowo telah menunjuk AHY sebagai pengganti Gibran. Terlebih, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, mekanisme pengisian jabatan tersebut tidak dilakukan dengan cara Presiden secara sepihak menunjuk seseorang sebagai wakil presiden; mekanisme konstitusionalnya melibatkan usulan Presiden dan pemilihan oleh MPR sebagaimana dimohonkan sendiri oleh para pemohon dalam perkara tersebut. Adapun terkait klaim mengenai “gugatan MK dikabulkan” juga tidak dapat dibenarkan berdasarkan perkembangan perkara yang tersedia, sebab yang ada adalah permohonan dari para pemohon dan tanggapan dari pihak-pihak dalam persidangan, bukan bukti bahwa MK telah mengabulkan permohonan tersebut. Baca juga:Klarifikasi AHY soal Pidato Sebut Kekuasaan Memiliki Batas Waktu 100	2026-09-28
Berita CekFakta	Hoaks, Pertalite Naik Jadi Rp13.500 Mulai 26 September	Tirto terlebih dahulu menelusuri akun Instagram Kementerian ESDM @kesdm. Pada highlight stories di bagian HOAX, dinyatakan bahwa informasi yang beredar, yang mengklaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia umumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dari Rp10.000 menjadi Rp13.500 adalah tidak benar. Pertamina Patra Niaga, merilis harga Pertalite per tanggal 2 September 2026 dengan harga Rp10.000 di semua wilayah di Indonesia dan tidak ditemukan informasi yang membenarkan akan adanya kenaikan harga Pertalite pada 26 September 2026. Dalam laman resmi Kementerian ESDM, disebutkan bahwa pemerintah menetapkan harga jual eceran BBM jenis bensin RON 90 atau Pertalite sebesar Rp10.000 per liter melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022. Keputusan tersebut ditetapkan pada 3 September 2022 dan menetapkan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Siaran pers resmi Ditjen Migas pada tanggal yang sama juga menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya menyesuaikan harga Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter mulai 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Dengan demikian, angka Rp10.000 per liter dalam unggahan yang beredar memang merupakan harga Pertalite yang ditetapkan pemerintah, dan tidak ada bukti bahwa pemerintah akan menetapkan kenaikan menjadi Rp13.500 per liter pada 26 September 2026. Dalam keterangan resmi Kementerian ESDM pada 15 September 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi tetap terjangkau di tengah gejolak harga minyak dunia. Pemerintah memilih menjaga harga tetap terjangkau, sembari mencari sumber pasokan minyak mentah dan mendorong hilirisasi agar nilai tambah sumber daya lebih banyak dinikmati di dalam negeri dan daerah penghasil. Meski harga minyak dunia berfluktuasi melebihi asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bahlil memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. “Untuk harga subsidi, berapapun harganya di dunia, tidak akan kita naikkan,” begitu keterangan Bahlil. Kementerian ESDM sebelumnya juga telah menyatakan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan hingga akhir 2026. Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama kelompok yang paling terdampak oleh fluktuasi harga energi. “Saya sampaikan kepada publik, bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman, dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” tegas Bahlil di Istana Negara, Kamis (16/4/2026). Senada dengan hal tersebut, melansir ANTARA, Kementerian ESDM membantah kabar bahwa harga BBM bersubsidi jenis Pertalite akan naik menjadi Rp13.500 per liter pada 26 September 2026. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan bahwa konten media sosial yang memuat informasi kenaikan harga Pertalite tersebut merupakan hoaks atau berita bohong. “Perlu kami luruskan, saat ini masif sekali konten media sosial yang berisikan informasi kenaikan harga pertalite. Konten atau informasi ini adalah hoaks atau berita bohong,” begitu keterangan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis. Menurut Dwi, informasi yang beredar, yang menyebut harga Pertalite akan naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.500 per liter mulai 26 September 2026 adalah tidak benar. Dwi juga menyatakan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah berulang kali menyampaikan tidak akan ada kenaikan harga Pertalite dan Biosolar, meskipun harga minyak dunia bergerak naik. Pernyataan tersebut sesuai dengan keterangan Bahlil pada 31 Agustus 2026 yang menyebut pemerintah tetap menjaga harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter hingga akhir 2026. Saat itu, Bahlil menyatakan bahwa harga BBM subsidi tidak akan dinaikkan sampai Desember 2026 sambil pemerintah memantau perkembangan kondisi global. Keterangan tersebut juga disampaikan setelah Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung potensi peningkatan konsumsi Pertalite yang dapat melampaui kuota penyaluran dalam APBN 2026. Dengan demikian, pembahasan mengenai potensi kenaikan konsumsi Pertalite tidak sama dengan keputusan untuk menaikkan harga Pertalite menjadi Rp13.500 per liter. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Bahlil Jamin Harga Pertalite Tak Naik Meski Minyak Global Tinggi 100	2026-09-28
Berita CekFakta	Keliru, Surat Komdigi soal Pemadaman Internet 25-27 September	Meski informasi cukup banyak beredar di media sosial, melalui keterangan resmi, Komdigi memastikan informasi mengenai rencana pemadaman internet nasional selama tiga hari pada 25-27 September 2026 merupakan informasi palsu. Bahkan, dokumen yang beredar dipastikan mencatut nama dan tanda tangan Meutya Hafid, serta memuat klaim mengenai adanya gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menegaskan pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk melakukan pemadaman internet secara nasional pada 25-27 September 2026. “Surat peringatan pemadaman internet nasional yang mengatasnamakan kementerian kami adalah murni tindakan pemalsuan dan berita bohong. Tidak ada rencana pemadaman internet nasional pada 25 sampai 27 September 2026,” katanya, dikutip dari laman resmi Komdigi Jumat (25/9/2026). Angga memastikan, layanan internet dan berbagai aktivitas digital masyarakat tetap berjalan normal. Hal tersebut mencakup layanan aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, layanan seluler, hingga jaringan fiber optik. “Seluruh layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta aktivitas digital masyarakat dipastikan berjalan dengan normal, aman, dan lancar. Masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya. Komdigi juga membantah klaim dalam dokumen palsu yang menyebut adanya gangguan besar pada satelit komunikasi nasional. Angga mengatakan tidak terdapat kondisi sebagaimana yang dinarasikan dalam dokumen yang beredar tersebut. Karena itu, Komdigi memastikan masyarakat tidak perlu melakukan tindakan antisipatif seperti menarik uang tunai secara berlebihan atau menghindari transaksi digital karena khawatir layanan internet dan perbankan akan terputus. Sistem perbankan dan ATM disebut tetap beroperasi normal. Begitu pula layanan komunikasi dan jaringan digital yang digunakan masyarakat sehari-hari. Di sisi lain, Komdigi bersama aparat penegak hukum tengah menelusuri pihak yang membuat dan menyebarkan dokumen tersebut. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui sumber pembuatan dokumen, pola penyebarannya, serta pihak yang bertanggung jawab atas beredarnya informasi palsu mengenai pemadaman internet nasional. “Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menangani pihak yang membuat maupun menyebarkan dokumen palsu ini. Ruang digital tidak boleh digunakan untuk menciptakan kepanikan melalui informasi yang tidak benar,” kata Angga. Komdigi juga meminta masyarakat tidak meneruskan dokumen yang mengklaim adanya pemadaman internet nasional tersebut. Masyarakat diminta melakukan verifikasi terlebih dahulu melalui kanal resmi pemerintah apabila menerima informasi mengenai kebijakan maupun layanan komunikasi digital. Apalagi, penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi menimbulkan kepanikan perlu diantisipasi, terutama ketika informasi tersebut mencatut nama serta identitas pejabat dan institusi pemerintah. Di sisi lain, penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat dapat memiliki konsekuensi hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Larangan penyebaran informasi elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat tercantum dalam Pasal 45A ayat (3). Karena ketidakbenaran informasi tersebut, Komdigi meminta masyarakat tidak panik dan tidak ikut menyebarkan dokumen yang belum terverifikasi. “Kami meminta masyarakat tidak panik dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Cek terlebih dahulu melalui kanal resmi Komdigi sebelum meneruskan informasi kepada keluarga, kerabat, maupun masyarakat lainnya,” ujar Angga. Baca juga:Menkomdigi Temui CEO Roblox, Minta Perlindungan Anak Diperkuat 100	2026-09-25
Berita CekFakta	Hoaks, Megawati Umumkan Bantuan Dana Modal Usaha Lewat WhatsApp	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim “Hj.Megawati soekarnoputri”. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 8 pengikut dan tidak mencantumkan nomor yang dapat dihubungi. Ditemukan juga unggahan lain terkait bantuan dana lainnya ini yang menyebutkan Ibu Ratna Dewi sebagai salah satu penerima bantuan. Akun tersebut mengatasnamakan Megawati untuk membagikan informasi terkait bantuan dana modal usaha yang diklaim diberikan secara resmi. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Megawati. Megawati Soekarnoputri tidak memiliki akun media sosial pribadi, termasuk Facebook, bahkan Megawati pernah menyatakan tidak menggunakan ponsel genggam. Adapun halaman bernama “Megawati Soekarnoputri” di Facebook dengan puluhan ribu pengikut, akun tersebut bukan dikelola secara pribadi oleh Megawati. Berbagai klaim atau pembagian bantuan dana modal yang mengatasnamakan beliau di Facebook sering kali merupakan hoaks atau akun tiruan. Lebih lanjut, Tirto menonton seluruh video dan menemukan beberapa kejanggalan yaitu pergerakan mulut yang tidak selaras dengan audio, yang menjadi ciri umum dari konten hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikan temuan tersebut, kami memeriksa video tersebut menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas, AI-Generated Speech mencapai 77,5 persen. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa video yang beredar bukanlah rekaman asli, melainkan hasil rekayasa teknologi AI. Kemudian, Tirto menemukan gambar identik pada laman Sindonews.Laman tersebut menyatakan, gambar Megawati itu diambil ketika Ketua Umum PDI Perjuangan itu berpesan agar Natal menjadi momentum untuk terus menggelorakan solidaritas antar umat beragama. Ia menyampaikan pernyataan tersebut pada Perayaan Natal Bersama PDI Perjuangan yang digelar Selasa (27/12). “Pada Natal ini, mari kita terus menggelorakan solidaritas antara sesama, khususnya bagi saudara-saudara kita yang sedang dilanda kesusahan akibat bencana,” kata Megawati. Megawati juga menyampaikan harapan agar semangat Natal dapat memperkuat optimisme, persatuan, dan kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan. Tidak terdapat pernyataan mengenai program bantuan modal usaha untuk warung atau toko kelontong maupun ajakan menghubungi nomor WhatsApp. Dalam rangkaian acara tersebut, bantuan yang disebutkan adalah tali asih sebesar Rp50 juta dari Panitia Natal untuk korban bencana, yang diserahkan oleh Aria Bima kepada Ribka Tjiptaning. Jadi, bantuan tersebut bukan bantuan modal usaha untuk warung atau toko kelontong. Dengan demikian, klaim terkait bantuan modal usaha tidak sesuai dengan isi pernyataan Megawati dalam acara tersebut. Baca juga:Prabowo Takziah ke Megawati, PDIP: Tak Ada Tak Bicara Politik 100	2026-10-06
Berita CekFakta	Hoaks, Megawati Umumkan Bantuan Dana Modal Usaha Lewat WhatsApp	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim “Hj.Megawati soekarnoputri”. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 8 pengikut dan tidak mencantumkan nomor yang dapat dihubungi. Ditemukan juga unggahan lain terkait bantuan dana lainnya ini yang menyebutkan Ibu Ratna Dewi sebagai salah satu penerima bantuan. Akun tersebut mengatasnamakan Megawati untuk membagikan informasi terkait bantuan dana modal usaha yang diklaim diberikan secara resmi. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Megawati. Megawati Soekarnoputri tidak memiliki akun media sosial pribadi, termasuk Facebook, bahkan Megawati pernah menyatakan tidak menggunakan ponsel genggam. Adapun halaman bernama “Megawati Soekarnoputri” di Facebook dengan puluhan ribu pengikut, akun tersebut bukan dikelola secara pribadi oleh Megawati. Berbagai klaim atau pembagian bantuan dana modal yang mengatasnamakan beliau di Facebook sering kali merupakan hoaks atau akun tiruan. Lebih lanjut, Tirto menonton seluruh video dan menemukan beberapa kejanggalan yaitu pergerakan mulut yang tidak selaras dengan audio, yang menjadi ciri umum dari konten hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikan temuan tersebut, kami memeriksa video tersebut menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas, AI-Generated Speech mencapai 77,5 persen. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa video yang beredar bukanlah rekaman asli, melainkan hasil rekayasa teknologi AI. Kemudian, Tirto menemukan gambar identik pada laman Sindonews.Laman tersebut menyatakan, gambar Megawati itu diambil ketika Ketua Umum PDI Perjuangan itu berpesan agar Natal menjadi momentum untuk terus menggelorakan solidaritas antar umat beragama. Ia menyampaikan pernyataan tersebut pada Perayaan Natal Bersama PDI Perjuangan yang digelar Selasa (27/12). “Pada Natal ini, mari kita terus menggelorakan solidaritas antara sesama, khususnya bagi saudara-saudara kita yang sedang dilanda kesusahan akibat bencana,” kata Megawati. Megawati juga menyampaikan harapan agar semangat Natal dapat memperkuat optimisme, persatuan, dan kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan. Tidak terdapat pernyataan mengenai program bantuan modal usaha untuk warung atau toko kelontong maupun ajakan menghubungi nomor WhatsApp. Dalam rangkaian acara tersebut, bantuan yang disebutkan adalah tali asih sebesar Rp50 juta dari Panitia Natal untuk korban bencana, yang diserahkan oleh Aria Bima kepada Ribka Tjiptaning. Jadi, bantuan tersebut bukan bantuan modal usaha untuk warung atau toko kelontong. Dengan demikian, klaim terkait bantuan modal usaha tidak sesuai dengan isi pernyataan Megawati dalam acara tersebut. Baca juga:Prabowo Takziah ke Megawati, PDIP: Tak Ada Tak Bicara Politik 100	2026-10-06
Berita CekFakta	Salah, Sri Mulyani dan Suahasil Ditangkap KPK karena Korupsi	Tirto menelusuri foto dan tampilan pemberitaan yang digunakan dalam unggahan tersebut dengan melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi yang membenarkan klaim tersebut. Dalam pemberitaan Tirto sebelumnya “Keliru, Artikel Menkeu Suahasil Terlibat Korupsi Rp500 Triliun,” ditemukan bahwa gambar yang mengklaim Suahasil Nazara terlibat korupsi Rp 500 triliun juga pernah beredar pada 14 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan hasil manipulasi dengan cara menimpa atau mengganti judul asli pemberitaan aslinya pada laman DetikFinance. Penelusuran terhadap laman resmi PPID Kementerian Keuangan juga menunjukkan adanya klarifikasi mengenai klaim tersebut. Kementerian Keuangan menyatakan informasi mengenai Menteri Keuangan Suahasil Nazara terlibat korupsi Rp500 triliun merupakan berita hoaks. “Berita yang beredar mengenai Menteri Keuangan Suahasil Nazara terlibat korupsi Rp500 triliun, merupakan berita hoaks. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.” tulis PPID Kementerian Keuangan. Dengan demikian, gambar yang digunakan dalam unggahan media sosial tersebut bukan pemberitaan DetikFinance mengenai korupsi Rp500 triliun. Gambar tersebut telah dimanipulasi dengan mengganti headline pemberitaan asli. Suahasil Nazara baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan menteri keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa. Pascapelantikan, Menkeu Suahasil langsung bekerja memimpin kementerian dan salah satu agenda utamanya adalah memastikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga aman di bawah 3%. Klaim mengenai penangkapan Sri Mulyani oleh KPK juga bukan informasi baru yang terverifikasi, sebelumnya beredar klaim yang menyatakan narasi bahwa Sri Mulyani dijemput paksa KPK sebagai disinformasi dan menemukan bahwa video yang digunakan merupakan hasil suntingan dari sejumlah peristiwa berbeda. Melansir laman Jala Hoaks, video yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani dijemput paksa oleh KPK adalah tidak benar. Video tersebut merupakan hasil suntingan dari sejumlah sumber yang tidak terkait dan tidak ditemukan informasi valid mengenai klaim tersebut. Sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan Sri Mulyani ataupun Suahasil ditangkap oleh KPK karena kasus dugaan korupsi. Sri Mulyani bebas dari segala bentuk penangkapan, penahanan, atau penyitaan aset oleh KPK, dan telah menyelesaikan pengabdiannya sebagai Menteri Keuangan. Semua narasi video di media sosial yang mengklaim dirinya memakai rompi tahanan atau dijemput paksa adalah hasil manipulasi dan tidak benar. Dengan demikian, tidak terdapat dasar yang dapat membenarkan narasi pada gambar bahwa Sri Mulyani dan Suahasil Nazara resmi ditangkap KPK karena dugaan korupsi Rp500 triliun. Baca juga:Apa Itu IDA Badan Bank Dunia yang Kini Dipimpin Sri Mulyani? 100	2026-10-05
Berita CekFakta	Salah, Foto Jokowi Tunjukkan Ijazah Aslinya ke Publik	Untuk menelusuri kebenaran fakta, mulanya Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman ANTARA yang menampilkan foto Jokowi yang serupa dengan foto dalam unggahan viral, dengan keterangan bertuliskan “Rakorda PSI di Bandung.” Foto tersebut juga ditampilkan dalam pemberitaan Tirto “Jokowi Jadi Kader PSI, Grace Natalie: Soal Jabatan Tunggu Beliau.” Foto itu diambil saat Presiden ketujuh Joko Widodo (tengah) didampingi Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie Louisa (kiri) dan Ketua Harian PSI Ahmad H M Ali (kanan) menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026). Kehadiran Jokowi adalah dalam rangka memberikan arahan kebangsaan pada Rakorda PSI yang salah satunya beragendakan penjaketan kader baru DPD PSI Kota Bandung, sekaligus bertemu warga dan relawan. Faktanya, ketika itu Jokowi memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang telah dimilikinya sejak 14 Oktober 2025, bukan ijazahnya, seperti pada gambar yang beredar. Sebagai informasi, Jokowi sudah hampir setahun menjadi anggota dari partai yang dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Meski begitu, posisi struktural Jokowi di Partai Solidaritas Indonesia itu masih belum diketahui. Foto tersebut juga ditemukan dalam unggahan Instagram Grace Natalie @gracenat pada 27 September 2026, yang menjelaskan bahwa Jokowi memperlihatkan KTA PSI saat menghadiri Rakorda PSI Kota Bandung. “Yang suka bertanya tanya di partai mana Pak @jokowi saat ini? Ini jawabannya: Baru saja Pak @jokowi memperlihatkan Kartu Tanda Anggota Partai♡ Solidaritas Indonesia miliknya di Rapat Koordinasi Daerah Kota Bandung. Beliau resmi bergabung pada tanggal 14 Oktober 2025. Sudah hampir setahun KTA dengan nomor S337220257777777 ini dikantongi Pak Jokowi. Terima kasih Pak @jokowi, tokoh panutan kami. Karena terinspirasi dengan kepemimpinan Bapak yang melayani-lah, PSI lahir. Tadi pun Pak Jokowi kembali mengingatkan partai harus melayani dan berdampak baik untuk kehidupan masyarakat. Sehat selalu Pak @jokowi #jokowi #partaisolidaritasindonesia.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan Instagram @gracenat. Lebih lanjut, Tirto mengamati gambar yang beredar dan menemukan beberapa kejanggalan. Terlihat ijazah yang diangkat Jokowi memiliki banyak kesalahan penulisan seperti tertulis “Barakrata, yogyalasta, restor” dan beberapa kata lainnya, serta tidak ada keterangan jurusan. Selain itu, tanggal lulus juga tidak jelas. Dari kecurigaan tersebut, Tirto lantas memeriksa keaslian gambar dengan menggunakan pendeteksi artificial intelligence (AI) menggunakan Hive Moderation. Hasilnya gambar tersebut 90,9 persen merupakan hasil manipulasi yang dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan. Dengan demikian foto tersebut memang telah disunting. Hal tersebut terlihat dari perubahan gambar yang terletak pada dokumen yang dipegang Jokowi. Kartu anggota partai dalam foto asli diganti dengan gambar yang menyerupai ijazah Fakultas Kehutanan UGM. Di sisi lain, melansir laman UGM, pada 11 Oktober 2022, Rektor UGM Ova Emilia menyatakan bahwa Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan lulus pada 1985. Hal tersebut berdasarkan dokumen akademik yang dimiliki universitas. UGM juga pernah menjelaskan bahwa ijazah Jokowi telah diperiksa berdasarkan arsip akademik universitas dan dinyatakan autentik oleh pihak kampus. Baca juga:Keliru, Ova Emilia Ditangkap & UGM Disegel Terkait Ijazah Jokowi 100	2026-10-03
Berita CekFakta	Hoaks, Aturan Baru Pertamina Batasi Pembelian BBM di Semua SPBU	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto menelusuri laman My Pertamina.Di situ, Pertamina menjelaskan terkait program Subsidi Tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian, seperti yang disebutkan dalam poster tersebut. Mengacu pada Perpres No. 191 Tahun 2014 mengenai Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Surat Keputusan BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 mengenai Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen, serta Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Untuk mendukung distribusi BBM subsidi tepat sasaran, saat ini seluruh SPBU telah menerapkan penggunaan QR Code untuk melakukan pembelian BBM. Sampai saat ini, Pertamina dan pemerintah belum memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi secara seragam untuk semua wilayah, namun pembatasan khusus dan uji coba mulai diterapkan di beberapa daerah tertentu namun tidak secara serentak. Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan bahwa hingga Juni 2026 belum ada kebijakan pemerintah mengenai pembatasan pembelian Pertalite, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Roberth menegaskan bahwa masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa tanpa pembatasan nominal transaksi sebagaimana informasi yang beredar di media sosial. “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Roberth Kamis (11/6/2026). Roberth menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. “Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” ucapnya. Selain itu, melansir laman ANTARA, isu mengenai pembatasan pembelian Pertalite bukan kali pertama beredar di media sosial, sebab narasi serupa sebelumnya juga pernah muncul dengan klaim pembatasan berdasarkan merek dan kapasitas mesin kendaraan. PT Pertamina Patra Niaga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai daftar merk kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026. Hingga saat ini, belum ada rencana ataupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu, maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Dengan demikian, klaim mengenai pembatasan pembelian BBM sebesar Rp30.000 untuk motor matik, Rp50.000 untuk motor besar, dan Rp120.000 untuk mobil di seluruh SPBU tidak didukung oleh keterangan resmi yang ditemukan. PT Pertamina Patra Niaga menegaskan, tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah maupun Pertamina yang membatasi pembelian BBM subsidi seperti Pertalite, berdasarkan batasan nominal rupiah per transaksi untuk kendaraan bermotor. Adapun pencatatan nomor plat kendaraan atau penggunaan QR Code pada program Subsidi Tepat memang dilakukan untuk pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, bukan untuk membatasi nominal pengisian seperti yang tertera pada klaim gambar tersebut. Pertamina mengimbau agar masyarakat selalu menyaring informasi yang beredar di media sosial dan mengonfirmasi kebenaran aturan seputar BBM melalui saluran resmi seperti Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan BBM Gratis 2026 100	2026-10-02
Berita CekFakta	Salah, Yusril Sebut MK Akan Menciptakan Kekacauan Hukum	Pertama-tama, Tirto menelusuri pemberitaan dan pernyataan resmi Yusril dengan memasukkan kata kunci terkait klaim tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Yusril yang menyebutkan hal itu. Tirto kemudian menemukan bantahan Yusril yang diunggah melalui platform media sosial Threads pada Rabu (30/9/2026) kemarin. Dalam unggahan itu, terlihat ada poster yang diunggah oleh beberapa akun di Facebook, tetapi poster itu diberi tanda silang merah dengan label “Hoax”. Dalam keterangan unggahannya, Yusril turut mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar selalu kritis dan menyaring informasi sebelum membagikannya. Ia meminta masyarakat untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan berasal dari media massa terpercaya ataupun saluran resmi pemerintah. “Pastikan setiap informasi berasal dari media massa terpercaya atau saluran resmi pemerintah/lembaga terkait,” tulis Yusril dalam keterangan unggahannya. Selain itu, dalam agenda “Kuliah Hukum Yusril: Sejarah, Dinamika, dan Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Depok, Jawa Barat, pada Rabu (23/9/2026), Yusril juga sempat berkomentar terkait gugatan terhadap Gibran yang tengah bergulir di MK. Namun, dalam agenda kuliah umum yang disiarkan melalui kanal Youtube pribadinya itu, Yusril menegaskan bahwa dirinya tidak mau untuk berkomentar banyak terkait gugatan tersebut. “Ada permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi mengenai apakah syarat pencalonan dari Wakil Presiden kita sekarang ini, terpenuhi atau tidak. Nah itu sedang diuji, dan saya gak mau berkomentar banyak soal ini, karena saya ada di dalam pemerintahan,” kata Yusril. Baca juga:Menko Yusril: Pembebasan Bersyarat Bechi akan Diinvestigasi 100	2026-10-02
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Daftar Laptop dan Headphone Gratis dari Pemerintah	Tim Tirto semula menelusuri akun Facebook yang mengunggah program laptop dan headphone gratis tersebut. Hasilnya, akun Facebook bernama "program pemerintah hedphon & laptop 2026" memiliki lima pengikut, nol mengikuti, dan hanya memiliki dua unggahan. Unggahan pertama adalah saat akun itu mengganti display picture mereka, yakni pada 29 September 2026. Unggahan kedua, yakni saat akun itu membagikan narasi serta poster program laptop dan headphone gratis bagi anak sekolah. Dalam gambar tersebut disebutkan Kemensos sebagai penyalur laptop gratis tersebut. “Kemensos mulai menyalurkan laptop kepada tiap siswa sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Sebanyak 16 ribu unit menjadi target.” Begitu narasi tertulis dalam gambar. Di satu sisi, profil akun Facebook "program pemerintah hedphon & laptop 2026" juga tidak menunjukkan keterkaitan dengan Kementerian Sosial ataupun kementerian/lembaga terkait program laptop dan headphone gratis. Lebih lanjut, Tirto membuka tautan yang dilampirkan pada unggahan. Setelah membuka link tersebut, kami diarahkan pada sebuah situs dan diminta untuk mengisi nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, kami diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto juga melakukan analisis lebih jauh untuk mendapatkan informasi soal situs pendaftaran tersebut dengan cara memindai alamat situs di URLScan.io. Hasilnya, diketahui bahwa situs web tersebut menghubungi dua alamat IP di dua negara yang mencakup dua domain untuk melakukan dua belas transaksi HTTP. Alamat IP utamanya adalah 51.79.158.145, yang berlokasi di Singapore dan belongs to OVH OVH SAS, FR. Dengan domain registers-app16.fkregs-on.com, dibuat pada 28 Agustus 2026, serta berlaku selama 3 bulan. Sehingga, dapat dipastikan bahwa situs web itu tidak memiliki kaitan dengan Kemensos maupun pemerintah Republik Indonesia secara umum. Selain itu, sampai artikel ini ditulis pemerintah tidak pernah mengadakan program pembagian laptop dan headphone gratis untuk dibagikan kepada setiap siswa secara perorangan melalui tautan online. Sebagai informasi, melansir laman Kemendikdasmen, pemerintah memang menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah, PIP merupakan bantuan pembiayaan pendidikan untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun. Bantuan tersebut berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Program diberikan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang, bersumber dari APBN, dengan sasaran murid yang memenuhi syarat sebagai WNI, terdata aktif di Dapodik, dan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Pelaksanaannya melibatkan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan melalui tahapan perencanaan, seleksi data, verifikasi, penetapan, dan penyaluran. Peraturan ini juga memuat kewajiban, larangan, serta sanksi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Senada dengan hal tersebut, pada laman ANTARA disebutkan bahwa klaim yang mengklaim pemerintah membuka pendaftaran 16 ribu laptop dan headphone gratis adalah tidak benar. Siswa dapat menerima bantuan pendidikan melalui program PIP. Teranyar, terdapat aturan terbaru bagi penerima PIP pada 2026, murid TK, SD/SDLB, dan Paket A memperoleh Rp225 ribu per semester, murid SMP/SMPLB dan Paket B memperoleh Rp375 ribu per semester, sedangkan murid SMA/SMK/SMALB/SMKLB dan Paket C memperoleh Rp900 ribu per semester. Dana PIP tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pribadi pendidikan murid dan kebutuhan sekolah seperti buku, alat tulis, seragam, sepatu, dan perlengkapan pendidikan lainnya. Bantuan PIP juga disalurkan dalam bentuk uang, bukan perangkat elektronik. Di sisi lain, pemerintah memang menyediakan perangkat teknologi untuk mendukung kegiatan belajar melalui Program Digitalisasi Pembelajaran, termasuk laptop dan perangkat pendukung lainnya. Melansir akun Instagram resmi @bpmp.bengkulu, dilaporkan bahwa pemerintah terus memperluas Program Digitalisasi Pembelajaran agar akses pendidikan berkualitas didapatkan oleh seluruh siswa di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program tersebut telah menjangkau 13.838 sekolah di wilayah 3T dan pada 2026 pemerintah melanjutkan penguatan program tersebut. Namun, bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan atau sekolah, bukan program pembagian laptop ataupun perangkat elektronik lainnya yang dapat didaftarkan melalui tautan di media sosial. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar program resmi dari pemerintah, berupa pemberian laptop dan headphone gratis bagi siswa tidak mampu, merupakan modus penipuan. Baca juga:Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dari Kemenkeu Rp20 Miliar 100	2026-10-01
Berita CekFakta	Salah, Klaim Zulhas Sebut Tugas Rakyat Cuma Bayar Pajak	Pertama-tama, Tirto menelusuri pemberitaan dan pernyataan resmi Zulhas dengan kata kunci terkait klaim tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Zulkifli Hasan yang menyebutkan hal itu. Lebih lanjut, Tirto menggunakan reverse image dan menemukan foto identik seperti dalam unggahan Facebook "Dadang Saefulah" di portal inilah.com padaartikel berjudul "Menko Zulhas Minta Kepala Daerah Aktif Berdayakan Kopdes Merah Putih," diunggah Minggu (3/08/2025). Ketika itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta para kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk berkolaborasi dalam memberdayakan Koperasi Merah Putih demi mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat. “Para bupati dan wali kota harus inovatif dan bekerja sama memberdayakan Koperasi Merah Putih agar berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi rakyat,” katanya di Kupang, Sabtu (2/8/2025), dikutip dari inilah.com. Hal tersebut ia sampaikan pada kegiatan monitoring dan percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kota Kupang, NTT. Dalam kegiatan itu, Zulhas tidak pernah menyampaikan klaim seperti yang dinarasikan oleh pengunggah. Tirto kemudian menemukan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) telah memuat bantahan atas narasi ini pada 28 April 2026, dengan rujukan ANTARA. Dalam artikel yang ditayangkan di situs resmi Kemenko Pangan itu, dipastikan bahwa informasi yang beredar itu tidak benar atau merupakan hoaks. Selain itu, berdasarkan hasil pencarian di mesin pencari, Tirto juga menemukan artikel yang diunggah di situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Artikel itu menegaskan bahwa informasi tersebut masuk ke dalam kategori hoaks. Baca juga:Salah, Zulhas Sebut Larangan Mendirikan Kios 2 km dari Kopdes MP 100	2026-10-01
Berita CekFakta	Salah, WEF Sebut Usulkan Vaksin Dicampur ke dalam Air Minum	Untuk memastikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto justru diarahkan pada laman weforum, yang menampilkan konferensi “The New Economics of Water-Launch of Global Commission.” pada 25 Mei 2022. Video tersebut menampilkan Profesor Mariana Mazzucato (Direktur Pendiri UCL Institute for Innovation and Public Purpose), Profesor Johan Rockström (Direktur Potsdam Institute for Climate Impact Research), dan Tharman Shanmugaratnam (Menteri Senior Pemerintah Singapura) dalam peluncuran resmi inisiatif besar selama 2 tahun untuk mentransformasi "Ekonomi Air". Laporan dan rencana aksi yang dipaparkan dalam forum tersebut diharapkan mampu membentuk kembali cara masyarakat pada umumnya, berbicara tentang, menghargai, serta mengelola air di sisa abad ke-21. Mazzucato merupakan salah satu ketua bersama komisi tersebut, yang dibentuk sebagai inisiatif selama dua tahun mengenai "Ekonomi Air" atau the Economics of Water. Dalam konferensi tersebut, pada menit ke 15.56, Mazzucato membahas air sebagai kepentingan bersama global dan membandingkannya dengan vaksinasi dalam konteks pelajaran dari pandemi Covid-19. Tidak ada pernyataan dari Mazzucato, maupun pembicara lain, yang mengusulkan pencampuran vaksin ke dalam air minum. Pembahasan Mazzucato mengenai air berkaitan dengan gagasan bahwa air merupakan kepentingan bersama global, sementara perbandingan dengan vaksinasi muncul dalam konteks pembelajaran dari pandemi Covid-19. Senada dengan hal tersebut, AFP Fact Check menyatakan bahwa Forum Ekonomi Dunia sering menjadi sasaran teori konspirasi, termasuk klaim tak berdasar bahwa organisasi internasional tersebut mengusulkan penambahan vaksin ke air minum untuk mengimunisasi orang secara paksa. Unggahan tersebut berisi informasi palsu, yang bisa menyebabkan meningkatnya keraguan masyarakat terhadap vaksin. Faktanya, para ahli menyatakan bahwa menambahkan vaksin ke air minum akan membuat vaksinasi menjadi tidak efektif. Paul A. Offit, Direktur Vaccine Education Center dan profesor pediatri di Children's Hospital of Philadelphia, menjelaskan, vaksin yang dimasukkan ke dalam air akan mengalami pengenceran sehingga menjadi tidak efektif dan dapat terpapar bahan kimia yang mengganggu kestabilannya. William Schaffner, profesor kedokteran preventif di Vanderbilt University Medical Center, juga menjelaskan bahwa vaksin merupakan zat yang sensitif dan harus disimpan dalam kondisi tertentu agar tetap efektif. Schaffner menambahkan, bahwa sebagian besar vaksin perlu diberikan melalui suntikan agar sistem kekebalan tubuh memperoleh paparan yang diperlukan untuk membentuk perlindungan terhadap penyakit. Dengan demikian, potongan video tersebut menggunakan konteks yang keliru, karena pembahasan mengenai air dalam konferensi WEF tidak berkaitan dengan rencana memasukkan vaksin ke dalam air minum. Baca juga:Keliru, Bahaya Vaksin HPV Gardasil 9 untuk Anak Laki-Laki 100	2026-09-30
Berita CekFakta	Salah, Kepsek SMPN 1 Surakarta Sebut Gibran Hanya Lulusan SD	Pertama-tama, Tirto menelusuri pernyataan Kepala SMPN 1 Surakarta soal Gibran dengan kata kunci “Gibran tidak lulus SMP” di mesin pencarian Google. Hasilnya, justru bertebaran artikel di situs resmi pemerintah daerah maupun kementerian yang membantah klaim tersebut dan menyatakan informasi itu sebagai hoaks. Tirto kemudian memeriksa laman berita hoaks Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Laman itu memuat klaim ini dengan judul "[HOAKS] Kepala SMPN 1 Surakarta Sebut Gibran Rakabuming Raka Hanya Lulusan SD". “Narasi tersebut mengatasnamakan Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar,” tulis Komdigi dalam artikelnya. Selain Kementerian Komdigi, materi bantahan terhadap informasi yang dilabeli sebagai hoaks itu juga disebarkan melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Tirto turut menelusuri riwayat pendidikan Gibran. Dalam artikel Tirto berjudul "Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming, Cawapres Nomor Urut 2" yang terbit pada 22 Desember 2023, disebutkan bahwa Gibran memulai pendidikan di SDN 16 Mangkubumen Kidul, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta, dan bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, mulai 2002. Terkait dengan klaim adanya gugatan di MK yang mempersoalkan kelulusan SMP Gibran, Tirto justru mendapati bahwa pemohon, yakni Denny Indrayana dkk., mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dalam Pilpres 2024, bukan pada tingkat SMP. Sampai artikel ini ditulis, Tirto tidak menemukan pernyataan apa pun dari Kepala SMPN 1 Surakarta yang menyebut bahwa Gibran hanyalajh lulusan SD. Baca juga:Link Tracking Perkara Ijazah Gibran di Situs MK & Tahapan Sidang 100	2026-09-30
Berita CekFakta	Keliru, Video Sebut Pekerja Bermain Saat Packing Beras Bulog	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cenderawasihposreal, yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura, beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. “APBM Pelindo untuk betul-betul mengontrol anggotanya sehingga jangan sampai kejadian ini turun kembali. Kejadian tersebut terjadi posisi masih di dalam kapal di dalam kapal, yaitu di kapal kargo KM Sinei, Kapal Sinei pada saat proses pemukaran beras. Jadi itu di titik akhir yang sebenarnya proses pemukaran itu memang sudah dilaksanakan beberapa hari sehingga masih ada sisa-sisa, dan beras tersebut itu adalah beras sweeping, istilahnya kalau di istilahnya Bulog, beras sweeping adalah beras yang bocor-bocor. Sehingga nanti itu ada pemenuhan, ada perbaikan sehingga nanti kita survei, setelahnya disitu kalau beras yang tidak layak atau beras yang rusak akan kita Bulog tidak menerima dan itu menjadi tanggung jawab PBM. APBM Pelindo untuk betul-betul mengontrol anggotanya sehingga jangan sampai kejadian ini terulang kembali supaya nanti pihak Pelindo bisa mengklarifikasikan seperti apa karena ini kejadian ada di wilayah Pelindo.” Begitu narasi dalam klarifikasi Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari. Unggahan tersebut bermula dari akun Facebook @Junior Zseesbekof pada yang menampilkan video berdurasi 19 detik para pekerja disertai narasi “BERAS BULOG KOK DIINJAK-INJAK.” dan mengklaim cuplikan tersebut merupakan packing di gudang beras Bulog. Lebih lanjut, melansir ANTARA, Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung, yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari di Jayapura, juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir terkait kualitas beras yang beredar, karena semua beras yang didistribusikan masih sesuai standar. “Jadi pada Sabtu (19/9/2026) telah beredar video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping yakni beras berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran,” begitu keterangan Ahmad saat meninjau lokasi kejadian di Pelabuhan Jayapura, Jayapura, Senin (21/9/2026). Beras yang mengalami kerusakan akibat tercampur air, besi, atau material lain tidak akan diterima Bulog dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Bongkar Muat (PBM). Menurut Pelindo, hasil pembersihan tersebut mencapai sekitar 465 karung dengan berat rata-rata 30 kilogram per karung, sementara proses pembongkaran sebelumnya juga dilakukan di Sorong sebelum kapal melanjutkan perjalanan ke Jayapura. Sementara itu, General Manager Pelindo Regional 4 Jayapura Ramdan Affan Kiai Demak menyebutkan bahwa beras yang terlihat dalam video adalah sisa beras bocor dari karung dan sedang dibersihkan oleh sekitar 15 buruh. Pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut dan akan mengingatkan buruh agar berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan. “Kami akan menindak lanjuti dan memberikan arahan kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM) agar hal seperti ini tidak terulang kembali,” begitu keterangan Ramdan. Bulog juga memastikan beras yang akhirnya masuk ke gudang harus melalui pengendalian mutu sehingga beras yang tidak memenuhi standar tidak diterima sebagai stok Bulog. Senada dengan hal tersebut, Cepos Online juga menegaskan bahwa video tersebut tidak diambil dari gudang Bulog dan beras tersebut merupakan beras sweeping sisa beras yang tercecer atau bocor selama proses bongkar muat. Beras tersebut nantinya akan disortir untuk menentukan kondisi dan kelayakannya. Beras yang dinilai tidak layak tidak akan diterima Bulog dan menjadi tanggung jawab pihak pelaksana bongkar muat di Pelabuhan Jayapura. Dengan demikian video yang beredar memang benar memperlihatkan pekerja dan beras, tetapi konteks narasi yang ditambahkan pada video tidak sesuai dengan fakta lokasi dan aktivitasnya. Baca juga:Stok Beras BULOG 5,25 Juta Ton, Tersebar di Seluruh Indonesia 100	2026-09-29
Berita CekFakta	Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dari Kemenkeu Rp20 Miliar	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 3 pengikut dan banyak mengunggah informasi terkait bantuan dana hibah lainnya ini, ini, dan ini dengan mendaftar melalui nomor yang dicantumkan 0822-9848-6672. Akun tersebut sering membagikan informasi terkait bantuan dana hibah yang diklaim resmi dari Kemenkeu dan beberapa video mencatut nama Sri Mulyani. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Kemenkeu. Adapun akun resmi Menteri Keuangan Republik Indonesia di media sosial adalah @menkeuri di Instagram dan TikTok @menkeuri, yang dikelola oleh @kemenkeuri. Lebih lanjut, Tirto menonton seluruh video dan menemukan beberapa kejanggalan yaitu pergerakan mulut yang tidak selaras dengan audio, yang menjadi ciri umum dari konten hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikan temuan tersebut, kami memeriksa video tersebut menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas, AI-Generated Video mencapai 98,1 persen, serta AI-Generated Speech mencapai 99,3 persen. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa video yang beredar bukanlah rekaman asli, melainkan hasil rekayasa teknologi AI. Manipulasi video Menkeu Suahasil Nazara / hive moderation Kemudian, Tirto menelusuri akun Instagram resmi @ppid.kemenkeu dalam unggahannya ini dan ini, Kementrian Keuangan menyatakan bahwa video yang beredar, mencatut nama Suahasil Nazara adalah palsu (deepfake), dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang meminta masyarakat Indonesia mendaftarkan diri melalui nomor 08980436306 untuk mendapatkan bantuan dana hibah, merupakan video hoaks deep fake.” Demikian salah satu keterangan dalam unggahan PPID Kemenkeu terkait bantuan dana hibah. Sampai saat ini Kementerian Keuangan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor tidak resmi pada akun media sosial. Dengan demikian, nomor kontak yang tertera berpotensi sebagai modus penipuan (scam) untuk mencuri data pribadi atau meminta sejumlah uang administrasi. Kemenkeu juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Baca juga:Latar Belakang Pendidikan Suahasil Nazara dan Riset Akademik 100	2026-09-22
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Yudhi Sadewa Diklaim Jadi Kepala Bea Cukai	Tirto melakukan penelusuran menggunakan Google Search untuk mencari informasi mengenai jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai pengangkatan Purbaya untuk menduduki jabatan tersebut. Tirto kemudian menelusuri aset foto dan video yang digunakan dalam unggahan Facebook tersebut. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbagtim pada 13 Oktober 2025. Berdasarkan keterangan unggahan tersebut, foto diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bea Cukai. Video dengan momen yang sama juga ditemukan dalam pemberitaan Tribunnews pada 13 Oktober 2025 berjudul “Gaya Menkeu Purbaya Bak Jenderal Bintang 4 saat Hadiri HUT ke-79 Bea Cukai, Pamer Pin Kehormatan”. Dalam video tersebut terlihat Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC seperti yang terdapat dalam unggahan Facebook. Dengan demikian, foto yang digunakan dalam unggahan Facebook bukan dokumentasi Purbaya setelah mendapat jabatan baru di Bea Cukai. Foto tersebut merupakan dokumentasi kegiatan Purbaya ketika masih menjabat sebagai Menteri Keuangan dan menghadiri peringatan HUT ke-79 Bea Cukai pada Oktober 2025. Penelusuran Tirto terhadap laman resmi Kementerian Keuangan juga menunjukkan bahwa jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai masih diemban Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama. Djaka dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada 23 Mei 2025. Baca juga:Respons Dirjen Bea Cukai Usai Disebut dalam Sidang KPK 100	2026-09-22
Berita CekFakta	Salah, Video Rekaman Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) menggunakan mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube @HeraldIndonesia yang menampilkan video identik dengan keterangan menunjukkan video tersebut adalah korban tenggelamnya Kapal Cahaya Intan Celebes GT 44 di Teluk Bone diunggah pada 18 Februari 2026. “Kapal Motor (KM) Cahaya Intan Celebes GT 44 tenggelam di perairan Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Sabtu (14/2/2026). Kapal tenggelam diakibatkan oleh mesin mengalami kerusakan di tengah cuaca ekstrim, 13 penumpang dan 7 ABK berhasil dievakuasi dengan selamat ke kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi kejadian.” Begitu keterangan tertulis dalam video. Melansir laman Inspirasi Timur Kapal motor KM Cahaya Intan Celebes dilaporkan tenggelam di perairan Teluk Bone, di wilayah Boepinang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Sabtu (14/2/2026). Seluruh penumpang dan awak kapal dilaporkan selamat setelah sempat terombang-ambing di tengah laut selama beberapa jam. KM Cahaya Intan Celebes sebelumnya berlayar dari Bajoe, Sulawesi Selatan, dengan tujuan Pelabuhan Boepinang, Kabupaten Bombana, kapal tersebut membawa 20 orang yang terdiri atas 13 penumpang dan 7 anak buah kapal (ABK). Komandan Pos SAR Kolaka, Haeruddin, membenarkan peristiwa tersebut, pihaknya menerima laporan kecelakaan kapal yang terjadi di perairan Poleang, Kabupaten Bombana. “Berdasarkan laporan yang kami terima, kapal mengalami kebocoran setelah dihantam gelombang tinggi saat cuaca buruk sebelum tiba di pelabuhan tujuan,” jelas Haeruddin. Seluruh penumpang dan kru kapal berhasil bertahan sekitar tiga jam di laut sebelum akhirnya dievakuasi oleh kapal nelayan yang melintas di lokasi kejadian. Proses penyelamatan berlangsung cepat setelah para nelayan melihat para korban yang mengapung dan meminta pertolongan. Kemudian, seluruh korban langsung dibawa ke Puskesmas Boepinang, Kecamatan Poleang, untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Petugas medis memastikan kondisi para penumpang dalam keadaan stabil meskipun mengalami kelelahan akibat terombang-ambing di laut. Senada dengan hal tersebut, Tirto melaporkan, Humas Basarnas Kendari Wahyudi saat dihubungi di Kendari, Sabtu (14/2/2026), mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 09.00 WITA. Wahyudi mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang mereka terima, saat kapal tersebut akan tenggelam, para penumpang dan awak kapal berhasil diselamatkan oleh para nelayan yang berada di sekitar perairan tersebut. "Seluruh penumpang dan awak kapal dievakuasi ke Puskesmas Boepinang Bombana," ungkap Wahyudi. Sementara itu, Kepala Pos SAR Kolaka Haeruddin mengatakan bahwa KM Cahaya Intan Celebes tersebut bergerak dari Pelabuhan Bajoe sekitar pukul 00.00 Wita, dengan tujuan Pelabuhan Boepinang Bombana. "Dan pukul 06.00 Wita, kapal tersebut mengalami kebocoran pada lambung kapal akibat dihantam gelombang besar serta angin kencang. Jadi, pada saat itu kru kapal berusaha memompa air dengan memakai mesin alkon sebanyak empat eh unit. Namun, masih tetap tidak mampu," jelasnya. Haeruddin menjelaskan bahwa karena tak dapat menguras air yang berada di lambung kapal, kapten kapal saat itu melihat perahu nelayan dan mendekatinya. Sehingga ia memilih untuk mendekati kapal tersebut. "Dan setelah itu seluruh penumpang dievakuasi oleh kapal nelayan tersebut karena kapal Celebes itu mengalami kebocoran dan tenggelam," jelasnya. Sementara itu, perihal tenggelamnya KM Virgo Transport 8, Tirto melaporkan, tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) kembali menemukan dua korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Senin (21/9/2025). Dari total 243 orang yang terdaftar dalam manifest, sebanyak 120 orang telah berhasil ditemukan. Perinciannya, 108 orang selamat dan 12 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, 123 orang lainnya masih dalam proses pencarian. "Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) kembali menemukan dua korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam," kata Kepala Basarnas, M. Syafii, dalam keterangannya, Senin (21/9/2026). Kedua korban yang berjenis kelamin laki-laki itu, ditemukan di dalam badan KM Virgo saat tim BSG melakukan operasi pencarian dan penyelaman, masing-masing pada pukul 09.04 WITA dan 09.13 WITA, sebelum dievakuasi menggunakan Helikopter HR 3601 menuju Bandara Banjarmasin pada pukul 11.20 WITA. Dengan demikian, video dalam unggahan yang viral tersebut merupakan video lama yang memperlihatkan korban tenggelamnya KM Cahaya Intan Celebes GT 44, bukan video terkait tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8. Baca juga:Basarnas Kembali Temukan Dua Korban Tewas KM Virgo Transport 8 100	2026-09-21
Berita CekFakta	Keliru, Artikel Menkeu Suahasil Terlibat Korupsi Rp500 Triliun	Tirto menelusuri foto dan tampilan pemberitaan yang digunakan dalam unggahan tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan gambar tersebut merupakan hasil manipulasi dengan cara menimpa teks pada headline pemberitaan DetikFinance. Foto yang sama digunakan DetikFinance dalam sejumlah pemberitaan mengenai Suahasil Nazara. Pada Senin (14/9/2026), foto tersebut digunakan dalam artikel berjudul “Suahasil Ungkap Nasib Perombakan Pejabat Era Purbaya” dan “Menkeu Suahasil: Defisit APBN Akan Tetap di Bawah 3%”. Foto serupa juga digunakan DetikFinance dalam artikel yang terbit pada Rabu (16/9/2026) berjudul “Suahasil Bungkam Ditanya soal Utang Whoosh-Dividen Danantara Rp 120 T”. Tidak ditemukan headline DetikFinance yang berbunyi “MenKeu Suhasasil Terlibat Korupsi 500 Triliun”. Selain mengubah judul, gambar yang beredar juga menuliskan nama “Suhasasil”, bukan “Suahasil Nazara”. Penelusuran terhadap laman resmi PPID Kementerian Keuangan juga menunjukkan adanya klarifikasi mengenai klaim tersebut. Kementerian Keuangan menyatakan informasi mengenai Menteri Keuangan Suahasil Nazara terlibat korupsi Rp500 triliun merupakan berita hoaks. “Berita yang beredar mengenai Menteri Keuangan Suahasil Nazara terlibat korupsi Rp500 triliun, merupakan berita hoaks. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.” tulis PPID Kementerian Keuangan. Dengan demikian, gambar yang digunakan dalam unggahan media sosial tersebut bukan pemberitaan DetikFinance mengenai korupsi Rp500 triliun. Gambar tersebut telah dimanipulasi dengan mengganti headline pemberitaan asli. Baca juga:Latar Belakang Pendidikan Suahasil Nazara dan Riset Akademik 100	2026-09-19
Berita CekFakta	Salah, Mengonsumsi Undur-Undur Dapat Menyembuhkan Diabetes	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan bahwa diabetes terjadi ketika tubuh tidak dapat mengatur glukosa darah (gula darah) dengan benar. Hal ini terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Insulin adalah hormon yang membantu memindahkan glukosa dari aliran darah ke dalam sel untuk energi. Seiring waktu, kadar glukosa darah yang tinggi dapat merusak jantung, ginjal, mata, saraf, dan pembuluh darah. Penanganan diabetes bergantung pada jenis diabetes dan dapat mencakup pola makan sehat, aktivitas fisik, pemantauan kadar glukosa, serta obat-obatan, seperti insulin maupun obat penurun gula darah sesuai kondisi pasien. WHO juga menjelaskan bahwa kadar gula darah tinggi yang berlangsung lama dapat menyebabkan kerusakan pada jantung, ginjal, mata, saraf, dan pembuluh darah sehingga pasien diabetes memerlukan pengelolaan penyakit serta pemeriksaan komplikasi secara berkala. Penelitian terkait Myrmeleon formicarius terdapat dalam laman PubMed. Laman tersebutmenjelaskan terkait salah satu jenis serangga yang dikenal sebagai antlion atau undur-undur, dan kaitannya dengan diabetes. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 24 ekor tikus yang dibuat mengalami diabetes menggunakan streptozotocin, bukan terhadap pasien diabetes manusia. Dalam penelitian itu, peneliti memberikan ekstrak Myrmeleon formicarius dengan dosis tertentu kepada kelompok tikus dan membandingkannya dengan kelompok kontrol, sehingga penelitian tersebut tidak menguji klaim bahwa manusia cukup memakan beberapa ekor undur-undur setiap hari. Penelitian tersebut memang menemukan penurunan kadar glukosa darah pada tikus setelah pemberian ekstrak undur-undur, tetapi peneliti juga menyatakan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan senyawa yang berperan dan mekanisme kerjanya. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan pada 2026 menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/302/2026 mengenai Pedoman Nasional Pelayanan Klinis (PNPK) Tatalaksana Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa, sebagai acuan berbasis bukti bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis dalam menangani pasien diabetes. Kementerian Kesehatan RI juga menjelaskan bahwa pengendalian diabetes tipe 2 dapat melibatkan perubahan pola makan, aktivitas fisik, obat antidiabetes, dan pada kondisi tertentu terapi insulin, sedangkan diabetes yang tidak ditangani dengan tepat dapat meningkatkan risiko kerusakan organ dan komplikasi serius. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes menegaskan, klaim bahwa undur-undur merupakan obat diabetes paling ampuh belum terbukti secara ilmiah. “Ini belum bisa dipastikan kebenarannya karena bukti ilmiahnya tidak ada.” Begitu jelas Wilson. Penelitian mengenai efek antidiabetes undur-undur sejauh ini masih terbatas pada penelitian praklinis pada hewan, sehingga belum dapat dijadikan bukti bahwa undur-undur efektif atau aman untuk mengobati diabetes pada manusia. Secara medis, pengobatan diabetes dan komplikasinya harus disesuaikan dengan jenis diabetes, kondisi pasien, serta jenis komplikasi yang dialami. Karena itu, undur-undur tidak dapat disebut sebagai obat diabetes paling ampuh ataupun sebagai pengganti terapi medis yang telah direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. U.S Food and Drug Administration menuliskan bahwa penelitian obat, hasil pada hewan biasanya termasuk tahap pra klinis. Tujuannya antara lain melihat apakah suatu zat memiliki efek biologis dan apakah cukup aman untuk kemudian diteliti pada manusia. FDA menjelaskan bahwa hasil penelitian hewan memiliki keterbatasan dalam memprediksi respons manusia, sehingga hasil pada hewan saja tidak cukup untuk membuktikan khasiat pada manusia. Penelitian pada hewan dapat menjadi indikasi awal bahwa suatu bahan berpotensi memiliki efek tertentu, tetapi hasil tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan efektivitas pada manusia. Khasiat dan keamanan untuk mengobati diabetes tetap perlu dibuktikan melalui penelitian pada manusia. Dengan demikian, adanya penelitian pada hewan tidak cukup untuk membenarkan klaim undur-undur adalah obat diabetes paling ampuh. Diabetes dapat dikelola melalui perubahan pola hidup, aktivitas fisik, obat-obatan atau insulin sesuai jenis, dan kondisi pasien. Dalam laman Diabetes Journals, secara medis, diabetes ditangani dengan obat yang telah melalui penelitian klinis, seperti metformin, obat golongan SGLT2 inhibitor, GLP-1 receptor agonist, maupun insulin sesuai jenis dan kondisi pasien. Pemilihan obat tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan nama penyakit, karena dokter mempertimbangkan jenis diabetes, kadar gula/HbA1c, fungsi ginjal, kondisi jantung, obat lain yang sedang digunakan, dan faktor kesehatan lainnya. Pedoman ADA 2026 juga menekankan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Diabetes juga dapat ditangani dengan terapi yang telah terbukti melalui penelitian klinis, seperti insulin dan obat antidiabetes tertentu. Sementara itu, klaim undur-undur sebagai obat diabetes paling ampuh belum memiliki bukti klinis yang memadai pada manusia. Baca juga:Apa Saja Jenis Obat Diabetes Tipe 1? 100	2026-09-18
Berita CekFakta	Salah, Hakim Surakarta Nyatakan Ijazah Jokowi Palsu	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Hakim Surakarta Nyatakan Ijazah Jokowi Palsu.” Hasil penelusuran mengarah ke YouTube tvOnenewscom yang diunggah pada 19 Januari 2026, yang menyatakan bahwa klaim tersebut adalah tidak benar. “Ramai sebuah unggahan di media sosial menampilkan tangkapan layar bertajuk breaking news yang memperlihatkan gambar ruang sidang serta menarasikan seolah-olah hakim di Surakarta telah memutuskan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) adalah palsu.” Begitu keterangan tertulis dalam keterangan laporan tvOnenewscom. Tidak ditemukan putusan atau pernyataan resmi dari hakim PN Surakarta yang menyatakan ijazah Jokowi adalah palsu, juga tidak ada referensi hukum, dokumen pengadilan atau rekaman sidang yang mendukung klaim tersebut baik dalam laman resmi Mahkamah Agung, PN Surakarta, maupun portal hukum pemerintah. Tirto juga mencermati bahwa dalam cuplikan video yang beredar, tidak ditemukan sumber yang jelas terkait klaim yang disebutkan ataupun keterangan terkait gambar sidang tersebut. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan atas gugatan citizen lawsuit terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang yang digelar Selasa (14/4/2026), Hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Persidangan perkara nomor 211/Pdt.G/2025/PN Surakarta yang ramai dibicarakan dan banyak menyita perhatian publik akhirnya mencapai babak akhir. Humas PN Surakarta, Subagyo, mengonfirmasi bahwa Majelis Hakim mengabulkan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh para tergugat. Adapun pihak tergugat dalam perkara ini adalah Joko Widodo, Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Dalam eksepsi, menerima eksepsi para tergugat. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard,” ujarnya. Sebagai informasi, Niet ontvankelijk verklaard artinya Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formalitas hukum, sehingga hakim belum memeriksa materi pokok perkara mengenai asli atau tidaknya ijazah tersebut. Subagyo menambahkan, hakim juga menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 537 ribu rupiah. Dengan demikian, putusan tersebut tidak memuat pernyataan hakim bahwa ijazah Jokowi palsu karena persoalan keaslian ijazah tidak diputus dalam pokok perkara. YouTube Official iNews juga menampilkan gambar identik dengan potongan foto yang beredar, yaitu siaran langsung sidang citizen lawsuit dalam perkara ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada 23 Desember 2025. Di situ, terkuak fakta bahwa Pengadilan Negeri Surakarta saat itu menggelar sidang gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait perkara perdata ijazah Presiden Joko Widodo, dengan agenda sidang masih sebatas pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat, di mana penggugat meminta pengadilan melakukan pencocokan ijazah. Sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit terkait ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta pada 23 Desember 2025 beragendakan penyerahan dan pemeriksaan bukti surat dari pihak penggugat, namun persidangan ditunda dan dilanjutkan ke tanggal 30 Desember 2025. Hingga kini, Hakim PN Surakarta belum mengeluarkan putusan apapun terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi. Senada dengan hal tersebut, RRI juga melaporkan bahwa video yang beredar merupakan cuplikan sidang perkara ijazah Jokowi, sementara pada saat itu persidangan masih berada pada tahap pembuktian dan hakim belum mengeluarkan putusan mengenai keaslian ijazah. Dalam laman JDIH Komisi Pemilihan Umumdisebutkan, bahwakasus yang beredar bukan perkara pertama dengan dugaan ijazah Jokowi di PN Surakarta. Sebelumnya terdapat perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt yang diputus dengan dikabulkannya eksepsi kompetensi absolut sehingga PN Surakarta dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Putusan perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt tersebut tercatat sebagai putusan sela dan tidak memutus pokok persoalan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Baca juga:Hoaks, JK Danai Roy Suryo Rp5 Miliar, Persoalkan Ijazah Jokowi 100	2026-09-29
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Tunjuk AHY sebagai Wapres Gantikan Gibran	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto menelusuri laman Mahkamah Konstitusi, MK memang sedang menangani perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Perkara tersebut diajukan oleh sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana, dan telah menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026 serta pemeriksaan persidangan pada 23 September 2026. Dalam permohonannya, para pemohon memang meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, membatalkan penetapannya sebagai calon wakil presiden, serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden. Namun, permintaan atau petitum pemohon bukan berarti telah menjadi putusan MK. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, pada sidang 23 September 2026, KPU sebagai termohon justru menyatakan persoalan persyaratan pencalonan Gibran merupakan sengketa proses pemilu yang menurut KPU seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Bawaslu, bukan melalui perkara PHPU di MK. KPU juga menyatakan dokumen persyaratan pencalonan Prabowo-Gibran telah diverifikasi pada 28 Oktober 2023 dan dokumen Gibran dinyatakan memenuhi syarat, termasuk berdasarkan surat keterangan penyetaraan yang menurut KPU memiliki nilai yang sama dengan ijazah SLTA. Dalam persidangan yang sama, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait persyaratan pendidikan minimal Gibran selama tahapan Pemilu 2024. Lebih lanjut, dalam laman Wakil Presiden RI, masih tercatat Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Sampai saat ini, tidak ada keputusan resmi atau penunjukan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh AHY. Sekretariat Negara juga masih menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden ketika melaporkan kegiatan pemerintahan pada September 2026, termasuk saat Presiden Prabowo memimpin Sidang Dewan Energi Nasional pada 17 September 2026. Pada 17 September 2026, Sekretariat Negara juga memberitakan Gibran menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dengan menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia di Istana Wakil Presiden. Sementara itu, sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan dalam sumber resmi yang ditelusuri keterangan bahwa Prabowo telah menunjuk AHY sebagai pengganti Gibran. Terlebih, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, mekanisme pengisian jabatan tersebut tidak dilakukan dengan cara Presiden secara sepihak menunjuk seseorang sebagai wakil presiden; mekanisme konstitusionalnya melibatkan usulan Presiden dan pemilihan oleh MPR sebagaimana dimohonkan sendiri oleh para pemohon dalam perkara tersebut. Adapun terkait klaim mengenai “gugatan MK dikabulkan” juga tidak dapat dibenarkan berdasarkan perkembangan perkara yang tersedia, sebab yang ada adalah permohonan dari para pemohon dan tanggapan dari pihak-pihak dalam persidangan, bukan bukti bahwa MK telah mengabulkan permohonan tersebut. Baca juga:Klarifikasi AHY soal Pidato Sebut Kekuasaan Memiliki Batas Waktu 100	2026-09-28
Berita CekFakta	Hoaks, Pertalite Naik Jadi Rp13.500 Mulai 26 September	Tirto terlebih dahulu menelusuri akun Instagram Kementerian ESDM @kesdm. Pada highlight stories di bagian HOAX, dinyatakan bahwa informasi yang beredar, yang mengklaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia umumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dari Rp10.000 menjadi Rp13.500 adalah tidak benar. Pertamina Patra Niaga, merilis harga Pertalite per tanggal 2 September 2026 dengan harga Rp10.000 di semua wilayah di Indonesia dan tidak ditemukan informasi yang membenarkan akan adanya kenaikan harga Pertalite pada 26 September 2026. Dalam laman resmi Kementerian ESDM, disebutkan bahwa pemerintah menetapkan harga jual eceran BBM jenis bensin RON 90 atau Pertalite sebesar Rp10.000 per liter melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022. Keputusan tersebut ditetapkan pada 3 September 2022 dan menetapkan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Siaran pers resmi Ditjen Migas pada tanggal yang sama juga menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya menyesuaikan harga Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter mulai 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Dengan demikian, angka Rp10.000 per liter dalam unggahan yang beredar memang merupakan harga Pertalite yang ditetapkan pemerintah, dan tidak ada bukti bahwa pemerintah akan menetapkan kenaikan menjadi Rp13.500 per liter pada 26 September 2026. Dalam keterangan resmi Kementerian ESDM pada 15 September 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi tetap terjangkau di tengah gejolak harga minyak dunia. Pemerintah memilih menjaga harga tetap terjangkau, sembari mencari sumber pasokan minyak mentah dan mendorong hilirisasi agar nilai tambah sumber daya lebih banyak dinikmati di dalam negeri dan daerah penghasil. Meski harga minyak dunia berfluktuasi melebihi asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bahlil memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. “Untuk harga subsidi, berapapun harganya di dunia, tidak akan kita naikkan,” begitu keterangan Bahlil. Kementerian ESDM sebelumnya juga telah menyatakan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan hingga akhir 2026. Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama kelompok yang paling terdampak oleh fluktuasi harga energi. “Saya sampaikan kepada publik, bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman, dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” tegas Bahlil di Istana Negara, Kamis (16/4/2026). Senada dengan hal tersebut, melansir ANTARA, Kementerian ESDM membantah kabar bahwa harga BBM bersubsidi jenis Pertalite akan naik menjadi Rp13.500 per liter pada 26 September 2026. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan bahwa konten media sosial yang memuat informasi kenaikan harga Pertalite tersebut merupakan hoaks atau berita bohong. “Perlu kami luruskan, saat ini masif sekali konten media sosial yang berisikan informasi kenaikan harga pertalite. Konten atau informasi ini adalah hoaks atau berita bohong,” begitu keterangan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis. Menurut Dwi, informasi yang beredar, yang menyebut harga Pertalite akan naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.500 per liter mulai 26 September 2026 adalah tidak benar. Dwi juga menyatakan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah berulang kali menyampaikan tidak akan ada kenaikan harga Pertalite dan Biosolar, meskipun harga minyak dunia bergerak naik. Pernyataan tersebut sesuai dengan keterangan Bahlil pada 31 Agustus 2026 yang menyebut pemerintah tetap menjaga harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter hingga akhir 2026. Saat itu, Bahlil menyatakan bahwa harga BBM subsidi tidak akan dinaikkan sampai Desember 2026 sambil pemerintah memantau perkembangan kondisi global. Keterangan tersebut juga disampaikan setelah Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung potensi peningkatan konsumsi Pertalite yang dapat melampaui kuota penyaluran dalam APBN 2026. Dengan demikian, pembahasan mengenai potensi kenaikan konsumsi Pertalite tidak sama dengan keputusan untuk menaikkan harga Pertalite menjadi Rp13.500 per liter. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Bahlil Jamin Harga Pertalite Tak Naik Meski Minyak Global Tinggi 100	2026-09-26
Berita CekFakta	Keliru, Surat Komdigi soal Pemadaman Internet 25-27 September	Meski informasi cukup banyak beredar di media sosial, melalui keterangan resmi, Komdigi memastikan informasi mengenai rencana pemadaman internet nasional selama tiga hari pada 25-27 September 2026 merupakan informasi palsu. Bahkan, dokumen yang beredar dipastikan mencatut nama dan tanda tangan Meutya Hafid, serta memuat klaim mengenai adanya gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menegaskan pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk melakukan pemadaman internet secara nasional pada 25-27 September 2026. “Surat peringatan pemadaman internet nasional yang mengatasnamakan kementerian kami adalah murni tindakan pemalsuan dan berita bohong. Tidak ada rencana pemadaman internet nasional pada 25 sampai 27 September 2026,” katanya, dikutip dari laman resmi Komdigi Jumat (25/9/2026). Angga memastikan, layanan internet dan berbagai aktivitas digital masyarakat tetap berjalan normal. Hal tersebut mencakup layanan aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, layanan seluler, hingga jaringan fiber optik. “Seluruh layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta aktivitas digital masyarakat dipastikan berjalan dengan normal, aman, dan lancar. Masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya. Komdigi juga membantah klaim dalam dokumen palsu yang menyebut adanya gangguan besar pada satelit komunikasi nasional. Angga mengatakan tidak terdapat kondisi sebagaimana yang dinarasikan dalam dokumen yang beredar tersebut. Karena itu, Komdigi memastikan masyarakat tidak perlu melakukan tindakan antisipatif seperti menarik uang tunai secara berlebihan atau menghindari transaksi digital karena khawatir layanan internet dan perbankan akan terputus. Sistem perbankan dan ATM disebut tetap beroperasi normal. Begitu pula layanan komunikasi dan jaringan digital yang digunakan masyarakat sehari-hari. Di sisi lain, Komdigi bersama aparat penegak hukum tengah menelusuri pihak yang membuat dan menyebarkan dokumen tersebut. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui sumber pembuatan dokumen, pola penyebarannya, serta pihak yang bertanggung jawab atas beredarnya informasi palsu mengenai pemadaman internet nasional. “Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menangani pihak yang membuat maupun menyebarkan dokumen palsu ini. Ruang digital tidak boleh digunakan untuk menciptakan kepanikan melalui informasi yang tidak benar,” kata Angga. Komdigi juga meminta masyarakat tidak meneruskan dokumen yang mengklaim adanya pemadaman internet nasional tersebut. Masyarakat diminta melakukan verifikasi terlebih dahulu melalui kanal resmi pemerintah apabila menerima informasi mengenai kebijakan maupun layanan komunikasi digital. Apalagi, penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi menimbulkan kepanikan perlu diantisipasi, terutama ketika informasi tersebut mencatut nama serta identitas pejabat dan institusi pemerintah. Di sisi lain, penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat dapat memiliki konsekuensi hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Larangan penyebaran informasi elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat tercantum dalam Pasal 45A ayat (3). Karena ketidakbenaran informasi tersebut, Komdigi meminta masyarakat tidak panik dan tidak ikut menyebarkan dokumen yang belum terverifikasi. “Kami meminta masyarakat tidak panik dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Cek terlebih dahulu melalui kanal resmi Komdigi sebelum meneruskan informasi kepada keluarga, kerabat, maupun masyarakat lainnya,” ujar Angga. Baca juga:Menkomdigi Temui CEO Roblox, Minta Perlindungan Anak Diperkuat 100	2026-09-25
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penemuan Jurnalis Hilang saat Liput Anak Krakatau	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, lima jurnalis tersebut dilaporkan hilang kontak setelah berangkat menggunakan speedboat dari kawasan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka menuju Gunung Anak Krakatau untuk meliput aktivitas vulkanik pada Senin, 7 September 2026. Adapun lima jurnalis tersebut adalah Muhammad Bagus Khoirunnas dari Kantor Berita ANTARA, Arie Basuki dari Merdeka.com, Yudistiro Pranoto dari iNews, Firdaus Wajidi dari Anadolu Agency, dan Donal Husni, jurnalis lepas. Kelima jurnalis tersebut berangkat menggunakan speedboat dari kawasan Carita, Kabupaten Pandeglang, bersama tiga kru kapal, yakni Warta sebagai kapten, Sukarman sebagai anak buah kapal (ABK), dan Heriyanto sebagai pemandu. Pada 14 September 2026, Tim SAR Gabungan memutuskan memperpanjang operasi pencarian selama tiga hari setelah pencarian selama tujuh hari sebelumnya belum membuahkan hasil. Dalam laporan Tirto pada 15 September 2026, pencarian terhadap delapan orang tersebut masih berlangsung dan polisi masih menunggu hasil pemeriksaan DNA terhadap jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu. Jenazah tersebut belum dapat dipastikan merupakan salah satu jurnalis atau awak kapal yang hilang karena proses pencocokan DNA dengan sampel keluarga masih berlangsung. Senada dengan hal tersebut, ANTARA juga melaporkan pada 15 September bahwa hasil pemeriksaan DNA dan identifikasi jenazah tanpa identitas di Enggano belum mengonfirmasi bahwa jenazah tersebut merupakan bagian dari rombongan jurnalis dan kru kapal yang hilang di Selat Sunda. Pada Rabu, 16 September 2026, atau hari kesembilan pencarian, Basarnas masih melakukan penyisiran terhadap kapal cepat KM Arupadatu I yang membawa rombongan jurnalis tersebut. ANTARA juga memuat dokumentasi operasi SAR pada 16 September yang menunjukkan personel gabungan masih melakukan pencarian terhadap delapan orang yang hilang kontak. Dilaporkan oleh Tirto, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, menuturkan, pihaknya mengoptimalkan pencarian melalui pembagian sektor dan pengerahan berbagai unsur SAR. Mulai dari Basarnas, TNI, Polri, maupun potensi SAR lainnya. “Pada hari kesembilan ini, Tim SAR Gabungan kembali melaksanakan pencarian dengan mengerahkan 22 alut air yang dibagi ke dalam delapan sektor laut," kata Amrad dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026). Ia mengatakan pencarian juga didukung dua unit drone thermal Basarnas serta pemantauan di wilayah pesisir Pulau Enggano dan Perairan Bengkulu. “Kami akan terus menindaklanjuti setiap informasi yang berpotensi berkaitan dengan keberadaan delapan korban," imbuhnya. Ia menjelaskan, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dalam pelaksanaan operasi hari kesembilan. Angin bertiup dari arah tenggara berkecepatan 10 hingga 20 knot dan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. "Seluruh unsur diminta melaksanakan pencarian secara maksimal, tetap waspada terhadap kondisi angin dan gelombang, serta mengutamakan keselamatan selama operasi berlangsung,” tambahnya. Dengan demikian, foto petugas SAR yang digunakan dalam unggahan Threads tidak dapat menjadi bukti bahwa lima jurnalis tersebut telah ditemukan, terlebih informasi resmi terbaru justru menunjukkan operasi pencarian masih berlangsung. Baca juga:Operasi SAR Jurnalis-Kru Hilang, TNI AL Temukan Pelampung Lagi 100	2026-09-16
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bebelac Berbahaya karena Mengandung Maltodekstrin	Tirto terlebih dahulu menelusuri situs resmi Bebelac untuk memeriksa komposisi produk. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Bebelac memang mencantumkan maltodekstrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelac Plain dan Bebelac Chocolate. Komposisi Bebelac Plain yang tercantum pada situs resmi antara lain: susu segar (68%), air, galakto-oligosakarida (GOS), campuran lemak nabati (mengandung antioksidan askorbil palmitat), laktosa, susu bubuk skim, maltodekstrin, pengatur keasaman, vitamin dan mineral, penstabil nabati, perisa alami, frukto-oligosakarida (FOS), lemak susu, serta minyak ikan. Baca juga:Japanese Tabata Workout, Benarkah Cepat Bakar Lemak & Kalori? Sementara itu, Bebelac Chocolate mengandung susu segar (68%), air, sukrosa, galakto-oligosakarida (GOS), campuran lemak nabati, laktosa, susu bubuk skim, bubuk kakao 0,5%, maltodekstrin, pengatur keasaman, vitamin dan mineral, penstabil nabati, perisa sintetik, frukto-oligosakarida (FOS), lemak susu, minyak ikan, gula, dan perisa alami. Dengan demikian, keberadaan maltodekstrin dalam komposisi Bebelac merupakan fakta. Namun, keberadaan suatu bahan dalam produk tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa produk tersebut berbahaya. Periksa Fakta Narasi Keliru Terkait Susu Bebelac. Apa Itu Maltodekstrin? Mengutip Okezone, Doktor Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyanne Kushardina, S.Gz., M.Si., menjelaskan bahwa maltodekstrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan (BTP) yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Menurut Rosyanne, maltodekstrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami, seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serealia, dan jagung. Pati tersebut kemudian melalui proses hidrolisis hingga terbentuk maltodekstrin. “Yaitu pati dari sumber karbohidrat seperti umbi-umbian, serealia, dan jagung. Dilakukan proses hidrolisis terhadap zat pati dari sumber karbohidrat tersebut, lalu terbentuklah maltodekstrin,” jelas doktor Rosyanne dikutip dari Okezone (4/9/2024). Baca juga:Benarkah Memasak Pakai Air Fryer Bisa Tanpa Minyak? Ini Faktanya Rosyanne juga menyoroti informasi yang mengaitkan maltodekstrin dengan peningkatan kandungan gula dalam susu. Menurutnya, anggapan bahwa maltodekstrin secara langsung meningkatkan kandungan gula dalam suatu produk tidak tepat. “Tidak tepat maltodekstrin dikaitkan dengan peningkatan kandungan gula pada susu, dan menyebabkan gagal ginjal pada anak,” tegasnya. Ia menambahan, juga tidak ada korelasinya antara kandungan maltodekstrin dengan jumlah gula dalam produk pangan. “Susu yang mengandung maltodekstrin tidak berarti memiliki kandungan gula lebih tinggi. Ini bisa kita cek pada label di kemasan,” tandasnya. Baca juga:Cara Membersihkan Rumah setelah Hujan Abu Vulkanik yang Aman Masih dari sumber yang sama, maltodekstrin telah dinyatakan aman oleh Food and Drug Administration (FDA) dan Codex. FDA mengategorikan maltodekstrin sebagai Generally Recognized as Safe (GRAS). Maltodekstrin dan Indeks Glikemik Dikutip dari DetikHealth, Spesialis Anak dan Konsultan Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, Sp.A(K), menjelaskan bahwa maltodekstrin merupakan rantai glukosa yang dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat yang relatif mudah dicerna dan diserap. Bahan ini juga banyak digunakan pada formula dengan kandungan laktosa rendah atau tanpa laktosa. Baca juga:Grace Wangge: Olahraga Saja Tak Cukup Cegah Penyakit Menurut Rini, maltodekstrin dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat untuk bayi yang membutuhkan formula khusus. Namun, ia juga menjelaskan bahwa maltodekstrin memiliki indeks glikemik (GI) yang tinggi. Karena itu, konsumsi dalam jumlah tertentu dapat berkontribusi terhadap peningkatan kadar glukosa darah. Temuan mengenai indeks glikemik tersebut juga sejalan dengan penelitian terhadap produk susu anak di Indonesia dan Malaysia. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 itu menganalisis 58 produk growing-up milk dan menguji indeks glikemik tujuh produk pada orang dewasa sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk yang mengandung maltodekstrin, sirup jagung, atau sirup glukosa memiliki indeks glikemik lebih dari dua kali lipat dibandingkan produk susu tanpa tambahan karbohidrat. Beban glikemiknya (glycemic load) juga meningkat hingga sekitar tujuh kali lipat. Namun, terdapat catatan penting. Penelitian tersebut tidak dilakukan pada anak dan tidak secara khusus menguji produk Bebelac. Oleh karena itu, hasil penelitian tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa anak yang mengonsumsi Bebelac pasti mengalami lonjakan gula darah atau kemudian mengalami obesitas. Dengan kata lain, adanya maltodekstrin dalam suatu produk dan karakteristik indeks glikemiknya tidak cukup untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara konsumsi Bebelac dan obesitas pada anak. Sejauh ini belum ada pernyataan ahli, penelitian dan jurnal kredibel yang mendukung klaim itu. Penarikan Produk Bebelac di Arab Saudi Selain mengaitkan maltodekstrin dengan obesitas, sejumlah unggahan di media sosial juga menghubungkan Bebelac dengan penarikan produk susu formula di Arab Saudi. Informasi mengenai penarikan sebagian produk Bebelac dan Aptamil di Arab Saudi memang benar. Namun, alasan penarikan tersebut berbeda dari narasi yang beredar di media sosial. Melansir Saudi Press Agency, pada 27 Februari 2026, Saudi Food and Drug Authority (SFDA) mengeluarkan peringatan terkait sejumlah produk formula bayi produksi Nutricia-Danone dengan merek Aptamil dan Bebelac. SFDA menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan setelah perusahaan memberikan notifikasi secara sukarela dan melakukan precautionary recall terhadap bets tertentu karena adanya potensi kontaminasi cereulide. Cereulide merupakan toksin yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus cereus dan dapat menimbulkan risiko kesehatan apabila terdapat dalam produk formula bayi. SFDA menyatakan bahwa penarikan tersebut merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan setelah penilaian terhadap potensi risiko paparan cereulide. Paparan tersebut dapat menyebabkan gejala dalam waktu sekitar 30 menit hingga enam jam setelah konsumsi, antara lain mual, muntah berulang, dan sakit perut. Gejala tersebut umumnya bersifat jangka pendek dan dapat berlangsung hingga sekitar 24 jam. Dengan demikian, penarikan sebagian produk Bebelac di Arab Saudi bukan dilakukan karena produk tersebut mengandung maltodekstrin, melainkan karena adanya potensi kontaminasi cereulide pada bets tertentu. Kondisi di Indonesia Kondisi di Indonesia juga perlu dibedakan dari kasus di Arab Saudi. Pada 14 Januari 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan penjelasan mengenai penarikan formula bayi impor yang berkaitan dengan potensi cemaran cereulide. BPOM menyebut produk yang terdampak di Indonesia adalah S-26 Promil Gold pHPro 1 dengan nomor bets 51530017C2 dan 51540017A1, yang diproduksi oleh Nestlé Suisse SA. Kedua bets tersebut memang telah diimpor ke Indonesia. Namun, hasil pengujian sampel oleh BPOM menunjukkan bahwa cereulide tidak terdeteksi, dengan batas kuantifikasi kurang dari 0,20 µg/kg. Meski demikian, BPOM tetap memerintahkan penghentian distribusi dan penghentian sementara importasi produk tersebut sebagai langkah kehati-hatian. Perusahaan juga melakukan voluntary recall terhadap bets yang terdampak di bawah pengawasan BPOM. BPOM menyatakan bahwa hingga penjelasan tersebut diterbitkan, belum terdapat laporan kejadian sakit yang terkonfirmasi di Indonesia yang berkaitan dengan konsumsi formula bayi tersebut. Melansir laman InfoPublik pada Januari 2026, BPOM juga menyampaikan bahwa susu formula di Indonesia aman. Penarikan yang dilakukan terbatas pada dua bets S-26 Promil Gold pHPro 1 dan tidak mencakup merek susu formula lain. Tindak lanjut penarikan kemudian dilakukan hingga tahap pemusnahan produk. Pada April 2026, Balai POM Banyumas mencatat pemusnahan sebanyak 1.492,2 kilogram produk hasil penarikan. Dengan demikian, terdapat kekeliruan jika kandungan maltodekstrin dikaitkan secara langsung dengan kasus kontaminasi cereulide.100	2026-09-25
Berita CekFakta	Hoaks, Foto Bangkai KM Virgo Transport 8 di Kedalaman 30 Meter	Tirto mencoba menggali informasi mengenai unggahan "Story tanah jawa" terkait penemuan bangkai Virgo Transport 8. Berbekal foto yang diunggah dalam konten, kami mencoba melakukan pencarian informasi menggunakan perangkat pemindai AI-Zero GPT. Hasilnya, foto tersebut terindikasi 75 persen dibuat oleh kecerdasan buatan (Artificial Intteligence/AI). Pada hasil analisis gambar, kolom Confidence menunjukkan hasil “Medium” (Sedang) yang artinya sistem detektor memiliki tingkat keyakinan yang sedang atau cukup yakin bahwa gambar bangkai kapal tersebut merupakan hasil rekayasa AI. Manipulasi foto bangkai KM Virgo 8. (FOTO/ZeroGPT) Tirto kemudian mencoba mencari informasi mengenai keaslian unggahan tersebut. Berbekal caption unggahan melalui Zero GPT, Tirto menemukan bahwa 90 persen teks dalam keterangan unggahan tersebut 90 persen dibuat oleh AI GPT. Hanya hashtag yang dibuat sendiri oleh kreator konten. Sementara itu, dari unggahan-unggahan yang beredar di media sosial, visual yang tertulis di foto berbeda dengan tulisan Virgo Transport 8 asli yang sempat direkam oleh Basarnas. Rekaman dari Basarnas tersebut bisa dilihat pada unggahan Tirto berikut ini. Selain itu, visual yang ada pada unggahan-ungahan yang viral di media sosial tersebut, khususnya pada tulisan Virgo Transport 8, sangat berbeda dengan tulisan pada kapal KM Virgo Transport yang asli. Hal ini bisa dilihat pada header foto di laman Warta Ekonomi dalam artikel berjudul "Kronologi KMP Virgo Transport 8 Tenggelam di Laut Jawa, 115 Orang Berhasil Dievakuasi". Demikian juga pada header foto di laman Detik News dalam artikel "Tentang Kapal Virgo Transport 8 yang Tenggelam: Buatan Jepang, Usia 39 Tahun". Kedua portal berita online tersebut menampilkan foto berupa penampakan KMP Virgo Transport 8 sebelum mengalami kecelakaan pada 13 September 2026. Pada foto dalam portal berita tersebut, tulisan pada kapal amat berbeda dengan tulisan pada foto unggahan di media sosial yang viral, yang diklaim sebagai foto bangkai kapal KM Virgo yang tenggelam di dasar lautan. Dengan demikian, unggahan foto yang diklaim sebagai foto bangkai kapal KM Virgo Transport 8 dan beredar di sejumlah akun media sosial adalah bukan foto asli dari KMP Virgo Transport 8. Untuk melihat bagaimana penampakan KM Virgo Transport 8 yang sudah ditemukan Basarnas bisa dilihat pada unggahan Tirto berikut ini. Baca juga:117 Penumpang KM Virgo Transport 8 Masih Dalam Proses Pencarian 100	2026-09-25
Berita CekFakta	Salah, Cium Kucing Sebabkan Parasit Masuk Otak dan Ubah Perilaku	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tim riset Tirto memverifikasinya dengan mewawancarai seorang epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Berdasarkan penjelasan Dicky, klaim dalam video dinilai keliru dan menyesatkan. Video mencampurkan fakta mengenai risiko zoonosis dari kucing dengan mekanisme penularan yang tidak sesuai dengan bukti ilmiah. “Klaim video itu keliru ya, itu ada campuran fakta zoonosis yang benar tapi mekanismenya yang direka-reka dibumbui bahkan secara dramastis. Nah bagian yang benarnya tapi diputarbalikkan adalah bahwa memang kucing itu bisa jadi inang beberapa patogen zoonosis. Toxoplasmosis misalnya itu menular lewat jalur fekal oral, bukan lewat mencium bulu kucing.” Demikian keterangan Dicky kepada Tirto, Kamis (24/09/2026). Kucing memang dapat menjadi inang sejumlah patogen zoonosis, seperti Toxoplasma gondii, Toxocara, Bartonella, dan Pasteurella, tetapi toksoplasmosis tidak menular secara otomatis melalui mencium bulu kucing. Penularan Toxoplasma gondii terutama terjadi ketika seseorang tidak sengaja menelan ookista infeksius dari lingkungan yang terkontaminasi kotoran kucing, makanan atau air tercemar, maupun melalui konsumsi daging mentah atau kurang matang. Selain itu, ookista yang dikeluarkan bersama feses kucing membutuhkan waktu sekitar 1–5 hari di lingkungan sebelum menjadi infeksius. Sementara itu, meskipun Toxoplasma gondii dapat membentuk kista pada jaringan, termasuk otak, pada infeksi kronis, klaim bahwa parasit tersebut menyebabkan perubahan perilaku seperti mudah marah, nekat, atau perubahan kepribadian secara drastis tidak merupakan gejala klinis yang diakui untuk toksoplasmosis maupun toksokariasis. Karena itu, risiko zoonosis dari kucing memang nyata, tetapi mekanisme penularan yang digambarkan dalam video, termasuk klaim parasit berpindah dari bulu ke bibir lalu menetas dan mempengaruhi otak, tidak didukung bukti ilmiah. Kemudian, Tirto melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah dilakukan terkait bahaya mencium kucing. Hasil penelusuran mengarah pada laman vetwest, yang menjelaskan bahwa mencium kucing memang berisiko mendatangkan penyakit, namun tidak ditemukan pernyataan yang membenarkan bahwa parasit akan masuk ke otak dan mengubah perilaku manusia. Menurut vetwest, kucing memang bisa membawa beberapa penyakit yang dapat menular ke manusia (zoonosis), tetapi bukan berarti setiap orang yang menyentuh atau mencium kucing pasti akan tertular. Bakteri seperti Pasteurella, Staphylococcus, E. coli, dan Salmonella dapat ditemukan pada hewan dan dalam kondisi tertentu bisa menginfeksi manusia. Penularannya bergantung pada jenis bakterinya dan cara seseorang terpapar.Kurap (ringworm) adalah infeksi jamur yang bisa berpindah dari kucing ke manusia, terutama melalui kontak dengan kulit atau bulu yang terinfeksi.Demam cakaran kucing (Bartonella) disebabkan oleh bakteri Bartonella dan dapat menular, terutama berkaitan dengan cakaran atau paparan yang terkontaminasi.Toksoplasmosis adalah infeksi parasit Toxoplasmagondii. Salah satu jalur penularannya adalah kontak dengan kotoran kucing yang terinfeksi, misalnya saat membersihkan litter box tanpa menjaga kebersihan tangan. Toksoplasmosis memang merupakan zoonosis, tetapi mekanisme penularannya tidak otomatis berarti mencium kucing menyebabkan parasit masuk ke otak dan perilaku berubah. Dalam laman Centers for Disease Control and Prevention dijelaskan bahwa toksoplasmosis memang nyata dan dapat menyerang jaringan otak, tetapi tidak ada dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa mencium kucing merupakan jalur penularan yang menyebabkan parasit masuk ke otak lalu mengubah perilaku manusia. Jalur penularan yang dijelaskan CDC terutama berkaitan dengan tertelannya parasit dari makanan, air, tanah, atau kotoran kucing yang terkontaminasi. Toxoplasma dapat berada di jaringan otak setelah infeksi, tetapi klaim bahwa mencium kucing menyebabkan proses tersebut dan kemudian mengubah perilaku manusia tidak terbukti. Menurut CDC, manusia dapat terinfeksi Toxoplasma ketika secara tidak sengaja menelan parasit dari kotoran kucing yang mengandung Toxoplasma, misalnya setelah membersihkan kotak pasir dan tidak mencuci tangan. Penularan juga dapat terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan, tanah, atau air yang telah terkontaminasi parasit tersebut. WHO menjelaskan bahwa Toxoplasma gondii terutama dapat ditularkan melalui jalur fekal-oral, yakni ketika seseorang menelan makanan atau air yang terkontaminasi ookista parasit. WHO juga menyebut infeksi dapat terjadi melalui konsumsi daging mentah atau kurang matang yang mengandung kista jaringan Toxoplasma. Dengan demikian, sumber CDC dan WHO menunjukkan bahwa keberadaan kucing memang berkaitan dengan salah satu jalur penularan toksoplasmosis, tetapi sumber tersebut tidak menjelaskan bahwa mencium bulu atau wajah kucing menyebabkan telur atau parasit berpindah langsung ke bibir manusia seperti yang digambarkan dalam video. Video tersebut juga menggunakan narasi mengenai telur parasit yang menetas menjadi larva dan kemudian menyebar ke berbagai bagian tubuh. Dalam kasus yang jarang terjadi, larva Toxocara memang dapat bermigrasi ke sistem saraf pusat dan menyebabkan peradangan pada sistem tersebut. CDC menyebut kondisi tersebut sebagai manifestasi yang jarang, sedangkan banyak infeksi Toxocara tidak menimbulkan gejala. Narasi video juga menyebut parasit “membajak” sel darah putih dan memanipulasi zat kimia otak sehingga manusia menjadi mudah marah, nekat, dan mengalami perlambatan refleks. Faktanya, CDC menjelaskan bahwa gejala toksokariasis berkaitan dengan migrasi larva serta respons imun dan peradangan tubuh, dengan gejala yang dapat mencakup demam, batuk, mengi, sakit perut, dan pembesaran hati pada toksokariasis viseral. Tidak dicantumkan efek mencium kucing dapat menyebabkan perubahan perilaku seperti mudah marah, menjadi nekat, atau refleks melambat sebagai gejala umum toksokariasis pada halaman gejala dan gambaran klinis penyakit tersebut. Klaim tersebut tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. CDC juga mengingatkan bahwa hewan peliharaan dapat membawa berbagai kuman, termasuk parasit, meskipun hewan tersebut terlihat sehat. Karena itu, kebersihan tangan setelah menangani hewan atau kotorannya tetap menjadi salah satu langkah pencegahan penyakit yang dianjurkan. Dengan demikian, video tersebut mencampurkan fakta yang benar mengenai keberadaan parasit yang berkaitan dengan kucing, dengan mekanisme penularan. Namun, dampak kesehatan yang dituliskan tidak sesuai dan tidak didukung oleh sumber yang benar. Baca juga:Thermus javaensis, Bakteri Baru dari Cisolok 100	2026-09-24
Berita CekFakta	Keliru, Rekaman Video Tenggelamnya KMP Virgo 8 pada 5 September	Untuk membuktikan kebenaran klaim, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menonton video dari awal hingga akhir dan ditemukan beberapa kejanggalan. Dalam video tersebut dituliskan tanda waktu 5 Sep 2026, sementara KM Virgo Transport 8 baru tenggelam 13 September 2026 sekitar 02.00 WITA di perairan Masalembu, Laut Jawa, rute Surabaya-Banjarmasin. Kemudian terdapat keterangan dalam salah satu komentar yang menanyakan kebenaran informasi tersebut dengan menggunakan Meta.ai, hasil penelusurannya menunjukkan bahwa video tersebut merupakan video lama dan bukan rekaman tenggelamnya kapal Virgo 8. “Tidak benar sebagai Virgo Transport 8. Video itu ada watermark 5 Sep 2026, sementara KM Virgo Transport 8 baru tenggelam 13 September 2026 sekitar 02.00 WITA di perairan Masalembu, Laut Jawa rute Surabaya-Banjarmasin. Yang di video lambung merah terbalik dengan penyelam, jadi kemungkinan video lama / kapal lain yang dipakai ulang buat clickbait — yang di kolom komentar juga bilang ini bukan Virgo.” Begitu jawaban Meta.ai dalam kolom komentar. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, kapal Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Minggu (13/9/2026). Kapal yang membawa 243 orang tersebut sebelumnya dilaporkan menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa sebelum akhirnya hilang kontak. Kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 02.00 WITA setelah sebelumnya menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan. Kapal tersebut diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu, 12 September 2026. Salah satu penumpang selamat, Ahmad Saudi, memberikan kesaksian bahwa kapal tiba-tiba miring ke kiri sekitar pukul 01.20 WITA. Menurut dia, kemiringan berlangsung sangat cepat dan tidak didahului alarm atau pemberitahuan kepada penumpang. “Saya tanya, kenapa pak?, lalu dijawab katanya kapal miring, terus saya berdiri, ternyata memang miring benar. Langsung saya lari ke bawah,” cerita salah satu korban selamat, Ahmad Saudi. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin menerima laporan mengenai hilangnya kontak kapal pada pukul 04.10 WITA dari General Manager PT Virgo, Yoel Rihi. Setelah menerima laporan, Kantor SAR Banjarmasin pada pukul 04.30 WITA memberangkatkan enam personel menggunakan Rescue Car D-Max menuju Dermaga SAR Basirih. Tim kemudian melanjutkan pencarian menuju perkiraan posisi terakhir kapal menggunakan KN SAR Laksmana 241. Hingga pembaruan Senin, 14 September 2026 pukul 10.36 WIB, operasi pencarian melibatkan sekitar 655 personel dari berbagai unsur. Basarnas mengoptimalkan pengerahan kapal dan pesawat untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Dalam laporan Metro TV, memperlihatkan keadaan tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, terlihat di samping kapal tersebut hanya terdapat 2 perahu karet atau sekoci dari pantauan udara. Tidak ada perahu kayu nelayan di sekitarnya. Senada dengan hal tersebut, ANTARA melaporkan, kronologi yang telah terkonfirmasi sejauh ini menunjukkan KMP Virgo Transport 8 berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin, menghadapi kondisi cuaca buruk, kemudian dilaporkan miring sekitar pukul 02.00 WITA, kehilangan kontak, dan akhirnya ditemukan dalam kondisi terbalik di Laut Jawa. Proses pencarian dan evakuasi masih berlangsung hingga Senin, 14 September 2026. Selain itu, menurut ANTARA, setelah kecelakaan, KMP Virgo Transport 8 ditemukan dalam kondisi terbalik di perairan Laut Jawa dan posisinya kemudian bergeser sekitar 1,6 mil laut mengikuti arus. Dengan demikian, terdapat perbedaan waktu dan keadaan yang jelas antara video yang memperlihatkan penanda 5 September 2026 dan waktu kecelakaan KMP Virgo Transport 8 pada 13 September 2026. Video tersebut tercatat delapan hari sebelum kecelakaan Virgo 8 terjadi dan kondisi yang ditampilkan tidak sesuai dengan keadaan lapangan tenggelamnya kapal Virgo 8. Baca juga:Kecelakaan Kapal Marak: Mengapa Keselamatan Pelayaran Buruk? 100	2026-09-16
Berita CekFakta	Hoaks, Pigai Sebut Penembakan ASN oleh KKB Tidak Melanggar HAM	Tirto menelusuri pemberitaan terkait penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, serta pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai peristiwa tersebut. Dalam pemberitaan Tirto pada Rabu (9/9/2026), tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya dilaporkan tewas ditembak orang tidak dikenal (OTK) ketika melakukan perjalanan dinas untuk menyalurkan bantuan pangan beras kepada warga. Saat itu, rombongan terdiri dari 11 orang dan delapan di antaranya selamat. Sehari kemudian, Kamis (10/9/2026), Tirto memberitakan perkembangan penyelidikan. Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Faizal Ramadhani menyebut penembakan tersebut diduga dilakukan KKB dari wilayah Nduga. Meski demikian, aparat masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bahan keterangan untuk memastikan identitas serta keterlibatan para pelaku. Tirto juga melaporkan bahwa ketiga korban merupakan pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya yang sedang melakukan perjalanan dinas. Mereka adalah WB (24), AR (49), dan AAM (35). Rombongan tersebut bergerak dari Wamena menuju Distrik Muliama untuk meninjau kegiatan cetak sawah. Pada hari yang sama, Tirto juga menghubungi Menteri HAM Natalius Pigai untuk meminta tanggapan mengenai kekerasan terhadap warga sipil di Papua. Pigai mengatakan kelompok sipil bersenjata masih memiliki pandangan bahwa masyarakat pendatang merupakan bagian dari aparat yang beroperasi di Papua. Ia kemudian meminta aparat menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum. "Iya pasti (jumlah kekerasannya semakin meningkat). Kasihan warga sipil mati. Saya minta cari tahu pelaku penembakan dan harus diproses hukum," kata Natalius saat dikonfirmasi reporter Tirto, Kamis (10/9/2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pigai justru meminta pelaku penembakan diproses secara hukum. Pernyataan itu berbeda dengan klaim dalam unggahan Facebook yang menyebut Pigai menganggap penembakan ASN oleh KKB tidak melanggar HAM karena KKB sedang mempertahankan haknya. Sementara itu, dalam siaran pers Kementerian HAM bertanggal 10 September 2026 yang diterima Tirto, Kementerian HAM menyatakan mengecam dan menegaskan tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan serta meminta pelaku diusut tuntas serta dihukum. Juru Bicara Kementerian HAM, Thomas Harming Suwarta, mengatakan tindakan kekerasan terhadap warga sipil bertentangan dengan prinsip penghormatan dan pelindungan hak asasi manusia. Kementerian HAM juga menanggapi narasi yang beredar dari kelompok KKB bahwa para korban merupakan agen intelijen. Kementerian HAM menyatakan tidak memiliki kompetensi untuk menilai klaim tersebut. Namun, kementerian memastikan para korban merupakan warga sipil yang sedang mencari penghidupan di Papua. "Kami pun tidak paham apakah mereka agen intelijen atau tidak sebagaimana narasi beredar dari kelompok KKB; tapi yang pasti mereka adalah warga sipil yang sedang mencari penghidupan di Papua. Pembunuhan terhadap warga sipil ini tidak bisa dibenarkan," kata Thomas dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026). Selanjutnya, Kementerian HAM juga mengeluarkan siaran pers khusus mengenai narasi yang mengatasnamakan Natalius Pigai. Kementerian HAM menyatakan narasi "Pa Pigai mengatakan penembakan ASN oleh KKB di Wamena itu tidak melanggar HAM. Karena KKB mempertahankan haknya" merupakan berita tidak benar atau hoaks. Kementerian HAM memastikan pernyataan tersebut tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai, baik dalam forum resmi maupun melalui komunikasi publik lainnya. "Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan bahwa sejumlah berita yang beredar di media sosial dan mengatasnamakan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, merupakan berita yang tidak benar (hoaks). Kementerian HAM menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari Menteri HAM dan tidak pernah disampaikan dalam forum resmi maupun komunikasi publik lainnya," jelas Kepala Biro Umum, Protokol, dan Humas Kementerian Hak Asasi Manusia Pungka M. Sinaga dalam siaran pers yang diterima Tirto, dikutip Selasa (15/9/2026). Kementerian HAM pun meminta masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang mencatut nama pejabat publik atau lembaga negara. Masyarakat juga diimbau mengacu pada kanal resmi Kementerian HAM untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Baca juga:Tidak Benar, Natalius Pigai Setujui Yaqut Jadi Tahanan Rumah 100	2026-09-16
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Minta Guru Rahasiakan Keracunan MBG	Untuk membuktikan klaim tersebut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo minta guru tandatangani surat perjanjian kerahasiaan keracunan MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto justru diarahkan pada akun Facebook “Junaidi As” yang mengunggah video terkait klaim yang beredar dan dengan menyertakan potongan video yang ditayangkan Liputan6 SCTV terkait surat perjanjian sekolah diminta tutupi kasus keracunan MBG. Dalam video asli tersebut Liputan6 melaporkan adanya surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri, Bintan. Salah satu poin meminta pihak sekolah untuk merahasiakan apabila terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan. Poin lain yang jadi sorotan, harus mengganti atau membayar sebesar 80 ribu rupiah apabila food tray atau ompreng MBG mengalami kerusakan. Kesepakatan ini disebut bikin bingung sekolah. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa Prabowo memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur, terutama masalah kebersihan yang banyak kaitannya dengan masalah air. Namun, tidak menyebutkan bahwa guru harus menandatangani kesepakatan untuk menutupi keracunan MBG. Adapun sejumlah instruksi yang disampaikan Presiden Prabowo, salah satunya meningkatkan tata kelola di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mencegah keracunan berulang. Dalam laman Kementerian Sekretarian Negara dituliskan bahwa, pelaksanaan program MBG ini memang menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. “Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis. Misalnya, berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan,” ujar Mensesneg usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di Jakarta, Minggu (28/09/2025). Mensesneg menambahkan, di dalam ratas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga melaporkan mengenai sejumlah langkah yang telah dirumuskan untuk memperkuat tata kelola program MBG. “Yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita,” imbuh Mensesneg. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto,untuk mencegah kasus keracunan yang belakangan ini meresahkan masyarakat, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperketat aturan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan makanan dikonsumsi maksimal empat jam setelah matang. “Badan Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan empat jam setelah makanan itu matang,” ujar Kepala BGN Sudaryono pada keterangan resmi Senin (10/8/2026). Sudaryono mengatakan, setiap kemasan MBG kini akan dibubuhi label waktu sebagai penanda yang tak bisa diabaikan. Langkah tersebut guna memperjelas aturan di lapangan terkait maksimal konsumsi empat jam. “Kami mengimbau para siswa, para peserta didik, dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi,” imbuhnya. Sudaryono juga menegaskan, makanan yang telah melewati batas waktu tersebut mutlak tidak boleh dikonsumsi, seberapa pun tampak masih layak. “Manakala lebih dari jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan,” tegasnya. Dalam laporan Berita Satu pada 23 September 2025, Badan Gizi Nasional pusat tidak berniat menutupi kasus keracunan yang sudah terkonfirmasi. Menurutnya, maksud awal klausul tersebut adalah agar dugaan yang belum pasti dikoordinasikan secara internal terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kepanikan. Akibat gelombang protes dari masyarakat dan DPRD, BGN akhirnya melakukan evaluasi dan revisi massal. Di berbagai wilayah seperti Blora, klausul kontroversial itu resmi dihapus dan diganti dengan prosedur penanganan medis darurat serta rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat jika terjadi KLB. Melansir laman JDIH Kemenkes, menurut analisis hukum dan peraturan dari Kementerian Kesehatan, klausul yang menyembunyikan keracunan massal dinilai cacat hukum sejak awal (batal demi hukum) karena bertentangan dengan kepentingan ketertiban umum dan regulasi pelaporan masalah kesehatan masyarakat. Saat ini, jika terjadi indikasi keracunan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), prosedurnya wajib langsung ditangani secara medis dengan merujuk korban ke fasilitas kesehatan terdekat serta dilaporkan secara transparan untuk investigasi sampel makanan. Dengan demikian, klaim bahwa Prabowo meminta guru atau pihak sekolah menandatangani kesepakatan kerahasiaan jika terjadi keracunan MBG tidak terbukti valid. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Menilik Potensi Pidana di Balik Kasus Keracunan MBG 100	2026-09-16
Berita CekFakta	Hoaks, Razia Kendaraan oleh Polisi & Finance, Rumah ke Rumah	Tirto mencoba menggali fakta mengenai unggahan Agustyn Be'go. Berbekal poster yang diunggah kreator, kami mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) menggunakan perangkat Google Lens.Dari penulusuran, Tirto menemukan bantahan dari Korlantas Polri. Lewat laman resminya Korlantas Polri menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial yang menyebut akan dilakukan penertiban dan pemeriksaan kendaraan bermotor dari rumah ke rumah pada akhir September 2026 tidak benar atau hoaks dan menyesatkan.“Disampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar, menyesatkan, dan bukan pengumuman resmi. Informasi tersebut juga telah dikategorikan sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital,” tulis Korlantas Polri, dikutip Rabu (23/8/2026).Korlantas Polri juga menegaskan sejumlah narasi dalam postingan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, pemeriksaan kendaraan bermotor oleh Kepolisian dilaksanakan di jalan. Hal ini didasarkan pada Pasal 264 dan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian dan/atau PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata caranya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.Dalam pelaksanaannya, petugas juga harus memiliki surat perintah tugas, menggunakan seragam dan atribut, serta melakukan pemeriksaan sesuai lokasi dan prosedur yang ditentukan. Karena itu, ketentuan pemeriksaan kendaraan di jalan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan razia kendaraan secara nasional dari rumah ke rumah.Narasi dalam poster hoaks juga menyebut kendaraan yang hanya memiliki STNK tanpa BPKB akan menjadi sasaran penertiban. Korlantas Polri menjelaskan bahwa BPKB bukan dokumen yang wajib dibawa pengendara saat mengoperasikan kendaraan di jalan.Pasal 106 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa dokumen yang wajib ditunjukkan saat pemeriksaan di jalan, yaitu STNK atau STCK, SIM, bukti lulus uji berkala bagi kendaraan wajib uji, dan/atau tanda bukti lain yang sah.Di sisi lain, berdfasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Kemudian, Pasal 79 sampai dengan Pasal 84 PP Nomor 35 Tahun 2023 mengatur bahwa penagihan harus melalui mekanisme resmi, dimulai dari surat teguran, surat paksa, dan apabila tetap tidak dilunasi, barulah dapat dilanjutkan dengan tindakan oleh jurusita pajak berdasarkan surat perintah dan ketentuan daerah.Adapun mekanisme penagihan pajak memiliki prosedur resmi. Kegiatan pendataan atau penyampaian imbauan oleh Bapenda di wilayah tertentu tidak dapat disamakan dengan razia atau penyitaan kendaraan secara mendadak oleh polisi bersama perusahaan pembiayaan.Lebih lanjut, Korlantas Polri menjelaskan, sesuai Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan tindak pidana. Namun, sebelumnya penyidik wajib memperoleh izin ketua pengadilan negeri, menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan, menghadirkan saksi serta membuat berita acara. Penyitaan juga harus mengikuti Pasal 118 sampai dengan Pasal 122 UU tersebut.Karena itu, tunggakan pajak kendaraan tidak serta-merta menjadi dasar bagi petugas untuk menggeledah rumah secara pidana.Selain itu, eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia harus mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.Dalam hal ini, apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur tidak menyerahkan kendaraan secara sukarela, perusahaan pembiayaan harus menempuh mekanisme eksekusi melalui pengadilan. Kepolisian bukan pihak yang bertindak sebagai penagih utang perusahaan pembiayaan.“Dengan demikian, narasi mengenai adanya “razia kendaraan dari rumah ke rumah pada akhir September 2026 oleh tim gabungan Polisi dan pihak finance” tidak memiliki dasar hukum dan bukan kebijakan resmi,” tegas Korlantas Polri.Baca juga:Pungutan Pajak Marketplace Resmi Berlaku 1 November 2026 100	2026-09-24
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin COVID Picu Depopulasi & Pergeseran Pola Kematian	Untuk menelusuri kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke akun Facebook “Kompas.com,” yang menampilkan video identik terkait pernyataan Kemenkes ungkap pola kematian masyarakat. Kemudian Tirto menemukan laporan asli pada laman Kompas, pernyataan terkait bergesernya pola kematian masyarakat memang disampaikan langsung oleh Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) melalui Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, dalam konferensi pers resmi di Jakarta pada Selasa (4/8/2026). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa pola kematian masyarakat Indonesia kini mengalami pergeseran, sebelumnya angka kematian didominasi bayi dan anak-anak, kini angka kematian bayi terus menurun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, klaim yang mengaitkan pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia pada usia 35–60 tahun dengan COVID-19 tidak didukung oleh isi berita sebenarnya pada Kompas.com maupun pernyataan Kementerian Kesehatan. Artikel tersebut menyebutkan bahwa angka kematian bayi di Indonesia terus menurun, sementara kematian kini lebih banyak terjadi pada kelompok usia 35–60 tahun. Kemenkes mengaitkan kondisi tersebut dengan pentingnya deteksi dini terhadap faktor risiko penyakit yang dapat menyebabkan kematian dan menjadi salah satu alasan pemerintah memperluas program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Maria Endang dalam acara Evaluasi, Capaian, dan Langkah Strategis Program Cek Kesehatan Gratis, di Kementerian Kesehatan pada Selasa (4/8/2026) tersebut tidak pernah menyampaikan pergeseran pola kematian masyarakat dikarenakan vaksinasi COVID-19. “Masalah kita sebetulnya nomor satu, kita sudah turun angka kematian bayinya. Kematiannya bergeser. Kalau dulu mungkin kita sering dengar anak meninggal waktu kecil. Sekarang sudah tidak sering lagi,” begitu keterangan Endang, dalam paparan di Kementerian Kesehatan, Selasa (4/8/2026). Dalam artikel tersebut juga tidak terdapat pernyataan bahwa pergeseran usia kematian tersebut disebabkan oleh COVID-19, vaksin COVID-19, maupun dampak jangka panjang vaksinasi. Dengan demikian, kesimpulan bahwa adanya pergeseran pola kematian dan kematian massal diakibatkan oleh pelaksanaan vaksinasi COVID-19 merupakan kesimpulan yang tidak terdapat dalam sumber aslinya. Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan RI sebelumnya telah membantah klaim bahwa vaksin COVID-19 mRNA menyebabkan kematian massal beberapa tahun setelah vaksinasi. Kemenkes menyatakan, tidak terdapat laporan mengenai kematian massal akibat vaksin tersebut dalam pemantauan pasca pemasaran yang dirujuk Kemenkes. Kemenkes juga menjelaskan bahwa kematian yang terjadi setelah seseorang menerima vaksin tidak serta-merta membuktikan vaksin sebagai penyebabnya karena kejadian tersebut dapat dipengaruhi faktor lain, termasuk usia dan penyakit penyerta. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa data keamanan vaksin COVID-19 selama lebih dari lima tahun menunjukkan profil keamanan yang baik, sementara kejadian serius sangat jarang, dibandingkan lebih dari 13 miliar dosis yang telah diberikan secara global. Kejadian efek samping serius tetap sangat jarang, dibandingkan dengan lebih dari 13 miliar dosis yang diberikan secara global. Sebagian besar reaksi yang dilaporkan bersifat ringan atau sedang, sementara, dan sembuh dalam beberapa hari. Bukti nyata tentang efektivitas vaksin dari jutaan individu yang divaksinasi menegaskan kemampuan vaksin untuk mengurangi penyakit parah dan kematian yang terkait dengan COVID-19. Kementerian Kesehatan dalam publikasi mengenai kondisi kesehatan penduduk Indonesia menyebut penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung iskemik, dan diabetes sebagai penyebab utama kematian, sehingga pola kematian perlu dilihat dalam konteks epidemiologi penyakit tidak menular. Kemenkes juga menjelaskan bahwa Indonesia telah memasuki era aging population sejak 2021 dan jumlah penduduk lanjut usia meningkat, sehingga perubahan struktur penduduk merupakan salah satu konteks penting dalam membaca data kesehatan dan kematian. Lebih lanjut, dengan adanya pergeseran pola kematian masyarakat tersebut, Kemenkes menekankan pentingnya penguatan jangkauan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan perbaikan kaskade pengobatan PTM di tingkat Puskesmas ILP untuk menaikkan angka harapan hidup sehat (UHHS). Dengan demikian, lansia Indonesia tidak sekadar berumur panjang, tetapi tetap sehat, mandiri, dan berdaya sebagai subjek aktif kemajuan bangsa. Sampai saat ini tidak ditemukan bukti ilmiah yang mendukung, yang menunjukkan adanya hubungan vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian massal, ataupun bergesernya pola kematian masyarakat. Baca juga:Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak 100	2026-09-23
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Link Pendaftaran Cek Kesehatan Gratis (CKG)	Pertama-tama, Tirto mengakses link yang dibagikan oleh pengguna Facebook tersebut. Hasilnya, Tirto diarahkan ke halaman situs yang bertuliskan “404 Not Found”. Dalam halaman situs tersebut, tertulis keterangan dalam Bahasa Inggris yang bila diartikan menjadi: “Sumber daya yang diminta tidak dapat ditemukan di server ini!” Tirto juga melakukan analisis lebih jauh untuk mendapatkan informasi soal situs pendaftaran tersebut dengan cara memindai alamat situs di URLScan.io. Hasilnya, diketahui bahwa situs web tersebut menghubungi dua alamat IP di satu negara yang mencakup dua domain untuk melakukan empat transaksi HTTP. Alamat IP utamanya adalah 188.114.96.3, yang berlokasi di Pulau Ascension dan dimiliki oleh CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., sebuah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Sehingga, dapat dipastikan bahwa situs web itu tidak memiliki kaitan dengan Kemenkes maupun pemerintah Republik Indonesia secara umum. Selain itu, berdasarkan tata cara pendaftaran CKG yang dirilis oleh Kemenkes, tidak tertera pendaftaran melalui situs web di atas. Berikut adalah tata cara pendaftaran CKG yang dikeluarkan oleh Kemenkes: Melalui Aplikasi SATUSEHAT Mobile Unduh dan login ke aplikasi SATUSEHAT MobilePilih menu ‘Fitur’, lalu klik ‘Pendaftaran’Tekan tombol ‘Lengkapi Identitas’ lalu isi informasi data diri hingga selesaiJika sudah lengkap, klik ‘Simpan’Pilih jadwal dan isi nomor WhatsApp aktif, lalu klik ‘Selanjutnya’Pilih lokasi Puskesmas yang akan Anda tuju, lalu klik ‘Selanjutnya’Periksa kembali detail pemeriksaan dan data diri AndaJika sudah sesuai, centang kolom persetujuan lalu klik ‘Simpan’Pendaftaran dan tiket pemeriksaan berhasil dibuat!Klik ‘Isi Skrining’ di bawah tiket dan jawab pertanyaan seputar kondisi kesehatan terkini hingga selesaiDatang sesuai waktu dan lokasi untuk mendapatkan layanan CKG Hubungi nomor WhatsApp Kemenkes RI 0811 10 500 567Pilih Cek Kesehatan GratisPilih nomor sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu :pilih 1 jika sudah mempunyai tiket CKG. Selanjutnya Anda akan diminta untuk melakukan skrining mandiri. Pastikan Anda sudah melengkapi form skrining tersebut sebelum jadwal CKG berlangsung.pilih 2 jika belum mempunyai tiket CKG. Silakan ikuti tahapan yang tertera untuk dapat mendaftar Cek Kesehatan Gratis Ketik alamat situs https://ayockg.kemkes.go.id/ atau pindai kode QR pada poster Panduan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di puskesmasPilih menu sesuai kondisi Anda:Belum pernah mendaftar? Pilih “Daftar dengan Data Diri”Sudah punya Nomor Tiket? Pilih “Lanjutkan dengan No. Tiket”Lengkapi data yang dimintaIsi dan lengkapi data diri sesuai KTP, atauMasukkan Nomor Tiket dan Tanggal LahirIsi formulir skrining kesehatan hingga selesai Baca juga:Cek Kesehatan Gratis Menjangkau Hampir 30 Juta Penerima Manfaat 100	2026-09-15
Berita CekFakta	Salah, Megawati Sebut Dedi Mulyadi Belum Siap Jadi Presiden	Untuk membuktikan kebenaran klaim, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan sumber kredibel yang memuat pernyataan Megawati bahwa Dedi Mulyadi belum siap menjadi Presiden RI karena kalah pengalaman dari Puan Maharani. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada tahun kedua kepemimpinannya merosot tajam, dengan perolehan angka 37 persen, turun dari 75 persen di akhir 2025, dan dan Maret 2026 sebesar 58 persen. Publik kecewa atas melambungnya harga beras hingga program Makan Bergizi Gratis yang dinilai belum tepat sasaran, serta masalah pengangguran. Kini, publik seakan menemukan saluran baru, yakni Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, yang bertengger di posisi puncak elektabilitas dan membalikkan panggung politik nasional. Kepercayaan terhadap pemerintah yang terus surut menjadi angin yang mengubah peta kekuatan politik. Dedi Mulyadi menguasai benak pemilih dengan elektabilitas tertinggi. Saat responden diminta menyebutkan nama calon presiden secara bebas, 41 persen suara mengarah pada KDM, meninggalkan Prabowo Subianto jauh di belakang dengan 15 persen, dan Anies Baswedan sebesar 10 persen. Nama lain yang muncul adalah Gibran Rakabuming Raka dengan 4 persen, Sherly Tjoanda 4 persen, Ganjar Pranowo 3 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 3 persen, Joko Widodo 3 persen, Mahfud MD 2 persen, dan Basuki Tjahaja Purnama 1 persen. Kedekatan dengan rakyat juga menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih presiden. Faktor tersebut dipilih 25 persen responden, disusul program atau visi-misi 19 persen, kepribadian atau ketegasan 19 persen, kemampuan menyelesaikan masalah ekonomi 17 persen, dan pengalaman memimpin 10 persen. Faktor latar belakang agama, suku, atau daerah hanya disebut 3 persen responden, sementara mengikuti pilihan keluarga juga 1 persen. Meski KDM unggul dalam elektabilitas, peta politik belum sepenuhnya mapan. Sebanyak 48 persen responden menyatakan masih mungkin atau sangat mungkin mengubah pilihan sebelum hari pemilu. Sebanyak 42 persen menyatakan mungkin berubah, sementara 6 persen sangat mungkin berubah. Sebaliknya, 27 persen menyatakan tidak akan berubah dan 22 persen memiliki kemungkinan kecil untuk berubah. Sementara itu, 3 persen tidak menjawab. Dalam Survei Tempo Data Science, General Manager Tempo Data Science, Khairul Anam, menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet Prabowo-Gibran mengalami penurunan yang cukup signifikan dan konsisten pada setiap periode. Survei tersebut dilakukan pada 31 Juli-11 Agustus 2026. Survei melibatkan 1.260 responden yang tersebar di 38 provinsi dengan metode multistage random sampling. Hasil surveimenunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami kemerosotan yang konsisten dan signifikan selama 8 bulan terakhir. Sementara itu, terkait Puan Maharani sebagai kandidat potensial Pilpres 2029, pernah dibahas oleh analis komunikasi politik Hendri Satrio, sebagaimana ditulis oleh suara.com. Namun, pernyataan tersebut bukan berasal dari Megawati. Dalam tulisan itu, analis komunikasi politik, Hendri Satrio memprediksi peta politik Pilpres 2029 akan diwarnai oleh kemunculan tokoh-tokoh muda dari lingkaran kekuasaan. Secara spesifik, Hendri menyoroti potensi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sebagai kandidat kuat, khususnya pada bursa calon wakil presiden atau cawapres. “Selain kemungkinan besar Prabowo akan kembali maju sebagai petahana, kita akan melihat banyak tokoh yang sebelumnya hanya berada di orbit kekuasaan kini berani tampil ke depan. Di sisi lain, ada juga bayang-bayang penantang yang sedang mengintip dan mencari celah kesempatan,” ujar Hendra Satrio. Selain Gibran dan Teddy, Hensa turut membedah peluang tokoh dari PDI Perjuangan (PDIP) dan menilai nama Puan Maharani serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung patut diperhitungkan jika Megawati Soekarnoputri tidak mencalonkan diri. Hendri Satrio menyebut Puan dapat menjadi salah satu kandidat yang didukung PDIP jika Megawati tidak maju pada Pilpres 2029, dengan alasan Puan memiliki pengalaman panjang termasuk dua periode sebagai Ketua DPR. “Saya memang menyarankan jika PDIP ingin solid ya Ibu Megawati yang maju. Namun, jika Ibu Megawati tidak berkenan, maka buat saya Puan menjadi salah satu kandidat yang bisa didorong untuk maju di Pilpres 2029, karena pengalamannya panjang termasuk dua periode menjadi Ketua DPR,” jelasnya. Dalam pemberitaan yang sama, Hendri juga memasukkan Dedi Mulyadi sebagai salah satu nama yang patut diperhitungkan dalam bursa penantang pada Pilpres 2029. Dengan demikian, pernyataan terkait pengalaman Puan dan peluang Dedi Mulyadi dalam Pilpres 2029 memang pernah muncul dalam pemberitaan, tetapi sumbernya adalah analisis pengamat politik, bukan pernyataan Megawati seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Selain itu, dalam unggahan yang beredar tidak disertakan sumber yang jelas terkait klaim tersebut. Sampai artikel ini ditulis, tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Megawati pernah membandingkan Dedi Mulyadi dengan Puan Maharani seperti dalam unggahan. Adapun nama Dedi Mulyadi memang tercatat dalam sejumlah survei mengenai bursa calon presiden 2029. Databoks menuliskan hasil survei SMRC. Dari hasil survei tersebut menyatakan bahwa Dedi Mulyadi mendapatkan elektabilitas tertinggi dalam simulasi semi terbuka calon presiden, yakni 35%. Sementara Prabowo Subianto peringkat kedua dengan 14,5%. Dengan demikian, narasi dalam unggahan yang menyebut Puan Maharani lebih berpengalaman, merupakan narasi dari pembuat unggahan. Selain itu, klaim bahwa penilaian tersebut disampaikan oleh Megawati juga tidak disertai rekaman, kutipan pernyataan, maupun pemberitaan kredibel yang dapat diverifikasi. Baca juga:Dirut Agrinas Jelaskan Pikap KDMP untuk Tekan Biaya Logistik 100	2026-09-14
Berita CekFakta	Salah, Tangkapan Layar Nusron Wahid Sebut Jokowi Terima Suap	Berbekal tangkap layar konten tersebut, Tirto mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) menggunakan perangkat Google Lens. Dari penelusuran, ditemukan artikel arsipberita CNN Indonesia yang dicatut dalam tangkapan layar dalam unggahan yang viral tersebut.Dengan foto dan waktu tayang yang sama persis, artikel yang diunggah CNN Indonesia justru memiliki judul “Menguak Misteri Keberadaan Nusron Usai KPK OTT Kasus HGB Summarecon”.Selain itu, dalam artikel yang diunggah CNN Indonesia, sama sekali tidak menyinggung pernyataan Nusron yang mengaku telah menerima sedikit uang suap dan Jokowi menerima suap hingga Rp700 miliar.Sebaliknya, artikel tersebut justru mempertanyakan keberadaan Nusron Wahid setelah dua hari tidak muncul dalam agenda pemerintahan pasca-OTT KPK terkait dugaan kasus suap HGB Summarecon, serta rangkaian perkembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN.Beberapa poin penting dalam artikel CNN Indonesia tersebut di antaranya adalah, Nusron Wahid absen dalam dua rapat berturut-turut bersama Komisi II DPR (Selasa, 15 September dan Rabu, 16 September 2026) dan diwakili oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan. Poin lainnya adalah, Ossy Dermawan menyatakan Nusron tidak hadir karena adanya kegiatan lain yang sudah terjadwal dan membantah kabar bahwa Nusron sedang sakit. Meski begitu, Ossy mengaku tidak mengetahui secara pasti keberadaan Nusron.Lainnya, dalam artikel tersebut juga dilaporkan perihal operasi tangkap tangan terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut mengamankan 17 orang serta barang bukti berupa 20 koper dan tas berisi uang tunai sekitar Rp100 miliar. Di situ juga disebutkan perihal KPK menetapkan empat orang dekat/kepercayaan Nusron sebagai tersangka, yaitu Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz (Fahd A Rafiq), Erwin, dan Muhammad Fakhry. Selain itu, artikel tersebut juga melaporkan tim penyidik KPK mendalami dugaan keterlibatan Nusron Wahid dalam kasus ini, mengingat namanya muncul dalam proses pemeriksaan. Sumber internal KPK juga menyebutkan dugaan bahwa uang tunai Rp100 miliar yang disita di rumah salah satu tersangka diakui milik Nusron.Lebih lanjut, Tirto juga menemukan unggahan serupa dalam Threads dengan akun @jazuli_andini70, yang sudah diklarifikasi oleh Meta AI. Di situ, Meta mengklarifikasi demikian, "Gambar itu hoaks editan - tidak ada artikel CNN Indonesia 17 Sep 2026 dengan judul itu. Berita aslinya yang lagi ramai adalah OTT KPK 14 Sep 2026 terkait suap HGB Summarecon, KPK sita sekitar Rp106,3 miliar dalam 20 koper dan tetapkan 8 tersangka, 4 diantaranya disebut orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Nama Nusron memang disebut dalam pemeriksaan tapi KPK bilang masih didalami dan belum ada pemeriksaan terhadap Nusron, apalagi klaim Jokowi terima 700 M diserahkan ke rumahnya."Baca juga:Sekjen Sebut Nusron Wahid Sudah Mundur dari Pengurus DPP Golkar 100	2026-09-23
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Bakal Diguncang Gempa Dahsyat pada Akhir 2026	Menanggapi keresahan yang timbul akibat klaim tersebut, Tirto menghubungi Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Wijayanto, untuk meminta klarifikasi. Wijayanto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya, sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megathrust dan sesar aktif. "Wilayah indonesia terletak di daerah yang rawan gempa. Sudah berkali-kali juga kita sosialisasikan, ada ancaman dari sumber megathrust dan sesar aktif. Namun, kapan dan dimana secara pasti tidak bisa dipastikan. Belum ada teknologi yang memprediksi gempa secara tepat waktu dan lokasinya,” kata Wijayanto saat dihubungi Tirto pada Jumat (11/9/2026). Menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata. Sebab, di Indonesia gempa bumi memang bisa terjadi hingga dua kali dalam setahun, dengan kekuatan magnitudo di atas 7.0 Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar melalui media sosial. “Informasi resmi mengenai peringatan dini tsunami hanya bersumber dari BMKG, melalui kanal website bmkg.go.id, aplikasi infoBMKG, dan @infoBMKG,” paparnya. Baca juga:Update Penanganan Bencana Erupsi Anak Krakatau hingga Gempa NTT 100	2026-09-12
Berita CekFakta	Hoaks, Video Gunung Meletus Diklaim Anak Krakatau di Indonesia	Untuk membuktikan kebenaran klaim, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan bahwa video tersebut adalah rekaman erupsi Gunung Anak Krakatau di Indonesia. Melansir laman Badan Geologi, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026 dan catatan aktivitas erupsi Anak Krakatau terpantau melalui pos pengamatan serta kamera CCTV yang ditempatkan untuk mengamati aktivitas gunung tersebut. Satu episode erupsi menerus terjadi sejak 4 September 2026 pukul 23.07 WIB telah berakhir 6 September 2026 pukul 00.04 WIB, setelah berlangsung selama 25 jam. Sejak berakhirnya erupsi menerus hingga tanggal 10 September 2026 pukul 06.00 WIB, telah terjadi 13 kali erupsi Strombolian. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh hingga 10 September 2026, maka tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap pada Level III (Siaga). Tirto kemudian mengamati video erupsi gunung yang menyemburkan lahar yang diunggah dan menemukan kejanggalan visual yang terlihat jelas. Semburan lava terlihat sangat simetris dan seragam, sementara asap serta aliran lava tampak kurang natural. Selain itu, gunung terlihat berada sangat dekat dengan rumah, jalan, kendaraan, dan tiang listrik. Tata letak ini tidak sesuai dengan karakter Anak Krakatau yang merupakan gunung api di sebuah pulau di Selat Sunda, sehingga keberadaan permukiman dan infrastruktur yang tampak tepat di kaki gunung menjadi indikasi kuat bahwa video tersebut bukan rekaman asli Anak Krakatau. Untuk memastikan keaslian video dalam unggahan tersebut, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation, guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, video tersebut memiliki probabilitas sebesar 99,8 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dalam laman Laporan Khusus Konfirmasi Video Hoaks Gunung Anak Krakatau 5 Juli 2026, Badan Geologi memperlihatkan letak Gunung Anak Krakatau berada di antara perairan, sedangkan dalam video yang beredar, gunung terlihat berada sangat dekat dengan kawasan permukiman, dengan rumah, kendaraan, jalan, dan tiang listrik berada di bagian depan gunung. Sementara itu, Anak Krakatau merupakan gunung api yang berada di sebuah pulau di perairan Selat Sunda, sehingga tidak terdapat kawasan permukiman dengan jaringan jalan, dan tiang listrik seperti yang tampak dalam video tersebut. NASA juga menjelaskan bahwa Anak Krakatau merupakan gunung api muda yang muncul dari perairan Selat Sunda, dengan kawah yang berada di bagian pulau, dan dikelilingi oleh aliran lava serta garis pantai. Dengan demikian, perbedaan tata letak paling mencolok adalah posisi Anak Krakatau yang merupakan pulau vulkanik di tengah perairan, sedangkan video memperlihatkan gunung yang seolah-olah berada di belakang permukiman daratan dengan infrastruktur perkotaan di kaki gunung. Penelitian mengenai morfologi Anak Krakatau juga menunjukkan bahwa tubuh gunung tersebut merupakan kompleks vulkanik yang terbentuk di atas kaldera Krakatau dan mengalami perubahan bentuk akibat aktivitas erupsi serta aliran lava. Sebaliknya, pada video yang diperiksa, bentuk gunung terlihat seperti kerucut yang berdiri di belakang permukiman, sementara elemen geografis berupa laut dan pulau vulkanik tidak terlihat sebagaimana karakter lokasi Anak Krakatau. Badan Geologi juga pernah mengeluarkan laporan khusus mengenai video palsu yang mengatasnamakan erupsi Anak Krakatau dan mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai maupun menyebarkan video yang belum terverifikasi. Baca juga:Erupsi Krakatau dan Ujian Ketangguhan Sistem Aviasi Nasional 100	2026-09-11
Berita CekFakta	Keliru, Video Dapur SPPG di Lombok Tengah, NTB, Dibakar Warga	Tirto menelusuri video tersebut menggunakan Google Reverse Image Search untuk mengetahui konteks aslinya. Hasil penelusuran menunjukkan video serupa telah beredar sebelum insiden dugaan keracunan MBG di Lombok Tengah. Video yang sama ditemukan pada akun Facebook "Siffa", akun yang membagikan informasi dan berita dengan sekitar 9,9 ribu pengikut. Video tersebut telah diunggah sejak Sabtu (8/82026). Keterangan dalam unggahan tersebut menyebut video memperlihatkan rekaman aksi ribuan penambang rakyat di Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, pada Jumat (7/8/2026). Aksi yang berlangsung di kantor operasional PT Timah Tbk tersebut berujung ricuh dan pembakaran area kantor serta gudang penyimpanan. Massa melakukan aksi karena memprotes rendahnya harga beli pasir timah dan kesulitan menjual hasil tambang rakyat. Kericuhan terjadi ketika massa merangsek masuk ke area kantor, merusak gerbang, serta membakar bagian depan kantor dan gudang. Video serupa juga ditemukan dalam materi peliputan Kompas.com. Tirto menemukan kesamaan bentuk dan warna bangunan dalam video yang beredar dengan bangunan yang terlihat dalam video peliputan tersebut, termasuk pada bagian yang ditampilkan sekitar menit 1:14 dan 2:53. Berdasarkan penelusuran Tirto, video yang diklaim sebagai pembakaran dapur SPPG di NTB merupakan rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur, bukan peristiwa di Lombok Tengah pada September 2026. Hasil verifikasi Polda NTB, seperti dilaporkan dalam portal berita resmi milik Polri, TBNews, juga tidak menemukan peristiwa pembakaran dapur SPPG seperti yang dinarasikan dalam video. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Muhammad Kholid mengatakan kepolisian telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi di sejumlah wilayah. “Setelah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi di sejumlah wilayah, tidak ditemukan adanya peristiwa sebagaimana yang dinarasikan dalam video tersebut,” ujar Kholid, Senin (14/9/2026). Polsek Batukliang dan Polresta Lombok Tengah juga melakukan verifikasi di lapangan setelah video tersebut dikaitkan dengan insiden dugaan keracunan siswa. Hasil pengecekan tidak menemukan adanya pembakaran dapur SPPG sebagaimana klaim dalam video. Baca juga:Insentif SPPG Tak Lagi Flat Rp6 Juta, Kepala BGN: Nggak Adil 100	2026-09-18
Berita CekFakta	Salah, Video Toko Disuruh Tutup sebab Dekat Kopdes Merah Putih	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google, Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto justru menemukan video identik pada kanal YouTube “Voidotid,” yang menampilkan keributan antara pedagang angkringan dengan petugas PPKM di Bandar Lampung yang diunggah 5 tahun lalu pada 12 Juli 2021. Lebih lanjut, sumber kredibel lainnya ditemukan pada laporan Kompascom Reporter on Location dengan judul “Bentak Polisi Saat Terjaring Sidak PPKM Darurat, Pedagang: Saya di Sini Cari Makan!” Dalam keterangan video dijelaskan bahwa rekaman gambar tersebut diambil pada Minggu (11/7/2021). Video tersebut menampilkan seorang polisi membentak pedagang angkringan yang diduga melanggar jam operasional saat PPKM. Namun, pedagang tak terima dan balas membentak polisi. Kemudian, juru bicara Satgas Covid-19 Kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki mengklarifikasi kejadian tersebut yaitu kesalahpahaman antara pihak polisi dan pedagang. Dengan demikian, video asli yang telah beredar sejak Juli 2021, jauh sebelum program Kopdes Merah Putih, menjadi konteks dalam unggahan yang beredar pada 2026. Adapun peristiwa dalam video, terjadi ketika petugas melakukan penertiban PPKM dan terlibat perselisihan dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung pada Juli 2021. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi valid mengenai adanya aturan yang mewajibkan toko atau warung yang berada di dekat Kopdes Merah Putih untuk tutup. Melansir akun Instagram resmi BPSDM PMDDT Kementerian Desa PDT @bpsdmkemendesa, pemerintah memastikan tidak akan pernah menutup warung di pedesaan. Oleh karena itu, kabar bahwa pemerintah akan menutup warung di pedesaan demi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan yang menyatakan bahwa toko atau warung di desa akan ditutup karena adanya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Kopdes Merah Putih dirancang untuk menjadi pusat ekonomi desa dan menjalankan fungsi, seperti distribusi barang subsidi, logistik, program pemerintah, serta penyerapan hasil produksi desa. Sementara itu, warung atau toko kelontong tetap diperbolehkan beroperasi dan melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jadi, narasi bahwa pemerintah akan menutup, menggusur, atau melarang warung/toko desa agar masyarakat hanya berbelanja di Kopdes Merah Putih adalah tidak benar atau hoaks. Adapun aturan teknis mengenai hubungan antara Kopdes, warung, dan pelaku usaha desa masih dalam proses penyusunan, sehingga mekanisme persaingan dan pembagian peran keduanya perlu dilihat dari aturan resmi yang berlaku. Baca juga:Prabowo Klaim Efek Ekonomi Kopdes Merah Putih Terasa Tahun Depan 100	2026-09-17
Berita CekFakta	Hoaks, Link Pendaftaran Penyaluran Bansos Beras 30 Kg 2026	Tirto menelusuri akun Facebook yang mengunggah klaim tersebut. Akun bernama Fera Rosyita merupakan akun pribadi dengan 19 pengikut. Ditemukan juga, akun tersebut telah menyebarkan informasi lain terkait program “Pendamping Desa” dengan klaim gaji pokok Rp4 juta per bulan. Informasi tersebut turut mencantumkan tautan yang sama, yakni https://daftargaratisdisinisekarangjuga.vercel.app/, sebagai sarana pendaftaran. Temuan ini menunjukkan tautan tersebut tidak hanya digunakan dalam unggahan mengenai bantuan pangan beras, tetapi juga dalam informasi lain yang mengatasnamakan program pemerintah. Dari penelusuran Tirto, diketahui bahwa akun Fera Rosyita tidak menunjukkan keterkaitan dengan pemerintah maupun lembaga yang ditugaskan menyalurkan Bantuan Pangan Beras kepada masyarakat. Tirto kemudian mencoba membuka tautan https://daftargaratisdisinisekarangjuga.vercel.app/ yang dicantumkan dalam unggahan. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan "Daftar Sekarang" dan meminta pengguna mengisi data pribadi berupa nama lengkap serta nomor Telegram aktif. Setelah data diisi, laman tersebut meminta pengunjung memasukkan kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Dalam unggahan, pengelola juga mencantumkan nama-nama orang yang disebut telah berhasil melakukan registrasi. Informasi tersebut digunakan untuk meyakinkan pengunjung agar segera melakukan pendaftaran. Tirto melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap tautan tersebut menggunakan URLScan.io. Hasil pemindaian menunjukkan situs tersebut mengarah ke layanan vercel.app, bukan situs resmi Kementerian Sosial maupun lembaga pemerintah yang berkaitan dengan penyaluran bantuan pangan. Tirto mencatat pola semacam ini biasanya digunakan untuk memancing korban berkomunikasi dengan pelaku dan mengeksploitasi data pribadi untuk modus phishing. Meski demikian, informasi mengenai bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk periode Juli-September 2026 memang memiliki dasar kebijakan pemerintah. Sebelumnya, mengutip pada laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pemerintah akan menyalurkan Bantuan Pangan 2026 tahap II untuk periode Juli, Agustus, dan September. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyediakan sekitar 997,2 ribu ton beras untuk 33,24 juta KPM. Setiap KPM mendapatkan 10 kilogram beras per bulan sehingga total alokasi selama tiga bulan mencapai 30 kilogram. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menyatakan bantuan pangan beras tahap kedua untuk 33,2 juta keluarga penerima bantuan pangan akan dirapel dan dikirim sekaligus pada September. Bantuan tersebut mencakup alokasi Juli, Agustus, dan September. Setiap penerima mendapatkan total 30 kilogram beras, yang merupakan gabungan dari alokasi 10 kilogram per bulan selama tiga bulan. Kemudian, penyaluran bantuan pangan tersebut menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik per 10 Juli 2026 dan telah melalui proses penyaringan oleh Kementerian Sosial. Dengan demikian, penerima bantuan ditentukan berdasarkan data pemerintah, bukan melalui pendaftaran bebas menggunakan tautan yang beredar di media sosial. Hal tersebut juga dimuat dalam pemberitaan Tirto mengenai Perum Bulog bersama TNI mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah kepada 33,24 juta penerima dari kelompok desil 1 hingga desil 4. Informasi tersebut menunjukkan mekanisme program dilakukan melalui penyaluran kepada penerima yang telah ditetapkan, bukan dengan membuka pendaftaran melalui tautan yang dibagikan akun Facebook pribadi. Dengan demikian, terdapat dua hal yang perlu dibedakan. Bantuan pangan beras sebanyak 30 kilogram untuk alokasi Juli-September 2026 merupakan program pemerintah yang memang ada. Namun, keberadaan program tersebut tidak berarti masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui tautan yang dicantumkan dalam unggahan Facebook. Tautan yang ditelusuri Tirto justru meminta data pribadi dan kode OTP melalui Telegram, dengan akun yang menyebarkannya bukan kanal resmi pemerintah. Kondisi tersebut berbeda dengan mekanisme penyaluran bantuan pangan yang menggunakan data penerima pemerintah dan dilaksanakan melalui Perum Bulog. Untuk mengecek desil bantuan sosial, Tirto mengarahkan masyarakat ke laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial. Pengecekan dilakukan dengan cara: Buka laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/;Ketik NIK;Masukkan kode verifikasi;Pilih "Cari Data". Baca juga:Skema Baru Bansos 2027 Perlinsos untuk 50 Juta Warga 100	2026-09-17
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Tetapkan 30 September sebagai Hari Libur Nasional	Untuk memverifikasi narasi tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada Google. Hasilnya, tidak ditemukan sumber atau pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Presiden Prabowo menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional. Tirto kemudian memasukkan kata kunci "Prabowo tetapkan 30 September libur nasional di mesin pencari Google. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pemberitaan kredibel yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah membuat pernyataan atau menandatangani keputusan semacam itu. Untuk memastikan lebih lanjut, Tirto merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1497 Tahun 2025, Nomor: 2 Tahun 2025, dan Nomor: 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, SKB itu ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri PANRB Rini Widyantini pada 19 September 2025. Berdasarkan SKB tersebut, jumlah hari libur nasional pada 2026 ditetapkan sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari. Berikut daftar lengkap hari libur nasional 2026 sebagaimana tercantum dalam SKB: 1 Januari: Tahun Baru 2026 Masehi16 Januari: Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW17 Februari: Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili19 Maret: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)21–22 Maret: Idulfitri 1447 H3 April: Wafat Yesus Kristus5 April: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)1 Mei: Hari Buruh Internasional14 Mei: Kenaikan Yesus Kristus27 Mei: Iduladha 1447 H31 Mei: Hari Raya Waisak 2570 BE1 Juni: Hari Lahir Pancasila16 Juni: 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 H17 Agustus: Proklamasi Kemerdekaan25 Agustus: Maulid Nabi Muhammad SAW25 Desember: Kelahiran Yesus Kristus Baca juga:Siapa Jenderal yang Selamat dari Tragedi G30S? Cek Penjelasannya 100	2026-09-11
Berita CekFakta	Salah, Video Polisi Sebut Hercules	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang mendukung klaim tersebut. Sebagai informasi, Rosario de Marshall alias Hercules adalah mantan penguasa dunia hitam atau preman legendaris asal Tanah Abang, Jakarta. Ini kini aktif sebagai Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Hercules, sering berurusan dengan hukum. Ia kerap dikejar dan ditangkap oleh kepolisian di Indonesia karena rekam jejak masa lalunya sebagai pemimpin kelompok preman di Jakarta (khususnya Tanah Abang), serta keterlibatannya dalam sejumlah kasus kriminal. Lebih lanjut, Tirto menemukan gambar serupa pada laman Tangerang Newsyangmenuliskan laporan berjudul “Polda Metro Jaya Tegaskan Kasat Narkoba Polres Tangsel Tidak Terlibat Jaringan Narkotika, Namun Tetap Diperiksa Propam” pada 28 Juli 2026. Laporan tersebut juga memuat pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Polda Metro Jaya memberikan klarifikasi tegas terkait perkembangan penyidikan kasus kepemilikan dan peredaran narkotika jenis etomidat yang menjerat sejumlah tersangka. Dalam berita tersebut, Budi menjelaskan bahwa Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan beserta lima anggota lainnya tidak terkait secara langsung dengan penahanan dua tersangka kasus kepemilikan dan peredaran etomidat yang ditangani Bareskrim Polri. Namun, mereka tetap diperiksa Propam untuk mendalami aspek pengawasan dan pengendalian terhadap bawahan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto menyatakan, Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba) Polres Tangerang Selatan beserta lima anggota polisi lainnya tidak terkait secara langsung dengan kasus penahanan dua tersangka berinisial MR dan DD yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. “Kasat Narkoba beserta lima orang lainnya tidak terkait tentang penahanan dua orang tersangka kepemilikan dan peredaran etomidate oleh Bareskrim Polri,” ujarnya Selasa 28 Juli 2026. Budi tidak pernah mengatakan bahwa polisi takut menangkap Hercules karena Hercules adalah raja atau pimpinan mereka. Faktanya, dokumentasi pemberitaan menunjukkan aparat kepolisian justru pernah menangkap Hercules dalam sejumlah kasus. Kemudian Tirto menyimak video tersebut dari awal sampai akhir dengan saksama dan menemukan beberapa kejanggalan. Cuplikan video hanya menampilkan potongan seorang polisi dengan tambahan teks dan audio, tanpa menyertakan sumber rekaman utuh, konteks acara, tanggal perekaman, serta siapa pembicara, dan kepada siapa pernyataan tersebut ditujukan. Terlihat gerak bibir dan gestur saat berbicara tidak sesuai, dan kualitas video buram. Untuk memastikan keaslian video, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis suara dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio tersebut memiliki probabilitas sebesar 63,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir Antara, polisi justru pernah menangkap Hercules pada 8 Maret 2013. Aparat gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat menangkap Hercules bersama puluhan orang yang disebut sebagai anak buahnya. Penangkapan itu berkaitan dengan dugaan kekerasan dan pemerasan. Hercules dan puluhan pengikutnya diamankan polisi setelah adanya laporan masyarakat mengenai dugaan intimidasi dan pemerasan. Terdapat pemberitaan mengenai penangkapan Hercules yang menunjukkan bahwa aparat kepolisian melakukan tindakan hukum terhadapnya. Bahkan pada 2018, Kapolres Metro Jakarta Barat menyatakan polisi mengejar pihak yang diduga menjadi pemimpin dalam kasus pendudukan lahan yang melibatkan sejumlah orang yang mengaku sebagai kelompok Hercules. Tirto juga pernah menuliskan laporan perihal pihak kepolisian pernah berurusan dengan Hercules. Dalam laporan Tirto tersebut dituliskan bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan anak penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana, terhadap Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB Jaya), Hercules, atas penyekapan yang menimpanya pada Minggu (17/5/2026) lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan, Polda Metro Jaya akan segera melakukan penyelidikan dengan meminta klarifikasi dari pihak pelapor, sekaligus menganalisis barang bukti. “Dalam laporan tersebut, kepolisian pasti akan melakukan penyelidikan dengan mengklarifikasi dari pelapor, menganalisis barang bukti, olah TKP,” kata Budi saat ditemui wartawan di Polda Metro Jaya, Sabtu (23/5/2026). Budi menyebut, apabila nantinya atas laporan tersebut telah dilakukan gelar perkara, maka statusnya akan segera naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan demikian, tidak ditemukan bukti kredibel bahwa Polri pernah menyatakan Hercules sebagai “raja” atau “pimpinan” mereka. Sebaliknya, terdapat dokumentasi pemberitaan mengenai penangkapan Hercules oleh aparat serta bagaimana Hercules sering berurusan dengan pihak kepolisian. Baca juga:Anak Penulis Ahmad Bahar Polisikan Hercules dan GRIB Jaya 100	2026-09-09
Berita CekFakta	Salah, Anies Baswedan Menolak RUU Perampasan Aset	Untuk memverifikasi narasi tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image search di mesin pencari Google. Hasilnya, tidak ditemukan foto yang menampilkan wajah Anies seperti yang digunakan dalam unggahan tersebut. Lalu, Tirto juga melakukan pencarian di Google dengan memasukkan kata kunci “Anies Baswedan tolak RUU Perampasan Aset”. Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita resmi yang menyatakan bahwa Anies Baswedan menolak pengesahan RUU Perampasan Aset. Justru, Tirto menemukan unggahan pada Youtube Gerakan Rakyat yang tayang pada 17 Januari 2026. Unggahan itu mengumumkan bahwa Gerakan Rakyat secara resmi memulai Kelas Kader di GOR Bonlap, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kelas Kader Gerakan Rakyat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Anies Baswedan selaku Inspirator sekaligus Anggota Kehormatan nomor urut 001 Gerakan Rakyat, Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid, serta Ketua Dewan Pakar Sulfikar Amir. Gerakan Rakyat sendiri adalah ormas yang secara resmi dideklarasikan pada Kamis, 27 Februari 2025, di Gedung Jakarta Inisiatif Office, Jakarta Selatan. Kelahiran Gerakan Rakyat menandai babak baru bagi para pendukung perubahan yang sebelumnya berjuang dalam kapasitas relawan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pada channel Youtube Gerakan Rakyat itu, di waktu 1.21.04, Anies mengatakan perihal RUU Perampasan Aset. Ia justru setuju dan sepakat bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset sangat penting dilakukan. "Hukum yang menjerakkan salah satunya adalah perampasan aset," demikian ujar Anies. "Hati-hati mengatakan harus ada Undang-Undang Perampasan Aset. Syaratnya, aparatnya sudah menjalankan dengan benar. Kalau tidak, weh lawan politik dihabisi arah asetnya semua, Pak. Betul tidak? Lah wong ditersangkakan dengan mudah, habis itu habisin asetnya atas nama Undang-Undang Perampasan ketika hukum masih jadi alat politik itu trikynya. Di satu sisi kita membutuhkan hukum dan hukuman yang menjerakkan. Di sisi lain kita masih menyaksikan praktik penuntutan peradilan yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Itulah sebabnya hati-hati." Demikian ujar Anies, sebagaimana dikutip dari channel Youtube Gerakan Rakyat. Baca juga:RUU Perampasan Aset Tak Boleh Asal Cepat, Harus Libatkan Publik 100	2026-09-09
Berita CekFakta	Tidak Benar, Link Pendaftaran Penyaluran Bansos Beras 30 Kg 2026	Tirto menelusuri akun Facebook yang mengunggah klaim tersebut. Akun bernama Fera Rosyita merupakan akun pribadi dengan 19 pengikut. Ditemukan juga, akun tersebut telah menyebarkan informasi lain terkait program “Pendamping Desa” dengan klaim gaji pokok Rp4 juta per bulan. Informasi tersebut turut mencantumkan tautan yang sama, yakni https://daftargaratisdisinisekarangjuga.vercel.app/, sebagai sarana pendaftaran. Temuan ini menunjukkan tautan tersebut tidak hanya digunakan dalam unggahan mengenai bantuan pangan beras, tetapi juga dalam informasi lain yang mengatasnamakan program pemerintah. Dari penelusuran Tirto, diketahui bahwa akun Fera Rosyita tidak menunjukkan keterkaitan dengan pemerintah maupun lembaga yang ditugaskan menyalurkan Bantuan Pangan Beras kepada masyarakat. Tirto kemudian mencoba membuka tautan https://daftargaratisdisinisekarangjuga.vercel.app/ yang dicantumkan dalam unggahan. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan "Daftar Sekarang" dan meminta pengguna mengisi data pribadi berupa nama lengkap serta nomor Telegram aktif. Setelah data diisi, laman tersebut meminta pengunjung memasukkan kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Dalam unggahan, pengelola juga mencantumkan nama-nama orang yang disebut telah berhasil melakukan registrasi. Informasi tersebut digunakan untuk meyakinkan pengunjung agar segera melakukan pendaftaran. Tirto melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap tautan tersebut menggunakan URLScan.io. Hasil pemindaian menunjukkan situs tersebut mengarah ke layanan vercel.app, bukan situs resmi Kementerian Sosial maupun lembaga pemerintah yang berkaitan dengan penyaluran bantuan pangan. Tirto mencatat pola semacam ini biasanya digunakan untuk memancing korban berkomunikasi dengan pelaku dan mengeksploitasi data pribadi untuk modus phishing. Meski demikian, informasi mengenai bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk periode Juli-September 2026 memang memiliki dasar kebijakan pemerintah. Sebelumnya, mengutip pada laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pemerintah akan menyalurkan Bantuan Pangan 2026 tahap II untuk periode Juli, Agustus, dan September. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyediakan sekitar 997,2 ribu ton beras untuk 33,24 juta KPM. Setiap KPM mendapatkan 10 kilogram beras per bulan sehingga total alokasi selama tiga bulan mencapai 30 kilogram. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menyatakan bantuan pangan beras tahap kedua untuk 33,2 juta keluarga penerima bantuan pangan akan dirapel dan dikirim sekaligus pada September. Bantuan tersebut mencakup alokasi Juli, Agustus, dan September. Setiap penerima mendapatkan total 30 kilogram beras, yang merupakan gabungan dari alokasi 10 kilogram per bulan selama tiga bulan. Kemudian, penyaluran bantuan pangan tersebut menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik per 10 Juli 2026 dan telah melalui proses penyaringan oleh Kementerian Sosial. Dengan demikian, penerima bantuan ditentukan berdasarkan data pemerintah, bukan melalui pendaftaran bebas menggunakan tautan yang beredar di media sosial. Hal tersebut juga dimuat dalam pemberitaan Tirto mengenai Perum Bulog bersama TNI mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah kepada 33,24 juta penerima dari kelompok desil 1 hingga desil 4. Informasi tersebut menunjukkan mekanisme program dilakukan melalui penyaluran kepada penerima yang telah ditetapkan, bukan dengan membuka pendaftaran melalui tautan yang dibagikan akun Facebook pribadi. Dengan demikian, terdapat dua hal yang perlu dibedakan. Bantuan pangan beras sebanyak 30 kilogram untuk alokasi Juli-September 2026 merupakan program pemerintah yang memang ada. Namun, keberadaan program tersebut tidak berarti masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui tautan yang dicantumkan dalam unggahan Facebook. Tautan yang ditelusuri Tirto justru meminta data pribadi dan kode OTP melalui Telegram, dengan akun yang menyebarkannya bukan kanal resmi pemerintah. Kondisi tersebut berbeda dengan mekanisme penyaluran bantuan pangan yang menggunakan data penerima pemerintah dan dilaksanakan melalui Perum Bulog. Untuk mengecek desil bantuan sosial, Tirto mengarahkan masyarakat ke laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial. Pengecekan dilakukan dengan cara: Buka laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/;Ketik NIK;Masukkan kode verifikasi;Pilih "Cari Data". Baca juga:Skema Baru Bansos 2027 Perlinsos untuk 50 Juta Warga 100	2026-09-17
Berita CekFakta	Keliru, Erupsi Anak Krakatau Picu Darurat Tsunami Selat Sunda	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Badan Geologi Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa Gunung Anak Krakatau memang sedang mengalami erupsi dan berstatus Level III atau Siaga, tetapi Badan Geologi tidak menyatakan adanya kondisi darurat tsunami di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Badan Geologi mencatat episode erupsi menerus Gunung Anak Krakatau yang berlangsung sekitar 25 jam sejak 4 September 2026 telah berakhir pada 6 September 2026. Setelah itu, aktivitas gunung api kembali menunjukkan karakteristik erupsi strombolian. Meski demikian, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih ditetapkan pada Level III (Siaga) karena kemungkinan terjadinya erupsi susulan masih tinggi. Status Siaga tersebut tidak berarti terdapat peringatan tsunami. Dalam laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya tsunami di sekitar Selat Sunda dilakukan menggunakan berbagai sensor, termasuk tsunami gauge yang berada di sekitar Selat Sunda. Hasil pemantauan BMKG menunjukkan tidak terdapat anomali muka air laut yang mengindikasikan terjadinya tsunami akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. BMKG juga menyatakan pemantauan terhadap kondisi laut dan aktivitas Gunung Anak Krakatau dilakukan secara intensif. Sebagaimana diberitakan Tirto, dari hasil pemantauan BMKG, 20 sensor tsunami gauge di sekitar Selat Sunda tidak menunjukkan anomali muka air laut hingga 6 September 2026. Analisis menggunakan High-Frequency Radar (HF Radar) di Carita dan Tanjung Lesung juga menunjukkan probabilitas tsunami berada pada kategori rendah. Adapun potensi tsunami imbas erupsi Gunung Anak Krakatau hanya di bawah 40 persen. Pelaksana Harian Deputi Bidang Geofisika BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan hasil pemantauan terhadap 20 sensor tsunami gauge di sekitar Selat Sunda hingga pukul 07.00 WIB tidak menunjukkan adanya anomali muka air laut. Berdasarkan analisis teknologi High-Frequency (HF) Radar Array yang ditempatkan di Carita dan Tanjung Lesung, probabilitas tsunami pada saat tersebut berada pada tingkat rendah, yakni di bawah 40 persen. Sementara itu, tinggi gelombang laut terpantau masih berada di kisaran satu meter. “BMKG merekam adanya fenomena sekunder berupa gangguan geomagnetik dan petir vulkanik. Sensor di Lampung Selatan dan Serang mencatat adanya gangguan geomagnetik yang selaras dengan kenaikan sambaran petir vulkanik pada rentang waktu 12 jam terakhir. Namun, intensitas gangguan tersebut tidak sebesar letusan awal,” begitu jelas Ardhasena melalui keterangan resmi yang diterima Tirto, Minggu (6/9/2026). Narasi dalam unggahan tersebut menggunakan peristiwa tsunami Selat Sunda pada Desember 2018 sebagai dasar untuk menyebut adanya ancaman tsunami saat ini. Memang benar tsunami pada 2018 berkaitan dengan longsoran sebagian tubuh Gunung Anak Krakatau ke laut. Akan tetapi, kondisi morfologi Gunung Anak Krakatau saat ini tidak dapat disamakan begitu saja dengan kondisi sebelum tsunami 2018. Pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau setelah peristiwa tersebut relatif kecil sehingga berdasarkan evaluasi Badan Geologi, tidak terdapat potensi keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami seperti yang terjadi pada 2018. Senada dengan hal tersebut, Tirto melaporkan, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pertumbuhan Gunung Anak Krakatau setelah erupsi pada 2018 masih relatif kecil. Secara morfologi, kondisi gunung api tersebut saat ini dinilai tidak berpotensi mengalami keruntuhan yang dapat memicu tsunami. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, evaluasi terbaru menunjukkan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali setelah erupsi pada 22 Desember 2018 masih relatif kecil. “Berdasarkan hasil evaluasi hingga saat ini, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi 22 Desember 2018 ini masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami,” jelas Lana dalam konferensi pers, Minggu (6/9/2026). Dengan demikian, keberadaan potensi bahaya tsunami secara umum di kawasan Selat Sunda tidak berarti setiap erupsi Gunung Anak Krakatau akan langsung menyebabkan tsunami. Tsunami vulkanik seperti pada 2018 berkaitan dengan mekanisme tertentu, terutama runtuhnya tubuh gunung dalam skala besar ke laut. Meski klaim mengenai “darurat tsunami” tidak terbukti, masyarakat tetap perlu mewaspadai aktivitas Gunung Anak Krakatau. Status Level III (Siaga) menunjukkan aktivitas vulkanik masih tinggi dan kemungkinan erupsi susulan masih ada. Badan Geologi mengimbau masyarakat dan wisatawan agar tidak mendekati kawah Gunung Anak Krakatau dalam radius tiga kilometer. Masyarakat juga diimbau mengikuti informasi resmi pemerintah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Baca juga:Mereka yang Menantikan Erupsi Anak Krakatau Mereda dari Bandara 100	2026-09-08
Berita CekFakta	Tidak Benar, Masyarakat Dilarang Tampung Air Hujan karena OMC	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “masyarakat dilarang menampung air hujan.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait dengan informasi tersebut. Tirto justru menemukan berbagai artikel dari portal berita dengan judul yang menyebut bahwa informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Sementara itu, dalam unggahan resmi BMKG Kalimantan Barat (Kalbar) di media sosial Instagram, ditegaskan bahwa informasi yang tertera pada poster tersebut tidak benar. BMKG Kalbar menekankan bahwa BMKG tidak pernah mengeluarkan informasi seperti yang tertera dalam poster tersebut. BMKG Kalbar juga menyebut telah terdapat kesalahan informasi dalam poster tersebut yang perlu diluruskan. Menurut penjelasan BMKG Kalbar, penyemaian awan pada operasi modifikasi cuaca (OMC) menggunakan bahan seperti Natrium Klorida (NaCl) atau garam dapur. Sehingga, bahan tersebut tidak memiliki kandungan kimia berbahaya. “OMC menggunakan NaCl (garam) yang telah melalui berbagai kajian serta terbukti masih dalam ambang batas aman dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan,” tulis BMKG Kalbar dalam keterangan unggahannya pada Sabtu (5/9/2026). BMKG Kalbar juga menerangkan bahwa keamanan dan efektivitas OMC telah dibuktikan melalui pelaksanaannya di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendukung penanggulangan bencana hidrometeorologi sampai pencegahan karhutla. “Jadi, OMC aman dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya,” jelas BMKG Kalbar. Namun, BMKG Kalbar tetap mengimbau masyarakat yang ingin memanfaatkan air hujan untuk diolah terlebih dahulu, seperti diendapkan atau disaring terlebih dahulu. Sebab, saat ini kondisi udara dan hujan di kawasan Kalimantan rentan terdampak oleh karhutla. “Pembakaran hutan dan lahan menghasilkan asap yang mengandung berbagai partikulat halus (PM2.5, PM10) dan senyawa lain yang terbawa di udara hingga ke awan. Ketika hujan turun, tetesan air pertama dapat membawa serta partikel-partikulat tersebut sehingga kualitas air hujan pada awal turun hujan dapat kurang baik untuk langsung dikonsumsi,” terang BMKG Kalbar. Baca juga:Akun NASA Soroti Kebakaran Hutan di Indonesia yang Meluas 100	2026-09-08
Berita CekFakta	Salah, MBG di Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo Renggut 5 Nyawa	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa keracunan di Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo merenggut 5 nyawa. Sebagaimana dilaporkan dalam pemberitaan Tirto, ratusan santri keracunan MBG pada Selasa (1/9/2026). Para santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam di Sidoarjo alami gejala keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) siang hari dan banyak yang harus dibawa ke rumah sakit. Para santri yang keracunan merupakan siswa dan siswi MA dan MTs Manba’ul Hikam. Sedikitnya, 431 orang harus dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis karena insiden ini. Mereka alami keracunan dalam waktu relatif bersamaan setelah mengonsumsi menu makanan MBG. Imbas insiden ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang bertanggung jawab, mendapatkan sanksi. Melansir BBC Indonesia, data terbaru Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat total 748 orang hingga Jumat (04/09) pagi. Dari total 748 orang yang semula dirawat di sejumlah rumah sakit, 728 orang telah diperbolehkan pulang dan rawat jalan. “20 pasien masih menjalani rawat inap,” begitu keterangan Kepala Dinkes Kabupaten Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina pada Jumat (04/09). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, dugaan keracunan MBG di Sidoarjo ini adalah kelalaian yang disengaja. Sudaryono meminta agar kasus ini diusut secara tuntas. “Berarti ini adalah kelalaian yang disengaja, saya ulangi, ini kelalaian yang disengaja. Aturan sudah diberikan, juklak juknis sudah diberikan, cara sudah diberikan tapi Anda lalai dalam melaksanakan ini, namanya kelalaian yang disengaja,” jelasnya pada Kamis (03/09). Pondok Pesantren Manbaul Hikam lewat akun Instagram resminya, @mahikasidoarjo membantah adanya informasi mengenai korban jiwa. Pesantren meminta wali santri dan masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. “Pernyataan Resmi Pondok Pesantren Manba'ul Hikam Seluruh santriwan dan santriwati yang sempat mendapatkan perawatan medis akibat dugaan keluhan kesehatan pasca-konsumsi program Makan Bergizi (MBG) saat ini telah tertangani dengan baik. Sebagian besar dari mereka bahkan sudah kembali ke pondok pesantren dalam kondisi yang sehat dan stabil, sementara beberapa lainnya masih dalam pemantauan pemulihan akhir. Terkait dengan berbagai informasi miring yang beredar di luar -khususnya kabar bohong mengenai adanya korban jiwa atau tuduhan bahwa sumber keracunan berasal dari dapur internal pondok-kami pastikan bahwa berita tersebut adalah hoax sepenuhnya. Kami mengimbau kepada seluruh wali santri dan masyarakat luas agar tetap tenang, bijak menyikapi informasi, serta tidak meneruskan kabar yang belum jelas kebenarannya. Untuk pembaruan informasi yang akurat mengenai kondisi para santri, silakan merujuk langsung pada pengumuman resmi dari pihak pengasuh pondok pesantren.” Begitu pernyataan resmi dari Ponpes Manba’ul Hikam Sidoarjo. Dengan demikian, memang terjadi persoalan serius terkait keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG di lokasi tersebut. Namun, klaim bahwa insiden itu telah menyebabkan lima orang meninggal dunia adalah tidak benar. Baca juga:BGN Usut Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo, Kepala SPPG Dicopot 100	2026-09-07
Berita CekFakta	Salah, Air Nanas Panas Dapat Sembuhkan Kanker dan Penyakit Berat	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air nanas panas dapat menyembuhkan kanker, tumor, ataupun kista. Lebih lanjut, Tirto menelusuri klaim tersebut dengan memeriksa penelitian mengenai nanas dan bromelain, yakni kelompok enzim yang terdapat pada buah dan batang nanas. Menurut National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), bromelain merupakan kelompok enzim yang memecah protein dan ditemukan pada batang serta buah nanas. Namun, penelitian mengenai penggunaan bromelain secara oral masih terbatas. Untuk berbagai kondisi kesehatan lainnya, bukti ilmiahnya belum memadai. Nanas (terutama bagian buah dan bonggolnya) memang kaya akan vitamin C, antioksidan, serat, serta enzim bromelain yang bersifat anti radang, dan baik untuk pencernaan. Namun, kandungan ini tidak bisa menggantikan pengobatan medis formal untuk penyakit serius seperti kanker. Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) juga menyatakan bahwa bromelain memiliki sifat anti inflamasi, tetapi belum terbukti dapat mengobati atau mencegah kanker. Penelitian laboratorium memang menunjukkan aktivitas antikanker bromelain, tetapi efek tersebut belum diteliti secara memadai pada manusia. Dengan demikian, adanya penelitian terhadap bromelain tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa air rebusan atau rendaman nanas panas dapat membunuh sel kanker pada manusia. Klaim mengenai nanas kemungkinan berkaitan dengan kandungan bromelain. Sejumlah penelitian memang menemukan potensi bromelain terhadap sel kanker. Sebuah tinjauan ilmiah yang dipublikasikan melalui PubMed menemukan bahwa bromelain menunjukkan berbagai aktivitas antikanker dalam penelitian terhadap kultur sel dan model hewan. Namun, penelitian klinis pada manusia masih terbatas sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan manfaatnya sebagai terapi kanker. PubMed juga menyebutkan penelitian lain yang merupakan tinjauan sistematis terhadap terapi enzim pada pasien kanker. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa bukti yang tersedia masih tidak konsisten. Para peneliti menyatakan, belum terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan manfaat terapi enzim dalam meningkatkan efektivitas pengobatan antikanker. Dengan demikian, potensi bromelain dalam penelitian laboratorium tidak sama dengan bukti bahwa air nanas dapat menjadi obat kanker. Klaim tersebut juga menyebut air nanas panas dapat mengatasi kista dan tumor. Namun, tidak ditemukan bukti klinis yang menunjukkan bahwa air rendaman atau rebusan nanas dapat menghilangkan kista atau tumor. Tumor sendiri merupakan massa jaringan abnormal yang dapat bersifat jinak maupun ganas. Karena jenis dan penyebab tumor berbeda-beda, penanganannya juga bergantung pada diagnosis dan kondisi pasien. Penelitian mengenai bromelain yang tersedia saat ini juga belum menunjukkan bahwa konsumsi air nanas dapat menghilangkan tumor pada manusia. Memorial Sloan Kettering Cancer Center menegaskan bahwa bukti mengenai efek antikanker bromelain pada manusia masih belum memadai dan uji klinis yang dirancang dengan baik masih diperlukan. Begitu pula dengan kista. Kista bukan satu penyakit tunggal dan dapat memiliki berbagai jenis serta penyebab. Karena itu, klaim bahwa satu jenis minuman dapat mengatasi seluruh kista tidak memiliki dasar medis yang kuat. Perlu diperhatikan perbedaan antara penelitian mengenai bromelain dengan konsumsi air rebusan atau rendaman nanas. PubMed menuliskan hasil penelitian ilmiah terhadap bromelain umumnya menggunakan ekstrak atau sediaan bromelain dengan karakteristik dan dosis tertentu. Hal tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa air nanas yang dibuat dengan cara direbus atau direndam memiliki jumlah bromelain yang sama atau memberikan efek yang sama. Bahkan, tinjauan sistematis dan meta-analisis mengenai bromelain menunjukkan bahwa bukti klinis yang tersedia terutama berkaitan dengan kondisi tertentu, seperti nyeri dan penggunaan bromelain secara topikal untuk perawatan luka. Studi tersebut tidak membuktikan bahwa bromelain dapat menjadi terapi kanker. Penelitian terbaru yang meninjau potensi kesehatan bromelain juga menyebutkan bahwa sebagian besar temuan terkait kanker masih berasal dari penelitian in vitro dan hewan, sedangkan bukti klinis pada manusia masih terbatas. Klaim yang beredar menyebutkan air nanas panas dapat menyembuhkan kanker, dan penyakit berat ini berisiko membuat masyarakat menganggap minuman berbahan nanas sebagai pengganti pengobatan medis untuk penyakit serius. Faktanya, keberadaan suatu bahan alami atau makanan yang memiliki senyawa aktif tidak otomatis menjadikannya obat. Penelitian laboratorium juga perlu dibedakan dari uji klinis pada manusia sebelum suatu bahan dapat dinyatakan efektif untuk mengobati penyakit. Bromelain memang memiliki sejumlah aktivitas biologis dan masih terus diteliti. Namun, sampai saat ini belum terdapat bukti klinis yang cukup untuk menyatakan bahwa air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, menghilangkan tumor, atau menyembuhkan kista. Baca juga:Benarkah Emas Memicu Kanker? Ini Fakta Ilmiah dari Ahli & Studi 100	2026-09-05
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gambar Kerusakan	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang menunjukkan bahwa gambar tersebut asli diambil dari kejadian banjir di Nepal. Dalam laman U.S. Geological Survey (USGS)dilaporkan, pada 26 Agustus 2026 memang terjadi aliran debris dan banjir besar yang kemungkinan dipicu kegagalan lereng yang melibatkan gletser di kawasan Taman Nasional Langtang, dekat perbatasan Nepal-China. Aliran tersebut bergerak sekitar 100 kilometer dan berdampak pada wilayah di sepanjang Sungai Lende Khola dan Trishuli Khola. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Banjir Nepal 26 Agustus” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman BBC yang melaporkan banjir bandang di perbatasan Nepal dan Tibet disebabkan gempa bumi dan menampilkan video suasana banjir. Badan Geologi AS mengatakan banjir bandang yang menewaskan ratusan orang itu dipicu oleh "runtuhnya gletser" di Pegunungan Himalaya. Penyebab keruntuhan gletser itu belum diketahui secara pasti, tetapi selama bertahun-tahun para ilmuwan telah memperingatkan bahwa kenaikan suhu dan perubahan iklim membuat gletser Himalaya mencair lebih cepat. Dari gambar yang ditampilkan, Tirto mengamati perbandingan gambar dan menemukan kejanggalan visual yang terlihat jelas. Dalam gambar yang beredar, distorsi arsitektur jembatan terlihat tidak simetris, bentuk bangunan kotak-kotak warna yang acak tanpa detail struktur nyata seperti jendela atau pintu, serta tekstur aliran air dan lumpur yang tampak seperti sapuan kuas digital yang abstrak saat diperbesar. Tirto juga membandingkan gambar yang beredar dengan citra satelit wilayah Timure, salah satu kawasan yang terdampak banjir. Hasil perbandingan menunjukkan tata letak bangunan dalam gambar viral tidak sesuai dengan kondisi Timure. Dalam citra satelit autentik, bangunan di Timure terkonsentrasi di salah satu sisi sungai. Sementara dalam gambar yang beredar, rumah-rumah tampak tersebar relatif merata di kedua sisi sungai. Posisi sejumlah jembatan juga tidak sesuai antara gambar “before” (sebelum) dan “after” (sesudah). Untuk memastikannya keaslian gambar dalam unggahan tersebut, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation, guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 98,6 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, laman AFP Fact Check, menuliskan bahwa banjir dahsyat memang menerjang perbatasan Nepal-Tibet pada Agustus 2026. Banjir tersebut menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menghancurkan ribuan bangunan. Namun, pada unggahan viral yang menggambarkan "before" dan "after" atau perbandingan visual yang diklaim sebagai kondisi riil salah satu daerah di Nepal "sebelum" dan "sesudah" dilanda banjir bandang, ternyata dihasilkan oleh AI. Hasil penelusuran AFP Fact Check pada gambar yang beredar tersebut menunjukkan bahwa bangunan-bangunan yang ditampilkan dalam gambar tidak sesuai dengan citra satelit asli. Selain itu, alat deteksi OpenAI juga menandai gambar perbandingan yang diunggah tersebut adalah hasil buatan AI. "Generated with OpenAI tools. This content was generated using OpenAI tools. The signals below provide supporting evidence for this result." Demikian penjelasan dari hasil verifikasi yang tertulis pada laman OpenAI tools tersebut. Adapun foto-foto nyata dari lokasi bencana juga dipublikasikan media. Laman Kathmandu Post melaporkan kerusakan akibat banjir Bhote Koshi di Rasuwa, termasuk kawasan Timure dan Syabrubesi, turut menyertakan dokumentasi lokasi yang terdampak. Baca juga:Banjir Bandang Nepal 2026, Sinyal Krisis Iklim di Himalaya? 100	2026-09-04
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Penyaluran Bantuan Pupuk Subsidi 2026	Tim Tirto semula menelusuri akun Facebook yang mengunggah bantuan tersebut. Hasilnya, akun Facebook bernama "Info Pupuk Subsidi 2026" memiliki satu pengikut, nol mengikuti, dan dua unggahan.Unggahan pertama adalah saat akun itu mengganti display picture mereka, yakni pada 14 Juli 2026. Unggahan kedua, yakni saat akun itu membagikan narasi serta poster bantuan pupuk subsidi.Di satu sisi, saat tautan itu diklik, narasi yang muncul justru menyatakan laman itu tidak tersedia.Profil laman Facebook "Info Pupuk Subsidi 2026" juga tidak menunjukkan keterkaitan dengan kementerian/lembaga terkait bantuan pupuk subsidi, misalnya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan), maupun Perum Bulog.Terkini, pemerintah merevisi aturan terkait bantuan pupuk subsidi melalui penerbitan keputusan direktorat jenderal (Kepdirjen) Kementan PSP Nomor 32/Kpts/RC.210/B/07/2026 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Titik Serah ke Petani. Untuk melihat petunjuk teknis perihal penyaluran pupuk bersubsidi tersebut dapat dilihat pada tautan berikut ini.Aturan baru itu menggantikan Keputusan Dirjen PSP Nomor 37/Kpts/RC.210/B/12/2025. Keputusan yang ditetapkan pada 1 Juli 2026 tersebut mulai berlaku 60 hari setelah diterbitkan atau berlaku mulai 1 September 2026.Salah satu perubahan utamanya, yakni cara petani melakukan penebusan pupuk. Petani yang sudah pernah menebus pupuk menggunakan kartu perbankan tetap dapat menggunakan kartu tersebut.Namun, bagi petani yang belum pernah melakukan penebusan dengan kartu perbankan, penebusan dapat dilakukan menggunakan KTP asli, KTP Digital, atau biodata WNI.Untuk penebusan menggunakan KTP atau identitas lainnya, petani cukup datang ke Titik Serah yang telah ditentukan dengan membawa identitas. Petugas kemudian memindai KTP atau memasukkan NIK petani melalui aplikasi i-Pubers untuk mencocokkan data dengan daftar penerima dalam e-RDKK.Setelah data cocok, petugas memasukkan jumlah pupuk yang hendak ditebus. Petani kemudian menandatangani nota penjualan melalui aplikasi.Identitas dan petani juga akan difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang dilengkapi geotagging dan timestamp.Petani juga tetap bisa melakukan penebusan melalui perwakilan, jika tidak dapat datang sendiri karena keterbatasan atau halangan seperti faktor kesehatan, usia lanjut, transportasi, atau kondisi lainnya.Untuk perwakilan kelompok tani, syaratnya kini lebih ketat. Petani harus membuat surat kuasa dan melampirkan identitas petani yang memberikan kuasa.Surat kuasa tersebut hanya berlaku untuk satu kali transaksi dengan masa berlaku maksimal 30 hari. Selain itu, dalam satu surat kuasa jumlah NIK petani, yang memberikan kuasa maksimal 20 orang.Pada 2026, pemerintah mengalokasikan 9,55 juta ton pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Jenis pupuk yang masuk dalam kebijakan subsidi antara lain urea, NPK, pupuk organik, SP-36, dan ZA.Sementara itu, NPK dapat berupa formula khusus, termasuk NPK Kakao. Adapun pupuk subsidi 2026 sudah dapat ditebus sejak 1 Januari 2026.Senada dengan hal itu, perihal perubahan aturan penyaluran pupuk bersubsidi juga ditegaskan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.Sebagaimana dikutip dari Antara Jatim,Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menyatakan per 1 September 2026 ada perubahan petunjuk teknis penyaluran atau penebusan pupuk subsidi guna meminimalisir potensi penyelewengan secara berkelompok.Kepala Dispertangan Kabupaten Situbondo Quratul Aini mengatakan, salah satu perubahan petunjuk teknis mengenai penebusan pupuk subsidi oleh petani adalah, jika aturan sebelumnya satu surat kuasa penebusan pupuk bisa dilakukan 30 Nomor Induk Kependudukan (NIK) petani, kini berubah maksimal 20 NIK dan petani juga harus merupakan anggota kelompok tani yang sama dan masih hidup.Quratul Aini juga menambahkan, peraturan baru penyaluran pupuk subsidi ini bertujuan untuk meminimalisir potensi penyelewengan penyaluran pupuk subsidi secara berkelompok, serta memastikan penerima kuasa bertanggung jawab terhadap penyaluran pupuk subsidi di wilayahnya."Tujuan lainnya adalah memastikan pemberi kuasa memang benar secara sadar melakukan pembelian pupuk subsidi secara berkelompok, karena surat kuasa ini memiliki konsekuensi pertanggungjawaban secara hukum," ucap Quratul, dikutip dari Antara Jatim.Baca juga:Kejari Subang Geledah Gudang Pupuk Usut Mafia Pupuk Subsidi 100	2026-09-04
Berita CekFakta	Keliru, Denny Indrayana Sebut Gibran Mundur dari Wakil Presiden	Untuk memeriksa kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan bukti bahwa Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, maupun terdapat surat pengunduran diri Gibran yang efektif pada 4 September 2026. Lebih lanjut, Tirto menelusuri akun Instagram resmi @dennyindrayana99, ditemukan video identik dengan klaim yang beredar. Dalam video tersebut Denny Indrayana tidak menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka benar-benar telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Pernyataan dalam transkrip tersebut perlu dibaca secara utuh. Pada bagian awal video, Denny memang mengatakan “Kabar pertama cukup mengejutkan wakil presiden mengundurkan diri.” Namun, beberapa menit kemudian Denny menjelaskan bahwa kabar pengunduran diri tersebut terjadi di Tanzania, bukan di Indonesia. Jadi, kalimat pembuka itu tidak merujuk pada Gibran. “Selanjutnya, soal pengunduran diri Wakil Presiden, ini sebenarnya terjadi di Tanzania. Karena Wakil Presiden Emmanuel Ndejembi merasa tidak lagi sejalan dengan Presiden Samia Suluhu Hassan. Dalam sejarah pengunduran diri Wakil Presiden terjadi juga, misalnya di Amerika Serikat tahun 1832 ketika John Calhoun tidak lagi merasa sejalan dengan Presiden Andrew Johnson. Atau di Kenya tahun 1966 ketika Wakil Presiden Oginga Odinga tidak lagi merasa sejalan dengan Presiden Jomo Kenyatta.” Begitu jelas Denny pada video di menit ke 2.23. Sementara terkait Gibran, posisi Denny sejatinya berupa desakan agar Gibran mengundurkan diri, bukan pernyataan bahwa Gibran sudah mengundurkan diri. Dalam tulisan Denny yang terbit 6 Agustus 2026, ia secara eksplisit meminta Gibran “mundur” dan menyatakan akan terus mengupayakan agar Gibran dimundurkan jika tidak bersedia. “Ada masalah cukup mendasar terkait syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Sejatinya tidak memenuhi syarat umur sebelum diubah dengan putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita sekarang mengetahui ada indikasi tidak juga memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat karena tidak kunjung ditunjukkan bukti lulus atau bukti ijazah SMA atau sederajat tersebut. Jika memang tidak memenuhi syarat pendidikan, maka sebaiknya lah Gibran berhenti atau diberhentikan, sebagaimana diatur dalam Pasal VIII Undang-Undang Dasar 1945. Saya Denny Indrayana.” Begitu jelas Denny pada menit 4.03 dalam video. Video yang beredar menyebarkan bagian pernyataan tanpa konteks utuh sehingga menimbulkan kesan bahwa Gibran sudah mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 25 Agustus 2026 dan akan berhenti efektif 4 September 2026. Melansir laman Sekretariat Negara, tercatat bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024–2029 pada 20 Oktober 2024. Dalam kegiatan yang diikuti Gibran pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada Agustus 2026, Presiden Prabowo masih menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Senada dengan hal tersebut, dalam laman resmi Sekretariat Wakil Presiden pun masih menampilkan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada Agustus 2026, sejumlah agenda resmi Wapres juga masih tercatat di situs tersebut. Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI menuliskan bahwa konstitusi juga tidak menyatakan bahwa masa jabatan Gibran berakhir pada September 2026. Pasal 7 UUD 1945 menyebut Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun. Gibran dilantik bersama Prabowo pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024–2029. Dengan demikian, September 2026 bukan merupakan akhir masa jabatan normal Presiden dan Wakil Presiden. Adapun pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir memiliki mekanisme konstitusional tersendiri. Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR dengan kondisi dan mekanisme yang telah ditentukan. Proses tersebut juga melibatkan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7B. Sementara itu, tanggal 9 September 2026 yang muncul dalam sejumlah pemberitaan berkaitan dengan tenggat sayembara Denny Indrayana mengenai dokumen pendidikan Gibran, bukan batas akhir masa jabatan Wakil Presiden. Baca juga:Tim Hukum Prabowo soal Prediksi Putusan MK Versi Denny Indrayana 100	2026-09-03
Berita CekFakta	Hoaks, Gambar Masjid Tetap Kokoh di Tengah Banjir Nepal	Untuk menelusuri kebenaran klaim Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Reuters, bencana banjir di Nepal memang benar terjadi pada 26 Agustus 2026. Banjir bandang dan aliran material lumpur serta batu menerjang wilayah perbatasan Nepal-Tibet setelah keruntuhan gletser di kawasan Himalaya. Bencana tersebut menghancurkan rumah, jembatan, jalan, serta berbagai infrastruktur di sepanjang wilayah terdampak. Reuters melaporkan bahwa aliran material dari keruntuhan gletser masuk ke sistem sungai Lhende Khola dan menyebabkan banjir besar yang merusak pemukiman serta infrastruktur. Tirto kemudian mengamati gambar masjid yang diunggah dan menemukan kejanggalan visual yang terlihat jelas. Dalam gambar terlihat, arus banjir lumpur raksasa tampak menerjang tepat di belakang masjid, namun bangunan tersebut berdiri tegak begitu saja tanpa terkena cipratan air ataupun mengalami kerusakan struktur fisik yang wajar. Dalam gambar tersebut, terlihat jelas adanya distorsi arsitektur seperti bentuk jendela kubah yang tidak simetris, pilar bawah yang menyatu secara tidak alami dengan lumpur tanpa menciptakan riak air, serta tekstur perbukitan dan puing-puing yang tampak halus seperti lukisan digital alih-alih foto dokumentasi asli. Untuk memastikan keaslian gambar dalam unggahan tersebut, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation, guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Hive Moderation, Manipulasi AI Masjid Nepal. foto/Hive moderation Senada dengan hal tersebut dalam laman AFP Fact Check pada 9 September 2026 dilaporkan bahwa banjir bandang yang dipicu oleh runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet pada 26 Agustus menyapu seluruh permukiman di wilayah Himalaya. Adapun gambar yang menunjukkan sebuah masjid mampu bertahan dari gelombang banjir tersebut adalah rekaman yang dimanipulasi dari sebuah rumah yang secara ajaib selamat dari bencana. Dalam Google Street View menunjukkan bahwa daerah yang terkena dampak di Nepal yang mayoritas penduduknya beragama Hindu tersebut tidak memiliki masjid. Video asli dari gambar tersebut terlihat identik dengan unggahan pada video dalam akun Instagram @newscomauhq yang diposting oleh media Australia News.com.au pada 1 September 2026 yang memperlihatkan sebuah rumah berwarna hijau mint tetap kokoh saat banjir bandang dahsyat melanda Nepal. “A mint-green house stood strong while devastating flash floods swept through Nepal. Video showed the trapped family watching in horror from their upper balcony as raging waters destroyed nearby structures. Thankfully, follow-up reports confirmed that the house held its ground and the entire family was rescued safely.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Yahoo News juga menyatakan bahwa masjid yang diklaim tetap kokoh saat terjadi banjir di Nepal merupakan manipulasi gambar dari “miracle house.” Adapun gambar yang beredar mengandung ketidaksesuaian visual yang menunjukkan bahwa gambar itu telah dimanipulasi. Hal itu dapat terlihat dari kejanggalan yang paling menonjol yaitu percikan air banjir yang tampaknya tidak natural mengenai masjid dan tidak meninggalkan bekas apa pun. Baca juga:Banjir Nepal: Ribuan Hilang, Evakuasi Berpacu dengan Waktu 100	2026-09-10
Berita CekFakta	Hoaks, Gubernur Lampung Keluarkan Imbauan Waspada Ancaman Erupsi	Untuk memverifikasi narasi tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “status bencana siaga 3 Provinsi Lampung.” Hasilnya, ditemukan artikel siaran pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memang menyatakan bahwa tingkat aktivitas GAK dinaikkan menjadi Level III (Siaga) sejak 2 Juli 2026 lalu. Namun, di dalam artikel tersebut, tidak ditemukan kata kunci “gesekan lempeng tektonik” atau “gempa bumi berpotensi tsunami” seperti yang dinarasikan dalam unggahan di atas. Dalam artikel tersebut, BNPB juga menjelaskan bahwa aktivitas erupsi GAK tidak berpotensi menyebabkan runtuhan tubuh gunung api yang berpotensi menimbulkan tsunami. “Badan Geologi menyampaikan bahwa pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pascaerupsi 22 Desember 2018 masih relatif kecil. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, aktivitas erupsi saat ini tidak berpotensi menyebabkan runtuhan tubuh gunung api dalam skala besar yang dapat memicu tsunami,” demikian tulis BNPB dalam artikel siaran persnya pada Minggu. Selain itu, melalui unggahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung di media sosial Instagram pada Senin (7/9/2026), turut disampaikan bahwa informasi yang beredar terkait status Siaga III, kenaikan air laut, potensi tsunami, serta instruksi evakuasi tidaklah benar. BPBD Lampung menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks. Sebab, tidak ada rilis resmi baik dari BMKG, Pemerintah Provinsi Lampung, maupun instansi terkait mengenai status Siaga III akibat kenaikan air laut hingga 20 sentimeter. "Berdasarkan hasil konfirmasi Instansi terkait, disampaikan bahwa informasi tersebut TIDAK BENAR / HOAKS. Masyarakat diimbau untuk: ✅ Tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. ✅ Tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. ✅ Selalu memastikan informasi melalui kanal resmi pemerintah, BMKG, dan BPBD Provinsi Lampung. Tetap tenang, waspada, dan saring sebelum sharing,” tulis BPBD Lampung dalam unggahannya. Baca juga:Bisakah Letusan Gunung Api Memicu Erupsi Gunung Api Lainnya? 100	2026-09-10
Berita CekFakta	Hoaks, Abu Erupsi Anak Krakatau Telah Masuk ke Semarang, Jateng	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam laman Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gunung Anak Krakatau memang mengalami peningkatan aktivitas dan erupsi pada awal September 2026, episode erupsi berlangsung sejak 4 September 2026 pukul 23.07 WIB hingga 6 September 2026 pukul 00.04 WIB atau sekitar 25 jam. Setelah itu, aktivitas kembali berupa erupsi strombolian. Status Gunung Anak Krakatau tetap berada pada Level III atau Siaga. Namun, fakta mengenai erupsi tersebut tidak membuktikan bahwa abu vulkaniknya telah mencapai Semarang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam analisis citra satelit Himawari-9 pada 7 September 2026 memang mendeteksi sebaran abu vulkanik Anak Krakatau di atmosfer. Pada lapisan permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki, abu terpantau pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sementara pada ketinggian 15.000 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau ke arah barat hingga barat daya. Semarang dan wilayah Jawa Tengah tidak disebut sebagai wilayah yang terpantau sebaran abu tersebut. Keterangan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada 7 September 2026 Pemprov Jateng menyampaikan hasil paper test BMKG yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan material abu vulkanik di permukaan. Pengujian dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk Semarang, Tegal, Kertajati, dan Cilacap. Hasilnya menunjukkan, paper test di lokasi-lokasi tersebut negatif atau belum mendeteksi adanya abu vulkanik Anak Krakatau di permukaan wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian, klaim bahwa hujan abu erupsi Gunung Anak Krakatau sudah masuk Kota Semarang tidak sesuai dengan hasil pemantauan resmi yang tersedia. Abu vulkanik memang terdeteksi di atmosfer dan erupsi Anak Krakatau masih dipantau, tetapi hingga 7 September 2026 belum ada bukti dari pemantauan BMKG yang menunjukkan abu vulkanik tersebut telah mengendap di permukaan wilayah Jawa Tengah, termasuk Semarang. Adapun narasi terkait warga Semarang yang disebut sudah mengalami sesak nafas, mata perih, serta rumah dan kendaraan yang tertutup abu, tidak disertai bukti atau data pemantauan resmi yang mengaitkan kondisi tersebut dengan abu Anak Krakatau. Karena itu, pengalaman atau kesaksian yang dituliskan dalam unggahan tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa abu vulkanik Anak Krakatau telah mencapai Semarang. Meski demikian, kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap diperlukan. Badan Geologi menyatakan, potensi bahaya erupsi masih berasal dari lontaran batu pijar dan hujan abu lebat di sekitar gunung. Masyarakat yang terdampak abu vulkanik dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah atau menggunakan masker untuk menghindari gangguan pernapasan. Rekomendasi tersebut terutama ditujukan kepada wilayah yang memang terdampak abu vulkanik. Badan Geologi juga mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau untuk tidak memasuki radius 3 kilometer dari pusat aktivitas gunung. Adapun, informasi terkait perkembangan aktivitas gunung api dapat diakses melalui PVMBG, Magma Indonesia, Badan Geologi, serta BPBD setempat, bukan melalui unggahan media sosial yang belum terverifikasi. Baca juga:Di Balik Bahaya Erupsi, Apa Manfaat Gunung Api bagi Manusia? 100	2026-09-08
Berita CekFakta	Tidak Benar, Vaksin Cacar Air Sebabkan Pandemi Shingles	Sebagai informasi, Varicella disebut juga "cacar air," menyebabkan ruam gatal yang biasanya berlangsung sekitar seminggu. Penyakit ini juga dapat menyebabkan demam, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan sakit kepala. Beberapa orang yang terkena cacar air mengalami ruam menyakitkan yang disebut "shingles" (juga dikenal sebagai herpes zoster) bertahun-tahun kemudian. Adapun herpes zoster atau shingles memang memiliki hubungan dengan cacar air. Keduanya disebabkan oleh virus yang sama, yakni varicella-zoster virus (VZV). Setelah seseorang mengalami cacar air, virus tersebut dapat tetap berada dalam kondisi laten di dalam tubuh dan kemudian mengalami reaktivasi yang menyebabkan herpes zoster. Data dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menunjukkan bahwa anak-anak yang menerima vaksin varicella memiliki risiko herpes zoster yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang pernah mengalami infeksi cacar air secara alami. Risiko reaktivasi virus dari strain vaksin juga lebih rendah dibandingkan reaktivasi virus VZV tipe liar. Dengan demikian, tidak berarti vaksin cacar air menyebabkan pandemi shingles. CDC juga mengakui bahwa seseorang yang telah menerima vaksin cacar air tetap dapat mengalami shingles di kemudian hari. Namun, kondisi tersebut jauh lebih jarang dibandingkan shingles yang terjadi setelah seseorang mengalami cacar air. Hal ini tercantum dalam lembar informasi vaksin varicella CDC. Dengan demikian, keberadaan kasus shingles pada orang yang pernah mendapatkan vaksin tidak dapat dijadikan bukti bahwa vaksin tersebut menyebabkan peningkatan kasus herpes zoster secara luas. Penjelasan mengenai hubungan vaksin cacar air dan shingles juga pernah dibahas oleh Live Science. Artikel tersebut menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai apakah vaksin cacar air dapat menyebabkan shingles telah menjadi bahan penelitian, tetapi bukti yang ada tidak mendukung kesimpulan bahwa vaksin menyebabkan peningkatan risiko shingles secara umum. Sementara itu, Public Health Communications Collaborative (PHCC) juga menyatakan bahwa klaim bahwa vaksin cacar air meningkatkan risiko shingles merupakan klaim yang menyesatkan. Pembahasan tersebut menekankan perlunya membedakan antara reaktivasi virus setelah infeksi cacar air alami dengan risiko yang berasal dari vaksinasi. History of Vaccines turut membahas hubungan antara vaksin cacar air dan shingles. Sumber tersebut menjelaskan bahwa berkurangnya sirkulasi virus cacar air setelah program vaksinasi dapat memengaruhi pola paparan masyarakat terhadap virus, tetapi kondisi tersebut tidak sama dengan menyatakan bahwa vaksin menyebabkan shingles. Dokter Dicky Budiman, M.Sc.PH., Ph.D, seorang dokter, epidemiolog, dan peneliti aktif di Griffith University, Australia, dengan spesialisasi di bidang keamanan kesehatan global menjelaskan kepada Tirto, bahwa teori "exogenous boosting" yang dicatut adalah hoaks. “Narasi hoaks yang beredar sebenarnya membajak sebuah hipotesis ilmiah asli bernama exogenous boosting, yang pertama kali diajukan peneliti Inggris R.E. Hope-Simpson pada 1965.” Demikian jelas Dicky. Hipotesis ini menduga bahwa paparan berulang terhadap virus cacar air liar di lingkungan sosial dapat "menyegarkan" kekebalan sel-T pada orang yang pernah terinfeksi alami, sehingga menunda reaktivasi virus menjadi shingles di kemudian hari. Karena hipotesis inilah, sejumlah negara termasuk Inggris sempat menunda program vaksinasi cacar air rutin untuk anak-anak selama lebih dari 20 tahun melalui rekomendasi Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) pada 2002 dan 2010, bukan karena ada bukti bahwa vaksin "menciptakan" epidemi shingles, melainkan karena proyeksi model matematis tentang potensi kenaikan sementara kasus herpes zoster pada generasi yang sudah terinfeksi alami sebelumnya. Namun, hipotesis tersebut berbeda jauh dari klaim "vaksin menyebabkan pandemi shingles" yang beredar di media sosial saat ini. Setelah lebih dari 25 tahun program vaksinasi berjalan di Amerika Serikat, data surveilans nyata yang bukan sekadar model matematis dari jutaan catatan klaim asuransi kesehatan periode 1998–2019, tidak menemukan bukti lonjakan kasus herpes zoster pada orang dewasa akibat penurunan sirkulasi virus liar. Oleh karene itu, hal ini bertentangan dengan prediksi model lama tersebut. Riset pemodelan terbaru dari Universitas Cambridge, yang menjadi salah satu dasar keputusan JCVI pada 2023, juga menyimpulkan bahwa durasi proteksi dari exogenous boosting, kemungkinan jauh lebih singkat (sekitar 5 tahun) dibanding asumsi lama (20–50 tahun), yang sebelumnya digunakan untuk menahan program vaksinasi. Dalam laman disebutkan NHS Inggris, klaim otoritas kesehatan Inggris yang "secara terbuka mengakui" menolak vaksin cacar air karena menyebabkan epidemi shingles, sudah tidak sesuai dengan fakta terkini. Benar bahwa JCVI Inggris sempat menolak program vaksinasi cacar air rutin pada 2002 dan 2010 dengan alasan proyeksi model exogenous boosting di atas. Namun, pada November 2023, JCVI justru merekomendasikan agar vaksin cacar air dimasukkan ke jadwal imunisasi anak rutin, setelah mengevaluasi bukti-bukti baru yang disebutkan di atas. Lebih jauh lagi, sejak 1 Januari 2026, NHS Inggris resmi memberikan vaksin cacar air (dalam bentuk vaksin kombinasi MMRV, measles, mumps, rubella, varicella) kepada seluruh anak dalam program imunisasi nasionalnya. Ini bertepatan dengan periode unggahan hoaks ini beredar di media sosial. Dengan kata lain, alih-alih menolak vaksin ini, seperti diklaim unggahan, pemerintah Inggris justru kini melakukan persis apa yang menurut hoaks tersebut "mereka tolak". Fakta lapangan terkini ini secara langsung berlawanan dengan klaim yang disebarkan unggahan tersebut. Lembaga pemeriksa fakta internasional FactCheck.org, dalam bantahannya atas pernyataan identik yang pernah disampaikan Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.), juga mencatat hal serupa, bahwa sebagian negara Eropa memang memvaksinasi anak-anaknya terhadap cacar air, dan Inggris mulai melakukannya sejak Januari 2026. Adapun terkait nama "Gary Goldman" yang disebut dalam unggahan yaitu seorang "ilmuwan CDC" yang datanya "diabaikan". Penelusuran menunjukkan konteks yang lebih lengkap: Gary S. Goldman, PhD, memang pernah menjadi analis riset (bukan epidemiolog atau dokter) dalam proyek surveilans yang didanai CDC di Antelope Valley, California, dari 1995 hingga 2002. Sebagai informasi, latar belakang akademis Gary adalah statistika dan ilmu komputer, bukan kedokteran atau virologi. Setelah keluar dari proyek tersebut, tuduhannya soal "manipulasi data CDC" dipublikasikan terutama melalui situs-situs advokasi antivaksin, dan belum pernah dikonfirmasi secara independen oleh badan kesehatan publik mana pun, baik CDC, WHO, maupun JCVI Inggris. Sebaliknya, data surveilans berskala jauh lebih besar dari berbagai negara (Amerika Serikat, Kanada, Inggris) yang telah disebutkan di atas, secara konsisten tidak mendukung kesimpulannya. Lebih lanjut, klaim "shingles 20 kali lebih mematikan daripada cacar air" tidak memiliki rujukan studi epidemiologi yang dapat diverifikasi. Klaim numerik serupa ditemukan dalam buku antivaksin populer Plague of Corruption (2020), yang salah satu penulisnya adalah Robert F. Kennedy Jr., figur yang sama yang disebut dalam unggahan ini dan buku tersebut, telah lama menjadi rujukan berbagai klaim keliru seputar vaksin. Baik cacar air maupun shingles sama-sama jarang berakibat fatal pada individu dengan sistem imun sehat; risiko komplikasi berat pada keduanya justru jauh lebih ditentukan oleh usia dan status imun pasien dibanding oleh jenis penyakitnya, sehingga perbandingan rasio kematian tunggal seperti ini menyesatkan, tanpa konteks kelompok risiko yang jelas. CDC sendiri merekomendasikan vaksin varicella sebagai perlindungan terhadap cacar air. Untuk orang yang belum memiliki bukti kekebalan, CDC merekomendasikan dua dosis vaksin varicella. “CDC recommends 2 doses of varicella vaccine for children, adolescents, and adults who do not have evidence of immunity.” Dikutip pada laman CDC. CDC juga menjelaskan bahwa orang yang pernah mengalami cacar air memiliki risiko mengalami shingles di kemudian hari. S100	2026-09-03
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Instruksikan Pemotongan PPh 21 Sebesar 35 Persen	Tim tirto.id kemudian menelusuri kebenaran dari unggahan terkait pemotongan PPh 21 senilai 35 persen dari gaji karyawan. Hasilnya, tidak ada kementerian/lembaga yang pernah mengunggah informasi terkait narasi yang beredar. Instansi terkait, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Facebook melalui akun KPP Pratama Rantau Rapat menyatakan narasi dengan poster soal pemotongan PPh 21 adalah hoaks. "Beredar narasi yang mengatasnamakan DJP dan menyebut adanya instruksi Presiden untuk menaikkan potongan PPh Pasal 21 hingga 35%. Informasi tersebut adalah HOAKS. DJP tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. #KawanPajak diimbau untuk selalu memastikan setiap informasi yang mengatasnamakan DJP melalui Platform resmi DJP," tulis akun Facebook KPP Pratama Pantau Prapat pada 31 Agustus 2026. Klaim tersebut juga bertentangan dengan ketentuan penghitungan PPh orang pribadi yang berlaku. Berdasar UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPh orang pribadi menggunakan sistem progresif berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni 5 persen untuk PKP sampai dengan Rp60 juta, 15 persen untuk bagian PKP di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta. Lalu, 25 persen untuk bagian di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta, 30 persen untuk bagian di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar, dan 35 persen hanya untuk bagian PKP di atas Rp5 miliar. Artinya, tarif 35 persen tidak dikenakan langsung terhadap seluruh gaji pekerja. Pengenaan pajak juga dilakukan setelah memperhitungkan komponen penghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sementara, mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap menggunakan tarif efektif bulanan yang disesuaikan dengan kategori PTKP. Sebagai contoh, pekerja dengan gaji bruto Rp5 juta per bulan dan berstatus tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) masuk kategori tarif bulanan A. Penghasilan bruto sampai dengan Rp5,4 juta dalam kategori tersebut dikenai tarif 0 persen. Sementara itu, untuk pekerja dengan gaji bruto Rp20 juta per bulan dan status TK/0, tarif bulanan kategori A yang berlaku adalah 9 persen. Dengan demikian, pemotongan PPh 21 pada bulan tersebut sebesar Rp1,8 juta. Baca juga:Pemerintah Genjot Pajak & Kemandirian Fiskal Daerah pada 2027 100	2026-09-02
Berita CekFakta	Keliru, Yusril Sebut Pejabat Mati Jika Hukuman Koruptor Disahkan	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut bahwa pengesahan hukuman mati bagi koruptor akan menyebabkan banyak pejabat meninggal dan mempertanyakan siapa yang akan mengurus negara. Lebih lanjut, Tirto menelusuri akun Instagram resmi milik Yusril @yusrilihzamhd, pada Minggu (30/8/2026), Yusril menyatakan bahwa gambar atau kutipan yang mencatut namanya adalah palsu dan ia tidak pernah mengucapkan kalimat sebagaimana yang terdapat dalam gambar yang beredar. “KLARIFIKASI: HOAKS! Beredar sebuah gambar/kutipan palsu yang mencatut nama Prof. Yusril Ihza Mahendra (Menko Kumham Imipas) seolah-olah mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait hukuman mati bagi koruptor. Setelah ditelusuri, pernyataan tersebut sepenuhnya adalah BOHONG (HOAKS). Prof. Yusril tidak pernah mengucapkan kalimat sebagaimana yang dituduhkan dalam gambar di atas. Mari kita hentikan penyebaran informasi palsu yang berpotensi menyesatkan publik. Selalu ingat prinsip saring sebelum sharing! #Hoax #Klarifikasi #YusrillhzaMahendra #SaringSebelumSharing #HukumIndonesia” Begitu pernyataan Yusril dalam akun Instagramnya. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, pada Rabu (26/8/2026) Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pandangannya terkait tuntutan hukuman mati bagi koruptor yang akan disuarakan massa dalam demonstrasi di depan Gedung DPR RI 27 Agustus 2026. Yusril mengatakan, ketentuan mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Kalau ditanya apakah pemerintah sudah siap, ya sudah siap. Dari kemarin-kemarin pun pemerintah sudah siap dan sudah ada arahan Presiden kepada para menteri terkait untuk segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset ini,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/8/2026). Yusril menjelaskan, saat ini RUU Perampasan Aset masih berada dalam tahap penyusunan sebagai usul inisiatif DPR. Begitu proses tersebut selesai dan diserahkan kepada pemerintah, presiden akan langsung menugaskan menteri terkait untuk membahasnya bersama parlemen. Yusril juga menekankan, kewenangan vonis berada penuh di tangan majelis hakim. Jaksa berhak menuntut hukuman mati berdasarkan bobot kesalahan terdakwa, namun keputusan akhir tetap berada di wilayah yudikatif. Senada dengan hal tersebut, melansir Antara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memang pernah menyatakan terkait hukuman mati terhadap koruptor, Yusril mengatakan, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Sebagai informasi, Indonesia telah memiliki instrumen hukum dan kelembagaan yang lengkap, mulai dari ancaman pidana mati dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta keberadaan aparat penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK, pengadilan tipikor di setiap provinsi hingga hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung. “Tetapi pada kenyataannya korupsi terus berjalan. Dari orang biasa, aparatur pemberantas korupsi seperti polisi, jaksa dan hakim saja korupsi. Bahkan ada Menteri Agama juga korupsi,” begitu ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Yusril menyampaikan, saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada 2001-2004, terjadi perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang kemudian menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 untuk menambahkan sejumlah ketentuan baru, di antaranya mengenai gratifikasi, suap kepada penyelenggara negara, pemerasan oleh pejabat serta tetap mempertahankan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut yaitu tertulis dalam Pasal 2 UU Tipikor meliputi negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, residivisme serta krisis ekonomi dan moneter. Dengan demikian, walaupun Yusril menyebut jaksa menuntut pidana mati dan undang-undang membenarkannya, hakim tetap wajib mempertimbangkan apakah tuntutan itu pantas dijatuhkan atau tidak. “Bisa saja setelah menimbang seluruh keadaan, hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup,” begitu tegas Yusril. Yusril juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman terhadap terdakwa. Apabila pengadilan menjatuhkan hukuman mati maupun hukuman penjara seumur hidup, putusan tersebut harus dihormati. Baca juga:Hoaks Prabowo Resmikan Hukuman Mati bagi Koruptor 100	2026-09-01
Berita CekFakta	Salah, Video 4 Bulldozer Menuju Gedung DPR untuk Demo 27 Agustus	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan Google Images. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dari penelusuran Tirto, ditemukan video yang identik dengan video dalam unggahan, yaitu video dalam akun TikTok Cctv Simpang Jambi Muara pada 29 Oktober 2025. Video tersebut memperlihatkan iring-iringan truk besar berjumlah 5 unit dengan warna dan bentuk yang sama. Namun, narator salah menghitung jumlah truk tersebut dan mengucapkan hanya 4 unit. Akun TikTok tersebut memang banyak membagikan rekaman video bus, truk, dan mobil di jalanan. Dalam keterangan unggahan dituliskan bahwa konvoi truk tersebut mengangkut alat berat di wilayah Jambi, bukan merupakan iring-iringan demonstrasi menuju Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta. Dalam video yang beredar, pengunggah menambahkan teks rekayasa (overlay text) bertuliskan "27 Agustus 2026 4 BULLDOZER SIAP KE GEDUNG DPR" dan "DONASI GAYA BARU Kami akan Pulang Setelah RUU Perampasan aset disahkan" untuk menggiring opini publik seolah-olah tengah terjadi pergerakan massa besar-besaran membawa alat berat ke Senayan. Dengan demikian, video tersebut mendokumentasikan lalu lintas di wilayah Jambi dan sama sekali tidak berkaitan dengan iring-iringan pengunjuk rasa menuju Senayan, Jakarta. Tirto melaporkan, demo hari Kamis (27/08/2026) berlangsung di depan Gedung DPR/MPR oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Sejumlah tuntutan demo di antaranya mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset hingga penerapan hukuman mati bagi koruptor. Polisi mengerahkan 18.504 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa hari Kamis. Pengamanan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB, melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pengamanan melalui pendekatan humanis. Polisi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat," ujar Reynold dalam keterangan yang diterima Tirto, Kamis (27/8/2026). Ia mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan yang terbagi dalam sejumlah zona. Hal ini untuk mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Baca juga:Usai Demo DPR, Polisi Data Kerusakan & Alihkan Lalu Lintas 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Hoaks, Video Iringan Motor Massa Persiapan Demo 27 Agustus 2026	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, Tirto menelusuri video yang beredar dengan menggunakan pencarian gambar terbalik (reverse image). Hasil penelusuran menemukan video yang identik dalam akun Instagram @surabayago.id. Akun tersebut menjelaskan bahwa visual yang diunggah berkaitan dengan aksi buruh di Surabaya pada 28 Agustus 2025. “SHARE THIS! Update Situasi Demo Buruh Surabaya 28/8/2025. Massa buruh dari berbagai kawasan industri di Jawa Timur memadati area depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, siang ini. INFO ARUS LALU LINTAS: - Arus lalu lintas dari Jalan Stasiun Kota menuju Jalan Pahlawan, dialihkan ke Jalan Semut Madya Indah - Arus lalu lintas dari Jalan Jagalan menuju Jalan Pasar Besar ditutup total dan diarahkan ke Jalan Peneleh - Arus lalu lintas dari Jalan Bubutan menuju Jalan Pahlawan, dialihkan ke Jalan Indrapura dan Jalan Stasiun Kota - Arus lalu lintas dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan dialihkan ke Jalan Indrapura dan Jalan Stasiun Kota.” Begitu keterangan tertulis dalam video. Penelusuran Tirto dengan menggunakan Google Search, juga menemukan sejumlah laporan pada media kredibel, salah satunya suarasurabaya.net, bahwa pada Kamis, 28 Agustus 2025, Jalan Frontage Ahmad Yani memang ditutup sementara karena adanya aksi demonstrasi buruh. Massa buruh saat itu berhenti di sekitar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebelum melanjutkan perjalanan menuju pusat kota. Ketika itu, sekitar 3.000 buruh dari sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jember, dan Tuban melakukan aksi yang menyebabkan adanya pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan Surabaya. Massa yang tergabung dalam KSPI berkumpul terlebih dahulu di Jalan Ahmad Yani sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian melakukan long march melalui sejumlah ruas jalan menuju Kantor Gubernur Jatim. Baca juga:Hoaks, Video Santri Tebuireng Menuju Jakarta untuk Ikut Demo 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Keliru, Bayi 2,5 Bulan di Jepara Meninggal karena Imunisasi DPT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Vaksin DPT adalah jenis imunisasi yang diberikan untuk melindungi tubuh dari tiga penyakit infeksi bakteri yang berbahaya, yaitu difteri, pertusis (batuk rejan), dan tetanus. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa imunisasi DPT penting diberikan kepada anak-anak untuk kesehatan mereka saat ini hingga pada masa mendatang. Namun, masih terdapat anak-anak di Indonesia yang belum menerima imunisasi lengkap, bahkan sama sekali tidak pernah diimunisasi sejak lahir. Imunisasi DPT adalah vaksin yang diberikan untuk melindungi anak dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini perlu diberikan sebelum anak berusia 1 tahun. Tidak hanya melindungi, vaksin DPT juga dapat mencegah komplikasi yang disebabkan ketiga penyakit tersebut. Penyakit difteri, pertusis, dan tetanus adalah 3 (tiga) jenis penyakit berbeda yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Ketiga penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini dapat memicu komplikasi serius dan bahkan kematian bila dibiarkan tanpa penanganan langsung oleh dokter. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan imunisasi DPT sebagai salah satu imunisasi dasar lengkap yang wajib diperoleh oleh anak sebelum usia 1 tahun. Adapun efek samping yang disebabkan imunisasi DPT biasanya ringan dan tidak membahayakan, seperti bengkak dan rasa sakit pada area suntik, demam ringan, serta penurunan nafsu makan. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada kasus yang sangat jarang terjadi, imunisasi DPT dapat menimbulkan reaksi alergi berat pada anak, mulai dari demam tinggi, pembengkakan pada wajah atau tenggorokan, kejang, hingga penurunan kesadaran, “ papar Wilson. Dalam laporan Joglo News, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DKK Jepara, Eko Cahyo Puspeno menjelaskan, proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pihak masyarakat, posyandu, puskesmas, klinik, hingga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong yang sempat menangani bayi saat sakit. Data yang diperoleh dari berbagai pihak tersebut kemudian dianalisis oleh Satgas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kabupaten Jepara. Dan hasilnya dibahas oleh Komite Daerah (Komda) KIPI Jawa Tengah serta Komnas KIPI. “Kajian kausalitas hasilnya adalah koinsidensi. Penyebabnya tidak ada hubungan langsung dengan vaksin atau kesalahan prosedur atau reaksi kecemasan,” jelasnya saat dihubungi via telepon, Selasa (28/7). Senada dengan hal tersebut, Muria Suara Merdeka menjelaskan bahwa memang terjadi kasus meninggalnya bayi 2,5 bulan asal Desa Wanusobo, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara pada Juni 2025 lalu. Bayi tersebut sebelumnya dilaporkan meninggal dunia usai mendapatkan imunisasi DPT (difteri, pertusis dan tetanus). Jarak waktu meninggalnya bayi adalah 13 Imunisasi yang dilakukan di Posyandu desa setempat. Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara, dokter Eko Cahyo Puspeno mengatakan, kesimpulan itu diperoleh dari investigasi Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas PP KIPI). “Kami memastikan kalau ini (kematian bayi) bukan berkaitan dengan imunisasi/bakso atau kesalahan prosedur,” begitu keterangan Eko, Selasa (29/7/2025). Menurut Eko, sebelum dibahas di Komnas KIPI, Dinkes telah melengkapi data investigasi, mulai dari informasi di masyarakat, klinik tempat pertama kali bayi dibawa, dan RS PKU Muhammadiyah Mayong tempat bayi dirawat. Tim dari Dinkes juga memastikan kronologi kejadian dari berbagai sumber, kemudian mengumpulkan data hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, seperti hasil laboratorium lengkap. Hasil pemeriksaan dokter, menyebutkan bahwa sebab meninggalnya bayi karena beberapa kondisi, seperti sepsis dan volume depression. Saat investigasi, tim juga mencari sasaran imunisasi lain yang diberikan vaksin yang sama. Saat itu ditemukan satu bayi yang mendapatkan imunisasi sama persis. Namun kondisinya baik-baik saja. Hubungan antara imunisasi dan kejadian medis setelah vaksinasi memang perlu dinilai secara ilmiah. Menurut World Health Organization kejadian medis setelah imunisasi disebut Adverse Event Following Immunization (AEFI) atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Istilah tersebut tidak otomatis, berarti vaksin menjadi penyebab kejadian. Sebuah kejadian dapat berupa efek vaksin, kesalahan prosedur, penyakit yang muncul bersamaan, atau kondisi yang sama sekali tidak berkaitan dengan vaksin. Berdasarkan dokumen laporan dari Komite Penasihat Global tentang Keamanan Vaksin (GACVS) WHO diatas, penelitian ini berawal dari adanya kekhawatiran terkait studi di Guinea-Bissau tahun 2000 yang mengklaim bahwa vaksinasi rutin DTP (Difteri, Tetanus, dan Pertusis) berpotensi meningkatkan angka kematian nonspesifik pada bayi dalam 6 bulan setelah pemberian, khususnya pada anak perempuan. Menanggapi klaim tersebut, WHO memfasilitasi dan mendanai serangkaian studi lanjutan independen di berbagai negara berkembang, termasuk Bangladesh, Burkina Faso, Indonesia, dan Papua Nugini, serta menugaskan gugus tugas khusus untuk meninjau seluruh data medis yang ada. Hasil analisis dari seluruh studi pembanding tersebut secara konsisten menunjukkan tidak adanya efek negatif dari vaksinasi DTP maupun perbedaan dampak antar jenis kelamin; sebaliknya, bukti substansial justru membuktikan bahwa imunisasi DTP secara nyata menurunkan angka kematian anak. Atas dasar temuan komprehensif tersebut, GACVS menyimpulkan bahwa bukti yang ada sangat cukup untuk menolak hipotesis dampak buruk vaksin DTP terhadap kelangsungan hidup anak dan secara resmi mengesampingkan isu tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan bahwa hasil kajian terhadap keamanan vaksin difteri, tetanus, dan pertusis (DTP) tidak mendukung dugaan bahwa vaksin DTP meningkatkan risiko kematian pada anak. Dengan demikian, unggahan yang beredar, yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Informasi tersebut dibuat dengan mengabaikan hasil investigasi yang telah menyatakan bahwa kematian bayi di Jepara tersebut bukan disebabkan oleh imunisasi DPT 1. Baca juga:Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak 100	2026-09-01
Berita CekFakta	Hoaks, Video Santri Tebuireng Menuju Jakarta untuk Ikut Demo	Hasil penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan Google Images. Hasilnya, video yang beredar identik dengan video yang sebelumnya diunggah oleh akun TikTok PT AFA Wisata. PT AFA Wisata merupakan perusahaan jasa transportasi darat yang mengelola layanan penyewaan bus PO MSM Asyrof. Dalam keterangan unggahannya, PT AFA Wisata menyebut video tersebut menampilkan rombongan bus dalam kegiatan family gathering PT PPLI. Video itu diunggah pada 9 Agustus 2026. Dengan demikian, video tersebut telah beredar sebelum munculnya klaim mengenai keberangkatan santri Tebuireng menuju Jakarta untuk mengikuti demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Tirto kemudian menelusuri akun media sosial resmi Pondok Pesantren Tebuireng di Instagram. Penelusuran tidak menemukan unggahan yang berkaitan dengan klaim keberangkatan rombongan santri Tebuireng ke Jakarta untuk mengikuti aksi demonstrasi di Gedung DPR RI. Penelusuran lebih lanjut melalui Google Search juga tidak menemukan pemberitaan atau informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sementara itu, memang terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (27/8/2026). Salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang menggelar aksi di depan kompleks DPR/MPR RI, Jakarta. Salah satu tuntutan massa adalah percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Berdasarkan pantauan reporter Tirto di lokasi, massa aksi tidak hanya berasal dari AMPB. Sejumlah ibu-ibu dan ratusan pengemudi ojek online juga turut bergabung dalam aksi tersebut. “Mereka sudah merampas hak-hak hidup orang banyak. Karena mereka kita miskin. Karena kita mereka sekarat, dan karena mereka Indonesia rusak,” kata seorang peserta aksi dari atas mobil komando. Baca juga:65 Orang Ditangkap Jelang Demo Hari Ini, Polisi Sebut Anarko 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Salah, Video Situasi Aksi Massa Malam Menjelang Demo 27 Agustus	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, sesuai dengan visual yang ditampilkan dalam video, terdapat logo HUT RI ke-81 dan lapangan terbuka dengan layar besar dan cuplikan gambar tugu monas. Tirto menemukan video identik diunggah pada akun Facebook “At Cing Muhamad Katsir”, 18 Agustus 2026, yang menjelaskan bahwa video tersebut diambil saat massa menjebol pintu masuk sebuah acara konser musik di Monas, Jakarta. Video yang sama juga ditemukan pada unggahan TikTok pada akun berikut ini. Akun TikTok itu menuliskan caption bahwa video tersebut berlokasi di Monas, pada 17 Agustus, ketika konser NDX. Ketika itu gerbang masih ditutup, namun karena sudah sangat penuh, massa menyerobot masuk dan melompati pagar. Tirto melakukan penelusuran terhadap sejumlah elemen visual dalam video, termasuk tulisan dan tampilan panggung yang terlihat pada bagian awal rekaman. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut tidak memperlihatkan aksi massa pada malam menjelang demonstrasi 27 Agustus 2026. Salah satu petunjuknya adalah adanya identitas HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada panggung serta tampilan layar besar yang berada di lokasi. Rekaman video tersebut sebenarnya adalah momen kepadatan pengunjung saat Pesta Rakyat HUT ke-81 RI yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Senin (17/8/2026). Adapun, mobil pemadam kebakaran yang berada di tengah kerumunan tersebut digunakan oleh petugas untuk membantu menyemprotkan air guna menyegarkan para penonton konser yang berjubel padat. Pada malam 17 Agustus 2026, grup musik NDX AKA tampil dalam Pesta Rakyat di Monas. ANTARA melaporkan, penampilan tersebut disaksikan masyarakat yang memadati kawasan depan panggung. Warga yang tidak dapat masuk ke area panggung juga menyaksikan pertunjukan melalui layar LED yang tersedia di luar area. Keterangan tersebut selaras dengan sejumlah petunjuk visual seperti diunggah pada akun TikTok @id_sarryjingga. Kerumunan dalam rekaman merupakan masyarakat yang sangat antusias mengikuti perayaan kemerdekaan di Monas, bukan bukti terdapat aksi massa menjelang demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sebelumnya menyebut bahwa kawasan Monas mengalami kepadatan selama rangkaian perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Sebanyak 500 petugas Dishub disiapkan untuk mengatur lalu lintas di kawasan Monas hingga Dukuh Atas karena tingginya aktivitas masyarakat. Dengan demikian, waktu dan konteks video yang beredar tidak sesuai dengan klaim unggahan. Video tersebut merupakan rekaman suasana kerumunan masyarakat dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di Monas pada 17 Agustus 2026, bukan rekaman aksi massa di Monas, Jakarta, menjelang demonstrasi 27 Agustus 2026. Tirto melaporkan, kepolisian mengerahkan 18.504 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Pengamanan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB, melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pengamanan melalui pendekatan humanis. Polisi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat," ujar Reynold dalam keterangan yang diterima Tirto, Kamis (27/8/2026). Ia mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan yang terbagi dalam sejumlah zona. Hal ini untuk mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Zona 2 meliputi sejumlah titik di sekitar kompleks DPR/MPR RI hingga Fly Over Semanggi. Selanjutnya, zona 3 mencakup Pintu Escape SPARK, TVRI, TL Hotel Mulia dan TL Asia Afrika. Sementara itu, zona 4 meliputi kawasan Gerbang Pancasila, lalu zona 5 mencakup Pospol Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR hingga Gedung LHK. Terakhir, zona 6 meliputi kawasan BPK RI, Lorong Warga dan Ladokgi Atas. Ia mengimbau, masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi aksi untuk memperhatikan perkembangan situasi di lapangan dan mengikuti arahan petugas. Baca juga:Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute Imbas Demonstrasi di DPR/MPR 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Salah, Gambar Kebakaran Hutan dan Lahan di Obano Paniai Barat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan. Dari gambar yang diunggah tersebut bentuk kobaran api terlihat sangat seragam dan polanya berulang di beberapa titik lahan. Pola tersebut memperlihatkan kobaran api itu tampak seperti hasil manipulasi. Garis-garis batas lahan, bangunan rumah, dan jalan di bagian bawah juga tampak tidak konsisten, penyok, blur, serta kehilangan detail nyata saat diperbesar. Untuk memastikannya apakah gambar dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi atau tidak, Tirto menggunakan layanan AIorNot guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71 persen sebagai hasil manipulasi AI. AI or Not: gambar karhutla di Paniai terbukti hasil manipulasi AI. foto/AIornot Senada dengan hal itu, Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan, bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. “Beredar informasi/isu yang menyebutkan telah terjadi kebakaran di wilayah Obano, Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai, Provinsi Papua-Tengah. Informasi tersebut tidak benar sehingga masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi," demikian keterangan dalam akun Instagram resmi Polda Papua Tengah tersebut. Pihak Kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar. "Masyarakat diharapkan tetap tenang, menjaga situasi kamtibmas, serta menunggu informasi resmi dari pihak berwenang. Setiap informasi yang beredar agar terlebih dahulu dikonfirmasi melalui sumber yang dapat dipercaya guna mencegah kepanikan, keresahan, dan penyebaran berita bohong (hoax),” tegas humas Polda Papua Tengah lewat akun Instagram resmi. Baca juga:Prabowo Ingin Inovasi Tepung Ubi Tangani Karhutla Dibuat Massal 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Hoaks, Video Rombongan Bus ke DPR RI untuk Demo 27 Agustus 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, video rombongan bus tersebut merupakan dokumentasi lama acara Ngabuburit On The Road / NOTR bus mania di Yogyakarta yang tidak ada kaitannya dengan aksi unjuk rasa ke Jakarta. Dalam akun TikTok @phetjze memperlihatkan video yang mirip dengan video yang diunggah di akun Facebook ini. Video di akun TikTok @phetize tersebut memperlihatkan rombongan bus dengan tebing dan jalan menanjak seperti pada video di unggahan yang beredar tersebut. Video yang diunggah pada 8 Maret 2026 itu adalah dokumentasi kegiatan Ngabuburit On The Road Jogja 2026 yang diikuti ratusan bus di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Sebagai informasi, Ngabuburit On The Road (NOTR) yang dilaksanakan oleh komunitas busmania ke Yogyakarta pada Maret 2026 merupakan kegiatan konvoi dan darmawisata bus besar-besaran yang dihadiri ratusan armada bus pariwisata dari berbagai daerah. Dari video asli tersebut diketahui bahwa video tersebut merupakan rekaman bus-bus yang mengikuti acara Ngabuburit On The Road (NOTR) di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Dengan beberapa ciri identik yaitu, terlihat dalam video laki-laki berbaju putih dengan topi merah, kerumunan warga, keadaan jalan dengan pepohonan rindang yang menjadi latar belakang dan berada di samping jalan raya, adanya rambu-rambu dan barisan tiang yang dipasang, tampak identik dengan video yang beredar. Dari penelusuran Tirto, diketahui bahwa lokasi tersebut berada di Jalan Baru Sambirejo, Prambanan, Sleman ke Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hal itu bisa dilihat dari unggahan akun TikTok berikut ini yang lokasinya tampak sangat mirip dengan video dalam unggahan. Lebih lanjut, laporan Tirto menyebutkan, selain gerakan warga Pati bersatu, sejumlah kelompok yang berencana ikut dalam aksi 27 Agustus, membawa agenda pemberantasan korupsi, transparansi, serta pengusutan dugaan penyimpangan pengelolaan dana di tingkat daerah. Beberapa informasi seputar aksi demo yang rencananya akan dilangsungkan pada Kamis, 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, di antaranya adalah: 1. Forum Studi Ilmu Hukum - Universitas Terbuka Waktu: 10.00 WIB – menang Aksi: Gedung DPR RI Dress code: Sopan dan almamater 2. Forum Keluarga Mahasiswa Bogor Waktu: 13.00 WIB – merdeka Lokasi: Gedung DPR RI 3. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Mulai keberangkatan: 20 Agustus 2026. Waktu: 27 Agustus 2026 Lokasi: Gedung DPR RI Kepada wartawan, Kainduk PJR Tol Cikampek, Kompol Sandy Titah mengungkap situasi lalu lintas di jalan tol yang mengarah ke Jakarta menjelang rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Hingga siang ini, dipastikan tidak ada peningkatan arus lalu lintas kendaraan pribadi maupun bus menuju Jakarta. “Kami memantau secara langsung arus lalu lintas di ruas tol dan tidak terlihat rangkaian bus tersebut. Sampai sekarang masih kondusif, cenderung ramai lancar,” ungkap Kompol Sandy Titah, Rabu (26/8/2026). Sandy memastikan tidak ada aktivitas pergerakan massa sebagaimana yang beredar di media sosial. Dia juga memastikan beberapa video yang memperlihatkan banyaknya bus masuk ke Jakarta dan diklaim sebagai rombongan massa demonstrasi besok merupakan informasi yang tidak benar alias hoaks. Video-video yang beredar, kata Sandy, merupakan unggahan lama yang dipublikasikan kembali. Bahkan, beberapa cuplikan diketahui merupakan rombongan bus pariwisata yang melakukan kegiatan lain. Ada pula video demonstrasi buruh nasional pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak terkait dengan aksi massa besok. “Cenderung aktivitas masyarakat menuju kantor normal. Kalau kemarin masyarakat yang libur wisata, liburan nasional, kalau hari ini lalu lintas normal saja, aktivitas seperti biasa, tidak ada yang menonjol. Demikian," tutur Sandy. Baca juga:Keliru, Klaim Dua Foto Lokasi Demonstrasi pada 5 Agustus 2026 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Salah, Cek Kesehatan Gratis sebagai Agenda Plandemi Jilid 2	Dalam laman Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes memang sedang mengembangkan program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yakni program yang memanfaatkan teknologi genomik untuk mendukung penelitian dan pelayanan kesehatan. Pada September 2024, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai bagian dari pengembangan BGSi. Kemenkes menyebut data genomik dapat dimanfaatkan untuk mendukung diagnosis dan pengobatan yang lebih tepat. Salah satu penerapannya adalah farmakogenomik, yakni penggunaan informasi genetik untuk mengetahui kecocokan obat bagi individu tertentu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai kelanjutan dari program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yang tahun ini memasuki tahun kedua. Menurut Menkes Budi, implementasi teknologi genomik dalam bidang kesehatan akan sangat bermanfaat sebagai basis data kesehatan di Indonesia. “Jadi, kedepannya. dari 280 juta penduduk, Indonesia akan memiliki data demografi, klinis, dan genomik yang memberikan berbagai peluang dan bermanfaat dalam big data analisis,” begitu keterangan Menkes Budi pada acara yang bertajuk “Future Directions in Genomics: Setting the Agenda for the Next Decade” yang digelar di Westin Hotel Jakarta, Kamis (12/9/2024). Namun, keberadaan program pengumpulan data genomik tersebut tidak menjadi bukti bahwa pemerintah menjual data masyarakat kepada investor. Dikutip dari laman DetikHealth, pada Februari 2026, isu mengenai dugaan penjualan data genomik pernah beredar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin justru mengatakan bahwa pemerintah memperkuat pengelolaan data genomik di dalam negeri dan menyebut terdapat juga laboratorium yang melakukan pengambilan data genomik di luar negeri. Namun, dengan penguatan laboratorium di Indonesia, data genomik dapat dikelola di dalam negeri sehingga pengawasannya lebih mudah dan lebih ketat. Program ini bermula dari seminar yang digerakkan untuk meningkatkan riset genomik, agar diagnosis dan pengobatan menjadi jauh lebih presisi. Konsep ini dikenal sebagai precision health treatment. “Dengan teknologi ini, pemeriksaan kita akan menjadi jauh lebih bagus, lebih presisi, lebih personalized. Kemudian pengobatannya juga akan jauh lebih baik, lebih presisi, lebih personalized,” begitu jelas Menkes. Kemenkes menegaskan bahwa data genomik dikelola, dianalisis, dan disimpan di dalam negeri serta pemerintah mengembangkan standar teknologi dan sistem perlindungan untuk menjaga keamanan data tersebut. Dari sisi regulasi, data kesehatan merupakan data pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, transparan, serta sesuai dengan tujuan pemrosesan. Pengelolaan data kesehatan juga diatur dalam regulasi sektor kesehatan. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, misalnya, mengatur bahwa Kementerian Kesehatan dapat memanfaatkan dan menyimpan isi rekam medis elektronik untuk pengolahan data kesehatan. Pengolahan tersebut ditujukan antara lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyusunan kebijakan kesehatan dengan memperhatikan etika kedokteran dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur sistem informasi kesehatan dan penyelenggaraan teknologi kesehatan sebagai bagian dari tata kelola kesehatan nasional. Memang terdapat kerjasama dengan pihak non pemerintah dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik. Dokumen Kemenkes menyebut BGSi berperan sebagai enabler dan katalisator sehingga data, spesimen biologis, serta platform bioinformatika dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik, termasuk perusahaan rintisan, industri farmasi, dan perguruan tinggi melalui mekanisme dan tahapan tertentu. Akan tetapi, adanya kolaborasi penelitian atau pemanfaatan data untuk pengembangan teknologi kesehatan tidak sama dengan bukti bahwa pemerintah menjual data pribadi atau data genomik masyarakat kepada investor. Klaim bahwa data kesehatan merupakan “mahar” bagi investor juga tidak disertai bukti berupa dokumen kerja sama, perjanjian jual beli data, ataupun kebijakan pemerintah yang menunjukkan adanya transaksi penjualan data kesehatan masyarakat kepada investor. Adapun pernyataan bahwa pandemi di masa depan “bukan karena virus, tetapi berbasis genomik” merupakan spekulasi dalam video tersebut. Teknologi genomik memang dapat digunakan untuk mempelajari faktor genetik, mendeteksi penyakit, dan mendukung penelitian kesehatan, tetapi hal itu tidak membuktikan adanya rencana penggunaan data genomik masyarakat sebagai sumber pandemi. Melansir laman Tempo, Plandemic adalah teori konspirasi yang memercayai bahwa pandemi COVID-19 direncanakan atau penipuan. Istilah tersebut berasal dari judul sebuah film dokumenter berdurasi 26 menit yang beredar pada 2020 saat pandemi COVID-19 terjadi. Menurut epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, plandemic adalah istilah yang menyesatkan. Padahal pandemi tidak bisa direncanakan dan tidak pernah diketahui. “Virus yang dapat menyebabkan (pandemi) itu ada di luar dan sulit sekali diintervensi,” begitu keterangan Dicky. Suatu keadaan bisa dikatakan pandemi, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu antara lain, harus jenis virus baru yang ditularkan melalui udara dan populasi manusia belum memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Dalam catatan Our World In Data,COVID-19 yang disebabkan virus SARS-2-CoV ditetapkan sebagai pandemi pada 2020 bukan bagian dari rencana atau penipuan. Penyebaran virus ini terjadi secara global dan telah menyebabkan 27 juta kematian hingga 24 Agustus 2024. Dalam laman Kemenkes, pemerintah memang mengumpulkan dan mengelola data kesehatan masyarakat melalui berbagai program, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG), SATUSEHAT, serta program genomik BGSi dan SatuDNA. Data tersebut dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, deteksi dini penyakit, penelitian, serta penyusunan kebijakan kesehatan. CKG sendiri merupakan program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara gratis dan bertujuan melakukan deteksi dini serta pencegahan penyakit. Baca juga:Menteri PPPA Dorong Efisiensi Alur Pelayanan CKG di Sekolah 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Hoaks, Said Aqil Siradj Terpilih sebagai Rais Aam PBNU 2026-2031	Muktamar ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Bahrul Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, mulai pekan lalu. Pemilihan Rais Aam PBNU digelar di lokasi yang sama pada 30 Agustus 2026. Sebagaimana diberitakan oleh Tirto, KH Miftachul Akhyar kembali terpilih menjadi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026-2031. Miftachul Akhyar sebelumnya menjabat sebagai Rais Aam PBNU untuk periode 2021-2026. Ia kembali dipercaya memimpin jajaran ulama PBNU setelah dipilih secara mufakat oleh sembilan anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026). Salah satu anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, mengatakan sembilan anggota AHWA mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk menentukan Rais Aam PBNU periode mendatang. "Setelah melakukan musyawarah tertutup, anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi secara mufakat memutuskan bahwa nama Kiai Haji Miftachul Akhyar dipilih menjadi Rais Aam Pengurus Besar masa khidmat 2026-2031," kata Anwar saat membacakan hasil musyawarah AHWA, Minggu (30/8/2026). KH Miftachul Akhyar telah menjabat Rais Aam PBNU sejak 2018. Sementara itu, Abdul Hakim Mahfud resmi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Kiai yang akrab disapa Gus Kikin itu resmi terpilih melalui Muktamar ke-35 NU yang digelar pada Senin (31/8/2026). Rais Aam sendiri merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur kepengurusan PBNU yang memiliki peran utama dalam memimpin bidang keagamaan dan memberikan arah dalam persoalan keumatan. Sementara, Ketum PBNU merupakan jajaran tanfidziyah (pelaksana) tertinggi yang melaksanakan seluruh kebijakan dan program yang telah digariskan oleh jajaran syuriyah PBNU. Baca juga:Siapa Saja 9 Ulama Jadi Anggota AHWA di Muktamar ke-35 NU? 100	2026-09-03
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Pinjam Dana Rp500,5 Triliun untuk MBG dan Kopdes	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto asli pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Melansir laman Sekretariat Kabinet RI, pertemuan Prabowo dengan Lee Jae Myung berlangsung di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Seoul, pada 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas penguatan hubungan dan kerja sama strategis Indonesia-Korea Selatan. Foto yang sama juga digunakan dalam pemberitaan media mengenai pertemuan kedua pemimpin tersebut. Namun, foto tersebut tidak berkaitan dengan penerimaan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih. Kunjungan Prabowo ke Korea Selatan memang menghasilkan sejumlah kerja sama ekonomi. Namun, nilai yang disebut pemerintah merupakan komitmen investasi dan nota kesepahaman (MoU), bukan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG dan KDMP. Sekretariat Kabinet mencatat, dalam kunjungan ke Korea Selatan, terdapat penandatanganan sejumlah MoU antara pelaku bisnis kedua negara senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp173 triliun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun. Nilai tersebut merupakan komitmen investasi dan kerja sama bisnis, bukan pinjaman pemerintah Indonesia dari kedua negara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kunjungan ke Jepang menghasilkan komitmen investasi sekitar US$23,6 miliar atau Rp401 triliun, kunjungan ke Korea Selatan menambahkan sekitar Rp173 triliun dan totalnya disebut Rp574 triliun. Dengan demikian, angka ratusan triliun yang muncul dalam informasi resmi terkait kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan merupakan nilai komitmen investasi/kerja sama ekonomi, bukan bukti bahwa Indonesia menerima pinjaman Rp500,5 triliun untuk membiayai MBG dan KDMP. Angka 13.000 dapur MBG yang muncul dalam unggahan juga tidak dapat dijadikan bukti adanya pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Angka tersebut berkaitan dengan pembahasan mengenai jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG. Namun, tidak terdapat bukti bahwa pembangunan 13.000 dapur tersebut dibiayai menggunakan pinjaman Rp500,5 triliun dari Jepang dan Korea Selatan. Dengan kata lain, narasi tersebut mencampurkan informasi mengenai program MBG dengan informasi mengenai kerja sama ekonomi Indonesia dengan dua negara Asia Timur, kemudian menyimpulkannya sebagai pinjaman untuk membiayai program pemerintah. Hal ini merupakan informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Adapun klaim yang menyebut total utang negara mencapai Rp15.000 triliun juga tidak dapat disimpulkan dari nilai kerja sama Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar AS. Dikutip dari laman ANTARA, perhitungan yang digunakan angka tersebut setara sekitar Rp7.921,67 triliun dengan kurs acuan Rp17.826 per dolar AS. Perlu dicatat, ULN mencakup utang luar negeri sektor publik dan swasta sehingga konsepnya berbeda dari utang pemerintah pusat. Karena itu, menyebut komitmen bisnis Rp575 triliun sebagai tambahan utang dan kemudian menjumlahkannya menjadi Rp15.000 triliun merupakan cara yang keliru dalam membaca data. Angka Rp15.000 triliun dalam unggahan tersebut tidak bisa digunakan sebagai kesimpulan bahwa pemerintah telah memiliki utang sebesar itu akibat pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Baca juga:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.762 T per April 2026 100	2026-08-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Subsidi Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi memiliki 4 pengikut, dan terdapat unggahan lain terkait lowongan kerja wizzmie ini, pengangkatan guru PPPK menjadi PNS ini yang mengarah pada tautan yang sama https://pendaftaran.online12.my.id/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Adapun pihak yang menyalurkan bantuan subsidi adalah kementerian teknis bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan subsidi tahun 2026, https://pendaftaran.online12.my.id/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Pendaftaran Via Telegram” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan subsidi tahun 2026. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik to CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran.online12.my.id, dibuat pada 20 Agustus 2026, berlaku selama 3 bulan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoaks terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. “Banyak berita hoaks di media sosial yang menyesatkan masyarakat. Hal ini bisa masuk ke dalam kategori penipuan. Kemensos berkomitmen akan terus menyisir dan meluruskan kabar tak bertanggung jawab tersebut. Salah satunya meneruskan ke aparat penegakan hukum,” begitu keterangan tertulis dalam akun Instagram resmi Kemensos pada Rabu (25/4/2026). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membuka pendaftaran subsidi umum menggunakan tautan tidak resmi di media sosial. Tautan palsu tersebut sengaja disebarkan untuk mencuri data pribadi (seperti nama lengkap, nomor KTP, atau nomor Telegram aktif). Dalam laman JDIH Kementrian Ketenagakerjaan RI dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah diantaranya: Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025.Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk bantuan sosial reguler pemerintah (seperti PKH atau BPNT), pendaftaran dan pemutakhiran data kini dapat dilakukan secara mandiri secara online melalui portal resmi. Baca juga:Prabowo: Barang Subsidi akan Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih 100	2026-08-31
Berita CekFakta	Hoaks, Dedi Mulyadi Minta Maaf karena Mendahului Presiden ke NTT	Untuk memeriksa kebenaran fakta, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada video identik dalam akun YouTube “KANG DEDI MULYADI CHANEL” dengan judul “TANGIS TEGUH TAK TERBENDUNG \| MENYESAL PERNAH BERBOHONG SAAT DIPER1KSA”, video itu dipublikasikan pada 10 Juni 2024. Pada menit ke 29.12 dalam video tersebut, memperlihatkan Dedi Mulyadi, sambil menangis membahas persoalan kasus Vina Cirebon, bukan kunjungannya ke NTT. Bagian inilah yang dipotong oleh pengunggah dan diberi narasi bahwa KDM meminta maaf karena mendahului Presiden mengunjungi NTT. Lebih lanjut, dalam akun Facebook resmi “Kang Dedi Mulyadi”, juga mengunggah pernyataan bahwa video yang menyebut KDM meminta maaf sehubungan dengan kunjungannya ke NTT adalah tidak benar. “Narasi di video ini HOAX - video tersebut adalah video tahun 2024 dan tidak ada hubungannya dengan kunjungan KDM ke NTT,” begitu keterangan tertulis dalam video. Melansir laman Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp4 miliar. Bantuan disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang datang ke NTT sejak Jumat (21/8/2026). Dedi Mulyadi tiba di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat, 21 Agustus 2026 untuk meninjau kondisi masyarakat terdampak gempa sekaligus menyerahkan bantuan dari Jawa Barat. Bantuan uang tersebut diberikan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa. Untuk rumah yang rusak berat, pemilik rumah mendapat bantuan Rp20 juta, rusak sedang Rp10 juta, dan rusak ringan Rp5 juta. "Warga bisa tenang, rumah rusak bisa segera diperbaiki. Semoga NTT cepat pulih dan bangkit," ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Sabtu (22/8/2026). Dalam laman Presiden RI, Presiden Prabowo Subianto juga menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan sebesar Rp200 miliar tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak di Pulau Flores. Delapan kabupaten tersebut yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur. Kementerian Sekretariat Negara RI melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tiba di Helipad Batalyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (26/08/2026) untuk meninjau secara langsung kondisi masyarakat terdampak bencana gempa bumi. Kunjungan Presiden ke Nagekeo sekaligus memastikan penanganan dan bantuan pemerintah berjalan dengan baik. Prabowo memimpin rapat bersama sejumlah pihak untuk menerima laporan langsung terkait perkembangan penanganan pasca bencana dan menyampaikan apresiasi atas seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam upaya penanganan bencana ini. “Saya sampaikan penghargaan kepada Saudara-saudara. Sekali lagi Saudara-saudara periksa, cek anak buahmu yang kerja keras, catat. Rakyat kita, anak buahmu semua yang kerja keras, yang kerja benar, yang berkorban. Tadi ada yang menyampaikan, bupati menyampaikan jam 12 malam, gubernur menyampaikan kerja keras itu, ini dicatat,” begitu keterangan Prabowo. Dengan demikian, video yang beredar, yang mengklaim KDM meminta maaf karena mengunjungi NTT, merupakan video lama yang dipotong, dan disalahgunakan dengan narasi yang salah mengenai kunjungan Dedi Mulyadi ke NTT. Baca juga:Mengapa Elektabilitas Prabowo Meredup & Dedi Mulyadi Melesat? 100	2026-09-01
Berita CekFakta	Tidak Benar, Foto Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG)	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'ATM MBG' dan 'Kartu MBG' pada mesin pencari Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa kartu ATM tersebut telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Tidak ditemukan keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang mengurus program MBG terkait penyaluran dana secara langsung kepada siswa melalui ATM MBG. Keterangan soal kartu tersebut juga belum pernah disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan. Berdasarkan penelusuran, hanya terdapat berita di sejumlah media kredibel yang menyebutkan adanya usulan dari Anggota DPR RI, Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM MBG sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa yang akan dibahas di Komisi IX DPR. Berita tersebut, dimuat pada Rabu (19/8/2026) pada laman RMOL.ID. Laman RMOL.ID melaporkan, usulan Anggota DPR RI Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa akan dibahas di Komisi IX DPR. Anggota DPR RI Romy Soekarno memang mengusulkan penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa. Menurutnya, skema tersebut dapat memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalkan risiko kebocoran anggaran negara dalam pelaksanaan program MBG. “Kartu ATM ini berfungsi sebagai ditransfer uangnya setiap hari Rp15.000 ke dalam rekening yang dia terima dan Rp15.000 itu bisa untuk dia masak di rumah, ibunya memasakkan untuk anaknya. Jadi tidak ada kebocoran sama sekali,” kata Romy Soekarno, dikutip dari RMOL.ID. Romy menjelaskan, melalui skema tersebut, dana bantuan sebesar Rp15.000 per hari akan ditransfer langsung ke rekening orang tua atau wali murid. Apabila dalam satu keluarga terdapat dua anak yang menjadi penerima manfaat, total bantuan yang diterima mencapai Rp30.000 per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Menurut Romy, mekanisme distribusi dana akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang tua atau wali murid nantinya diwajibkan mengambil surat keterangan dari kelurahan sebagai syarat pembukaan rekening di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga Kartu ATM Makan Bergizi Gratis dapat segera digunakan. Lebih lanjut, untuk mengetahui apakah foto yang beredar dalam unggahan asli atau buatan AI, maka Tirto mengecek gambar kartu ATM MBG yang tertera pada unggahan "Familyprinthink Kamasan" dengan menggunakan Hive Moderation. Hive Moderation adalah layanan berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi dan menyaring konten digital. Hasilnya menunjukkan, bahwa gambar tersebut 99,8 persen kemungkinan besar dibuat menggunakan AI. Hasil pengecekan gambar kartu ATM MBG melalui Have Moderation. foto/Havemoderation 100	2026-08-22
Berita CekFakta	Hoaks, Video Gelombang Tsunami Besar Pasca Gempa 7,7 M di NTT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Facebook “102.5 Brigada News FM CdeO” dan “Ka Nillo” yang diunggah pada Minggu (9/11/2025). Kedua akun melaporkan gelombang tinggi tersebut terjadi karena terpicu topan Uwan atau topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina. Dalam salah satu video dituliskan keterangan, “Badai surga, yang dialami di Dingalan, Aurora, terkena oleh Super Typhoon #Uwan. \| via JM Salise Liputan Khusus #BagyongUwan, saksikan 102.5 MHz BRIGADA NEWS FM CAGAYAN DE ORO.” Tirto juga menemukan video identik pada akun Instagram TVRI Nasional yang menjelaskan bahwa gelombang tsunami pada video tersebut terjadi di wilayah Filipina pada Minggu (9/11/2025) karena terjadi topan super Fung-wong dan mengakibatkan banjir besar menerjang wilayah pesisir. “Topan Super Fung-wong menghantam wilayah Filipina pada Minggu (9/11) menewaskan dua orang dan memaksa satu juta warga dievakuasi. Banjir besar juga terjadi akibat gelombang yang menerjang wilayah pesisir dan meluap akibat topan tersebut. Dengan kecepatan angin berkelanjutan 185 km/jam dan hembusan hingga 230 km/jam, Topan Super Fung-wong, yang dikenal secara lokal sebagai Uwan, diperkirakan akan mendarat di Provinsi Aurora, Luzon tengah. Fung-wong mendekati Filipina hanya beberapa hari setelah negara itu dihantam Topan Kalmaegi, yang menewaskan 204 orang dan meninggalkan jejak kehancuran sebelum menghantam Vietnam, merenggut lima nyawa lagi dan menghancurkan masyarakat pesisir.” Begitu keterangan tertulis dalam video dan terdengar percakapan dengan bahasa Filipina dalam cuplikan tersebut. Pencarian pada Google Search dengan kata kunci "topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina, Minggu (9/11/2025)" membawa Tirto pada laman CNBC. Laman tersebut melaporkan bahwa topan Fung-wong memporak-porandakan Filipina utara dan menewaskan sedikitnya dua orang. Topan tersebut juga memutus akses ke beberapa kota. Menurut CNBC, lebih dari satu juta orang dievakuasi sebelum topan tersebut menerjang daratan di kota timur Dinalungan, provinsi Aurora, pada Minggu malam. Topan super ini menghantam bagian utama Pulau Luzon dengan angin kencang, hujan lebat, dan gelombang badai sepanjang malam. Topan yang secara lokal dinamai “Uwan” ini merusak rumah-rumah di kota utara Santiago, provinsi Isabela. Dahan-dahan pohon dan tiang listrik juga tumbang diterjang topan. Wakil Gubernur provinsi Aurora, Patrick Alexis Angara, mengatakan setidaknya tiga kota tidak dapat diakses akibat tanah longsor dan jalanan yang rusak. Laman Associated Pressmelaporkan, kecepatan angin topan tersebut mencapai 185 kph (115 mph) dan hembusan hingga 230 kph (143 mph). Sementara itu, pada konteks gempa NTT, laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04:58:23 WIB wilayah Flores, Nusa Tenggara timur diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7,7 pada kedalaman 15 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,41° LS; 121,39° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 30 Km arah timur laut Nagegeo, Nusa Tenggara Timur. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 0,5 hingga 3 meter untuk empat wilayah berstatus siaga: Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, dan Flores Timur. BMKG mencatat gelombang tsunami kecil di bawah satu meter memang muncul di sepuluh titik pesisir, termasuk Sikka, Flores Timur, Labuan Bajo, hingga Baubau. BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 07.30 WIB. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan BMKG mengidentifikasi bahwa gempa bumi dangkal berkedalaman 15 km ini bersumber dari aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis pemutakhiran parameter menunjukkan episenter gempa bumi berada di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, atau tepatnya 30 km arah timur laut Nagekeo, NTT. “BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak,” kata Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Senada dengan hal tersebut, Tirto melaporkan, Nelly Florida Riama menyatakan bahwa peringatan tsunami berakhir pada pukul 07.30 WIB, karena dari hasil pemantauan BMKG sudah tidak ada lagi kenaikan permukaan air laut. “Maka peringatan tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 07.30 WIB," kata Nelly, Sabtu (15/8/2026). Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah panik dan selalu memperhatikan setiap peringatan yang diberikan oleh BMKG. Dengan demikian video yang beredar, yang mengklaim menampilkan cuplikan peristiwa gelombang besar tsunami di Labuan Bajo dan wilayah sekitar NTT pasca gempa 7,7 M tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Update Gempa NTT: 92.735 Mengungsi dan 502 Sekolah Rusak Berat 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Sebut Rakyat Ingin Pemerintah Naikkan Harga BBM	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Bahlil mengatakan rakyat meminta kenaikan harga BBM' dan 'Kenaikan harga BBM' melalui mesin pencari Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mengatakan hal tersebut. Tirto melaporkan, bahwa Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. "Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (10/6/2026). Selain itu, berdasarkan situs resmi Kementerian ESDM, pada Kamis (16/8/2026), pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Bahlil mengatakan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis. Lebih lanjut, dengan menggunakan teknik reverse image search, diketahui bahwa foto yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan foto Bahlil saat memberikan keterangan pers kepada awak media pada tahun 2024. Gambar tersebut identik dengan gambar Bahlil pada pemberitaan laman detiknews. Dalam pemberitaan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada awak media perihal pembentukan Satgas Hilirisasi untuk mengoordinasikan dan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor. Keterangan tersebut ia berikan setelah membuka acara Indonesia Mining Summit di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). "Kemarin Bapak Presiden dalam arahannya, dalam rangka melakukan percepatan hilirisasi, Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan," demikan kata Bahlil dalam keterangan persnya. Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi berisi sejumlah kementerian teknis, dan tidak hanya di sektor pertambangan. Beberapa kementerian yang disebutkan sebagai anggota Satgas Hilirisasi di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Menurutnya, Satgas Hilirisasi juga bertugas menyelesaikan perizinan lintas sektor agar semakin terpadu. Bahlil mengatakan, Presiden Prabowo tidak ingin ego sektoral terjadi dalam percepatan hilirisasi. Dalam kesempatan itu, Bahlil Lahadalia sama sekali tidak mengatakan bahwa banyak rakyat yang meminta pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Jadi, bisa disimpulkan, klaim yang beredar pada unggahan yang viral tersebut adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang kredibel. Baca juga:Bahlil-Purbaya Sepakat Batasi Orang Kaya Pakai Pertalite 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Hoaks, Wayan Koster Bagikan Rp100 Juta Lewat Kuis Susun Kata	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Ditemukan bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi yang mengatasnamakan jasa keuangan, memiliki 15 pengikut, dan baru memperbarui foto profilnya dengan gambar Wayan pada 22 Juli 2026. Adapun Facebook resmi milik Pemerintah Provinsi Bali memiliki 39 ribu pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan resmi milik Gubernur Bali ataupun milik pemerintah. Kemudian, Tirto menemukan video identik pada akun Facebook “Pemimpin Era Baru” yang menyebutkan bahwa Wayan Koster menjawab pertanyaan dari masyarakat di media sosial terkait Bali Era Baru dengan tajuk “Bapak Wayan Koster Menjawab.” “Terima kasih atas pertanyaannya. Bali Era Baru yang saya maksudkan merupakan implementasi dari visi Nangun Satkriter Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. Suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru untuk menjaga keharmonian alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Alam Bali harus bersih, indah, lestari. Masyarakat Bali harus maju, sejahtera, bahagia, berkualitas, dan profesional. Dan budayanya terjaga dengan baik meliputi adat istiadat tradisi seni serta karibat lokal dalam memasuki kehidupan masyarakat yang ditandai dengan pengaruh dan intervensi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi digital yang membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Kita sebagai bagian dari masyarakat dunia, masyarakat Bali ini tidak bisa menghindarkan diri dari perkembangan kehidupan global.” Demikian jelas Wayan dalam video “Bapak Wayan Koster Menjawab.” Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku, tidak natural dan Wayan banyak berkedip saat berbicara. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Namun, hasil pemeriksaan menggunakan tools pendeteksi AI, seperti Hive Moderation, AI or NOT, dan ZeroGPT tidak ditemukan adanya penggunaan AI dalam video. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi Bali dalam akun Instagram resminya @pemprov_bali menyatakan bahwa informasi terkait pembagian dana ratusan juta rupiah melalui chat messenger adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. “HOAX. Unggahan yang mengklaim Gubernur Bali Wayan Koster membagikan dana bantuan ratusan juta rupiah melalui Messenger adalah INFORMASI PALSU. Jangan klik tautan mencurigakan. Jangan mengirim data pribadi. X Jangan memberikan kode OTP atau informasi rekening. Pastikan informasi hanya diperoleh dari kanal resmi pemerintah dan sumber terpercaya. Saring sebelum sharing. Jangan sampai menjadi korban penipuan digital. #Hoax #CekFakta #StopHoax #Bali #LiterasiDigital https://www.facebook.com/share/p/1CtkCJ7d8y/” begitu keterangan dalam unggahan Pemprov Bali. Senada dengan hal tersebut dalam laman Bali Berkarya, akun media sosial “wyn kstr” disebutkan sebagai akun palsu dan bukan milik Gubernur Bali. “Pemerintah Provinsi Bali mengimbau masyarakat untuk mewaspadai akun media sosial “wyn kstr” yang mencatut nama, foto, wajah, dan suara Gubernur Bali Wayan Koster. Akun tersebut dipastikan bukan akun resmi Gubernur Bali dan diduga digunakan untuk modus penipuan dengan iming-iming hadiah.” Begitu keterangan dikutip Bali Berkarya. Modus yang digunakan yaitu dengan menyebarkan video dan menawarkan game berhadiah hingga Rp100 juta untuk menarik perhatian masyarakat. Pemprov Bali mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya, tidak memberikan data pribadi, dan tidak mengikuti tautan maupun instruksi dari akun yang mencurigakan. Adapun langkah yang bisa dilakukan agar terhindar dari penipuan yaitu: ✅ Periksa keaslian akun sebelum mengikuti informasi. ✅ Jangan membagikan data pribadi, OTP, PIN, atau informasi perbankan. ✅ Jangan mengklik tautan yang tidak jelas sumbernya. ✅ Segera laporkan akun yang mencatut identitas pejabat untuk kepentingan penipuan. Dengan demikian, informasi tersebut bukan berasal dari sumber resmi dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Pensiun Tahap 1 Tahun 2026 100	2026-08-29
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Perintahkan Tangkap Warga Aceh Pasca Ricuh	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tangkap Seluruh Warga Aceh' dan 'Warga Aceh Ditangkap Usai Rusak Lambang dan Bendera Negara' melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menyampaikan perintah dimaksud. Sementara, dalam sejumlah pemberitaan di media kredibel, salah satunya dalam pemberitaan Tirto, dilaporkan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, telah menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini sudah mulai terkendali usai ricuh pada peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026) lalu. Hal itu ia sampaikan saat hendak menghadiri upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). "Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Listyo Senin (17/8/2026). Sementara, gambar Prabowo yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan gambar saat Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026). Gambar tersebut bisa dilihat dalam pemberitaan Tirto berikut ini. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, mulai dari swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi badan usaha milik negara (BUMN), serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak menyampaikan perintah soal penangkapan warga Aceh. Baca juga:Mendorong Jalan Adil Bermartabat Selesaikan Polemik Bendera Aceh 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Keliru, Bahaya Vaksin HPV Gardasil 9 untuk Anak Laki-Laki	Tirto menelusuri klaim tersebut melalui sumber primer yang dicantumkan dalam unggahan, yakni laman CDC dan dokumen resmi FDA. Dalam laman mengenai keamanan vaksin HPV, CDC menyatakan bahwa vaksin HPV memiliki catatan keamanan yang baik. CDC menyebut pemantauan keamanan dan penelitian yang dilakukan sejak vaksin HPV diperkenalkan pada 2006 menunjukkan profil keamanan yang meyakinkan. Khusus Gardasil 9, CDC menyebut vaksin tersebut telah diuji dalam uji klinis yang melibatkan lebih dari 15.000 peserta laki-laki dan perempuan sebelum mendapatkan izin dari FDA. Keamanannya juga terus dipantau setelah digunakan secara luas. CDC memang mencantumkan sejumlah efek samping setelah vaksinasi HPV. Efek yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntikan, demam, sakit kepala, kelelahan, mual, serta nyeri otot atau sendi. CDC juga menyebut, pingsan dapat terjadi setelah vaksinasi, termasuk pada vaksin HPV. Reaksi alergi berat atau anafilaksis juga mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Data CDC mencatat angka anafilaksis sekitar tiga kasus per satu juta dosis vaksin yang diberikan. Dengan demikian, benar bahwa Gardasil 9 memiliki efek samping dan resiko tertentu. Namun, mencantumkan efek samping dalam dokumen keamanan vaksin tidak serta-merta membuktikan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Dokumen FDA U.S. Food and Drug Administration, yang dirujuk dalam unggahan merupakan Package Insert Gardasil 9. Dokumen tersebut memang memuat bagian mengenai kontraindikasi, peringatan, tindakan pencegahan, serta efek samping. Namun, dokumen yang sama juga menunjukkan bahwa Gardasil 9 merupakan vaksin yang telah melalui proses evaluasi sebelum mendapatkan persetujuan FDA. Dalam dokumen tersebut, Gardasil 9 dinyatakan dapat digunakan pada anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun untuk mencegah sejumlah penyakit yang berkaitan dengan HPV. FDA menyebut, Gardasil 9 diindikasikan untuk anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun dalam pencegahan kanker anus, kanker orofaring dan kanker kepala-leher tertentu yang disebabkan oleh tipe HPV tertentu, termasuk kutil kelamin. Vaksin tersebut juga digunakan untuk mencegah lesi prakanker atau displastik tertentu yang berkaitan dengan HPV. Dengan demikian, dokumen FDA yang dijadikan rujukan dalam unggahan yang beredar justru tidak mendukung kesimpulan bahwa Gardasil 9 "tidak perlu" diberikan kepada anak laki-laki. Menurut CDC, terkait klaim bahwa vaksin HPV tidak diperlukan untuk anak laki-laki juga mengabaikan penyakit yang dapat disebabkan HPV pada laki-laki. Pasalnya, infeksi HPV yang menetap dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus, serta kanker pada bagian belakang tenggorokan atau orofaring. HPV juga dapat menyebabkan kutil kelamin. Karena itu, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan. Perlindungan terhadap HPV juga memiliki manfaat bagi laki-laki. CDC merekomendasikan vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan. CDC menyatakan vaksin HPV paling efektif diberikan sebelum seseorang terpapar HPV. Pendidikan kesehatan seksual tetap penting untuk memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan infeksi menular seksual. Namun, pendidikan seksual dan vaksinasi HPV memiliki fungsi yang berbeda. Vaksinasi memberikan perlindungan terhadap tipe HPV tertentu sebelum seseorang terpapar virus. Sementara, pendidikan kesehatan seksual memberikan pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penularan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa vaksinasi HPV tidak diperlukan hanya karena pendidikan seksual dapat diberikan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson kepada Tirto. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. CDC menyatakan, vaksin HPV merupakan salah satu cara untuk mencegah infeksi HPV yang paling umum menyebabkan kanker. Vaksin tersebut juga paling efektif apabila diberikan sebelum paparan HPV. Selain penelitian sebelum memperoleh izin, keamanan Gardasil 9 juga dipantau setelah digunakan. CDC melaporkan analisis pemantauan keamanan pasca pemasaran terhadap Gardasil 9 melalui Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dalam analisis terhadap 7.244 laporan setelah vaksinasi 9vHPV pada periode Desember 2014 hingga Desember 2017, sekitar 97 persen laporan dikategorikan tidak serius. Analisis tersebut tidak menemukan masalah keamanan baru atau tidak terduga. Pemantauan melalui Vaccine Safety Datalink terhadap hampir 840.000 dosis 9vHPV yang diberikan pada periode 2015–2017 juga tidak menemukan masalah keamanan baru. Hal ini bukan berarti vaksin tidak memiliki risiko sama sekali. Seperti produk medis lainnya, vaksin dapat menimbulkan efek samping. Namun, penilaian keamanan harus membedakan antara adanya laporan atau efek samping, dengan bukti bahwa vaksin menyebabkan bahaya serius secara umum. Baca juga:Seberapa Penting Vaksin HPV untuk Kesehatan Anak Laki-Laki? 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Salah, KPK Sita 8 Rumah dan 9 Mobil Khofifah Korupsi Dana Hibah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto menemukan unggahan video berisi informasi KPK menyita aset berupa rumah mewah dan mobil milik Khofifah dibagikan akun YouTube Tarbiyah Daily pada Minggu (8/3/2026). “KANG DEDI MULYADI KAGET KHOFIFAH JATUH M1SK1N?! IMBAS ASET DISITA KARENA KORUPSI DANA HIBAH JATIM?!” Begitu narasi tertulis dalam keterangan video. Melansir laman KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022. Ketiga tersangka tersebut, yaitu AY dan MF selaku pihak swasta asal Kabupaten Pasuruan, serta RWR selaku pihak swasta asal Kabupaten Bangkalan. Ketiganya diduga merupakan pihak pemberi suap kepada AS, yang saat itu merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024 dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) di DPRD Jatim. Namun, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Khofifah terkait kasus tersebut. Dalam akun Instagram resmi KPK juga tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Khofifah. Mengutip laman Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa terkait dugaan suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak pada hari, Rabu (21/12/2022) silam. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, selain ruangan Khofifah, penyidik juga menggeledah ruangan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. “Betul, hari ini (21/12) tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur,” begitu keterangan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (21/12/2022). Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur dan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, Khofifah memastikan bahwa dokumen tersebut tidak diambil dari ruang kerjanya. Faktanya, bukti elektronik berupa flashdisk itu diambil dari ruang sekda yang juga ikut digeledah. Dalam persidangan terbaru yang digelar Februari 2026, jaksa KPK kembali memanggil Khofifah sebagai saksi. Dalam persidangan itu, sebagaimana diberikan oleh Tirto, Khofifah Indar Parawansa, membantah tuduhan menerima fee sebesar 30 persen terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Pemprov Jawa Timur (Jatim) 2019-2022, Kamis (12/2/2026). Bantahan tersebut disampaikan Khofifah usai memberikan keterangan sebagai saksi kasus rasuah tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Kamis. Khofifah membantah telah menerima fee dana hibah senilai 30 persen bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. "Saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar (menerima fee 30 persen). Bahwa itu tidak benar," kata Khofifah dikutip dari rekaman suara yang diterima Tirto, Kamis (12/2/2026). Dugaan penerimaan fee oleh Khofifah dan Emil, diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, tersangka dalam kasus ini, namun telah meninggal dunia. Menurut Khofifah, pernyataan Kusnadi mengenai pembagian fee tidak rasional. "Tuduhan dari almarhum bahwa dalam proses pengajuan dana hibah itu ada fee ada ijon ke Gubernur 30 persen, Wagub 30 persen, Sekda 10 persen OPD-OPD 3 sampai 5, kawan-kawan OPD di Pemprov itu 64 OPD. 64 itu kalau kali 3 saja berapa? Hampir 200," ucap Khofifah. "Kalau kali 4 berarti sekitar 250-an. Kalau kali 5 berarti 300 lebih. Kan, sudah rasanya tidak rasional. Belum lagi yang ke gubernur dan wagub sekda. Jadi, apa yang di tuduhkan dan banyak kawan-kawan yang juga ikut memuat," tambah Khofifah. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial terkait penyitaan aset dan penggeledahan rumah Khofifah akibat korupsi dana hibah Jatim tidak bersumber dari keterangan resmi KPK maupun media kredibel. Meskipun Khofifah sempat dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK terkait penyidikan kasus korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur, tidak ada tindakan penyitaan rumah mewah atau penggeledahan seperti yang dinarasikan dalam video manipulatif tersebut. Baca juga:KPK: Khofifah akan Hadir di Sidang Korupsi Dana Hibah Kamis Lusa 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Wajibkan Perempuan Hamil Bayar Pajak	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “perempuan hamil wajib bayar pajak.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan informasi tersebut. Tirto hanya menemukan artikel yang ditulis oleh I Gede Suryantara, salah seorang pegawai DJP pada 2024 lalu, yang isinya membantah narasi hoaks bahwa para perempuan yang hendak melahirkan dibebani pajak sebesar 12 persen. Menurut I Gede, melahirkan yang termasuk ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenai oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, jasa pelayanan kesehatan medis—termasuk di dalamnya melahirkan—merupakan salah satu jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. “Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan kesehatan adalah melalui fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPN. Jasa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk jasa yang pemanfaatannya menyangkut hajat hidup orang banyak,” tulis I Gede dalam artikel di portal resmi DJP. Sementara itu, berdasarkan penjelasan DJP, terdapat dua jenis pajak di Indonesia, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berikut adalah daftar pajak yang tergolong sebagai Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)Bea MateraiPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Pajak RestoranPajak HiburanPajak Kendaraan BermotorBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)PBB Perdesaan dan Perkotaandan pajak daerah lainnya Tidak ada pula ketentuan khusus dari pajak-pajak di atas yang mengharuskan seorang perempuan hamil dibebani oleh pajak tertentu. Baca juga:Ojol Bakal Jadi UMKM, Pemerintah Jamin Tak Kena Pajak 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Bibit Ternak Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi mengatasnamakan Dinas Pertanian, memiliki 305 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “Daftar sekarang melalui link ?? https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/ .” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Dinas Pertanian. Adapun akun Facebook resmi milik Kementerian Pertanian RI memiliki 315 ribu pengikut dan bercentang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bibit ternak tahun 2026 https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di Unites States dengan domain daftardisinisekarangjuga.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan dan tertulis sebagai situs malicious atau berbahaya. Kementerian Pertanian RI, melaksanakan program prioritas Kementerian Pertanian pada 2026 berfokus pada pencapaian swasembada pangan nasional. Program utamanya mencakup pompanisasi dan percepatan luas tambah tanam untuk antisipasi kekeringan, optimasi lahan (Oplah), cetak sawah rakyat, penyediaan benih unggul, serta hilirisasi komoditas pertanian dan peternakan Dalam akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menegaskan tidak pernah meluncurkan program bantuan dengan mekanisme pendaftaran online gratis melalui tautan di media sosial seperti yang tertera pada gambar. “Waspada Hoax. Ada kabar soal "bantuan hewan ternak gratis"? Hati-hati, bisa jadi itu berita palsu! Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari: Website resmi, Media sosial terverifikasi, Dinas Peternakan atau Kementerian langsung. Saring sebelum sharing, agar kita semua aman dan tidak dirugikan.” Demikian keterangan Ditjen PKH dalam unggahan Instagram resmi Ditjen PKH, 24 Juli 2025. Melansir laman Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat pengawalan program dan bantuan pertanian di seluruh Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi, serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Bantuan pertanian di Indonesia umumnya diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta badan atau lembaga terkait seperti Perum Bulog dan pemerintah pusat di bawah arahan Presiden. Sebagaimana disebutkan dalam petunjuk teknis pada laman Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari pemerintah, petani wajib tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdaftar resmi di desa dan Dinas Pertanian setempat. Pengajuan dilakukan melalui musyawarah kelompok, pembuatan proposal resmi yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), hingga verifikasi data ke dinas kabupaten atau kota. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah membuka pendaftaran program pemerintah tahun anggaran 2026 bantuan bibit ayam, ikan, kambing, dan sapi dengan kuota terbatas yaitu 5 ribu penerima bantuan adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-15
Berita	Keliru, Sejumlah Klaim Terkait Vaksin Human Papillomavirus Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuliskan bahwa vaksinasi HPV pada anak usia sekitar 12 tahun justru sesuai dengan rekomendasi kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksinasi HPV sebagai prioritas bagi anak perempuan usia 9–14 tahun, sebelum mereka terpapar HPV. Tujuan pemberian vaksin pada usia tersebut bukan karena anak sedang berisiko mengalami kanker serviks, melainkan untuk memberikan perlindungan sebelum kemungkinan terjadinya infeksi HPV. Menurut WHO, Human papillomavirus (HPV) merupakan penyebab hampir seluruh kasus kanker serviks. Memang, sebagian besar infeksi HPV dapat hilang dengan sendirinya. Namun, sebagian infeksi yang menetap dapat menyebabkan perubahan prakanker dan kemudian berkembang menjadi kanker. WHO menyebut proses tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu, pemberian vaksin sebelum seseorang terpapar HPV menjadi bagian penting dari pencegahan kanker serviks. Dengan demikian, pernyataan bahwa kanker serviks merupakan penyakit yang baru muncul ketika seseorang dewasa tidak menjadi alasan untuk menunda vaksinasi hingga usia dewasa. Justru, vaksin diberikan pada masa remaja karena efektivitas perlindungannya lebih optimal sebelum paparan HPV. WHO juga menyebutkan bahwa klaim hanya sekitar lima persen infeksi HPV yang berkembang menjadi kanker juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa vaksinasi tidak diperlukan. Selain itu, angka yang disebutkan dalam unggahan yang beredar, tidak disertai sumber yang jelas dan berpotensi mencampurkan beberapa tahapan perjalanan infeksi HPV. Tidak semua orang yang terinfeksi HPV akan mengalami kanker, tetapi infeksi HPV berisiko tinggi yang menetap, merupakan faktor penting dalam perkembangan kanker serviks. WHO menyatakan sekitar 99 persen kasus kanker serviks berkaitan dengan infeksi HPV. Lebih lanjut, klaim mengenai vaksin HPV yang menyebabkan kemandulan sementara selama lima hingga tujuh tahun juga tidak didukung bukti ilmiah. WHO melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety telah meninjau berbagai penelitian mengenai hubungan vaksin HPV dengan infertilitas. Berdasarkan tinjauan tersebut, bukti yang tersedia tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan RI juga pernah menyatakan bahwa klaim vaksin HPV menyebabkan kemandulan merupakan informasi palsu. Kemenkes menjelaskan bahwa vaksin HPV telah dipastikan keamanannya dan efek samping yang umum terjadi antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan di lokasi suntikan serta demam yang biasanya bersifat sementara. Sementara itu, anggapan bahwa vaksin HPV tidak memiliki dasar medis untuk diberikan kepada laki-laki juga keliru. HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks. Virus tersebut juga dapat menyebabkan sejumlah kanker lain, termasuk kanker anus, penis, serta kanker di area kepala dan leher. WHO menyebut vaksinasi laki-laki sebagai salah satu kelompok sasaran sekunder yang dapat dilakukan apabila memungkinkan dan terjangkau. Dalam penelitian yang diterbitkan melalui International Agency for Research on Cancer (IARC) juga menunjukkan bahwa vaksin HPV dapat memberikan respons imun yang baik dan aman pada anak laki-laki maupun perempuan usia 9–14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian vaksin kepada laki-laki tidak semata-mata berkaitan dengan pencegahan kanker serviks. Melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Adapun klaim bahwa perluasan vaksinasi HPV didorong kepentingan bisnis industri farmasi global tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa motif bisnis merupakan dasar kebijakan vaksinasi. Dalam unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang dapat memverifikasi angka potensi pendapatan vaksin HPV sebesar 800 miliar hingga 800 triliun dolar AS. Karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepentingan bisnis dibalik kebijakan vaksinasi. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, vaksin HPV telah masuk dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2023 dan diberikan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, beberapa hoaks terkait vaksin HPV pernah beredar di media sosial yaitu: Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-anak. Faktanya, berdasarkan studi, anak-anak memiliki respons imun lebih kuat. Jadi, pemberian vaksin sangat dianjurkan, guna mendapatkan efektivitas perlindungan maksimal.Keliru, Anak Laki-laki Tidak Memerlukan Vaksin HPV. Faktanya, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki dari berbagai penyakit terkait infeksi HPV.Hoaks, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun dan Vaskulitis hingga Kematian. Faktanya, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian.Benarkah Vaksin HPV Bisa Sebabkan Mandul & Penjelasan Lengkapnya. Faktanya, vaksin HPV diberikan dengan tujuan untuk membuat perempuan mandul adalah tidak benar. Vaksin HPV adalah salah satu vaksin penting yang bisa menjaga kesehatan perempuan. Dengan demikian, klaim yang beredar tidak didukung bukti ilmiah yang kuat. Faktanya, vaksin HPV direkomendasikan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV, diberikan sejak usia remaja sebelum paparan HPV, termasuk pada laki-laki, serta tidak terbukti menyebabkan kemandulan. Baca juga:Biaya Vaksin HPV di Puskesmas dan Fakta-Fakta Pentingnya100	2026-08-17
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Akan Sita Penggilingan Padi Berpenghasilan Besar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto menemukan video asli pada akun YouTube Kompas. Dalam kesempatan itu, Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada Senin (21/7/2025). Saat menyampaikan arahannya, Presiden Prabowo sempat menceritakan pembentukan resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, hingga berkelakar soal reshuffle kabinet. Pada menit ke 21.32, Prabowo memang menyinggung terkait beras dan penggilingan padi “Apakah beras, apakah penggiling padi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak? Apa beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras kalau nggak makan gimana? Jadi menguasai hajat hidup banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan.” Demikian penggalan pidato Prabowo pada peluncuran koperasi merah putih. Prabowo menyatakan akan menyita penggilingan padi yang tidak tertib dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Namun, pernyataan itu tidak ditujukan kepada seluruh usaha rakyat yang memiliki pendapatan besar, melainkan kepada penggilingan padi yang dinilai melanggar atau tidak mematuhi ketentuan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa jika penggilingan padi tidak mau tertib dan tidak patuh terhadap kepentingan negara, pemerintah dapat menyita dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Pernyataan serupa juga tercatat dalam transkrip resmi Presiden RI dan Sekretariat Negara. “Dan, saya tidak salah, saya benar karena mereka, mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen Rp2 triliun per bulan. Satu [penggiling padi] Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu saya keluarkan niat ini harga langsung naik lagi, mereka langsung beli Rp6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, “Pak, harga Rp6.500 sudah, Pak.” Tetapi, beli jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium di jual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, Ini kan penipuan, ini adalah pidana.” Begitu narasi diucapkan Prabowo dalam pidatonya. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut telah menerima laporan mengenai satu penggilingan padi yang memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Akan tetapi, dalam pernyataan tersebut Prabowo tidak menyebut nama, lokasi, ataupun identitas perusahaan yang dimaksud. Melansir laman Antara, Prabowo menegaskan, aturan yang menjadi acuan negara untuk menyita penggilingan padi-penggilingan padi yang tak ikut ketentuan itu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Jika nantinya ditemukan ada yang melanggar dan tidak mau ikut aturan, Presiden pun menegaskan, negara tak ragu menyita penggilingan padi itu dan menyerahkan operasionalnya kepada koperasi. “Saya tidak salah, saya benar, karena mereka (penggilingan padi yang nakal, red.) mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggiling padi untung setiap panen Rp2 triliun per bulan, Rp1 triliun (sampai dengan) Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu kita keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung bali Rp6.500. Oke, berhasil,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut merupakan informasi yang disampaikan Presiden, bukan sebagai hasil verifikasi independen mengenai keuntungan suatu perusahaan. Dalam laman Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa angka tersebut tidak menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan penggilingan padi. Menurut Amran, angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan usaha penggilingan, melainkan estimasi nilai dugaan penipuan terhadap konsumen melalui praktik penjualan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pemerintah. Menteri Pertanian meminta masyarakat tidak mengalihkan perhatian dari dugaan pelanggaran tersebut hanya dengan memperdebatkan nominal Rp2 triliun. “Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan menjadi isu satu penggilingan untung Rp2 triliun. Jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Ini bukan keuntungan bisnis, ini penipuan,” begitu keterangan Mentan Amran, Kamis (30/7). Mentan Amran menjelaskan, dugaan penipuan tersebut terungkap setelah Kementerian Pertanian melakukan pengujian terhadap 212 merek beras premium yang beredar di pasaran. Hasilnya menunjukkan sekitar 86 persen sampel tidak memenuhi standar mutu beras premium. Kementerian Pertanian sebelumnya menyebut, pemerintah menemukan dugaan ketidaksesuaian mutu pada ratusan merek beras. Dalam penjelasan Kementan, persoalan yang disoroti mencakup beras yang tidak memenuhi standar premium tetapi dipasarkan dengan label premium. Dengan demikian, angka Rp2 triliun tidak dapat begitu saja diartikan sebagai laba bersih rutin sebuah penggilingan padi dari aktivitas menggiling dan menjual beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan besarnya skala produksi beras nasional. Pada 2025, produksi padi Indonesia mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), sementara produksi beras untuk konsumsi penduduk mencapai 34,69 juta ton. BPS juga mencatat bahwa statistik harga produsen beras di tingkat penggilingan mencakup data volume beras yang digiling, harga, serta kualitas dan varietas gabah. Sebagai gambaran skala industri, Perum Bulog pada 2022 menyebut 10 unit modern rice milling plant (MRMP) yang mereka bangun, memiliki kapasitas penggilingan 115.200 ton GKG per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa klaim keuntungan Rp2 triliun per bulan memerlukan konteks mengenai volume produksi, harga jual, biaya bahan baku, serta apakah angka tersebut merupakan omzet, keuntungan, atau estimasi kerugian akibat praktik perdagangan beras. Baca juga:Stok Beras BULOG 5,25 Juta Ton, Tersebar di Seluruh Indonesia 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Dosen dan Guru Pamong 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi memiliki 32 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “REKRUTMEN PENDAFTARAN DOSEN DAN GURU PAMONG TAHUN 2026 ? https://websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app/ .” Begitu juga akun Facebook “Siska Tridayanti,” merupakan akun pribadi dengan 15 pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikbud. Adapun Rekrutmen Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2026 dilakukan melalui laman resmi SDM PPG Kemendikbud. Melansir laman Sistem Rekrutmen Penguji UKPPPG Kemendikdasmen, tahapan pendaftaran PPG meliputi pendaftaran akun, seleksi administrasi, penyegaran, dan asesmen untuk mendampingi mahasiswa PPG dalam PPL. Pendaftaran juga sering diumumkan langsung oleh Lembaga Tenaga Kependidikan (LPTK) mitra penyelenggara. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026, yaitu https://websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “RESMI DIBUKA REKRUTMEN DOSEN DAN GURU PAMONG TAHUN 2026 TERBUKA UNTUK UMUM” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program rekrutmen dosen dan guru pamong 2026 tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di United States dengan domain websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan. Begitu juga tautanhttps://ppg-kemendikdasmen.vercel.app/ merupakan tautan tidak resmi dan tertulis keterangan sebagai malicious atau tautan berbahaya. Dalam akun Instagram @ppgkemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru (PPG) calon guru tahun 2026 telah dibuka pada 27 Juni hingga 25 Juli 2026. Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Kemendikdasmen Direktorat Pendidikan Profesi Guru menjelaskan bahwa PPG bagi Calon Guru adalah program pendidikan profesi untuk menyiapkan calon guru yang profesional, berakhlak mulia, berdedikasi tinggi, serta memberikan dampak positif pada satuan pendidikan dan lingkungannya. Adapun persyaratan yang disebutkan yaitu: Warga Negara Indonesia (WNI).Tidak terdaftar sebagai Guru/Kepala Sekolah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).Berusia paling tinggi 32 (tiga puluh dua) tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran.Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) atau terdata pada basis unit data unit Penyetaraan Ijazah Luar Negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri.Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani.Memiliki surat keterangan berkelakuan baik.Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).Menandatangani pakta integritas.Mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Sementara itu, untuk jalur PPG bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) gelombang awal tahun ini telah lebih dulu dibuka pada awal hingga pertengahan tahun 2026 melalui aplikasi SIMPKB. Proses seleksi PPG bagi calon guru berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran hingga perkuliahan. Alurnya sebagai berikut: Registrasi SIMPKB → Login dan lengkapi data diri, esai, bidang studi, serta lokasi mengajar.Seleksi Tahap 1 → Ikuti proses seleksi dan tunggu pengumuman.Seleksi Tahap 2 → Peserta yang lolos mengikuti Tes Substantif.Seleksi Tahap 3 → Peserta yang lolos mengikuti Wawancara.Lolos Seleksi → Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG.Penetapan Mahasiswa PPG → Peserta resmi ditetapkan sebagai mahasiswa.Lapor Diri di LPTK → Melakukan registrasi di kampus/LPTK yang ditentukan.Orientasi & Perkuliahan → Mengikuti orientasi, matrikulasi bagi peserta non kependidikan, lalu memulai perkuliahan. Adapun Saluran Resmi Informasi PPG 2026 dapat diakses terpusat melalui Situs Resmi Direktorat PPG Kemendikdasmen, pemantauan data dan koordinasi internal guru/dosen menggunakan Aplikasi SIMPKB dan laman resmi masing-masing Universitas atau LPTK penyelenggara yang ditunjuk. Baca juga:Alih Status Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Butuh Rp31 T 100	2026-08-24
Berita CekFakta	Salah, Isi BBM Nominal Ganjil & Speed Nozzle Hindari Kecurangan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Pertamina Patra Niaga, Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian BBM, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan akurasi volume BBM yang diterima konsumen. Pengaturan speed nozzle juga tidak memengaruhi takaran BBM yang dikeluarkan dispenser. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa speed nozzle tidak memiliki kaitan dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. “Kecepatan nozzle hanya mengatur laju aliran BBM, bukan volume atau takaran yang diberikan. Speed satu merupakan kecepatan paling lambat, sedangkan speed tiga adalah kecepatan paling cepat. Setiap dispenser di SPBU Pertamina sudah melalui proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin, untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang ditampilkan,” begitu keterangan VP Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dikutip dari Pertamina, Rabu (6/8/2025). Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut. Kepada Tirto, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa volume BBM yang disalurkan mengacu pada nominal yang dipilih konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya berfungsi mengatur laju aliran BBM, bukan volume BBM yang dikeluarkan. Dengan demikian, penggunaan speed 1, 2, maupun 3 tidak menyebabkan perbedaan takaran. Pernyataan serupa sebelumnya juga disampaikan Pertamina Patra Niaga dalam klarifikasi mengenai informasi menyesatkan soal speed nozzle. Pertamina juga membantah anggapan bahwa pengisian dengan speed tinggi membuat takaran BBM menjadi lebih sedikit karena sistem pengukuran dispenser bekerja secara terpisah dari pengaturan kecepatan aliran. Kecepatan nozzle hanya menentukan seberapa cepat BBM mengalir, bukan jumlah BBM yang dihitung oleh dispenser. Selain itu, dispenser BBM di SPBU Pertamina menjalani proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada dispenser. Karena itu, tidak ada dasar untuk menyebut pembelian dengan nominal ganjil, seperti Rp51.500, merupakan cara untuk “mengacaukan” sistem dispenser atau mencegah dugaan program kecurangan. Klaim mengenai busa yang menyebabkan konsumen membayar “angin” juga tidak dapat dijadikan bukti bahwa speed nozzle tertentu membuat volume BBM yang tercatat dispenser menjadi tidak sesuai. Penjelasan Pertamina menyebut akurasi takaran ditentukan oleh sistem penghitungan volume, yang terpisah dari pengaturan laju aliran nozzle. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan takaran BBM yang diterima konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya mengatur laju aliran BBM dan tidak memengaruhi volume yang dikeluarkan dispenser. Pertamina mengimbau masyarakat tetap dapat membeli BBM berdasarkan nominal rupiah maupun jumlah liter sesuai kebutuhan. Jika menemukan dugaan ketidaksesuaian takaran di SPBU Pertamina, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Call Center 135. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pihak Pertamina, sebagai penyedia bahan bakar di Indonesia, menegaskan bahwa pengaturan pedal nozzle juga tidak ada kaitannya dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. Pengisian bahan bakar dengan kecepatan tertinggi hanya mengatur laju aliran namun tidak terkait dengan takaran atau volume BBM yang masuk. Setiap dispenser SPBU Pertamina juga telah melalui proses kalibrasi dan tera ulang untuk memasukan BBM yang keluar sesuai dengan yang dibayarkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan pengisian BBM harus menggunakan nominal ganjil atau ukuran liter agar tidak terjadi kecurangan dalam aliran BBM pada saat pengisian adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Pertamina Dorong Potensi Gas Pangkah untuk Industri Jatim 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) telah meninjau penelitian mengenai vaksin HPV dan infertilitas. Setelah menelaah lebih dari 160 studi, WHO menyatakan tidak terdapat bukti yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan infertilitas. Penelitian mengenai primary ovarian insufficiency (POI) atau gangguan fungsi ovarium, juga tidak menemukan hubungan kausal dengan vaksin HPV. Dalam laman WHO terkait polysorbate 80, juga dijelaskan bahwa klaim polysorbate 80 menyebabkan infertilitas berasal dari penelitian pada tikus baru lahir yang diberikan dosis 20–200 kali lebih tinggi dibandingkan jumlah polysorbate 80 dalam vaksin Gardasil. WHO menyatakan, tidak terdapat bukti bahwa kandungan polysorbate 80 pada vaksin HPV membahayakan reproduksi atau kesuburan manusia. Sementara itu, aluminium memang digunakan pada sejumlah vaksin sebagai adjuvant, yakni bahan yang membantu meningkatkan respons imun. WHO menyatakan, vaksin yang mengandung garam aluminium aman dan jumlah aluminium dalam vaksin sangat kecil dibandingkan paparan aluminium dari makanan sehari-hari. Dengan demikian, klaim bahwa kandungan polysorbate 80 dan aluminium dalam vaksin HPV merupakan “agen kebiri kimiawi” atau sengaja ditujukan untuk merusak ovarium dan testis tidak didukung bukti ilmiah. Lebih lanjut, klaim terkait “depopulasi” juga tidak didukung bukti ilmiah, faktanya vaksin HPV diberikan untuk mencegah infeksi HPV yang dapat berkembang menjadi berbagai jenis kanker, termasuk kanker serviks. WHO menjelaskan vaksin HPV menggunakan virus-like particles (VLP) dan tidak mengandung materi genetik virus maupun virus hidup sehingga tidak dapat berkembang biak atau menyebabkan infeksi. Senada dengan hal itu, Kementerian Kesehatan lewat pesan WhatsApp pada Selasa (11/08/2026) menyatakan kepada Tirto, bahwa isu yang menyebut vaksin HPV menyebabkan kemandulan, menopause dini, maupun merupakan bagian dari upaya depopulasi adalah tidak benar atau hoaks. ⁠Faktanya, imbuh Kemenkes, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin HPV menyebabkan kemandulan pada laki-laki maupun perempuan. Vaksin HPV diberikan untuk melindungi dari infeksi Human Papillomavirus (HPV), yang menjadi penyebab utama berbagai jenis kanker, seperti kanker serviks, anus, penis, vulva, vagina, dan kanker orofaring (tenggorokan) "Vaksin HPV telah melalui uji keamanan dan efektivitas yang ketat serta memperoleh izin edar dari BPOM RI. Vaksin HPV juga direkomendasikan oleh WHO, Komite Imunisasi Nasional (KIN), dan Kementerian Kesehatan RI," tegas Kemenkes, Selasa. Kemenkes juga terus memantau keamanannya melalui sistem pemantauan nasional maupun global. Hingga saat ini, menurut Kemenkes, vaksin HPV telah digunakan secara luas di berbagai negara sebagai bagian dari program imunisasi untuk mencegah kanker akibat infeksi HPV. Kementerian Kesehatan RI memasukkan vaksin HPV dalam strategi eliminasi kanker serviks. Pemerintah menargetkan 90 persen anak perempuan dan laki-laki mendapatkan vaksin HPV sebelum usia 15 tahun pada 2030. Kemenkes juga menjalankan skrining kanker serviks, sehingga vaksinasi dan skrining merupakan dua strategi pencegahan yang saling melengkapi. Klaim bahwa kanker serviks hanya dapat dicegah dengan “seks sehat” dan skrining juga tidak tepat. Skrining penting untuk mendeteksi perubahan pra kanker atau kanker secara dini, tetapi vaksinasi berfungsi mencegah infeksi HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Karena itu, vaksinasi tidak menggantikan skrining, dan skrining juga tidak menggantikan vaksinasi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah kanker serviks di Indonesia antara lain vaksinasi HPV kepada anak-anak perempuan usia sekolah dan melakukan skrining deteksi kanker serviks sedini mungkin untuk perempuan-perempuan Indonesia. Bahkan, pemerintah sudah melakukan pilot project vaksinasi HPV gratis di sekolah-sekolah di Jakarta. Pemerintah juga sudah melakukan treatment atau perawatan yang adekuat untuk kanker serviks di Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Kanker Serviks untuk Indonesia (2023-2030). Visi masa depan rencana aksi ini, yakni membuat kanker serviks sebagai penyakit masa lalu, serta setiap perempuan pada semua demografi sosial ekonomi dapat hidup sehat dan bebas dari ancaman kanker serviks. WHO menyatakan vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker yang berkaitan dengan HPV, terutama kanker serviks. WHO juga telah meninjau lebih dari 160 studi keamanan dan menyimpulkan bahwa bukti yang tersedia tidak mendukung hubungan vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Tidak ditemukan bukti ilmiah yang mendukung klaim vaksin HPV sebagai sarana depopulasi. Bukti keamanan yang ditinjau WHO juga tidak menunjukkan hubungan antara vaksin HPV dan infertilitas. Vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa terdapat laporan GBS setelah vaksinasi HPV. Namun, adanya laporan setelah vaksinasi tidak otomatis membuktikan vaksin sebagai penyebabnya. Dalam laman American Academy of Neurology, pada 2006–2008 memang terdapat 36 laporan GBS setelah vaksinasi HPV di Amerika Serikat. Sebanyak 75 persen laporan menyebut kejadian berlangsung dalam enam minggu setelah vaksinasi. Namun, analisis yang dikutip American Academy of Neurology menyimpulkan, bahwa GBS tidak terjadi lebih sering setelah vaksinasi HPV dibandingkan angka yang ditemukan pada populasi umum. Vaksin HPV tidak meningkatkan risiko terkena sindrom Guillain-Barré, menurut sebuah studi yang dirilis dan dipresentasikan pada Pertemuan Tahunan ke-61 American Academy of Neurology di Seattle, 25 April hingga 2 Mei 2009. Sebagai informasi, Guillain-Barré adalah gangguan yang menyebabkan kelemahan otot dan kesemutan yang dapat berkembang menjadi kelumpuhan. Meskipun dapat mengancam jiwa, sebagian besar orang pulih dengan sedikit masalah yang tersisa. Children’s Hospital of Philadelphia menyatakan bahwa studi lain juga tidak menemukan peningkatan risiko GBS yang bermakna setelah vaksinasi HPV. Penelitian Vaccine Safety Datalink yang memantau lebih dari 2,7 juta dosis vaksin HPV kuadrivalen pada periode 2006–2015 menemukan angka GBS terkonfirmasi dalam 42 hari setelah vaksinasi sebesar 0,36 kasus per satu juta dosis, lebih rendah daripada angka latar belakang yang dipublikasikan pada populasi umum usia 11–18 tahun. Dalam laman National Library of Medicine, temuan tersebut sejalan dengan tinjauan sistematis dan meta-analisis Boender dkk. (2022) yang mencakup 25 penelitian dan lebih dari 10 juta laporan. Meta-analisis menghasilkan rasio risiko gabungan 1,21 (95% CI 0,60–2,43), yang tidak menunjukkan peningkatan risiko GBS yang signifikan secara statistik. Para peneliti menyimpulkan risiko absolut dan relatif GBS setelah vaksinasi HPV sangat rendah. Centers for Disease Control and Prevention menyatakan bahwa vaksin HPV aman dan risiko GBS setelah vaksinasi HPV sangat jarang, sementara pemantauan keamanan vaksin terus dilakukan. Lebih dari 15 tahun pemantauan dan penelitian telah mengumpulkan bukti yang meyakinkan bahwa vaksinasi HPV memberikan perlindungan yang aman, efektif, dan tahan lama terhadap kanker yang disebabkan oleh infeksi HPV. Baca juga:Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Pangan Beras 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi dan memiliki 1 pengikut. Akun tersebut menyebarkan informasi lain terkait program SIM online gratis ini dengan pendaftaran melalui tautan yang sama https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat. Akun Facebook resmi pusat Perum BULOG dapat dikunjungi melalui tautan Perum BULOG di Facebook yang memiliki 16 ribu pengikut dan menyertakan tautan resmi bulog.co.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bahan pangan tahun 2026 https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Juga 2026!!!” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, serta nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US, berlokasi di Ascension Island dengan domainis registrasisekarang.statusinf0.com dibuat pada 25 Juli 2026, berlaku selama 3 bulan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memang memastikan adanya penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program tersebut ditujukan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan, dengan alokasi beras sebanyak 10 kilogram per penerima untuk setiap bulan alokasi. Penyaluran tersebut dilakukan melalui Perum Bulog berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3. Bapanas juga mengumumkan bahwa bantuan pangan beras tahap kedua tersebut direncanakan disalurkan secara one shoot atau sekaligus untuk alokasi tiga bulan mulai Agustus 2026. Total beras yang disiapkan mencapai sekitar 997,2 ribu ton untuk 33,24 juta KPM. Dengan demikian, angka 33,24 juta penerima, periode Juli-September 2026, serta alokasi 10 kilogram beras memang memiliki dasar kebijakan pemerintah. Akan tetapi, tidak berarti masyarakat harus atau dapat mendaftar melalui tautan yang beredar di Facebook. Bapanas pada 2 Agustus 2026 menyebut, pemerintah telah resmi menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk bantuan pangan beras periode Juli-September 2026. Penugasan tersebut menjangkau 33.244.408 penerima dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima untuk tiga bulan, yang penyalurannya dapat dilakukan satu kali. Faktanya, penyaluran bantuan pangan pemerintah dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui penugasan kepada Perum Bulog berdasarkan data sasaran terpadu (seperti data P3KE atau Kementerian Sosial). Bantuan disalurkan secara bertahap kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Bantuan Pangan (PBP) di kantor kelurahan, kecamatan, atau titik distribusi yang telah ditentukan oleh aparat setempat. Pendaftaran bantuan pangan tidak melalui tautan tidak resmi. Penerima bantuan harus terdaftar terlebih dahulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika data kemiskinan sudah diverifikasi, akan masuk ke dalam database DTKS, maka otomatis berpeluang besar menjadi sasaran penerima berbagai program bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako atau bansos beras. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Hepatitis B Berbahaya & Sebabkan Kematian Bayi	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri informasi mengenai keputusan ACIP dan data keamanan vaksin hepatitis B dari situs resmi CDC. Benar bahwa pada 5 Desember 2025, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) melakukan pemungutan suara dengan hasil 8-3. Namun, konteksnya berbeda dari yang disampaikan dalam video. Dalam keputusan tersebut, ACIP merekomendasikan individual-based decision-making atau pengambilan keputusan secara individual bagi orang tua bayi yang lahir dari ibu yang hasil tes Hepatitis B-nya negatif. Artinya, orang tua bersama tenaga kesehatan dapat mempertimbangkan manfaat dan resiko vaksin sebelum menentukan apakah dosis Hepatitis B diberikan saat lahir atau dimulai kemudian. Dari keputusan tersebut, tidak berarti ACIP menyatakan vaksin Hepatitis B berbahaya atau menyebabkan kematian. CDC kemudian mengadopsi rekomendasi tersebut pada 16 Desember 2025. Untuk bayi yang lahir dari ibu dengan hasil tes Hepatitis B positif atau status yang tidak diketahui, CDC tetap merekomendasikan pemberian vaksin Hepatitis B dalam waktu 12 jam setelah lahir. Selanjutnya, angka 1.494 kematian, 1.730 kejadian yang mengancam jiwa, 1.759 kecacatan permanen, 6.454 rawat inap, dan sekitar 82.990 laporan kejadian memang beredar dalam pembahasan mengenai data Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Namun, data tersebut merupakan laporan kejadian yang terjadi setelah vaksinasi, bukan bukti bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh vaksin. CDC menjelaskan, VAERS merupakan sistem pelaporan pasif untuk mendeteksi kemungkinan masalah keamanan vaksin. Siapa pun dapat mengirimkan laporan, termasuk pasien, keluarga, tenaga kesehatan, maupun produsen vaksin. Karena itu, laporan dapat diterima meskipun pelapor tidak mengetahui apakah vaksin benar-benar menyebabkan kondisi tersebut. CDC secara tegas menyatakan bahwa laporan VAERS tidak berarti vaksin menyebabkan kejadian yang dilaporkan. Laporan dapat berupa kejadian yang kebetulan terjadi setelah vaksinasi, kondisi yang disebabkan penyakit lain, atau kejadian yang memang berkaitan dengan vaksin. Untuk mengetahui hubungan sebab-akibat, diperlukan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. CDC juga menjelaskan bahwa data VAERS memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain tidak adanya kelompok pembanding yang tidak divaksinasi, adanya laporan yang tidak lengkap atau tidak terverifikasi, serta kemungkinan satu laporan mencantumkan lebih dari satu vaksin. Karena itu, jumlah laporan tidak dapat digunakan untuk menghitung tingkat risiko atau membuktikan hubungan sebab-akibat. Khusus mengenai vaksin Hepatitis B, CDC menyatakan, bukti ilmiah secara keseluruhan mendukung keamanannya. Dalam kajian keamanan, sebuah penelitian Vaccine Safety Datalink yang membandingkan kematian pada bayi baru lahir yang menerima vaksin Hepatitis B dengan bayi yang tidak menerima vaksin tersebut, tidak ditemukan adanya perbedaan pada kematian antara kedua kelompok. CDC juga mencatat, efek samping yang umum setelah vaksin Hepatitis B antara lain nyeri, kemerahan atau bengkak pada lokasi suntikan, sakit kepala, dan kelelahan. Reaksi alergi berat dapat terjadi, tetapi sangat jarang. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar bayi mendapatkan dosis pertama vaksin Hepatitis B sesegera mungkin setelah lahir, idealnya dalam waktu 24 jam. WHO menyebut vaksin Hepatitis B aman dan efektif. Tiga dosis vaksin dapat memberikan perlindungan sebesar 98–100 persen terhadap infeksi Hepatitis B. Dengan demikian, pernyataan bahwa keputusan 8-3 ACIP membuktikan vaksin Hepatitis B berbahaya, tidak tepat dan perlu diluruskan. Pemungutan suara tersebut memang terjadi, tetapi berkaitan dengan perubahan pendekatan pemberian dosis lahir pada bayi dari ibu yang hasil tes Hepatitis B-nya negatif, bukan penetapan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Adapun dengan angka kematian dan kejadian serius yang dikaitkan dengan vaksinasi, angka tersebut merupakan laporan dalam sistem VAERS dan tidak dapat ditafsirkan sebagai jumlah orang yang meninggal atau mengalami kecacatan akibat vaksin Hepatitis B. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, dijelaskan bahwa vaksin Hepatitis B diberikan pada bayi baru lahir untuk mencegah penularan Hepatitis B dari ibu ke anak pada proses kelahiran. Hepatitis B dapat menyebabkan pengerasan hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan kanker hati. Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Kementrian Kesehatan RI. Lewat pesan WhatsApp Kemenkes menegaskan bahwa vaksin Hepatitis B untuk bayi tidak dihapus di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi pada 2025 adalah adanya fleksibilitas waktu pemberian dosis pertama bagi bayi yang lahir dari ibu yang terbukti negatif Hepatitis B. Dalam kondisi tersebut, keputusan pemberian vaksin saat lahir dapat didiskusikan antara orang tua dan tenaga kesehatan. Jika tidak diberikan saat lahir, dosis pertama dapat dimulai pada usia 2 bulan. “Prevalensi Hepatitis B (HBsAg) di Indonesia pernah mencapai 7,1% dari populasi, setara dengan sekitar 18 juta penduduk yang terinfeksi. Penularan Hepatitis B paling sering terjadi dari ibu ke bayi saat persalinan. Karena itu vaksin Hepatitis B harus diberikan dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir.” Begitu keterangan Kemenkes kepada Tirto, Senin (10/8/2026). Kemenkes jugamenambahkan, bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat endemisitas Hepatitis B sedang hingga tinggi. Hal tersebut didukung oleh sejumlah fakta epidemiologi di Indonesia: Prevalensi hepatitis B (HBsAg) di Indonesia pernah mencapai 7,1% dari populasi, setara dengan sekitar 18 juta penduduk yang terinfeksi.Kasus Baru (2025): Sebanyak 279 bayi terkonfirmasi positif Hepatitis B.Infeksi juga ditemukan pada sekitar 4,2% anak usia di bawah 5 tahun.Sebagian besar penularan terjadi dari ibu ke bayi saat proses persalinan. Selain itu, menurut Kemenkes, ada beberapa alasan utama mengapa Indonesia tetap menerapkan imunisasi hepatitis B segera setelah lahir, yaitu: Mencegah penularan dari ibu ke bayi. Penularan Hepatitis B paling sering terjadi saat proses persalinan. Tanpa pencegahan, bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi memiliki risiko tinggi tertular virus.Risiko infeksi kronis sangat tinggi pada bayi. Sekitar 90–95% bayi yang terinfeksi Hepatitis B akan mengalami infeksi kronis, yang dapat menyebabkan penyakit hati serius di masa depan.Banyak ibu tidak mengetahui status hepatitisnya. Tidak semua ibu hamil mengetahui status Hepatitis B. Pemberian vaksin saat lahir menjadi perlindungan awal bagi bayi apabila terjadi infeksi yang tidak terdeteksi. BPOM CDC Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin Hepatitis B berbahaya dan menyebabkan banyak kasus kematian adalah informasi yang tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Efek Samping Vaksin DPT Daptacel Disembunyikan 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Salah, Ikut Upacara HUT RI di Istana, Masyarakat Harus Bayar	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “biaya pendaftaran upacara 17 agustus istana merdeka.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya, maupun siaran pers resmi dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) terkait biaya pendaftaran yang dipungut kepada masyarakat. Sebagai informasi, pendaftaran upacara peringatan HUT RI dibuka melalui situs https://pandang.istanapresiden.go.id. Dilansir dari laman tersebut, pendaftaran tiket upacara HUT RI dibuka secara gratis dan tidak dipungut biaya apa pun. Pemerintah juga melarang masyarakat untuk memperjualbelikan undangan tersebut. "Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia," demikian imbauan dalam laman pendaftaran tersebut. Sebelum mendaftar, masyarakat wajib memenuhi lima ketentuan peserta upacara HUT ke-81 RI di Istana, yaitu: Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga yang masih berlaku;Minimal berusia 12 tahun pada Senin (17/8/2026);Peserta upacara dilarang membawa balita;Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas penyakit bawaan yang membahayakan di kerumunan, serta telah melengkapi vaksinasi nasional;Satu nomor induk kependudukan (NIK) hanya berlaku untuk satu kali pendaftaran permohonan undangan upacara. Baca juga:Jadwal & Waktu War Tiket Upacara HUT RI 2026 di Istana Presiden 100	2026-08-11
Berita CekFakta	Keliru, Ova Emilia Ditangkap & UGM Disegel Terkait Ijazah Jokowi	Untuk memberikan fakta atas klaim dari postingan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci "Rektor UGM Ova Emilia ditangkap" dan "Rektor UGM Ova Emilia dipecat" serta "UGM disegel" melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Ova Emilia ditangkap atau diberhentikan dari jabatannya. Berdasarkan informasi di situs resmi UGM, Ova Emilia masih menjabat sebagai Rektor UGM per 18 Agustus 2026, saat artikel periksa fakta ini ditulis. Aktivitas Ova Emilia sebagai Rektor UGM juga masih terlihat dalam sejumlah kegiatan resmi kampus. Salah satunya adalah peresmian Gedung C Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM yang diperuntukkan sebagai Laboratorium Bahasa dan Pusat Pengembangan Riset Humaniora. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara, untuk hasil penelusuran "UGM disegel" juga tidak ditemukan infomasi resmi soal klaim tersebut utamanya yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Hanya ditemukan infomasi soal penyegelan pembangunan gedung UGM yang dilakukan oleh warga sekitar pada 2020 lalu. Tirto juga menelusuri akun Instagram pribadi resmi Ova Emilia yang menunjukkan bahwa dia masih menjalankan aktivitasnya sebagai Rektor UGM. Dalam salah satu unggahan, Ova terlihat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan kampus. Informasi pada profil akun tersebut juga masih mencantumkan Ova Emilia sebagai Rektor UGM. Bahkan, dua hari lalu, Ova masih membagikan bersama akun @ditmawaugm sebuah unggahan video tentang kegiatan orientasi mahasiswa baru UGM 2026. Lebih lanjut, Tirto juga tidak menemukan keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya yang membenarkan bahwa Ova Emilia ditangkap berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Joko Widodo serta adanya penyegelan UGM. Hingga 18 Agustus 2026, UGM masih beroperasi dan menjalankan berbagai kegiatan akademik. Pada Sabtu, 15 Agustus 2026, misalnya, UGM menggelar penutupan kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 di Lapangan Pancasila. Kegiatan tersebut bisa dilihat pada akun Instagram @ugm.yogyakarta dan akun Instagram @humasjogja. Kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 tersebut menandai bergabungnya 11.099 mahasiswa baru sebagai bagian dari keluarga besar UGM. Dengan demikian, klaim bahwa UGM telah disegel bertentangan dengan aktivitas resmi universitas yang masih berlangsung. Tirto kemudian menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan. Foto tersebut menampilkan sosok yang disebut sebagai Ova Emilia, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan dikawal dua anggota kepolisian. Hasil penelusuran, tidak ditemukan sumber asli maupun dokumentasi kredibel yang menunjukkan adanya peristiwa Ova Emilia ditangkap polisi dengan kondisi seperti dalam gambar. Karena itu, foto tersebut kemungkinan merupakan hasil manipulasi atau penyuntingan digital. Baca juga:Hoaks Jokowi Suap Rektor UGM Rp100 Miliar untuk Ijazah 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Tidak Benar, Efek Samping Vaksin DPT Daptacel Disembunyikan	Sebagai informasi, Daptacel adalah nama merek dagang untuk vaksin kombinasi DTaP (Diphtheria, Tetanus, and Acellular Pertussis) yang berfungsi untuk mencegah tiga penyakit infeksi bakteri berbahaya pada anak-anak, yaitu difteri, tetanus, dan pertusis (batuk rejan). Vaksin ini menggunakan komponen pertusis jenis aseluler (acellular) yang dirancang khusus untuk meminimalkan efek samping pasca-imunisasi seperti demam tinggi atau rewel jika dibandingkan dengan vaksin DPT konvensional. Daptacel ditujukan khusus untuk bayi dan anak-anak usia 6 minggu hingga sebelum berusia 7 tahun. Vaksin ini diberikan sebanyak 5 dosis rangkaian melalui suntikan di otot, yang terbagi atas tiga dosis utama di bawah usia satu tahun dan dua dosis penguat (booster) saat anak menginjak usia balita. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli pada unggahan slide pertama. Hasil penelusuran mengarah ke laman US Food and Drug Administration yang menampilkan Package Insert-DAPTACEL. Laman tersebut menampilkan dokumen yang merupakan Prescribing Information resmi dari FDA mengenai DAPTACEL, yaitu vaksin kombinasi DTaP yang diproduksi oleh Sanofi Pasteur Inc. Dokumen tersebut merupakan informasi produk yang dapat diakses publik dan memuat keterangan mengenai indikasi, keamanan, serta potensi reaksi merugikan dari vaksin. Artinya, informasi tersebut bukanlah data yang dirahasiakan atau sengaja disembunyikan. Vaksin ini diindikasikan untuk memberikan imunisasi aktif bagi bayi dan anak-anak berusia 6 minggu hingga 6 tahun (sebelum ulang tahun ke-7) guna melindungi mereka dari tiga jenis penyakit infeksi berbahaya, yaitu difteri, tetanus, dan pertusis (batuk rejan). Vaksin disuntikkan secara intramuskular dengan dosis 0,5 mL melalui skema lima kali pemberian, yaitu pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 15 hingga 20 bulan, dan dosis penguat (booster) pada usia 4 hingga 6 tahun. Selain penjelasan dosis, dokumen ini menjabarkan batasan penggunaan dan faktor keamanan. DAPTACEL dilarang keras diberikan kepada individu yang memiliki riwayat alergi berat (anafilaksis) terhadap komponen vaksin, mengalami gangguan otak (ensefalopati) dalam 7 hari pasca vaksinasi pertusis, atau menderita kelainan saraf progresif yang belum stabil. Penanganan khusus dan evaluasi risiko-manfaat juga diperlukan pada anak yang memiliki riwayat kejang, bayi prematur yang berisiko mengalami apnea, atau anak yang pernah mengalami reaksi demam sangat tinggi, pingsan, maupun menangis tanpa henti selama lebih dari 3 jam pada dosis sebelumnya. Dokumen tersebut juga memuat laporan efek samping yang umum terjadi serta petunjuk teknis medis lainnya. Efek samping sistemik seperti rewel, lemas, dan demam lebih sering ditemukan pada dosis pertama hingga ketiga, sementara reaksi lokal seperti kemerahan, nyeri, dan pembengkakan di area suntikan lebih sering muncul pada dosis keempat dan kelima. Dokumen ini juga menyajikan informasi deskripsi bahan penyusun vaksin (seperti toksoid yang diserap aluminium fosfat), instruksi penyimpanan dingin pada suhu 2°C hingga 8°C, serta data studi klinis yang membuktikan efektivitas DAPTACEL dalam membentuk antibodi pelindung pada tubuh anak. Keberadaan laporan atau informasi mengenai suatu kejadian setelah vaksinasi tidak dapat membuktikan bahwa vaksin menyebabkan kejadian tersebut, terlebih dalam jumlah besar atau secara massal. Klaim yang beredar pada unggahan tersebut menggunakan tangkapan layar dari dokumen resmi U.S. Food and Drug Administration (FDA) mengenai Daptacel, khususnya bagian 5.2 tentang reaksi yang perlu menjadi pertimbangan sebelum pemberian vaksin berikutnya. Pada bagian tersebut tercantum beberapa kejadian setelah vaksinasi pertusis sebelumnya, termasuk hypotonic-hyporesponsive episode (HHE), yang dijelaskan sebagai kondisi kolaps atau menyerupai syok, menangis terus menerus hingga lebih dari tiga jam, serta kejang dengan atau tanpa demam dalam tiga hari. Unggahan tersebut kemudian menggabungkan informasi itu dengan laman Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang menyebut bahwa FDA menyetujui Daptacel pada 2002 untuk digunakan pada bayi dan anak usia 6 minggu hingga sebelum ulang tahun ketujuh untuk perlindungan terhadap difteri, tetanus, dan pertusis. Dari penggabungan kedua sumber tersebut, unggahan menyimpulkan bahwa vaksin Daptacel menyebabkan “bayi boneka,” kejang, pingsan, menangis tak henti, dan saraf mati pelan-pelan. Unggahan itu juga mengklaim bahwa informasi mengenai efek samping tersebut sengaja disembunyikan. Faktanya, dalam dokumen FDA tersebut kejang dan hypotonic-hyporesponsive episode (HHE) memang tercantum sebagai kejadian yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Daptacel. Namun, hal ini perlu diluruskan karena data tersebut harus dibaca berdasarkan frekuensi kejadian, konteks klinis, dan hasil pemantauan keamanan untuk menilai hubungan sebab-akibat. Dengan demikian, pencantuman suatu kejadian dalam lembar informasi produk tidak dapat dijadikan bukti bahwa Daptacel menyebabkan berbagai efek samping berbahaya tersebut. Laman Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menampilkan data asli terkait keamanan vaksin DTaP dan Tdap. CDC mencantumkan sejumlah efek samping yang dapat terjadi setelah vaksinasi. Adapun reaksi yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau bengkak pada area suntikan, demam, rewel, kelelahan, serta penurunan nafsu makan. CDC juga mencatat bahwa reaksi yang lebih serius dapat terjadi, tetapi jarang. Lebih lanjut, informasi mengenai efek samping vaksin DPT juga tersedia pada sejumlah situs kesehatan seperti WebMD, RxList, dan Cleveland Clinic. Sumber-sumber tersebut mencantumkan kemungkinan reaksi setelah vaksinasi dan menjelaskan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian medis. Dalam laman WebMD dijelaskan bahwa vaksin difteri, tetanus, dan batuk rejan (pertusis) (DTaP) digunakan untuk mencegah difteri, tetanus, dan pertusis. Vaksin ini bekerja dengan memicu respons imun tubuh untuk menghasilkan sejenis protein (antibodi) terhadap bakteri penyebab difteri, tetanus, dan pertusis. Adapun efek samping yang umum meliputi nyeri, gatal, bengkak, nyeri tekan, atau kemerahan di dekat tempat suntikan, rewel, mudah mara, menangis yang tidak kunjung reda, dan demam. Vaksin DTaP tersedia dalam bentuk cairan yang disuntikkan ke otot oleh tenaga kesehatan. Perlu dibedakan antara adanya potensi efek samping dan klaim bahwa vaksin menyebabkan efek samping tersebut secara massal. Adanya suatu kejadian yang tercantum dalam informasi keamanan vaksin, tidak secara otomatis berarti vaksin menyebabkan kejadian tersebut pada setiap penerima vaksin. Dalam menilai keamanan vaksin, hubungan sebab-akibat perlu ditentukan melalui evaluasi medis dan data ilmiah, bukan hanya berdasarkan daftar kejadian yang tercantum dalam lembar informasi produk. Adapun klaim yang menyebutkan bahwa efek vaksin menyebabkan berbagai efek samping berbahaya seperti pada unggahan tersebut, tidak dapat dijadikan dasar karena keberadaan informasi mengenai kemungkinan kejadian tertentu. Menurut data pemantauan keamanan DTaP dari CDC, tidak ditemukan pola kejadian tidak diharapkan yang baru, dan penelitian mengenai kejang demam menunjukkan bahwa meskipun risiko dapat meningkat pada kondisi tertentu, risiko absolutnya tetap kecil. Dengan demikian, klaim bahwa efek samping vaksin Daptacel “disembunyikan” juga tidak sesuai dengan fakta. Dokumen keamanan dan informasi produk, faktanya dapat diakses oleh publik. Informasi mengenai potensi efek samping, justru merupakan bagian dari informasi keamanan yang disediakan untuk tenaga kesehatan dan masyarakat. Senada dengan hal tersebut, dalam dokumen FAQs Imunisasi 2026 dituliskan bahwa setelah imunisasi, bisa muncul reaksi ringan dan sementara, seperti demam ringan atau nyeri/bengkak di lokasi suntikan. Namun, hal ini menandakan bahwa imunisasi sedang bekerja dan tubuh sedang membentuk kekebalan. Reaksi tersebut kecil jika dibandingkan dengan perlindungan yang akan didapatkan oleh anak dari berbagai penyakit berbahaya jika tidak diimunisasi. Orang tua sebaiknya tetap memberikan ASI, jika demam bisa dikompres a100	2026-08-06
Berita CekFakta	Hoaks, Sistem Desil Terbaru 2026 Ditentukan Besaran Penghasilan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri informasi tersebut melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. “Desil: kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik) dan kepemilikan aset. Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia, desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah sementara desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertingi.” Begitu keterangan pembagian desil dikutip dari laman cekbansos.kemensos.go.id. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan amanat Inpres No. 4 Tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan untuk menetapkan sumber data, menyusun, mengelola, dan memutakhirkan DTSEN. DTSEN merupakan data yang dinamis dan terus dimutakhirkan. Dalam pemutakhiran DTSEN, dikelompokkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator, seperti identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. BPS bersama kementerian/lembaga terkait, terus berkolaborasi memutakhirkan DTSEN untuk memastikan penyaluran berbagai program pemerintah didukung oleh basis data yang akurat, terkini, dan tepercaya. Variabel tersebut mencakup informasi individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan seperti kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset. Data tersebut kemudian membagi keluarga ke dalam 10 desil. Setiap desil berisi sekitar 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Laman BPS menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Dengan demikian, tabel yang mencantumkan batas nominal pendapatan tertentu sebagai batas mutlak untuk desil 1, desil 2, hingga desil 10 tidak dapat dianggap sebagai tabel resmi pembagian desil Kemensos apabila tidak memiliki dasar metodologi dari DTSEN. BPS menjelaskan bahwa dalam pemutakhiran DTSEN, tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan berdasarkan berbagai indikator, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. Dengan kata lain, penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan seseorang. BPS juga menjelaskan bahwa desil merupakan pembagian penduduk menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran dari yang terendah hingga tertinggi. Desil menunjukkan posisi relatif dalam distribusi, bukan angka nominal tertentu. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pembagian desil dapat dipahami secara sederhana sebagai berikut: Desil 1: kelompok paling miskin atau paling rentan,Desil 2: kelompok miskin,Desil 3: kelompok hampir miskin,Desil 4: kelompok rentan miskin,Desil 5: kelompok menengah bawah,Desil 6: kelompok menengah,Desil 7: kelompok menengah atas,Desil 8: kelompok yang relatif mapan,Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi, danDesil 10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Data yang diperhatikan dapat mencakup kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, jumlah anggota keluarga, serta jumlah orang yang menjadi tanggungan. Jadi, angka desil menunjukkan peringkat relatif, bukan berarti desil 1 sampai 10 mempunyai batas pendapatan nasional yang tetap. Desil digunakan pemerintah untuk membantu menentukan sasaran program bantuan sosial. Namun, desil tidak dapat dipahami sebagai nama bantuan ataupun jaminan bahwa seseorang otomatis menerima bantuan. Kemensos RI melalui akun Instagram @pusdatikensos membantah klaim yang beredar terkait infografis "Sistem Desil Terbaru 2026" yang mengaitkan desil dengan nominal pengeluaran, kondisi rumah, hingga status bantuan sosial. Faktanya, infografis tersebut bukan dibuat oleh Kementerian Sosial. Melalui Kepmensos Nomor 22/HUK/2026, peringkat kesejahteraan dalam DTSEN digunakan sebagai peringkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga desil 10, ditentukan sebagai berikut: Desil 1 merupakan 10% kelompok kesejahteraan terbawah, Desil 2 adalah 10% di atasnya dan seterusnya sampai Desil 10 adalah 10% kelompok kesejahteraan paling sejahtera. Perlu diketahui bahwa DTSEN tidak digunakan untuk mengategorikan masyarakat berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan. BPS tidak pernah mempublikasikan besaran pengeluaran berdasarkan desil. Informasi yang mencantumkan nominal pengeluaran dan label kesejahteraan tertentu bukan merupakan informasi resmi dari Kemensos maupun BPS. Dalam laman Cek Bansos, Kemensos menyebut keluarga yang berada dalam desil 1 hingga 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako. Sementara itu, keluarga yang berada pada desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Dengan demikian, kategori desil harus dibaca bersama dengan kriteria masing-masing program. Tidak tepat jika masyarakat menyimpulkan bahwa semua orang yang berada pada satu desil tertentu secara otomatis menerima seluruh jenis bantuan sosial. Kemensos menyatakan bahwa desil bersifat dinamis. Jika hasil pengelompokan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi Cek Bansos. Selanjutnya, desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik. Senada dengan hal tersebut, BPS menyebutkan bahwa DTSEN merupakan data yang terus dimutakhirkan. Pada pemutakhiran DTSEN, BPS melakukan penyempurnaan data sosial ekonomi dan klasifikasi kesejahteraan masyarakat agar dapat digunakan sebagai basis penyaluran program pemerintah secara lebih tepat sasaran. Kemensos mengimbau agar masyarakat bijak bermedia sosial, dimulai dari satu langkah sederhana dan memeriksa informasi dari sumbernya sebelum membagikannya. Kemensos juga mengajak masyarakat agar bersama-sama melawan hoaks dan memastikan informasi yang disebarkan berasal dari sumber yang terpercaya. Baca juga:Bagaimana Jika Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi Warga? 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Sebagian Salah, Bahaya Konsumsi Air Rebusan Mie Instan	Tim Periksa Fakta Tirto memverifikasi klaim tersebut dengan dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH., Ph.D, seorang dokter, epidemiolog, dan peneliti aktif di Griffith University, Australia, dengan spesialisasi di bidang keamanan kesehatan global. Menurutnya, klaim air rebusan mengandung sisa lilin atau minyak dari lapisan mie kering sebagian benar, sebagian juga menyesatkan. Jadi, menurut Dicky, kandungan lilin ini mitos lama yang berulang kali dibantah, karena mie instan tidak dilapisi lilin. Adapun kilap dalam mie itu berasal dari minyak sisa proses penggorengannya saat produksi. “Jadi, bukan lilin. Jadi, frasa lilin dalam klaim ini salah.” Begitu tegas Dicky saat dihubungi Tirto, Rabu (5/8/2026). Kemudian, klaim kedua dalam unggahan menyebutkan, natrium tinggi mengganggu tenganan darah. Secara prinsip klaim ini benar, namun konteksnya perlu diluruskan, karena, bumbu mie instan memang tinggi natrium. Kandungan natrium itu dapat mencapai 600-1000 mg per bungkus. Angka ini mendekati batas aman harian atau sekitar 2000-an mg natrium per hari menurut WHO. Namun, klaim dalam video menyebutkan, natrium larut ke air rebusan. Faktanya, sumber natrium utama itu bumbu yang ditambahkan setelah direbus dan tidak berasal dari mie kering itu sendiri. “Jadi, air rebusan pertama, ya intinya, sebelum bumbu masuk, natriumnya relatif rendah dibanding air setelah bumbu dicampur.” Begitu keterangan Dicky. Kemudian, klaim ketiga menyebutkan, pengawet larut dalam air dan memberatkan kerja hati dan ginjal. Klaim ini harus diluruskan. Faktanya, bahan tambahan pangan, termasuk pengawet, seperti pagin misalnya pada mie instan telah diatur dan diawasi oleh Badan POM dengan batas maksimum. Penggunaannya pun sudah di ambang aman, serta mengacu pada Acceptable Daily Intake yang mengatur ke kodeks alimentarius. Pada dosis sesuai regulasi, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi wajar dari mie instan memberatkan kerja hati dan ginjal pada orang sehat. Jadi, klaim ini adalah generalisasi tanpa dasar dosis. Klaim ke empat menyebutkan, saat memasak mie instan diharuskan membuang air rebusan pertama dan ganti air baru sebelum dibumbui, hal ini boleh dilakukan, tapi bukan karena alasan racun atau lilin. “Praktek ini aman-aman saja dan bisa membantu mengurangi sedikit kalori atau minyak dan sensasi lebih ringan. Tapi bukan karena menghilangkan racun berbahaya, karena memang tidak ada racun berbahaya di situ. Pada mie instan yang legal beredar dan berizin Badan POM tidak ada racun berbahaya.” Begitu tegasnya. Kelima, anjuran minum air setelah makan mie akan menetralisir efek garam secara fisiologis menyesatkan. Ini karena air tidak menetralisir natrium secara kimiawi, asupan garam tetap diserap tubuh. “Yang benar itu cukup minum air putih, akan membantu ginjal membuat kelebihan natrium melalui urin,” ujar Dicky. Faktanya, fungsi ginjal normal bukan untuk menetralisir dan hanya aktif apabila fungsi ginjal sehat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan unsur natrium tinggi dalam mie itu benar dan layak jadi perhatian. Namun, klaim bahwa kandungan lilin dan air rebusan mie dapat memengaruhi kerja hati ginjal sehingga terganggu, merupakan klaim yang tidak berdasar. Menurut Badan POM, produk mie instan yang terdaftar resmi di Indonesia dinyatakan aman dikonsumsi karena penggunaan bahan pengawetnya telah diatur ketat dan wajib berada di bawah ambang batas aman. Aturan pengawet pada mie instan dibagi menjadi dua bagian komponen, yaitu pada lembaran mie itu sendiri serta pada bumbu pelengkapnya seperti kecap dan saus. Badan POM telah melakukan sampling surveillance dan pengujian pada berbagai merek mie instan dari peredaran di 21 provinsi. Hasil pengujian terhadap kandungan methyl p-hydroxybenzoate pada 158 sampel kecap dalam mie instan, adalah 96 sampel yang mengandung methyl p-hydroxybenzoate tidak melebihi 250 mg/kg yaitu batas maksimum yang diijinkan, sedangkan 62 sampel sama sekali tidak mengandung methyl p-hydroxybenzoate. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium tersebut, produk mie instan yang terdaftar dan beredar di Indonesia sudah memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku, serta dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Senada dengan hal itu, Kementerian Kesehatan RI lewat laman resminya mengatakan, produk mie instan di Indonesia aman untuk dikonsumsi. Dalam menetapkan persyaratan, keamanan mutu, serta gizi produk pangan olahan, Indonesia mengacu pada persyaratan internasional yaitu Codex Alimentarius Commision (CAC), termasuk berdasarkan kajian risiko. Selain itu, penggunaan bahan tambahan pangan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan. Salah satu bahan tambahan pangan yang diatur adalah nipagin (methyl p-hydroxybenzoate) yang berfungsi sebagai pengawet dalam batas maksimum penggunaan, ujar Menkes. Menkes, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH (Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II yang menjabat sejak 22 Oktober 2009 hingga 30 April 2012) kepada sejumlah wartawan di Gedung Kementerian Kesehatan tanggal 11 Oktober 2010 mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selama 5 tahun terakhir melakukan pengecekan terhadap kecap yang ada dalam produk mie instan. Hasilnya, tidak ditemukan kandungan nipagin yang melebihi batas maksimum yang diijinkan. Menkes mengimbau masyarakat agar tidak kuatir karena produk pangan yang telah memperoleh izin dari Badan POM sudah memenuhi standar persyaratan, keamanan mutu dan gizi. Mengonsumsi air rebusan mie instan sebenarnya tidak berbahaya dan aman bagi kesehatan tubuh. Klaim yang menyebutkan bahwa air rebusan tersebut mengandung lapisan lilin berbahaya atau zat kimia beracun telah dinyatakan tidak benar oleh para ahli gizi serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut Ahli Diet Jennifer Shim Poh Wan dalam laman Parkway East Hospital, mie instan adalah jenis mie yang sudah dimasak sebelumnya, biasanya dijual dalam kemasan sachet, cup, atau mangkuk individual. Mie instan pertama kali dibuat di Jepang pada tahun 1958. Mie instan pertama di dunia diciptakan oleh Momofuku Ando, penemu dan pengusaha Taiwan-Jepang yang mendirikan Nissin Food Products Co. Ltd. Sejak penemuannya, mie instan telah menjadi makanan praktis yang sangat disukai oleh jutaan konsumen di seluruh dunia. Dalam artikel tersebut Jennifer menjelaskan bahwa mie instan dapat menjadi kurang baik bagi kesehatan jika dikonsumsi terlalu sering karena mengandung natrium yang tinggi, MSG, lemak, dan karbohidrat. Padahal, mie instan relatif rendah serat dan protein, serta tidak menyediakan nutrisi yang lengkap. Kandungan natrium yang berlebihan tersebut yang menjadi perhatian utama, karena dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan berdampak pada kesehatan jantung, serta ginjal. Sementara itu, air rebusan mie tidak disebut berbahaya. Risiko yang dibahas, terutama berkaitan dengan kandungan gizi mie dan bumbu secara keseluruhan, khususnya jumlah natrium yang dikonsumsi, bukan semata-mata karena air rebusannya. Klaim bahwa mie instan dilapisi lilin adalah mitos yang tidak berdasar secara ilmiah, termasuk air rebusan pertama yang mengandung natrium tinggi dan minyak, namun tidak beracun. Dalam memasak mie instan, membuang air rebusan pertama memang diperbolehkan untuk mengurangi asupan natrium dan lemak, tetapi bukan untuk membuang lilin. Faktanya, mie instan tidak mengandung lapisan lilin sama sekali. Air rebusan menjadi keruh kekuningan murni karena pati (karbohidrat) dari tepung terigu yang larut serta sisa minyak dari proses penggorengan kering (deep frying) di pabrik. Video yang beredar, memuat mitos lama yang terus beredar di masyarakat, adapun fakta terkait konsumsi air rebusan mie instan yaitu: Air rebusan mie instan menjadi keruh kekuningan karena larutnya pati tepung terigu dan minyak goreng dari proses produksi di pabrik, bukan karena lilin.Produk mie instan yang terdaftar di BPOM sudah dinyatakan aman. Mengganti air rebusan pertama hukumnya tidak wajib dan justru bisa membuang vitamin hasil fortifikasi yang larut di dalamnya.Bahaya natrium tinggi murni berasal dari bumbu bubuknya, bukan dari air rebusan mie polos. Baca juga:Berapa Kalori Nasi Putih dan Mie Instan? Ini100	2026-08-05
Berita CekFakta	Hoaks, Yandri Sebut Pemerintah Berharap Warung Ditutup Demi KDMP	Menanggapi isu yang beredar di media sosial, Yandri angkat bicara dan menyebut konten di media sosial tersebut sebagai informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Yandri menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. "Pernyataan menyesatkan ini di unggah di TikTok dengan akun PETUNG dan akun lainnya. Saya tidak pernah memberikan pernyataan itu, oleh karenanya masyarakat jangan percaya dengan informasi menyesatkan dan tidak berdasar itu," kata Yandri dalam keterangan pers yang diterima Tirto, Selasa (4/8/2026). Menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh Kepolisian RI terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan tersebut dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah, serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Politisi PAN tersebut mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. "Selalu gunakan prinsip 'Saring sebelum Sharing' dan verifikasi informasi atau kabar melalui saluran resmi Pemerintah," ujarnya. Dari hasil penelusuran Google Lens oleh Tirto, ditemukan bahwa video dan narasi warung dan toko di desa akan ditutup kini telah diklarifikasi oleh banyak pihak. Foto yang semula berasal dari akun Instagram “komunitaskabarmadura” yang tayang Selasa (7/7/2026) kini sudah tidak ditemukan dalam mesin pencari Google. Baca juga:Gus Ipul Ikut Dampingi Presiden Resmikan 1.061 Koperasi Desa 100	2026-08-05
Berita CekFakta	Salah, Vaksin COVID-19 Sebabkan Kematian Pelari dan Pendaki	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, dalam laman Bali Postdikabarkan, seorang pendaki asal Kabupaten Tabanan, I Gusti Agung Putu Agus Eka Sanjaya, meninggal dunia saat mendaki Gunung Agung melalui jalur Pura Pasar Agung, Banjar Sogra, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Karangasem, Sabtu (18/7). Kepala Puskesmas Selat, I Made Sudarba pada Minggu (19/7/2026) mengatakan bahwa pendaki tersebut pingsan saat melakukan pendakian, kemudian diberikan pertolongan awal dan dibawa ke Puskesmas Selat. Namun pendaki tersebut dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami kelelahan. “Sayang selang beberapa menit kemudian korban dinyatakan meninggal dunia. Korban meninggal diperkirakan akibat mengalami kelelahan karena memaksakan mendaki sehingga terjadi gagal jantung. Kami sudah upayakan untuk melakukan penanganan yang terbaik, tapi nyawa korban tetap tak tertolong,” begitu keterangan Sudarba. Sementara itu, melansir laman Tempo terkait kematian seorang pelari di Bandung di Jalan Ibrahim Adjie, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pada 11 Juli 2026 tidak ada kaitannya dengan vaksin. Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung, Ade Koesjanto, ketika tim kesehatan hendak mengevakuasi, pelari bernama Addo Wibisono (33) tersebut telah meninggal. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. “Tidak ada informasi bahwa kematiannya karena baru divaksin,” kata Ade sebagaimana dikutip dari Tempo. Kejadian ini dikonfirmasi terjadi karena yang bersangkutan kelelahan dan tidak ada kaitannya dengan korban telah menerima vaksin COVID-19. Laman National Library of Medicine, menyatakan bahwa tidak ada bukti, olahraga sebelum atau setelah vaksinasi COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin. Aktivitas fisik setelah vaksinasi juga secara umum dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat. Bahkan, beberapa penelitian yang ditinjau menunjukkan, olahraga ringan hingga sedang dapat membantu meningkatkan respons antibodi. Aktivitas fisik tidak secara umum dilarang setelah vaksinasi, tetapi intensitasnya perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan sebaiknya tidak memaksakan olahraga berat ketika sedang mengalami efek samping vaksin. Penelitian ini menunjukkan bahwa respons antibodi vaksinasi COVID-19 ditingkatkan oleh olahraga tanpa peningkatan efek samping. Selain itu, olahraga intensitas ringan hingga sedang dengan durasi lebih lama meningkatkan respons antibodi di berbagai formulasi vaksin. Selanjutnya, olahraga intensitas ringan hingga sedang dengan durasi lebih lama dapat meningkatkan respons antibodi terhadap berbagai formulasi vaksin, efek ini dapat dikaitkan dengan perubahan IFNα (Interferon-alfa) yang diinduksi olahraga. Aktivitas fisik dianggap sebagai terapi serta pemeliharaan kebugaran fisik. Olahraga sebelum dan sesudah vaksinasi dapat membantu mengatasi dampak negatif dari respons imun vaksin yang dipicu stres. Lebih lanjut, menurut data ⁠Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan publikasi di ⁠PLoS Medicine menegaskan, tidak ada kaitan antara vaksin mRNA COVID-19 dengan peningkatan risiko kematian mendadak atau serangan jantung pada usia muda. Dalam penelitian tersebut justru dituliskan data, bahwa tidak adanya hubungan antara penerimaan vaksin mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak di antara orang muda yang sebelumnya sehat. Vaksinasi COVID-19 direkomendasikan untuk semua orang berusia ≥6 bulan untuk mencegah COVID-19 dan komplikasinya, termasuk kematian. Sebuah studi kasus-kontrol dilakukan dengan melibatkan penduduk Ontario berusia 12–50 tahun tanpa komorbiditas yang terdokumentasi, yang menyebabkan kematian dini antara 1 April 2021 dan 30 Juni 2023. Studi tersebut dilakukan untuk meneliti hubungan antara vaksinasi COVID-19 dan kematian mendadak. Hasil utama yang diamati adalah kematian mendadak, faktor paparan yang diteliti adalah segala bentuk vaksinasi COVID-19. Dari 6.365.451 individu yang memenuhi syarat, 4.806 kasus yang mengalami kematian mendadak dicocokkan dengan 24.030 kontrol yang masih hidup pada tanggal kematian mendadak untuk setiap kasus yang bersangkutan. Hasilnya membuktikan, penerimaan vaksinasi COVID-19 tidak terkait dengan peningkatan kemungkinan kematian mendadak. Studi kasus-kontrol berbasis populasi ini tidak menunjukkan hubungan positif antara vaksinasi COVID-19 dan kematian pada individu yang tampak sehat berusia Artikel Tirto berjudul,“Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan, bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro menegaskan, bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes. menegaskan, bahwa hingga saat ini berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin, serta kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Dengan demikian, narasi yang melarang total aktivitas fisik berat atau olahraga setelah menerima vaksin COVID-19 adalah klaim yang keliru. Berbagai literatur medis dan data ilmiah internasional menegaskan, berolahraga pasca-vaksinasi adalah hal yang aman, selama seseorang tidak mengalami gejala atau efek samping berat seperti demam tinggi. Baca juga:Salah, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun, Vaskulitis, hingga Kematian 100	2026-08-04
Berita CekFakta	Keliru, Video Klaim Prabowo Marah Gedung DPR RI Dibakar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto justru menemukan unggahan video serupa pada akun YouTube “Official News,” yang menampilkan pidato Prabowo pada saat mengunjungi polisi yang dirawat akibat demonstrasi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, 1 September 2025. Dalam video asli tersebut, Prabowo menyebut pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sulawesi Selatan yang merenggut nyawa empat aparatur sipil negara (ASN) sebagai tindakan makar. Prabowo juga meminta semua aparat negara untuk melakukan penyelidikan, terkait aktor yang menjadi dalang di balik demonstrasi yang berujung pada aksi anarkis ini. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya tak akan mundur melawan mafia. Senada dengan hal tersebut, dalam YouTube Kompas, Prabowo merespons adanya pembakaran Gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menilai, pembakaran gedung DPRD di sejumlah daerah dilakukan oleh orang-orang yang berniat untuk menciptakan kerusuhan, bukan untuk menyampaikan pendapat. “Kita lihat di banyak tempat, gedung DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat,” begitu keterangan Prabowo di Rumah Sakit Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025). Saat itu terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di berbagai daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025, awalnya demo ditujukan untuk menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap DPR namun aksi tersebut diwarnai kerusuhan. Tercatat ada beberapa Gedung DPRD yang dibakar oleh perusuh. Pembakaran Gedung DPRD Makassar menjadi salah satu yang disorot. Tragedi itu mengakibatkan tiga orang tewas. Selain itu, ada juga pembakaran terhadap Gedung DPRD Cirebon, Kediri, Solo dan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangkuman Tirto, demo digelar di berbagai kota pada Senin (1/9/2025), di antaranya digelar di Yogyakarta, Solo, Samarinda, dan berbagai kota lain. Sejumlah desakan tetap digaungkan melalui media sosial, salah satunya melalui 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati. Tuntutan ini digaungkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk influencer media sosial. Tuntutan itu termasuk ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, supaya menarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Faktanya, Prabowo menyebutkan pembakaran gedung DPR sebagai makar, adalah respon dari demonstrasi tersebut. Sedangkan pada Juli 2026 tidak ada pembakaran terhadap Gedung DPR RI seperti klaim yang yang beredar pada video. Sampai saat ini, tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Mahasiswa Tuntut "Tritura" di Gedung DPR 100	2026-08-04
Berita CekFakta	Hoaks, Snack Luppo Produk Israel Mengandung Pil Kelumpuhan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri klaim tersebut dengan merujuk pada klarifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terkait isu snack krim kelapa yang disebut mengandung pil penyebab kelumpuhan, BPOM menyatakan produk yang terlihat dalam video merupakan produk asal Turki dan hanya dipasarkan di Irak. Berdasarkan data BPOM pada saat klarifikasi, produk tersebut tidak terdaftar dan tidak beredar di Indonesia. BPOM memberikan klarifikasi sebagai berikut: Video tersebut beredar di berbagai negara dan produk yang ada dalam video diisukan beredar di berbagai negara.Berdasarkan informasi yang didapatkan Badan POM dari penjelasan di website Timur Tengah, produk berasal dari Turki dan hanya dipasarkan di Irak (Timur Tengah). Produsen produk pangan tersebut menyatakan bahwa proses produksi yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan keamanan pangan dan membantah keutuhan dan keaslian video tersebut.Berdasarkan database Badan POM, produk pangan impor tersebut tidak terdaftar di Badan POM dan TIDAK BEREDAR di Indonesia.Badan POM terus melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Klinik Hoaks Pemerintah Provinsi Jawa Timur Faktanya, Luppo merupakan produk yang diproduksi oleh perusahaan asal Turki, Solen. Produk tersebut bukan makanan ringan yang dibuat di Israel seperti yang diklaim dalam unggahan. Melansir laman Snopes, Solen memberikan sejumlah dokumen yang membuktikan sertifikasi keselamatan pabrik, tempat keik krim kelapa Luppo diproduksi. Inspeksi pabrik tersebut dilakukan oleh perusahaan Swiss SGS. Belum dapat dipastikan apakah pil sengaja dimasukkan oleh pembuat video, atau produk tersebut disabotase oleh salah satu distributor, atau kemungkinan lainnya seperti dimasukkan oleh orang lain di tingkat lokal. TurnBackHoax juga memberikan pernyataan bahwa video tersebut kemungkinan besar direkam di Kurdistan, Irak Utara. Bahasa yang terdengar di bagian akhir video disebut sebagai bahasa Kurdi. Isu tersebut diduga berkaitan dengan upaya boikot terhadap produk Turki di wilayah tersebut pada 2019. Klaim serupa juga pernah beredar pada Oktober 2024 menyebut produk makanan ringan mengandung tablet yang melumpuhkan anak. Hasil penelusuran menyebut video tersebut bukan rekaman yang menunjukkan peredaran produk berbahaya di Indonesia. Baca juga:Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Hoaks, JK Danai Roy Suryo Rp5 Miliar, Persoalkan Ijazah Jokowi	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “JK danai Roy Suryo dkk.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya yang mendukung klaim tersebut. Sebaliknya, justru ditemukan artikel berita yang berisi bantahan JK telah mendanai Roy Suryo dkk. Dalam berita Tirto yang tayang pada Senin (6/4/2026), JK dengan tegas membantah tudingan bahwa ia mendanai Roy Suryo dkk. sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan, JK saat itu hendak menempuh jalur hukum dengan melaporkan penyebar fitnah ke Bareskrim Polri. "Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar," kata JK saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin. Di samping itu, JK menyampaikan bahwa pertemuan yang terjadi di kediamannya pada bulan Ramadan lalu dengan sejumlah akademisi dan profesional adalah untuk berdiskusi mengenai saran atas kondisi bangsa saat ini. Menurut JK, sejumlah pihak yang hadir ke kediamannya itu bukan diundang karena atas kemauan mereka sendiri. JK memastikan pertemuan itu juga tidak terkait soal polemik ijazah Jokowi. "Itu kan terbuka kan pembicaraan itu, terbuka sama sekali. Itu hanya saran untuk kebijakan dan itu untuk Bapak Presiden (Prabowo). Ya, Bapak Presiden (Prabowo)," kata Jusuf Kalla. Lalu, Tirto juga melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search. Hasilnya, ditemukan bahwa video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV pada 5 April 2026 lalu. Dalam video aslinya, JK justru membantah bahwa ia mendanai Roy Suryo dkk. Sehingga video yang diunggah di Facebook tersebut merupakan cuplikan semata. Dalam pernyataan utuhnya, JK mengatakan: "Pertama ingin saya sampaikan bahwa di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo kawan-kawannya sebesar Rp 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi.” “Mungkin juga sebagian Anda sudah baca. Saya yakin itu tidak benar. Saya tidak pernah kenal Rismon atau ketemu tidak pernah. Roy, karena dia bekas menteri ya saya kenal. Tapi yang lainnya tidak." "Kalau memang begitu ya di mana dan kapan. Karena ini sudah tersebar. Karena itu lah besok pengacara yang ada di sini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon. Untuk mencari kebenaran, bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar." "Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut. Dan tidak pernah membantu atau apa pun dengan cara apa pun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi pernah ketemu, kalau memang pernah ketemu, kapan? di mana? Jadi itu yang saya ingin sampaikan." Baca juga:Kasus Ijazah Jokowi: Dokter Tifa Hadapi Sidang Baru Agustus Ini 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Salah, Utang RI Rp10 Ribu Triliun Rakyat Dipaksa Bayar Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, melansir laman Bank Indonesia, BImenegaskan bahwa utang luar negeri tetap terjaga, dengan catatan utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026, menurut nota utang adalah 444,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp8.038,3 triliun, berdasarkan kurs BI pada Rabu (29/7/2026). Secara tahunan, besaran utang itu tumbuh sebanyak 2,1 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada April 2026. Meski demikian, catatan utang tersebut tidak menembus Rp10.000 triliun. Tirto menemukan video asli terkait pembahasan utang Indonesia pada akun YouTube “Astronacci” dengan judul “LAST WARNING! Tsunami Ekonomi & Mega Financial Crisis Indonesia,” yang diunggah pada 14 April 2026. Sebagai informasi, PT Astronacci International adalah perusahaan penyedia layanan riset pasar modal, edukasi trading, dan analisis waktu (market timing). Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 oleh Gema Goeyardi. Perusahaan ini dikenal sebagai pionir yang menggabungkan metode astrologi finansial dan angka Fibonacci untuk memprediksi pergerakan harga instrumen keuangan. Adapun video yang beredar hanya menampilkan sebagian cuplikan pada menit ke 13:18. Faktanya, dalam video asli tersebut, Gema Goeyardi Founder & CEO Astronacci tidak pernah mengatakan bahwa rakyat dipaksa membayar pajak karena utang Indonesia. Gema menyampaikan, bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami "kantong kering" di mana debt service ratio-nya sudah merah. Ia juga memperingatkan, kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi, PHK, dan perlambatan ekonomi jika tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat. Debt service ratio adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar cicilan utang. Dalam video tersebut Gema membahas pandangannya mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai sedang menghadapi tekanan serius dari faktor domestik maupun global. Menurut Gema, pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya beban APBN dan utang pemerintah, meningkatnya biaya hidup, menurunnya daya beli masyarakat, maraknya penggunaan pinjaman online, serta potensi inflasi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi indikator bahwa ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Gema juga mengaitkan situasi tersebut dengan faktor eksternal, seperti konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, dan perlambatan perdagangan global yang dinilai akan semakin membebani perekonomian nasional. Dalam pemaparannya, Gema berpendapat bahwa pemerintah perlu meningkatkan efisiensi, memperkuat kompetensi para pengambil kebijakan, serta mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal, nilai tukar, dan lapangan kerja agar Indonesia dapat menghindari krisis ekonomi yang lebih dalam. Baca juga:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.762 T per April 2026 100	2026-07-31
Berita CekFakta	Salah, Zulhas Sebut Larangan Mendirikan Kios 2 km dari Kopdes MP	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri unggahan gambar Zulhas pada akun Facebook tersebut dan menemukan gambar dengan background dan pakaian serupa pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan. Namun, artikel dengan gambar itu berjudul "Zulhas Ungkap Penyaluran Bansos dan Hasil Panen Akan Lewat Kopdes Merah Putih." Dalam artikel tersebut tidak ditemukan adanya narasi perihal Zulhas menyebut larangan mendirikan toko kelontong atau kios pada durasi 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Dalam narasi yang diunggah pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan sendiri, disebutkan bahwa Zulhas menyampaikan, Kopdes sebagai infrastruktur pemerintah pertama yang dirancang untuk memajukan desa. "Salah paham mengenai Kopdes akan kita selesaikan. Apa itu Kopdes? Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah untuk apa? Seluruh nanti koperasi desa itu akan menjadi kantor tunggal, seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes," kata Zulhas sebagaimana dikutip dari situs Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kamis (16/07/2026). Sementara itu, terkait dengan adanya kios maupun warung kelontong di sekitar Kopdes, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, sudah pernah menjelaskan. Sebagaimana pemberitaan Tirto sebelumnya, bahwa pembentukan Kopdes tidak akan menghilangkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun warung kecil yang telah lebih dulu beroperasi di desa. “Kami sampaikan Kementerian Desa dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih karena sudah ada badan usaha milik desa, ada UMKM, ada warung-warung kecil, insyaallah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan. Kita akan atur sedemikian rupa. Kita saling menguatkan satu sama lain," tutur Yandri, Kamis (16/07/2026). Baca juga:Zulhas Bantah Pengadaan Kipas Kopdes Merah Putih Capai Rp1,8 T 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Keliru, Paus Fransiskus & Syekh Al-Azhar Sepakati Agama Tunggal	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Reuters, yang ditulis pada 6 Februari 2019, yang menampilkan foto identik terkait Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar. Dalam Reuters disebutkan bahwa Paus Fransiskus menjadi paus pertama yang menginjakkan kaki di semenanjung tempat Islam lahir yaitu mengunjungi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk mendorong perdamaian melalui dialog antar agama. Foto tersebut menampilkan momen bersejarah ketika Paus Fransiskus berpelukan dan mencium Imam Besar Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, setelah menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Melansir laman YouTube Christian Media Center, keduannya melakukan salam la bise atau saling mencium pipi kanan dan kiri ('cipika-cipiki'), seperti ditunjukkan pada menit ke-2 detik ke-58. Dokumen yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Ahmed al-Tayeb adalah pernyataan bersama Persaudaraan Manusia yang berisi butir-butir mengenai komitmen terhadap perdamaian dunia dan hidup bersama. Pertemuan bersejarah dua pemimpin besar agama Katolik dan Islam tersebut digelar di Abu Dhabi, UEA, yang saat itu menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB. Dalam laman Vatican News dokumen yang ditandatangani secara garis besar menyerukan perdamaian bagi semua agama dan negara. Tidak hanya bicara soal konflik, terorisme, atau ekstremisme, dokumen tersebut menyuarakan akar kemiskinan dan ketimpangan. Dokumen tersebut tidak memuat usulan untuk menghapus identitas agama, menggabungkan Islam, Kristen, atau agama lain menjadi satu agama baru, ataupun mendirikan organisasi "agama dunia". Faktanya, dokumen tersebut memuat ajakan untuk dialog, toleransi, dan persaudaraan antar umat beragama untuk membangun kerja sama lintas agama demi perdamaian, perlindungan hak asasi manusia, dan penolakan terhadap kekerasan Associate Press News menuliskan bahwa dalam pidato yang disampaikan di depan Monumen Pendiri UEA di Abu Dhabi, Paus Fransiskus menyerukan agar agama-agama di dunia menyatakan penolakan terhadap perang. “Telah tiba saatnya bagi agama-agama untuk lebih aktif berperan, dengan keberanian dan ketegasan, serta tanpa kepura-puraan, guna membantu umat manusia memperdalam kemampuan untuk berdamai, berpegang pengharapan, dan langkah-langkah konkret menuju perdamaian,” begitu kata Paus Fransiskus. Senada, Ahmed al-Tayeb, menegaskan kepada hadirin bahwa Islam adalah agama damai yang menghargai kehidupan manusia. “Semua agama itu suci dan bebas dari terorisme serta kelompok bersenjata, apapun agama atau keyakinan yang dianut kelompok-kelompok tersebut, siapa pun korbannya, atau di mana pun kejahatan mereka dilakukan,” kata al-Tayeb. Adapun tautan artikel Technocracy News yang disertakan dalam unggahan, menurut penilaian Media Bias Fact Check, tidak dapat diverifikasi dan tidak selalu didukung oleh bukti. Technocracy News dinilai sebagai situs konspirasi sayap kanan ekstrem yang mempromosikan pseudosains dan sangat rendah dalam pelaporan faktual karena melakukan publikasi informasi palsu secara rutin, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya pengecekan fakta yang gagal. Lebih lanjut, unggahan video yang menampilkan gambar bangunan dengan suara narator berbahasa Inggris yang menyebutkan bahwa antikris, entitas dalam Alkitab yang menentang kekristenan, akan membentuk satu agama dunia dan dikaitkan dengan penandatanganan dokumen Perjanjian Persaudaraan dengan antikris adalah tidak benar. Video asli tersebut berasal dari kanal YouTube Architects Journal, yang diunggah pada 24 September 2019. Video tersebut menampilkan desain Abrahamic Family House yang dirancang oleh Adjaye Associates, tidak ada kaitannya dengan penandatanganan dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Senada dengan hal tersebut, laman TurnBackHoax juga melaporkan, bahwaperjanjian yang pernah ditandatangani dua pemuka agama besar tersebut bukan perjanjian untuk membuat agama baru, melainkan perjanjian untuk menyerukan perdamaian antar umat beragama. Jadi, unggahan berisi klaim “Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar sepakat membuat Agama Tunggal Dunia” adalah konten menyesatkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah keliru dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Hoaks, Artikel Jokowi Katakan Peti Paus Fransiskus Bercahaya 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Keliru, Klaim Dua Foto Lokasi Demonstrasi pada 5 Agustus 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kedua foto tersebut telah beredar sebelum demonstrasi pada 5 Agustus 2026. Foto pertama ditemukan identik dengan gambar yang diunggah akun Instagram @wibisono.ari pada 12 Juni 2026. Unggahan tersebut memuat narasi, “Ribuan Mahasiswa Turun Ke Jalan Hari Ini #JagaJakarta *foto aksi september 2025.” Keterangan tersebut menunjukkan bahwa foto yang digunakan dalam unggahan Facebook bukan dokumentasi demonstrasi pada 5 Agustus 2026, melainkan foto aksi demonstrasi pada September 2025. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, demo digelar di berbagai kota pada Senin (1/9/2025), meski sejumlah elemen memilih menahan dan menarik diri dari aksi. Beberapa aksi itu di antaranya digelar di Yogyakarta, Solo, Samarinda, dan berbagai kota lain. Gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran tersebut pernah melanda Indonesia pada bulan September 2025 yang digerakkan oleh aliansi mahasiswa, elemen buruh, dan koalisi masyarakat sipil di berbagai kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Pemicu utama demonstrasi ini adalah kemarahan publik terhadap kebijakan alokasi anggaran, khususnya terkait rencana pemberian tunjangan perumahan baru bagi anggota DPR RI, yang dinilai melukai rasa keadilan sosial. Selain menuntut transparansi anggaran legislatif, massa juga membawa agenda besar seperti "17+8 Tuntutan Rakyat" yang mendesak reformasi institusi TNI/Polri, penghentian kriminalisasi aktivis, penghapusan sistem kerja outsourcing, hingga tuntutan kenaikan upah buruh. Sementara itu, foto kedua juga bukan dokumentasi demonstrasi pada 5 Agustus 2026. Foto tersebut identik dengan gambar yang diunggah laman Kompas, dalam pemberitaan mengenai dua demonstrasi yang digelar di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Selasa (21/7/2026). Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri menyebut aksi pertama digelar oleh elemen masyarakat di depan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN), Kemayoran, Jakarta Pusat. “Aksi unjuk rasa dari Forum Komunikasi Warga KWINI 8 Bersatu di Kantor BPN Jakarta Pusat, Jalan Selaparang, Kemayoran,” begitu keterangan Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Selasa. Dengan demikian, kedua foto dalam unggahan Facebook tersebut tidak menunjukkan demonstrasi yang berlangsung pada 5 Agustus 2026. Foto pertama merupakan dokumentasi aksi demonstrasi pada September 2025, sedangkan foto kedua berkaitan dengan aksi demonstrasi pada Selasa, 21 Juli 2026. Adapun klaim mengenai pengerahan 511 personel kepolisian pada demonstrasi 5 Agustus 2026 memang memiliki konteks yang benar. Melansir Kompas, dua aksi demonstrasi yang dijadwalkan digelar di dua titik di wilayah Jakarta Pusat pada Rabu (5/8/2026) memang dikawal oleh sekitar 511 personel kepolisian. Kedua aksi tersebut dilakukan oleh kelompok yang berbeda. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri menyebut aksi pertama digelar oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan dan beberapa elemen massa di kawasan Gambir atau sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di sekitar Patung Kuda. “Aksi unjuk rasa pertama dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir,” kata Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Rabu. Sementara itu, titik aksi kedua dijadwalkan berlangsung di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat, oleh mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur. Untuk mengawal dan mengamankan jalannya penyampaian pendapat di dua lokasi tersebut, aparat kepolisian akan menggelar apel pasukan secara serentak pada pukul 09.00 WIB. “Sebanyak 511 personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan secara penuh untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa, dibantu juga oleh tim Yan Unras (Pelayanan Unjuk Rasa) wilayah Jakarta Pusat lainnya,” begitu keterangan Erlyn. Dengan demikian kedua foto tersebut bukan gambar dari aksi demonstrasi pada Rabu, 5 Agustus 2026. Faktanya foto pertama merupakan gambar yang diambil dari aksi demo pada September 2025 dan foto kedua pada Selasa, 21 Juli 2026. Baca juga:Hoaks Demonstrasi di Surabaya Bawa Bendera Israel 100	2026-08-10
Berita CekFakta	Hoaks, IPB Rekonstruksi Wajah Nenek Moyang Purba Nusantara	Dari penelusuran Tirto, ditemukan bahwa unggahan tersebut terbukti hoaks dan dibantah langsung oleh pihak IPB University selaku civitas akademika yang disebutkan. Melalui akun resminya @ipbtoday, IPB menegaskan bahwa upaya visualisasi nenek moyang tersebut adalah tidak benar. "Berbagai unggahan media belakangan ini mencatutkan ilmuwan IPB yang diklaim berhasil membuat model 3D untuk memvisualisasikan wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara. Akun tersebut juga menyebut para peneliti mempelajari fosil, tulang, dan tengkorak purba yang ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. Berdasarkan data riset dan informasi internal, ilmuwan IPB tidak pernah melakukan penelitian untuk menciptakan 3D wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara. Berdasarkan penelusuran, informasi tersebut berasal dari akun-akun yang mempublikasikan meme. Informasi bahwa ilmuwan IPB University berhasil membuat model 3D untuk memvisualisasikan wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara adalah tidak benar atau hoaks." Demikian dikutip dari akun IPBToday. Lewat akun Instagram resminya, pihak IPB mengimbau agar masyarakat tidak menerima informasi secara serta-merta. "Yuk, cek informasi langsung dari sumber resminya. Pada unggahan ini kami ingin meluruskan informasi yang keliru agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih sudah ikut menjadi bagian dari ekosistem informasi yang lebih sehat. Mari sama-sama cari tahu lebih dalam berbagai riset dan kepakaran IPB University melalui website ipb.ac.id dan akun media sosial resmi @ipbofficial@ipbtoday@ipb_tv," pungkas pihak IPB. Baca juga:Perbedaan Manusia Purba dan Manusia Modern serta Persamaannya 100	2026-08-07
Berita CekFakta	Salah, Denda Rp250 Ribu bagi Pengendara Motor dengan Ban Gundul	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri klaim tersebut melalui keterangan resmi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, sebagaimana ditulis dalam artikel Tirto berikut ini. Hasil penelusuran menunjukkan, narasi yang beredar di media sosial adalah narasi yang menyesatkan. Korlantas Polri memastikan, informasi yang menyebut adanya aturan baru mengenai denda Rp250 ribu atau ancaman pidana kurungan satu bulan bagi pengendara motor dengan ban gundul adalah hoaks. Kasubdit Dakgar Korlantas Polri, Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto, mengatakan informasi yang mengatasnamakan Korlantas Polri tersebut tidak benar. “Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru yang menyebut pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenakan denda sebesar Rp250 ribu atau pidana kurungan selama satu bulan,” kata Dwi dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026). Menurut Dwi, ketentuan mengenai kendaraan yang wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan bukan merupakan aturan baru. Aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 48 UU Nomor 22 Tahun 2009, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan tersebut mencakup berbagai komponen kendaraan, termasuk kondisi ban yang masih layak digunakan. Sementara itu, Pasal 285 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa pengendara sepeda motor yang mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu. Namun, Dwi menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak secara khusus mengatur ban gundul dan bukan aturan yang baru diberlakukan. “Dengan demikian, sanksi tersebut bukan merupakan aturan baru dan bukan diberlakukan khusus karena ban gundul, melainkan merupakan ketentuan yang telah lama berlaku bagi setiap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” ujarnya. Dwi menambahkan, Korlantas Polri tetap mengedepankan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat agar rutin memeriksa kondisi kendaraan, termasuk mengganti ban yang sudah aus atau gundul demi mencegah kecelakaan lalu lintas. Korlantas juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati menerima informasi di media sosial dan selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi Polri sebelum menyebarkannya. Lalu, dari pengecekan pada laman ZeroGPT, didapatkan hasil, gambar yang diunggah di Facebook tersebut kemungkinan besar 95 persen buatan AI atau kecerdasan buatan. Unggahan di akun Instagram tersebut juga kemungkinan besar 54 persen buatan kecerdasan buatan. Baca juga:5 Rekomendasi Ban Motor Anti Licin saat Hujan & Tips Memilihnya 100	2026-07-24
Berita CekFakta	Tidak Benar, Aturan BPJS Kesehatan Berubah Juli 2026	Dalam unggahan yang beredar, informasi perihal penerapan sistem baru BPJS Kesehatan ini diklaim berdampak langsung bagi lansia, pensiunan, dan seluruh masyarakat Indonesia. Perubahannya tidak hanya menyangkut nominal iuran per bulan, tetapi juga fasilitas manfaat BPJS Kesehatan, identitas peserta, tunggakan iuran, rekam medis, hingga rawat jalan. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah video pada akun YouTube Narakita News secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas sebesar 99,1 persen sebagai hasil manipulasi AI. BPJS Kesehatan lewat akun Instagram resminya, @bpjskesehatan_ri, yang diunggah pada Selasa (21/7/2026), memastikan bahwa informasi yang menyatakan aturan BPJS Kesehatan diubah mulai Juli 2026 adalah kabar bohong atau hoaks. “WASPADA HOAKS! Di era digital, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, pastikan informasi mengenai BPJS Kesehatan yang Anda terima berasal dari kanal resmi BPJS Kesehatan. Jika menemukan informasi mencurigakan, segera laporkan atau hubungi Care Center 165. Mari saring sebelum sharing,” begitu keterangan BPJS Kesehatan. Adapun, video Purbaya yang diunggah pada YouTube Narakita News identik dengan video yang diunggah pada Youtube Republika Official pada 29 Juli 2025. Ketika itu, Purbaya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam video asli tersebut, Purbaya menyampaikan komitmennya untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah nasional melalui kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bukan terkait Purbaya umumkan adanya perubahan aturan BPJS Kesehatan mulai Juli 2026. Faktanya, Purbaya tidak pernah mengumumkan bahwa aturan BPJS Kesehatan berubah secara besar-besaran pada Juli 2026. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Aturan BPJS Kesehatan Berubah Juli 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa informasi terkait perubahan aturan, sistem iuran, dan layanan BPJS Kesehatan secara besar-besaran yang beredar untuk bulan Juli 2026 adalah hoaks. BPJS Kesehatan secara resmi mengonfirmasi bahwa tidak ada perombakan sistem yang berlaku pada periode tersebut dan mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi. Dengan demikian klaim yang menyebutkan, aturan BPJS Kesehatan berubah secara besar-besaran pada Juli 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Salah, BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Transportasi Berobat ke RS 100	2026-07-24
Berita CekFakta	Keliru, Video Klaim Tentara Cina Mendarat di Bandara Manado	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru menemukan video identik pada akun Facebook “Raden Heri” yang diunggah pada pada 6 Januari, menampilkan sejumlah orang berseragam militer turun dari pesawat, lalu dinarasikan seolah-olah tentara Cina mendarat di Bandara Sam Ratulangi, Manado. Dalam video tersebut juga disebutkan bahwa Cina ingin membuka kantor polisi di Indonesia. “TENTARA CHINA TERANG – TERANGAN MENDARAT DI BANDARA SAM RATULANGI MANADO. NGAPAIN COBA TENTARA CHINA KE INDONESIA MAU PERANG APAH. Sangat mencurigakan.” Dalam keterangan video dituliskan “Heboh China Tiongkok Buka Kantor Polisi Di Indonesia.” Melansir akun Instagram Divisi Humas Polri @divisihumaspolri, yang diunggah pada 4 Februari 2023, menyatakan bahwa video tersebut adalah rekaman kepulangan pasukan Brimob Polri yang selesai menjalankan tugas dalam Operasi Satgas Damai Cartenz di Papua, bukan kedatangan tentara Cina. "Divisi Humas Polri memastikan video tersebut adalah TIDAK BENAR atau HOAKS. Faktanya, video tersebut adalah pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas di Satgas Damai Carstensz, Papua," begitu keterangan tertulis di dalam keterangan unggahan. Video serupa yang diklaim merekam kedatangan pasukan tentara Cina ke Indonesia pertama kali diunggah oleh akun TikTok @99bima_satria pada Februari 2023, yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menyebarkan keresahan masyarakat. Senada dengan hal itu, dituliskan dalam laporan Antara, narasi yang menyebut tentara Cina mendarat di Manado pada awal Januari 2026 dan akan membangun kantor polisi di Indonesia merupakan hoaks. Humas PT Angkasa Pura Indonesia di Bandara Sam Ratulangi juga memastikan bahwa peristiwa itu tidak terjadi di Manado. Dengan demikian, video yang beredar, yang mengklaim orasi warga dikaitkan dengan kedatangan tentara Cina di Bandara Sam Ratulangi Manado adalah informasi yang keliru. Faktanya, video tersebut adalah rekaman pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas dalam Satgas Damai Carstensz, Papua. Baca juga:TNI AD Tegaskan Babinsa Tak Dilibatkan jadi Petugas Pajak 100	2026-07-23
Berita CekFakta	Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Pensiun Tahap 1 Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 13 pengikut dan baru saja mengganti foto profil dengan tulisan pensiunan sejahtera pada 24 Juli 2026. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Adapun yang Lembaga utama yang mengelola bantuan dan dana pensiun di Indonesia adalah ⁠PT TASPEN (Persero), PT Asabri (Persero), dan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengirim pesan kepada pengunggah dan mendapatkan balasan bahwa bantuan yang akan diberikan sebesar Rp130.000.000. “PEMBERITAHUAN PROGRAM DUKUNGAN KHUSUS PENSIUNAN Nomor: 003/BKP-PENS/IV/2026 Perihal: Undangan Pendaftaran Program Bantuan yang diserahkan sebesar Rp.130.000.000 Kepada Yth. Bapak/Ibu Pensiunan di Tempat mana?? Dengan hormat, Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Bapak/Ibu selama bertahun-tahun, kami menghadirkan Program Dukungan Khusus Pensiunan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa pensiun.” Demikian balasan yang pengunggah melalui inbox. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Lewat Instagram, PT TASPEN (@taspen) menyampaikan bahwa tidak semua informasi yang terlihat di media sosial itu benar. "Termasuk berita hoax dan penipuan yang mengatasnamakan TASPEN dengan menjanjikan program bantuan untuk pensiunan. Dalihnya sih untuk bantu perekonomian pensiun di Indonesia, nyatanya itu penipuan loh?," sebagaimana ditulis dalam akun Instagram resmi PT TASPEN. Pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus, bermodus "pencairan tahap 1" di media sosial. Perihal pemberian bantuan tambahan tahunan di luar uang pensiun bulanan bagi pensiunan sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pendaftaran dana pensiunan tahap pertama tahun 2026 telah dibuka dan dapat mendaftar melalui pesan kepada pengunggah dalam akun media sosial tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Segala informasi yang berkaitan dengan TASPEN hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial TASPEN. PT TASPEN pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Baca juga:Bank Mandiri Taspen Perluas Pasar, Target Nasabah Umur 40-an 100	2026-08-01
Berita CekFakta	Salah, Tinta Tak Kasat Mata dalam Vaksin untuk Sistem Pengawasan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman FactCheck.org yang ditulis pada 14 April 2020, beredar teori konspirasi yang secara keliru mengklaim Bill Gates berencana menggunakan pengujian COVID-19 dan vaksin masa depan untuk melacak orang dengan menggunakan microchip. Faktanya, penelitian yang didanai oleh Yayasan Gates tidak berkaitan dengan penanaman microchip atau pelacakan manusia melalui vaksin COVID-19. Penelitian tersebut bertujuan mengembangkan tinta tak terlihat yang dapat menyimpan riwayat vaksinasi pada kulit, khususnya untuk membantu pencatatan vaksin di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Tanda tersebut hanya dapat dibaca menggunakan ponsel pintar yang dimodifikasi dari jarak sangat dekat (kurang dari 30 cm) dan tidak memiliki kemampuan untuk melacak lokasi atau pergerakan seseorang. Peneliti Kevin McHugh seorang profesor bioteknologi di Universitas Rice menegaskan bahwa teknologi ini hanya berfungsi sebagai penyimpan data vaksinasi, bukan alat pelacak. Yayasan Gates juga mengonfirmasi bahwa penelitian tersebut tidak memiliki hubungan dengan program vaksin COVID-19. Oleh karena itu, klaim bahwa vaksin COVID-19 digunakan untuk menanam microchip pelacak merupakan teori konspirasi yang tidak berdasar. “Tanda-tanda ini dikembangkan untuk menyediakan catatan vaksinasi dan tidak ada kemampuan untuk melacak pergerakan siapa pun. Teknologi ini hanya mampu menyediakan data yang sangat terbatas (misalnya, tidak dipersonalisasi) secara lokal. Tanda-tanda ini memerlukan pencitraan garis pandang langsung dari jarak kurang dari 1 kaki. Pelacakan jarak jauh atau berkelanjutan sama sekali tidak mungkin dilakukan karena berbagai alasan teknis.” Begitu jelas Kevin McHugh sebagaimana dikutip dari Factcheck.org. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes bahwa vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan izin penggunaan terdiri atas bahan biologis, seperti messenger RNA (mRNA), protein antigen, atau virus yang diinaktivasi maupun dilemahkan, disertai bahan penstabil dan pengawet sesuai standar farmasi. Seluruh komponen vaksin telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efektivitas oleh badan regulator, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), European Medicines Agency (EMA), U.S. Food and Drug Administration (FDA), serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tidak terdapat bukti ilmiah bahwa vaksin tersebut mengandung microchip, alat pelacak, ataupun bahan yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap individu. Adapun tautan artikel https://www.scientificamerican.com/.../invisible-ink.../ yang dicantumkan dalam unggahan, membahas penelitian yang dilakukan oleh para insinyur MIT yang mengembangkan cara untuk menyimpan informasi medis di bawah kulit. Dengan menggunakan pewarna titik kuantum yang diberikan bersamaan dengan vaksin, melalui patch jarum mikro. Pewarna tersebut tidak terlihat oleh mata telanjang dan dapat dibaca kemudian menggunakan ponsel pintar yang telah dimodifikasi khusus. Pada akhir 2019, para peneliti di Massachusetts Institute of Technology (MIT) memang menerbitkan studi tentang penggunaan quantum dot (titik kuantum) dan jarum mikro (microneedle) untuk merekam riwayat vaksinasi di bawah kulit. Tujuannya adalah untuk membantu pencatatan medis di negara berkembang yang belum memiliki infrastruktur digital. Namun, teknologi titik kuantum ini masih dalam tahap konseptual di laboratorium dan tidak pernah digabungkan dengan cairan vaksin apa pun termasuk vaksinasi wajib maupun vaksin COVID-19. Dalam laman Reuters, proyek teknologi pewarna titik kuantum memang menerima pendanaan dari Yayasan Bill dan Melinda Gates, tetapi video yang beredar, menyajikan teknologi ini secara menyesatkan dan menggambarkannya dengan tidak akurat. Video tersebut secara keliru mengklaim bahwa pewarna tersebut adalah "chip" dan "sistem pelacakan yang akan mengubah DNA". Pewarna titik kuantum tersebut bukan sistem pelacakan dan tidak menyandikan informasi pribadi apa pun. Senada dengan hal tersebut dalam laman Tempo, klaim bahwa tinta tak kasat mata dimasukan ke vaksin adalah tidak benar. Vaksin COVID-19 dibuat dari bahan biologis, seperti mRNA, protein atau virus yang dilemahkan dan aman, serta tidak bersifat magnetik. Wilson memaparkan bahwa dari perspektif ilmu kedokteran dan bioteknologi, penelitian yang dipublikasikan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) pada tahun 2019 mengenai penggunaan quantum dot (titik kuantum) dan microneedle patch (patch jarum mikro) merupakan inovasi dalam bidang rekam medis, bukan pengembangan teknologi untuk pelacakan manusia melalui vaksin. Penelitian tersebut bertujuan menciptakan sistem dokumentasi riwayat imunisasi yang lebih efisien, terutama di negara-negara dengan keterbatasan infrastruktur kesehatan dan sistem rekam medis elektronik. Quantum dot merupakan nanopartikel semikonduktor yang memiliki sifat fluoresensi, sehingga dapat menghasilkan sinyal optik yang hanya dapat dideteksi menggunakan alat pembaca khusus. Dalam penelitian tersebut, quantum dot diaplikasikan melalui microneedle patch, yaitu kumpulan jarum berukuran mikrometer yang menembus lapisan superfisial kulit secara minimal invasif. Teknologi ini dirancang untuk meninggalkan pola fluoresensi yang berfungsi sebagai penanda riwayat imunisasi, bukan sebagai perangkat elektronik maupun media komunikasi. “Secara ilmiah, quantum dot bukan microchip, tidak mengandung rangkaian elektronik, tidak memiliki sumber daya listrik, antena, sensor, maupun kemampuan untuk memancarkan atau menerima gelombang radio. Oleh karena itu, teknologi ini tidak dapat berfungsi sebagai alat pelacak lokasi (tracking device), tidak mampu mengakses informasi pribadi seseorang, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan data secara nirkabel.” Begitu jelasnya. Menurut seorang epidemiolog Indonesia dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, narasi-narasi tersebut sudah lama beredar yang disebarkan oleh kelompok penganut teori konspirasi. Video yang melihatkan seseorang menempelkan magnet pada lengan yang disuntik vaksin menunjukan bahwa ada chip yang dimasukan ke dalam tubuh adalah tidak benar. Dicky menegaskan tidak ada komponen magnetik dalam vaksin. “Jadi vaksin tidak mengandung komponen logam atau bahan magnet. Video yang menunjukkan magnet menempel pada kulit di lokasi suntikan, sebetulnya hal yang umum. Banyak faktor yang bisa membuat benda kecil seperti magnet menempel sementara pada kulit. Minyak atau kelembaban kulit bisa menyebabkan benda kecil seperti magnet menempel sementara. Atau juga teknik menempatkan,” ungkap Dicky, dikutip dari Tempo, 14 Juli 2024. Dicky menjelaskan, semua vaksin termasuk vaksin COVID-19 telah melalui uji klinis yang ketat dan diawasi terus oleh otoritas kesehatan. Kalau di Indonesia ada Badan POM dan juga tentu Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Komposisi setiap vaksin itu dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik. “Artinya tidak ada bukti ilmiah yang bisa mendukung klaim bahwa vaksin mengandung barang haram, najis, dan berbahaya. Karena diperlihatkan secara transparan,” jelasnya. Proses persetujuan vaksin juga harus memenuhi standar keamanan sebelum disetujui untuk publik. Dalam hal ini termasuk analisa yang sangat mendalam terhadap bahan-bahan yang digunakan. Terkait tinta tak kasat mata dan alat deteksi, Dicky menyebut tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin mengandung tinta tak kasat mata atau alat deteksi. Karena teknologi seperti itu tidak pernah ditemukan dalam vaksin Khusus vaksin COVID-19, sudah terbukti dibuat dari bahan biologis, seperti messenger RNA, protein atau virus yang aman, dan tidak bersifat magnetik. Jadi, setelah vaksin diberikan maka vaksin akan hilang menjadi proses yang disebut sebagai respon imun. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin dimasukkan tinta tak kasat mata untuk mengawasi manusia adalah keliru dan tidak d100	2026-07-24
Berita CekFakta	Keliru, Video Bill Gates Sebut Vaksin COVID-19 Akan Mengubah DNA	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Reuters, yang menyatakan bahwa video cuplikan mengklaim Bill Gates menyebutkan vaksin mRNA akan memodifikasi DNA seseorang adalah tidak benar. Mark Lynas, seorang peneliti tamu di kelompok Alliance for Science Universitas Cornell dalam laman Department of Microbiology and Immunology membantah anggapan bahwa vaksin dapat memodifikasi organisme secara genetik. Lynas mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada vaksin yang dapat memodifikasi DNA manusia secara genetik. “Itu hanya mitos. Modifikasi genetik melibatkan penyisipan DNA asing secara sengaja ke dalam inti sel manusia, dan vaksin sama sekali tidak melakukan itu.” begitu keterangan Lynas sebagaimana dikutip dari Reuters. Lebih lanjut Tirto menelusuri akun YouTube Bill Gates dan menemukan video asli yang diunggah pada 30 April 2020. Video tersebut menampilkan Gates menjelaskan cara kerja vaksin yang dikembangkan dengan teknologi mRNA. Dalam tayangan berdurasi 2 menit 28 detik tersebut, Gates memberikan pernyataannya bahwa vaksin RNA menempatkan instruksi dalam kode genetik yang dibutuhkan untuk menghasilkan antigen patogen. “Yang biasanya dilakukan adalah mengambil sebagian virus atau hanya bagian lonjakan (spike), yaitu bagian di permukaannya, dan menempelkannya pada sesuatu yang lain. Jadi, sama sekali tidak ada risiko menyebabkan penyakit. Satu cara terakhir yang baru dan menjanjikan disebut vaksin RNA. Dengan RNA dan DNA, alih-alih memasukkan bentuk itu, Anda memasukkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu." Begitu penjelasan Gates. Kemudian video yang beredar mengklaim kalimat "Anda memasukkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu,” untuk mengubah atau memodifikasi susunan genetik (DNA) seseorang. Faktanya, Gates mengatakan bahwa vaksin RNA “menempatkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu”, merujuk pada “kode genetik yang dibutuhkan” untuk menghasilkan antigen patogen yang digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Bill and Melinda Gates Foundation serta para ahli medis menegaskan, bahwa Bill Gates sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin dapat mengubah DNA. Melansir laman AFP Fact Check, Jeannette Dabanch Peña, profesor penyakit menular di Universitas Chili menyebutkan bahwa vaksin mRNA tidak mengubah DNA seseorang. “Mereka tidak memanipulasi DNA manusia. Virus-virus tersebut hanya dirancang untuk mengekspresikan protein tertentu sehingga tubuh kita dapat mengidentifikasinya dan menghasilkan pertahanan yang diperlukan. Inilah yang dilakukan virus secara alami dan virus tidak memanipulasi gen kita,” jelasnya, sebagiamana dikutip dari AFP. Koordinator respons Covid-19 Yayasan Gates di Afrika, Solomon Zewdu, mengatakan kepada AFP dalam sebuah wawancara bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar ilmiah. “Ini tidak mengubah DNA dan Bill (Gates, catatan editor) sendiri belum mengakui apa pun yang secara eksplisit mengatakan bahwa ini akan mengubah DNA,” begitu jelasnya, dikutip dari AFP Fact Check. Vaksin mRNA bekerja dengan cara mengirimkan instruksi genetik ke luar inti sel (sitoplasma) agar tubuh membentuk protein pelindung. Vaksin ini tidak pernah masuk ke dalam inti sel tempat DNA manusia berada, sehingga secara biologis mustahil untuk mengubah struktur genetik seseorang. World Health Organization menjelaskan bahwa vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh agar mengenali dan melawan patogen penyebab penyakit. Adapun beberapa vaksin generasi baru menggunakan DNA atau RNA sebagai "cetak biru" untuk membuat antigen, yaitu protein yang memicu respons imun. Tujuannya adalah agar tubuh menghasilkan antigen tersebut sementara waktu sehingga sistem kekebalan dapat membentuk antibodi dan sel memori. WHO menegaskan, bahwa baik vaksin yang mengandung antigen maupun yang menggunakan DNA atau RNA hanya berfungsi untuk merangsang respons imun dan tidak menjelaskan adanya perubahan terhadap DNA manusia. Dengan demikian, vaksin tidak dinyatakan dapat mengubah materi genetik manusia, melainkan melatih sistem imun agar siap melawan infeksi di kemudian hari. Baca juga:Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023 100	2026-07-31
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun, Vaskulitis, hingga Kematian	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada artikel asli Pharmaceutical Regulatory Affairs: Open Access dengan judul Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? Dalam jurnal tersebut dilaporkan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian, bukan menyatakan vaksin HPV sebagai penyebabnya. Tinjauan yang dilakukan oleh kelompok kerja yang melibatkan para ahli dari CDC, FDA, dan berbagai institusi akademik menemukan bahwa klaim dalam publikasi yang melaporkan dua kasus kematian setelah vaksinasi HPV memiliki kelemahan metodologis yang signifikan, baik dalam penegakan diagnosis vaskulitis maupun pada pemeriksaan laboratorium yang digunakan. Selain itu, data dari sistem pelaporan efek samping vaksin (VAERS) dan literatur medis yang tersedia tidak menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan vaskulitis serebral. Adapun efek samping vaksin HPV yang telah dikenal umumnya bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri atau bengkak di tempat suntikan, demam ringan, sakit kepala, kelelahan, serta nyeri otot atau sendi, sedangkan kejadian serius seperti reaksi alergi berat sangat jarang terjadi. Jurnal Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? yang ditulis oleh Tomljenovic & Shaw, 2012 menganalisis dua kasus kematian remaja perempuan yang terjadi setelah menerima vaksin HPV (Gardasil) untuk menilai apakah kematian tersebut berkaitan dengan vaksinasi. Melalui pemeriksaan imunohistokimia (IHC) pada jaringan otak hasil autopsi, penulis mengklaim menemukan tanda-tanda reaksi autoimun berupa vaskulitis serebral, termasuk keberadaan antigen HPV-16L1 dan aktivasi sistem imun pada dinding pembuluh darah otak. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa vaksin HPV berpotensi memicu vaskulitis serebral autoimun yang fatal serta menduga sebagian efek samping neurologis pasca vaksinasi mungkin tidak terdiagnosis. Namun, kesimpulan ini tidak diterima oleh konsensus ilmiah karena dinilai memiliki kelemahan metodologis, seperti penggunaan metode yang dianggap tidak memadai untuk mengidentifikasi partikel virus, tidak adanya bukti histopatologi khas vaskulitis, serta tidak menggunakan sampel kontrol yang memadai. CDC, FDA, dan para ahli keselamatan vaksin menyatakan bahwa jurnal ini tidak memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan kematian. Centers For Disease Control and Prevention, juga melakukan tinjauan terhadap laporan yang telah dipublikasikan mengenai vaskulitis serebral setelah vaksinasi dengan Vaksin Human Papillomavirus (HPV). Hasilnya, setelah peninjauan dan diskusi menyeluruh terhadap artikel Tomljenovic, kelompok kerja CDC-CISA mengidentifikasi kekhawatiran metodologis yang substansial dan kurangnya bukti untuk mendukung kesimpulan vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Sebagaimana diwartakan Tirto, produksi dan penyaluran vaksin HPV juga dipantau secara ketat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) selama bertahun-tahun. Kendati demikian, sama seperti vaksin lainnya seseorang yang menerima vaksin HPV bisa mengembangkan efek samping. Adapun beberapa efek samping yang bisa dialami penerima vaksin HPV setelah suntikan pertama. Dikutip dari laman Badan Layanan Kesehatan Inggris (NHS) beriku beberapa bentuk efek samping vaksinasi HPV dari yang paling sering hingga paling jarang: 1. Efek samping vaksinasi HPV paling sering terjadi (1:10 orang) nyeri, kemerahan, dan bengkak di area suntikan selama beberapa harisakit kepala ringan yang berlangsung singkat memar atau gatal di tempat suntikansuhu tinggi, merasa panas dan menggigiltidak enak badan dan mualrasa sakit di lengan, tangan, jari, kaki, atau jari kaki timbul ruam merah di kulitgatal-gatal penyempitan saluran udarasesak napas atau kesulitan bernapasreaksi alergi atau anafilaksis Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) "HPV ini untuk mencegah kanker serviks ya yang bisa dicegah dengan imunisasi. Programnya akan berlanjut, bukan hanya kepada yang anak-anak tetapi kepada seluruh,” kata Juru bicara Kemenkes, Mohammad Syahril saat ditemui di kantor Kemenkes RI, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023), sebagaimana dikutip dari artikel Tirto. Dengan demikian, pernyataan bahwa vaksin HPV bocor ke otak dan menyebabkan kematian adalah disinformasi medis. Baca juga:Salah, Tinta Tak Kasat Mata dalam Vaksin untuk Sistem Pengawasan 100	2026-07-29
Berita CekFakta	Hoaks, Febrie Bongkar Bungker Rp11 Triliun Milik Jokowi	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri pernyataan Febrie mengenai bungker yang berkaitan dengan tiga kasus dugaan korupsi, yakni Asabri, Krakatau Steel, dan PLN batu bara berujung black out. Pernyataan Febrie tersebut secara resmi dikeluarkan pada Jumat (10/7/2026), saat memberikan konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta. Kasus dugaan korupsi tersebut awalnya ditangani oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortastipidkor Polri. Penyidik melakukan penggeledahan di 12 lokasi sejak Rabu (8/7/2026) dan menemukan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dan emas dalam sebuah brankas. Terdapat dua brankas yang ditemukan penyidik Polri, yakni di sebuah caffee de'Clan daerah Cipete, Jakarta Selatan, dan di rumah daerah Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Total 74 Kg emas batangan dan uang tunai berbagai jenis senilai Rp543 miliar disita dari dua lokasi tersebut. Febrie kemudian menanggapi mengenai kasus dan barang bukti yang disita Polri, yang diduga berkaitan dengannya. Dia menyatakan, bahwa apa yang ada di dalam brankas tersebut ada yang memiliki. "Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga penerima kegiatan, itu bisa juga ditanya," kata Febrie dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung tersebut. Di sisi lain, dia tak menampik bahwa rumah Sentul itu adalah kediaman lamanya. Namun, Febrie menyinggung mengenai kepemilikannya dengan meminta pengecekan dokumen terkait. "Yang kedua tentang rumah Sentul, itu memang rumah pribadi Jampidsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal," ujar Febrie. Baca juga:Tim 9 Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Febrie Adriansyah 100	2026-07-28
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Peringatkan Pengguna HP Dikenakan Pajak mulai 2027	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Sindonews, yang menampilkan foto identik yaitu momen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Dalam keterangannya, Bahlil menyampaikan SPBU swasta menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan lewat skema impor melalui Pertamina. Foto tersebut tidak ada kaitannya dengan keterangan pers yang disebarkan, yang mengklaim Bahlil sebutkan aturan pajak pengguna HP. Sampai saat ini, Bahlil juga tidak pernah mengumumkan terkait penarikan pajak kepada pengguna HP. Lebih lanjut, kami menelusuri akun Instagram @bahlillahadalia. Pada akun tersebut tidak ditemukan informasi apapun terkait pernyataan Bahlil perihal pengenaan pajak bagi pengguna HP pada 2027. Bahlil Lahadalia memang kerap menjadi sasaran hoaks. Sejumlah isu hoaks yang pernah mencatut nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut meliputi klaim pajak HP, pajak televisi mulai 2027, denda kulkas malam hari, hingga isu pemecatan menteri. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @humaspoldajabar juga menyatakan bahwa unggahan foto berisi klaim "Bahlil sebut pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai 2027" merupakan konten palsu. “[SALAH] Bahlil: Pengguna HP Bakal Dikenakan Pajak Mulai 2027.” Begitu keterangan dalam unggahan. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Bahlil menyatakan pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta dari sumber kredibel. Baca juga:Hoaks, Pemerintah Akan Kenakan Pajak Sumur Bor Setara PDAM 100	2026-07-28
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kejagung Dibakar Demonstran pada 22 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bahkan telah memasukkan klaim tersebut ke dalam daftar hoaks. Dalam klarifikasinya melalui laman resmi, Komdigi menyebut narasi yang beredar di media sosial adalah tidak benar. “Meski sempat ada pembakaran ban dan kericuhan, Gedung Kejagung tidak dibakar oleh demonstran. Kabar Gedung Kejagung dibakar demonstran saat unjuk rasa pada tanggal 22 dan 23 Juli 2026 adalah hoaks.” Begitu keterangan Komdigi. Sebagaimana diberitakan Tirto, terjadi aksi demo di Jakarta beruntun sejak 20-22 Juli 2026 dengan isu yang diangkat mulai ekonomi dan korupsi. Pada Rabu, 22 Juli 2026, kembali terjadi aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi tersebut melibatkan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan BEM Persatuan Indonesia dan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN). Aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejagung, Rabu (22/7/2026), sempat diwarnai kericuhan. Pantauan Tirto di lokasi, massa tiba pukul 14.10 WIB menggunakan bus. Ketegangan memuncak dan memicu aksi saling dorong saat massa aksi melakukan blokade jalan serta membakar ban bekas kepolisian memadamkan api menggunakan APAR. Melansir laman YouTube Kompascom Reporter on Location, massa yang mengatasnamakan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (22/7/2026). Aksi yang mendesak Kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula ketika massa mencoba merangsek masuk untuk menggoyang pagar gedung Kejagung. Namun, aparat mencoba menghalau massa, aksi saling dorong pun tidak dapat terhindarkan antara aparat dengan massa. Kemudian, kericuhan juga terjadi saat aparat menyemprot alat pemadam api ringan (APAR) ke arah spanduk yang dibakar oleh massa. Melihat hal itu, massa protes dengan aksi aparat yang dianggap melakukan aksi represif. Dalam laporan Kompas, setelah aksi demonstrasi pada Rabu (22/7/2026) sekelompok mahasiswa menggelar aksi di depan gerbang Kantor Kejaksaan Agung, Kamis (23/7/2026) Sedikitnya ada 100 orang massa aksi yang menyampaikan aspirasi. Kelompok massa dari BEM Kristiani Seluruh Indonesia menilai, Kejagung lamban dalam menangani kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam aksi demonstrasi selama dua hari tersebut, tidak terjadi pembakaran Gedung Kejaksaan Agung. Faktanya, massa melakukan aksi pembakaran ban di depan gerbang Kejagung dan langsung dipadamkan oleh aparat. Aparat juga mengamankan sejumlah atribut aksi, termasuk spanduk yang hendak dibakar. Kericuhan pecah ketika massa berusaha mempertahankan perangkat aksi. Meski sempat terjadi pembakaran ban dan kericuhan, Gedung Kejagung tidak dibakar oleh demonstran pada Rabu (22/7/2026). Baca juga:Hoaks, Aksi Demonstrasi Serukan Stop Bayar Pajak 100	2026-07-27
Berita CekFakta	Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023	Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tirto melakukan riset secara daring dengan membaca artikel-artikel dari sumber yang kredibel, yang bisa memverifikasi klaim tersebut. Artikel berjudul "Hantaviruses" pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Kemudian, artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Dengan demikian, kasus penumpang kapal pesiar MV Hondimus yang terinfeksi virus Hanta pada 2026 bukanlah infeksi pertama. Virus Hanta telah ada sejak 1951-1953 saat terjadi wabah demam berdarah di Korea Selatan. Pengembangan vaksin untuk menangani virus tersebut bahkan telah diinisiasi oleh ilmuwan Korea Selatan sejak 1990. Laman Korea University yang ditulis pada 25 Juli 2024, menjelaskan bahwa Pusat Inovasi Vaksin di Fakultas Kedokteran Universitas Korea (VIC-K, Direktur Heejin Cheong) telah menjalin kerja sama skala penuh dengan perusahaan farmasi global Moderna untuk mengembangkan vaksin hantavirus berbasis mRNA. Vaksin virus Hanta itu dikembangkan oleh tim Profesor Ho Wang Lee dan digunakan di Asia Timur, khususnya Korea Selatan. Vaksin tersebut bahkan telah mendapat izin sejak 1990. Lee sendiri adalah seorang virolog yang mengisolasi virus Hanta dari tikus di dekat Sungai Hantan pada awal 1980-an. Virus ini memicu wabah Demam Berdarah dengan Sindrom Ginjal (HFRS) saat Perang Korea (1951-1954) yang menginfeksi sedikitnya 3.000 tentara. Lebih lanjut, strain virus Hanta terus berkembang hingga 22 strain diantaranya bersifat patogen bagi manusia. Selain memicu HFRS, virus Hanta menyebabkan Sindrom Paru Hantavirus (HPS) yang memiliki tingkat kematian lebih tinggi. Sebaran HPS mendominasi di Benua Amerika, sedangkan HFRS lebih banyak mewabah di Asia dan Eropa. Akhirnya, Pusat Inovasi Vaksin Korea University bersama dengan perusahaan bioteknologi Moderna mengembangkan vaksin virus Hanta berbasis mRNA pada September 2023 untuk mengatasi berbagai strain virus tersebut. Dalam laman Tempo, virolog Universitas Airlangga, Dr Arif Nur Muhammad Ansori, menyebut Moderna memiliki program riset dan pengembangan berbasis teknologi mRNA skala besar sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi pandemi global. “Tapi sampai sekarang, Moderna belum memiliki produk vaksin virus Hanta komersial yang telah disetujui untuk digunakan secara massal,” kata Arif. Menurut Dicky pengembangan vaksin belum menjadi prioritas utama. Sebab, pengendalian populasi tikus tetap menjadi langkah paling efektif untuk memutus rantai penyebaran virus. “Vaksin dapat diberikan kepada kelompok berisiko tinggi seperti tentara atau petugas kebersihan,” begitu keterangan Dicky, dikutip dari Tempo, Selasa, 26 Mei 2026. Dengan demikian klaim yang menyebutkan virus hanta dibuat Moderna sejak 2023 adalah keliru dan perlu diluruskan. Faktanya, vaksin hanta telah mendapat izin untuk digunakan di Asia Timur sejak 1990, sedangkan kolaborasi Korea University dengan Moderna sejak 2023 baru sebatas pengembangan berbasis mRNA. Baca juga:Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta 100	2026-07-25
Berita CekFakta	Salah, Sherly Tjoanda Dukung Purbaya Beri Bantuan Dana Pensiun	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun Facebook tersebut menggunakan foto profil bertuliskan “DANA PENSIUNAN ASTRA”, memiliki 547 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “info lebih lanjut silahkan kelik link di bawa in?? https://wa.me/6282379007327.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Sherly, ataupun Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan pemerintah. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 2,4 juta pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas sebesar 99,3 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi Sherly @s_tjo, gambar yang beredar adalah foto Sherly dan anak perempuannya Benneisha Edelyn Laos pada salindia ke 8, diunggah 21 Februari 2025 yang memperlihatkan momen foto keluarga setelah Sherly dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara untuk periode 2025-2030. “My Little Super Squad❤❤❤❤❤ "Terima kasih, Koko, Cece, dan Edrick... Karna kalian mami tegar dan kuat… Di saat Mami hampir menyerah, kalianlah yang menjadi kekuatan Mami. Di usia yang masih remaja, ketika seharusnya kalian bisa menikmati masa muda tanpa beban, kehilangan Papi mengajarkan kalian arti ketegaran. Mami bangga dan terharu melihat kalian tegar dan ikhlas menerima takdir ini..” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Sherly tidak pernah mengatakan mendukung Purbaya dan program bantuan dana pensiun melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Melansir laman Taspen, dana pensiun yang ada di Indonesia dikategorikan menjadi program wajib dan sukarela. Program wajib meliputi BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Hari Tua), PT Taspen (untuk ASN), dan PT Asabri (untuk TNI/Polri). Program sukarela terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Program Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun- tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Penyelenggaraan Program Pensiun dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Sesuai dengan UU tersebut, sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PT TASPEN (Persero) telah menyalurkan pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 kepada pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa, 2 Juni 2026. Penyaluran ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebut bahwa Sherly nyatakan dukungannya terhadap Purbaya yang memberikan bantuan dana pensiun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Bank Mandiri Taspen Perluas Pasar, Target Nasabah Umur 40-an 100	2026-07-21
Berita CekFakta	Salah, Sopir Tangki Pertamina Mogok Akibatkan Pasokan BBM Langka	Tim Riset Tirto terlebih dahulu mengamati video yang beredar. Video tersebut memperlihatkan sekelompok orang mengenakan seragam biru dengan kombinasi oranye. Di sekitar lokasi juga tampak sejumlah mobil tangki Pertamina. Meski demikian, video tersebut tidak memberikan informasi yang cukup untuk menyimpulkan bahwa peristiwa yang terekam merupakan aksi mogok sopir truk tangki Pertamina yang mengakibatkan kelangkaan BBM di Sumatra. Untuk menelusuri asal-usul video, Tirto menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasil penelusuran menunjukkan video yang sama telah diunggah oleh sejumlah akun di berbagai platform media sosial. Salah satunya adalah akun Facebook "Cerita Sopir Truk" yang mengunggah video tersebut pada Sabtu (11/7/2026). Dalam keterangannya disebutkan: “Demo sopir BBM. Dari info yang beredar, karena kontrak PT GUN habis di Pertamina yang TDK mau membayarkan hak semua pekerja, maka dari itu kami minta pertanggungjawaban PT GUN. Tolong bantu kami Pak Presiden Prabowo Subianto, Pak Menteri Tenaga Kerja Yassierli, anggota DPR Komisi III, dan pihak terkait mau membantu kami sopir ini.” Namun, unggahan tersebut tidak menyebutkan bahwa aksi itu menyebabkan mogok distribusi BBM ataupun memicu kelangkaan BBM di Sumatra. Selain itu, Tirto juga belum menemukan informasi yang menjelaskan secara utuh lokasi, waktu, maupun konteks lengkap pengambilan video tersebut. Penelusuran Google Images juga mengarahkan Tirto pada artikel periksa fakta Kompas.com berjudul "[KLARIFIKASI] Penjelasan Pertamina soal Video Sopir Truk Tangki Mogok Kerja" yang terbit pada Rabu (15/7/2026). Mengutip keterangan Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, video tersebut merupakan rekaman lama yang mendokumentasikan penyampaian aspirasi terkait iuran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi awak mobil tangki (AMT). "Video ini dari beberapa minggu yang lalu saat ada penyampaian aspirasi terkait iuran DPLK AMT ke kontraktornya," kata Kitty kepada Kompas.com, Selasa (14/7/2026). Kitty menegaskan penyampaian aspirasi tersebut berlangsung singkat dan tidak mengganggu operasional distribusi BBM. "Penyampaian aspirasinya berlangsung sebentar dan tidak menyebabkan terhambatnya operasional distribusi BBM," ujarnya. Penjelasan serupa juga disampaikan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, yang membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal maupun mogok kerja sopir mobil tangki sebagai penyebab terganggunya distribusi BBM di sejumlah SPBU di Sumatra Utara. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan hanya menyasar awak mobil tangki yang dinilai tidak memenuhi persyaratan atau memiliki kinerja kurang baik. Ia juga membantah narasi yang beredar di media sosial mengenai aksi mogok kerja sopir mobil tangki. Untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi, Pertamina mendatangkan 41 awak mobil tangki dari luar wilayah Sumbagut. "Kami sampaikan bahwa isu itu tidak benar. Kondisinya di Medan Group masih berjalan dengan baik. Memang secara ritase ada penurunan, namun itu kami back up dengan penambahan mobil tangki," kata Sunardi. Sebagai konteks, Tirto melaporkan, dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026), PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena antrean pembelian BBM yang terjadi di Sumatra. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman menjelaskan, stok BBM Pertamina sebenarnya berada dalam kondisi aman. Namun, terjadi lonjakan pembelian jenis BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite. "Namun demikian tentunya kami menyadari juga bahwa pada beberapa waktu terakhir masih terjadi antrean dan pembelian secara berlebihan atau panic buying di beberapa wilayah di Sumatera secara umum yang juga dipengaruhi oleh kenaikan ataupun shifting dari konsumsi BBM kepada BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar," jelas Taufik. Untuk mengatasi kondisi tersebut, PT Pertamina Patra Niaga melakukan berbagai langkah percepatan normalisasi distribusi, antara lain dengan menambah armada mobil tangki, memperkuat jumlah awak mobil tangki (AMT), mengoperasikan terminal BBM dan sejumlah SPBU selama 24 jam, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan mitra transportasi. “Kami segera meningkatkan kapasitas distribusi melalui penambahan armada mobil tangki, penguatan personel distribusi, serta optimalisasi operasional sehingga layanan di SPBU kini telah kembali berjalan normal," urai VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora. Personel TNI juga dilibatkan untuk membantu proses distribusi agar penyaluran BBM ke SPBU dapat kembali berjalan lancar. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina menegaskan bahwa pasokan BBM tetap dalam kondisi aman dan kelangkaan yang terjadi bersifat sementara akibat gangguan distribusi, bukan karena kekurangan stok BBM. "Kami tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keandalan distribusi maupun pelayanan kepada masyarakat. Apabila terdapat personel yang terbukti tidak menjalankan prosedur operasional sesuai ketentuan, perusahaan akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," tandas Kitty. Baca juga:Pertamina Jadi Wajib Pajak Pertama Terapkan Integrasi Data Pajak 100	2026-07-18
Berita CekFakta	Tidak Benar, Foto Warga Mojokerto Rusak Dapur MBG	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Foto yang diklaim memperlihatkan perusakan dapur MBG itu telah beberapa kali beredar di media sosial. Namun, narasi tersebut tidak benar. Melansir laman Antara, 14 Februari 2026. Peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Foto itu mirip dengan visual yang diperlihatkan dalam unggahan video Instagram @the.ne.bulletin yang diunggah pada 23 Desember 2025. Peristiwa dalam video adalah kerusuhan yang terjadi di wilayah Kheroni, Karbi Anglong, dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam pemberitaan NDTV India, 24 Desember 2025, bentrokan tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi. “The incident intensified the already volatile situation, prompting authorities to deploy additional security forces and strengthen measures to restore order in the area. #Kheroni #karbianglong #assam #westkarbianglong #khobornetwork.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan video. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, narasi warga Mojokerto merusak dapur MBG karena ada anak keracunan adalah hoaks. Tidak ditemukan pemberitaan mengenai peristiwa semacam itu. Foto yang dibagikan adalah kerusuhan di India pada Desember 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan warga Mojokerto merusak dapur MBG adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kejagung Instruksikan Kejati Hentikan Pengumpulan Data MBG 100	2026-07-17
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Sebut Indonesia Jadi Kelinci Percobaan Vaksin TBC	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan keterangan pada akun Facebook resmi Kementrian Kesehatan RI, informasi yang menyatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC, dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Menurut Erlina Burhan, guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan, sekaligus peneliti utama nasional vaksin tuberculosis M72, klaim yang menyebutkan Indonesia menjadi kelinci percobaan vaksin TBC adalah tidak benar. “Wah ini saya harus menerangkan ini ya, nggak betul itu, nggak jelas banget kalau ada pendapat seperti itu ya karena uji klinis yang kita lakukan ini kan adalah proses riset yang sangat ilmiah ya. Dan ada tahapan-tahapannya, tahapan-tahapannya itu sangat dipantau bukan saja oleh negara Indonesia tapi juga oleh dunia karena penelitian ini dilakukan di banyak negara, sifatnya global. Jadi sebetulnya beruntung sekali Indonesia bisa ikut terlibat dalam penelitian vaksin TB ini.” Demikian jelas Erlina. Erlina mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dengan istilah kelinci percobaan karena dalam dunia riset sudah ada aturannya, ada tahapan-tahapannya. Khususnya untuk vaksin TB yang sedang dibicarakan ini, yaitu vaksin M72 yang disponsori oleh Bill & Melinda Gates Foundation. Vakisn ini sebenarnya sudah dimulai uji cobanya secara preklinik, artinya uji cobanya bukan pada manusia, yaitu mulai diuji di laboratorium. Para peneliti menyebutnya sebagai penelitian in vitro, lalu berlanjut penelitian pada hewan untuk menguji efektivitas dan juga keamanannya. Penelitian dalam tahapan tersebut bahkan memakan waktu hingga 10 tahun. Baru di tahun 2006, vaksin ini terbukti cukup efektif pada hewan, dan juga aman. Dari fase uji pada hewan tersebut, baru berlanjut pada tahapan selanjutnya, yaitu pada manusia. Tahapan penelitian pada manusia ini juga sangat lama dan tidak sembarangan. Penelitian pada tahapan tersebut memiliki fase-fase yang juga harus disetujui oleh Komite Etik, termasuk otoritas yang berwenang. Seperti yang diberitakan Tirto, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa pelaksanaan uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) yang dikembangkan oleh yayasan Bill Gates, The Gates Foundation, sudah melewati uji klinis yang ketat dan secara ilmiah sudah terbukti aman. Hal ini sekaligus menepis kekhawatiran publik soal adanya isu terkait masyarakat Indonesia akan menjadi kelinci percobaan dari uji coba vaksin tersebut. “Pertanyaan (kekhawatiran) seperti ini itu banyak (pada saat) dilakukan di clinical trial (uji klinis) level 1 yang 3 tahun, 4 tahun yang lalu sudah dilakukan. Ini supaya mengedukasi masyarakat juga, ini bukan kayak kelinci percobaan,” ujar Budi saat ditemui usai menghadiri acara Peluncuran Nasional Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, di Kantor Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur, Jumat (9/5/2025). Budi menyatakan, vaksin-vaksin yang kini sudah ada, telah terbukti dalam menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia, sehingga anggapan soal vaksin berbahaya adalah salah. Adapun, kata dia, saat ini TBC menjadi urutan kedua penyakit menular yang paling banyak membunuh orang di dunia. “100 tahun terakhir yang meninggal 1 miliar. Enggak ada penyakit yang membunuh sebanyak itu. Sekarang setiap tahun 1 juta lebih di dunia, semenit itu 2 yang meninggal, kita ngomong ini aja mungkin sudah 10 meninggal di dunia, di Indonesia setahunnya 125 ribu. Setiap 4 menit 1 meninggal. Jadi ini harus dihilangkan dan teman-teman lihat, bukti yang paling saintifik di dunia, begitu ada vaksinnya turun,” jelasnya. Selain itu, menurut Budi, TBC merupakan penyakit yang hanya ada di negara menengah ke bawah. Sehingga, dengan kondisi itu, pemerintah harus berusaha untuk menekan angka penyakit dan menemukan vaksin. “Vaksinnya sudah ada. Sekarang dalam tahap clinical trial terakhir. Sama seperti Covid ada clinical trial 1, aman apa enggak, clinical trial 2 bisa di manusia, aman apa enggak. Tiga, dia lihat efektivitasnya kalau dikasih yang sembuh berapa persen? Nah, Indonesia menjadi tempat clinical trial 3 sudah jalan. Dua ribu lebih sudah disuntikan. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh peneliti-peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran,” ujarnya. Adapun cuplikan video dalam unggahan tersebut adalah momen Prabowo menerima kunjungan pendiri Microsoft Group, Bill Gates, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan kedatangan filantropi asal Amerika Serikat itu bertujuan untuk memberikan dukungan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Dalam Tirto, Presiden Prabowo Subianto mengagumi kedermawanan Bill Gates, dalam bidang kesehatan, salah satunya karena mendanai pengembangan vaksin Tuberkulosis (TBC) untuk digunakan di seluruh dunia. Prabowo mengatakan, Bill Gates tertarik untuk melakukan uji coba pengembangan vaksin TBC di Indonesia, bukan sebagai kelinci percobaan vaksin tersebut. "Beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan menjadi salah satu tempat yang akan diuji coba, dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban [penduduk] kita cukup besar," kata Prabowo usai bertemu Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Faktanya, vaksin TBC tersebut telah teruji secara klinis dan Prabowo menyatakan Indonesia terpilih karena tingginya beban penyakit TBC di Tanah Air, dan menyebut upaya ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian akibat TBC yang mencapai hampir 100 ribu per tahun. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Indonesia menjadi kelinci percobaan vaksin TBC adalah tidak benar dan tidak didasarkan pada fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak 100	2026-07-17
Berita CekFakta	Salah, Artikel Narji Puji Jokowi Lebih Hebat dari Nabi Ibrahim	Sebagai informasi, Sunarji atau lebih dikenal dengan nama panggung Narji Cagur adalah seorang aktor, presenter, komedian, dan politisi. Narji resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan memutuskan keluar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang sebelumnya ia ikuti sejak akhir 2021. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada sebuah artikel yang identik diunggah Tangselpos.id. Artikel tersebut menampilkan foto dan waktu yang sama dengan unggahan yang beredar yaitu pada Kamis 9 Juli 2026 pukul 07:15 WIB. Namun, dalam artikel asli tersebut judulnya berbeda yaitu, "PSI Tangsel Sambut Positif Bergabungnya Narji Cagur". Artikel asli dari Tangselpos.id tersebut membahas pernyataan PSI Tangsel yang menyambut antusias bergabungnya Narji. Artikel asli sama sekali tidak membahas pernyataan Narji terkait mantan Presiden Jokowi. Faktanya, artikel yang diunggah Tangselpos.id tidak menuliskan terkait klaim yang menyebut Narji memuji kehebatan Jokowi melebihi Nabi Ibrahim AS. Dalam artikel tersebut Narji menyatakan, keputusannya bergabung dengan PSI didasari oleh kesamaan visi dan kedekatan yang telah terjalin dengan para kader partai tersebut. “Selama ini saya bergaul dan berinteraksi baik dengan teman-teman PSI, memiliki frekuensi yang sama,” begitu keterangan Narji. Terkait isu pencalonannya pada Pilkada Tangsel, Narji menegaskan bahwa saat ini dirinya belum memikirkan arah politik tersebut. Fokus utamanya adalah berkontribusi melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. “Target saya belum kesana sekarang. Saya bergabung dengan PSI karena ingin banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk warga masyarakat, khususnya di Tangsel,” begitu kata Narji. Sebelum bergabung dengan PSI, Narji merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak Desember 2021. Dalam Pemilu 2024, Narji bertarung sebagai caleg untuk daerah pemilihan Jateng X dan berhasil mendapatkan 19.178 suara yang membuatnya tidak bisa melaju sebagai anggota legislatif. Melansir laman Kompas, Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Bestari Barus mengatakan, Narji resmi bergabung dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Banten. “Hari minggu kemarin, jadi saya di info dari kawan-kawan provinsi, DPW Banten, bahwa mereka gelar acara sunatan massal, sekaligus kesempatan yang sama ada penjaketan saudara Narji bergabung dengan PSI di Banten,” begitu keterangan Bestari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/7/2026). Bestari mengatakan, perpindahan partai politik merupakan sesuatu yang lumrah, termasuk untuk seorang figur publik seperti Narji. Menurutnya, pindah partai adalah hak privat seorang warga negara, termasuk dirinya yang pindah dari Partai Nasdem ke PSI. Dengan demikian, artikel yang mengklaim Narji memuji kehebatan Jokowi melebihi Nabi Ibrahim AS adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Jokowi Instruksikan Kader PSI Perkuat Akar Rumput sampai RT-RW 100	2026-07-15
Berita CekFakta	Keliru, Polri Batal Tetapkan Eks Jampidsus Jadi Tersangka TPPU	Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search di mesin pencari Google, guna menelusuri asal usul foto yang digunakan kedua akun tersebut dalam unggahannya. Hasilnya, tidak ada kecocokan foto tersebut dengan artikel berita dari portal berita yang kredibel, maupun dari siaran pers di situs resmi Polri maupun Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam pemberitaanTirtosebelumnya, eks Jampidsus Febrie justru telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU oleh Polri. Penetapan itu diumumkan pada Sabtu (11/7/2026), bersamaan dengan pelimpahan penanganan tiga perkara dari Polri kepada Kejagung. Tiga kasus itu yakni dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. “Kemudian kita juga telah menetapkan sodara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri oleh oknum Penyelenggara Negara,” kata Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu. Selain Febrie, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni seorang pihak swasta bernama Don Ritto (DR). Totok mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, dua orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Dua tersangka ini dikenakan pasal berbeda. Febrie dikenakan pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf E Tipikor, dan Pasal 3 dan 4 TPPU, atau sangkaan KUHP adalah Pasal 607 yang ayat 1 huruf a dan huruf b. Sementara, Don Ritto diduga melakukan tindak pencucian uang yang diduga dari tindak pidana korupsi. DR disangkakan Pasal 4 dan atau Pasal 5 juncto Pasal 10 UU 8/2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf b dan c KUHP baru. Tirto juga melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan menggunakan kata kunci “polri batal tetapkan Febrie Adriansyah tersangka”. Hasilnya, tidak ada satupun pemberitaan yang kredibel dan terpercaya yang menyebutkan bahwa Polri telah membatalkan status tersangka Febrie. Baca juga:Rangkuman Kasus Korupsi DJKA dan Daftar Pihak yang Terlibat 100	2026-07-15
Berita CekFakta	Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak	Sebagai informasi, Dharma Pongrekun adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi Polri dan Politikus Independen. Ia menentang keras kewajiban vaksinasi dan mendasarkan argumennya pada teori konspirasi global. Dalam pandangannya, vaksin baru, seperti vaksin COVID-19, merupakan bagian dari agenda terselubung elite asing dan alat kontrol digital, yang diklaim terhubung dengan kecerdasan buatan (AI) untuk mengikis kedaulatan masyarakat. Adapun Babeh Aldo, dengan nama asli Muhammad Ali Ridho bin Husain Assegaf adalah seorang konten kreator, aktivis sosial, dan influencer media sosial yang dikenal luas karena kelantangannya dalam menyuarakan kritik sosial, isu kedaulatan, serta pandangan skeptis terhadap kebijakan pandemi global. Sama seperti Dharma Pongrekun, nama Babeh Aldo sempat melejit secara kontroversial karena menjadi salah satu tokoh yang gencar menentang narasi arus utama mengenai COVID-19 dan kewajiban vaksinasi. Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, cuplikan video tersebut identik dengan berita di laman Demokrasi.co.idyangmemperlihatkan aktivis Babeh Aldo melayangkan protes kepada Kemenkes terkait vaksin anak. Sementara, pada laman Official iNews, dan Seputar iNews RCTIdilaporkan, Babeh Aldo melakukan aksi unjuk rasa menolak kewajiban vaksin COVID-19 untuk anak sekolah, tepatnya di depan Gedung Kementrian Kesehatan pada 27 Januari 2022. Dengan demikian, video tersebut tidak ada kaitannya dengan penolakan vaksin HPV yang baru menyasar anak laki-laki berusia 11 tahun pada 2027. Dalam laman Tirto “Keliru, laki-laki tak perlu mendapatkan vaksin HPV,” Vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki dari berbagai penyakit terkait infeksi HPV. Mengutip Antara Gorontalo, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan mulai tahun 2027 anak laki-laki usia 11 tahun akan mendapatkan vaksin Human Papillomavirus (HPV) untuk menekan angka kanker rahim (serviks) di Indonesia. Budi menerangkan, walaupun laki-laki tidak bisa menderita kanker serviks, mereka berisiko menjadi pembawa (carrier) dan menularkan virus HPV penyebab kanker serviks ke pasangan seksualnya. "Pada 2027 kita akan mulai ke laki-laki usia 11 tahun. Meskipun mereka tidak bisa menderita kanker serviks, tetapi bisa transmitting the disease (membawa penyakitnya ke pasangan). Mereka mungkin tidak akan kena kanker serviks, tetapi bisa menjadi pembawa. Oleh karena itu, kita mau mengakselerasi pencegahan kanker serviks dengan kampanye vaksin HPV yang masif," katanya pada peringatan Hari Kanker Sedunia di Jakarta, 4 Februari 2026. Melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah, dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Penelitian oleh Rodríguez-Álvarez dan kawan-kawan (2018) juga menunjukkan, prevalensi infeksi HPV pada laki-laki tergolong tinggi. Dari meta-analisis terhadap 18.106 laki-laki, sekitar 49 persen terdeteksi membawa HPV jenis apa pun, sementara 35 persen lainnya terinfeksi HPV berisiko tinggi yang berkaitan dengan perkembangan kanker. Temuan tersebut menegaskan bahwa laki-laki juga dapat terinfeksi HPV dan berpotensi berperan dalam penularan virus. “Vaksin HPV bukan hanya “vaksin kanker serviks”, tetapi sebenarnya adalah vaksin untuk mencegah infeksi HPV yang dapat menyebabkan berbagai kanker pada pria dan wanita,” tutur Wilson. Dikutip dari Tempo.co, epidemiolog dan peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Dicky Budiman, mengatakan, pengembangan vaksin HPV telah menempuh sirkuit panjang sesuai standar internasional. Riset tersebut bermula dari tahap pra klinis serta uji laboratorium hingga pengujian terhadap hewan. Sebelum sampai ke tangan masyarakat, vaksin HPV pun telah lolos uji klinis fase satu hingga empat yang melibatkan ribuan peserta. Penggunaan vaksin HPV pertama bahkan telah disetujui sejak 20 tahun yakni pada tahun 2006 oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), European Medicine Agency, dan Badan Pengawas Obat serta Makanan Amerika Serikat (FDA). “Artinya, vaksin ini sudah layak dan aman digunakan secara global. Bukan produk eksperimental lagi,” kata Dicky kepada Tempo, 23 Februari 2026. Menurut Dicky, lebih dari 125 negara telah memasukkan vaksin HPV dalam program imunisasi nasional mereka. Hasil riset menunjukkan penurunan signifikan penderita infeksi HPV yang mencakup kutil kelamin, lesi prakanker serviks, dan kanker serviks usia muda. Peneliti dan virolog dari Universitas Airlangga (UNAIR), Arif Nur Muhammad Ansori juga menjelasan alasan utama mengapa vaksin ini diberikan pada anak usia sekolah dasar rentang 9-13 tahun. Menurut dia, pemberian vaksin kepada anak-anak untuk mendapatkan efektivitas perlindungan yang maksimal sebelum mereka terpapar virus di masa depan. Berdasarkan studi imunogenisitas, anak-anak pada rentang usia tersebut memiliki respons imun yang jauh lebih kuat dan stabil dibandingkan orang dewasa. Sehingga proteksi jangka panjang terhadap kanker serviks dapat terbentuk lebih optimal hanya dengan dosis yang lebih sedikit. “Upaya ini adalah strategi preventif yang telah teruji secara global untuk memutus rantai penularan virus Human Papillomavirus (HPV) sejak dini,” begitu keterangan Arif. Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa vaksin HPV membahayakan nyawa anak adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Pegadaian Dukung Vaksinasi HPV Gratis untuk Perempuan Indonesia 100	2026-07-14
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Akan Kenakan Pajak Sumur Bor Setara PDAM	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri klaim tersebut melalui situs resmi pemerintah dan regulasi terkait pajak air tanah. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi resmi mengenai rencana pemerintah mengenakan pajak kepada pemilik sumur bor rumah tangga dengan tarif setara PDAM. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bahkan telah memasukkan klaim tersebut ke dalam daftar hoaks. Dalam klarifikasinya, melalui laman resminya, Komdigi menyebut narasi yang beredar di media sosial adalah tidak benar. Komdigi menjelaskan, pemerintah memang mengenakan Pajak Air Tanah (PAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Namun, pajak tersebut tidak berlaku untuk seluruh penggunaan air tanah, melainkan hanya dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang memenuhi ketentuan tertentu. Dalam praktiknya, objek Pajak Air Tanah umumnya menyasar penggunaan air tanah untuk kepentingan industri, bisnis, atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. “Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022 Budi Setiyadi. Foto Budi Setiyadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan artificial inteligence (AI),” tulis Kementerian Komdigi dalam situs resminya. Selain itu, dari pengecekan pada laman ZeroGPT,didapatkan hasil, gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial tersebut kemungkinan besar 72 persen buatan AI atau kecerdasan buatan. Sementara itu dengan menggunakan Hive Moderation, hasil pengecekan menunjukkan, unggahan gambar tersebut 99,9 persen kemungkinan besar adalah hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI). Tim Periksa Fakta Tirto juga menelusuri denganteknik reverse image, namun tidak menemukan gambar asli dari unggahan tersebut, maupun pemberitaan dari media atau sumber kredibel mengenai klaim pengenaan pajak terhadap para pemilik sumur bor atau pompa air. Termasuk, tidak menemukan pernyataan Budi Setiyadi perihal kebijakan baru pemerintah yang akan memungut pajak sumur bor rumah tangga setara PDAM. Dengan demikian, klaim yang menyebut seluruh pemilik sumur bor atau pompa air (Sanyo) akan dikenai pajak setara PDAM adalah klaim yang keliru. Baca juga:DPR Ingatkan Babinsa Jangan Jadi Alat Menakuti Wajib Pajak 100	2026-07-22
Berita CekFakta	Salah, Presiden FIFA, Gianni Infantino, Pakai Jersei Argentina	Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search. Hasilnya, diketahui bahwa foto itu telah beredar di media sosial sejak 8 Juli 2026. Foto itu juga diunggah di platform media sosial Instagram oleh akun bernama @sportbc.ba pada 9 Juli 2026. Sebuah akun parodi sepak bola bernama @NOT_MOTD di platform media sosial X juga mengunggah foto tersebut. Selanjutnya, Tirto memeriksa akun Instagram resmi Gianni Infantino dan FIFA. Tidak ditemukan unggahan maupun dokumentasi resmi yang menunjukkan Infantino menghadiri jamuan makan bersama para wasit dengan mengenakan jersei tim nasional Argentina. Ketiadaan dokumentasi resmi tersebut menjadi indikasi awal bahwa gambar yang beredar patut dipertanyakan, terlebih narasi yang menyertainya muncul di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026 dan dikaitkan dengan dugaan keberpihakan Presiden FIFA kepada Argentina. Untuk menguji keaslian gambar, Tirto kemudian menggunakan Hive Moderation, layanan pendeteksi konten berbasis kecerdasan buatan (AI). Hasilnya, foto tersebut terdeteksi 99,2 persen kemungkinan besar dihasilkan oleh AI. Sementara itu, 31,2 persen kemungkinan foto tersebut juga merupakan deepfake. Adapun deteksi dari Hive Moderation menduga foto itu dihasilkan melalui platform AI ChatGPT, dengan kemungkinan sebesar 33,2 persen untuk gptimage1_5 dan 22,8 persen untuk gptimage2. Baca juga:Profil Timnas Prancis, Ranking FIFA, & Berapa Kali Final Pildun? 100	2026-07-14
Berita CekFakta	Keliru, Foto Ahok dan Kaesang Duduk Bersama Memakai Jaket PSI	Tim Periksa Fakta Tirto terlebih dahulu mengamati foto yang beredar. Pada gambar atau foto tersebut tampak Kaesang Pangarep dan Ahok duduk berdampingan di sebuah ruangan berlatar logo PSI. Ahok terlihat mengenakan jaket merah PSI yang pada bagian dada kirinya bertuliskan “Basuki Tjahaja Purnama” dan “Dewan Pembina”. Dari hasil pengamatan, foto tersebut terlihat agak janggal. Misalnya saja dari luas ruangan yang tampak tidak proporsional. Visual semacam itu biasanya merupakan hasil manipulasi dari AI atau hasil rekayasa digital. Oleh karena itu, Tirto kemudian melakukan pengecekan menggunakan sejumlah tools. Dari pengecekan pada laman ZeroGPT,didapatkan hasil, gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial tersebut kemungkinan besar 95 persen buatan AI atau kecerdasan buatan. Selain itu, lewat pengecekan melalui situs Hive Moderation, juga ditemukan bahwa unggahan gambar tersebut 97,5 persen kemungkinan besar adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image). Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto juga tidak menemukan dokumentasi resmi maupun pemberitaan media kredibel yang menunjukkan Ahok pernah mengenakan jaket PSI dengan identitas sebagai “Dewan Pembina” sebagaimana tampak dalam foto viral tersebut. Baca juga:Hoaks Ahok Bagikan Tunjangan Bantuan Modal Usaha 100	2026-07-21
Berita CekFakta	Hoaks, BI Terbitkan Uang Kertas Rp5 Juta Bergambar Soekarno	Tirto menelusuri klaim tersebut melalui kanal resmi Bank Indonesia. Hasilnya, klaim bahwa BI menerbitkan uang kertas Rp5 juta adalah hoaks. Melalui unggahan video di akun Instagram resminya, @bank_indonesia, BI mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai hoaks mengenai uang rupiah. Dalam video tersebut, BI menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. “Jangan buru-buru percaya atau membagikannya ya. Bisa dipastikan, itu hoaks yang menyesatkan,” ucap BI dalam unggahannya, dikutip Senin (20/7/2026). BI juga menjelaskan sejumlah karakteristik uang rupiah asli yang diterbitkan secara resmi, di antaranya: Memiliki sebutan pecahan dalam angka dan tulisan;Memuat tanda tangan Bank Indonesia dan pemerintah;Menampilkan gambar utama berupa pahlawan nasional;Memuat frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;Memiliki angka nominal;Memiliki nomor seri berbentuk asimetris;Memuat teks: “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai…;Mencantumkan tahun cetak dan tahun emisi;Memiliki lambang Garuda Pancasila. BI juga mengimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapatkan berasal dari sumber resmi. Untuk mengecek desain uang rupiah yang masih berlaku, masyarakat dapat mengakses menu “Rupiah” lalu memilih “Gambar Uang” di situs resmi BI. Apabila menemukan informasi meragukan terkait Bank Indonesia, masyarakat dapat menghubungi Contact Center BI 131 atau layanan WhatsApp 081131131131.Penelusuran terhadap gambar yang beredar juga menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan. Desain uang pada gambar tidak sesuai dengan karakteristik uang rupiah yang berlaku. Tulisan, tata letak unsur pengaman, hingga elemen visual lainnya tidak mengikuti standar uang resmi yang diterbitkan BI. Tirto kemudian melakukan pengecekan menggunakan laman ZeroGPT. Dari pengecekan itu didapatkan hasil, gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar 95% buatan AI atau kecerdasan buatan. Oleh karena itu, klaim yang diunggah oleh sejumlah akun di media sosial bahwa BI menerbitkan uang kertas Rp5 juta bergambar Soekarno adalah hoaks dan tidak didasari oleh informasi dari sumber atau media yang kredibel. Baca juga:BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Kertas Baru, Begini PenampakannyaKesimpulanBerdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa BI menerbitkan uang kertas pecahan Rp5 juta bergambar Soekarno adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).Bank Indonesia menegaskan tidak pernah mengeluarkan uang rupiah pecahan Rp5 juta. Masyarakat diminta selalu memeriksa informasi mengenai uang rupiah melalui kanal resmi BI dan tidak mudah menyebarkan konten yang belum terverifikasi.==Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id. 100	2026-07-20
Berita CekFakta	Hoaks, Luhut Sebut WNI Tak Bayar Pajak Dicopot Jadi Warga Negara	Tirto menelusuri klaim tersebut dengan mencari rekam jejak pemberitaan media kredibel, siaran pers pemerintah, maupun unggahan resmi yang memuat pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan terkait usulan pencabutan kewarganegaraan bagi WNI yang tidak membayar pajak. Hasil penelusuran tidak menemukan adanya pernyataan resmi Luhut yang berbunyi, ataupun bermakna, “kalau tidak mau bayar pajak, dicopot saja kewarganegaraannya.” Pencarian pada kanal resmi pemerintah maupun pemberitaan media arus utama juga tidak menunjukkan adanya kebijakan atau usulan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan seseorang hanya karena tidak membayar pajak. Sebaliknya, ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam beleid tersebut, alasan kehilangan kewarganegaraan diatur secara spesifik, misalnya memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, masuk dinas militer negara asing tanpa izin, atau kondisi lain yang ditentukan undang-undang. Tidak terdapat ketentuan yang menyebut seseorang dapat kehilangan status WNI semata-mata karena tidak membayar pajak. Sementara itu, pelanggaran kewajiban perpajakan di Indonesia diatur dalam peraturan perpajakan tersendiri. Sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan pencabutan kewarganegaraan. Lebih lanjut, Tirto mencoba mencemati foto yang digunakan dalam unggahan tersebut. Dengan teknik reverse image, Tirto menemukan bahwa foto yang diunggah identik dengan unggahan foto pada laman Cakrawala.co dalam artikel yang publish pada 26 Maret 2023, berjudul "Opa Luhut Minta Masyarakat Jangan Banyak Omong." Dalam artikel dituliskan, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Sedikitnya 27 aplikasi telah digunakan di lingkungan kementerian. Melihat tingginya penggunaan teknologi itu, Luhut mengimbau kepada generasi muda untuk tidak ragu berinovasi. Luhut tidak berbicara sama sekali perihal pembayaran pajak dan pencopotan kewarganegaraan. Baca juga:Luhut Sebut AI Bisa Tekan Fraud BPJS, Potensi Hemat Rp20 Triliun 100	2026-07-18
Berita CekFakta	Hoaks, Prabowo Lantik Mahfud MD Jadi Jaksa Agung	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gambar wajah Prabowo dan Mahfud MD yang tampak tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa gambar memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi @mohmahfudmd, berita palsu terkait Mahfud MD diangkat menjadi Jaksa Agung juga pernah disebarkan pada Desember 2024. Mahfud mengonfirmasi bahwa informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Mahfud MD menjelaskan bahwa narasi yang dibuat hanyalah fiksi dan gambar yang ditampilkan hanya hasil editan dan informasi yang beredar tersebut tidak berdasarkan sumber yang akurat. “Dengan segala hormat, saya sampaikan bahwa berita di bawah ini hoax. Berita bahwa saya dilantik atau akan menjadi jaksa agung itu tdk berdasar sumber yang akurat. Gambarnya editan, narasinya hanya fiksi. Jangan bertanya kepada saya lagi, tanya kepada yang memproduksi saja. Saya benar2 tidak tahu soal ini.” Begitu tulis Mahfud pada akun Instagramnya. Dalam laman Kejaksaan Agungtertulis, jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia saat ini adalah ST Burhanuddin (Sanitiar Burhanuddin) yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Jaksa Agung untuk masa jabatan 2024-2029 pada hari Senin, 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut berdasarkan ⁠Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024. Selanjutnya, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo lantik Mahfud MD jadi Jaksa Agung” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Antara News.Dalam laman tersebut dilaporkan, Presiden Prabowo menunjuk Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin menjadi Jaksa Agung. Hal itu diumumkan pada Minggu (20/10/2024), bersamaan dengan diumumkannya 48 nama menteri dan lima pejabat negara setingkat menteri serta 59 Wakil Menteri lainnya. ST Burhanuddin sendiri telah memimpin Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak 2019. Pasca-Pilpres 2024 lalu, Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan. Selain itu, ia mengatakan bahwa akan kembali mengajar di kampus. “Saya kembali ke kampus, terutama meluruskan cara kita berhukum,” begitu keterangan Mahfud dalam acara Halal Bihalal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5/2024), sebagaimana dikutip dari Antara. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo melantik Mahfud MD menjadi Jaksa Agung adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Hoaks Video Mahfud MD Bagikan Uang Sitaan Kejagung 100	2026-07-16
Berita CekFakta	Hoaks, Pigai Minta Masyarakat Belanja Rp1 Juta/Bulan di Kopdes	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “Natalius Pigai minta masyarakat belanja Rp1 juta di Koperasi Merah Putih”. Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya, maupun siaran pers resmi dari Kementerian HAM atau Kementerian Koperasi perihal Natalius Pigai menyatakan seperti klaim yang beredar tersebut. Kementerian HAM dalam siaran pers resminya pada Jumat (10/7/2026) justru dengan tegas membantah dan menyatakan bahwa pernyataan Pigai itu merupakan berita tidak benar atau hoaks. “Kementerian HAM menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari Menteri HAM dan tidak pernah disampaikan dalam forum resmi maupun komunikasi publik lainnya,” tulis Kementerian HAM dalam siaran pers resminya. Lebih lanjut, Kementerian HAM menyatakan bahwa informasi yang tidak benar di ruang digital berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, Kementerian HAM menekankan, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Selain itu, penyebaran berita hoaks juga disebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kementerian HAM mengimbau masyarakat agar selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, khususnya yang mencatut nama pejabat publik maupun lembaga negara. Masyarakat diharapkan merujuk pada kanal komunikasi resmi Kementerian HAM untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya,” tulisnya. Senada dengan hal itu, narasi tersebut juga dibantah oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax). Tim TurnBackHoax menegaskan bahwa tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, unggahan foto berisi klaim “Menteri Pigai minta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih” dipastikan merupakan konten palsu (fabricated content). Baca juga:Komnas Perempuan Kritik Skrining Kesehatan Calon Manajer Kopdes 100	2026-07-16
Berita CekFakta	Salah, NU dan Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Stop Bayar Pajak	Untuk menguji kebenaran informasi tersebut, Tirto memasukkan kata kunci “NU dan Muhammadiyah fatwa stop bayar pajak” di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada satupun situs resmi organisasi atau portal berita terpercaya yang memuat berita tentang fatwa tersebut. Di urutan paling atas hasil pencarian, keluar artikel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menegaskan bahwa informasi keluarnya fatwa stop bayar pajak itu merupakan hoaks. “Faktanya, klaim tersebut tidak benar,” tulis Kementerian Komdigi dalam keterangan klarifikasinya. Lalu, melansir NU Online, diketahui bahwa hasil Bahtsul Masail Musyawarah Nasional (Munas) NU 2025 membuka ruang kebolehan untuk pemungutan pajak, dengan menegaskan bahwa pajak tidak boleh menjadi sumber pendapatan rutin permanen, melainkan instrumen darurat yang hanya digunakan untuk menutup kebutuhan negara yang benar-benar mendesak. Dalam hasil Munas itu, dihasilkan tiga syarat pokok kebolehan pungutan pajak, yakni: Darurat/hajat mendesak, sementara dana zakat dan sektor usaha lain tidak mencukupi;Adil dan proporsional dalam penentuan objek pajak dan tarifnya;Adil dan proporsional dalam pengelolaan dan distribusinya. Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada fatwa yang dikeluarkan oleh NU untuk melarang pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara. Sementara itu, dalam artikel berita di situs resmi Muhammadiyah yang tayang pada Agustus 2025 lalu, Muhammadiyah memandang bahwa pajak dan zakat memiliki sejumlah persamaan dan juga perbedaan. Menurut Muhammadiyah, pajak dan zakat sama-sama bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri. Baik pajak maupun zakat biasanya disetorkan pada lembaga resmi demi memastikan penarikan dan penyalurannya yang lebih efisien. Dalam artikel itu, Muhammadiyah juga menegaskan bahwa pajak adalah instrumen kebijakan negara untuk mengatur perekonomian dan pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada tafsir yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah meminta warganya untuk stop membayar pajak kepada negara. Mengutip Kompas, Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas juga menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan fatwa stop bayar pajak. "Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada fatwa seperti demikian," kata dia, dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/7/2026). Menurut Anwar, narasi itu muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap banyaknya pejabat yang korupsi. "Yang mereka korupsi itu uang negara. Uang yang didapat oleh pemerintah itu umumnya berasal dari pajak," tuturnya. Baca juga:Mengapa Pemerintah Gencar Tarik Utang saat Pajak Tumbuh Tinggi? 100	2026-07-11
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Sebabkan Radang Otak pada Bayi	Dalam lamanTirto dijelaskan bahwa insiden salah suntik vaksin DPT (difteri, pertusis, dan tetanus) ganda pada bayi berusia sembilan bulan di Puskesmas Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, disebabkan rapuhnya pengawasan di fasilitas kesehatan primer. Peristiwa yang diduga berujung pada diagnosis peradangan selaput otak ini menjadi alarm keras atas keteledoran prosedur operasional standar (SOP) dan kegagalan komunikasi risiko pada institusi kesehatan publik. Insiden pada Sabtu (13/6/2026) itu bermula saat orang tua korban bermaksud memberikan vaksin campak sesuai jadwal imunisasi dasar. Namun, rentetan prosedur janggal diduga telah terjadi sejak awal di ruang tindakan. Ibu korban mengungkap, petugas bidan menolak melakukan pemeriksaan fisik dasar seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, bahkan meminta sang ibu melakukannya sendiri tanpa bantuan tenaga kesehatan. Melalui kesaksian di akun TikTok @andinney, ibu korban menyebut bidan bekerja sangat terburu-buru dan langsung melakukan penyuntikan vaksin DPT tanpa melakukan verifikasi buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atau menunjukkan label vaksin terlebih dahulu. Padahal, dosis DPT ketiga tersebut justru telah dilengkapi sang bayi di klinik swasta sebelumnya. “Astagfirullahaladzim, kok DPT Bu? Saya kan ke sini mau campak! Saya daftarnya campak di pendaftaran! Orang yang di bagian timbang juga bilang campak kok ke saya!” ujar @andinney, menirukan ucapannya saat kejadian dalam video kronologi yang dikutip dari Tirto, Jumat (3/7/2026). Namun, protes tersebut ditanggapi secara defensif oleh petugas yang bersikeras bahwa berdasarkan catatan internal, sang anak belum menerima dosis DPT 3. Petugas cenderung memandang enteng situasi dengan hanya menyarankan pemberian parasetamol jika timbul demam, sebuah respons yang dinilai mengabaikan kekhawatiran mendalam pasien. Dampak insiden tersebut, diceritakan pihak keluarga, berujung fatal. Kurang dari 24 jam pasca penyuntikan ganda vaksin DPT 3, sang bayi mengalami demam tinggi yang memicu kejang hebat selama lebih dari 30 menit. Kondisi darurat ini memaksa pasien dilarikan ke ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) di sebuah rumah sakit. “Ternyata bener, diagnosanya tuh radang otak, ada pembengkakan otak gitu akibat dari kejang itu, panas yang tinggi itu,” ungkap @andinney dengan nada getir. Direktur Imunisasi Kemenkes, Indri Yogyaswari, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai insiden tersebut. Kemenkes turut menyampaikan simpati atas kondisi pasien dan keresahan yang dirasakan pihak keluarga. Hasil kajian kausalitas oleh Komda KIPI Jawa Barat yang disetujui Komnas KIPI, menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan sebab-akibat antara pemberian vaksin dengan kondisi klinis bayi. Indri menjelaskan, bahwa pasien didiagnosis menderita meningitis (radang selaput otak) dan bronkopneumonia (radang paru). “Bisa dikatakan kekeliruan pemberian vaksin tidak menyebabkan radang otak,” tegasnya. Menurut informasi Dinkes Kota Bekasi, kondisi bayi kini telah membaik dan sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Perspektif medis dari otoritas kesehatan sejalan dengan penjelasan Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A, Subsp.T.K.P.S(K). Beliau menegaskan, vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. “Vaksin DPT (pentavalen) diberikan 3 dosis sebagai imunisasi dasar dan booster pada usia 18 bulan. Dosis booster yang diberikan lebih awal atau dosis vaksin berlebih yang diberikan secara tidak sengaja, juga tidak menyebabkan radang selaput otak mengingat vaksin tersebut tidak mengandung kuman hidup,” jelas Prof. Hartono kepada wartawan Tirto, Jumat (3/7/2026). Lebih lanjut, Prof. Hartono memberikan penjelasan tambahan terkait fenomena kejang yang dikhawatirkan orang tua pasca vaksinasi. Menurutnya, apabila seorang anak mengalami kejang setelah imunisasi, kondisi tersebut umumnya adalah kejang demam yang dipicu oleh kenaikan suhu tubuh, dan bukan merupakan indikasi radang selaput otak. Melansir akun Instagram @theasianparent_id, Dinkes menegaskan vaksin DPT ganda bukan penyebab radang otak. Kemungkinan si Kecil sudah terpapar infeksi sebelumnya yang belum terdeteksi. Kabar baiknya, bayinya sudah membaik dan boleh pulang. Setelah vaksin jika bayi kejang, orang tua diimbau agar tidak panik dan dapat melakukan langkah berikut: Baringkan di tempat aman.Longgarkan pakaiannya.Jangan memasukkan apapun ke mulutnyaSegera bawa ke IGD @wowbekasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini, menjelaskan hasil evaluasi bersama Tim Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Jawa Barat menyimpulkan bahwa memang terjadi pemberian vaksin ganda akibat pencatatan riwayat imunisasi yang tidak lengkap pada buku vaksinasi pasien. Menurut Satia, Dinkes Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan Tim KIPI Jawa Barat yang melibatkan dokter dan pakar imunisasi untuk melakukan kajian terhadap kasus tersebut. Salah satu pakar yang dilibatkan adalah ahli imunisasi, Prof. Herman. Berdasarkan hasil kajian, kata Satia, hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang menghubungkan pemberian vaksin dengan munculnya encephalitis maupun meningitis. “Belum pernah ditemukan literatur yang menyatakan vaksin menyebabkan radang otak. Kemungkinan pasien sudah terpapar infeksi sebelumnya, tetapi belum terdeteksi. Vaksinasi hanya bertepatan dengan munculnya gejala penyakit itu,” katanya. la menjelaskan bahwa radang otak maupun meningitis pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang dapat ditularkan melalui berbagai paparan. Menurutnya, kondisi tersebut sangat mungkin sudah berkembang sebelum proses imunisasi dilakukan. Dinkes Kota Bekasi, juga memastikan pemerintah siap menanggung biaya pengobatan apabila terdapat biaya yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan keluarga pasien. Saat ini, kondisi bayi tersebut diklaim telah membaik dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah keliru dan perlu diluruskan. Insiden salah vaksin tersebut memang terjadi, namun tidak mengakibatkan radang otak pada korban. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak (meningitis) ataupun radang otak (ensefalitis). Baca juga:Di Depan Prabowo, Mendikti Pamer Riset Bensin Sawit & Vaksin TBC 100	2026-07-10
Berita CekFakta	Salah, BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Transportasi Berobat ke RS	Untuk menguji kebenaran klaim tersebut, Tirto mengunjungi situs resmi BPJS Kesehatan. Tirto mengunjungi laman “Jaminan Kesehatan”, lalu masuk ke dalam laman “Manfaat”. Dalam laman tersebut, ditampilkan berbagai manfaat yang dapat diterima oleh peserta BPJS Kesehatan, baik untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama, rawat jalan dan inap tingkat pertama, sampai dengan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Hasilnya, dari semua penjelasan terkait berbagai manfaat yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan, tidak tertera manfaat penggantian uang transportasi bagi peserta yang berobat ke rumah sakit. Tirto juga menelusuri dokumen Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014, yang diklaim menjadi dasar dari kebijakan penggantian biaya transportasi. Hasilnya, pada Pasal 72 peraturan tersebut, dijelaskan ketentuan pelayanan ambulans yang dijamin bagi pasien rujukan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Sehingga, dalam peraturan tersebut terbukti tidak ada pasal khusus yang menyebutkan bahwa peserta BPJS bisa mengajukan penggantian biaya transportasi saat berobat. Dalam akun Instagram resminya, BPJS Kesehatan juga mengunggah sebuah peringatan waspada atas informasi tidak benar atau hoaks yang beredar mengenai penggantian biaya transportasi saat berobat. Lewat unggahannya, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada kebijakan yang mengatur bahwa biaya transportasi, termasuk bensin, tol, transportasi umum, maupun biaya lainnya dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan. "Belakangan ini beredar informasi yang menyebutkan bahwa biaya transportasi berobat dapat diklaim ke BPJS Kesehatan. Faktanya, informasi tersebut TIDAK BENAR,” tegas BPJS Kesehatan dalam keterangan unggahannya di Instagram pada Kamis (2/7/2026) lalu. BPJS Kesehatan menambahkan, apabila masyarakat memiliki keraguan terhadap suatu informasi, maka masyarakat dapat menghubungi care center BPJS Kesehatan 165 atau WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan 08118165165. “Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari kanal resmi BPJS Kesehatan agar terhindar dari hoaks,” tulis BPJS Kesehatan. Baca juga:Dokter Magang Kini Dijamin BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 100	2026-07-10
Berita CekFakta	Keliru, SPBU Dibakar, Protes Larangan Isi Bensin Jika Pajak Mati	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya penelusuran mengarah ke akun Instagram @makassarsociety, yang menampilkan cuplikan video kebakaran di SPBU Subulussalam pada 12 Oktober 2024 dikarenakan adanya korsleting pada mobil pikap saat mengisi BBM. Takarir dalam unggahan itu menjelaskan bahwa peristiwa kebakaran SPBU terjadi di Kota Subulussalam, Aceh. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “kebakaran SPBU Subulussalam Aceh” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, mengarah ke laman Serambinews, dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa penyebab kebakaran SPBU Oyon di Kota Subulussalam yaitu akibat adanya korsleting. Kebakaran tersebut terjadi pada Kamis (10/10/2024) sekitar pukul 12.10 WIB. Kebakaran menyebabkan empat mesin pompa hangus plus satu unit mobil pikap Suzuki Carry yang sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM). Kapolres Subulussalam, AKBP Yhogi Hadisetiawan, SIK,MIK dalam rilisnya terkait penyebab kebakaran SPBU Oyon menjelaskan, kejadian bermula saat salah satu mobil angkutan jenis Suzuki Carry sedang mengisi BBM di SPBU ini. Mula-mula, api muncul dari bagian depan mobil. Sopir mobil sempat turun dan berusaha memadamkan api. Petugas SPBU kemudian mengambil Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk mematikan api. Namun, APAR itu tak berfungsi sehingga api tidak bisa segera dipadamkan. Alhasil, api menyambar salah satu tangki pengisian BBM yang terletak di dekat mobil pikap. Kobaran api pun semakin membesar. Dengan demikian SPBU tersebut terbakar bukan karena aksi massa melainkan korsleting pada mobil pikap Suzuki Carry yang sedang mengisi BBM. Melansir laman Ruang Energi, Pertamina Patra Niaga juga telah membantah klaim bahwa SPBU dibakar massa karena jengkel terhadap kebijakan pembatasan BBM. Pertamina Patra Niaga kemudian memberikan pernyataan terkait sejumlah informasi hoaks yang beredar di media sosial. Beberapa hoaks itu di antaranya adalah berikut ini: 1. Pembatasan pengisian BBM hingga 7 hari untuk mobil dan 4 hari untuk motor, serta larangan bagi penunggak pajak kendaraan adalah tidak benar. Penyaluran BBM, khususnya BBM Subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku agar lebih tepat sasaran dan transparan. Hal ini juga sudah disampaikan oleh kementerian ESDM melalui juru bicara KESDM. 2. Adanya kebakaran SPBU akibat kebijakan pembatasan BBM adalah Hoaks. Video yang beredar adalah rekaman lama dari peristiwa berbeda, yaitu insiden kebakaran SPBU di Aceh pada tahun 2024. 3. Video Viral Lumajang : masyarakat disebut menggeruduk SPBU adalah Hoaks. Kejadian sebenarnya adalah pada Rabu, 17 September 2025, ketika ada karnaval di Desa Sentul, Lumajang. Karena hujan deras, penonton berdesakan berteduh di area SPBU yang sudah tutup sejak pukul 21.00 WIB. Keributan terjadi akibat pengaruh minuman keras, bukan karena layanan SPBU. Tidak ada penjarahan atau kerusakan, hanya sampah yang berserakan keesokan harinya. Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar. “Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga,” jelas Roberth. Dengan demikian klaim yang menyebutkan SPBU dibakar massa karena jengkel dengan kebijakan pemerintah tidak membolehkan motor dengan pajak mati untuk mengisi bensin adalah keliru dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia Hari Ini 100	2026-07-09
Berita CekFakta	Salah, Aphelion pada Juli 2026 Sebabkan Suhu Jadi Lebih Dingin	Untuk memastikan kebenaran klaim dalam unggahan itu, Tirto terlebih dahulu mencari tahu terkait definisi dari fenomena Aphelion. Menurut laman NASA, Aphelion adalah titik dalam orbit ketika suatu objek berada paling jauh dari Matahari. Bagi Bumi, fenomena ini terjadi pada tanggal 5 Juli. Pada saat terjadi Aphelion, jarak Bumi dan Matahari mencapai 152.100.000 (152,1 juta) kilometer. Adapun titik terdekat antara Bumi dengan Matahari terjadi pada tanggal 4 Januari setiap tahunnya. Fenomena itu disebut Perihelion, di mana jarak Bumi dan Matahari adalah sejauh 147.090.000 kilometer. Menurut NASA, fakta bahwa Bumi berada paling jauh dari Matahari pada tanggal 5 Juli menunjukkan bahwa kemiringan sumbu Bumi memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan musim, daripada jarak dengan Matahari. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2023 lalu menjelaskan bahwa Aphelion merupakan fenomena astronomi tahunan yang memang selalu terjadi setiap bulan Juli. Sehingga menurut BMKG, kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia tidak memiliki korelasi dengan fenomena tersebut. Pasalnya, Aphelion tidak berpengaruh banyak terhadap fenomena atmosfer atau cuaca di permukaan Bumi. Dalam siaran pers itu, BMKG menjelaskan bahwa suhu udara dingin di Indonesia sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau (Juli – September). Periode ini ditandai dengan pergerakan angin dari arah timur-tenggara yang berasal dari benua Australia. Pada bulan Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah Monsoon Dingin Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia. Moonson Dingin Australia masuk ke wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin, sehingga mengakibatkan suhu di beberapa wilayah di Indonesia terutama bagian selatan khatulistiwa (Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) terasa lebih dingin. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Sebab, tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh Bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Tak hanya itu, langit yang cenderung bersih awannya (clear sky) akan menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepas ke atmosfer luar sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Hal ini yang kemudian membuat udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari. Pakar Astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, sebagaimana dikutip dari laman Kompas juga menyatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan pada Bumi terkait dengan fenomena Aphelion. Ia mengatakan udara dingin yang terjadi di bulan Juli tidak berhubungan dengan fenomena tersebut. "Udara dingin pada Juli bukan karena fenomena Aphelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin," kata Thomas. Dengan demikian, klaim dari unggahan tersebut yang mengatakan bahwa suhu dingin di Bumi diakibatkan oleh fenomena Aphelion keliru secara saintifik. Sebab, jarak antara Bumi dan Matahari tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan suhu di permukaan Bumi. Baca juga:Fenomena Aphelion 2025 Hoax atau Fakta? Ini Penjelasan & Dampak 100	2026-07-09
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Vaksin COVID-19 Mengandung Grafena Oksida	Sebagai informasi, graphene oxide atau oksida grafena adalah material turunan dari grafena, yaitu lembaran karbon setebal satu atom yang tersusun dalam pola heksagonal berpola seperti sarang lebah dan memiliki gugus fungsi yang mengandung oksigen. Graphene digunakan untuk berbagai inovasi teknologi tinggi karena sifatnya yang super tipis, sangat fleksibel, ringan, serta menghantarkan listrik, dan panas dengan sangat baik. Lebih lanjut, untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada akun Instagram @energywireid, yang menampilkan video identik terkait fenomena listrik memicu pertumbuhan benda mati. “Fenomena Unik: Listrik Picu Pertumbuhan pada Benda Tak Hidup. Dalam minyak kental, bola baja yang dialiri listrik mampu membentuk jaringan menyerupai tanaman. Hal ini terjadi karena dipol listrik yang terbentuk membuat bola-bola saling terhubung dan menciptakan pola bercabang. Tanpa "otak" atau kontrol pusat, sistem ini tetap bisa tumbuh dan beradaptasi secara alami. Inilah contoh nyata bagaimana hukum fisika sederhana dapat menghasilkan bentuk yang tampak hidup.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan video. Video berdurasi 45 detik tersebut menampilkan gambar bola baja yang dialiri listrik dalam minyak kental yang membuat bola baja terlihat bergerak dan saling terhubung, seolah-olah benda hidup. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 dan tidak ada hubungannya dengan graphene oksida. Video percobaan tersebut juga bisa dilihat pada lamanYouTube Stanford Complexity Group.Video yang dibuat pada 2014 tersebut menampilkan percobaan bertajuk “Self assembling Wires.” Percobaan tersebut dilakukan oleh para peneliti di Universitas Stanford dan tidak ada hubungannya dengan vaksin, oksida grafena, atau COVID-19. Video yang mendokumentasikan percobaan oleh para peneliti di Universitas Stanford tersebut memperlihatkan sebuah cawan petri berisi butiran logam yang direndam dalam minyak jarak. Cawan tersebut dikelilingi oleh cincin logam, yang dialiri muatan listrik negatif. Percobaan ini menunjukkan bagaimana manik-manik hitam, ketika terkena muatan positif tinggi, dapat berkumpul dan membentuk struktur seperti rantai. Kemudian, sumber energi diturunkan ke dalam pelat, yang memberikan muatan listrik positif tinggi pada manik-manik di dalam pelat. Manik-manik di dalam pelat mulai bergerak dan membentuk struktur seperti rantai. Melansir laman Delfi, Lie Detector menuliskan tentang fakta bahwa tidak satupun vaksin COVID-19 yang disetujui, yang mengandung graphene oxide. Komposisi semua vaksin yang digunakan di Lithuania dapat ditemukan di situs web Layanan Pengawasan Obat Negara. Berdasarkan informasi yang diberikan, Lie Detector menilai, video yang beredar di media sosial, mengklaim bahwa percobaan tersebut menunjukkan reaksi oksida grafena terhadap koneksi 5G, adalah tidak benar. Percobaan tersebut tidak terkait dengan oksida grafena, virus corona baru, atau vaksin. Terlebih lagi, bertentangan dengan klaim komentator video, vaksin против COVID-19 tidak mengandung oksida grafena. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Reuters, laporan yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 mengandung graphene oksida tidak berdasar, klaim tersebut dibantah para ahli. Pfizer mengatakan kepada Reuters bahwa vaksinnya tidak mengandung bahan tersebut. Bahan ini juga tidak terdaftar dalam vaksin COVID-19 manapun yang tersedia secara luas di seluruh dunia. “Grafena oksida tidak digunakan dalam pembuatan vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19,” begitu keterangan Senior Associate of Global Media Relations Pfizer kepada Reuters. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan A.S, bahan-bahan vaksin Pfizer meliputi: mRNA, lipid, kalium klorida, kalium fosfat monobasa, natrium klorida, natrium fosfat dihidrat dibasa, dan sukrosa, serta tidak mengandung graphene oksida. Tidak ada vaksin COVID-19 lain yang tersedia di seluruh dunia, diproduksi oleh Moderna, Janssen, AstraZeneca, CanSino, Sinovac, dan Sputnik V, yang mengandung graphene oksida. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin COVID-19 mengandung graphene oksida adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh 100	2026-07-08
Berita CekFakta	Tidak Benar, Samsat dan Polantas Jaga SPBU Mulai 1 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada akun X Humas Polda Jabar @humaspoldajbr, yang menyatakan bahwa unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Melansir laman Kompas, pihak PT Pertamina (Persero) dan Kepolisian (Korlantas Polri) telah mengonfirmasi bahwa narasi mengenai penjagaan SPBU oleh Samsat dan Polantas untuk menilang kendaraan yang belum bayar pajak mulai 1 Juli 2026 adalah tidak benar. Vice President (VP) Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron memastikan, unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. "Hoaks," begitu keterangan Baron, Kamis (2/7/2026), sebagaimana dikutip dari Kompas. Baron juga menjelaskan bahwa kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina (Persero) dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Senada dengan hal tersebut, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. "Hoaks, terima kasih," begitu keterangan Agus sebagaimana dikutip dari Kompas. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa seluruh POM bensin dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu 100	2026-07-07
Berita CekFakta	Hoaks, Video Erupsi Gunung Anak Krakatau	Badan Geologi telah resmi menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung, dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) sejak Kamis, 2 Juli 2026. Kenaikan status dilakukan setelah terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 200 meter di atas puncak (+357 meter di atas permukaan laut). Dalam pemberitaan Tirto, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa video viral yang menarasikan dugaan erupsi Gunung Anak Krakatau dari atas kapal adalah informasi palsu atau hoaks. Rekaman berdurasi kurang dari satu menit itu memperlihatkan dua orang di atas kapal sedang merekam letusan gunung berapi yang disertai kilatan cahaya. Setelah dilakukan verifikasi teknis, Plt. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, memastikan bahwa video tersebut bukanlah aktivitas terkini dari gunung api di Selat Sunda tersebut. “Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai maupun menyebarluaskan video yang belum terverifikasi. Seluruh informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau hanya disampaikan melalui kanal resmi Badan Geologi, PVMBG, dan MAGMA Indonesia,” begitu kata Lana dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (5/7/2026) dikutip dari Antara. Berdasarkan data riil di lapangan, Gunung Anak Krakatau sebenarnya hanya mengalami dua kali erupsi kecil, yaitu pada Kamis (2/7) dan Jumat (3/7), dengan tinggi kolom abu berkisar 200 meter di atas puncak. Melansir laman Kompas, Petugas Pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Andi Suwardi, menegaskan visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. “Video yang beredar itu hoaks atau bukan menggambarkan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini. Aktivitas erupsi yang terjadi sekarang tidak seperti yang terlihat dalam video tersebut,” begitu kata Andi saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026) dikutip dari Kompas. Andi menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Hingga Sabtu siang, belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. “Pada Jumat kemarin hanya tercatat satu kali erupsi sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu hingga hari ini belum ada lagi erupsi yang teramati,” begitu keterangan Andi. Andi juga menegaskan bahwa status Gunung Anak Krakatau memang masih berada pada Level III (Siaga). “Status Gunung Anak Krakatau masih Level III atau Siaga. Kami mengimbau masyarakat, nelayan maupun wisatawan agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas gunung,” begitu tegas Andi. Dikutip dari laman Okezone News, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menjelaskan video letusan Gunung Anak Krakatau tersebut merupakan hasil penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hal itu terlihat karena layar ponsel yang ada di dalam video juga tidak merekam adanya kejadian letusan. “Jika diperhatikan, bentuk gunung bukanlah bentuk gunung Anak Krakatau, dalam layar HP di atas kapal pun tidak terlihat merekam adanya Letusan, sehingga besar kemungkinan video ini adalah penyalahgunaan AI,” tegas PVMBG dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026). Dengan adanya kenaikan status menjadi Siaga, masyarakat, wisatawan, maupun pendaki dilarang melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya berupa awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu apabila terjadi peningkatan aktivitas erupsi. Baca juga:Kondisi Gunung Anak Krakatau Sekarang & Kapan Terakhir Meletus? 100	2026-07-07
Berita CekFakta	Tidak Benar, MBG Resmi Ditutup dan Alihkan Dana ke Pendidikan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan keterangan di laman Badan Gizi Nasional, narasi yang mengklaim Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan sementara mulai Jumat, 5 Juni 2026 karena adanya kendala teknis terkait dana operasional adalah tidak benar (hoaks). Narasi tersebut bukan pengumuman resmi dari Badan Gizi Nasional. BGN justru menginformasikan bahwa pencairan anggaran melalui mekanisme top up Dana Bantuan Pemerintah (Banper) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026. BGN memastikan bahwa proses pencairan anggaran Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, tidak terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan program di lapangan, dan layanan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “MBG resmi ditutup” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram Badan Komunikasi Pemerintah @bakom.ri yang menyatakan tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia dan seluruh layanan MBG dipastikan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. BGN mengimbau seluruh mitra, pengelola SPPG, pemasok, dan masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi melalui kanal komunikasi BGN dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat diverifikasi sumbernya. Dikutip dari Kompas, MK belum mengeluarkan putusan apa pun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan perorangan. Mereka mempersoalkan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Namun, di bagian penjelasan pasal tersebut, secara eksplisit diatur bahwa anggaran tersebut termasuk untuk membiayai program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Adapun sidang uji materi UU APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat (3/7/2026). Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh Pemerintah. Para kepala sekolah memastikan bahwa seluruh hak finansial guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara maupun honorer tetap dibayarkan secara utuh. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa MBG resmi ditutup dan dana MBG dialihkan untuk pendidikan adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Daftar 7 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG di BGN 100	2026-07-06
Berita CekFakta	Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman SINDOnews yang menampilkan gambar identik dengan klaim yang beredar. Gambar yang beredar merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Soal Wacana Aksi Nasional 21 April, BEM SI Masih Tunggu Respons Wakil Rakyat." Dalam artikel tersebut dituliskan, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan Aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. “Terkait hal tersebut, kami masih konsolidasikan dan menunggu respons wakil rakyat yang menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden untuk menjawabnya," begitu keterangan Kaharuddin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Tempo menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Selain di depan DPR, unjuk rasa juga digelar di sejumlah titik. Demo Mahasiswa 11 April 2022 tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara itu, laman Watimpres menulis, pada 21 April 2022 massa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan: Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.Wujudkan reforma agraria sejati.Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Lebih lanjut, laman Liputan 6jugasempat menulis perihal deretan hoaks yang dikaitkan dengan BEM. Beberapa di antaranya adalah, beredarnya artikel tentang BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat, BEM UI keluarkan pemberitahuan pemberlakuan "petrus" dan mahasiswa tak keluar malam, serta artikel mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI. Setelah ditelusuri, postingan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoaks. Faktanya, judul artikel dalam postingan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak ditemukan media kredibel yang menulis artikel tersebut. Baca juga:Ketum Partai-Menteri akan Hadiri Penutupan Kongres PSI di Solo 100	2026-07-04
Berita CekFakta	Salah, Semua Jenis BBM Turun Harga Rp3.100 Mulai Akhir Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam situs resmi Pertamina Patra Niaga, adapun penurunan harga di SPBU Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter, turun dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026. Adapun untuk harga Pertamax DEX kini dibanderol menjadi Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya dibanderol Rp24.800 per liter. Sementara itu, harga Dexlite kini menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter. Adapun untuk harga BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) masih tetap dibanderol masing-masing Rp16.250 dan Rp17.000 per liter per 1 Juli 2026 ini. Keduanya tidak mengalami perubahan harga sejak 10 Juni 2026. Adapun harga BBM Pertamax di Pertashop juga masih dibanderol Rp16.150 per liter. Begitu juga dengan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) masih dibanderol Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Selain itu, untuk BBM non subsidi Pertamina juga menurunkan harga bahan bakar avtur di Bandara Soekarno Hatta menjadi Rp19.190 per liter dari yang sebelumnya Rp22.190 per liter. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “harga BBM hari ini” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @jktinfo, yang menunjukkan penyesuaian harga BBM Pertamina per 1 Juli 2026 yaitu: Pertamax Turbo yang semula Rp.20.750 turun Rp1.450 menjadi Rp19.300PertamaxGreen Rp17.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertamax Rp16.250 tetap dan tidak mengalami penurunanPertalite Rp10.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertaminaDex Rp24.800 turun Rp3.650 menjadi Rp21.150Dexlite Rp23.000 turun Rp3.300 menjadi Rp19.700 Melansir laman CNBC Indonesia, PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai Rabu, 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo (RON 98), dan diesel non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina DEX. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli, dan perekonomian masyarakat. “Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” begitu keterangan Kitty dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2026). Melalui evaluasi tersebut, kata Kitty, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur mengalami penurunan harga. “Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar,” begitu tegas Kitty. Dikutip dari akun Instagram @pertaminapatraniaga, harga Pertamax di Indonesia Rp16.250 tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.910, serta paling mahal Singapura Rp42.971. Adapun harga BBM dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan pasar energi global. Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, berlaku mulai 1 Juli 2026: Pertalite: Rp10.000 per liter, tetap.Solar Subsidi: Rp6.800 per liter, tetap.Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter, tetap.PertamaxGreen 95 (RON 95): Rp17.000 per liter, tetap.PertamaxTurbo (RON 98): Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026.Dexlite (CN 51): Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter pada Juni 2026.PertaminaDEX (CN 53): Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya Rp24.800 per liter pada Juni 2026. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100	2026-07-06
Berita CekFakta	Hoaks, Aksi Demonstrasi Serukan Stop Bayar Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar ilustrasi unjuk rasa dalam unggahan yang beredar. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada ekspresi para demonstran yang datar, serta api yang membakar kayu di tengah kerumunan tampak tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Kemudian, Tirto menuliskan kata kunci “aksi masyarakat protes pajak” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar. Akun tersebut menyatakan unggahan yang mengklaim adanya aksi demonstrasi massa yang menyerukan stop bayar pajak adalah hoaks. Lebih lanjut, @humaspoldajabar mengatakan, di media sosial memang beredar unggahan foto yang diklaim menunjukkan aksi unjuk rasa memprotes pengelolaan pajak. Massa disebut menyerukan stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Tanah Air. Di sisi lain, seruan boikot pajak kembali ramai di media sosial seiring mencuatnya pemberitaan mengenai dugaan kasus korupsi yang masih dalam proses penyelidikan. Meski isu tersebut memicu berbagai reaksi publik, penyebaran informasi tetap perlu didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi agar tidak menyesatkan atau memperkuat narasi yang belum terbukti. Senada dengan hal tersebut, melansir laman Kompas, seruan stop bayar pajak kembali muncul di media sosial di tengah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Baru-baru ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah rumah Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah di Kawasan Sentul, Jawa Barat pada 8 Juli 2026. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari barang bukti atas dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret penyelenggara negara. Kasus ini kemudian dikaitkan dengan korupsi batubara yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah pada awal Juni 2026. Namun, dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan. Dari penggeledahan itu, kepolisian menemukan emas batangan seberat 74 kilogram (kg), uang 4.767.300 dolar AS, 14.083.800 dolar Singapura, dan uang Rp100 juta. Tirto, dalam laporannya menuliskan, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Inspektur Jenderal Totok Suharyanto mengungkapkan, sudah ada dua tersangka dalam kasus ini, FA (Febrie) dan DR. Adapun DR adalah Don Ritto, pihak swasta yang kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. "Kita sudah lakukan gelar perkara. Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka, saudara DR yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi," ucap Totok dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu (11/7/2026). "Kemudian kita juga sudah menetapkan saudara FA [Febrie Adriansyah], dalam perkara dugaan tindak korupsi dan tindak pencucian uang," sambungnya. Namun, catatan hitam di internal penegak hukum ini bukan yang pertama. Berdasarkan data penindakan hukum terbuka sejak 2008 hingga 2026, rentetan jaksa terbukti berulang kali tersandung skandal korupsi, suap, hingga pemerasan perkara. Baca juga:Mengapa Pemerintah Gencar Tarik Utang saat Pajak Tumbuh Tinggi? 100	2026-07-13
Berita CekFakta	Salah, KPK Tangkap Nanik S Deyang Tersangka Kasus Korupsi MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto menelaah gambar ilustrasi Nanik mengenakan seragam tahanan dan tangan diborgol dalam unggahan yang beredar. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada wajah Nanik yang terlihat kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto menuliskan kata kunci “Nanik S Deyang ditangkap KPK” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Kompas, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejagung. Namun, dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. “Belum, tapi itulah saya sampaikan waktu itu. Waktu doorstop yang lalu. Bahwa semua yang mengetahui itu dipanggil menjadi saksi, tapi tidak semua saksi berperan dalam tindak pidana itu,” begitu ucap Syarief, dikutip dari KompasTV. Melansir laman CNN Indonesia, sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total lima orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Kelimanya yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana; eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono. Tiga jajaran BGN itu ditangkap pada 3 Juni 2026 karena penyimpangan penunjukkan Yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sedangkan dua tersangka lainnya, AYS berperan mencari mitra pelaksanaan program MBG dan AM menjadi penyedia sepeda motor listrik dalam pengadaan di BGN. Teranyar, pada Kamis (18/6) malam, Kejagung mengumumkan menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) sebagai tersangka baru dalam kasus MBG itu. Dengan demikian, kini total 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan yang juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Selanjutnya, terdapat mark up harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inchi. Namun, hingga artikel ini ditulis, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN Nanik S Deyang untuk dimintai keterangan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Nanik ditangkap KPK karena kasus korupsi MBG pada Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:PDIP Surati Kepala BGN Minta Data Kadernya yang Terlibat MBG 100	2026-07-02
Berita CekFakta	Keliru, Sensus Ekonomi 2026 Diadakan karena Kepentingan Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Badan Pusat Statistik, sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah program pendataan berskala nasional dari ⁠Badan Pusat Statistik yang diselenggarakan setiap 10 tahun untuk memotret dan memetakan struktur, karakteristik, serta perkembangan seluruh sektor usaha di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan berskala besar. Adapun jadwal pelaksanaan SE2026 adalah sebagai berikut: 1. Pada 1 Mei - 31 Juli 2026: Pengisian Kuesioner SE2026 Online. Pada periode ini usaha/perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan WhatsApp (WA)/email untuk mengisi kuesioner secara mandiri (online). 2. Pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 dilakukan pendataan lapangan (Door to Door). Pada periode ini juga dilakukan pendataan ke setiap keluarga untuk mendapatkan data usaha yang berada di rumah tangga dan sekaligus memutakhirkan data ekonomi keluarga. Sensus Ekonomi 2026 secara door to door memang sedang berlangsung di tengah masyarakat, adapun tujuannya untuk mendapatkan data yang akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Pelaksanaan sensus ini tidak dilakukan karena kepentingan pajak. Dikutip dari laman Kompas, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Amalia menyampaikan bahwa informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. “Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” begitu keterangan Amalia, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (29/6/2026). Senada dengan hal tersebut, lamanTirto menuliskan, Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan proses sensus murni dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, bukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Makanya setiap kita lakukan pendataan apa pun selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” kata Noval seperti dikutip dari ANTARA, pada Selasa (30/6/2026). Selain itu, Noval juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku. Dalam menjaga keamanan data, BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengamankan sistem dan penyimpanan data masyarakat. “Di BPS sendiri tentu untuk penanganan data juga tidak sendirian. Salah satunya misalnya adalah pihak BSSN, itu juga bersama-sama dengan BPS mengamankan datanya,” imbuh Noval. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan sensus ekonomi 2026 diadakan karena pemerintah mencari celah untuk menaikkan pajak maupun untuk kepentingan pajak apapun adalah informasi yang kurang tepat dan perlu diluruskan. Informasi tersebut tidak disampaikan secara menyeluruh. Sensus Ekonomi 2026 adalah program kerjasama BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat dari sensus ekonomi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Baca juga:Gus Ipul Pimpin Sumpah Petugas Sensus Ekonomi di Sumsel 100	2026-07-02
Berita CekFakta	Salah, Luis Diaz Anggap Remeh Pemain Timnas Portugal, Ronaldo	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada YouTube @marcamx yang menampilkan konferensi pers bersama Luis Diaz. Konferensi pers tersebut dilakukan segera setelah tim nasional Kolombia memperoleh kemenangan 3-1 atas Uzbekistan di Mexico City. Dalam sesi tersebut, Díaz mengungkapkan perasaan emosionalnya dan menyebut momen itu sebagai "sensasi yang luar biasa" (unas sensaciones increíbles) karena berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan mencetak satu gol dan satu assist. Dalam video berdurasi 57 detik tersebut Luis Diaz menyampaikan rasa syukurnya terhadap kemenangan Kolombia dan mengapresiasi permainan kompak dari timnya. Ia tidak mengatakan apapun terkait Ronaldo. “Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya. Saya sudah merasakan perasaan luar biasa saat pemanasan, sebelum memasuki lapangan, dan saya hampir menangis saat itu. Begitu banyak kenangan dari masa lalu kembali terlintas. Saya bekerja keras untuk ini, saya berjuang untuk berada di momen ini, dan hari ini saya mewujudkan mimpi masa kecil saya untuk bermain di Piala Dunia bersama tim nasional saya, bersama negara saya. Apa yang lebih baik daripada bisa berkontribusi dengan sebuah gol, dengan sebuah assist? Tapi saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan tim, karena saya pikir tanpa mereka semua ini tidak akan mungkin terjadi. Kami adalah kelompok yang sangat kompak, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan performa dari pertandingan ke pertandingan, dan yah, saya sangat bahagia.” Begitu diucapkan Diaz dalam bahasa Spanyol. Lebih lanjut, kami mengunjungi laman Fox Sport dan tidak menemukan artikel berisi pernyataan Luis Diaz yang menyatakan tidak perlu menghentikan Ronaldo. Laman Threads @marca_mexico juga menampilkan video wawancara Diaz setelah laga Kolombia melawan Uzbekistan pada hari Kamis 18 Juni 2026 pagi, WIB. Laga yang dimenangkan Kolombia dengan skor 3-1 itu menurut Diaz adalah momen yang istimewa. Ia mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mencetak gol dan memberikan assist dalam laga melawan Uzbekistan tersebut. Diaz juga mengatakan, bermain dalam turnamen Piala Dunia merupakan impiannya sejak kecil. Dalam video itu ia sama sekali tidak menyebutkan hal-hal terkait Ronaldo. “??? “Un momento muy especial”, las palabras de Luis Díaz tras anotar su primer gol en una Copa del Mundo ? Armand Alejandre.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Luis Diaz menyatakan Kolombia tidak perlu menghentikan pergerakan Ronaldo adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta. Baca juga:Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Larang Ikut Dana Hibah Selain dari Pemerintah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, memiliki 6 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Cari Bantuan Dana Hibah? Di sini tempatnya! Program Bantuan Modal Usaha Edukasi & Cara Daftar [Hubungi WhatsApp] 0857-5258-3863.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Sekretariat Negara. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,7 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya agar tidak mengikuti program bantuan dana hibah selain dari pemerintah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya yang Menyatakan Bahwa Pengguna TikTok Jangan Lagi Ada yang Mengikuti Bantuan Dana Hibah Selain dari Program Pemerintah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa pengguna TikTok jangan lagi ada yang mengikuti bantuan dana hibah selain dari program pemerintah dan meminta untuk mendaftarkan diri melalui nomor 085752583863, merupakan video hoaks deep fake.” Tulis PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime juga menegaskan klaim yang beredar mencatut Purbaya meminta pengguna TikTok tidak ikut bantuan dana hibah selain dari pemerintah adalah tidak benar. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Salah, Pigai Dukung Israel & Sebut Kedaulatan Sejati bagi Israel	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman AFP yang menampilkan gambar Pigai yang serupa. Laman tersebut menampilkan momen Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia Natalius Pigai tiba untuk upacara pengambilan sumpah para menteri kabinet Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2024. Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang baru dilantik pada 21 Oktober melantik kabinet barunya, yang mencakup anggota-anggota kunci dari tim pendahulunya dan menunjukkan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan-kebijakan utamanya. “Indonesia's Minister of Human Rights Natalius Pigai arrives for the swearing-in ceremony of the ministers of Indonesian President Prabowo Subianto's cabinet at the Presidential Palace in Jakarta on October 21, 2024. Newly inaugurated Indonesian President Prabowo Subianto on October 21 swore in his new cabinet, which includes key members of his predecessor's team and suggests he will continue his main policies, analysts said.” Begitu dikutip dari AFP Selasa (30/06). Melansir laman Tempo, Pigai menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai kedaulatan Israel. Ia menyatakan pandangannya terkait konflik antara Israel-Amerika Serikat dan Iran sepenuhnya sejalan dengan sikap resmi Pemerintah Indonesia, yang direpresentasikan oleh Kementerian Luar Negeri. “Hoax. Sikap Indonesia sudah disampaikan resmi oleh Kementerian Luar Negeri,” begitu keterangan Pigai saat dihubungi Tempo pada Selasa, 23 Juni 2026. Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan, serta dampaknya di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. “Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara.” Begitu dikutip dari laman Kemenlu. Baca juga:Pigai Sebut Larang Demo di Bundaran HI Bukan Batasi Berpendapat 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Loker Koperasi Merah Putih 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait lowongan kerja MBG ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://v1.segera-daftar.click/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Sebagai informasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah program strategis pemerintah yang ditargetkan mencapai 80.000 unit untuk memperkuat ekonomi desa. Secara struktural, lembaga ini dikelola oleh pengurus lokal dan diawasi oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diatur dalam ⁠Petunjuk Teknis Pengelolaan Koperasi Desa. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Lowongan Koperasi Merah Putih 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemenkop. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain v1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman, Kementerian Koperasi, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjadi pegawai atau Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus mendaftar melalui rekrutmen nasional resmi yang diadakan oleh Kementerian Koperasi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi seperti ⁠Portal Koperasi atau tautan seleksi nasional yang disediakan pemerintah. Akun Instagram @kemenkop menuliskan, Rekrutmen Nasional Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis guna menyiapkan penguatan ekonomi rakyat. Adapun proses seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun. Dalam menjamin integritas proses seleksi Manajer KDKMP, diberlakukan lima lapis mekanisme pengamanan yaitu sebagai berikut: 1. Pakta Integritas Seluruh anggota Panselnas dan Tim Pendukung telah menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen dalam menjalankan tugas dengan objektif dan transparan. 2. Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN). Seleksi Kompetensi Manajer KDKMP menggunakan Computer Assisted Test BKN yang telah teruji selama lebih dari satu dekade. 3. Tes Kompetensi Tambahan Dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang netral. 4. Pengolahan Nilai Dilakukan oleh BKN sebagai lembaga yang netral. 5. Transparansi Hasil seleksi diumumkan secara terbuka pada laman resmi phtc.panselnas.go.id. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Kemenkop mengimbau agar masyarakat mewaspadai segala bentuk penipuan maupun janji kelulusan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Baca juga:Kemenkop Pastikan Seleksi Manajer KDKMP Tak Ada Praktik Titipan 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Salah, Aphelion Juli 2026 Sebabkan Suhu Bumi Jadi Lebih Dingin	Untuk memastikan kebenaran klaim dalam unggahan itu, Tirto terlebih dahulu mencari tahu terkait definisi dari fenomena Aphelion. Menurut laman NASA, Aphelion adalah titik dalam orbit ketika suatu objek berada paling jauh dari Matahari. Bagi Bumi, fenomena ini terjadi pada tanggal 5 Juli. Pada saat terjadi Aphelion, jarak Bumi dan Matahari mencapai 152.100.000 (152,1 juta) kilometer. Adapun titik terdekat antara Bumi dengan Matahari terjadi pada tanggal 4 Januari setiap tahunnya. Fenomena itu disebut Perihelion, di mana jarak Bumi dan Matahari adalah sejauh 147.090.000 kilometer. Menurut NASA, fakta bahwa Bumi berada paling jauh dari Matahari pada tanggal 5 Juli menunjukkan bahwa kemiringan sumbu Bumi memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan musim, daripada jarak dengan Matahari. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2023 lalu menjelaskan bahwa Aphelion merupakan fenomena astronomi tahunan yang memang selalu terjadi setiap bulan Juli. Sehingga menurut BMKG, kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia tidak memiliki korelasi dengan fenomena tersebut. Pasalnya, Aphelion tidak berpengaruh banyak terhadap fenomena atmosfer atau cuaca di permukaan Bumi. Dalam siaran pers itu, BMKG menjelaskan bahwa suhu udara dingin di Indonesia sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau (Juli – September). Periode ini ditandai dengan pergerakan angin dari arah timur-tenggara yang berasal dari benua Australia. Pada bulan Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah Monsoon Dingin Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia. Moonson Dingin Australia masuk ke wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin, sehingga mengakibatkan suhu di beberapa wilayah di Indonesia terutama bagian selatan khatulistiwa (Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) terasa lebih dingin. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Sebab, tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh Bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Tak hanya itu, langit yang cenderung bersih awannya (clear sky) akan menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepas ke atmosfer luar sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Hal ini yang kemudian membuat udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari. Pakar Astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, sebagaimana dikutip dari laman Kompas juga menyatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan pada Bumi terkait dengan fenomena Aphelion. Ia mengatakan udara dingin yang terjadi di bulan Juli tidak berhubungan dengan fenomena tersebut. "Udara dingin pada Juli bukan karena fenomena Aphelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin," kata Thomas. Dengan demikian, klaim dari unggahan tersebut yang mengatakan bahwa suhu dingin di Bumi diakibatkan oleh fenomena Aphelion keliru secara saintifik. Sebab, jarak antara Bumi dan Matahari tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan suhu di permukaan Bumi. Baca juga:Fenomena Aphelion 2025 Hoax atau Fakta? Ini Penjelasan & Dampak 100	2026-07-09
Berita CekFakta	Hoaks, Mbak Lala Pengasuh Anak Raffi Ahmad Jadi Wakil Kepala BGN	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami menelusuri website resmi BGN, bgn.go.id. Dalam situs tersebut tidak ada informasi resmi terkait pengangkatan Mbak Lala sebagai Wakil Kepala BGN dan tidak terdapat nama Mbak Lala sebagai pejabat BGN. Sampai saat ini, dalam Struktur Susunan Organisasi Badan Gizi Nasional, jabatan Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026. Melansir video pada akun Facebook “ntvnews.id” Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons sorotan terhadap pengangkatan sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut menyusul penunjukan asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, sebagai Komisaris PT Krakatau Posco dan relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, Ginka Febriyanti Ginting, sebagai Komisaris PT Pertamina Retail yang menjadi perhatian publik. Qodari menegaskan, seorang komisaris tidak hanya dinilai dari latar belakang bisnis, tetapi juga harus memiliki akal sehat, niat baik, serta pengalaman yang dapat mendukung fungsi pengawasan perusahaan. “Kalau hemat saya ya, kalau namanya Komisaris itu selama dia sebetulnya modal dasarnya itu dua pertama akal sehat, yang kedua niat baik ya,” begitu keterangan Qodari usai membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2026. Qodari menjelaskan bahwa individu yang ditunjuk sebagai komisaris, umumnya telah memiliki pengalaman di berbagai bidang, baik organisasi, pemerintahan, maupun sektor swasta. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada perusahaan. Lebih lanjut, isu terkait pengangkatan Mbak Lala dari pengasuh anak Raffi Ahmad menjadi Wakil Ketua BGN muncul setelah penunjukkan Mufli Ananda sebagai Komisaris Krakatau Posco. Melansir akun Instagram resmi Mbak Lala @shela_lala96 foto yang beredar tersebut diambil dari dokumentasi pribadi saat Mbak Lala sedang berlibur ke China bersama dengan Nagita Slavina dan tidak ada kaitannya dengan Mbak Lala menjadi wakil ketua BGN. “Akhirnya baru sehari di China Alhamdulillah udah ketemu CEO Guys. Makasih om @ikhsanfajar11 udah fotoin sama CEO.” Begitu tulis Mbak Lala dalam Instagramnya. Selain itu, beredar juga hoaks lain yang mencatut nama Mbak Lala di platform Threads seperti pada akun ini dan Facebook pada akun ini. Pada sejumlah unggahan itu, foto Mbak Lala dimanipulasi menggunakan teknologi AI generatif agar tampak memakai seragam biru tua dan pin bertuliskan "Wakil Ketua BGN Indonesia". Senada dengan hal tersebut, Liputan6 juga menuliskan perihal penunjukan mbak Lala sebagai Wakil Kepala BGN. Dalam laporannya, Liputan6 menuliskan bahwa postingan yang mengklaim asisten Raffi Ahmad, Mbak Lala, menjadi Wakil Kepala BGN adalah tidak benar dan hasil manipulasi AI. Faktanya, Mbak Lala dengan nama asli Shela Lala hingga kini tidak tercatat dalam struktur birokrasi pemerintahan mana pun dan masih aktif bekerja sebagai asisten keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Baca juga:Waka BGN Enggan Tanggapi Isu Rangkap Jabatan & BUMN 100	2026-07-08
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Insentif Guru ASN & PPPK 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait bantuan insentif ini, dan ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://bitly.cx/Langsungklikdisini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikdasmen. Adapun Pemerintah Republik Indonesia, melalui ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama memberikan bantuan langsung kepada guru-guru non-ASN (honorer), guru PAUD nonformal, dan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik atau ijazah S1/D4. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain daftar-sekarangwl2.d4fttar.one, dibuat pada 8 Juni 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Antara, Kemendikdasmen pernah mengimbau masyarakat, khususnya para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp2,1 juta. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu dari Kemendikdasmen. “Waspada phishing, jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu. Phishing adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP, atau informasi keuangan,” begitu keterangan Yudhistira dikutip dari Antara, Senin (29/06). Yudhistira juga menyebutkan beberapa laman yang melakukan phishing, diantaranya daftar.form-gtkdikdasmen.com, layanan.form-gtkdikdasmen.com, intensif.gtk-dikdasmen.com, intensif.gtkdikdasmen.com. “Domain ini berusaha mencuri data pribadi Anda. Mohon berhati-hati dan pastikan hanya mengisi informasi pada laman resmi kementerian,” begitu tegas Yudhistira. Sebagai informasi, insentif guru diberikan sebesar Rp300 ribu untuk 7 bulan atau sejumlah Rp2,1 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru. Insentif tersebut diberikan kepada guru non-ASN sebagai salah satu kado yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada HUT ke-80 RI untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer. Adapun informasi resmi mengenai bantuan insentif maupun bantuan subsidi upah (BSU) dapat diakses oleh masyarakat melalui tautan resmi https://info.gtk.dikdasmen.go.id/. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Link Lapor Diri PPG Guru Tertentu 2026 Tahap 2 dan Tata Caranya 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo centang biru, memiliki 593 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,8 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada video yang dimuat pada akun Instagram @jktinfo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025. Dalam rapat tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa dirinya menyesuaikan gaya komunikasinya dengan tanggung jawab barunya sebagai Menteri Keuangan dan menyampaikan keterangan sesuai naskah yang telah dipersiapkan oleh staf Kemenkeu. Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak menyampaikan klarifikasi atau meresmikan program bantuan dana hibah. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait peresmian program baru bantuan dana hibah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Program Baru Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa program baru bantuan dana hibah dari pemerintah resmi dibuka dan bagi pengguna media sosial TikTok diminta mendaftar melalui akun tersebut, merupakan video hoaks deep fake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Mulai 1 Juli, Purbaya akan Tarik Pajak Toko Online 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Salah, Pelatih Jepang Tulis Angka 45 untuk Hargai Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Jepang mampu menahan imbang dengan skor 2-2 pada laga melawan Belanda di Stadion Dallas pada Minggu (14/6/2026) atau Senin dini hari WIB Grup F Piala Dunia 2026. Melansir USA Today, saat Jepang bermain imbang 2-2 melawan Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Pelatih Jepang Moriyasu menjelaskan alasannya menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka dari pinggir lapangan yaitu untuk memberitahu pemain mengenai waktu yang tersisa dalam pertandingan. Selain itu, angka di whiteboard juga bertujuan memberitahu berapa lama pertandingan telah berlangsung. “Ini untuk memberi tahu mereka berapa waktu tersisa dan jam berapa sekarang. Saya melihat mereka menanyakan jam berapa sekarang. Mereka tidak dapat mendengar kami, dan saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu akan menjadi cara termudah bagi mereka.” Begitu keterangan Moriyasu dikutip USA Today, Senin (29/06/2026). Menurut Moriyasu, para pemain Jepang bertanya kepada dirinya dan staf pelatih mengenai waktu yang tersisa saat pertandingan melawan Belanda. Namun, para pemain Jepang tidak bisa mendengar jawaban Moriyasu. Ia kemudian memberi jawaban melalui tulisan angka di whiteboard. “Saya melihat mereka bertanya kepada kami berapa lama waktu yang tersisa. Mereka tidak bisa mendengar kami, jadi saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu adalah cara termudah bagi mereka (pemain Jepang),” begitu jelas Moriyasu. Adapun teknik menuliskan angka ataupun instruksi pada papan tulis bertujuan untuk membantu para pemainnya dalam mengatur waktu, taktik Moriyasu ini memiliki kesamaan dengan sepak bola di Amerika Serikat. Pelatih di semua level olahraga akan menggunakan papan tulis, tanda, atau tanda tersembunyi lainnya untuk menghentikan permainan di pinggir lapangan. Akun X @TyCSports menampilkan video Moriyasu menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka saat laga melawan Belanda pada 15 Juni 2026. Keadaan riuh di dalam stadion-stadion Piala Dunia 2026, tidak memungkinkan untuk memberikan instruksi verbal dari area teknis. Ini dikarenakan instruksi tersebut memang akan sangat sulit didengar oleh para pemain. Alih-alih berteriak lantang untuk memberikan instruksi kepada para pemain Timnas Jepang, Moriyasu dan jajaran asistennya tertangkap kamera memegang papan tulis berukuran besar yang ditulisi angka-angka seperti 3, 4, atau 45. Dikutip laman Suara.com, berbagai spekulasi menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Di luar keunikan metode taktis tersebut, skuad Samurai Biru sukses mencatatkan performa gemilang di lapangan dengan menahan imbang tim kuat Belanda lewat skor ketat 2-2. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih Jepang Moriyasu pada whiteboard di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia, angka tersebut merupakan strategi taktis untuk memberikan instruksi kepada pemain Jepang, alih-alih berteriak karena bisingnya lapangan. Baca juga:Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026 sampai Final & Jam Tayang WIB 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Hoaks, Bantuan LPG Gratis Khusus Pengguna Telegram	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 27 pengikut dan tidak terafiliasi pada akun resmi milik pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyediaan LPG. Adapun akun Facebook milik Kementerian ESDM adalah “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” dengan 183 ribu pengikut, memiliki centang biru, dan mencantumkan contact person (021) 3804242, tidak mencantumkan nomor WhatsApp seperti pada unggahan yang beredar. Kemudian, Tirto memeriksa nomor WhatsApp yang tertera pada unggahan akun Facebook “Program Bantuan Masyarakat” dengan menggunakan Get Contact. Hasilnya, nomor tersebut tidak berhubungan dengan pemerintah. Lebih lanjut, Tirto memasukkan kata kunci “program bantuan gas LPG gratis” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi LPG kepada masyarakat. Saat ini, program bantuan LPG gratis dari pemerintah pusat tidak dalam bentuk pembagian tabung massal secara acak. Bantuan LPG bersubsidi dari pemerintah tersebut ditargetkan khusus untuk golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar, serta kelompok sasaran. “Halo Sobat, kalian sudah tahu belum siapa aja yang berhak menggunakan LPG bersubsidi? Yuk, simak video ini! Gas LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi kelompok rumah tangga yang berpenghasilan dengan rata-rata UMR ataupun di bawah UMR. Usaha mikro atau konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk. Lalu, ada kelompok petani sasaran dan kelompok nelayan sasaran. Harga LPG 3 kg sudah ditetapkan pemerintah dan tercampur jelas pada papan atau plang pangkalan resmi. Jadi, Sobat berhak membeli sesuai harga eceran tertinggi tanpa tambahan harga apapun. Kalau Sobat menemukan harga LPG yang tidak sesuai harga eceran tertinggi atau pangkalan yang tidak memasang papan harga, jangan ragu untuk lapor esok. Hubungi Call Center Pertamina di 135.” Begitu dikutip Instagram Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan dana Rp10 juta dengan menghubungi nomor WhatsApp tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Mitigasi Peralihan LPG ke Minyak Tanah di Papua Barat 100	2026-07-03
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Imbau Warga Daftar Bantuan Dana Hibah Pemda	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil gambar Purbaya dengan latar belakang bertuliskan “Program Dana Hibah” dan memiliki 10 pengikut. Ditemukan juga beberapa unggahan video terkait Purbaya yang mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan tersebut cair pada hari yang sama ketika mendaftarkan diri. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 465,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbaik (reverse image) untuk memeriksa keaslian video. Hasilnya mengarah pada laman detikbali yang menampilkan gambar yang identik pada video yaitu gambar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah penilaian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hancur akibat perang di Timur Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pelemahan rupiah saat konflik global justru relatif kecil. Purbaya memaparkan data historis yang menunjukkan setiap kali terjadi perang, nilai tukar rupiah rata-rata hanya terdepresiasi sekitar 0,3%. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan ketahanan rupiah terhadap guncangan global. “Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, itu setiap perang, rupiah hanya terdepresi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahanan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang yang nggak punya duit kali Pak yang jelek-jelekin,” begitu keterangan Purbaya, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/3/2026). Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak pernah menyampaikan terkait imbauan kepada masyarakat agar mendaftar program bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Melansir laman Badan Keuangan Daerah Purbalingga, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah dan bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten tersebut. Kementerian Keuangan RI melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. “[Hoaks] Bantuan hibah pemda. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, merupakan video hoaks deep fake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemda adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Sidak Pabrik Baja Cina di Pulogadung, Usut Masalah Pajak 100	2026-06-26
Berita CekFakta	Salah, Video Penangkapan Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan YTR	Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke akun Instagram @jogjaparty yang menampilkan cuplikan video identik. Video tersebut merupakan kronologis penangkapan RES/ Davano, pria asal Bantul yang diamankan Polres Jakarta Selatan karena kasus penipuan jual beli mobil pada 31 Juli 2025. “Buat yang belum paham postingan yang viral kemarin, berikut kronologis penangkapan Ramadhan Eko Saputra / RES / Davano pria Bantul yang diamankan pihak berwajib karena penipuan. Vano ini kalau di jogja biasanya ngaku sebagai pemilik counter gadget di amplaz dan dari circle Harley Davidson dan udah puluhan korban di jogja lebih sedikit.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Melansir akun Instagram @liputan6.sctv, ditampilkan video penangkapan Taufik Hidayat yang terlihat mengenakan jaket bertuliskan NB berwarna hitam bukan baju hijau polos. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya Yuvita Tri Rezeki (YTR). Hendra menyebut, pelaku ditangkap di wilayah Bandung Raya. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Taufik disangkakan Pasal 466 dan Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aksi penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan oleh Taufik di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, selama sekitar tiga tahun. Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal. Dari video tersebut, diketahui bahwa cuplikan yang beredar bukan Taufik Hidayat melainkan Devano tersangka kasus penipuan jual beli mobil di Jakarta Selatan. Dalam laman Tirto, Taufik Hidayat DPO kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung telah ditangkap polisi pada Selasa (23/6/2026). Pihak kepolisian Polda Jabar menjelaskan, tersangka kasus penyiksaan dan penyekapan itu ditangkap di Ciparay, Kabupaten Bandung. Taufik disebut tengah berada di kawasan Perumahan Griya Pesona di Ciparay ketika polisi menangkapnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa cara polisi menemukan Taufik Hidayat adalah dengan menelusuri jejak digital buron itu. Keberadaan tersangka itu diketahui karena ia melakukan transaksi daring. Rudi menyebut hal ini bermula pada Selasa pagi. Kala itu, muncul jejak transaksi daring yang dilakukan Taufik. Transaksi itu terjadi di sekitaran wilayah Perumahan Griya Pesona. “[Selasa] pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan,” begitu keterangan Rudi. Rudi menyebut polisi mencari Taufik di perumahan itu hingga sore hari. Akhirnya, Taufik berhasil ditangkap pada pukul 18.30 WIB. Dari perumahan itu, Taufik kemudian dibawa polisi ke Polsek Majalaya. Lalu Taufik dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Melansir YouTube KompasTV, seorang warga asal Ciparay mengaku meminta Taufik, pelaku terduga penganiayaan kekasihnya, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelepon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang Ahyar, pada hari Selasa, 23 Juni 2026 kemarin, Taufik menelepon dirinya dan meminta saran. Dadang meminta Taufik untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelepon anggota Polda Jawa Barat sehingga Taufik berhasil ditangkap. Taufik memang ditangkap polisi di kawasan Perumahan Griya Pesona Ciparay, Bandung, bukan di area parkiran mobil dan oleh orang bertopi yang tidak dikenal. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rekaman penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR, oleh sejumlah orang dengan keterangan tempat yang tidak jelas, dan sudah beredar luas di sejumlah akun media sosial, adalah tidak benar. Baca juga:Taufik Hidayat Penyekap Wanita Bandung Sempat Kabur ke Tangerang 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh	Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes kepada Tirto, secara molekuler, vaksin mRNA bekerja dengan mengantarkan molekul messenger RNA yang mengkode protein Spike SARS-CoV-2 ke dalam sitoplasma sel. Setelah memasuki sitoplasma, mRNA diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein Spike yang kemudian dikenali oleh sistem imun sebagai antigen sehingga mengaktivasi respons imun humoral dan seluler. Molekul mRNA tersebut tidak memasuki inti sel (nukleus), tidak berinteraksi dengan genom manusia, serta tidak memiliki enzim reverse transcriptase maupun integrase yang diperlukan untuk mengubah RNA menjadi DNA atau mengintegrasikan materi genetik ke kromosom manusia. Selain itu, mRNA memiliki waktu paruh yang singkat dan akan mengalami degradasi secara fisiologis oleh enzim ribonuklease (RNase) dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah menjalankan fungsinya. “Dari perspektif genetika molekuler, terapi gen (gene therapy) merupakan intervensi medis yang bertujuan memodifikasi ekspresi atau struktur gen pada sel target menggunakan vektor tertentu, seperti virus rekombinan. Sebaliknya, vaksin mRNA tidak mengubah, mengganti, maupun menyisipkan materi genetik ke dalam genom manusia, sehingga secara definisi ilmiah tidak dapat dikategorikan sebagai terapi gen.” Begitu jelas dr. Wilson kepada Tirto. Adapun terkait sistem kekebalan tubuh, vaksin justru dirancang untuk mengaktivasi respons imun adaptif melalui stimulasi limfosit B dan limfosit T sehingga terbentuk antibodi spesifik, sel plasma, serta sel memori imunologis (memory B cells dan memory T cells). Aktivasi ini merupakan proses fisiologis yang diharapkan dalam imunisasi dan bukan merupakan bentuk kerusakan sistem imun. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan imunosupresi permanen, kelumpuhan sistem imun, ataupun meningkatkan kerentanan terhadap infeksi secara menetap pada populasi umum. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pad100	2026-06-24
Berita CekFakta	Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100	2026-06-22
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman CNBC Indonesia, yang menampilkan cuplikan video Bahlil melakukan siaran pers setelah bertemu dengan Prabowo membahas empat poin utama, mulai dari peningkatan hilirisasi, mencari energi alternatif, penataan tambang, hingga kesiapan sektor energi PLN. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bahlil umumkan Pertamax 10.500 per liter karena minyak dunia turun,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan beberapa unggahan yang beredar dan mencatut nama Bahlil umumkan harga Pertamax turun, pada awalnya dimaksudkan sebagai konten satire. Ini bisa dilihat pada pada akun X @PresidenKopi. Pada akun X tersebut pengunggah menuliskan "Mimpi Basah WNI" sebagai sumber postingan itu. Namun, sumber informasi ditulis sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Kalimat itu menunjukkan, bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Namun, banyak akun media sosial lain yang membagikan ulang konten tersebut, seperti pada akun Facebook yang beredar baru-baru ini dan sudah disebutkan di atas, menyebarkan narasi tersebut menjadi informasi hoaks dan kabar bohong. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, gambar asli Bahlil yang beredar adalah momen ketika Bahlil menyampaikan keterangan pers setelah Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. “Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” begitu keterangan Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” begitu jelas Bahlil. Dalam keterangan pers tersebut, Bahlil tidak pernah mengatakan bahwa mulai besok harga Pertamax akan turun menjadi Rp10.500 karena harga minyak dunia turun, Bahlil hanya mengatakan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. “Sudah tentu perhitungannya akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman usaha, baik Pertamax maupun pelaku swasta yang lainnya," begitu jelas Bahlil. Bahlil juga memastikan, harga BBM subsidi, seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, atau masih tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian RI. Dalam laman resmi Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Penyesuaian harga BBM terakhir kali dilakukan per 10 Juni 2026 dimana harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan harga Pertamax menjadi Rp10.500 karena minyak dunia turun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100	2026-06-18
Berita CekFakta	Salah, Jubir ESDM Minta Warga Pakai Solar Jika Pertamax Naik	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman arus media utama Antara, yang menyatakan hal serupa tidak ditemukan dalam pemberitaan maupun pernyataan resmi dari Kementerian ESDM, yaitu pernyataan yang menyebut Dwi Anggia meminta masyarakat beralih menggunakan solar karena harga Pertamax mengalami kenaikan. Dalam laman Antara, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia membantah dirinya menyamakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dengan subsidi jenis solar. “Ini berita bohong dan fitnah. Saya tidak pernah keluarkan statement seperti ini. Ini ada pihak yang sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel dengan caption hoax. Medianya ditulis Kompos.corn,” begitu jelas Dwi, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (15/06/2026). Melansir laman Kompas, ditemukan gambar identik dengan unggahan tersebut. Gambar tersebut menampilkan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Faktanya, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyampaikan bantahan terkait kabar yang menyebut pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa karena menipisnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Ia juga membantah isu yang menyebut akan terjadi pemadaman listrik secara lebih luas akibat krisis pasokan energi. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan bahwa gangguan listrik yang terjadi murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan batu bara. “Tidak ada pasokan batu bara yang menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang,” begitu keterangan Anggia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Selain itu Anggia juga membahas, proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara yang masih berlangsung tidak mengganggu suplai bahan bakar untuk pembangkit listrik nasional. Dalam pertemuan itu Anggia tidak pernah menyebut agar warga beralih ke solar jika harga Pertamax naik. “Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN,” begitu pungkas Anggia. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Jubir ESDM minta warga pindah ke Solar dari Pertamax,” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Liputan6, yang menuliskan bahwa postingan artikel Jubir Kementerian ESDM meminta masyarakat memakai solar setelah Pertamax naik harga adalah hoaks. Jika diteliti lebih lanjut pada unggahan yang beredar, artikel yang diklaim dirilis oleh media bernama KOMPOS.CORN adalah nama akun atau media palsu di media sosial yang tidak terdaftar pada dewan pers. Akun ini menyebarkan berita bohong dengan menempelkan informasi palsu (hoax) pada foto pejabat atau tokoh publik. Adapun penyesuaian harga Per 10 Juni 2026 oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan kenaikan harga produk BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Penyesuaian harga tersebut dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Perubahan harga BBM nonsubsidi itu juga merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Baca juga:ESDM Sebut B50 akan Beri Nilai Tambah Rp24,68 T ke Petani Sawit 100	2026-06-18
Berita CekFakta	Keliru, AstraZeneca Berarti Jalan Menuju Kematian	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata a stra ze neca pada Google terjemahan, hasilnya dari bahasa Latin ke Bahasa Indonesia memang jalan menuju kematian namun ketika dicari dari bahasa Indonesia ke Latin terjemahan berubah menjadi “via ad mortem.” Namun, penjelasan arti nama tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dari AstraZeneca. Hasil keliru tersebut sempat muncul di internet akibat keterbatasan algoritma mesin penerjemah otomatis (seperti Google Translate) ketika pengguna memecah kata secara paksa ke dalam bahasa Latin tanpa memahami struktur tata bahasa (grammar) yang benar. Sebagai informasi, AstraZeneca merupakan perusahaan gabungan dari dua negara yang berbeda. Perusahaan Swedia Astra AB yang didirikan pada 1913 merger dengan perusahaan Inggris, Zeneca Group yang berdiri sejak 1993. Melansir laman AstraZeneca, AstraZeneca didirikan pada tahun 1999 melalui penggabungan Astra AB dari Swedia dan Zeneca Group PLC dari Inggris. Penggabungan strategis ini menggabungkan kekuatan masing-masing perusahaan untuk mendorong terobosan ilmiah dan menghadirkan solusi inovatif bagi pasien di seluruh dunia. “AstraZeneca was founded in 1999 through the merger of Sweden's Astra AB and the UK's Zeneca Group PLC. This strategic merger combined each company’s strengths to drive scientific breakthroughs and bring innovative solutions to patients around the globe. Since then, we have remained steadfast in our commitment to science and our pursuit of cutting-edge research, continuing to deliver life-changing medicines and transform healthcare for people everywhere.” Begitu dikutip laman AstraZeneca. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “AstraZeneca berarti jalan menuju kematian,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, menilik arti AstraZeneca berdasarkan namanya, “Astra” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “bintang,” dan “Zeneca” merupakan nama merek yang tidak memiliki arti dalam bahasa apa pun. Dalam laman Telegraph, nama Zeneca merupakan branding yang diusulkan perusahaan konsultan Interbrand. Nama itu dipilih dengan alasan mudah diingat dan tidak memiliki arti negatif dalam bahasa mana pun. Senada dengan hal tersebut, dalam lamanX AstraZeneca, yang diunggah pada 17 Oktober 2019, dijelaskan bahwa Astra AB didirikan pada tahun 1913 di Södertälje, Swedia. 'Astra' berakar dari bahasa Yunani astron, yang berarti 'bintang'. Zeneca dibentuk pada Juni 1993 melalui pemisahan bisnis farmasi dan agrokimia Imperial Chemical Industries (ICI) menjadi perusahaan terpisah. Sedangkan nama “Zeneca” adalah nama yang dibuat oleh sebuah agensi yang diberi instruksi untuk menemukan nama yang dimulai dengan huruf dari atas atau bawah alfabet dan mudah diingat secara fonetik, tidak lebih dari tiga suku kata dan tidak memiliki arti yang menyinggung dalam bahasa apa pun. “Astra AB was founded in 1913 in Södertälje, Sweden.'Astra' has its roots in the Greek astron, meaning 'a star'. Zeneca was formed in June 1993 by the demerger of the pharmaceuticals and agrochemicals businesses of Imperial Chemical Industries (ICI) into a separate company. “Zeneca” is an invented name, created by an agency instructed to find a name which began with a letter from either the top or bottom of the alphabet and was phonetically memorable, of no more than three syllables and did not have an offensive meaning in any language.” Begitu dikutip laman X AstraZeneca. Adapun penggabungan antara perusahaan farmasi Swedia, Astra AB, dan Zeneca Group plc yang berbasis di Inggris pada tahun 1999, merupakan salah satu penggabungan terbesar di Eropa pada saat itu. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah dari AstraZeneca dan media kredibel mana pun. Baca juga:Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 100	2026-06-17
Berita CekFakta	Hoaks, Pemadaman Listrik Global 9 Hari Mulai 18 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas, unggahan dengan narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Klaim tersebut hanya mengandalkan teori konspirasi tanpa didasari temuan ilmiah dan teknis yang resmi. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemadaman listrik global 9 hari,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan klaim pemadaman listrik tersebut adalah hoaks. Melansir laman Boatos.org, situs cek fakta terbesar di Brasil pernah menerbitkan artikel dengan narasi yang sama berjudul “It is false that a 9-day global blackout will occur in July 2026" pada Selasa, 26 Mei 2026. Dalam artikel tersebut, narasi pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026 juga dibagikan di media sosial Brasil dalam bentuk video pendek, sehingga menimbulkan kepanikan kolektif. Pemadaman listrik secara global itu dikaitkan dengan agenda 2030 yang dirahasiakan dan dibagikan dalam berbagai bahasa. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, dipastikan bahwa narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Tidak ada prediksi resmi, temuan ilmiah, dan teknis terkait pemadaman listrik global selama sembilan hari tersebut. Teks dalam narasi yang beredar tidak memiliki dasar faktual dan hanya mengandalkan teori konspirasi yang beredar di media sosial tanpa didukung laporan teknis, pernyataan resmi, atau studi ilmiah. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. “It is false that a nine-day global blackout is predicted for July 2026. The theory originated on social media and has no technical, scientific, or governmental backing. There is no evidence of a secret plan linked to Agenda 2030 nor a coordinated worldwide interruption of power and communications. The content repurposes common elements of conspiracy theories about global blackouts that have been circulating on the internet for years.” Begitu dikutip Boatos. Narasi pada unggahan yang beredar juga menggabungkan istilah-istilah yang sama, seperti "Agenda 2030" dan "Diam adalah protokolnya" tanpa disertai penjelasan yang konkret mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal ini serupa dengan pola klasik teori konspirasi, yakni menggunakan bahasa yang menimbulkan kepanikan, tanpa bukti, dan memprediksi peristiwa besar yang terjadi pada tanggal tertentu. Lebih lanjut, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan, jaringan listrik di Bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah dan memiliki sistem kelistrikan mandiri yang terpisah. Gangguan berskala global, seperti pemadaman massal membutuhkan fenomena kosmik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, wilayah yang sangat luas bisa mati lampu secara bersamaan akibat badai matahari ekstrem, serangan siber, atau bencana alam. Peristiwa seperti itu juga hanya bisa terjadi jika ada tindakan terkoordinasi. Namun, agenda seperti ini sangat mustahil dirahasiakan oleh para ilmuwan dan teknisi di dunia. Penyebaran narasi pemadaman listrik secara global di media sosial adalah bentuk strategi menebar ketakutan dengan menggunakan tanggal dan jangka waktu yang spesifik. Pola seperti ini pernah disebarkan juga di internet seperti narasi pemadaman listrik selama 7 hari pada 20 Februari 2026 juga pernah beredar di media sosial. Manajer Komunikasi dan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Jawa Timur, Dana Puspita Sari membantah narasi tersebut. “Berita yang beredar terkait pemadaman tidak benar adanya,” begitu keterangan Dana dikutip Kompas.com (15/2/2026). Dalam akun Instagram CNN Indonesia, informasi pemadaman listrik yang dibagikan oleh pihak PLN yaitu pemadaman lampu di beberapa daerah di Jakarta pada 13 Juni 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akan ada pemadaman lampu pada Sabtu malam (13/06/2026) selama satu jam mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB. Pemadaman dilakukan sebagai bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.⁣ “Suasana gelap selama satu jam menjadi simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan dan masa depan kota,” begitu keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).⁣ Pemadaman ini mengacu Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon.⁣ Pemadaman dilakukan di berapa titik penting Ibu Kota, seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Selain itu, pemadaman juga dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri. Sampai artikel ini ditulis PLN tidak pernah memberikan informasi terkait adanya pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026. Baca juga:Info Mati Lampu Jakarta: Jadwal Pemadaman Listrik Serentak 2026 100	2026-06-16
Berita CekFakta	Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda dua maupun roda empat. Roberth memastikan, masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Roberth pada Kamis (11/06/2026). Roberth juga pernah menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. “Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” begitu tegas Roberth. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pertamina batasi pertalite untuk motor Rp50 ribu.” Hasilnya mengarah ke laman CNN Indonesia, isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dibatasi maksimal Rp50 ribu per transaksi ramai diperbincangkan setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sejumlah unggahan di media sosial menyebut pemerintah dan Pertamina mulai membatasi pembelian Pertalite karena adanya potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi tersebut. PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," begitu jelas Roberth dalam keterangan resmi. Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga membantah adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua. “Untuk motor tidak akan ada pembatasan apa pun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda dua bebas,” begitu keterangan Dwi kepada wartawan, Kamis (11/6/2026). Meski demikian, Dwi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik pembelian berulang atau penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas pasokan. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengumumkan terkait pembatasan pertalite bagi motor ataupun kendaraan lainnya. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi palsu yang mencatut nama Pertamina. Adapun masyarakat dapat mengakses informasi terkait harga BBM hanya melalui situs resmi Pertamina dan aplikasi MyPertamina atau website mypertamina.id/about/product-price. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100	2026-06-15
Berita CekFakta	Salah, Dadan Hindayana Sebut Jokowi Terima Suap MBG Rp2 Triliun	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube SINDOnews yang menampilkan video serupa terkait Pelantikan Kepala BGN. Faktanya, Joko Widodo memang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Dadan sebut Jokowi terima suap MBG Rp2 triliun?” Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas yang menjelaskan bahwa klaim Dadan dikabarkan menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima uang suap Rp2 triliun muncul dalam tangkapan layar artikel berjudul “Dadan Hindayana Sebut Nama Joko Widodo Menerima uang Suap MBG Sebesar 2 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transfernya” yang diterbitkan Gelora News pada 3 Juni 2025. Seperti diunggah pada akun X @atipsthahir. Namun, setelah ditelusuri pada laman Gelora News, tidak ditemukan artikel terkait klaim Dadan menybut Jokowi menerima suap MBG. Dalam laman Gelora News itu justru ditemukan artikel berjudul “Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Ditahan Kejagung!” yang identik dengan foto penangkapan Dadan, namun artikel itu membahas soal penahanan Dadan serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi MBG. Tidak ada informasi valid yang menyatakan bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima uang suap MBG Rp 2 triliun. Melansir YouTube Kompas, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan menyebut jasa Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dalam mensukseskan program bergizi gratis miliknya. Menurutnya, program MBG tidak akan sukses tanpa andil dari Jokowi, salah satunya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 tersebut diresmikan oleh Jokowi, sebelum Presiden Prabowo menjabat. Warta Ekonomimelaporkan,adapun perkataan Ustaz Das’ad Latif dalam video merupakan pertanyaan yang diucapkannya terkait angka penyembelihan sapi harian untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan pernah mengutarakan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Dadan mengklaim gizi anak-anak dalam program ini terpenuhi karena BGN melakukan pemotongan 19 juta ekor sapi setiap hari di seluruh Indonesia. Pernyataan itu sempat menjadi sorotan publik hingga pakar karena jarang ada menu daging dalam sajian MBG. Pendakwah kondang Ustaz Das'ad Latif pun mempertanyakan akurasi data tersebut karena merasa menu daging sapi justru absen dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Katanya 19 ribu ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat daging sapi di MBG, setan!” begitu kritik Ustad Das'ad Latif. Video yang beredar merupakan hasil rekayasa yang menggabungkan beberapa audio yang diucapkan Prabowo dan Ustad Das’ad Latif yang dikaitkan dengan klaim yang mencatut Dadan sebutkan Jokowi terima suap uang MBG Rp2 triliun. Padahal audio tersebut tidak berkaitan dan tidak ada yang menyatakan klaim tersebut. Dengan demikian, video yang mengklaim Dadan menyebut Jokowi terima suap uang MBG sebesar Rp2 triliun adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:MBG untuk Sekolah Elite Akan Dievaluasi Pemerintah Bulan Ini 100	2026-06-13
Berita CekFakta	Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Knack yang menyatakan bahwa video tersebut sebenarnya menampilkan proses syuting adegan rumah sakit untuk keperluan dokumenter atau film, bukan kejadian nyata yang direkayasa. Video tersebut hasil rekayasa dan bukan bukti perihal pandemi COVID-19. Faktanya, video itu hanya menunjukkan proses pembuatan materi promosi sebuah fasilitas rumah sakit di Israel yang disalahgunakan untuk mendukung klaim palsu perihal pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke laman Tempo, virolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Abdul Rahman Siregar, menyatakan virus hanta dan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 berbeda meski gejala awalnya mirip. Virus hanta menyebar melalui kontak dengan tikus, bukan lewat droplet antarmanusia seperti COVID-19. Mengenai video yang diunggah, cuplikan video pertama merekam proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel, lima tahun lalu. Fotografer dan juru kamera tampak dikelilingi ranjang rumah sakit dan pasien. Seorang pria juga terlihat memberikan arahan kepada petugas medis berpakaian APD. Adapun pada cuplikan video kedua, memperlihatkan sejumlah orang mengenakan APD dan pakaian tradisional Yahudi menari bersama. Unggahan itu menuding warga Yahudi tengah merayakan keberhasilan merekayasa pandemi. Faktanya, pencarian gambar terbalik menemukan video itu diunggah di akun Instagram media Israel, Hamal News, pada 8 Juli 2020. Keterangan video tersebut menjelaskan bahwa sekelompok orang mengenakan hazmat mendatangi sebuah pesta pernikahan dengan ambulans, lalu menari bersama. Senada dengan hal tersebut, dikutip dari AFP, layanan medis darurat pemilik ambulans, Magen David Adom (MDA), menyatakan tidak ada satu pun orang dalam video tersebut yang berafiliasi dengan mereka kecuali sang sopir. Alat pelindung diri yang digunakan diperoleh dari fasilitas medis di pusat negara yang tidak berhubungan dengan MDA. Sopir ambulans bersangkutan juga sedang tidak bertugas saat peristiwa terjadi dan telah menerima teguran. Menurut WHO, infeksi virus hanta tergolong jarang di dunia. Sepanjang 2023, Eropa melaporkan 1.885 kasus. Di Asia Timur, khususnya Tiongkok dan Korea Selatan, demam berdarah virus hanta dengan sindrom ginjal (HFRS) memicu ribuan kasus tahunan, meski jumlahnya menurun dalam beberapa dekade terakhir. Dalam United Nations News, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa wabah hantavirus mematikan di atas kapal pesiar di Samudra Atlantik menimbulkan risiko kesehatan masyarakat global yang rendah dan “bukan awal dari pandemi COVID lainnya”. “A deadly hantavirus outbreak aboard a cruise ship in the Atlantic Ocean poses a low global public health risk and is “not the start of another COVID pandemic”, the World Health Organization (WHO) said on Thursday.” Begitu dikutip dalam UN News yang diterbitkan pada 7 Mei 2026. Hantavirus merupakan virus yang sudah lama dikenal dan umumnya menular dari hewan pengerat (tikus) ke manusia, bukan menyebar luas melalui udara seperti SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. WHO menilai risiko kesehatan masyarakat global tetap rendah dan tidak ada indikasi bahwa wabah ini akan berkembang menjadi pandemi global. Maria Van Kerkhove dari WHO menegaskan bahwa virus ini bukan SARS-CoV-2 dan bukan awal dari pandemi COVID karena hantavirus sudah ada sejak lama dan tidak menyebar dengan cara yang sama seperti virus corona. “This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic,” ujar Maria Van Kerkhove, Pelaksana Tugas Direktur Manajemen Epidemi dan Pandemi WHO. “Hantaviruses have been around for quite a while. We know this virus. It does not spread the same way that coronaviruses do,” tambah Maria. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut merupakan kejadian terbatas dengan risiko global yang rendah dan karakteristik penularan yang sangat berbeda dari COVID-19. Senada dengan hal tersebut, laman School of Public Health Harvard menyatakan bahwa para ahli epidemiologi menilai kemungkinan hantavirus berkembang menjadi pandemi global sangat kecil karena hantavirus tidak mudah menular antarmanusia, berbeda dengan SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Tidak ada bukti bahwa hantavirus merupakan “COVID-19 jilid 2” atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut dipandang sebagai kejadian terbatas dengan risiko penyebaran yang rendah. Dalam laporan Tirto, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono juga meyakini bahwa hantavirus tidak akan berkembang menjadi pandemi seperti COVID-19. Sebab, virus ini memiliki perantara untuk menyebarkannya. “Enggak [akan seperti covid], engga sampai,” kata Dante kepada wartawan usai acara Mengejar Anak Zero Dose di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026). Dante menjelaskan hantavirus memiliki dua jenis utama, yakni Hanta Fever Renal Syndrome yang kelainannya bisa panas tinggi, sakit kuning, sakit ginjal dengan angka kematian 15 persen. Dan ada juga jenis Hanta Pulmonary Syndrome yang menyerang paru-paru dengan fatalitas lebih tinggi, mencapai 60 hingga 80 persen. Hingga kini Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024. Seluruh kasus yang ditemukan merupakan jenis Hanta Fever Renal Syndrome. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Wamenkes Sebut Hantavirus Tak Akan Jadi Pandemi seperti COVID 100	2026-06-12
Berita CekFakta	Salah, Kepala BGN Nanik S Deyang Tuduh Dadan Musuh Dalam Selimut	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Kompas, Nanik menyebut dirinya tidak pernah melontarkan pernyataan yang menyebut Dadan sebagai musuh dalam selimut. Nanik menyatakan unggahan yang beredar adalah hoaks. “Hoaks banget, saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Secara personal saya punya hubungan yang baik dengan beliau (Dadan),” begitu keterangan Nanik, Selasa (9/6/2026). Nanik meminta masyarakat untuk mengecek informasi yang diterima di media sosial sebelum menyebarkannya. “Mari bermedsos yang sehat dengan cek and ricek sebuah informasi yang lewat di dinding platform kita,” begitu tegas Nanik. Laman Badan Gizi Nasional, menampilkan gambar identik dengan unggahan yang beredar. Foto Nanik mengenakan batik coklat tersebut diambil ketika Nanik menyampaikan arahan Wakil Presiden terkait penguatan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan masih menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. “Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan,” begitu keterangan Nanik di Jakarta, Senin (27/4). Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam penanganan sisa makanan. Pembahasan utama berfokus pada aspek keamanan pangan dan pemerataan program. Terkait keamanan pangan, Wapres menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia secara khusus mengingatkan agar sisa makanan tidak masuk kembali ke area dapur karena berpotensi menjadi sumber penyakit dan menyebabkan kontaminasi silang. Oleh karena itu, proses pembersihan sisa makanan disarankan dilakukan di luar dapur sebagai bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan dan menjamin makanan yang disajikan tetap aman untuk dikonsumsi. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan bukti valid, pernyataan resmi, atau pemberitaan dari media terpercaya yang memuat tuduhan tersebut. Baca juga:Respons Kepala Bakom soal 26 Nama Diduga Terseret Kasus BGN 100	2026-06-12
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan BBM Gratis 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait beasiswa PIP ini, dan lowongan kerja ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://registersekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Facebook resmi milik Pertamina bernama “Pertamina” yang memiliki 468 ribu pengikut dan mencantumkan keterangan “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero),” situs lowongan resmi recruitment.pertamina.com, dan layanan E-PPID: https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Adapun informasi dibagikan melalui akun Facebook “MyPertamina” dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar program BBM gratis tahun 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA 2026.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan BBM gratis tahun 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain registersekarang.statusinf0.com, dibuat pada 27 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, dituliskan bahwa tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bantuan BBM Gratis 2026 adalah hoaks. Sebagai informasi, Pemerintah memberikan bantuan berbentuk BBM subsidi yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengadakan program bagi-bagi BBM gratis melalui tautan di media sosial tidak resmi. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap jasa pendaftaran palsu. “Waspada jasa pendaftaran palsu! ⚠️ Pendaftaran BBM Subsidi Tepat sepenuhnya GRATIS dan hanya dilakukan melalui https://subsiditepat.mypertamina.id/ atau melalui aplikasi MyPertamina," begitu dikutip Instagram @mypertamina. Adapun cara mendaftar bantuan atau subsidi BBM Pertamina adalah dengan mendaftarkan kendaraan ke program Subsidi Tepat https://subsiditepat.mypertamina.id/. Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemerintah berikan bantuan BBM gratis tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Perbandingan Harga BBM di Negara-Negara ASEAN pada 2026 100	2026-06-11
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Umumkan Beri Bantuan Bagi 700 Orang Tercepat	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bertuliskan “Bantuan Pemerintah” dan memiliki 2181 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menghubungi nomor tertera pada bio akun tersebut. Namun, cuplikan itu menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan hanya untuk 500 orang tercepat, dan video lainnya seperti ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Untuk cara daftarnya hubungi saya melalui nomor WhatsApp di bawah ini ??☎️ 0856-5400-1562.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman YouTube CNN Indonesia yang menayangkan video serupa. Faktanya, video tersebut adalah pidato pertama Purbaya sebagai Menteri Keuangan RI pada 9 September 2025. “Serah terima jabatan Menteri Keuangan resmi digelar di Jakarta. Dalam prosesi ini, Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyerahkan posisi Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa,” sebagaimana dikutip dari YouTube CNN Indonesia. Video tersebut menampilkan acara serah terima yang berlangsung khidmat dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri kabinet, serta sejumlah pejabat tinggi negara. Presiden menyampaikan apresiasi atas dedikasi Sri Mulyani dalam menjaga stabilitas fiskal, menghadapi krisis global, dan mendorong reformasi keuangan. Dalam pidato perdananya tersebut, Purbaya menekankan pentingnya kerja sama seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan menyoroti berbagai tantangan global yang kompleks, serta menyampaikan bahwa kebijakan fiskal harus kuat dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Purbaya sama sekali tidak mengumumkan atau menawarkan bantuan untuk 700 orang tercepat dalam pidatonya. Kementerian Keuangan RI melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengumumkan bantuan bagi 700 orang tercepat dengan menghubungi nomor tidak resmi. “[HOAKS] Bantuan Menkeu Purbaya untuk 700 Orang Tercepat. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 700 orang tercepat untuk diberikan bantuan, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mencari 700 orang untuk menerima bantuan adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Yakin Harga Pertamax Naik Tak Berdampak ke Inflasi 100	2026-06-11
Berita CekFakta	Keliru, Episode The Simpsons Prediksi Penyebaran Hantavirus	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman akun Instagram @tempo.cekfakta yang menyatakan bahwa narasi mengklaim salah satu episode The Simpsons yang tayang tahun 2012 memprediksi infeksi hantavirus dan mengaitkannya dengan kasus penularan virus di MV Hondius adalah keliru. Dalam Tempo, dituliskan bahwa gambar yang beredar merupakan potongan adegan The Simpsons episode 19 musim ke-23, yang tayang pada 29 April 2012. Melansir laman Simpsons Wiki, episode tersebut mengisahkan Bart yang mengajak keluarganya berlibur di kapal pesiar. Lalu, Bart sengaja menjebak kapal agar tidak bersandar karena tidak ingin liburan usai. Bart merusak saluran komunikasi dan menyebarkan hoaks bahwa wabah mematikan tengah merebak di daratan. Kapal sempat menunda pendaratan sebelum akhirnya kebohongan Bart terbongkar. Akhirnya, Bart dan keluarganya diturunkan di Antartika. “Bored of his mundane life, Bart does whatever he can to get his family to go on a cruise. When they are on the cruise, Bart becomes determined to make it so they never return home. So, he pulls a prank on the ship's occupants, tricking them into believing that a viral outbreak is happening across the world.” Begitu sinopsis episode tersebut. BBCjuga sempatmelaporkan perihal klaim ramalan hantavirus oleh serial The Simpson ini. Dalam laporannya itu, BBC menulis sebuah unggahan di media sosial yang mengaitkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius dengan episode serial kartun The Simpson berjudul "A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again" (2012) adalah tidak benar. Dalam episode tersebut, dikisahkan keluarga Simpson sedang berlibur di kapal pesiar dan para penumpang dikarantina karena adanya kabar tentang "Pandora Virus". Dalam episode tersebut, tidak disebutkan perihal hantavirus, tidak ada penumpang yang benar-benar sakit, dan ancaman virus hanyalah tipuan yang dibuat Bart agar pelayaran berlangsung lebih lama. Adapun gambar yang beredar di media sosial yang menampilkan tulisan "hantavirus" pada kapal merupakan hasil manipulasi digital. Produser eksekutif The Simpsons, Matt Helman, juga menegaskan kepada Reuters bahwa hubungan antara episode tersebut dan wabah hantavirus adalah berita palsu. “The Simpsons' executive producer, Matt Helman, also confirmed in an email to the news agency Reuters - a trusted source - that the connection between the two was fake news and some images from the episode appearing on socials had been altered to look that way.” Begitu dikutip Simpsons Wiki. Lebih lanjut, Tirto melihat kejanggalan dalam beberapa cuplikan video, di mana video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut menampilkan cuplikan kartun The Simpsons yang dikaitkan dengan potongan-potongan video lainnya. Faktanya, video tersebut sengaja disunting dan dikaitkan dengan penyebaran hantavirus dalam film kartun The Simpsons. Dalam rangkuman Tirto, dilaporkan bahwa virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama hantavirus pada 1981. Dengan demikian klaim yang menyebutkan The Simpsons telah memprediksi pandemi hantavirus pada 2026 adalah keliru dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100	2026-06-11
Berita CekFakta	Tidak Benar, Jepang Ajak WNI Pindah Negara, Beri Gaji Rp27 Juta	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menampilkan foto serupa yaitu Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi di Akasaka Palace, Tokyo, Jepang, pada Senin (31/3/2026). Adapun pertemuan bilateral tersebut untuk membahas kerjasama strategis. Pemerintah Jepang dan Indonesia sepakat untuk memperkuat koordinasi terkait keamanan energi nasional. Langkah ini diambil menyusul konflik Timur Tengah yang masih berlangsung. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyepakati penguatan kemitraan strategis kedua negara sekaligus mendorong peran aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, Selasa (31/03/2026). Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kedua pemimpin menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas kawasan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki pandangan yang sejalan terkait upaya deeskalasi konflik. “Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian,” begitu keterangan dari Presiden. Pertemuan bilateral antara Prabowo dan Sanae Takaichi di Tokyo membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-Jepang, khususnya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik di tengah ketidakpastian global. Tidak ada pembahasan terkait ajakan WNI pindah ke Jepang dan akan diberikan pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan. Kedua pemimpin sepakat mendorong deeskalasi berbagai konflik internasional dan menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai mediator jika diperlukan. Selain isu keamanan dan perdamaian, mereka juga membahas peningkatan kerja sama pembangunan ekonomi, pendidikan, serta kesempatan belajar, dan magang bagi pemuda Indonesia di Jepang. Pertemuan tersebut turut menegaskan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin lama dan memperkuat peran Indonesia dan Jepang sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Jepang ajak WNI pindah negara” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan bahwa tidak ditemukan informasi valid bahwa Pemerintah Jepang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming pekerjaan bergaji Rp27 juta per bulan. Selain itu, unggahan yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas. Mengutip Kompas, Kementerian Luar Negeri RI menyebut informasi tersebut tidak benar. “Berita tersebut tidak benar,” tulis Kementerian Luar Negeri Ri, Senin (8/6/2026). Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan pernyataan dari Pemerintah Jepang yang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming memberikan pekerjaan bergaji Rp27 juta. Pemerintah Indonesia dan Jepang memang memiliki program kerja sama di bidang ketenagakerjaan, namun bukan ajakan dari pemerintah Jepang kepada WNI untuk pindah negara. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Jepang akan mengajak WNI pindah negara dan akan memberi pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan adalah tidak benar, dan tidak didukung dengan informasi kredibel. Baca juga:Daftar Pemain Timnas Jepang Piala Dunia 2026: Tanpa Kaoru Mitoma 100	2026-06-10
Berita CekFakta	Hoaks, Pendaftaran CPNS Kementrian Imigrasi & Pemasyarakatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar melalui tautan yang sama, https://hx1.segera-daftar.click/, seperti lowongan kerja pelatih renang ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun akun Facebook resmi milik Kemenimipas memiliki 3,6 ribu pengikut dan centang biru. Dengan informasi tertulis pada bio akun sebagai berikut: “Selamat datang di halaman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dikelola oleh tim Pusat Data, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Publik.” Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA, DAFTAR SEGERA.” Kemudian, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain hx1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, informasi yang beredar tentang Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini menegaskan tidak pernah mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS secara nasional untuk tahun anggaran 2026. Unggahan yang beredar terkait CPNS Kemenimipas 2026 tersebut tidak diterbitkan oleh media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat diakses di TikTok @kemenimipas_RI, @ditjen_imigrasi, Instagram @kemenimipas, @ditjen_imigrasi, dan situs www.kemenimipas.go.id atau https://www.imigrasi.go.id/. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun membuka pendaftaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tahun 2026. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan 100	2026-06-10
Berita CekFakta	Keliru, Bandara Kertajati Resmi Milik Militer USA	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau bengkel perawatan pesawat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, dan tolak pangkalan militer. Bupati Majalengka Eman Suherman mengajak seluruh pihak untuk menyikapi rencana ini dengan optimisme tinggi dan berpikir positif. Eman juga meminta masyarakat agar tidak terpancing oleh prasangka buruk yang mengaitkan fasilitas komersial ini dengan isu pangkalan militer. “Kita berpikir positif saja. MRO itu kan maintenance, bengkel pesawat. Kalau bengkel pesawatnya ada di Majalengka, saya yakin penerbangan komersialnya juga pasti akan ikut jalan. Jadi, dari segi bisnis, ini akan membuat Majalengka menjadi ramai,” begitu keterangan Eman Suherman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Eman menggambarkan kondisi Bandara Kertajati seperti mati suri atau mati tidak, hidup pun tidak. Ia berharap dengan adanya aktivitas MRO ini bisa menumbuhkan sektor industri pendukung, menggairahkan pelaku UMKM, hingga menyerap tenaga kerja lokal di sekitar kawasan bandara, sekaligus menyudahi masa mati suri Bandara Kertajati. Pemkab Majalengka secara tegas menyatakan tidak sepakat jika bandara kebanggaan warga Jawa Barat tersebut dialihfungsikan menjadi pangkalan militer. “Jika dialihfungsikan menjadi pangkalan militer, kami secara tegas menyatakan tidak sepakat,” begitu tegas Eman. Lebih lanjut, dalam Kompas disebutkan banyak unggahan yang beredar di media sosial, yang mengklaim foto-foto Bandara Kertajati resmi menjadi milik Angkatan Militer Amerika. Sebagai tanda kepemilikan oleh militer AS, foto dalam unggahan tersebut juga menunjukkan bendera AS berkibar di bandara itu. Faktanya, foto yang menampilkan bendera AS berkibar dan menarasikan Bandara Kertajati menjadi milik Angkatan Militer AS merupakan hasil rekayasa artificial intelligence (AI). Unggahan yang beredar, yang mengklaim Bandara Kertajati jadi milik militer Amerika juga sudah dibantah oleh Manager Corporate Secretary PT BIJB, Imam Rasyidin pada Jumat (29/5/2026). Imam memastikan bahwa foto tersebut tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini, Imam mengklaim, Bandara Kertajati tidak mengibarkan bendera AS. “AI itu pak, hoaks,” begitu keterangan Imam, dikutip dari Kompas.com. Pada awal Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memang sepakat untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia. Namun, sampai dengan Rabu (3/6/2026), Kemenhan mengatakan bahwa rencana itu masih dalam tahap pembicaraan mendalam. “Kalau sampai level deal belum ya, masih dalam tahap pembahasan,” ungkap Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait di kantor Kemenhan Senada dengan hal tersebut, dalam laman Turnbackhoax, dinyatakan bahwa klaim yang menyebut Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer asing merupakan konten manipulasi dan tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika sehingga dikibarkan bendera AS adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. PT BIJB mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh unggahan yang beredar di media sosial tanpa memverifikasinya terlebih dulu. Adapun informasi resmi dapat diakses melalui media sosial ataupun website resmi https://bijb.co.id/. Baca juga:Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Resmi Hapus MBG, Purbaya Ganti dengan Uang	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa unggahan foto dengan klaim bahwa Prabowo resmi menghapus MBG adalah tidak benar. Klaim tersebut beredar di tengah pencopotan, penangkapan, dan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (3/6/2026). Jabatan itu kini diisi oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo resmi hapus MBG dan Purbaya ganti uang tunai” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi program MBG dibubarkan yang beredar di media sosial adalah hoaks. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan bahwa program MBG tetap berjalan di tengah pencopotan dan penetapan Dadan sebagai tersangka. Prasetyo juga menyampaikan bahwa pelayanan BGN tidak boleh terganggu sama sekali. “Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” ucapnya, sebagaimana telah ditulis Kompas.com, Selasa (2/6/2026). Pemerintah akan melakukan proses evaluasi terhadap seluruh program dan BGN akan memperkuat pengawasannya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago. Irma Suryani meminta agar BGN memprioritaskan implementasi program MBG kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Adapun perombakan struktur kepemimpinan di BGN bertujuan untuk membawa perubahan lebih baik dalam pelaksanaan program MBG, yaitu dengan pencopotan Dadan sebagai Ketua BGN yang digantikan oleh Nanik, Wakil Ketua BGN. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya. Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang baru. Menurut Prasetyo, perombakan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya adalah kualitas makanan. “Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP,” kata Prasetyo, Rabu (3/6/2026). Dadan dinilai bermasalah dalam menjalankan standar operasional prosedur pelaksanaan MBG yang menjadi program unggulan Prabowo. Dalam rangkuman Tirto “Menanti Babak Baru BGN: Bersih-Bersih Korupsi dan Efisiensi MBG,” Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, menata BGN supaya melaju lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai ujung tombak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimodali dengan anggaran jumbo sebesar Rp268 triliun dari APBN 2026. Nanik menegaskan pemerintah ingin menurunkan anggaran MBG dari sekitar Rp268 triliun melalui efisiensi, tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Fokusnya, mampu menekan pemborosan anggaran di berbagai lini pelaksanaan program MBG, sambil menjaga cakupan layanan kepada masyarakat tetap terpenuhi. “Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” begitu keterangan Nanik. Salah satu langkah efisiensi adalah refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Ini dilakukan untuk memastikan MBG diberikan kepada masyarakat prioritas yang paling membutuhkan, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih efektif. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo secara resmi menghapus MBG dan Purbaya menggantinya dengan uang tunai adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Ungkap MBG Habiskan Anggaran Rp88,15 T per Mei 2026 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Salah, Rupiah Sengaja Dilemahkan Agar Rakyat Miskin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “rupiah sengaja dilemahkan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo yang menyebutkan bahwa informasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menyentuh rekor terendah Rp17.880 per 12 Mei 2026 adalah tidak benar. Faktanya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh faktor eksternal seperti situasi geopolitik serta faktor internal berupa sentimen terhadap kondisi ekonomi domestik. Sebaliknya, stabilisasi nilai mata uang tersebut justru bergantung pada kinerja pemerintah dan Bank Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan klaim bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan mata uang bertentangan dengan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Menurut Denni, ada dua faktor utama pelemahan rupiah, yakni fundamental dan ekspektasi. Adapun faktor fundamental berkaitan dengan interaksi antara ketersediaan (supply) dan permintaan (demand). Belakangan, konflik geopolitik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memicu lonjakan harga minyak. Sedangkan faktor ekspektasi berhubungan dengan sentimen atau proyeksi pasar yang dipengaruhi oleh iklim investasi dan kebijakan negara. Investor bakal mencermati ada tidaknya perubahan kebijakan yang mengarah pada penguatan rupiah. “Tingginya defisit transaksi juga memicu melemahnya rupiah,” begitu keterangan Denni saat dihubungi Tempo, Selasa, 2 Juni 2026. Menurut pakar pasar saham Ferry Latuhihin, pelemahan rupiah juga dipicu oleh capital outflow atau aliran modal keluar di pasar saham. Investor melepas saham mereka karena menilai outlook atau prospek perekonomian Indonesia kedepan bakal negatif. Selain itu, investor asing merugi lantaran aset mereka di Indonesia tersimpan dalam mata uang rupiah. Hingga Mei 2026, porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor asing tersisa sekitar 12,75 persen. Konten-konten yang beredar, yang mengklaim rupiah sengaja dilemahkan adalah disinformasi yang disebarkan dari beberapa konten yang difabrikasi dan disalahpahami oleh masyarakat. Seperti video Benny Hutabarat di kanal YouTube Bennix pada 26 Januari 2026 yang telah ditonton lebih dari 500 ribu kali dan banyak disebarkan ulang di platform X dan TikTok, yang membahas terkait melemahnya nilai rupiah pada Mei 2026, serta video Gema Goeyardi, maupun Robert Reich dari Astronacci, perusahaan jasa riset dan edukasi trading yang diunggah ulang dengan menyematkan konteks yang keliru. Faktanya, konten tersebut tidak menyebutkan bahwa rupiah sengaja dilemahkan, dan narasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan rupiah demi menggencarkan ekspor dan menarik investor asing adalah keliru. Dalam rangkuman Tirto, “Rupiah Pagi Ini Dibuka Melemah ke Level Rp18.110 per Dolar AS” yang ditulis pada Senin (08/06/2026), menyatakan bahwa nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai level Rp18.110 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (5/6/2026). Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 74,5 poin atau 0,41 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya. Tirto menyebutkan pelemahan rupiah lahir dari kombinasi tekanan global dan domestik yang mempengaruhi nilai tukar. Salah satu penyebab utamanya yakni kenaikan harga minyak dunia akibat alotnya konflik AS-Iran. Selain itu, tekanan juga datang dari pasar saham domestik. Indeks saham utama Jakarta sempat turun lebih dari empat persen setelah penyedia indeks global MSCI menghapus sejumlah perusahaan Indonesia dari indeks mereka. Situasi ini memicu kekhawatiran investor asing terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia. Di sisi lain, lembaga rating internasional seperti Fitch juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi Indonesia. Merujuk pada laporan Reuters, Fitch menyinggung fenomena menurunnya konsistensi kebijakan ekonomi dan meningkatnya sentralisasi pengambilan keputusan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan rupiah sengaja dilemahkan dan rakyatnya sengaja dimiskinkan adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:Istana Sebut Ada Spekulan di Balik Lemahnya Rupiah dan IHSG 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Hoaks, Video Keluarga Mendadak Kaya Dapat Bantuan dari Purbaya	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 209 pengikut dan ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dana hibah dengan cara menghubungi nomor tertera. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Apabila ingin mendaftar bantuan dana hibah hubungi whatsapp asli kami: 0812-2810-1119.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,4 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara Purbaya pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lalu Tirto mengetikkan kata kunci “Video satu keluarga mendadak kaya dapat bantuan dari Purbaya.” Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli adalah hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar merupakan video deepfake. “[HOAKS] Satu Keluarga Kaya Mendadak setelah Mendapat Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Dalam akun Instagram @utbk_snbt dan TikTok @hyitsme_99 ditemukan video asli yang menampilkan cuplikan serupa, yaitu reaksi satu keluarga tengah membuka pengumuman kelulusan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yaitu seleksi nasional resmi untuk menjaring calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan Bantuan Dana Hibah 2026. “Ketika “Si Biru” muncul dan disambut dengan pelukan hangat Ayah dan Ibu.” Begitu narasi tertulis dalam video dan ditemukan gambar tangkapan layar pengumuman hasil seleksi SNPMB 2024 dalam video tersebut. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Perketat Pengawasan Anggaran di BGN agar Tak Bocor 100	2026-06-08
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja MBG 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 2 pengikut dan 1 unggahan terkait lowongan kerja MBG 2026. Akun itu juga mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan hgs.my.id. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai informasi, pendaftaran pekerja dan relawan untuk program MBG atau SPPG disesuaikan berdasarkan wilayah atau vendor pelaksana katering/dapur yang mengelola operasional setempat. Adapun akun resmi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diikuti melalui Instagram di @badangizinasional.ri. Selain itu, informasi, dokumentasi dapur, dan menu harian dari program ini juga aktif dibagikan oleh relawan serta pengelola melalui Instagram @mediambg.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja MBG 2026 yang dicantumkan pada unggahan. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, PENDAFTARAN VIA TELEGRAM.” Begitu juga dengan tautan yang ditemukan pada dua unggahan lainnya, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Badan Gizi Nasional pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain regnow.hgs.my.id, dibuat pada 3 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tautan daftar loker MBG 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, pernah menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN,” begitu keterangan Khairul sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Khairul menegaskan bahwa segala informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, pendaftaran lowongan kerja MBG 2026 melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:LPSK Siap Lindungi Saksi, Pelapor, dan JC Kasus BGN 100	2026-06-06
Berita CekFakta	Keliru, Kemenag Ramalkan Prabowo Dua Periode, Kemiskinan Lenyap	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan akun Instagram @mood.jakarta, yang menampilkan gambar serupa Nasaruddin Umar mengenakan batik cokelat. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menag menegaskan, zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya. “Menag minta maaf dan tegaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan,” begitu keterangan dalam unggahan dan tidak terkait dengan klaim yang mencatut Menag ramalkan 2 periode pemerintahan Prabowo. Lebih lanjut, Tirto juga menemukan foto serupa unggahan yaitu saat Prabowo berjalan bersama Emmanuel Macron di laman Kumparan.Di laman tersebut dituliskan bahwaPresiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, pada Jumat (23/1/2026) waktu setempat untuk menghadiri jamuan makan malam Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Élysée. Pertemuan tersebut berisi komunikasi personal sekaligus membuka peluang penguatan kerja sama Indonesia-Prancis serta memperluas kemitraan strategis yang saling menguntungkan di masa depan. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag ramalkan Prabowo 2 periode” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas. Klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah hoaks. Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang jelas. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memastikan informasi itu adalah hoaks. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. “Tidak ada pernyataan tersebut. Itu hoaks,” begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Thobib pun mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap informasi yang sumbernya tidak jelas. “Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks atau framing jahat yang tidak bertanggung jawab. Mari biasakan dengan mengecek informasi resmi Kemenag melalui website atau medsos resmi Kemenag,” begitu tegas Thobib. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Salah, Dadan Hindayana Sebut Jokowi Terima Suap MBG Rp 2 Triliun	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube SINDOnews yang menampilkan video serupa terkait Pelantikan Kepala BGN. Faktanya, Joko Widodo memang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Dadan sebut Jokowi terima suap MBG Rp2 triliun?” Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas yang menjelaskan bahwa klaim Dadan dikabarkan menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima uang suap Rp2 triliun muncul dalam tangkapan layar artikel berjudul “Dadan Hindayana Sebut Nama Joko Widodo Menerima uang Suap MBG Sebesar 2 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transfernya” yang diterbitkan Gelora News pada 3 Juni 2025. Seperti diunggah pada akun X @atipsthahir. Namun, setelah ditelusuri pada laman Gelora News, tidak ditemukan artikel terkait klaim Dadan menybut Jokowi menerima suap MBG. Dalam laman Gelora News itu justru ditemukan artikel berjudul “Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Ditahan Kejagung!” yang identik dengan foto penangkapan Dadan, namun artikel itu membahas soal penahanan Dadan serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi MBG. Tidak ada informasi valid yang menyatakan bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima uang suap MBG Rp 2 triliun. Melansir YouTube Kompas, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan menyebut jasa Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dalam mensukseskan program bergizi gratis miliknya. Menurutnya, program MBG tidak akan sukses tanpa andil dari Jokowi, salah satunya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 tersebut diresmikan oleh Jokowi, sebelum Presiden Prabowo menjabat. Warta Ekonomimelaporkan,adapun perkataan Ustaz Das’ad Latif dalam video merupakan pertanyaan yang diucapkannya terkait angka penyembelihan sapi harian untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan pernah mengutarakan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Dadan mengklaim gizi anak-anak dalam program ini terpenuhi karena BGN melakukan pemotongan 19 juta ekor sapi setiap hari di seluruh Indonesia. Pernyataan itu sempat menjadi sorotan publik hingga pakar karena jarang ada menu daging dalam sajian MBG. Pendakwah kondang Ustaz Das'ad Latif pun mempertanyakan akurasi data tersebut karena merasa menu daging sapi justru absen dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Katanya 19 ribu ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat daging sapi di MBG, setan!” begitu kritik Ustad Das'ad Latif. Video yang beredar merupakan hasil rekayasa yang menggabungkan beberapa audio yang diucapkan Prabowo dan Ustad Das’ad Latif yang dikaitkan dengan klaim yang mencatut Dadan sebutkan Jokowi terima suap uang MBG Rp2 triliun. Padahal audio tersebut tidak berkaitan dan tidak ada yang menyatakan klaim tersebut. Dengan demikian, video yang mengklaim Dadan menyebut Jokowi terima suap uang MBG sebesar Rp2 triliun adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:MBG untuk Sekolah Elite Akan Dievaluasi Pemerintah Bulan Ini 100	2026-06-13
Berita CekFakta	Tidak Benar, Dandhy Laksono Temui Miliarder Amerika Serikat	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan foto tiga gadis pada profilnya dan memiliki 6,1 ribu pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait film Pesta Babi, seperti pada video ini yang menyebutkan bahwa sutradara film Pesta Babi Papua, Dandhy Dwi Laksono, mendapatkan aliran dana produksi dari Cypri Paju Dale. Bahkan, muncul tuntutan agar sumber pendanaan film dibuka secara transparan kepada publik supaya tidak memunculkan spekulasi liar. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam laman Owrite ditemukan foto identik dengan unggahan yang beredar, namun tidak ditemukan Dandy berfoto bersama George Soros di dalamnya. Kemudian, Tirto mencermati gambar yang beredar dan menemukan kejanggalan dalam judul berita tersebut, penulisan nama Dandhy yang ditulis "Dhandy" dan penulisan besar dan kecilnya huruf dalam judul berita tersebut tidak konsisten. Lantas, Tirto melakukan pencarian di laman BBC Indonesia, namun tidak ditemukan informasi bahwa Dandhy bertemu dengan George Soros. Selain itu, link yang dituliskan pada unggahan tersebut yaitu ini, tidak merujuk pada laman BBC Indonesia, tapi justru merujuk pada laman bertuliskan 404 Not Found. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Dandhy bertemu dengan George Soros terkait film Pesta Babi.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa unggahan yang mencatut BBC Indonesia memberitakan Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah hoaks. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan pihaknya tidak pernah menerbitkan konten seperti dalam unggahan yang beredar. Unggahan itu merupakan hasil rekayasa. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan informasi yang menyebut BBC menulis berita terkait pertemuan Dandhy dan George Soros adalah hoaks. Jerome mengecam adanya konten yang secara tidak bertanggung jawab mencatut BBC Indonesia. “Saya mengecam kemunculan konten yang mencatut nama dan situs BBC News Indonesia. BBC News Indonesia tidak pernah membuat apalagi menayangkan konten tersebut. Dengan demikian, konten itu patut disebut hoaks yang menyesatkan pembaca,” begitu keterangan Jerome kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Melansir laman Tempo, Cypri Dale juga pernah diisukan membiayai film Pesta Babi. Faktanya, Cypri Dale tidak pernah menyatakan film tersebut didanai oleh negara asing. Film Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale, hasil kolaborasi sejumlah lembaga di Indonesia. Sebagai informasi, Cypri Jehan Paju Dale adalah antropolog yang aktif membangun narasi seputar politik pembangunan, kedaulatan masyarakat adat, relasi multi-spesies, dan model keagamaan pribumi. Risetnya menjadi basis data awal film Pesta Babi, sekaligus mempermudah pendekatan dengan masyarakat setempat. Menurut Cypri, film Pesta Babi diproduksi lewat kolaborasi banyak individu dan lembaga dalam bentuk tenaga, keahlian, peralatan, hingga dana. Nama dan logo semua kontributor tercantum dalam film beserta posternya. Hal senada disampaikan Dandhy Laksono yang menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga, seperti Koperasi Indonesia Baru, Watchdog, Greenpeace Indonesia, Lembaga Riset Pusaka Bentala Rakyat, LBH Merauke, serta media asal Papua, Jubi. “Tidak semua kontribusi berbentuk uang. Lebih banyak dalam bentuk waktu, tenaga atau kerja-kerja probono, seperti peralatan shooting atau hasil riset. Dan semua yang terlibat tidak ada yang dibayar,” ujar Dandhy saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Mei 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa sutradara dan jurnalis Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Polisi: Mama Sinta Juga Laporkan Dandhy Laksono soal Pesta Babi 100	2026-06-04
Berita CekFakta	Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar resmi efek samping vaksin Covid-19” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman National Library of Medicine yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak menemukan bahwa vaksin menyebabkan penyakit baru seperti hantavirus. Efek samping yang dilaporkan merupakan reaksi umum pasca vaksinasi, seperti nyeri pada lengan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 832 penerima dosis pertama vaksin AstraZeneca di Ethiopia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 96,3% responden mengalami, setidaknya, satu efek samping setelah vaksinasi. Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah nyeri di lokasi suntikan, kelelahan, demam, dan sakit kepala. Efek samping lebih banyak ditemukan pada laki-laki, kelompok usia 50–60 tahun, dan individu dengan penyakit penyerta. Gejala umumnya muncul dalam 12–17 jam setelah vaksinasi dan berlangsung sekitar dua hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efek samping vaksin AstraZeneca umumnya bersifat ringan dan sementara sebagai respons normal tubuh terhadap vaksin. “This study was the first study conducted in Ethiopia that tried to assess gender and age disparities in adverse effects following the AstraZeneca COVID-19 vaccine among the population in Eastern Ethiopia. In the study, commonly reported adverse effects by participants were local pain at the injection site, fatigue, fever, and headache.” Begitu dikutip dalam laman PMC. Sementara itu, efek samping yang diklaim dalam unggahan Facebook tersebut memang sesuai dengan daftar dari dokumen Pfizer tahun 2021. Dokumen tersebut mencantumkan semua efek samping yang dilaporkan dan dicatat setelah vaksinasi, di samping daftar masalah medis yang telah ditentukan sebelumnya yang secara teoritis dapat dikaitkan dengan vaksinasi. Daftar efek samping yang beredar di media sosial tersebut telah disalahartikan sebagai daftar efek samping akibat vaksin COVID-19 Pfizer. Padahal, daftar tersebut hanya berisi laporan dugaan kejadian medis yang muncul setelah vaksinasi dan bukan bukti bahwa vaksin menjadi penyebabnya. Badan Obat dan Alat Kesehatan Kroasia (HALMED) menegaskan bahwa setiap kejadian yang terjadi setelah vaksinasi tidak serta-merta disebabkan oleh vaksin. “Information about reports of suspected side effects does not mean that the medicine or active substance causes the observed effect or that it is unsafe for use. Only a thorough review and scientific assessment of all available data allows for conclusions to be drawn about the benefits and risks of a medicine.” Begitu dikutip AFP. Laman AFP Fact Check, menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 Pfizer dianggap aman dan efektif oleh otoritas kesehatan. Kesimpulan ini berasal dari hasil analisis data yang dikumpulkan, dari miliaran suntikan yang diberikan di seluruh dunia. Pada Februari 2025, beredar klaim yang menyebut daftar rilis oleh Pfizer yang menunjukkan efek samping berbahaya dari vaksin tersebut. Namun, klaim tersebut salah. Kondisi dan penyakit dalam daftar tersebut berbeda dari efek samping yang mungkin terjadi yang telah dicatat oleh regulator. Badan Pengawas obat-obatan Eropa mengatakan kepada AFP Fact Check bahwa keamanan vaksin terus dipantau dan informasi diperbarui secara berkala dengan temuan para ahli. Pfizer sendiri telah membantah merilis daftar tersebut dan mengatakan bahwa daftar itu tidak mencerminkan kemanjuran dan keamanan vaksin yang telah terbukti. Jadi, klaim bahwa Pfizer merilis daftar efek samping baru vaksin COVID-19 yang mencakup henti jantung, kematian mendadak, kematian bayi baru lahir, stroke, diabetes, atau psikosis epileptik adalah keliru. Otoritas kesehatan seperti European Medicines Agency (EMA) dan badan regulator obat nasional terus memantau keamanan vaksin melalui laporan berkala dan investigasi sinyal keamanan. Hingga pembaruan keamanan terbaru, EMA menyatakan bahwa manfaat vaksin Comirnaty tetap lebih besar daripada risikonya dan tidak menemukan bukti baru yang menunjukkan adanya efek samping serius seperti yang diklaim dalam unggahan viral. Pfizer juga menegaskan bahwa daftar tersebut bukan publikasi resmi perusahaan dan tidak mencerminkan profil keamanan vaksin yang telah ditetapkan. “Pfizer did not publish this list, which does not reflect the established efficacy and safety profile of the vaccine,” begitu keterangan seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada AFP Fact Check melalui email. Sebagian besar efek samping yang diketahui bersifat ringan dan berlangsung singkat. Efek samping serius mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Kematian hanya dilaporkan dalam beberapa kasus langka. “The vast majority of known side effects are mild and short-lived. Serious side effects may occur, but they are very rare. Fatal outcomes have been reported in very few of these rare cases,” begitu sebagaimana dikutip dalam Ema. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pfizer merilis daftar efek samping Covid-19 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100	2026-06-04
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Siap Bagikan Bantuan Dana Pensiun 2026	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 219 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menekan tombol pada unggahan dan menghubungi nomor tertera. Namun, cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Daftarkan segera Dana Bantuan. Modal usaha, melunasi hutang HUB.0882-2068-7578.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Metro TV News Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Contact Center Kemenkeu PRIME mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai beredarnya video hoaks yang mencatut nama dan wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim penyaluran dana bantuan pensiun tahun 2026. Dalam laman Instagram resmi @kemenkeu.prime, Kementerian Keuangan RI memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan Para Pensiunan Tahun 2026. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Tidak Benar, Pigai Sebut Kabel Sutet Putus Melanggar HAM	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) putus di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) dan menjadi pemicu blackout massal. Bareskrim Polri menunjukkan bukti kabel yang putus dari hasil investigasi tim gabungan bersama PT PLN di lokasi tower transmisi di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026), putusnya kabel diduga dipicu cuaca buruk, yang membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra. Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai, menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. “Kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” begitu keterangan Nunung, dikutip Kompas. Dalam laman Kompas, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Nunung menyebutkan dugaan awal mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem, bukan unsur sabotase. “Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," begitu keterangan Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). Melansir akun Instagram @merdekatdotcom, gambar yang beredar yang memperlihatkan beberapa orang memegang kabel sutet merupakan hasil suntingan yang menggabungkan foto Natalius Pigai dengan foto konferensi pers hasil investigasi gangguan sistem kelistrikan (blackout) di wilayah Sumatra oleh Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Natalius Pigai tidak pernah mengikuti konferensi pers di Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei dan Natalius Pigai tidak pernah menyatakan bahwa putusnya kabel SUTET merupakan pelanggaran HAM. Dalam konferensi pers tersebut Bareskrim menunjukkan kabel SUTET 275 kV yang putus, yang diduga menjadi penyebab listrik mati di lima provinsi Pulau Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Bareskrim juga menyebutkan, tidak menemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa blackout massal tersebut. Mereka menduga faktor teknis dan cuaca ekstrem sebagai penyebab peristiwa blackout itu. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Pigai menyebutkan putusnya kabel sutet merupakan pelanggaran HAM. Baca juga:Pemerintah Akan Relokasi 8 Tiang Transmisi Imbas Bencana Sumatra 100	2026-06-02
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock \| GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100	2026-05-19
Berita CekFakta	Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100	2026-05-19
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan 100 Orang Tercepat Lewat Video	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil, memiliki 1872 pengikut, dan menuliskan keterangan pada akun: “0857-3562-6557 daftar.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469,8 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 100 orang tercepat untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video adalah hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (18/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100	2026-05-19
Berita CekFakta	Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah efek samping dari vaksin Pfizer.” Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan bahwa narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin Covid-19 produksi Pfizer adalah tidak benar. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa klaim hantavirus merupakan efek samping dari vaksin COVID-19 produksi Pfizer atau vaksin mRNA lainnya seperti Moderna merupakan narasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan termasuk bentuk misinformasi kesehatan yang dapat menyesatkan masyarakat. Secara virologi, hantavirus adalah kelompok virus zoonotik dari famili Hantaviridae yang secara alami berreservoir pada hewan pengerat, terutama tikus dan rodensia liar lainnya. Penularan kepada manusia umumnya terjadi melalui inhalasi aerosol dari urin, feses, atau saliva rodensia yang terinfeksi, bukan melalui vaksinasi intramuskular. Dengan demikian, secara patogenesis, mekanisme transmisi hantavirus sama sekali tidak berkaitan dengan platform vaksin mRNA COVID-19. Menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan sering kali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung pada jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Public Health and Medical Professionals for Transparency dalam phmpt.org menuliskan dokumen dengan 38 halaman yang memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca-otorisasi vaksin Covid-19 yang diproduksi Pfizer/BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Narasi yang mengklaim bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus muncul setelah beredar tangkapan layar dokumen Pfizer yang mencantumkan “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Namun, daftar tersebut bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin. Pfizer menjelaskan bahwa dokumen itu hanya mencatat berbagai kondisi medis yang terjadi selama periode pemantauan vaksin COVID-19, tanpa otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan vaksin. Melansir laman Reuters.com, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa vaksin Pfizer COVID-19 menyebabkan hantavirus atau mengandung hantavirus. Penyebutan hantavirus dalam dokumen Pfizer hanyalah bagian dari pemantauan berbagai kejadian medis selama masa studi vaksin, bukan bukti hubungan langsung dengan vaksin. “There are no hantaviruses in the ingredient list of the Pfizer COVID vaccine, now called Comirnaty. According to Pfizer’s website, opens new tab, the Comirnaty shot does not contain live viruses.” Begitu ditulis dalam Reuters. Klaim yang menyebutkan bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus adalah menyesatkan. Hantavirus masuk dalam dokumen Pfizer hanya sebagai catatan riwayat medis selama masa pemantauan studi, bukan sebagai efek samping dari vaksin itu sendiri. “Misleading. Hantavirus pulmonary infection appeared in ⁠a list that recorded any medical event a person experienced during Pfizer’s study period, regardless of whether the medical event was caused by the vaccine. Pfizer’s regulatory document lists events that were later found to be causally related to the shot, and this list does not include a hantavirus pulmonary infection.” Menurut dr. Andreas Wilson, kesalahpahaman publik ini sebagian besar muncul akibat interpretasi keliru terhadap dokumen farmakovigilans Pfizer yang mencantumkan istilah “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Perlu dipahami bahwa AESI bukanlah daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin, melainkan daftar seluruh kejadian medis yang dilaporkan selama periode observasi pascavaksinasi, terlepas dari hubungan kausalnya. "Dalam studi keamanan obat dan vaksin, semua kejadian klinis wajib dicatat untuk tujuan surveillance, termasuk penyakit yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan produk yang diuji. Dengan kata lain, keberadaan istilah hantavirus dalam dokumen tersebut tidak berarti vaksin menyebabkan hantavirus, melainkan hanya bahwa ada laporan kejadian tersebut selama masa pemantauan," tambahnya. Menurut hasil penelitian gov.uk, vaksin Pfizer BNT162b2 adalah vaksin mRNA yang berisi materi genetik untuk menginstruksikan sel tubuh untuk membuat protein spike SARS-CoV-2 agar sistem imun membentuk perlindungan terhadap COVID-19. Komponen utamanya adalah mRNA SARS-CoV-2, lipid nanoparticles (pembungkus mRNA), PEG/polyethylene glycol, garam, gula (sukrosa) dan air injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, mikrochip, nanobot, ataupun hantavirus. Dokter Andreas Wilson menambahkan, Vaksin Comirnaty (BNT162b2) milik Pfizer/BioNTech merupakan vaksin berbasis messenger RNA (mRNA), yang hanya mengandung instruksi genetik untuk sintesis protein spike SARS-CoV-2 guna merangsang respons imun adaptif tubuh. Komponen vaksin ini terdiri atas mRNA sintetis, lipid nanoparticle sebagai sistem penghantar, polyethylene glycol (PEG), buffer salts, sukrosa, dan air steril untuk injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, tidak mengandung virus hantavirus, tidak mengandung nanoteknologi biologis seperti “nanobot”, dan tidak mengandung agen infeksi lain di luar komponen yang telah dijelaskan secara resmi. Oleh sebab itu, tuduhan bahwa hantavirus “disuntikkan” melalui vaksin Pfizer merupakan pernyataan yang bertentangan dengan prinsip farmakologi dan imunologi dasar Vaksin Pfizer ini memang memiliki risiko miokarditis, terutama diamati pada laki-laki muda setelah dosis kedua, tetapi kasusnya jarang dan sebagian besar pulih. Tidak ada bukti dalam dokumen ini maupun bukti ilmiah bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus. Sebagaimana dalam rangkuman Tirto, hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Virus hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Menurut dr. Wilson, secara epidemiologis, infeksi hantavirus pada manusia dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan wilayah geografis. Manifestasi klinis biasanya meliputi demam tinggi, mialgia berat, nyeri kepala, gangguan gastrointestinal, trombositopenia, hingga gagal napas akut akibat edema paru nonkardiogenik. Penyakit ini memiliki mortalitas yang cukup tinggi, khususnya pada HPS. Faktor risiko utama bukanlah riwayat vaksinasi, melainkan paparan lingkungan dengan infestasi tikus tinggi, seperti gudang tertutup, area pascabanjir, pertanian, hutan, dan lokasi berkemah. Hal ini semakin menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit zoonosis lingkungan, bukan komplikasi imunisasi. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Mempersilakan Investor Cari Negara Lain	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya mempersilahkan investor cari negara lain” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNBC Indonesia, bahwa Kementerian Keuangan RI membantah isu yang mencatut Purbaya persilahkan investor asing pergi dari RI. Dalam merespons klaim tersebut, beredar kabar bahwa Purbaya disebut mempersilahkan investor asing mencari negara lain apabila tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Kemenkeu menegaskan bahwa kabar itu merupakan misinformasi. Melansir laman IDX Channel, klaim tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul kabar yang menyebut pemerintah merespons kritik investor asing. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi surat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan atas hambatan investasi di Indonesia. Salah satu poin utama yang disoroti investor adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN, yang dianggap membebani likuiditas perusahaan. Purbaya menilai keluhan tersebut perlu diletakkan secara proporsional. Dia menegaskan bahwa kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri tanpa mengabaikan kondusifitas iklim investasi bagi mitra asing. Menurut CNBC, dalam surat tersebut, para pelaku usaha mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah masalah di Indonesia. Keluhan yang disampaikan terkait kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan. Adapun aturan DHE sumber daya alam (SDA), Purbaya menuturkan kebijakan ini seharusnya tidak mengganggu. Menurutnya, ada klausa aturan dimana perusahaan yang tidak pinjam uang di Indonesia bisa terbebas dari aturan DHE SDA. Dengan pengecualian ini, seharusnya perusahaan atau pengusaha China tidak ada masalah. “Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan kalau DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa kalau nggak salah, kalau perusahaan nanti yang nggak pinjam uang di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA. Ada pengecualian seperti itu kan, udah baca belum? belum deh, udah keluar kan DHE, belum?” begitu keterangan Purbaya kepada pewarta di Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (13/5/2026). “Kayaknya ada pengecualian itu deh yang saya tahu itu jadi harusnya China nggak ada masalah terus apalagi? apalagi yang tinggi?” begitu tambahnya. Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menanggapi klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilahkan investor asing untuk cabut dari Indonesia tersebut. “Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan berita hoaks,” begitu keterangan PPID Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (16/5/2026). Purbaya tidak pernah mengatakan terkait investor asing agar mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Instagram @kemenkeu.prime, menegaskan bahwa klaim yang beredar mencatut Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, adalah berita hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100	2026-05-18
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100	2026-05-16
Berita CekFakta	Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Narasi yang menghubungkan hantavirus dengan “Human Altered Nano Tech Agent” juga hanya permainan kata yang dibuat agar terdengar meyakinkan. Banyak teori konspirasi seperti ini sengaja memakai istilah ilmiah supaya orang awam bingung dan akhirnya percaya. Padahal kalau ditelusuri, tidak ada dasar medis maupun penelitian yang mendukung klaim tersebut. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes., kepada Tirto, secara virologis, hantavirus termasuk dalam famili Hantaviridae, yaitu virus RNA beruntai tunggal berpolaritas negatif yang bersifat zoonotik. Reservoir utamanya adalah hewan pengerat (rodentia), dengan mekanisme transmisi ke manusia melalui inhalasi aerosol yang terkontaminasi ekskreta (urin, saliva, dan feses). Pada manusia, infeksi hantavirus dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan distribusi geografisnya. Patogenesis penyakit ini berkaitan dengan peningkatan permeabilitas vaskular akibat disfungsi endotel yang dimediasi oleh respons imun host, bukan akibat intervensi teknologi eksternal. Hantavirus adalah penyakit yang nyata dan sudah dikenal lama dalam dunia medis, bukan sesuatu yang baru dibuat. Virus ini biasanya berasal dari tikus atau hewan pengerat lain, lalu bisa menular ke manusia melalui urin, air liur, atau kotorannya. Jadi sumber penularannya adalah hewan, bukan vaksin, bukan chip, dan bukan teknologi nano seperti yang diklaim di media sosial. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pe100	2026-05-18
Berita CekFakta	Hoaks, Video Antrian Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo Kementerian Keuangan RI sebagai foto profil, memiliki 1020 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Ayo Segera Daftarkan Diri Anda Dengan Menghubungi Nomer Di Bawah Ini 0823 1282 9631.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Video tersebut tidak ada kaitannya dan tidak menunjukkan antrian masyarakat yang tengah menarik uang bantuan dana hibah dari Purbaya seperti pada klaim video yang beredar. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana hibah. Klaim pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi pada penipuan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai masyarakat sedang mengantri di bank untuk melakukan penarikan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya dan menyebutkan persyaratan penerima bantuan dana hibah yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 sampai dengan 70 tahun, memiliki KTP dan e-KTP, merupakan berita hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100	2026-05-13
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Program E-Voucher Subsidi BBM 50 Liter	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 6 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “program pertamina.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan PT Pertamina (Persero). Akun resmi Facebook Pertamina memiliki 468 ribu pengikut yang mencantumkan keterangan pada bio “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero)”. Situs lowongan resmi: recruitment.pertamina.com, layanan E-PPID : https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar e-voucher subsidi BBM 50 liter” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman MyPertamina yang menyatakan bahwa untuk dapat membeli BBM bersubsidi, pelanggan harus membuat akun Subsidi Tepat dan mendaftarkan kendaraan atau usaha yang dimiliki. Pendaftaran tidak melalui tautan tidak resmi. Melansir CNBC Indonesia, “Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter/Hari, Ini Aturan Lengkapnya.” Pemerintah Indonesia mengumumkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis BBM bersubsidi seperti Solar Subsidi dan Pertalite untuk setiap kendaraan pribadi sebanyak 50 liter per kendaraan per hari. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam merespons gejolak pasokan dan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. “Distribusi BBM pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” kata Airlangga saat konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (1/4/2026). Airlangga menegaskan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite itu tidak berlaku untuk kendaraan umum. “Tidak berlaku untuk kendaraan umum,” tegasnya. Berdasarkan dokumen aturan yang diterima CNBC Indonesia, aturan pengendalian pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tentang pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan BBM khusus penugasan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Aturan ini mengatur distribusi subsidi solar dan bensin jenis RON 90, yakni Pertalite, yang digunakan untuk sektor transportasi kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang maupun barang. Bahwa dalam rangka penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 tepat sasaran dan tepat volume, perlu dilakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 khusus transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang. Dalam keputusan tersebut, badan usaha penugasan diwajibkan melakukan pengendalian penyaluran solar bagi konsumen pengguna transportasi dengan batasan tertentu. Untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat, penyaluran dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Sampai artikel ini ditulis pada Selasa (12/05/2026) tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Pertamina membuka tautan pendaftaran untuk program E-Voucher Subsidi 50 liter BBM dari PT Pertamina (Persero). Dalam laman Indomaret, Pertamina memang pernah menyediakan e-voucher MyPertamina. E-voucher yang ada di aplikasi MyPertamina adalah fitur untuk metode pembayaran (denominasi Rp25.000 hingga Rp200.000) yang dibeli atau didapatkan melalui promo tertentu, bukan subsidi gratis 50 liter. Pertamina Patra Niaga resmi bekerja sama dengan Indomaret untuk memperluas akses pembelian E-Voucher MyPertamina. Sebagai kado liburan akhir tahun, masyarakat mendapatkan kemudahan memperoleh E-Voucher MyPertamina hanya dengan singgah ke gerai Indomaret terdekat. Kolaborasi ini diresmikan melalui seremonial go live pembelian E-Voucher MyPertamina yang digelar di SPBU Pertamina 34.158.07 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (9/12/2025). E-Voucher MyPertamina tersedia dalam denominasi Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp200.000. Voucher digital ini tersimpan aman di aplikasi MyPertamina dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran di SPBU Pertamina, Bright Store, hingga Bright Café, untuk memberikan pengalaman transaksi yang modern, aman, dan efisien. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pertamina membagikan e-voucher subsidi BBM 50 liter melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-13
Berita CekFakta	Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube Tempo. Laman Tempo menyatakan bahwa video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah mengumumkan pengunduran diri yang beredar di TikTok dan Facebook pada 18 Oktober 2025 adalah tidak benar. Dalam tayangan itu, Gibran menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada media yang disebutnya telah mengawal program pemerintah. Faktanya, momen tersebut adalah saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta pada 16 Juli 2024, bukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “DPR terima surat pengunduran diri Gibran” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, video yang beredar mengklaim Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden adalah hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto berusaha mengamati gambar latar belakang saat Gibran menyerahkan dokumen pada unggahan yang beredar. Ditemukan beberapa kejanggalan, seperti tangan Gibran saat memberi dokumen tidak pas dengan tangan Puan, bahkan terlihat sejumlah 6 tangan yang tidak proporsional. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 98,5 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi miliknya @gibran_rakabuming, Gibran masih aktif beraktivitas sebagai wapres dan menghadiri Haul ke-55 Almaghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, pada Minggu, 10 Mei 2026. “Bagi saya, haul bukan sekadar mengenang, melainkan momentum untuk meneladani perjuangan para ulama dalam menjaga persatuan umat dan menumbuhkan kecintaan kepada bangsa. Kehadiran saya di acara ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar pendiri Nahdlatul Ulama tersebut bagi Indonesia.” Begitu jelas Gibran dalam akun Instagram resminya. Di hadapan para santri dan jamaah, Gibran menegaskan bahwa Kiai Wahab adalah tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, serta komitmen kuat untuk kemajuan bangsa. Karena itu, Gibran berpesan kepada para santri sebagai generasi penerus agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Indonesia membutuhkan anak-anak muda, membutuhkan santri yang berakhlak mulia, mencintai tanah air, berani berinovasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan DPR menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden RI adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Gibran: Pak JK itu Idola Saya 100	2026-05-12
Berita CekFakta	Salah, Purbaya Resmikan Bantuan Dana Hibah Rp900 Miliar	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 1289 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “jika minat silahkan hubungi link dibawah ?.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,7 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan dana hibah Rp 900 miliar dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang mencatut Menteri Keuangan Purbaya, yang menyatakan telah meresmikan program dana hibah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 900 miliar dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar, merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, melansir akun Instagram @cekfaktakeuangan, juga menyatakan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok bantuan.dana.hiba3649 mengenai program dana hibah sebesar Rp900 miliar adalah tidak benar. Visual dalam video yang diunggah terindikasi hasil manipulasi digital (deepfake) dan mencatut identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Faktanya, secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antarnegara dikelola melalui mekanisme G2G (Government to Government) yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait (Kemenkeu atau Kemenag). Dalam CNBC Indonesia, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang menggunakan teknologi deepfake. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu,” begitu keterangan Tim PPID Kemenkeu melalui akun media sosialnya, dikutip Senin (11/5/2026). Sebelumnya, Kemenkeu juga pernah mendapati hoaks yang menyeret Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Tahun lalu, beredar pesan pada aplikasi WhatsApp dengan pengirim yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang masih dijabat oleh Heru Pambudi. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan: ✅ Waspada konten yang berasal dari sumber yang TIDAK KREDIBEL ✅ Cek Fakta pada situs resmi ✅ Jangan menyebarkan konten tanpa ada sumber dan bukti yang tepercaya Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Beri Batas Waktu Repatriasi Dana Luar Negeri 6 Bulan 100	2026-05-12
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman TEDx yang menampilkan video asli pada unggahan tersebut. Dalam video tersebut, Bill Gates menyampaikan pemikirannya terkait “Innovating to Zero” pada Februari 2010. Pada menit ke-04.21 dalam video tersebut, Gates menyebutkan bahwa peningkatan layanan kesehatan dan vaksinasi di negara berkembang dapat menurunkan angka kematian anak. Secara statistik, ketika tingkat kelangsungan hidup anak meningkat, orang tua cenderung memiliki lebih sedikit anak, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan populasi secara sukarela, bukan membunuh penduduk yang ada. “First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.” Begitu yang dikatakan Gates. Dalam pidato TED tersebut, Bill Gates tidak mengatakan bahwa vaksin digunakan untuk “mengurangi populasi” secara langsung atau untuk membunuh manusia. Pernyataannya sering dipotong dan disalahartikan di media sosial. Yang sebenarnya dibahas adalah hubungan antara pertumbuhan populasi, kesehatan, dan perubahan iklim. Saat menjelaskan rumus emisi CO2, Gates mengatakan: “Jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik pada vaksin baru, layanan kesehatan, dan kesehatan reproduksi, kita mungkin bisa menurunkan [pertumbuhan populasi] sekitar 10–15 persen.” Menurut Gates, di negara miskin, angka kelahiran sering tinggi karena banyak anak meninggal muda dan akses kesehatan buruk. Jika vaksin dan layanan kesehatan membaik, lebih banyak anak bertahan hidup. Ketika angka kematian anak turun dan pendidikan serta layanan reproduksi meningkat, keluarga cenderung memilih memiliki anak lebih sedikit. Akibatnya, laju pertumbuhan populasi melambat, bukan populasi “dikurangi” lewat vaksin. Hal tersebut merupakan konsep yang umum dalam demografi dan pembangunan global: negara dengan kesehatan dan pendidikan lebih baik biasanya memiliki angka kelahiran lebih rendah. Melansir Reuters, Gates tidak menyarankan agar populasi global dimusnahkan menggunakan vaksin. Sebaliknya, Gates mengatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi dapat mengurangi pertumbuhan populasi yang tidak berkelanjutan di masa depan dan dengan demikian menurunkan emisi karbon. “However, Gates was not suggesting the global population should be killed off using vaccines. He is instead saying that improving public health using vaccinations can reduce unsustainable population growth in the future – and with it, lower carbon emissions.” Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, artikel dalam koran The Sovereign Independent edisi Juni 2011 adalah yang menyebarkan klaim tersebut. Faktanya, koran itu tidak ditulis oleh Gates, melainkan oleh penulis bernama Rachel Windeer. Kutipan yang ditampilkan di halaman depan koran edisi Juni 2011 tersebut memang pernyataan otentik dari Gates. Namun, kutipan tersebut telah diambil di luar konteks. “Dunia saat ini memiliki 6,8 miliar orang. Jumlah itu akan terus bertambah hingga sekitar 9 miliar. Sekarang jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal vaksin baru, perawatan kesehatan, layanan kesehatan reproduksi, kita dapat menurunkannya sekitar 10 atau 15 persen,” demikian kutipan pernyataan Gates. Gates menyampaikan kutipan ini dalam sebuah ceramah TEDx tahun 2010 yang berjudul “Innovating to Zero”. Namun, dia tidak berbicara tentang mengurangi populasi dengan vaksin. Gates membahas bahwa vaksin dan perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan populasi global dan menurunkan emisi karbon. Baca juga:Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak 100	2026-05-12
Berita CekFakta	Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dan KUR Online Catut BRI	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok penyebar klaim pendaftaran dana hibah @bantuan.dana.hibah183, memiliki 282 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PROGRAM BANTUAN DANA HIBAH TELAH DIBUKA AYO DAFTAR SEKARANG. NO WA:087891132920.” Pada foto profil akun digunakan gambar dengan tulisan “BANTUAN DANA HIBAH SAUDI ARABIA.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI ataupun Purbaya. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural dan datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Adapun akun penyebar klaim pendaftaran KUR online @dwi.sriwiyanti memiliki 4648 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PINJAMAN SE-INDONESIA PINJAMAN KUR BRI ONLINE HUB WA 0813-5614-4099.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI. Sebagai informasi, KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan sistem penjaminan. Merujuk laman BRI, ada dua macam pinjaman dalam KUR BRI. Pertama, pinjaman KUR Mikro Bank BRI untuk usaha mikro dengan plafond pinjaman maksimum sampai dengan Rp100 juta per debitur. Kedua, KUR Kecil Bank BRI dengan plafond pinjaman maksimum hingga Rp500 juta per debitur. Selanjutnya, untuk memastikan klaim yang beredar, Tim Riset Tirto menghubungi pihak BRI. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa akun media sosial yang menggunakan atribut dan identitas BRI untuk menawarkan program “bantuan dana hibah” dan “KUR online” adalah hoaks. Dhanny menegaskan bahwa BRI tak memiliki nomor ponsel untuk pendaftaran dana hibah ataupun KUR. Klaim pendaftaran dana hibah dan KUR online melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan produk, layanan, maupun program resmi Perseroan. “BRI tidak pernah meminta masyarakat untuk melakukan pendaftaran, transfer dana, maupun memberikan data pribadi dan data perbankan, termasuk PIN, password, OTP, maupun informasi rahasia lainnya. BRI tidak pernah menggunakan tokoh/pejabat pemerintah dalam melakukan promosi produk dan jasa yang ditawarkan.” Begitu tegas Dhanny. BRI hanya menggunakan saluran resmi, baik website maupun media sosial, yang terverifikasi (centang biru atau hijau). Adapun media sosial resmi BRI, antara lain: Website: www.bri.co.idInstagram: @bankbri_idTwitter: @bankbri_id, @kontakbri, @promo_BRIFacebook: BANK BRIYouTube: Bank BRITiktok: @bankbri_id @bankbri_id kur.bri.co.id Dalam rangkuman Tirto, Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat. Ini merupakan indikasi phishing atau penipuan. Sekali lagi, Dhanny mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus-modus penipuan serta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI, seperti website resmi BRI, akun media sosial terverifikasi, Contact BRI 1500017, serta unit kerja BRI terdekat. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Pinjaman BRI Rp10 Juta 100	2026-05-12
Berita CekFakta	Keliru, Bayi WNI Baru Lahir Otomatis Masuk Peserta BPJS	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Antara “BPJS Kesehatan: Bayi baru lahir dari orang tua terdaftar PBI, ditanggung JKN”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto menanggapi arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini yang menyatakan akan mengintegrasikan layanan BPJS pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal INAku melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta JKN. “Yang bisa kami sampaikan terkait skema pembiayaan, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal di Jakarta, Selasa. Dari penjelasan tersebut, Akmal menyebutkan bahwa bayi yang otomatis terdaftar BPJS adalah yang berasal dari orang tua yang terdaftar BPJS. Maka, dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang mengatur tentang pendaftaran iuran terkait bayi yang baru dilahirkan Adapun skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir, saat ini memang BPJS Kesehatan sedang melakukan proses pendalaman, tetapi apabila memang ke depan skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir otomatis ditanggung negara melalui JKN, maka BPJS Kesehatan akan sepenuhnya mendukung. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bayi baru lahir otomatis terdaftar BPJS.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan klarifikasi atas informasi keliru tersebut. “Hanya yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan tadi, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover sebagai langsung, tinggal tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal pada 7 April 2026. Dengan demikian, narasi bayi baru lahir otomatis terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berawal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini adalah konteks informasi yang keliru. Rini menyampaikan rencana penguatan layanan BPJS Kesehatan. Namun, untuk saat ini, sistem otomatis tersebut baru diterapkan bagi bayi yang lahir dari orang tua peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan akses perlindungan kesehatan, dengan ketentuan harus didaftarkan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. “Bayi baru lahir wajib didaftarkan menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya,” begitu keterangan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, pada 7 April 2026, dilansir Kompas.com. Melansir akun Instagram Kompas, syarat mendaftarkan BPJS bagi bayi yang baru lahir yaitu memiliki KTP atau nomor JKN ibu, surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau rumah sakit, kartu keluarga (KK) orang tua, akta kelahiran (jika sudah ada). Nantinya, data bayi baru lahir harus diperbarui maksimal tiga bulan setelah kelahiran sesuai data NIK Dukcapil. Adapun beberapa cara daftar BPJS bayi baru lahir secara online maupun offline yaitu: 1. Melalui nomor WhatsApp PANDAWA. Orang tua dapat mendaftarkan bayi baru lahir melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165. Dengan mengirim dokumen, KTP ibu, KK, dan surat keterangan lahir, lalu mengikuti petunjuk dari petugas. 2. Melalui aplikasi Mobile JKN. Login ke aplikasi Mobile JKN, pilih menu Pendaftaran Peserta Setujui ketentuan pendaftaran Masukkan NIK bayi dan captcha, lengkapi data diri bayi, pilih fasilitas kesehatan (faskes), masukkan email aktif dan verifikasi, kemudian lakukan pembayaran iuran. Setelah pembayaran selesai, bayi baru lahir akan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 3. Melalui Mobile Customer Service (MCS) Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengunjungi layanan MCS sesuai jadwal yang tersedia, sambil membawa dokumen dan mengisi formulir. 4. Melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, jika ingin datang langsung, pendaftaran bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan setiap bayi yang baru lahir otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan adalah informasi yang keliru karena disajikan secara tidak utuh dan tidak menjelaskan keseluruhan syarat, serta ketentuan pengaktifan BPJS tersebut. Baca juga:BPJS Kesehatan Rilis 8 Program Quick Wins, Fokus Respons Cepat 100	2026-05-11
Berita CekFakta	Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid	100	2026-05-09
Berita CekFakta	Hoaks, Video Trump Tertidur dan Pingsan Saat Rapat	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman AFP Fact Check yang menyatakan bahwa rekaman resmi yang disiarkan langsung dari acara kesehatan tersebut menunjukkan presiden AS memejamkan mata di berbagai titik. Gambar yang beredar berasal dari video yang diedit oleh seorang seniman grafis yang mengatakan bahwa karya palsunya adalah parodi. Gambar tersebut menyebar luas di berbagai platform, diperkuat oleh unggahan tokoh publik terkemuka, termasuk mantan anggota Kongres Partai Republik Adam Kinzinger dan Rick Wilson, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah organisasi yang dibangun oleh mantan anggota Partai Republik yang menentang Trump. Beberapa unggahan yang dibagikan termasuk dari jurnalis independen Aaron Rupar tampaknya menunjukkan Trump menutup matanya di berbagai titik selama acara Gedung Putih pada 23 April yang mengumumkan kesepakatan harga obat dengan produsen farmasi Regeneron. Namun, gambar yang menyebar di berbagai platform itu palsu. Video yang menggambarkan Trump tertidur dalam rapat dengan wajahnya menempel di meja diunggah ke X oleh akun @PaulleyTicks, akun Facebook dan Instagram Tom Adelsbach, seorang seniman grafis dan satiris. Adelsbach mengatakan kepada AFP bahwa ia membuat video palsu yang gambarnya diambil tersebut, menggunakan perangkat lunak pengeditan Adobe yang dikombinasikan dengan program AI. "Of course it's meant to be parody," begitu keterangan Adelsbach pada April 24. Melansir laman C-SPAN, pada 23 April 2026 Trump memang menghadiri rapat. Adapun pidato Trump tentang keterjangkauan perawatan kesehatan dan Iran, Trump mengumumkan kesepakatan dengan raksasa farmasi Regeneron untuk menurunkan harga obat. Di video itu, memang ada momen Trump memejamkan mata, salah satunya bisa dilihat pada menit 26:05. Namun, tidak ada momen Trump tertidur di meja dengan lidah menjulur keluar. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gestur Trump saat mengantuk, menjulurkan lidah dan ekspresi wajah orang di belakang nya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 83 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dengan demikian, video yang mengklaim Trump tertidur bahkan pingsan saat rapat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Trump Sinyalkan Damai dengan Iran, Harga Minyak Dunia Turun 100	2026-05-08
Berita CekFakta	Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman UNAIR, nanobot atau nanorobot adalah mesin mikroskopis berukuran 1 hingga 100 nanometer yang dirancang untuk melakukan tugas medis spesifik di tingkat seluler atau molekuler di dalam tubuh manusia. Teknologi ini berpotensi merevolusi pengobatan melalui pengantaran obat terarah, penghancuran sel kanker, hingga regenerasi jaringan. Menurut dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, nanobot adalah teknologi yang masih dalam tahap penelitian dan belum digunakan secara luas di dunia medis, apalagi dimasukkan ke dalam vaksin. Vaksin TBC (baik yang lama seperti BCG maupun kandidat baru seperti M72) isinya bukan mesin kecil, tetapi komponen biologis seperti: bagian kecil dari bakteri TBC (yang sudah dilemahkan atau dimodifikasi), bahan tambahan (adjuvan) untuk membantu sistem imun bekerja lebih baik. Artinya, vaksin ini bertujuan melatih tubuh melawan penyakit, bukan memasukkan “alat” ke dalam tubuh. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Vaksin TBC mengandung nanobots” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Tempo.co yang menyatakan bahwa klaim vaksin TBC berisi elemen nanobots adalah keliru. Narasi yang disebarkan tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Kandidat vaksin TBC baru yang dibiayai oleh Bill Gates adalah M72/AS01E. Menurut Aliansi Vaksin (GAVI) dan ScienceDirect, vaksin ini dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB. Untuk meningkatkan respons imun tubuh, vaksin ini juga mengandung adjuvan bernama AS01E yang juga digunakan untuk meningkatkan respons imun terhadap vaksin malaria dan vaksin herpes zoster Shingrix. Tidak ada nanobots dalam komposisi bahan vaksin TBC. Adapun video yang beredar ditemukan pada akun YouTube Lukas Sutrisno pada 17 Mei 2025 berjudul Musuh yang Harus Kita Kalahkan. Potongan video yang menyebar tersebut terdapat pada menit ke-32.29 sampai 36.59. Video tersebut berisi nasihat dan khotbah Lukas kepada jemaatnya. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin TBC berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” demikian keterangan dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11). Dokter Benny menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin. “Karena kami bukan hanya mengobati pasien TBC, tapi nanti rumah pasien TBC yang miskin akan dibantu renovasi. Pemberian makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja juga akan dilibatkan,” jelas dr. Benny. Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, agar Indonesia sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini. “Bukti dukungan kami berupa persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan dan sampaikan,” begitu keterangan Taruna. Senada dengan hal tersebut, dr. Wilson kepada Tirto menegaskan, “Indonesia bukan “kelinci percobaan.” “Dalam dunia medis, uji klinis vaksin dilakukan bertahap (fase 1, 2, 3) dan diawasi ketat oleh badan resmi seperti pemerintah dan BPOM, mengikuti standar internasional. Indonesia dipilih karena: kasus TBC masih tinggi sehingga penelitian di sini justru bertujuan mencari solusi untuk menyelamatkan banyak nyawa,” demikian keterangan dr. Wilson. Kementerian Kesehatan RI dalam akun Instagram resminya membantah klaim yang menyebutkan bahwa uji klinis vaksin TBC untuk membahayakan masyarakat. Informasi yang mengatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dokter Wilson menjelaskan, vaksin tidak membuat orang cepat meninggal. Justru kebalikannya: vaksin dibuat untuk mencegah penyakit berat dan kematian. Penyakit TBC sendiri adalah penyakit serius yang bisa merusak paru-paru dan menyebabkan kematian jika tidak dicegah atau diobati. Efek samping vaksin memang bisa terjadi (disebut KIPI), tetapi biasanya ringan (demam, nyeri di tempat suntikan) sangat jarang yang berat dan selalu diawasi oleh tenaga medis. Menurut BBC, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation memang menimbulkan kecurigaan publik perihal risiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para pesertanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah tuduhan perihal "kelinci percobaan" ini dan menyebutkan bahwa vaksin yang diuji secara ilmiah terbukti aman. “Ini bukan kelinci percobaan. Justru harus nurut karena sudah terbukti bahwa Covid saja turun. Dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman, kan. Ada chip-nya, ada apalah itu,” begitu keterangan Budi selepas peluncuran program pemberantasan TBC di kantor Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (09/05), seperti dikutip Tempo. Dalam laman National Library of Medicine, klaim bahwa vaksin bisa menyebabkan autisme juga sudah dibantah berkali-kali oleh penelitian ilmiah dari berbagai negara. Senada dengan rangkuman Tirto dalam “Salah, Vaksin Sebabkan Autisme,” sejumlah penelitian berskala besar justru membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan Autism Spectrum Disorder maupun penyakit lain, sebagaimana diklaim. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas) memang mungkin terjadi, namun umumnya ringan, dapat ditangani, dan tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara KIPI berat sangat jarang ditemukan serta bisa dikendalikan dengan penanganan medis yang tepat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin TBC mengandung nanobots dan dapat menyebabkan autisme bahkan kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Klaim tersebut adalah isu lama yang sudah diteliti berkali-kali di berbagai negara. Hasilnya konsisten, tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Penelitian melibatkan jutaan anak dan hasilnya vaksin aman dari sisi ini. Baca juga:FDA Blokir Riset Soal Keamanan Vaksin Covid-19 & Herpes Zoster 100	2026-05-08
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Cari 500 Orang Untuk Dapat Dana Bantuan	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100	2026-05-07
Berita CekFakta	Salah, Kemenag Bolehkan Korupsi jika Sesuai Prosedur	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Sindonews. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama atau haram. Pasalnya, tindakan tercela itu berdampak luas pada masyarakat. “Korupsi jangan ragu bahwa itu adalah haram, itu paling haram artinya menyengsarakan masyarakat. Jadi, maka itu kita jauhilah korupsi itu karena memang selain tidak bermanfaat untuk diri sendiri juga menciptakan kerugian dalam masyarakat,” begitu keterangan Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK seusai beraudiensi dengan pimpinan KPK, Selasa (19/11/2024). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sebut korupsi aman asal sesuai prosedur” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kompas yang menyatakan tidak ada bukti Kemenag mengeluarkan pernyataan semacam itu. Narasi tersebut tidak benar dan telah dibantah Kemenag melalui akun Instagram resmi. Lewat akun Instagram resmi @kemenag_ri, Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026), membantah beragam hoaks terkait Kemenag yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya, termasuk narasi yang membolehkan korupsi. Kemenag menegaskan berbagai unggahan yang kerap beredar tersebut adalah hoaks, mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar. “Awas kegocek, #SahabatReligi! ? Makin banyak berita hoaks seliweran di medsos yang bawa-bawa nama Kemenag. Mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100% TIDAK BENAR. Jangan gampang kepancing narasi yang cuma mau bikin gaduh, ya. Biar nggak salah info, yuk biasakan cross-check faktanya langsung ke website resmi kemenag.go.id atau akun media sosial resmi Kemenag RI!” Begitu pernyataan Kemenag dalam akun Instagramnya. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag membolehkan korupsi aman saja asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Manipulasi Video Kemenag Mengadakan Program Berbagi 100	2026-05-07
Berita CekFakta	Hoaks, PM Italia Protes Netanyahu & Dukung Kemerdekaan Palestina	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman Kompas.Di situ dilaporkan bahwa sebuah video yang tersebar di media sosial yang diklaim menampilkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyerukan kemerdekaan Palestina di hadapan Benjamin Netanyahu merupakan hasil rekayasa berbasis artificial intelligence (AI). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “PM Italia dukung kemerdekaan Palestina dan protes Netanyahu.” Hasil penelusuran mengarah ke YouTube Kompas, yang melaporkan bahwa Italia masih belum mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara meskipun sudah didemo warganya. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina sampai dua syarat terpenuhi. Hal itu disampaikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). “Palestina harus tunduk pada dua syarat: pembebasan para sandera dan tentu saja pengucilan Hamas dari pemerintahan manapun di Palestina. Karena kita perlu memahami apa prioritasnya. Saya tidak menentang pengakuan Palestina, tetapi kita harus memberikan prioritas yang tepat kepada diri kita sendiri,” begitu jelas Meloni. PM Italia Giorgia Meloni mendukung solusi dua negara, namun menekankan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina harus melalui proses nyata dan bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Meloni mengajukan dua syarat utama untuk pengakuan Palestina, yaitu pembebasan sandera dan penghapusan Hamas dari pemerintahan masa depan. Italia juga mengkritik tindakan Israel di Gaza yang dinilai melampaui batas dan menegaskan perlunya komitmen terhadap kemanusiaan. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Netanyahu dan Meloni yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 84,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dalam rangkuman Tirto, “Italia Stop Pertahanan dengan Israel, Hubungan Buruk?” Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian pertahanan dengan Israel pada Rabu (14/4/2026). Keputusan ini diambil imbas perkembangan situasi di Asia Barat. Penangguhan kerjasama Italia-Israel ini dipandang banyak pihak sebagai isyarat terbaru memburuknya hubungan Roma dan Tel Aviv. Keduanya, sebelumnya dikenal punya hubungan yang solid. Pemerintahan Meloni bahkan dianggap banyak pihak sebagai sekutu utama Presiden AS Donald Trump dan Israel di Eropa. Dalam banyak kesempatan, Italia bertindak sebagai negara pendukung AS dan Israel di tengah meluasnya sentimen negatif terhadap dua negara itu di Eropa. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, hubungan Italia dan poros AS-Israel tampak memburuk. Para analis menilai bahwa langkah Meloni dalam beberapa waktu terakhir merupakan respons atas meluasnya sentimen negatif publik Italia tentang AS dan Israel. Sentimen ini meluas pada 2026 seiring tindakan AS di Venezuela, keinginan mereka untuk mencaplok Greenland, dan serangan AS-Israel di Iran. Meloni dipandang tengah menjauhkan diri dari poros AS-Israel yang semakin tak populer di kalangan pemilih Italia. Pemilu Italia dijadwalkan akan terselenggara pada akhir 2027 mendatang. Namun, sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Meloni mendukung kemerdekaan Palestina. Baca juga:WN Italia Dideportasi dari Bali setelah Mengamuk saat Ditilang 100	2026-05-06
Berita CekFakta	Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak	Sebagai informasi, Nicolas Hulscher adalah seorang epidemiolog dan peneliti di McCullough Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang sering mengkaji aspek keamanan vaksin dan merupakan lulusan Master of Public Health (MPH) dari University of Michigan. Pandangan Hulscher sering kali bertentangan dengan konsensus medis global. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya, meskipun komplikasi langka seperti miokarditis memang diakui keberadaannya. Dalam hasil penelitian CDC berjudul “Assessment of Risk for Sudden Cardiac Death Among Adolescents and Young Adults After Receipt of COVID-19 Vaccine - Oregon, June 2021- December 2022,” vaksinasi COVID-19 telah dikaitkan dengan miokarditis pada remaja dan dewasa muda, dan kekhawatiran telah muncul tentang kemungkinan kematian jantung terkait vaksin pada kelompok usia ini. Pada April 2021, kasus miokarditis setelah vaksinasi COVID-19, khususnya di antara penerima vaksin laki-laki muda, dilaporkan ke Sistem Pelaporan Kejadian Buruk Vaksin (Vaccine Adverse Event Reporting System). Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukan adanya sertifikat kematian yang menyebutkan kematian disebabkan oleh vaksinasi. Jadi, data ini tidak mendukung adanya hubungan antara penerimaan vaksin mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak di antara orang muda yang sebelumnya sehat. Vaksinasi COVID-19 direkomendasikan untuk semua orang berusia ≥6 bulan untuk mencegah COVID-19 dan komplikasinya, termasuk kematian. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar, terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan, serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Menurut CIDRAP University of Minnesota, hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika mendapatkan vaksin COVID-19. Ini bertentangan dengan mitos yang terus beredar luas di media sosial. Faktanya, remaja dan dewasa muda yang sehat, dan mendapat vaksinasi COVID-19, memiliki kemungkinan mengalami kematian mendadak, yang 43% lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak divaksinasi. Ini diperkuat oleh sebuah studi kasus-kontrol Kanada yang diterbitkan minggu lalu di PLOS Medicine. Para peneliti berfokus pada penduduk Ontario berusia 12 hingga 50 tahun. Tidak satupun dari mereka memiliki kondisi kronis yang meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19. Kematian mendadak pada populasi ini sangat jarang terjadi, yaitu pada 4.806 orang atau 0,08% dari hampir 6,4 juta orang, yang catatan medisnya disertakan dalam penelitian ini. Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan di JAMA Network Open pada tahun 2025 tidak menemukan peningkatan risiko henti jantung mendadak atau kematian mendadak pada atlet muda selama atau setelah pandemi. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2024 juga tidak menemukan hubungan antara vaksinasi mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak. Studi tersebut, yang muncul dalam publikasi unggulan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, Morbidity and Mortality Weekly Report, meneliti sertifikat kematian dan catatan imunisasi orang dewasa muda yang sebelumnya sehat di Oregon. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Demikian juga laman Cardiac Risk in the Youngmenegaskan, tidak ada bukti bahwa vaksin COVID-19 terkait dengan pingsan atau kematian atlet. Para ahli juga mengatakan kepada Reuters Fact Check bahwa masih belum ada bukti peningkatan kematian atau kejadian jantung serius di kalangan atlet, juga tidak ada bukti bahwa efek yang diketahui dari vaksin telah menyebabkan jenis kejadian jantung yang terlihat pada para atlet. Kementerian Komdigi sempat mengungah tulisan bahwa video di media sosial yang mengklaim bahwa sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah hoaks. Melansir liputan6.com, klaim sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah tidak benar. Faktanya, Direktur Asosiasi Penelitian Aritmia Jantung di Medstar Heart dan Vascular Institute Washington Cyrus Hadadi menyebutkan tidak ada bukti valid bahwa SADS disebabkan oleh vaksin Covid-19. Yayasan SADS di Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan jika salah satu vaksin Covid-19 yang tersedia menyebabkan orang memiliki kondisi SADS atau membuat kondisi SADS pada orang lebih parah. Laman Mount Elizabeth Hospital, menyatakan vaksin aman untuk diberikan kepada pasien jantung, tanpa ada hubungan yang terbukti antara potensi efek samping vaksin dan kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya. Uji klinis telah dilakukan pada pasien dengan berbagai kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, termasuk hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Tidak ada efek samping atau komplikasi yang dilaporkan setelah vaksin diberikan pada pasien-pasien ini. Karena vaksin ini dianggap aman secara medis untuk pasien jantung, mereka yang memiliki kondisi jantung sangat disarankan untuk mendapatkan vaksinasi begitu vaksin ini tersedia bagi mereka. Hal ini dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga melindungi mereka dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan vaksin sebagai sebab kematian mendadak pada orang dewasa atau Sudden Adult Death Syndrome atau Sudden Arrhythmic Death Syndrome (SADS) di kalangan dewasa muda dan atlet setelah bertahun-tahun penyuntikan adalah tidak benar. Adapun video atlet yang jatuh di lapangan sering dipakai untuk mendukung narasi ini. Faktanya, kasus kolaps pada atlet sudah ada sejak lama. Penyebabnya bisa diakibatkan oleh kelainan jantung bawaan, aritmia, dehidrasi, atau kelelahan ekstrem, dan tidak ada bukti peningkatan kejadian setelah vaksinasi. Baca juga:Cleveland Clinic Tak Sebut Penerima Vaksin COVID akan Meninggal 100	2026-05-06
Berita CekFakta	Keliru, Xi Jinping Serukan Pelucutan Nuklir Israel dan AS	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, saat Selat Hormuz diblokade, Xi Jinping memang pernah menyerukan pembukaan kembali jalur tersebut. Namun, narasi yang mencatut Xi Jinping mengenai perlucutan senjata nuklir AS dan Israel merupakan informasi keliru. Dikutip dari Al Jazeera, China cenderung melakukan pendekatan pragmatis terhadap perang Israel-AS dan Iran dengan menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz pada minggu ini. Xi Jinping berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) melalui telepon pada hari Senin (20/04/2026), Xi menegaskan kembali dukungan China untuk semua upaya yang kondusif untuk memulihkan perdamaian dan mendukung penyelesaian sengketa melalui cara politik dan diplomatik. Menurut Komisi Ekonomi dan Keamanan AS-China, China adalah mitra dagang terbesar Iran dan membeli hingga 90 persen minyaknya, serta pada tahun 2021 menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif selama 25 tahun dengan Teheran. Beijing juga telah menghabiskan sepuluh tahun terakhir untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Beijing juga tetap menjadi mitra dagang utama baik bagi AS maupun Israel. “China menjaga hubungan baik dengan AS, Israel, Iran, dan negara-negara Teluk Arab. Semua negara itu adalah teman kita, bahkan jika mereka adalah musuh,” begitu keterangan Ma Xiaolin, Dekan Institut Lingkar Mediterania di Universitas Studi Internasional Zhejiang. Melansir laman New York Times, Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, menyampaikan kritik terhadap Amerika Serikat, dalam komentar publiknya yang paling langsung mengenai perang AS-Israel dengan Iran. “Untuk mempertahankan otoritas aturan hukum internasional, kita tidak dapat menggunakannya ketika sesuai dengan kepentingan kita dan meninggalkannya ketika tidak sesuai,” begitu jelas Xi dalam pertemuan dengan putra mahkota Abu Dhabi di Beijing. China tetap mempertahankan sikap netral karena menyeimbangkan kemitraannya dengan Iran dan mengelola ketegangan dengan AS. Meski demikian, sejauh ini tidak ada pernyataan langsung dari Xi Jinping mengenai perlucutan senjata nuklir untuk menghindari Perang Dunia III. Senada dengan hal tersebut laman Misbar, menyatakan bahwa Presiden Tiongkok tidak menyerukan perlucutan senjata nuklir AS dan Israel. Menurut Tim Misbar di Al Araby TV, klaim yang beredar mencatut Presiden Tiongkok Xi Jinping, disertai dengan teks terjemahan yang menyebutkan pernyataan: “Jika ingin menyelamatkan dunia dari Perang Dunia Ketiga, maka perlu melucuti senjata nuklir Israel dan Amerika Serikat,” adalah menyesatkan dan terjemahannya telah dimanipulasi. Narasi keliru yang diklaim diambil dari video pesan Tahun Baru 2026 yang disampaikan Xi Jinping, dinarasikan sebagai pernyataan mengenai Perang Dunia III. Faktanya, Presiden Tiongkok tidak pernah mengatakan bahwa dunia harus melucuti senjata nuklir Amerika Serikat dan Israel untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Baca juga:AS-Cina Sepakat Pangkas Tarif Impor 100	2026-05-06
Berita CekFakta	Tidak Benar, Interpol Tangkap Riza Chalid di Dubai	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas. Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia memastikan Red Notice Interpol atas nama Muhammad Riza Khalid (MRC) telah resmi diterbitkan oleh Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis, pada Jumat, 23 Januari 2026. Sekretaris NCB Hubinter Polri, Brigjen Pol Untung Widyatmoko, mengatakan setelah Red Notice terbit, pihaknya langsung melakukan tindak lanjut melalui koordinasi intensif dengan berbagai mitra, baik di dalam maupun di luar negeri. “Setelah terbitnya Red Notice, kami menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan counterpart asing dan dalam negeri, termasuk kementerian dan lembaga terkait,” begitu keterangan Brigjen Untung dalam konferensi pers, Minggu (1/2/2026). Sebagai informasi, Muhammad Riza Chalid (MRC) adalah pengusaha Indonesia yang dijuluki “Raja Minyak” karena perannya dalam bisnis impor minyak dan keterlibatannya di Petral. Pada Juli 2025. MRC ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI atas kasus dugaan korupsi dan tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero). Keberadaan MRC telah teridentifikasi dan dipetakan di salah satu negara anggota Interpol. Namun, keberadaannya tidak diungkapkan secara rinci. Red Notice Interpol atas nama MRC, telah disebarkan ke 196 negara anggota Interpol, sehingga menjadi perhatian dan pengawasan seluruh member country. “Kami pastikan subyek Red Notice tidak berada di Lyon, Prancis, melainkan di salah satu negara anggota Interpol. Kami sudah mengetahui dan bahkan sudah berangkat ke negara tersebut,” begitu jelas Untung. Dalam rangkuman Tirto “Kejagung Cari Aset Riza Chalid terkait Kasus Korupsi Petral”, tim penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menggencarkan penelusuran aset tersangka sekaligus pengusaha Mohammad Riza Chalid setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Petral. Pebisnis minyak itu ditetapkan sebagai tersangka kedua kalinya setelah korupsi penyewaan terminal BBM di Pertamina. “Dengan penetapan tersangka baru ini kan semua berkembang, setidak-tidaknya aset lagi dikejar,” begitu keterangan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, kepada wartawan, Minggu (12/4/2026). Menurut Febrie, sampai saat ini pengejaran Riza Chalid masih terus diupayakan. Dengan Red Notice yang sudah dikeluarkan, kewenangan ada di Interpol dan tidak bisa menyebutkan secara rinci dimana keberadaan Riza Chalid saat ini, meski terakhir beredar informasi bahwa buron tersebut berada di Malaysia. “Oh jangan dibuka lah, nanti dia lari lagi, tapi posisi itu lagi dipastikan. Yang jelas, sekarang kan tumpuan ada di Interpol. Ya posisi di situ,” begitu jelas Febrie. Kemudian, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Riza Chalid ditangkap di Dubai” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan sampai saat ini belum ada informasi keberadaannya. Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna dalam pemberitaan disway.id yang terbit 16 April 2026 mengatakan bahwa isu yang mengatakan buronan kelas kakap, Mohammad Riza Chalid, ditangkap di Dubai tidak benar.. “Gak benar (Riza Chalid ditangkap di Dubai). Sampai saat ini belum ada info keberadaan yang bersangkutan di Dubai,” begitu tegas Anang. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Riza Chalid ditangkap Interpol di Dubai adalah tidak benar. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Anak Riza Chalid Ajukan Banding Atas Vonis Penjara 15 Tahun 100	2026-05-05
Berita CekFakta	Salah, Narasi Putin Akan Lindungi Indonesia dari Ancaman Amerika	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengaku berkonsultasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026). Prabowo menyatakan perlunya konsultasi dengan Rusia di tengah ketidakpastian situasi geopolitik dunia. Adapun pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kemitraan strategis kedua negara dan tidak membahas ancaman militer dari AS terhadap Indonesia. Melansir laman Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin (13/04/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kerjasama strategis Indonesia dan Rusia di tengah dinamika geopolitik global yang berkembang pesat. Prabowo sekaligus berkonsultasi dengan Putin terkait situasi geopolitik dunia dan tidak ada deklarasi yang dikeluarkan oleh kedua negara. “Saya juga datang untuk konsultasi, karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Dalam laman Dewan Pertimbangan Presiden RI, Rusia memang pernah mengeluarkan deklarasi bersama Indonesia pada 19 Juni 2025. Namun, deklarasi itu sebatas kemitraan strategis. Deklarasi tersebut berisi hubungan bilateral Indonesia-Rusia, mencakup pendidikan dan ekonomi digital, investasi, transportasi, serta penguatan konektivitas antar lembaga strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Rusia di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, pada Kamis, 19 Juni 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara menyepakati “Deklarasi Kemitraan Strategis antara Federasi Rusia dan Republik Indonesia”. Selain itu, salah satu tayangan pada detik ke-12 dari video yang beredar menampilkan Putin. Klip yang dipakai merupakan pertemuan Putin dan Prabowo tahun lalu di YouTube Sekretariat Presiden, yaitu pertemuan Prabowo dengan Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada 10 Desember 2025. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan Putin mendeklarasikan Indonesia dari ancaman Amerika Serikat adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kado Presiden Prabowo untuk Buruh di May Day 2026 100	2026-05-04
Berita CekFakta	Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak	Perlu diketahui, melansir National Library of Medicine campak adalah infeksi virus yang sangat menular yang disebabkan oleh virus campak, terutama menyerang sistem pernapasan dan ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis, dan ruam yang khas. Penularan terjadi melalui tetesan pernapasan, sehingga mudah menyebar di populasi yang tidak divaksinasi. Komplikasi dapat meliputi pneumonia, ensefalitis, dan dalam kasus yang jarang terjadi, kematian, terutama pada anak kecil dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Vaksin MMR secara efektif mencegah campak dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap virus hidup yang dilemahkan. Kembali pada klaim unggahan, pengunggah menyoroti bahwa vaksinasi MMR pada anak dapat menyebabkan autisme. Untuk membuktikan klaim tersebut, Tirto menelusuri penelitian ilmiah yang secara khusus membahas kaitan antara imunisasi dan Autism Spectrum Disorder (ASD). Sejumlah penelitian justru tidak menemukan bukti yang menunjukkan keterkaitan antara vaksin campak dan autisme. Salah satunya studi oleh Hornig M, dkk (2008) yang menganalisis sampel jaringan usus besar guna mendeteksi RNA virus campak. Penelitian tersebut melibatkan 25 anak dengan autisme dan 13 anak non-autisme sebagai kelompok kontrol. Hasilnya, hanya ditemukan satu kasus RNA virus campak pada masing-masing kelompok, sehingga tidak menunjukkan adanya hubungan antara vaksin campak dan autisme. Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Kreesten Meldgaard Madsen, dkk (2002). Studi tersebut melibatkan lebih dari 537 ribu anak yang diamati selama periode 1991-1998. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara gangguan spektrum autisme (ASD) dengan usia saat menerima vaksin, rentang waktu setelah vaksinasi, maupun tanggal pemberian vaksin. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. Ia menegaskan tidak ada kaitan antara autisme dan vaksinasi. “Autisme adalah gangguan perkembangan saraf yang dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama faktor genetik dan perkembangan otak sejak dini, bukan disebabkan oleh vaksinasi,” paparnya. Wilson menerangkan, klaim bahwa MMR menyebabkan autisme berasal dari sebuah studi kecil tahun 1998 oleh Andrew Wakefield yang kemudian terbukti bermasalah secara serius. Studi tersebut akhirnya ditarik (retracted) oleh jurnal The Lancet karena data yang tidak valid, pelanggaran etik, serta dugaan manipulasi data. Bahkan, British Medical Journal menyebutnya sebagai “elaborate fraud.” “Jadi, sampai saat ini, konsensus ilmiah global menyatakan bahwa vaksin MMR tidak menyebabkan autisme,” tuturnya. Wilson menyebut, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang umum setelah vaksin MMR biasanya ringan, seperti: demam ringan, nyeri atau kemerahan di tempat suntikan, ruam ringan sementara, anak menjadi rewel, dan pembengkakan ringan pada kelenjar. “Gejala ini biasanya muncul beberapa hari setelah imunisasi dan akan membaik sendiri,” tuturnya. Ia menambahkan, KIPI berat seperti reaksi alergi berat (anafilaksis) sangat jarang terjadi. Risiko ini jauh lebih kecil dibanding risiko terkena penyakit campak, gondongan, atau rubella itu sendiri. Baca juga:IDAI Nilai Tingginya Kasus Campak akibat Vaksinasi Tak Optimal 100	2026-05-01
Berita CekFakta	Tidak Benar, Menag Larang Kurban Mandiri & Sarankan ke BAZNAS	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke Instagram resmi @kemenag.kalteng yang menyatakan bahwa beredar video yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban adalah tidak benar. Faktanya, Kementerian Agama menegaskan tidak ada larangan berkurban. Ibadah kurban tetap bisa dilakukan seperti biasa, baik secara mandiri maupun bersama. Adapun yang disampaikan Menag adalah gagasan agar pengelolaan kurban bisa lebih tertata dan memberi manfaat lebih luas, misalnya melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Melansir laman Pos Sindo, foto Menteri Agama Nasaruddin Umar yang beredar diambil dalam acara penetapan awal 1 Ramadhan 1447 Hijriah usai memimpin Sidang Isbat 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026). “Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah,” begitu pernyataan Nasaruddin usai memimpin Sidang Isbat merespons adanya potensi perbedaan dimulainya waktu berpuasa di antara organisasi keagamaan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sarankan kurban dan akikah ke Baznas” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman BAZNAS. Akikah dan kurban merupakan ibadah yang berdiri sendiri, namun dianggap serupa karena sama-sama menyembelih hewan ternak. Dalam pelaksanaannya, daging hewan yang disembelih tersebut dapat dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan kaum fakir miskin sebagai bentuk kebaikan dan berbagi rezeki. Melansir laman Instagram @kemenag_ri, beredar narasi lain yang mengklaim Menag sebutkan "Lebaran Kurban, gak boleh nyembelih hewan, suruh ganti uang". Kemenag menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan sama sekali tidak berdasar. Kementerian Agama tidak pernah mengeluarkan kebijakan demikian. Dalam rilis Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar menegaskan bahwa klaim yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban serta meminta untuk menggantinya dengan uang adalah tidak benar. Menurut Thobib, Menag tidak pernah melarang warga menyembelih hewan kurban. Menag menyampaikan gagasannya terkait pengelolaan ibadah penyembelihan hewan kurban yang lebih tertata agar memberi manfaat lebih luas bagi umat, bukan untuk mengganti atau menghapus praktik ibadahnya. Menag tidak pernah mengatakan masyarakat tidak boleh menyembelih hewan kurban sendiri. Dalam gagasan tersebut, terdapat opsi kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyerahkan pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan kurban kepada lembaga profesional, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau lembaga resmi lainnya. “Pernyataan Menag harus dipahami secara utuh, bahwa yang dibicarakan adalah gagasan awal pengelolaan agar lebih tertata dan memberi manfaat luas. Itu bukan berarti mengganti praktik ibadah yang sudah berjalan,” begitu pernyataan Thobib, Selasa (28/4/2026). “Tidak ada pernyataan Menag yang melarang praktik penyembelihan hewan kurban. Kementerian Agama memastikan praktik ibadah tetap berjalan seperti biasa,” begitu tambah Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama. Dengan demikian narasi yang menyebutkan Menag sarankan masyarakat menyetor akikah dan kurban ke BAZNAS atau dikelola pemerintah daripada repot-repot memotong kambing sendiri adalah narasi yang disampaikan secara tidak utuh sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman, kebingungan, atau konflik. Kemenag meminta masyarakat selalu mengecek ulang atau cross-check terhadap setiap informasi yang beredar dengan mengunjungi situs web resmi Kemenag.go.id. Baca juga:Program Kurban 2026 Dompet Dhuafa: Terjangkau & Global 100	2026-04-30
Berita CekFakta	Keliru, Laki-laki Tak Perlu Mendapatkan Vaksin HPV	Perlu diketahui, mengutip Tirto, vaksin HPV adalah vaksin untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus HPV. Virus tersebut dapat menginfeksi manusia pada sel epitel di kulit dan membran mukosa (salah satunya adalah daerah kelamin), dan dapat menyebabkan keganasan atau kanker. Virus HPV dapat menyerang laki-laki dan perempuan. Penularannya terutama melalui kontak atau hubungan seksual. Di area genital, kanker akibat HPV dapat muncul pada leher rahim, vulva, vagina, dan penis. Sementara di luar area genital, kanker juga bisa berkembang pada mulut serta saluran pernapasan bagian atas. Di antara berbagai jenis tersebut, kanker leher rahim merupakan kanker yang paling sering dikaitkan dengan infeksi HPV. Kembali ke klaim, unggahan tersebut menyatakan bahwa laki-laki tidak membutuhkan vaksin HPV karena tidak mempunyai rahim. Namun, melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Penelitian oleh Rodríguez-Álvarez dan kawan-kawan (2018) juga menunjukkan, prevalensi infeksi HPV pada laki-laki tergolong tinggi. Dari meta-analisis terhadap 18.106 laki-laki, sekitar 49 persen terdeteksi membawa HPV jenis apa pun, sementara 35 persen lainnya terinfeksi HPV berisiko tinggi yang berkaitan dengan perkembangan kanker. Temuan tersebut menegaskan bahwa laki-laki juga dapat terinfeksi HPV dan berpotensi berperan dalam penularan virus. “Vaksin HPV bukan hanya “vaksin kanker serviks”, tetapi sebenarnya adalah vaksin untuk mencegah infeksi HPV yang dapat menyebabkan berbagai kanker pada pria dan wanita,” tutur Wilson. Baca juga:Biaya Vaksin HPV di Puskesmas dan Fakta-Fakta Pentingnya 100	2026-04-30
Berita CekFakta	Tidak Benar, Megawati Sebut Guru Honorer Sampah Negara	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki seribu pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun sebagai akun kreator digital. Kami juga menemukan beberapa unggahan terkait Megawati, seperti ini dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut memang sering mengunggah konten yang mencatut nama Megawati. Akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Megawati. Adapun akun Facebook resmi milik Megawati bernama “Megawati Soekarnoputri” memiliki 82 ribu pengikut dan aktif mengunggah informasi terkait kegiatan Megawati. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, mengarah pada akun Instagram @puanmaharaniri, yang menyatakan bahwa gambar asli Megawati tersebut merupakan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University di Riyadh, Arab Saudi, pada 9 Februari 2026. “Selamat atas penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University kepada Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri di Riyadh, Arab Saudi, hari ini… ? Ibu Megawati menjadi tokoh pertama di dunia, di luar warga Arab Saudi, yang menerima gelar kehormatan dari PNU, atas dedikasi dan perjuangannya dalam memperjuangkan demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan, serta pemberdayaan perempuan. Sebuah kehormatan besar untuk Indonesia… Alhamdulillah... Love you, Mam…❤️” Begitu keterangan Puan dalam unggahan Instagramnya. Sebagai informasi, Puan Maharani adalah anak kandung dari Megawati Soekarnoputri. Puan merupakan putri bungsu Megawati dari pernikahannya dengan almarhum Taufiq Kiemas. Di ranah politik, Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, sementara Puan Maharani menjabat sebagai salah satu Ketua DPP di partai yang sama dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Melansir laman Kompas.com, Megawati pernah mengatakan dirinya adalah “Presiden sampah” ketika menjabat di masa lalu. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Hal itu disampaikan Megawati saat menyinggung peran besar yang diambilnya dalam menyelesaikan lima konflik di Indonesia, termasuk konflik di Kalimantan Barat. Megawati menyinggung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun 3 juta rumah dan mengaku objektif dalam mengkritisi rencana pembangunan 3 juta rumah itu. “Pertanyaan saya sangat logis, objektif. Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya ingin tahu cara bangunnya gimana. Tanahnya tanah sopo. Cicilannya piro. Dengan korelasinya apa? Perekonomian kita bagaimana. Jangan lupa, saya pernah jadi Presiden. Semua urusan saya itu selesai. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF. Haduh,” begitu yang disampaikan Megawati. Kemudian, barulah Megawati menyinggung dirinya sebagai “Presiden sampah”, karena dirinyalah yang menyelesaikan banyak konflik yang sekarang sudah tidak pernah terjadi lagi. “Waktu saya jadi Presiden, saya bilang, saya ini adalah Presiden sampah. Saya memberhentikan 5 konflik. Yang paling buat saya secara pribadi waktu Kalbar, haduh, hm, mana sekarang ada kayak begituan. Jangan dah. Aduh, capek juga ya,” begitu jelas Megawati. Senada dengan hal itu, laman Turn Back Hoax juga melaporkan bahwa tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Megawati Soekarnoputri sebut guru honorer adalah sampah negara.” Unggahan video berisi klaim “Megawati Soekarnoputri sebut guru honorer adalah sampah negara” merupakan konten palsu. Dengan demikian, foto yang beredar tidak ada kaitannya dengan pernyataan Megawati yang diklaim menyebut guru honorer sebagai sampah negara. Megawati tidak pernah menyampaikan narasi tersebut. Baca juga:Bertemu di Istana, Prabowo & Megawati Bahas Geopolitik-Krisis 100	2026-04-30
Berita CekFakta	Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 2885 pengikut dan menggunakan logo Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai foto profil. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 472,1 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi @kemenkeuri UangKita merupakan akun resmi yang terverifikasi untuk menyampaikan informasi APBN dan kebijakan keuangan negara. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh video yang disebarkan ini dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Kejanggalan serupa juga kami temukan pada semua unggahan video dalam akun tersebut. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan bantuan dana keuangan”. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman resmi Instagram @ppid.kemenkeu, @kemenkeu.prime, dan laman PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan RI menyatakan bahwa akun TikTok “official.bantuan5” merupakan akun palsu yang mengatasnamakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan informasi yang diunggah merupakan video deepfake, informasi palsu atau hoaks. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, adapun bantuan yang diberikan Kemenkeu yaitu Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100	2026-04-29
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tujuan Vaksin Sengaja Membuat Anak Sakit	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tim Periksa Fakta Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar video asli. Hasilnya, mengarah pada akun X Camus @newstart_2024, yang menyatakan bahwa Dr. Sherri Tenpenny menegaskan era vaksin harus berakhir. Tenpenny berpendapat bahwa sistem tersebut tidak dapat begitu saja "diubah sedikit" atau "diperbaiki" ketika sistem tersebut didasarkan pada penyuntikan benda asing ke dalam tubuh bayi, hal tersebut merupakan suatu praktik yang menurutnya bertentangan dengan sains dan akal sehat. Dalam laman The High Ware with Del Bigtree pada 30 Oktober 2025 “Dr Tenpenny On Vaccines, Immunity & The Chronic Illness Crisis,” Dr. Sherri Tenpenny menjadi narasumber setelah meluncurkan buku barunya yang menjadi puncak dari penelitian selama beberapa dekade tentang vaksin, gangguan kekebalan tubuh, dan mekanisme biologis cedera. Tenpenny menelusuri literatur medis, sejarah kebijakan vaksin, dan jalur penyakit kronis yang kini memengaruhi satu generasi. Sebagai informasi, Dr. Sherri J. Tenpenny adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal luas sebagai aktivis anti-vaksinasi dan penyebar teori konspirasi. Beberapa buku yang ditulis menentang vaksinasi dan sering mengimbau orang tua untuk tidak memberikan vaksin kepada anak-anak mereka. Menurut Center for Countering Digital Hate (CCDH), Tenpenny memiliki rekam jejak selama dua dekade dalam kampanye anti-vaksin. Pada 2021, Tenpenny masuk kedalam daftar 12 tokoh utama penyebar disinformasi vaksin Covid-19. Senada dengan hal tersebut, laporan investigasi AFP menyebutkan bahwa Tenpenny tidak memiliki spesialisasi atau sertifikasi khusus di bidang epidemiologi. Meski lulus dari Kirksville College of Osteopathic Medicine pada 1984, ia kerap menyebarkan narasi menyesatkan. Pada 2008, ia menerbitkan buku Saying No To Vaccines yang mengklaim adanya kaitan antara vaksin dan autisme. Kemudian Tirto memasukkan kata kunci “Tujuan vaksin sebabkan anak sakit” ke dalam mesin pencarian Google, hasilnya diarahkan pada laman Kementerian Kesehatan, tujuan imunisasi atau pemberian vaksin untuk melindungi dari penularan penyakit tertentu dan akan meningkatkan kekebalan tubuh dari penularan infeksi sejumlah penyakit menular di masa mendatang. Lebih jauh lagi, imunisasi tidak hanya melindungi orang tersebut dari serangan penyakit serius namun bisa melindungi masyarakat yang lebih luas dengan terbentuknya kekebalan komunitas dan membantu meminimalkan terjadinya penyebaran penyakit. Imunisasi tepat waktu selama masa kanak-kanak sangat penting karena membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Vaksin yang diberikan telah diuji untuk memastikan bahwa vaksin tersebut aman dan efektif untuk diterima anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Imunisasi memang tidak 100% mencegah seseorang tidak terkena penyakit tersebut, namun pada orang yang sudah diimunisasi tingkat keparahan penyakit dapat berkurang secara signifikan, sebab penyakit yang disebabkan oleh infeksi umumnya mempunyai dampak berat seperti kecacatan atau bahkan kematian. Adapun imunisasi biasanya menimbulkan efek samping yang dikenal dengan sebutan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) berupa nyeri, demam, atau sakit kepala. Namun perlu diingat, KIPI tidak selalu terjadi pada setiap orang yang diimunisasi. Jika pun terjadi gejala ringan cenderung lebih sering terjadi dibandingkan reaksi radang atau alergi serius terhadap vaksin. Manfaat imunisasi bagi bayi dan anak jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Menurut Badan Anak Dunia PBB (Unicef), imunisasi adalah investasi penting untuk generasi sehat menuju generasi emas Indonesia 2045. Unicef mencatat bahwa dalam 50 tahun terakhir, imunisasi telah menyelamatkan lebih dari 150 juta nyawa. Pengembangan setiap jenis vaksin wajib melewati tahapan uji yang ketat sebelum digunakan secara luas pada manusia. Dalam peringatan Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2025 di Kabupaten Lebak, Banten, yang didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang diwakili oleh Direktur Imunisasi, dr. Prima Yosephine, MKM, menegaskan pentingnya terus menyampaikan informasi lengkap dan akurat kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Layanan imunisasi yang komprehensif, berkualitas tinggi, dan merata sangat krusial untuk melindungi individu, keluarga, dan masyarakat dari penyakit, kecacatan, dan kematian akibat PD3I. “Vaksin adalah salah satu alat paling ampuh yang kita miliki untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah penyakit. Selama lima dekade terakhir, vaksin telah menyelamatkan 154 juta jiwa di seluruh dunia. Di Indonesia, UNICEF tetap berkomitmen kuat untuk memajukan imunisasi anak dengan bekerja sama erat bersama Kementerian Kesehatan dan para mitra. Investasi yang berkelanjutan dalam program imunisasi sangat penting untuk mempertahankan capaian ini,” begitu tegas Maniza Zaman, Perwakilan UNICEF untuk Indonesia. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro menegaskan bahwa pembuatan vaksin bukan proses yang cepat atau sembarangan. Sebelum sebuah vaksin boleh digunakan masyarakat, vaksin harus melewati tahapan penelitian yang sangat panjang, ketat, dan diawasi oleh banyak pihak seperti ilmuwan, dokter, lembaga kesehatan nasional, hingga Organisasi Kesehatan Dunia. Tujuannya adalah memastikan vaksin tersebut aman, efektif, dan manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Adapun pembuatan vaksin terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penelitian laboratorium. Pada tahap ini, para peneliti mempelajari virus atau bakteri penyebab penyakit, lalu mencari bagian mana yang bisa digunakan untuk “melatih” sistem imun tubuh. Jadi, vaksin tidak memasukkan penyakit berbahaya ke tubuh, tetapi biasanya hanya bagian kecil yang sudah dilemahkan, dimatikan, atau dibuat tidak berbahaya. Tahap kedua adalah uji praklinis. Pada tahap ini, vaksin diuji terlebih dahulu pada sel dan hewan percobaan untuk melihat apakah vaksin dapat memicu kekebalan dan apakah ada efek berbahaya yang serius. Jika hasilnya aman, barulah masuk ke tahap berikutnya. Tahap ketiga adalah uji klinis pada manusia yang terbagi menjadi beberapa fase. Fase 1 dilakukan pada sejumlah kecil orang sehat untuk melihat keamanan dasar dan dosis yang tepat. Fase 2 dilakukan pada lebih banyak orang untuk menilai respons imun tubuh dan memantau efek samping yang mungkin muncul. Fase 3 dilakukan pada ribuan hingga puluhan ribu orang untuk memastikan vaksin benar-benar efektif mencegah penyakit dan tetap aman digunakan dalam skala besar. Setelah semua fase selesai, hasil penelitian tidak langsung disetujui begitu saja. Data harus diperiksa oleh badan pengawas resmi seperti BPOM di Indonesia atau WHO untuk standar internasional. Mereka akan menilai apakah vaksin layak digunakan atau tidak. Jika tidak memenuhi syarat, vaksin tidak akan diizinkan beredar. Melansir Tempo, vaksinasi tidak terkait dengan ADHD, autisme, maupun eksim pada anak. Dosen Departemen Ilmu Penyakit Dalam Divisi Alergi-Imunologi Klinik Universitas Airlangga Ari Baskoro, menegaskan tidak ada penelitian yang menunjukkan vaksin meningkatkan insiden autisme dan ADHD. Dalam situs medicalnewstoday.com, vaksin tidak secara langsung menyebabkan penyakit-penyakit tersebut, namun dapat memicu gejala pada mereka yang memiliki kerentanan genetik akibat respons peradangan tubuh. Masyarakat dengan riwayat genetik rentan diimbau berkonsultasi dengan dokter sebelum menjalani vaksinasi. Dengan demikian, klaim bahwa vaksinasi bertujuan agar anak-anak sakit dan terkait dengan penyakit tertentu adalah keliru. Baca juga:IDAI Nilai Tingginya Kasus Campak akibat Vaksinasi Tak Optimal 100	2026-04-29
Berita CekFakta	Salah, Foto Letnan Nada Fashkhon Pengawal Pribadi Netanyahu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @cekfakta.kompascom, foto yang diklaim menampilkan pengawal pribadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang bernama Nada Faskhon tersebut tidak benar dan merupakan hasil rekayasa AI Kemudian, Tirto mencoba mengamati gambar tersebut. Terdapat anomali pada detail kecil, seperti bentuk jari tangan atau teks yang tidak terbaca dengan jelas pada atribut seragam. Berdasarkan kecurigaan tersebut, untuk memastikannya, kami menggunakan Hive Moderation. Hasil pengecekan menunjukkan probabilitas penggunaan AI pada gambar tersebut terdeteksi tinggi, yakni 98 persen, yang mengindikasikan bahwa gambar tersebut merupakan hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Nada Faskhon pengawal pribadi Netanyahu” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan informasi valid bahwa Netanyahu memiliki pengawal pribadi seorang muslimah bernama Nada Faskhon, juga tidak ditemukan bukti kredibel terkait pembunuhan terhadap tentara Israel Defense Forces (IDF) atas nama Nada Fashkhon tersebut. Melansir laman The Jerusalem Post, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memang memiliki tentara dari kalangan Arab Muslim. Sosok Muslimah paling senior di IDF saat ini adalah Letnan Kolonel Ella Waweya, yang dikenal sebagai "Captain Ella", yang menjabat sebagai juru bicara IDF untuk media Arab. Namun, dalam tugas resminya, Ella tidak menggunakan hijab sebagai bagian dari seragam militer. Secara umum, penggunaan hijab di dalam seragam aktif IDF sangat jarang ditemukan dan biasanya dibatasi oleh aturan standarisasi seragam militer. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Nada Faskhon adalah pengawal pribadi Netanyahu. Baca juga:Israel Serang Lebanon Saat Gencatan Senjata, 14 Orang Tewas 100	2026-04-28
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan banyak unggahan serupa seperti ini, ini, dan ini. Semua unggahan tersebut terkait informasi pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2026 melalui tautan pada bio akun. Akun tersebut memiliki 45 pengikut dan menyertakan keterangan “INFORMASI & PENDAFTARAN CPNS & PPPK 2026-2029 ADA DI LINK DIBAWAH INI⬇️⬇️.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses yang diklaim untuk mendapftar CPNS dishub tersebut. Dari penelusuran diketahui akun tersebut tidak resmi dan tidak terafiliasi dengan Dinas Perhubungan. Adapun akun TikTok Kementerian Perhubungan RI yaitu @kemenhub151 dengan 89,1 ribu pengikut. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, kami diarahkan ke laman Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Dalam rilisnya, “Antisipasi Padat, Jelang Nataru Dishub Jateng Siapkan Banyak Posko”, terlihat gambar yang sama menampilkan Kepala Dishub Jateng Arief Djatmiko. Pada kesempatan tersebut, Arief Djatmiko mengatakan terkait survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat yang masuk ke Jawa Tengah bisa mencapai sekitar 20,23 juta orang. Bukan terkait rekrutmen CPNS Dinas Perhubungan 2026. “Angkanya memang besar, berkisar 20 juta orang masuk Jawa Tengah. Namun, kami tidak hanya mengacu pada data itu, kami juga melakukan survei langsung terhadap perkembangan lalu lintas setiap tahun, baik di jalan tol maupun non-tol,” begitu keterangan Arief di Semarang, Selasa (16/12/2025). Kemudian, Tirto mencoba menonton video dari awal sampai akhir. Dalam video berdurasi 6 detik tersebut, gambar terlihat tidak proporsional dan gerak bibir saat bicara tidak sesuai. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, Tirto menduga konten suara dibuat oleh akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan Hive Moderation. Berdasarkan hasil pengecekan, probabilitas penggunaan AI pada gambar tersebut terdeteksi tinggi, yakni 54,8 persen, yang mengindikasikan bahwa suara dalam konten tersebut kemungkinan besar merupakan hasil rekayasa. Melansir unggahan Instagram resmi Kemenhub, informasi terkait rekrutmen dan formasi dapat diakses melalui website casn.dephub.go.id dan Instagram resmi @kemenhub151. Dengan persyaratan berkas seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan pas foto, lalu ikuti alur seleksi yang mencakup seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Adapun pendaftaran CPNS Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat dilakukan secara online melalui portal resmi sscasn.bkn.go.id dan tidak melalui tautan tidak resmi seperti pada unggahan yang beredar. Baca juga:Info Rekrutmen CPNS 2026 Lulusan SMA untuk Bea Cukai 100	2026-04-28
Berita CekFakta	Salah, Brunei Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Israel	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan resmi dari Pemerintah Brunei yang menyatakan memutus seluruh hubungan dengan Israel di tengah ketegangan yang tengah terjadi di Timur Tengah seperti yang tengah beredar. Faktanya, Brunei menjadi salah satu negara ASEAN yang tidak mengakui Israel sebagai negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 11 Mei 1949 mengesahkan Resolusi 273 yang isinya menyetujui permohonan keanggotaan Israel. Namun, hingga 2023, masih ada 28 negara anggota PBB yang tidak mengakui Israel, termasuk Brunei. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Brunei putus hubungan dengan Israel” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Turn Back Hoax. Brunei memang sejak awal tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dalam bentuk apa pun dengan Israel. Dengan demikian, unggahan yang berisi klaim “Brunei putus hubungan diplomatik dengan Israel” adalah konten palsu. Lebih lanjut, Tirto mengamati gambar yang beredar tersebut. Terlihat wajah Netanyahu yang kurang proporsional dan tidak asli. Foto tersebut seperti digabungkan dan disunting. Tirto menduga konten suara dibuat oleh akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan Hive Moderation. Berdasarkan hasil pengecekan, probabilitas penggunaan AI pada gambar tersebut terdeteksi tinggi, yakni 86,3 persen, yang mengindikasikan bahwa gambar tersebut bukan gambar asli Netanyahu dan Sultan Hassanal Bolkiah. Melansir Tempo, sampai 2023, sebanyak 30 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Situs resmi Kedutaan Besar Israel mencatat bahwa dari semua negara tersebut, 19 negara merupakan anggota Liga Arab dan 11 negara memiliki penduduk mayoritas Muslim. Anggota Liga Arab yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel yaitu Algeria, Komoro, Djibouti, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Suriah, dan Yemen. Adapun negara mayoritas Muslim yang tidak menjalin hubungan dengan Israel yaitu Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Iran, Aljazair, Sudan, Irak, Afghanistan, Malaysia, Brunei Darussalam. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Brunei resmi memutuskan hubungan dengan Israel akibat perang di Timur Tengah semakin memanas adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Trump: Israel-Lebanon Perpanjang Gencatan Senjata 3 Minggu 100	2026-04-28
Berita CekFakta	Keliru, Klaim Merkuri dalam Vaksin Flu Berbahaya bagi Tubuh	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tim Periksa Fakta Tirto mengecek artikel yang dicantumkan di unggahan secara menyeluruh. Tirto memasukkan judul artikel ke dalam mesin pencarian Google, hasilnya kami menemukan artikel berjudul serupa dari CNBC. Artikel tersebut membahas perihal Departemen Kesehatan AS (HHS) secara resmi akan menghapus pengawet berbasis merkuri bernama thimerosal dari semua vaksin flu yang beredar di Amerika Serikat — meskipun tidak ada bukti ilmiah bahwa bahan tersebut berbahaya Perlu diketahui, Thimerosal adalah pengawet yang digunakan dalam vial vaksin multi-dosis untuk mencegah kontaminasi bakteri. Zat ini mengandung merkuri, namun dalam bentuk ethylmercury–berbeda dari methylmercury yang ditemukan di ikan dan dikenal sebagai racun lingkungan. Menteri Kesehatan RFK Jr. secara resmi mengadopsi rekomendasi dari panel penasihat vaksin pemerintah (ACIP) untuk menghentikan penggunaan thimerosal. Keputusan ini memengaruhi sekitar 4-5% pasokan vaksin flu AS, termasuk beberapa produk dari Sanofi (Fluzone) dan CSL Seqirus. Sebelum voting, Kennedy sudah merombak total anggota ACIP dan mengisinya dengan anggota baru, termasuk beberapa tokoh yang dikenal sebagai aktivis anti-vaksin. Voting menghasilkan 5 suara setuju, 1 menolak, dan 1 abstain. Satu-satunya dokter anak di ACIP, Dr. Cody Meissner dari Dartmouth, menolak rekomendasi ini dengan alasan tidak ada bukti bahaya, dan khawatir keputusan ini justru membatasi akses orang terhadap vaksin flu. Mengutip U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), thimerosal adalah bahan pengawet berbasis etilmerkuri yang telah lama digunakan dalam vaksin dan dinilai aman. CDC menjelaskan bahwa thimerosal tidak menetap di dalam tubuh seperti jenis merkuri tertentu lainnya, serta belum ditemukan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa penggunaannya dalam vaksin menyebabkan bahaya. Thimerosal tidak lagi digunakan dalam vaksin untuk anak-anak sejak tahun 2001. Namun, thimerosal masih digunakan dalam beberapa vaksin flu. Tirto lantas menghubungi pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) untuk memverifikasi klaim. Pihak Kemenkes menyangkal klaim tersebut, menyatakan informasi yang beredar tidak utuh dan berpotensi menyesatkan. “Zat yang dimaksud adalah bahan untuk menjaga sterilitas vaksin, bukan merkuri berbahaya. Bahan ini digunakan untuk memastikan vaksin tetap aman dari kontaminasi,” terang dr. Indri Yogyaswari, Direktur Imunisasi Kemenkes, dalam keterangan tertulis melalui pesan WhatsApp pada Jumat (24/04/2026). Ia menjelaskan, kandungan tersebut telah digunakan dalam jumlah yang sangat kecil dan dinyatakan aman. Keamanannya sudah dikaji oleh berbagai otoritas kesehatan global. “Saat ini, sebagian besar vaksin sudah menggunakan teknologi terbaru tanpa bahan tersebut. Ini adalah bagian dari pengembangan, bukan karena sebelumnya berbahaya,” jelasnya. “Zat dalam vaksin ini merupakan senyawa yang dirancang khusus aman bagi tubuh. Hingga saat ini, lebih dari puluhan studi berskala besar di seluruh dunia telah mengonfirmasi bahwa tidak ada bukti keterkaitan antara kandungan ini dengan gangguan kesehatan saraf maupun autisme. Keamanan selalu menjadi prioritas tertinggi dalam setiap pengembangan vaksin,” lanjutnya. Kemenkes mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Selalu rujuk pada sumber resmi untuk informasi kesehatan. “Vaksin tetap aman, efektif, dan penting untuk melindungi masyarakat dari penyakit,” pungkasnya. Baca juga:Vaksin Polio Ditemukan 12 April 1955, Manfaat, dan Harganya 100	2026-04-27
Berita CekFakta	Keliru, Australia Umumkan Bantuan Rp50 Juta Dolar Untuk Iran	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Dubawa, yang menyatakan bahwa ‘False! Australia has not paid $50m to Iran.’ Pemerintah Australia mengambil sikap tegas terhadap Iran dalam konflik Iran-Israel yang sedang berlangsung, Australia memperkuat dukungannya kepada Amerika Serikat dan Israel sambil mengutuk tindakan destabilisasi Teheran di seluruh Timur Tengah. Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan bahwa Australia tidak akan mendukung pemerintah Iran dalam keadaan apa pun. “Rekam jejak panjang Teheran dalam destabilisasi melalui program rudal balistik, ambisi nuklir, dan dukungan terhadap kelompok bersenjata proksi,” begitu alasan yang disampaikan Anthony. Dalam pernyataan bersama, pemerintah Australia berpihak pada AS melawan Iran, menyatakan bahwa mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mencegah Iran mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Menteri Luar Negeri Penny Wong menggemakan sentimen tersebut, menekankan bahwa perilaku Iran menimbulkan ancaman langsung terhadap stabilitas regional dan keamanan Australia sendiri. Namun, seorang pengguna Facebook, Shop A3, menuduh bahwa Pemerintah Australia telah memberikan bantuan sebesar $50 juta kepada Iran. Mayoritas pengikut percaya klaim tersebut benar. Menurut Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, bantuan kemanusiaan sebesar $50 juta telah diberikan kepada Afghanistan. Pada Maret 2026, pemerintah Australia mengklarifikasi bahwa mereka tidak akan terlibat dalam perang dengan Iran. Namun, mereka mempertimbangkan permintaan bantuan dari negara-negara Timur Tengah yang diserang oleh Iran, menurut Menteri Luar Negeri Penny Wong. Salah satu negara yang mendapat manfaat dari dukungan mereka adalah Afghanistan, dan bukan Iran, seperti yang diklaim. Pemerintah Australia akan memberikan tambahan $50 juta dalam bentuk dukungan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan untuk mengatasi situasi yang memburuk di sana. Ini menjadikan total dukungan kemanusiaan yang diberikan kepada rakyat Afghanistan sejak jatuhnya Kabul pada tahun 2021 menjadi $310 juta. Rakyat Afghanistan sedang mengalami salah satu krisis kemanusiaan berkepanjangan terburuk di dunia, yang diperburuk oleh kegagalan Taliban untuk memenuhi kebutuhan dasar. “Situasi di Afghanistan sangat buruk. Pemerintah Australia tetap berkomitmen penuh untuk mendukung rakyat Afghanistan, dengan fokus yang kuat pada perempuan dan anak perempuan. Dukungan kemanusiaan Australia akan membantu menyelamatkan nyawa, mengurangi penderitaan, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak krisis Afghanistan yang sedang berlangsung.” Begitu keterangan Menteri Luar Negeri Penny Wong. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Australia mengumumkan bantuan kemanusiaan Rp50 juta dolar untuk Iran adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Perang Amerika-Iran: Islamabad Bak Dikarantina Imbas Perundingan 100	2026-04-24
Berita CekFakta	Salah, Narasi Sebut APBN RI Hanya Cukup 3 Bulan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada akun Instagram @indonesiago.ig yang menampilkan gambar asli pada unggahannya. Pada tayangan foto salindia ke-3 terlihat foto serupa seperti unggahan yang beredar. Terlihat Purbaya hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (23/09/2025) yang resmi mengesahkan RUU APBN 2026 menjadi Undang-Undang. Keputusan ini telah disetujui semua fraksi di DPR RI. Dengan begitu, APBN 2026 sah menjadi landasan fiskal pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Menkeu Purbaya mengapresiasi sinergi serta kerja sama dari seluruh pimpinan dan anggota DPR RI dalam proses pembahasan yang berlangsung konstruktif. Menkeu tegaskan APBN 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. “APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi berjalan lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi. Dengan fokus pada penguatan sektor riil serta daya beli masyarakat untuk mengakselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan,” begitu keterangan Purbaya. Dalam rapat tersebut, Purbaya justru mendorong APBN 2026 untuk pertumbuhan inklusif dan berkeadilan. APBN 2026 juga menegaskan visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan pembangunan ekonomi Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera. Purbaya tidak mengatakan APBN RI hanya cukup untuk tiga bulan. Lebih lanjut, Tirto mencoba menuliskan kata kunci “Rapat Paripurna DPR RI yang resmi mengesahkan RUU APBN 2026.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (23/09) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, APBN 2026 sah menjadi landasan fiskal pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa Menkeu Purbaya memastikan APBN Triwulan I 2026 solid, penerimaan pajak tumbuh 20,7%. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tetap solid dan mampu menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian geopolitik global. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (06/04), Menkeu memaparkan kinerja positif ekonomi nasional yang didukung oleh pertumbuhan penerimaan negara yang kuat pada triwulan I 2026. Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, atau tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan pendapatan ini utamanya didorong oleh sektor perpajakan yang menunjukkan kualitas basis pajak yang semakin kuat dan pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar 20,7 persen “Keadaan APBN kita masih terjaga. Kita sudah hitung dengan teliti pertahanan berlapis-lapis untuk memastikan ekonomi kita aman dan rakyat terlindungi,” begitu jelas Purbaya. Melansir laman resmi PPID Kementerian Keuangan dan akun Instagram @kemenkeu.prime, berita yang beredar mengenai APBN RI hanya cukup untuk 3 bulan dan rupiah bisa menyentuh Rp20 ribu per dolar AS merupakan berita tidak benar. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:DPR RI Tegaskan Anggaran Pendidikan APBN 2026 Konstitusional 100	2026-04-24
Berita CekFakta	Salah, Pengusaha Indonesia Beri Iran Bantuan Uang Rp548 Triliun	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman media arus utama Antara yang menyatakan bahwa unggahan yang beredar menampilkan foto seorang pria dan menyebut bahwa seorang pengusaha bernama M. Hasbi Al-Khairi memberikan bantuan hingga ratusan triliun rupiah kepada Iran adalah tidak benar. Kemudian Tirto mengamati gambar secara saksama. Terlihat kejanggalan dalam gambar tersebut, yaitu pria berseragam militer di sebelah kanan adalah jenderal top Iran, Qasem Soleimani, yang telah meninggal dunia akibat serangan udara Amerika Serikat pada Januari 2020. Tidak mungkin Qasem menerima bantuan uang pada tahun 2026 seperti yang diklaim narasi tersebut. Gambar tersebut juga terlihat tidak natural. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, Tirto menduga gambar tersebut dibuat oleh akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan Hive Moderation. Berdasarkan hasil pengecekan, probabilitas penggunaan AI pada gambar tersebut terdeteksi tinggi, yakni 81 persen, yang mengindikasikan bahwa gambar tersebut kemungkinan besar merupakan hasil rekayasa dan bukan gambar asli. Melansir laman Kompas, pencarian jejak digital yang mencatut nama M. Hasbi Al-Khairi sebelumnya, M. Hasbi Al-Khairi telah berkali-kali dicatut dalam berbagai hoaks sebelumnya, termasuk klaim palsu sebagai teknisi rudal Indonesia di Iran. Selain itu, tidak ada catatan resmi atau laporan media kredibel mengenai sumbangan senilai Rp548 triliun dari pengusaha tersebut. Tidak ada informasi valid atau bukti yang menunjukkan adanya WNI yang memberikan bantuan senilai Rp 548 triliun kepada Iran. Secara teknis, jumlah uang Rp548 triliun dalam bentuk tunai akan memiliki volume yang sangat besar (ratusan ton) dan tidak mungkin hanya muat dalam koper kecil atau tumpukan meja seperti di foto tersebut. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan pengusaha Indonesia memberikan bantuan 548 triliun kepada Iran adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Perundingan Damai AS-Iran Stagnan, Harga Minyak Dunia Lesu Lagi 100	2026-04-24
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Budidaya Ikan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut menggunakan logo Kemensos sebagai foto profil dan memiliki 10 ribu pengikut. Ditemukan bahwa akun tersebut beberapa kali mengunggah informasi terkait bantuan budidaya ikan yang diklaim berasal dari pemerintah melalui tautan yang dicantumkan pada bio akun. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut merupakan akun tidak resmi milik pemerintah maupun Kemensos, Adapun akun Facebook resmi milik Kemensos bernama “Kementerian Sosial RI” dengan 344 ribu pengikut dan memiliki centang biru. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Liputan6, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui akun Instagram resminya yakni @budidayakkp, minta masyarakat waspada terhadap penipuan dan hoaks yang mengatasnamakan pihaknya. “Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal resmi, seperti media sosial Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Tetap waspada, jangan sampai tertipu ya,” begitu tulis Ditjen Budidaya KKP yang dikutip pada Kamis (9/4/2026). Kemudian, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan budidaya ikan air tawar yang dicantumkan pada bio profil akun https://pendaftaran-terbuka02.xrem.pro. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Pendaftaran Umum Republik Indonesia” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan keterangan bahwa laman pendaftaran dilindungi oleh hak cipta dan semua hak dilindungi. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan budidaya ikan air tawar tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain terbuka02.xrem.pro, dibuat pada 2 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Dengan demikian, tautan yang beredar bukanlah tautan resmi dan berpotensi penipuan. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 81 Tahun 2025, pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar tidak dilakukan melalui link online, melainkan pengajuan proposal resmi kepada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi. Bantuan biasanya ditujukan bagi kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang terdaftar. Dengan demikian tautan yang mengklaim untuk pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar adalah tidak benar. Penyaluran bantuan sarana berupa bantuan benih ikan diberikan kepada calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Kelompok Masyarakat;Kelompok Masyarakat Hukum Adat;Lembaga Swadaya Masyarakat;Lembaga Pendidikan; danLembaga Keagamaan. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dansalah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. kkp.go.id. Baca juga:Dinas Peternakan Sumatra Selatan Ajukan 500 Ribu Vaksin PMK 100	2026-04-23
Berita CekFakta	Keliru, Rudal Israel Hantam Kedutaan Korea Utara di Teheran	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Tempo yang menyatakan bahwa bukan Kedutaan Besar Korea Utara yang terkena serangan, melainkan Kedutaan Besar Korea Selatan yang lokasinya berdekatan dengan titik ledakan rudal Israel. Narasi yang mengatakan rudal Israel tanpa sengaja menyasar Kedubes Korea Utara di Teheran adalah hoaks. Menurut Snopes, peta lokasi tersebut dirilis guna membuktikan posisi Kedutaan Besar Korea Utara tidak berada di sekitar area pengeboman Israel dan Amerika Serikat di Teheran. Ledakan tersebut terjadi di dekat gedung Kedutaan Besar Korea Selatan di Teheran pada 10 Maret 2026, bukan menyasar kantor perwakilan Korea Utara. Insiden ini pecah di tengah memanasnya konflik antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran yang terjadi sejak 28 Februari lalu. Lebih lanjut, Tirto mengamati gambar pada video tersebut. Gambar terlihat tidak proporsional dan tidak nyata. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, Tirto menduga konten suara dibuat oleh akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan Hive Moderation. Berdasarkan hasil pengecekan, probabilitas penggunaan AI pada gambar tersebut terdeteksi tinggi, yakni 99,9 persen, yang mengindikasikan bahwa suara dalam konten tersebut kemungkinan besar merupakan hasil rekayasa, bukan gambar asli Netanyahu dan Kim Jong Un. Dalam laporan FN News dan sejumlah media Korea, foto ledakan tersebut berasal dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, menegaskan pada 17 Maret 2026 bahwa negaranya bukan musuh Iran. Menurut Cho, kedutaan mereka adalah salah satu kantor diplomatik asing yang masih bertahan di Teheran. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan rudal Israel secara tidak sengaja menghantam gedung kedutaan Korea Utara di Teheran adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Update Perang Iran-AS: Trump Umumkan Perpanjang Gencatan Senjata 100	2026-04-23
Berita CekFakta	Hoaks, WhatsApp Pendaftaran PT Pos Indonesia 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki 70 pengikut dan mencantumkan nomor WhatsApp pada bio akun, yaitu 0882-0218-96287. Ditemukan bahwa akun tersebut beberapa kali mengunggah informasi terkait lowongan kerja yang diklaim berasal dari Pos Indonesia, Badan Gizi Nasional, JNE, dan KAI melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan pada bio akun. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut merupakan akun tidak resmi milik pemerintah. Adapun akun Facebook resmi milik Pos Indonesia memiliki 204 ribu pengikut dan aktif membagikan informasi terkait program dan kegiatan Pos Indonesia. Sebagai informasi, Pos Indonesia adalah perusahaan milik negara Indonesia (BUMN) yang bergerak di bidang jasa pos. Pos Indonesia ditunjuk oleh pemerintah sebagai platform logistik nasional karena jaringannya yang luas dan komprehensif yang tersebar di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pendaftaran lowongan kerja Pos Indonesia 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Pos Indonesia, Senior Vice President Human Capital PT Pos Indonesia (Persero) Iwan Gunawan menjelaskan mengenai prosedur resmi rekrutmen pegawai di Pos Indonesia. “Dalam proses rekrutmen di PT Pos Indonesia (Persero), informasi akan diumumkan melalui media sosial resmi Pos Indonesia yakni IG : posindonesia.ig; FB: Pos Indonesia dan Twitter: @PosIndonesia. Informasi terperinci ada dalam tautan yang dilampirkan dalam informasi di sosial media tersebut. Selain itu, diumumkan lewat majalah dinding di Kantor Pos.” begitu jelas Iwan. PT Pos Indonesia (Persero) membuka berbagai lowongan kerja pada 2026. Adapun pendaftaran biasanya dilakukan secara online melalui Pos Indonesia Karier, Pusat Pendaftaran PT Pos Indonesia (Rakamin), atau informasi resmi di Instagram Pos Indonesia. Adapun terkait rekrutmen pegawai Pos Indonesia, harus dikonfirmasi ulang kepada pihak terkait. Masyarakat dapat mengakses informasi rekrutmen di PT Pos Indonesia (Persero) melalui media sosial resmi atau melalui call center Halo Pos 1500161. PT Pos Indonesia tidak pernah membuka pendaftaran melalui media sosial tidak resmi dan melalui nomor WhatsApp pribadi. Dengan demikian klaim yang menyebutkan pendaftaran lowongan pekerjaan PT Pos Indonesia melalui nomor WhatsApp yang beredar di Facebook adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi yang membenarkan bahwa PT Pos Indonesia membuka lowongan pekerjaan melalui nomor WhatsApp pada akun tidak resmi. Adapun rekrutmen PT Pos Indonesia hanya dilakukan melalui akun resmi dan website https://posindonesia.rakamin.com/. Seluruh informasi mengenai lowongan pekerjaan Pos Indonesia hanya tersedia melalui kanal-kanal resmi, bumn.go.id, posindonesia.co.id, dan kemitraan.posindonesia.co.id. Baca juga:Hoaks Lowongan Pekerjaan BPJS Kesehatan 2026 100	2026-05-01
Berita CekFakta	Salah, Tautan Pendaftaran Pemutihan Pajak Kendaraan Gratis 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “pemutihan pajak kendaraan gratis 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Humas Kepolisian RI yang menyatakan bahwa Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan bahwa informasi terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online mulai berlaku pada 8 April 2026 sampai 28 Mei 2026 adalah tidak benar. “Akun ini, informasi itu hoaks,” begitu tulis Korlantas Polri di laman resminya. Pemerintah resmi menghapus bea balik nama mobil bekas di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menetapkan bahwa objek BBNKB hanya diberlakukan pada penyerahan pertama kendaraan bermotor atau kendaraan baru. Adapun mengenai Jenis, Biaya, dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk layanan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), biaya Mutasi Keluar Daerah, dan biaya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan pajak kendaraan gratis 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun https://infodaft.mygospaceinfo.com/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Segera” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan keterangan bahwa laman pendaftaran dilindungi oleh hak cipta dan semua hak dilindungi. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan sertifikat tanah gratis pada akun TikTok tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain infodaft.mygospaceinfo.com, dibuat pada 4 Maret 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Dengan demikian, tautan yang beredar bukanlah tautan resmi dan berpotensi penipuan. Dalam rangkuman Tirto “Daftar Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan April 2026”, program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Indonesia kian terbatas memasuki April 2026. Sejumlah pemerintah daerah menyetop insentif dan kembali menerapkan pajak normal. Terdapat lima provinsi yang masih memberikan pemutihan atau diskon pajak kendaraan hingga April 2026, sementara daerah lain kembali ke aturan normal. Berikut daftar provinsi yang masih menggelar pemutihan atau keringanan pajak kendaraan pada April 2026. Aceh: Pemutihan Penuh hingga Akhir April 2026Sulawesi Tenggara: Pemutihan untuk Pelajar dan MahasiswaBali: Diskon Pajak bagi Wajib Pajak PatuhJawa Tengah: Program Gas Jateng 5 PersenBengkulu: Diskon Balik Nama Kendaraan Wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara sudah memberlakukan kembali ketentuan pajak secara normal, termasuk denda bagi penunggak. Sebagai informasi, program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan penghapusan denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor. Program ini juga dikenal dengan istilah pengampunan tunggakan pajak pokok. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Adapun manfaat yang diperoleh dari program pemutihan dan diskon pajak kendaraan ini antara lain yaitu: Penghapusan denda pajakPenghapusan tunggakan pajak pokokKesempatan untuk membayar pajak tahun berjalan dalam periode yang ditentukan tanpa dikenakan dendaMemudahkan proses balik nama kendaraan Astra Oto Shop Adapun keringanan atau diskon yang diberikan seperti: diskon 50% untuk pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sedang berjalan. Pemangkasan PKB sebesar 24% dan diskon Bea Balik Nama (BBNKB) sebesar 37,5%. Diskon PKB sebesar 5% untuk roda dua dan roda empat. Potongan ini diberikan langsung dari nilai pokok pajak. Dengan demikian, pemutihan pajak kendaraan tidak benar-benar gratis total. Program ini sebenarnya adalah pembebasan denda keterlambatan (sanksi administrasi) dan seringkali bebas Bea Balik Nama (BBNKB), namun wajib pajak tetap wajib membayar pokok pajak kendaraan yang tertunggak. Cara mengikuti Program Pemutihan Pajak Kendaraan yaitu dengan mendatangi Samsat terdekat di provinsi dengan membawa dokumen STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, KTP pemilik kendaraan dan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang disesuaikan dalam program pemutihan. Pendaftaran tidak dilakukan melalui tautan tidak resmi. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan pajak kendaraan gratis 2026 adalah tidak benar dan terindikasi penipuan. Baca juga:Pengurusan Pajak Kendaraan Bekas Tak Perlu Lagi KTP Pemilik Lama 100	2026-04-22
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Pemutihan Sertifikat Tanah Gratis 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman BBC yang menampilkan foto serupa dengan video yang beredar. Gambar tersebut memperlihatkan Yealdi memegang sertifikat hak milik atas tanahnya di Setia Mekar, Kabupaten Bekasi. Sertifikat itu keluar pada 15 Mei 2015. Sebagai informasi, Yealdi adalah satu dari puluhan orang yang terkena dampak eksekusi lahan di Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun luas lahan yang disita mencapai 36.030 meter persegi. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Yealdi yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas 98,4 persen sebagai video hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan sertifikat gratis tanah 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun bousfth.it.com/daftar3. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan sertifikat tanah gratis pada akun TikTok tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun BPN. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain bousfth.it.com, dibuat pada 27 Maret 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, melalui program PTSL, Kementerian ATR/BPN memudahkan seluruh masyarakat untuk memperoleh sertifikat tanah yang sah tanpa ribet dan dengan biaya yang lebih terjangkau. Prosesnya pun lebih cepat dan transparan, memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Tanah yang terdaftar dengan sertifikat resmi akan melindungi hak masyarakat dari potensi sengketa dan masalah hukum lainnya. Pemutihan sertifikat tanah umumnya dilakukan melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atau Prona yang diselenggarakan BPN untuk melegalkan tanah belum bersertifikat. Prosedurnya meliputi: menyiapkan dokumen (KTP, KK, surat riwayat tanah), pengajuan ke kantor desa/BPN, pengukuran tanah, hingga penerbitan sertifikat resmi. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa BPN membuka pendaftaran pemutihan sertifikat tanah gratis melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. Baca juga:BPN Tegaskan Lahan Tanah Abang yang Diklaim Hercules Milik KAI 100	2026-04-22
Berita CekFakta	Keliru, Menlu China Sebut Israel Harus Dibubarkan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Ministry of Foreign Affairs People's Republic of China.Laman tersebut menulis bahwapada 19 Desember 2013, Wang Yi bertemu dengan Benjamin Netanyahu di Jerusalem. Dalam pertemuan itu Netanyahu menyatakan bahwa Israel dan Tiongkok adalah peradaban kuno dengan sejarah yang panjang dan memiliki prospek yang cerah. Israel mengagumi Tiongkok atas pencapaian-pencapaiannya yang besar. Israel bersedia menggabungkan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologinya sendiri dengan pasar yang besar dan modal yang melimpah di Tiongkok, untuk mewujudkan tujuan menggandakan volume perdagangan bilateral dalam waktu dekat dan memperkuat kerja sama di bidang pengelolaan sumber daya air, perawatan kesehatan, pertanian, dan energi hijau. Pihak Israel sangat serius dalam pembicaraan perdamaian dengan Palestina dan berkomitmen untuk mempromosikan proses perdamaian. Sementara itu, Wang Yi mengatakan bahwa hubungan Tiongkok-Israel memiliki fondasi yang kokoh, pertumbuhan yang pesat, dan potensi yang besar. Tiongkok selalu menghargai hubungan dengan Israel dan China bersedia mendorong implementasi konsensus penting yang dicapai antara para pemimpin negara kedua negara selama kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke China pada bulan Mei, untuk memperkuat persahabatan tradisional China-Israel dan memperdalam kerja sama praktis di semua bidang sehingga mendorong perkembangan hubungan China-Israel yang lebih besar dari titik awal yang baru. China siap untuk melakukan lebih banyak pertukaran tingkat tinggi dengan Israel, untuk sepenuhnya memanfaatkan peran kepemimpinan dan koordinasi mekanisme kerja sama antar pemerintah China-Israel, untuk mengeksplorasi keunggulan sumber daya kedua negara dan untuk membangun poin-poin penting baru bagi kerja sama saling menguntungkan China-Israel di era baru. Wang Yi mengatakan, mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina sesuai dengan kepentingan fundamental dan jangka panjang Israel. Ia berharap, Israel akan mengambil keputusan yang tepat pada saat perundingan perdamaian, mendorong proses perundingan perdamaian untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi perdamaian di Timur Tengah. Lebih lanjut, penelusuran Tirto juga sampai pada laman AFP Fact Check. Tirto menemukan unggahan yang identik dengan gambar pada unggahan di atas yang merupakan potongan video saat Menlu China Wang Yi dan PM Israel, Benjamin Netanyau bertemu di Israel pada 19 Desember tahun 2013. Video tersebut juga diunggah di channel Youtube resmi PM Israel. Menurut AFP, dalam pertemuan itu Wang sempat mengatakan bahwa ia sangat senang dapat mengunjungi Israel untuk pertama kalinya sebagai menteri luar negeri. "Banyak kolega saya mengatakan kepada saya, bahwa begitu mereka mengunjungi Israel, mereka akan jatuh cinta dengan negara ini. Tujuan kunjungan saya kali ini adalah untuk menemukan rahasia di balik itu," ujar Wang. Ia juga menyoroti "persahabatan yang mendalam dan tradisional" antara rakyat Tiongkok dan Israel. Namun, Wang Yi tidak menyebutkan bahwa Israel harus bubar karena bertindak licik dan memicu terjadinya Perang Dunia ke-3. Baca juga:Gedung Putih: Cina Pastikan ke Trump Tidak Pasok Senjata ke Iran 100	2026-04-21
Berita CekFakta	Hoaks, Akun TikTok Palsu Milik Sekretariat Jenderal Kemenkeu	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 2885 pengikut dan menggunakan logo Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai foto profil. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 472,1 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi @kemenkeuri UangKita merupakan akun resmi yang terverifikasi untuk menyampaikan informasi APBN dan kebijakan keuangan negara. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh video yang disebarkan ini dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Kejanggalan serupa juga kami temukan pada semua unggahan video dalam akun tersebut. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan bantuan dana keuangan”. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman resmi Instagram @ppid.kemenkeu, @kemenkeu.prime, dan laman PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan RI menyatakan bahwa akun TikTok “official.bantuan5” merupakan akun palsu yang mengatasnamakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan informasi yang diunggah merupakan video deepfake, informasi palsu atau hoaks. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, adapun bantuan yang diberikan Kemenkeu yaitu Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100	2026-04-29
Berita CekFakta	Salah, Purbaya Tawarkan Bantuan Modal Usaha Rp85 Juta	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 157 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “AKUN PRIBADI PURBAYA YUDHI SADEWA DIKELOLA OLEH STAF PRIBADI.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan 85 juta dari Purbaya”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu dan laman PPID Kemenkeu. Kedua laman tersebut menyatakan bahwa video yang beredar terkait pernyataan Purbaya menawarkan bantuan dana modal usaha sebesar Rp85 juta adalah video hoaks deepfake. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, adapun bantuan yang diberikan Kemenkeu yaitu Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Klaim Sukses Yakinkan World Bank dan S&P soal Fiskal 100	2026-04-21
Berita CekFakta	Hoaks, BMKG Peringatkan Kemarau Terparah Terjadi Pada 2026	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto mencari gambar asli yang digunakan untuk klaim tersebut menggunakan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search) di Google Lens. Hasil pencarian mengarah pada laman Liputan 6 yang menyatakan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan tegas membantah klaim tersebut. BMKG menyatakan bahwa informasi yang menyebut kemarau tahun 2026 akan menjadi yang terparah dalam tiga dekade terakhir adalah klaim yang tidak berdasar. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “BMKG peringatkan kemarau terparah pada 2026” pada mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Laman Instagram resmi BMKG @infobmkgmenyebutkan bahwainformasi perihal BMKG mengingatkan kemarau 2026 akan menjadi yang terparah dalam 30 tahun terakhir adalah informasi yang tidak benar. Faktanya, BMKG menyampaikan bahwa curah hujan pada musim kemarau 2026 diprediksi berada di bawah normal, yaitu lebih rendah dibandingkan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir. Sebagai perbandingan, musim kemarau yang telah terjadi pada tahun 1997, 2005, 2015 atau 2019 lebih kering bila dibandingkan dengan prediksi musim kemarau tahun 2026. Dalam Instagram resmi @suarasurabayamedia, Kepala BMKG Teuku Faisal memang pernah menyatakan bahwa di Indonesia berpotensi terjadi kemarau pada bulan April. Namun, Faisal tidak menyebutkan bahwa itu kemarau terparah. Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Rabu (4/3/2026) mengumumkan La Niña lemah yang terjadi sejak Oktober 2025 telah berakhir pada Februari 2026. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau lebih awal pada periode April 2026, diawali dari Nusa Tenggara lalu bergerak ke wilayah barat dan daerah lainnya. Hal itu disampaikan Faisal dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BMKG. Durasi kemarau diperkirakan lebih panjang di 57,2 persen Zona Musim (ZOM), dengan 64,5 persen wilayah mengalami curah hujan di bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Puncak musim kemarau di mayoritas wilayah diprediksi terjadi pada Agustus 2026 dan cenderung lebih awal dari pola normal. BMKG berharap informasi ini menjadi panduan mitigasi dan langkah antisipasi bagi sektor-sektor terdampak iklim. “Kemudian kalau kita bahas tentang durasi musim kemarau sebagian besar wilayah Indonesia atau di 400 zona musim atau 57,2% diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari normalnya. Kemudian terkait sifat musim kemarau akumulasi curah hujan pada periode musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia yaitu di 451 zona musim atau 64,5% dari seluruh zona musim diprediksi pada kategori bawah normal atau mudahnya itu lebih kering dari biasanya. Kemudian terkait puncak musim kemarau sebagian besar wilayah Indonesia atau di 429 zona musim atau sekitar 61,4% dari keseluruhan diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus.” Begitu keterangan Faisal. Dengan demikian, kondisi ini tidak berarti kemarau tersebut menjadi yang terparah dalam 30 tahun terakhir, melainkan menunjukkan adanya potensi curah hujan yang lebih sedikit dari biasanya. BMKG mengimbau agar masyarakat selalu mengakses informasi resmi mengenai cuaca dan iklim melalui kanal-kanal komunikasi BMKG yang terpercaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan persiapan didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Baca juga:Sumsel Waspadai Karhutla di 12 Daerah akibat Kemarau Panjang 100	2026-04-20
Berita CekFakta	Hoaks, Perundingan AS-Iran Gagal Warga Israel Mengungsi	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto mencari klip video asli yang digunakan untuk klaim tersebut menggunakan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search) di Google Lens. Hasil penelusuran mengarah pada laman “Agence France-Presse (AFP)” yang menyatakan bahwa video serupa pernah diklaim sebagai aksi protes akibat penangkapan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu, yang juga merupakan rival politik Presiden Recep Tayyip Erdogan. Aksi tersebut diklaim memicu gelombang demonstrasi di Turki pada bulan Maret 2025. Namun, video asli menunjukkan massa memadati sebuah jalan, yaitu penyambutan Paus Fransiskus di Timor-Leste pada September 2024. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “warga Israel mengungsi karena perundingan AS-Iran gagal.” Hasilnya, BBC Indonesia menuliskan bahwa perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Presiden AS, JD Vance saat menemui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif selama pertemuan mereka pada 11 April 2026 di Islamabad, Pakistan. “Kami telah melakukan sejumlah diskusi substantif dengan Iran, itu kabar baiknya. Kabar buruknya adalah kami belum mencapai kesepakatan. Dan menurut saya ini adalah kabar buruk bagi Iran, jauh lebih buruk daripada bagi AS,” begitu keterangan Vance dalam konferensi pers, Minggu (12/04). Dalam rilis Kompas, perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad, Pakistan dilakukan pada Sabtu (11/4/2026). Pertemuan tersebut memang gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang setelah berlangsungnya perundingan selama lebih dari 21 jam. Kemudian, di media sosial muncul sebuah video yang diklaim menampilkan ribuan warga Israel mengungsi usai gagalnya negosiasi AS dengan Iran untuk mengakhiri perang. Namun, sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, video yang beredar yang mengklaim warga Israel mengungsi karena gagalnya perundingan AS-Iran dan takut akan serangan rudal adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Dalam rangkuman Tirto “Rangkuman Perundingan Iran dan Amerika di Pakistan yang Gagal”, setelah sepakat untuk melakukan gencatan senjata atau ceasefire selama dua minggu, AS dan Iran melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni perundingan perdamaian. Kedua pihak bertemu di Islamabad pada akhir pekan lalu. Wakil Presiden JD Vance memimpin delegasi AS, sedangkan delegasi Iran dipimpin oleh Mohammad Bagher Qalibaf yang merupakan Ketua Parlemen Iran. Adapun Perundingan AS-Iran di Pakistan yang gagal tersebut membahas terkait hal-hal berikut: Negosiasi program nuklir Iran namun ditolak Iran.Redlines dari Iran yaitu tuntutan yang mencakup kompensasi atas kerusakan akibat serangan AS dan Israel, pencairan aset Iran yang dibekukan, serta penghentian serangan Israel di wilayah seperti Lebanon.Negosiasi gencatan senjata yang masih belum jelas akan dihentikan sementara, atau konflik ini akan diperpanjang dan memicu kembali eskalasi konflik.Kapal Amerika Serikat tetap melakukan operasi di Selat Hormuz.Perbedaan poin utama dalam proposal AS-Iran: AS membawa proposal 15 poin dengan fokus utama pada pengendalian nuklir Iran dan juga pembukaan kembali Selat Hormuz. Di sisi lain, Iran membawa 10 poin proposal yang berfokus pada penghentian perang secara permanen dan penguasaan Selat Hormuz. Tirto Tentang Katolik Video tersebut diambil ketika Paus Fransiskus mengadakan misa di ibu kota Timor-Leste, Dili, pada 10 September 2024. Menurut informasi dari Vatikan, lebih dari 600.000 orang atau hampir setengah dari total penduduk negara dengan mayoritas penganut Katolik tersebut menghadiri misa. Dengan demikian, video yang beredar bukan terkait warga Israel yang mengungsi, melainkan kerumunan massa yang mengadakan misa bersama Paus Fransiskus di ibu kota Timor-Leste, Dili. Baca juga:Inggris Kukuh Tolak Gabung AS di Perang Iran Meski Ditekan Trump 100	2026-04-18
Berita CekFakta	Keliru, Anies Baswedan Tawarkan Kuota Haji Gratis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut menggunakan foto profil dengan gambar Anies Baswedan, hanya memiliki 7 pengikut, dan sering membagikan unggahan yang menawarkan bantuan uang. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi Anies. Adapun akun resmi milik Anies bernama “Anies Baswedan” dengan 2,4 juta pengikut dan centang biru. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube “Anies Baswedan” yang menunjukkan video identik dengan unggahan yang beredar. Dalam video asli tersebut, Anies menyampaikan terkait ajakan kumpul akbar di JIS, Sabtu, 10 Februari 2024 dan tidak mengatakan terkait bantuan kuota haji ataupun bantuan lainnya. “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerima banyak kabar dan banyak sekali pesan yang masuk terkait acara Digis pada hari Sabtu 10 Februari ini,” begitu narasi yang disampaikan Anies pada video asli. Acara tersebut merupakan kampanye terakhir pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kemudian, Tirto menonton video yang diunggah di Facebook dari awal hingga akhir. Tirto menemukan kejanggalan pada audio yang diklaim sebagai suara Anies. Suara Anies cenderung datar layaknya robot, dengan intonasi dan gestur yang tidak alami, minim penekanan emosi, serta ritme bicara yang terlalu konsisten. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, Tirto menduga konten suara dibuat oleh akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan Hive Moderation. Berdasarkan hasil pengecekan, probabilitas penggunaan AI pada audio tersebut terdeteksi tinggi, yakni 98 persen, yang mengindikasikan bahwa suara dalam konten tersebut kemungkinan besar merupakan hasil rekayasa, bukan suara asli Anies Baswedan. Senada dengan hal tersebut, Kompas melaporkan bahwa video Anies menawarkan bantuan berupa kuota haji gratis merupakan konten hasil manipulasi. Suara Anies dalam video terdeteksi dihasilkan oleh AI. Dengan demikian, video yang beredar yang mengklaim Anies menawarkan kuota haji gratis dan bantuan tunai dengan cara mendaftar melalui nomor WhatsApp adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Polri Bentuk Satgas Haji 2026, Cegah Penipuan dan Dokumen Palsu 100	2026-04-17
Berita CekFakta	Tidak Benar, Trump Mundur dari Jabatan Presiden AS	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto mencari gambar asli yang digunakan untuk klaim tersebut menggunakan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search) di Google Lens. Hasilnya mengarah pada laman Liputan6 bahwa klaim Donald Trump mengundurkan diri dari jabatan Presiden Amerika Serikat menyebar di media sosial pada 1 April 2026 bertepatan dengan April Mop, momen ketika orang-orang biasanya membuat lelucon atau prank untuk mengelabui orang lain. Setelah ditelusuri, klaim pengunduran diri Donald Trump tersebut diunggah oleh komedian Patrick W Cutler pada akun Facebookdan Threadsmiliknya tepat pada April Mop. Ia menulis bahwa Trump mengadakan konferensi pers darurat pada pukul 9 malam pada 1 April 2026 untuk secara resmi mengumumkan akan mengundurkan diri sebagai presiden AS dan JD Vance akan menggantikannya. “BREAKING: President Donald J. Trump has called an emergency press conference tonight at 9 PM to officially announce he will be stepping down as President of the United States of America, and JD Vance will be taking his place,” begitu tulis Patrick dalam unggahannya. Sebagai informasi, Patrick W. Cutler adalah seorang komedian, pembuat konten, dan kreator konten asal Amerika yang terkenal melalui persona komedi "Bad Napoleon," sebuah parodi dari karakter Napoleon Dynamite. Ia meraih popularitas di media sosial, terutama TikTok, melalui konten humor yang unik dan peniruan adegan film. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump mengundurkan diri sebagai presiden AS” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Times Indonesia yang menuliskan bahwa gagasan untuk mencopot Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat terus menguat lantaran melontarkan ucapan bahwa akan segera mengakhiri perang dengan Iran melalui upaya negosiasi yang akan dilanjutkan beberapa hari mendatang. Pada Selasa (14/4/2026), anggota DPR dari Partai Demokrat mengusulkan pembentukan komisi yang akan bekerja sama dengan JD Vance untuk mencopot Donald Trump dari jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat berdasarkan Amandemen ke-25, jika mereka memutuskan bahwa ia tidak lagi layak untuk menjabat. Rancangan undang-undang tersebut, yang diajukan oleh Jamie Raskin, pemimpin Partai Demokrat di komite kehakiman DPR, menyusul serangkaian pernyataan dari Trump, termasuk peringatannya baru-baru ini bahwa “seluruh peradaban Iran akan mati” jika tidak menyerah pada tuntutannya, dan sebuah unggahan di media sosial yang menggambarkannya sebagai Yesus Kristus. Para anggota parlemen dari Partai Demokrat dan lawan-lawan politik lainnya, termasuk mantan Direktur CIA, John Brennan , telah memanfaatkan komentar-komentar tersebut dengan berpendapat bahwa presiden yang berusia 79 tahun itu tidak lagi kompeten untuk memimpin negara, dan bahwa wakil presiden AS harus bekerja sama dengan kabinet Trump untuk menyingkirkannya. “Kepercayaan publik terhadap kemampuan Donald Trump untuk memenuhi tugas jabatannya telah jatuh ke titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya karena ia mengancam akan menghancurkan seluruh peradaban, melepaskan kekacauan di Timur Tengah sambil melanggar wewenang perang Kongres, secara agresif menghina Paus Gereja Katolik dan mengirimkan gambar-gambar artistik daring yang menyamakan dirinya dengan Yesus Kristus,” begitu keterangan Raskin dalam sebuah pernyataan seperti dilansir The Guardian. Meskipun demikian, sampai artikel ini ditulis pada 16 April 2026, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Donald Trump mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat, meskipun ada desakan publik dan kritik atas kebijakannya. Akun media sosial Trump di Instagram pun, hingga kini, terpantau masih aktif mengunggah kegiatannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Perlu diketahui, melansir laman Govtrack.us, Trump adalah Presiden Amerika Serikat yang berasal dari Partai Republik. Ia telah menjabat sejak 20 Januari 2025. Masa jabatan Trump saat ini berakhir pada 20 Januari 2029. Presiden berusia 79 tahun ini sebelumnya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik dari tahun 2017 hingga 20 Januari 2021. Baca juga:Rangkuman Pidato Donald Trump ke Warga Amerika Soal Perang Iran 100	2026-04-17
Berita CekFakta	Salah, Purbaya Peringatkan Ekonomi Indonesia Suram Imbas Perang	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto mencari gambar asli yang digunakan untuk klaim tersebut menggunakan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search) di Google Lens. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @detikfinanceofficial yang menampilkan gambar serupa. Dalam unggahan tersebut dituliskan, Purbaya mengungkapkan bahwa perang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran menjadi tantangan signifikan bagi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta perekonomian Indonesia. Banyak negara sudah mulai merasakan dampak pelemahan ekonomi.⁣ Purbaya memang mengatakan perekonomian Indonesia juga bisa mengalami pelemahan jika tidak dikelola dengan baik. Pelemahan ekonomi itu dikarenakan banyak negara terpaksa menaikkan bahan bakar minyak (BBM) karena suplai terganggu, sementara Indonesia masih menahan harga.⁣ “Perang di Timur Tengah ini merupakan tantangan yang amat signifikan bagi APBN dan perekonomian kita. Jadi kalau kita tidak memanage itu dengan baik, kita mungkin nasibnya akan sama dengan negara sekeliling kita yang sudah mengalami mungkin perlambatan ekonomi yang signifikan. Kalau ada pelemahan (ekonomi), kita akan memperbaiki secepatnya. Jadi Kemenkeu sudah menerapkan early warning system yang cukup untuk perekonomian kita,” begitu keterangan Purbaya. Melansir laman Detik Finance, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (06/04/2026), Purbaya mengklaim stabilitas ekonomi Indonesia sejauh ini tetap terjaga di tengah ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik. Berdasarkan berbagai indikator perekonomian, Purbaya justru melihat adanya perbaikan ekonomi. Khusus kuartal I-2026, Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tercapai di level 5,5% atau lebih. Dengan demikian, Purbaya menjelaskan bahwa Indonesia akan menerapkan early warning system untuk mengatasi masalah perekonomian dalam ketidakpastian global bukan akibat perang. Purbaya tidak memberikan peringatan (warning) bahwa ekonomi Indonesia bisa suram seperti negara lain imbas perang. Konten yang beredar dibuat secara tidak utuh dan beberapa konteks dihilangkan, sehingga menyebabkan kesalahpahaman dan data yang tidak akurat. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Keuangan RI melalui laman resminya menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya memberikan peringatan bahwa ekonomi Indonesia bisa suram seperti negara lain imbas perang merupakan berita tidak benar. Senada dengan hal tersebut, di Instagram @kemenkeu.prime, dan Facebook “Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME” dituliskan hal serupa bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Purbaya memberikan peringatan ekonomi Indonesia bisa suram seperti negara lain imbas perang adalah hoaks. Masyarakat diimbau agar waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Baca juga:Purbaya Pamer SAL Rp420 Triliun ke BOS IMF: Fiskal Kita Kuat 100	2026-04-16
Berita CekFakta	Salah, PM Israel Klaim Kalah & Akui Kedaulatan Palestina	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto mencari klip video asli yang digunakan untuk klaim tersebut menggunakan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search) di Google Lens. Hasilnya, ditemukan video serupa pada akun “officialinewstv” yang diunggah pada tanggal 25 Juni 2025. Dalam unggahan tersebut, Netanyahu mengumumkan sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan Iran pada Selasa (24/06/2025). Ia mengklaim kemenangan bersejarah dalam perang 12 hari antara negaranya dengan Iran. Netanyahu pun berjanji untuk mencegah Teheran membangun kembali fasilitas nuklir. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman Britannica, pada tanggal 13 Juni 2025, Israel melakukan operasi besar-besaran terhadap Iran. Serangan tersebut menargetkan fasilitas nuklir, situs militer, dan infrastruktur rezim. Seiring meningkatnya pertempuran di kedua pihak, Amerika Serikat ikut campur, menargetkan situs-situs paling penting dan terlindungi dalam program nuklir Iran, yang tidak mampu dihancurkan Israel. Gencatan senjata diumumkan pada 24 Juni 2025, mengakhiri perang 12 hari tersebut. Perlu diketahui, melansir laman Military.com, sampai 3 April 2026 dilaporkan sebanyak 365 tentara AS terluka dan 13 tewas dalam Operation Epic Fury yang telah berjalan sejak 28 Februari 2026. Sementara itu, WANA menginformasikan Iran beberapa kali mengklaim sudah melakukan penyerangan Bandara Ben Gurion. Teranyar, serangan terjadi pada minggu awal bulan April. Al Jazeera juga melaporkan serangan serupa juga dilakukan oleh kelompok Houthi ke bandara internasional Israel. Baca juga:Trump Minta Netanyahu Kurangi Serangan ke Lebanon 100	2026-04-16
Berita CekFakta	Hoaks, 4 Ribu Tentara AS Tewas Diserang Iran	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya menunjukkan bahwa cuplikan video asli berasal dari program berita Liputan6 di SCTV. Video asli diunggah ke saluran YouTube Liputan6 pada 21 Desember 2025. Selama segmen pemberitaan, presenter membahas dampak banjir bandang di Aceh dan tidak ditemukan pernyataan yang membenarkan klaim bahwa 4 ribu tentara AS tewas karena serangan Iran di Timur Tengah. Melansir ke laman Tempo, pernah beredar sebuah video yang mengklaim bahwa 4.000 tentara AS tewas setelah mendarat di Bandara Ben Gurion di Israel pada 1 April 2026. Unggahan tersebut faktanya menampilkan video yang tidak terkait dengan serangan Iran di Bandara Ben Gurion di Israel. Video berisi cuplikan berbagai peristiwa di luar Israel. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah pembawa berita yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa suara pada video tersebut memiliki probabilitas 97,5 persen sebagai hasil manipulasi AI. Laman Military.com melaporkan bahwa hingga 3 April 2026, 365 tentara AS terluka dan 13 tewas dalam Operation Epic Fury yang dimulai dari 28 Februari 2026. Sementara itu, Reuters mengabarkan Lebih dari 3.000 orang tewas di seluruh Iran selama perang, kata kepala forensik Iran kepada media pemerintah pada hari Kamis (09/04/2026). Di Israel sendiri, menurut Reuters, rudal yang diluncurkan dari Iran dan Lebanon telah menewaskan 23 orang di Israel, menurut layanan ambulans Israel. Militer Israel mengatakan 12 tentaranya juga tewas di Lebanon selatan. Secara terpisah, pasukan Israel salah tembak dan menewaskan seorang petani Israel di dekat perbatasan dengan Lebanon pada 22 Maret. WANA melaporkan bahwa Iran berulang kali mengklaim telah menyerang Bandara Ben Gurion, serangan terbaru terjadi pada minggu pertama bulan April. Al Jazeera mencatat bahwa kelompok Houthi juga mengumumkan serangan serupa terhadap bandara internasional Israel. Namun, serangkaian serangan tersebut tidak berdampak signifikan pada operasi di Bandara Ben Gurion. Rilis Times of Israel pada 5 April 2026 menyatakan bahwa staf bandara hanya terkejut dengan penemuan sebuah paket yang diduga berisi bahan berbahaya yang mengeluarkan asap. Lebih lanjut, laman Ynetnews menjelaskan bahwa pihak berwenang telah membatasi akses ke Bandara Ben Gurion secara ketat selama dua minggu terakhir. Kementerian Perhubungan mulai melonggarkan pembatasan penerbangan mulai Minggu malam, 6 April, yang memungkinkan maskapai penerbangan untuk menjual hingga 100 kursi, termasuk kuota 30 persen untuk misi kemanusiaan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan 4 ribu tentara AS tewas karena serangan Iran adalah tidak benar dan merupakan konten yang difabrikasi. Baca juga:560 Tentara AS Dilaporkan Tewas & Luka Imbas Iran Balas Serangan 100	2026-04-15
Berita CekFakta	Keliru, Turki Kirim Ribuan Helikopter untuk Bantu Iran	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Turki menerbangkan ribuan helikopter untuk membantu Iran. Kemudian, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Turki berangkatkan ribuan helikopter untuk membantu Iran.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang menampilkan barisan helikopter yang sedang mengudara merupakan peristiwa lama. Video asli ditemukan dalam unggahan YouTube Radmir Groham. Video tersebut menampilkan cuplikan yang sama, dengan keterangan pada unggahan yang menyebutkan video itu direkam di Korea Utara pada 11 September 2024. Senada dengan hal tersebut, dalam tayangan Yuyongwon TV video tersebut diambil dalam kegiatan latihan Angkatan Udara untuk mempersiapkan parade udara dalam rangka memperingati Hari Angkatan Bersenjata. Namun, hari peringatan parade helikopter tersebut dibatalkan dan dibatasi akibat hujan dan angin kencang. Melansir laman Metro TV, Turki pernah mengirimkan bantuan teknologi canggih, termasuk drone Bayraktar Akinci dan helikopter yang dilengkapi kemampuan penglihatan malam (night vision) tipe Cougar, untuk membantu mencari helikopter Presiden Iran, Ebrahim Raisi, yang jatuh di wilayah Azerbaijan Timur pada 19 Mei 2024. Namun, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Turki membantu Iran dalam perang. Helikopter yang dikirimkan pun tidak berjumlah ribuan. Dengan demikian, video yang beredar merupakan konten yang dimanipulasi dari video asli dan tidak didasarkan pada fakta ilmiah. Baca juga:Kepolisian Turki Tangkap 115 Terduga Militan ISIS Jelang Natal 100	2026-04-15
Berita CekFakta	Hoaks, Pendaftaran Pangkalan LPG 3 Kg Berbayar lewat WhatsApp	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengguna. Di bio akun, pengguna mengklaim bahwa akunnya merupakan akun resmi. Pengguna juga mencantumkan nomor WhatsApp pada bio akun untuk menghubungi layanan pendaftaran atau informasi lebih lanjut terkait produk. Tirto lantas melakukan penelusuran akun resmi media sosial Pertamina Patra Niaga. Temuan Tirto menunjukkan bahwa akun tersebut bukanlah akun TikTok resmi Pertamina Patra Niaga. Diketahui, akun resmi TikTok Pertamina Patra Niaga adalah “pertaminapatraniaga” dan memiliki centang biru yang diverifikasi oleh TikTok. Berdasarkan situs resmi Pertamina Patra Niaga, yakni pertaminapatraniaga.com, kontak resmi perusahaan tidak menggunakan nomor WhatsApp pribadi. Layanan pelanggan disediakan melalui kanal resmi berupa Telepon: 135 dan Email: pcc135@pertamina.com. Setelah memverifikasi keabsahan akun, selanjutnya Tirto mengecek prosedur pendaftaran pangkalan atau agen LPG. Perlu diketahui, melansir Tirto, pada Februari 2025, pemerintah resmi melarang penjualan gas LPG ke pengecer. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa larangan penjualan LPG 3 kilogram (kg) melalui pengecer yang mulai berlaku 1 Februari 2025 dilakukan karena adanya laporan penyaluran yang kerap tidak tepat sasaran. Penjualan kemudian difokuskan hanya melalui agen resmi PT Pertamina (Persero). Ia juga menyinggung adanya praktik permainan harga LPG di lapangan. Mengutip Tirto, untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg, masyarakat harus mendaftar melalui agen resmi dengan terlebih dahulu membuat akun pada sistem Online Single Submission (OSS) guna memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Proses pendaftaran diawali dengan aktivasi akun OSS melalui situs oss.go.id. Calon pendaftar perlu mengisi formulir dengan data diri lengkap, seperti NIK, tanggal lahir, nomor telepon, dan email. Setelah proses pendaftaran dikirim, sistem akan mengirimkan email aktivasi. Pengguna kemudian diminta mengaktifkan akun dan akan menerima kata sandi melalui email yang telah didaftarkan. Setelah akun aktif, pendaftar dapat mengajukan Izin Usaha Mikro dan mengurus NIB dengan login ke situs OSS. Selanjutnya, pilih menu “Permohonan” dan klik “IUMK”, lalu lanjutkan ke pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melengkapi data profil usaha yang diminta. Pendaftar wajib mengisi seluruh formulir secara lengkap, termasuk detail usaha, kemudian menyetujui ketentuan yang berlaku. Setelah itu, pilih opsi “Proses NIB dan Izin Usaha”. Sistem akan menampilkan dokumen yang perlu dicetak sebagai syarat untuk mendaftar menjadi pangkalan LPG 3 kg melalui agen resmi. Untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg, calon pendaftar perlu menyiapkan sejumlah dokumen penting, seperti KTP, NPWP, bukti kepemilikan lahan, serta surat izin usaha. Selain itu, diperlukan pula dokumen legalitas usaha, antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan perizinan lain yang relevan. Pendaftar juga diwajibkan melampirkan surat referensi bank serta dokumen persetujuan lingkungan. Pangkalan LPG 3 kg yang resmi wajib memiliki papan identitas yang menunjukkan statusnya sebagai agen resmi Pertamina. Keberadaan identitas ini penting untuk memberikan transparansi kepada masyarakat sekaligus membedakan pangkalan resmi dari penjual ilegal. Selain itu, operasional pangkalan harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan guna menjamin keamanan dan kelancaran distribusi. Dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi serta mematuhi prosedur yang berlaku, pangkalan LPG 3 kg dapat berperan dalam memastikan distribusi gas berjalan efektif, merata, dan tepat sasaran. Tirto lalu menghubungi pihak Pertamina Patra Niaga melalui pesan WhatsApp. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa informasi yang beredar adalah hoaks. Roberth memastikan bahwa LPG 3 kg merupakan produk subsidi pemerintah yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya mengacu pada kebijakan pemerintah dan mekanisme subsidi tepat sasaran. “LPG 3 kg adalah produk subsidi yang pendistribusiannya diatur oleh pemerintah dengan sistem kuota, sehingga harus dipastikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya pada Selasa (14/04/2026). Roberth mengingatkan agar masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang menyesatkan dan meminta bayaran mengatasnamakan Pertamina, maupun Pertamina Patra Niaga melalui berbagai platform komunikasi termasuk media sosial yang bisa menyerupai akun resmi ataupun akun palsu seperti contoh tautan akun di atas. "Perlu kami tegaskan bahwa pendaftaran menjadi pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis. Informasi vang mencantumkan biava tertentu tersebut tidak benar dan bukan berasa dari Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga, bahkan akun tersebut vaitu akun platform media sosial TikTok @pertaminagas3kg_pg yang memberikan informasi juga merupakan bukan akun resmi yang mencoba menyerupai akun milik perusahaan dan berusaha memberikan informasi yang menyesatkan masyarakat," tandasnya. Sekali lagi, Roberth mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial yang mengatasnamakan perusahaan, serta selalu melakukan verifkasi melalui kanal resmi www.pertaminapatraniaga.com, akun sosial media Instagram @pertaminapatraniaga, akun TikTok, atau dapat menghubungi layanan resmi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Di Tengah Tantangan, Kapal Pertamina Topang Distribusi Energi 100	2026-04-15
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bahlil Sebut PLN Merugi Karena Rakyat Tidak Hemat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Bahlil menyebut PLN merugi karena rakyat tidak bisa menghemat listrik. Kami justru diarahkan pada laman Antara yang menyatakan bahwa klaim yang menyebut Bahlil mengatakan PLN rugi karena rakyat tidak hemat listrik adalah tidak benar. Gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut diketahui berasal dari pemberitaan lain terkait rencana pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas), bukan terkait pernyataan tentang kerugian PLN. Melansir laman Kumparan, gambar tersebut merupakan dokumentasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai pelantikan Dirjen Migas di kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/8/2025). Bahlil menyampaikan terkait tambahan target jaringan gas (jargas) rumah tangga sebesar 1 juta sambungan pada tahun 2026 dan melanjutkan untuk membangun 1 juta jargas rumah tangga mulai 2026 dengan anggaran Rp5,8 T. Dalam berbagai kesempatan, Bahlil justru mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak tanpa menyalahkan masyarakat sebagai penyebab kerugian PLN. Bahlil tidak pernah menyebutkan bahwa PLN rugi karena masyarakat tidak hemat listrik. Kemudian Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Bahlil sebut PLN rugi karena masyarakat tak hemat listrik.” Hasil penelusuran mengarahkan ke laman TurnBack Hoaks.Laman tersebut mengarahkan Tirto pada pemberitaan Radio Republik Indonesia berjudul “Menteri Bahlil Sebut Salah Satu Faktor PLN Merugi” yang dirilis Sabtu (25/1/2025). Dalam pemberitaan tersebut, Bahlil memang menyampaikan ketidaksinkronan antara pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi. Hal tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi. Namun, tidak terdapat pernyataan yang menyebut masyarakat sebagai penyebab kerugian PLN. PLN pernah merugi hingga Rp29 triliun pada 2013. Di semester I 2025, PLN mencatat laba sekitar Rp30 triliun karena oversupply listrik, kewajiban pembayaran ke pembangkit swasta (take or pay), serta bahan subsidi dan investasi. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh masyarakat yang tidak menghemat listrik. Dalam rilis Kompas, pada awal Januari 2026, lini masa media sosial X ramai membahas kabar utang PT PLN (Persero) yang disebut mencapai Rp711 triliun. Angka tersebut memicu perdebatan warganet, terutama soal kinerja dan pengelolaan keuangan perusahaan listrik pelat merah tersebut. Executive Vice President (EVP) Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menegaskan bahwa angka Rp711 triliun merupakan total liabilitas perusahaan, bukan sekadar utang yang mencerminkan kerugian. Ia menjelaskan bahwa liabilitas adalah kewajiban keuangan yang timbul dari aktivitas masa lalu dan harus diselesaikan di masa mendatang. Dalam konteks PLN, liabilitas tersebut berkaitan dengan aktivitas operasional serta pembiayaan investasi jangka panjang. Investasi ini meliputi pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi, serta penguatan sistem kelistrikan nasional, termasuk upaya memperluas akses listrik ke wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Senada dengan hal tersebut, dalam rangkuman Tirto, berdasarkan data dalam Laporan Keuangan Kekonsolidasian Perusahaan Perseroan PT PLN Semester 1 2025 dan tahunan 2024, Tirto mendapati bahwa laba tahun berjalan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17,7 triliun. Sebagai perbandingan, laba tahun berjalan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22 triliun. Sementara angka Rp711,2 triliun yang banyak disebut dalam unggahan media sosial merujuk pada nilai jumlah liabilitas (utang) PLN tanggal 31 Desember 2024. Berdasarkan laporan tersebut, nilainya tercatat Rp711.215.031 juta atau Rp711,2 triliun jika dibulatkan. Sebagai perbandingan, jumlah liabilitas (utang) PLN pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp655 triliun. Sementara itu, Laporan Keuangan PLN Semester 1 2025 mencatat liabilitas berada di angka Rp734,2 triliun. Dengan demikian, narasi yang mencatut nama Bahlil menyebutkan bahwa PLN merugi karena rakyat tidak menghemat listrik adalah klaim tidak berdasar. Narasi nilai utang PLN yang disebut di media sosial benar, tetapi klaim kerugian tidak tepat jika merujuk pada laporan keuangan perseroan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Wajibkan Masyarakat Pakai Motor Listrik 100	2026-04-14
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran CPNS Kemenkeu 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait pendaftaran CPNS Kemenkeu 2026 dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang tertera pada bio profil. Akun tersebut menggunakan foto profil logo Kemenkeu dan hanya memiliki 130 pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Kemenkeu RI. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu RI bernama @kemenkeuri dengan 299,3 ribu pengikut dan memiliki centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenkeu 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun https://lerfth.it.com/daftar2. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung pada laman bertuliskan “Daftar Sekarang. Pendaftaran Gratis.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E–KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenkeu 2026 pada akun TikTok tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemenkeu. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain lerfth.it.com, dibuat pada 9 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Kementerian Keuangan RI, setiap informasi terkait dengan Rekrutmen CASN Kementerian Keuangan akan disampaikan melalui laman https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/. Peserta diharapkan agar selalu memantau laman ini untuk mengetahui informasi terbaru dan melihat informasi dan pengumuman selanjutnya. Pendaftaran CPNS Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dilakukan secara online melalui portal resmi sscasn.bkn.go.id. Pelamar wajib membuat akun, mengunggah dokumen (KTP, Ijazah, Transkrip), dan memilih formasi Kemenkeu saat pendaftaran dibuka, dengan memantau informasi resmi di rekrutmen.kemenkeu.go.id, dan BKN. Dalam rangkuman Tirto “Info Rekrutmen CPNS 2026 Lulusan SMA untuk Bea Cukai,” Pemerintah memang berencana membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 untuk lulusan SMA di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya menyiapkan sekitar 380 lowongan untuk lulusan SMA guna mengisi posisi teknis di lapangan. “Kalau di [Kementerian] Keuangan sendiri kita enggak lama seperti saya bilang dulu kan buka di Bea Cukai [untuk] 380 lulusan SMA. Udah berapa bulan ini enggak jadi-jadi...” ujar Purbaya, dikutip dari Antara News, Selasa (7/4/2026). Adapun rencana rekrutmen di lingkungan Kementerian Keuangan tercantum dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029. Dalam dokumen disebut bahwa kebutuhan rekrutmen pegawai Kementerian Keuangan setiap tahun meliputi: 2.100 orang (2025), 4.350 orang (2026), 4.350 orang (2027), 4.350 orang (2028), dan 4.350 orang (2029). Terkait kabar terbaru, Purbaya juga menegaskan bahwa kebijakan pembukaan CPNS berada di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). “Sekarang baru dibisikin [soal adanya pembukaan pendaftaran CPNS], ada [pembahasan] di Menpan. Harusnya sih ada ya [anggaran penerimaan CPNS],” begitu keterangan Purbaya. Purbaya juga mengindikasikan bahwa rekrutmen bakal dibuka dalam waktu dekat dengan kemungkinan pendaftaran dimulai sekitar Mei 2026, kendati sampai saat ini jadwal resmi belum diumumkan. Dengan demikian, rekrutmen CPNS Kemenkeu 2026 sampai saat ini, Senin (13/04/2026) belum dibuka. Tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Menkeu Purbaya Usul Kemenkeu Ambil Alih PNM dari Danantara 100	2026-04-14
Berita CekFakta	Salah, Rencana Rusia Bangun Pangkalan Militer di Papua	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Ditemukan banyak unggahan terkait Iran, Indonesia, Donald Trump, Netanyahu, dan Bahlil yang ditulis dengan narasi yang menggiring opini pengunjung. Akun tersebut memiliki 5,9 ribu pengikut dan YouTube Journal IDN dengan 224 subscriber. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut tidak terafiliasi dengan media resmi pemerintah, melainkan channel kreator yang membahas semua berita politik, ekonomi, bisnis, kriminal, hukum, internasional, bencana & peristiwa, olahraga, teknologi & sains, kesehatan, hiburan, sosial & budaya, militer & pertahanan, lingkungan, viral & lifestyle, serta umum. Kemudian, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Rusia akan mendaratkan pesawat militernya dan membangun pangkalan militer di Papua. Kami justru diarahkan ke laman Kementerian Komunikasi dan Digital yang menyatakan bahwa unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Rusia akan membuat pangkalan militer di Papua adalah hoaks. Melansir laman Kompas, klaim Rusia akan membangun pangkalan militer di Indonesia beredar karena terbitnya sebuah kabar dari media asing tentang kemungkinan kehadiran militer Rusia di Indonesia, tepatnya di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Manuhua, Biak, Papua. Kabar ini mencuat usai pemberitaan yang dikutip oleh kantor berita Antara, menyebut Rusia akan menjadikan Lanud Manuhua sebagai lokasi markas pesawat-pesawat militernya. Laporan tersebut mulanya dilansir oleh media internasional yang fokus di bidang pertahanan, Janes. Kementerian Pertahanan RI membantah adanya rencana untuk menjadikan Landasan Udara Manuhua sebagai pangkalan militer Rusia. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Terkait pemberitaan tentang usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia, Kemhan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar,” begitu keterangan Frega pada Kompas.com, Selasa (15/4/2025). Adapun pertemuan antara Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari lalu, dalam kerangka hubungan bilateral dan tidak mencakup pembicaraan strategis soal pangkalan militer. Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan Kementerian Luar Negeri menegaskan tidak pernah ada izin atau rencana pembangunan pangkalan militer asing, termasuk Rusia, di wilayah Indonesia. Dengan demikian, narasi yang beredar di media sosial mengenai pembangunan pangkalan di Papua adalah tidak benar. Baca juga:Prabowo ke Rusia Besok, Temui Putin demi Amankan Pasokan Energi 100	2026-04-13
Berita CekFakta	Hoaks, Dana Hibah Rp11 Miliar dari Menteri Purbaya	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto mengamati konten dengan seksama. Dari hasil pantauan, Tirto menemukan kejanggalan pada audio yang diklaim sebagai suara Purbaya. Suara Purbaya cenderung datar layaknya robot, dengan intonasi yang tidak alami, minim penekanan emosi, serta ritme bicara yang terlalu konsisten. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, Tirto menduga konten suara dibuat oleh akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan Hive Moderation. Berdasarkan hasil pengecekan, probabilitas penggunaan AI pada audio tersebut terdeteksi tinggi yakni 98,9 persen, yang mengindikasikan bahwa suara dalam konten tersebut kemungkinan besar merupakan hasil rekayasa, bukan suara asli Purbaya Yudhi Sadewa. Hive Moderation Dana Hibah Rp11M Purbaya. (FOTO/Hive Moderation) Tirto lantas menelusuri akun resmi Kementerian Keuangan untuk memverifikasi klaim. Hasilnya, kami menemukan unggahan di Instagram dan X resmi milik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan pada 10 April 2026 yang membantah klaim tersebut. “Video yang mengatasnamakan Menteri Purbaya yang mengajak masyarakat mendaftarkan diri untuk mengambil dana hibah senilai 11 M karena bukan pinjaman, merupakan video deep fake.” Tulis PPID Kemenkeu dalam takarir. PPID Kemenkeu mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Menteri Purbaya. Baca juga:Purbaya Targetkan Legalisasi Rokok Ilegal Mulai Berjalan Mei 100	2026-04-11
Berita CekFakta	Tidak Benar, Meteor Jatuh di Lampung Utara	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa meteor jatuh di Lampung Utara. Kami justru diarahkan ke laman Kompas, Masyarakat di Provinsi Lampung dihebohkan dengan penampakan benda bercahaya misterius yang melintasi langit pada Sabtu (4/4/2026) malam. Pusat Observatorium Astronomi Itera Lampung (OAIL) memastikan bahwa benda itu bukanlah fenomena alam alami seperti meteor atau komet. Kepala OAIL, Dr. Annisa Novia Indra Putri, menjelaskan bahwa benda bercahaya tersebut teridentifikasi sebagai sampah antariksa dari bagian roket asal China. Fenomena langit di benda bercahaya yang melintasi Lampung bukan dari komet, tapi kemungkinan besar adalah sampah antariksa dari rocket body, tubuh roket (satelit) dari China, dikonfirmasi, pada Minggu (5/4/2026). Dalam rilis Kompas, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari mengatakan, informasi benda langit jatuh di Lampung adalah hoaks. Visualisasi pada video pun disebut terjadi kebakaran akibat pecahan roket tersebut. “Hasil koordinasi dengan Kapolres Lampung Timur dan Kapolres Tulang Bawang, situasi aman dan terkendali. Tidak ada laporan benda jatuh di wilayah Lampung,” begitu keterangan Yuni, Minggu (5/4/2026). Melansir Instagram @polres_oki, video tersebut juga pernah beredar menampilkan cuplikan video yang sama terkait jatuhnya meteor, namun berbeda tempat, yaitu di OKI. Polres Oki menegaskan dalam unggahan tersebut: “Tidak ada meteor jatuh di Oki, berita yang beredar adalah hoaks.” Teranyar, beredar video yang mengklaim adanya meteor jatuh di wilayah Tugumulyo, OKI, informasi tersebut bukan merupakan peristiwa jatuhnya benda dari langit di wilayah OKI, melainkan kejadian lain yang tidak berkaitan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Meteor jatuh di Lampung Utara”. Hasil pencarian mengarahkan pada laman arus media utama Antara, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dilansir dari ANTARA, mengkonfirmasi benda langit bercahaya tersebut melintasi wilayah udara Lampung dan Banten pada Sabtu (4/4/2026) malam merupakan sampah antariksa. Objek yang sempat viral di media sosial itu teridentifikasi sebagai bekas roket milik China. Analisis menunjukkan bahwa objek yang terlihat merupakan benda yang memasuki atmosfer dan terbakar akibat gesekan saat berada di ketinggian sekitar 120 kilometer. Peristiwa tersebut menimbulkan cahaya terang di langit, tetapi tidak sampai jatuh ke permukaan atau menyebabkan kebakaran di wilayah permukiman. Senada dengan hal itu, Tirto dalam artikel berjudul "BRIN Jelaskan Benda Langit Bercahaya di Lampung: Eks Roket Cina"menulis, peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Prof. Thomas Djamaluddin, menyatakan bahwa objek tersebut merupakan sampah antariksa berupa badan roket CZ-3B R/B asal China. “Masyarakat sekitar Lampung dan Banten dihebohkan dengan objek terang yg meluncur di langit dan tampak terpecah menjadi beberapa bagian. Itu adalah pecahan sampah antariksa,” ujarnya kepada Tirto, pada Minggu (5/4/2026). Space-Track Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN, Wahyudi Hasbi saat dihubungi terpisah juga menjelaskan bahwa objek tersebut merupakan bagian dari roket Long March-3B yang diluncurkan dari Xichang Satellite Launch Center pada 23 Januari 2025 untuk membawa satelit komunikasi TJSW-14. Menurutnya, puing yang terlihat merupakan bagian tahap ketiga (third stage) roket dengan panjang sekitar 12,4 meter; diameter 3 meter; dan massa sekitar 2,8 ton dalam kondisi kosong. Sebelum memasuki atmosfer, ketinggian objek diperkirakan berada di sekitar 116 kilometer. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya, serta selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarluaskan, guna menghindari kepanikan dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Baca juga:Kapan Hujan Meteor Leonis Minorid, Cara Lihat, & Jam Berapa? 100	2026-04-11
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Sebut Indonesia Siap Perang Lawan Israel	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Indonesia siap berperang melawan Iran. Kami justru diarahkan pada laman Kompas, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI saat menjalankan tugas dalam misi perdamaian di Lebanon. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo melalui Instastory akun resmi Instagram @prabowo. Saat mengunjungi keluarga prajurit yang gugur, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, di Cimahi, Jawa Barat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan prajurit TNI yang gugur saat bertugas bersama pasukan perdamaian di Lebanon akan segera dipulangkan. Jenderal Agus Subiyanto memastikan bahwa prajurit yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel, akan diberikan hak-haknya yaitu kenaikan pangkat luar biasa, KPLB, asuransi Asabri senilai Rp350 juta hingga beasiswa sekolah untuk anak prajurit TNI yang gugur sebesar Rp30 juta. Melansir YouTube Sekretariat Kabinet, ditemukan video asli yang menampilkan tayangan video secara utuh. Video tersebut merupakan keterangan pers Presiden Prabowo dalam lawatan ke Timur Tengah dan Türkiye di Jakarta pada 9 April 2025. Dalam siaran pers tersebut, Prabowo membahas agenda kunjungan ke Timur Tengah untuk berdiskusi mengenai kondisi geopolitik dan geoekonomi global. Tidak ditemukan pernyataan Prabowo terkait kesiapan Indonesia untuk berperang dengan Israel usai tewasnya tiga prajurit Indonesia. Dalam video asli tersebut, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dan siap menerima korban luka akibat perang Gaza. Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia siap untuk berperan dalam misi perdamaian dan kemanusiaan, khususnya di Gaza, Palestina. Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia dianggap bersikap netral dan dapat diterima oleh semua pihak, serta siap membantu sesuai kapasitasnya jika diminta. Bukan siap untuk berperang seperti klaim yang beredar. Prabowo tidak pernah menyampaikan terkait kesiapan Indonesia untuk melawan Israel karena kematian prajurit TNI. Prabowo juga menyampaikan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan telah mengirim tim medis ke Gaza meski dalam kondisi berbahaya. Selain itu, Indonesia juga siap mengevakuasi hingga 1.000 korban luka dan anak-anak untuk dirawat sementara di Indonesia, sebelum kembali ke tanah asal jika situasi memungkinkan. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Prabowo siap lawan Israel karena kematian prajurit TNI.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Turnbackhoax.Dalam laporannya, Turnbackhoax juga memastikan bahwa klaim yang menyebutkan Indonesia siap berperang melawan Israel adalah tidak benar. Dengan memasukkan gambar Presiden Prabowo yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Google Image Search bisa dipastikan bahwa foto yang ada pada unggahan yang beredar di media sosial tersebut merupakan momen Presiden Prabowo memberikan keterangan pers perihal lawatannya ke Timur Tengah dan Türkiye di Jakarta, 9 April 2025, dan ditayangkan pada Rabu (09/4/2025). Dengan demikian klaim yang menyatakan Prabowo sebut Indonesia siap melawan Israel karena tewasnya prajurit TNI adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Israel Serang Lebanon, Apakah Gencatan AS-Iran Akan Batal? 100	2026-04-10
Berita CekFakta	Tidak Benar, Spanyol Undur Diri dari NATO	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Spanyol mengundurkan diri dari NATO. Kemudian, kami mengetikkan kata kunci “Spanyol mundur dari NATO” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman turnbackhoax.id, bahwa Unggahan foto berisi klaim “Spanyol keluar dari NATO usai AS serang Iran” merupakan konten palsu (fabricated content). Senada dengan hal tersebut, laman Radio Republik Indonesia juga mengklarifikasi hal serupa. Akun Facebook “Youngnihan” membagikan foto disertai narasi yang menyebut “Dunia mendukung Iran dan semua orang meninggalkan Amerika, Spanyol undur diri dari Nato,” informasi tersebut dipastikan tidak benar. Dalam rilis CNN Indonesia, Pemerintah Spanyol bereaksi menanggapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meminta Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengeluarkan Spanyol dari keanggotaan. Trump memang menyarankan NATO mencoret keanggotaan Spanyol setelah Madrid menolak untuk menaikkan komitmen anggaran militer atau urunan oleh semua anggota. Dikutip dari Al Arabiya, sumber dari pemerintahan Spanyol mengatakan pada Jumat (10/10), “Spanyol adalah anggota penuh NATO yang berkomitmen. Dan, Spanyol memenuhi target kapasitasnya sama seperti Amerika Serikat.” Sebagai informasi, NATO yang beranggotakan 32 negara anggota, telah mencapai kesepakatan untuk menaikkan kewajiban anggotanya menaikkan anggaran militer buat aliansi pertahanan tersebut. Rencana peningkatan anggaran tersebut besarannya hingga 5 persen. Namun, Spanyol bersikeras enggan menaikkan anggaran seperti yang diminta Trump kepada anggota NATO lainnya. Spanyol sendiri tercatat merupakan negara dengan pengeluaran anggaran militer terkecil. Trump kemudian meminta NATO untuk mengeluarkan Spanyol dari keanggotaan. “Masih ada satu negara lagi yang tertinggal, itu adalah Spanyol,” begitu keterangan dari Trump “Kalian harus mulai bicara dengan Spanyol. Mereka tak punya alasan untuk melakukan ini, tapi tidak apa-apa. Terus terang saja, mungkin Anda harus mengusir mereka dari NATO,” jelas Trump kepada Presiden Finlandia, Alexander Stubb, negara anggota baru NATO. Meski ada perbedaan pendapat mengenai belanja pertahanan, Spanyol tidak keluar dan tetap menjadi anggota penuh NATO. Melansir laman Sindo News, dalam laporan Reuters, Menteri Pertahanan Margarita Robles pada hari Senin (30/3/2026), Spanyol telah menutup wilayah udaranya untuk pesawat Amerika Serikat (AS) yang terlibat dalam serangan terhadap Iran. Langkah ini lebih jauh dari penolakan sebelumnya terhadap penggunaan pangkalan militer yang dioperasikan bersama. “Keputusan ini merupakan bagian dari keputusan yang telah dibuat pemerintah Spanyol untuk tidak berpartisipasi atau berkontribusi pada perang yang dimulai secara sepihak dan bertentangan dengan hukum internasional,” begitu keterangan Menteri Ekonomi Carlos Cuerpo dalam wawancara dengan stasiun radio Cadena Ser ketika ditanya apakah keputusan menutup wilayah udara Spanyol dapat memperburuk hubungan dengan Amerika Serikat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Spanyol mundur dari NATO adalah tidak benar. Spanyol tetap menjadi anggota aktif NATO sejak tahun 1982 dan tidak ada kebijakan resmi mengenai pengunduran diri. Baca juga:NATO Pimpin Koalisi 22 Negara Amankan Jalur Minyak Selat Hormuz 100	2026-04-10
Berita CekFakta	Hoaks, Lansia Diatas 60 Tahun Tidak Bisa Tarik Tunai di ATM	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Purbaya mengumumkan aturan baru bahwa lansia di atas 60 tahun tidak bisa melakukan tarik tunai di ATM per tanggal 1 April 2026. Kami justru diarahkan ke laman Tempo. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengatakan bahwa informasi terkait aturan baru penarikan uang tunai di ATM per 1 April 2026 adalah tidak benar. Dalam rilis YouTube Kompas TV, tayangan video tersebut menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pers di Jakarta pada Jumat (26/9/2025) terkait nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS dan sangat identik dengan video yang beredar. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan banyak hal terkait keuangan, pajak, perkembangan perekonomian nasional, dan kebijakan. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi yang diambil dari berita berjudul "[FULL] Menkeu Purbaya Bicara Nilai Tukar Rupiah Melemah dari Dolar hingga Cukai Rokok Tak Naik 2026" yang tayang di kanal Youtube KOMPASTV pada 26 September 2025. Video asli memuat dokumentasi kegiatan media briefing di Kantor Kementerian Keuangan pada 26 September 2025 dan tidak ada pembahasan aturan penarikan uang di ATM. Tidak ada pernyataan terkait aturan baru tentang penarikan dana melalui ATM bagi lansia. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa suara pada video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Aturan baru lansia di atas 60 tahun tidak bisa tarik tunai di ATM”. Hasil penelusuran di Google tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam media arus utama Antara, Purbaya pastikan revisi UU tak menggeser BUMN di bawah Kemenkeu. Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana terdapat wacana untuk menurunkan status Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Dalam pembahasan tersebut, Purbaya tidak pernah mengatakan terkait aturan baru pengambilan uang di ATM per 1 April 2026 untuk usia di atas 60. Baca juga:Purbaya Pernah Tolak Pengadaan Motor MBG: Harusnya untuk Makanan 100	2026-04-09
Berita CekFakta	Hoaks, Kabar Donald Trump Sekarat Akibat Melawan Iran	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Trump tengah sekarat dan mengalami stroke akibat perang melawan Iran. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama gambar yang terlihat tidak jelas dan wajah personel medis yang tampak tidak natural dan mirip satu sama lain. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Ai or Not untuk mengetahui penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut deepfake hasil manipulasi AI. Selain itu, kami juga menggunakan situs Hive Moderation. Di situs Hive Moderation, gambar ini terdeteksi 67,2% sebagai AI-Generated Image dan 0,2% Deepfake. Hive Moderation: Donald Trump Sekarat. foto/DOk. Hive Moderation Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump masuk RS sekarat dan stroke berat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Jabar Saber Hoaks bahwa postingan di Tiktok yang menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekarat dan dilarikan ke Rumah Sakit Walter Reed Medical Center (4/4/2026) adalah tidak benar. Melansir CNN Indonesia, beredar rumor bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dirawat di rumah sakit sebelum perayaan Hari Paskah yang menyebar luas di media sosial selama akhir pekan. Rumor kesehatan Trump yang berusia 79 tahun itu memang kerap menjadi perhatian lantaran sempat terlihat beberapa kali tampil dengan luka lebam di lengan dan kakinya yang ditutupi kosmetik tebal. Rumor yang beredar di media sosial menyebut Trump sedang menjalani perawatan di Walter Read Medical Center di Bethesda, Maryland, pada Sabtu (4/4). Rumor itu muncul ketika Gedung Putih merilis jadwal bahwa Trump tidak memiliki acara publik selama akhir pekan. Namun, pihak Gedung Putih membantah klaim tersebut. Gedung Putih kemudian menanggapi spekulasi tersebut melalui akun Rapid Response 47 di platform X. “Kaum liberal yang tidak rasional menciptakan teori konspirasi yang tidak masuk akal setiap kali @POTUS tidak berbicara kepada pers selama 12 jam. (Mereka tidak mengatakan apapun ketika Biden secara rutin tidak berbicara kepada pers selama 12 hari),” begitu keterangan pernyataan Gedung Putih, dikutip PEOPLE. “Jangan khawatir! Presiden Trump secara harfiah tidak pernah berhenti bekerja,” tambahnya. Dalam rilis akun X bernama “JD Vance News” dituliskan bahwa Trump masih aktif menyelesaikan pekerjaannya dan informasi yang menyebutkan bahwa Trump dirawat di rumah sakit adalah berita palsu. “? #BREAKING HOW DESPERATE THEY REALLY ARE??? They tried pushing the “Trump is hospitalized” lie… and got completely exposed. Meanwhile, President Trump is locked in at the White House — lights on, Marine sentry outside, full operation running. He’s not stepping away. He’s driving it. The fake news media got caught lying again, and Trump is still in the arena getting the job done. This is what real leadership looks like. America First — no distractions, no weakness. Who else is tired of the media’s nonstop lies? Drop a ?? below. #Trump #CNN #FakeNews #USA,” begitu keterangan ditulis dalam akun X JD Vance News. Sebagai informasi, “JD Vance News" umumnya merujuk pada akun-akun berita atau penggemar yang membagikan informasi, pernyataan, dan aktivitas terbaru dari JD Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat saat ini. Akun-akun ini berfokus pada pandangan politiknya, kebijakan Trump-Vance, serta interaksi media sosialnya yang sering kali blak-blakan. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Trump sedang sekarat dan mengalami stroke berat akibat perang melawan Iran adalah tidak benar. Baca juga:Politikus Demokrat Siap Ajak Negara Eropa Melawan Donald Trump 100	2026-04-09
Berita CekFakta	Salah, Pigai Sebut Kematian TNI di Lebanon Bukan Isu HAM	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Pigai sebut tewasnya prajurit TNI di Lebanon bukan masalah HAM. Kemudian, kami mengetikkan kata kunci “Pigai sebut tewasnya TNI di Lebanon bukan masalah HAM” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas.com, bahwa narasi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan tewasnya tiga prajurit TNI di Lebanon adalah risiko perang, bukan isu HAM adalah informasi yang keliru dan tidak ada bukti Pigai pernah mengatakan pernyataan tersebut. Melansir media arus utama Antara, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mempertimbangkan langkah hukum terhadap penyebaran informasi bohong yang mencatut namanya di berbagai platform digital, menyusul maraknya narasi menyesatkan yang beredar dan memicu kesalahpahaman publik. Kementerian HAM mengidentifikasi sejumlah narasi tidak benar yang mencatut nama Pigai, di antaranya pernyataan “Yaqut korupsi sesuai prosedur, menurut saya tidak melanggar HAM”, kemudian klaim bahwa Pigai “mengiyakan keputusan KPK untuk seluruh tahanan korupsi menjadi tahanan rumah sebagai tindakan kemanusiaan”, hingga narasi yang menyebut “kasus penyiraman air keras termasuk kebodohan korban dan tidak ada sangkut pautnya dengan HAM”. “Hoaks! Saya tegaskan ini bukan pernyataan saya. Siapapun yang memproduksi ini dan menyebarkan berita bohong (hoax) bertentangan dengan hukum,” begitu keterangan Pigai. Pigai memastikan seluruh kutipan tersebut tidak benar dan tidak pernah disampaikan olehnya dalam konteks apa pun. Pigai tengah mempelajari langkah hukum yang dapat ditempuh, termasuk kemungkinan melaporkan pihak-pihak yang memproduksi dan menyebarluaskan informasi bohong tersebut kepada aparat penegak hukum. Langkah tersebut, menjadi bagian dari upaya negara menjaga ruang digital tetap sehat serta melindungi masyarakat dari dampak disinformasi. Pigai menegaskan dalam laman Instagram resmi Kementerian HAM,bahwa pernyataan resmi hanya disampaikan melalui media kredibel, kanal resmi, serta akun media sosial yang terverifikasi. Di luar itu, patut diduga sebagai informasi yang tidak benar atau hoaks. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Pigai menyebut kematian TNI sebagai risiko perang dan bukan pelanggaran HAM adalah manipulasi informasi dan tidak benar. Baca juga:Tidak Benar, Natalius Pigai Setujui Yaqut Jadi Tahanan Rumah 100	2026-04-08
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran PPPK Kementerian Agama RI 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait pendaftaran PPPK Kemenag 2026 dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang tertera pada bio profil. Akun tersebut menggunakan foto profil logo Kemenag dan hanya memiliki 3422 pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Kemenag RI. Adapun akun TikTok resmi Kemenag RI bernama “kemenag_ri” dengan 243 ribu pengikut dan memiliki centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar PPPK Kemenag 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun https://deuxfth.it.com/pendaftaran. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung pada laman dengan tampilan logo Kemenag bertuliskan “Pendaftaran Resmi Kementrian Agama Republik Indonesia” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar PPPK Kemenag 2026 pada akun TikTok tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemenag. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain deuxfth.it.com, dibuat pada 27 Februari 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah pria pada video tersebut tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas 99 persen sebagai suara hasil manipulasi AI atau AI Generated Speech. Melansir laman resmi Kementerian Agama RI, Kemenag meminta masyarakat berhati-hati terhadap beredarnya informasi palsu atau hoaks terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengatasnamakan Kemenag. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Agama, Wawan Djunaedi, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Sampai saat ini Kementerian Agama tidak membuka rekrutmen CPNS maupun PPPK. Informasi yang beredar di media sosial terkait pendaftaran CPNS dan PPPK atas nama Kemenag adalah hoaks,” begitu keterangan Wawan di Jakarta, Selasa (21/1/2026). Proses rekrutmen ASN di lingkungan Kemenag selalu dilakukan secara resmi, transparan, dan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah melalui website Kemenag.go.id, akun media sosial resmi, serta kanal resmi pemerintah lainnya. Tidak ada pengumuman melalui jalur pribadi atau tautan tidak jelas. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar tanpa sumber yang jelas, apalagi jika disertai permintaan data pribadi, biaya pendaftaran, atau janji kelulusan. Kemenag juga meminta masyarakat aktif melakukan pengecekan informasi melalui sumber resmi sebelum mengambil langkah apa pun. “Apabila masyarakat menemukan konten mencurigakan yang mengatasnamakan Kemenag, silakan laporkan melalui akun Kemenag agar dapat segera kami tindaklanjuti,” begitu jelas Wawan. Senada dengan hal tersebut, pada laman Kementerian Komunikasi dan Digital, ditulis laporan pernah beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Agama (Kemenag) membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Januari 2026. Klaim bahwa Kementerian Agama (Kemenag) membuka rekrutmen CPNS dan PPPK pada Januari 2026 adalah hoaks. Adapun cara mendaftar PPPK Kemenag dapat dilakukan secara online melalui portal SSCASN BKN yaitu https://sscasn.bkn.go.id/, tidak melalui tautan lain yang tidak resmi. Pelamar wajib membuat akun, mengisi biodata, memilih formasi Kementerian Agama, dan mengunggah dokumen seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, serta surat pernyataan. Pastikan data sesuai dengan PDM Non-ASN Kemenag. Dengan demikian, tautan yang beredar diklaim untuk mendaftar PPPK Kemenag 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Hoaks, Prabowo Umumkan PPPK Paruh Waktu Mulai Beralih ke PNS 100	2026-04-08
Berita CekFakta	Salah, Dubes AS & Gus Yahya Ajak Umat Islam Kecam Tindakan Iran	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Gus Yahya menemui Dubes AS untuk mengecam tindakan Iran. Kemudian, kami mengetikkan kata kunci “Pertemuan Dubes AS dan Gus Yahya” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman NU Online, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menemui Duta Besar Amerika Serikat (AS), Peter Mark Haymond, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Rabu (1/4/2026). Ketua PBNU, KH Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil), menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya mendorong komunikasi yang intens antara pemerintah AS dan Republik Islam Iran guna segera mengakhiri perang dan ketegangan di kawasan. “Pemerintah Amerika perlu segera mengakhiri perang ini dengan jalan apa pun. Yang terpenting adalah membangun komunikasi dengan pemerintah Iran untuk mencari jalan keluar agar konflik ini berakhir,” begitu keterangan Gus Ulil kepada NU Online. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya juga menanyakan sejumlah hal terkait situasi terkini, kepentingan AS, serta arah akhir dari konflik yang melibatkan AS dan Israel dengan Iran. “PBNU melalui Gus Yahya telah menyampaikan aspirasi sekaligus mendengarkan perspektif Amerika. Kita menunggu perkembangan selanjutnya, apakah konflik ini dapat segera diselesaikan atau tidak,” begitu jelas Gus Yahya. Sementara itu, Duta Besar AS, Peter Mark Haymond, menyatakan bahwa pemerintah AS telah melakukan berbagai upaya komunikasi dengan Pemerintah Republik Islam Iran untuk mengakhiri konflik yang masih berlangsung. Dalam pertemuan dengan Dubes AS, Gus Yahya tidak menyampaikan kecaman terhadap Iran ataupun ajakan kepada umat Islam untuk menolak tindakan Iran. Gus Yahya justru menyerukan dialog antara AS dan Iran agar dapat segera mengakhiri perang dan ketegangan karena kekhawatiran atas dampak perang yang dinilai sangat merugikan, terutama dari sisi ekonomi. Melansir laman Cyberity, dalam pertemuan antara Gus Yahya dan Dubes AS pada Rabu (1/4/2026), tidak ditemukan pernyataan yang menyerukan masyarakat Indonesia untuk mengecam Iran. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk mendorong komunikasi intensif antara pemerintah AS dan Republik Islam Iran guna mengakhiri ketegangan di kawasan tersebut. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Dubes AS bersama Gus Yahya mengajak masyarakat Indonesia untuk mengecam tindakan Iran adalah tidak benar. Dalam rilis Kompas.com, pertemuan Gus Yahya dan Dubes AS tersebut merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi Lebaran yang dilakukan Gus Yahya dengan sejumlah duta besar negara sahabat. Inisiatif ini bertujuan meretas jalan damai di Timur Tengah yang sedang menghadapi krisis serius dan dikhawatirkan dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Gus Yahya menyampaikan dengan tegas bahwa umat Islam Indonesia, khususnya warga NU, sangat menyesalkan terjadinya peperangan yang menimbulkan banyak korban jiwa serta dampak ekonomi dan sosial yang sangat buruk dan masif. Gus Yahya juga kembali menyampaikan pesan damai dari PBNU sejak awal, agar penghentian peperangan segera dilakukan dan upaya menuju deeskalasi serta perdamaian harus secepatnya diwujudkan. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Dubes AS dan Gus Yahya mengecam dan mengajak umat Islam menolak tindakan Iran adalah tidak benar. Baca juga:PBNU Dorong Diplomasi Hentikan Konflik Timur Tengah 100	2026-04-07
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bahlil Wajibkan Masyarakat Pakai Motor Listrik	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mewajibkan rakyat Indonesia mengganti kendaraan dengan motor listrik dan yang tidak mau dipersilahkan untuk keluar dari Indonesia. Justru kami diarahkan ke laman Kompas.com bahwa beredar di media sosial, Bahlil diklaim mengatakan bahwa rakyat yang tidak memakai sepeda motor listrik harus keluar dari Indonesia, namun narasi tersebut tidak benar. Dalam laman Kompas.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditunjuk oleh Presiden sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) transisi energi nasional yang merupakan program jangka panjang pemerintah. Tujuan dari Satgas Transisi Energi Nasional cukup strategis. Pertama, menekan tingkat polusi udara, kedua, mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Bahlil menyatakan tengah menggodok skema konversi motor berbahan bakar bensin ke listrik. Pada batch pertama, 120 juta unit sepeda motor direncanakan menjalani konversi pada tahun 2026. Bahlil mengatakan bahwa secara bertahap hal ini terus dilakukan. “Percepatan konversi kendaraan bermotor yang 120 juta motor memakai bensin, kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik,” begitu keterangan Bahlil dikutip dari Kompas.com, Senin (9/3/2026). Menurut Bahlil, pemerintah perlu menyediakan insentif konversi ke sepeda motor listrik untuk mempercepat program, sesuai dengan arahan Presiden untuk sesegera mungkin melakukan peralihan. Adapun targetnya, dalam 3-4 tahun mayoritas masyarakat Indonesia mengoperasikan motor listrik. “Negara akan hadir untuk tanggung renteng dengan masyarakat ketika di-switch dari bensin ke motor listrik. Pasti ada semacam sweetener-nya lah,” begitu keterangan Bahlil. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencoba memperluas cakupan SPKLU di Indonesia agar pengguna Electric Vehicle (EV) tak kesulitan mengisi daya saat berada di luar rumah. “Pada dasarnya, kebutuhan SPKLU ini tidak mungkin hanya berada di lahan PLN. Lahan-lahan strategis justru dimiliki oleh kementerian, rumah sakit, pusat perbelanjaan, kantor perbankan, hingga berbagai fasilitas publik lainnya. Untuk itu, kami siap bekerja sama dengan seluruh pihak,” begitu jelas Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dikutip dari Kompas.com, Kamis (5/3/2026). Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan mengenai terjangkaunya suku cadang sepeda motor listrik. Seperti diketahui, harga baterai yang menjadi sumber tenaga motor listrik dianggap masih mahal. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bahlil wajibkan rakyat Indonesia menggunakan motor listrik” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Komunikasi dan Digital, beredar di media sosial Facebook unggahan berjudul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia disebut mewajibkan rakyat Indonesia memakai sepeda motor listrik. Dalam narasi yang beredar di media sosial, Bahlil diklaim mengatakan bahwa rakyat yang tidak memakai sepeda motor listrik harus keluar dari Indonesia. Klaim tersebut adalah tidak benar. Bahlil memang ditunjuk menjadi Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi, tapi ia tidak pernah mengusir warga yang tidak memakai sepeda motor listrik. Baca juga:Purbaya Sebut Pertamina Tanggung Selisih Harga BBM Nonsubsidi 100	2026-04-06
Berita CekFakta	Keliru, Tautan Pendaftaran CPNS Kejaksaan 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut menggunakan logo kejaksaan untuk foto profilnya dan memiliki 4209 pengikut. Dari situ dapat diketahui bahwa informasi yang disebarkan adalah tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Adapun akun TikTok resmi Kejaksaan RI bernama @Kejaksaan.RI dengan 196.6 ribu pengikut dan dikelola oleh PUSPENKUM Kejaksaan RI. Kemudian, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kejaksaan 2026 yang tercantum pada bio profil akaun tersebut, https://soufth.it.com/sscasn-go-id. Pengunjung diarahkan pada laman pendaftaran CPNS 2026 dengan mengisi data pribadi yaitu: nama, provinsi dan nomor Telegram aktif. Pada bagian akhir juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Biasanya, modus ini merupakan penipuan yang digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku. Situs web palsu ini dirancang untuk mencuri data pribadi dan data perbankan korban. Biasanya korban dieksploitasi untuk modus phishing. Tirto lantas mengecek kredibilitas tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kejaksaan 2026 tersebut. Hasil analisis UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kejaksaan RI. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET berlokasi di Ascension Island, dengan domain soufth.it.com, dibuat pada 16 Maret 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto mencari kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Pendaftaran CPNS Kejaksaan 2026 dibuka 2 Maret” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Instagram @biropegkejaksaan bahwa Kejaksaan RI tidak pernah membuka pendaftaran CPNS atau PPPK lewat situs tidak resmi. Seluruh informasi rekrutmen hanya melalui biropeg.kejaksaan.go.id dan Instagram @biropegkejaksaan. Melansir laman Kementerian Komunikasi dan Digital, sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan rekrutmen CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026 adalah tidak benar. Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga memastikan bahwa pemerintah belum membuka rekrutmen CPNS pada 2026. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menegaskan informasi dan tautan pendaftaran CPNS 2026 yang beredar di media sosial merupakan hoaks. Kejaksaan RI menegaskan belum membuka rekrutmen CPNS 2026 dan mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan. Sampai artikel ini ditulis, belum ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:KemenPANRB Godok Formasi CPNS 2026, Fokus Terima Fresh Graduate 100	2026-04-03
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Pinjaman BRI Rp10 Juta	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait dana cicilan dan pinjaman BRI yang pembayarannya dapat diangsur seperti ini dan ini. Akun tersebut menggunakan foto profil wanita dan tidak ada kaitannya dengan BRI. Dari situ dapat diketahui bahwa informasi yang disebarkan adalah tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Adapun akun Facebook resmi milik Bank BRI bernama “BANK BRI” dengan 1 juta pengikut dan memiliki centang biru. Kemudian, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar pinjaman BRI yang tertulis pada komentar dalam unggahan tersebut: https://ln.run/Ajukan-dana-pinjaman-disini. Tautan tersebut ternyata mengarah ke Amartha platform pinjaman online yang mengubah nasib pengusaha mikro perempuan https://jajaran.seputartikel.com/amartha-platform-pinjaman-online-yang-mengubah-nasib-pengusaha-mikro-perempuan-drg/#google_vignette. Tautan tersebut tidak ada kaitannya dengan BRI, situs resmi BRI hanya dapat diakses melalui www.bri.co.id dan media sosial resmi BRI yang terverifikasi. Tirto lantas mengecek kredibilitas tautan Amartha platform pinjaman online yang diklaim untuk mendaftar pinjaman BRI Rp10 juta tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik BRI. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET berlokasi di Ascension Island, dengan domain jajaran.seputartikel.com, dibuat pada 3 Februari 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto mencari kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Pinjaman BRI Rp 10 juta” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman BRI yang menuliskan bahwa BRI memberikan pinjaman dalam beberapa fitur: KUR Super Mikro dengan plafon sampai dengan Rp 10 jutaKUR Mikro dengan plafon lebih dari Rp 10 juta sampai dengan Rp 100 jutaKUR Kecil dengan plafon lebih dari Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta, Dalam laman BRI, pencairan dana KUR dilakukan setelah pengajuan disetujui, dokumen diverifikasi, dan survey lapangan berhasil. Prosesnya meliputi penandatanganan akad kredit, lalu dana ditransfer ke rekening nasabah. Dalam rangkuman Tirto “KUR BRI 2026 Kapan Dibuka? Cek Jadwal dan Syaratnya,” Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 dapat diajukan masyarakat umum melalui sejumlah bank Himbara, salah satunya BRI. Dijelaskan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, KUR tetap dijalankan pada tahun 2026. Tak hanya dijalankan, besaran plafon KUR untuk tahun ini juga ditingkatkan menjadi Rp320 triliun untuk 2026. Maman Abdurrahman menyatakan bahwa aturan baru KUR 2026, yakni penghapusan batasan akses dan bunga progresif, akan berlaku mulai 1 Januari 2026. Sebelumnya, debitur KUR Supermikro BRI akan mendapatkan besaran bunga 3 persen per tahun. Sedangkan, untuk KUR Mikro dan KUR Kecil, besaran bunga akan meningkat hingga 9 persen, tergantung sudah berapa kali debitur mengakses KUR. Di BRI sendiri, sebelumnya suku bunga progresif untuk KUR Mikro dan KUR Kecil itu ditentukan sebesar: Pinjaman ke-1: 6 persen efektif per tahun,Pinjaman ke-2: 7 persen efektif per tahun,Pinjaman ke-3: 8 persen efektif per tahun,Pinjaman ke-4: 9 persen efektif per tahun. Dengan demikian tautan yang mengklaim bisa digunakan sebagai link pendaftaran pinjaman BRI Rp10 juta adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:KUR BRI Jadi Penyelamat, Usaha Angkringan Ini Bangkit dan Tumbuh 100	2026-04-02
Berita CekFakta	Hoaks, Video Purbaya Klarifikasi Program Bantuan Dana Hibah 2026	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 31 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “BAGI INGIN MENDAFTARAN. DANA HIBAH SILAHKAN HUBUNGI WA : 0819-4912-3341.” Akun tersebut banyak mengunggah video terkait klarifikasi purbaya tersebut sebanyak 12 video. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi Menteri Keuangan Purbaya hanya ada di Instagram dan TikTok dengan nama @menkeuri, bukan di Facebook. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas 99,4 persen sebagai video hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya klarifikasi Program Bantuan Dana Hibah 2026”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime dan @ppid.kemenkeu. Kedua laman tersebut menyatakan bahwa video yang beredar terkait pernyataan Purbaya yang mengajak masyarakat agar mendaftarkan diri untuk mengambil dana hibah 2026 dari Arab Saudi adalah video hoaks deepfake. Melansir laman Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Dalam postur APBN, penerimaan hibah merupakan salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional, mendukung penanggulangan bencana alam, dan bantuan kemanusiaan. Penerimaan hibah memiliki kriteria: Tidak perlu dibayar kembali (cuma-cuma)Tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negaraUntuk mendukung tusi Kementerian/Lembaga atau mendukung penanggulangan keadaan darurat Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa Purbaya melakukan klarifikasi terkait Program Dana Hibah 2026 dari Saudi Arabia adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Saudi Arabia tidak pernah memberikan bantuan berbentuk dana hibah. Baca juga:Purbaya Setuju Efisiensi MBG selama Kualitas Makanan Tidak Turun 100	2026-04-02
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bahlil Umumkan BBM Naik 10% Per 1 April 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mengumumkan BBM naik 10% per tanggal 1 April 2026. Kami justru diarahkan ke laman Kompas.com yang menampilkan gambar asli pada unggahan tersebut. Gambar dalam unggahan tidak ada kaitannya dengan Bahlil umumkan BBM naik. Gambar tersebut merupakan dokumentasi operasi bantuan udara tetap diperkuat. Pertamina Patra Niaga menjamin pasokan avtur untuk kebutuhan pesawat Hercules dan helikopter yang digunakan untuk evakuasi serta penyaluran logistik bagi masyarakat. Melansir laman Kementerian ESDM, pemerintah utamakan kepentingan rakyat di tengah gejolak energi global. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Dengan demikian, harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) tetap sama seperti saat ini. Adapun untuk Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) atau BBM nonsubsidi, pembahasannya masih dilakukan bersama Badan Usaha Niaga BBM. Dalam rangkuman Tirto, “Istana Pastikan Harga BBM Pertamina Tak Naik di April 2026”, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan PT Pertamina (Persero) tidak akan menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik untuk kategori subsidi maupun non-subsidi. Jadi, tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi. “Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” begitu keterangan Mensesneg Prasetyo kepada awak media, Selasa (31/3/2026). Prasetyo menjelaskan, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi dan non subsidi diambil setelah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan koordinasi dengan Pertamina atas arahan Presiden Prabowo Subianto. “Setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan,” begitu keterangan Prasetyo. Masyarakat diimbau agar tidak panik ataupun resah karena tidak ada penyesuaian harga BBM. Apalagi, pemerintah juga menjamin ketersediaan pasokan BBM, kendati gejolak pasokan energi akibat perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran masih terus berlangsung. Senada dengan itu, Tirto juga menulis, pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun non subsidi dalam waktu dekat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa harga BBM subsidi bersifat tetap, tanpa ada kenaikan ataupun penurunan. “Kami sampaikan pemerintah atas arahan Presiden penyesuaian harga BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun, artinya flat masih pakai harga sekarang,” begitu keterangan Bahlil dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026). Dengan demikian, harga BBM Pertamina tetap berlaku di seluruh Indonesia pada 1 April 2026. Untuk BBM subsidi, jenis Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Bahlil tidak pernah mengumumkan bahwa BBM naik 10% per tanggal 1 April 2026. Sementara untuk BBM nonsubsidi, berikut daftar harga yang berlaku per 1 April 2026, yang masih mengikuti harga sebelumnya: Harga BBM Pertamina Pertamax: Rp12.300 per literPertamaxTurbo: Rp13.100 per literPertamaxGreen 95: Rp12.900 per literDexlite: Rp14.200 per literPertaminaDex: Rp14.500 per liter Shell Super: Rp12.390 per literShell V-Power Diesel: Rp14.620 per liter BP 92: Rp12.390 per literBP Ultimate: Rp12.930 per literBP Diesel: Rp14.610 per liter Revvo 90: Rp12.090 per literRevvo 92: Rp12.390 per literRevvo 95: Rp12.930 per literDiesel Primus Plus: Rp14.610 per liter Baca juga:Mulai Besok, Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter per Hari 100	2026-04-01
Berita CekFakta	Hoaks, Bantuan Pemerintah Bagi Pengguna BRI, BCA, BNI, & Mandiri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan gambar Prabowo sebagai foto profil, memiliki 2,2 ribu teman, dan ditemukan banyak unggahan yang diklaim sebagai program bantuan pemerintah seperti program bantuan bayar hutang, renovasi rumah, dan modal usaha sebesar Rp50 juta. Pengunggah juga menyebutkan bahwa bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor WhatsApp tertera. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi milik pemerintah maupun Prabowo. Adapun akun Facebook resmi miliknya bernama “Prabowo Subianto” dengan 11 juta pengikut dan memiliki centang biru. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan Pemerintah 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Detik.com bahwa pada tahun 2026 terdapat sejumlah bansos yang akan diterima masyarakat, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), dan bansos beras 10 kg. Adapun bantuan PKH dan BPNT pada bulan April 2026 memasuki penyaluran tahap kedua, yakni untuk bulan April, Mei, dan Juni. Keseluruhan bansos ini ditetapkan melalui aturan desil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sampai artikel ini ditulis, pemerintah tidak memberikan bantuan tunai langsung sebesar Rp35 juta. Melansir laman Database Peraturan BPK, bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat dengan syarat terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan disalurkan dengan sistem non-tunai dilakukan oleh bank penyalur ke rekening penerima bantuan. Aturan ini diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Pada Pasal 21 dijelaskan bahwa: Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk uang dari pemberi bantuan sosial dilakukan melalui bank penyalur ke rekening penerima bantuan sosial.Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum meliputi: a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening; b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi; c. proses penyaluran; dan d. Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan Sosial dan tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.Mekanisme secara khusus penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baca juga:Gus Ipul Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Sentuh Bansos 100	2026-04-01
Berita CekFakta	Salah, Rakyat Iran Tawarkan Trump Jadi Penerus Khamenei	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa rakyat Iran menawarkan Trump menjadi penerus Khamenei. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “rakyat Iran tawarkan Trump jadi penerus Khamenei” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Instagram @antaranewscom.Unggahan Antara tersebut mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku pernah ditawari jadi pemimpin tertinggi Iran. Trump mengatakan rakyat Iran sempat memintanya menjadi pemimpin tertinggi di negara tersebut, namun ia menolaknya. Trump mengklaim wacana soal dirinya menjadi pemimpin tertinggi di Iran disampaikan secara tidak resmi oleh para pemimpin Teheran setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Namun, Trump kemudian mengklaim menyampaikan penolakan atas tawaran tersebut. “Tidak pernah ada kepala negara yang menginginkan jabatan itu lebih sedikit daripada kepala negara Iran. Kami mendengar mereka dengan sangat jelas. Mereka berkata, 'Saya tidak menginginkannya. Kami ingin menjadikan Anda pemimpin tertinggi berikutnya,” begitu keterangan Trump. Melansir laman CNN Indonesia, setelah Ali Khamenei meninggal dunia, Iran langsung memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi mereka. Trump sebelumnya mengklaim delegasi Iran sebenarnya sangat ingin mencapai kesepakatan dan sedang bernegosiasi dengan AS. “Tapi mereka takut mengatakan, karena mereka menduga akan dibunuh orang-orang mereka sendiri,” begitu keterangan Trump dalam jamuan makan malam bersama anggota Republik pada Rabu (25/3), dikutip AFP. Trump juga menyebut, "Mereka juga takut akan dibunuh oleh kami (pihak AS)." Komentar Trump tersebut muncul usai Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan tidak mau bernegosiasi dengan AS saat pertempuran membara. Dalam YouTube Kompas.com, klaim terkait rakyat Iran menawarkan Trump menjadi Pemimpin Tertinggi Iran berikutnya disampaikan dalam sebuah acara penggalangan dana Partai Republik, sebagaimana dikutip dari NDTV, Kamis (26/3/2026). Trump mengatakan gagasan tentang dirinya menjadi pemimpin tertinggi Iran berikutnya secara tidak resmi diutarakan oleh para pemimpin di Teheran, usai kampanye militer AS-Israel yang telah menewaskan Ayatollah Ali Khamenei. Dalam momen tersebut, Presiden AS itu juga menegaskan kembali bahwa Iran ingin mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Trump bersikeras menyebut para pejabat di Teheran sedang bernegosiasi dengan Washington, meskipun Iran membantah hal tersebut. Menurut Trump, Iran takut untuk mengakuinya karena khawatir akan pemberontakan di dalam negeri. Dalam waktu yang terpisah, Gedung Putih juga menegaskan bahwa perundingan damai dengan Iran masih berlangsung, meskipun Teheran secara terbuka menolak tawaran AS. Teheran sendiri juga mengeluarkan syarat-syarat baru untuk mengakhiri konflik yang telah menghancurkan Timur Tengah dan pasar global ini. Syarat-syarat Teheran tersebut menuntut jaminan bahwa AS dan Israel tak akan melanjutkan agresi mereka. Iran juga meminta ganti rugi ke AS-Israel atas kerusakan perang serta pengakuan atas otoritasnya di Selat Hormuz. Hingga kini, Iran sendiri belum menunjukkan tanda-tanda akan mundur meskipun terus-menerus dibombardir oleh AS dan Israel. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media Iran yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Perang Amerika-Iran: Trump Ingin Negara Arab Biayai Perang AS 100	2026-03-31
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Sebut Miskinkan dan Rampas Aset Koruptor	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 319 ribu pengikut dan sering membagikan informasi terkait kegiatan Purbaya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menegaskan bahwa akun resmi Menteri Keuangan Purbaya hanya ada di Instagram dan TikTok dengan nama @menkeuri, bukan di Facebook. Dari situ diketahui bahwa informasi yang disebarkan tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Akun-akun Facebook yang mengatasnamakan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI di Facebook adalah bukan akun resmi. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai video hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya sebut koruptor harus dimiskinkan dan dirampas asetnya.” Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Antara. Purbaya pernah diklaim menyebutkan narasi bahwa koruptor tidak cukup dipenjara, tetapi juga harus dimiskinkan. Namun, informasi tersebut tidak benar. Video tersebut disunting menggunakan teknologi AI sehingga suara dan narasinya berubah. Melansir laman Liputan 6, Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), Jeje Zaenudin, menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat kejahatan tersebut. Penindakan korupsi oleh Kejagung tidak boleh berhenti pada sekadar memidanakan pelaku. Namun, orientasi utama penegakan hukum, kata dia, harus diarahkan pada pemulihan hak rakyat yang dirampas melalui praktik korupsi. “Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki posisi dan peran strategis dalam penindakan korupsi. Penindakan tentu bukan sekadar menargetkan pelaku menjadi terpidana, tetapi bagaimana mengembalikan uang rakyat ke kas negara,” begitu keterangan Kiai Jeje. Dengan demikian, video tersebut memuat narasi yang tidak benar. Sampai artikel ini ditulis, tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Manipulasi Video Purbaya soal Dukungan Hukuman Mati Koruptor 100	2026-03-31
Berita CekFakta	Tidak Benar, Puan Maharani Resmi Jadi Tersangka Kasus Korupsi	Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke laman Jabar Saber Hoaks bahwa pada Oktober 2025 pernah beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan narasi bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Video yang digunakan dalam unggahan itu merupakan video lama kegiatan DPR yang dipotong dan diberi narasi palsu untuk menyesatkan publik. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Puan Maharani resmi jadi tersangka kasus korupsi” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Antara, bahwa Puan pernah diklaim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR pada 9 Maret 2025. Namun, informasi tersebut tidak benar. KPK menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020 pada 7 Maret 2025. Adapun angka "143 Triliun" yang disebutkan tidak memiliki landasan fakta. Penelusuran menunjukkan bahwa narasi mengenai dugaan korupsi ratusan triliun di DPR sering kali merupakan hasil rekayasa dari isu lama yang diputarbalikkan. Dalam rilis Instagram @kemenkeu.prime dan Facebook resmi “Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME”, dituliskan bahwa video yang beredar mengenai dugaan mega korupsi Rp143 triliun yang selama ini sengaja disembunyikan akhirnya terbongkar oleh Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa, merupakan video hoaks. Kemenkeu tidak pernah menyebarkan video tersebut. Hingga artikel ini ditulis pada Maret 2026, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Puan Maharani tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK maupun Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi apa pun. Narasi serupa yang mengklaim penangkapannya pada Maret 2025 juga telah dinyatakan hoaks oleh pemerintah dan lembaga pemeriksa fakta. Selain itu, klaim bahwa dugaan mega korupsi Rp143 triliun yang selama ini sengaja disembunyikan akhirnya terbongkar oleh Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa, juga tidak terbukti kebenarannya, dan merupakan video hoaks. Baca juga:Purbaya Bakal Perbaiki Sistem Coretax demi Atasi Joki Pajak 100	2026-04-07
Berita CekFakta	Hoaks, Kades Hoho Alkaf Dicopot usai Ditegur Menteri Imipas	Untuk menelusuri kebenaran fakta, Tirto menelusuri keterangan resmi baik dari pihak Hoho Alkaf maupun Menteri Imipas Agus Andrianto. Tirto menemukan unggahan di akun resmi Instagram milik Hoho Alkaf, bernama pengguna “hoho_alkaff” yang membantah klaim tersebut. Unggahan tersebut juga dipublikasikan secara kolaboratif bersama akun resmi Instagram Menteri Imipas, “agusandrianto.id”, yang menunjukkan bahwa klarifikasi ini turut diketahui oleh Agus Andrianto. Dalam takarirnya, Hoho menilai video maupun narasi yang beredar sengaja dibuat untuk menjatuhkan dirinya dan memicu kebencian publik. Hoho juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang menyebarkan konten tersebut memiliki tujuan tertentu yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. “Kepada netizen saya berharap untuk Lebih bijak dan lebih teliti lagi dg vidio provokasi yang bertujuan menjatuhkan seseorang untuk di benci atau untuk tidak di sukai orang banyak, arena pelaku mempunyai tujuan tertentu yang sebenarnya bukan urusan kita?,” tulis Hoho dalam keterangan unggahan. Baca juga:Klarifikasi Kades Soal Larangan Salat Id 20 Maret di Sukoharjo 100	2026-03-28
Berita CekFakta	Salah, JK Sukses Nego Dubes Iran Perihal Kapal Tanker Pertamina	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Jusuf Kalla berhasil bernegosiasi dengan Dubes Iran agar kapal tanker Pertamina Indonesia dapat melalui Selat Hormuz. Kami justru diarahkan pada laman Kompas.com. Dalam laman itu tertulis bahwa Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Teheran telah melakukan pertemuan dengan otoritas terkait di Iran dan terus berkoordinasi erat dengan pihak setempat guna memperoleh informasi terkini mengenai situasi di Selat Hormuz. Kemenlu melalui perwakilannya juga terus memastikan keselamatan kapal berbendera Indonesia. “Kementerian Luar Negeri terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan PIS untuk memantau perkembangan situasi secara saksama,” begitu keterangan Vahd. Dengan demikian, lobi-lobi intensif tidak dilakukan oleh JK, namun oleh Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Lobi-lobi tersebut dilakukan demi memastikan keselamatan dua kapal tanker Pertamina yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro. Jusuf Kalla (JK) tidak terlibat dalam negosiasi kapal tanker Pertamina tersebut. Sebagaimana dirujuk dari laman BBC, hingga 26 Maret 2026, dua kapal tanker Pertamina milik Indonesia masih tertahan di Teluk Arab dan belum dapat melewati Selat Hormuz. Keduanya adalah PIS VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro. Sebagaimana tertera pada situs MarineTraffic, kapal Pertamina Pride terdeteksi berada di sebelah utara Kota Dammam, Arab Saudi. Sementara kapal Gamsunoro berada di dekat pesisir Kuwait dan Irak. Berdasarkan pernyataan Pertamina International Shipping, kapal Pertamina Pride mengangkut kargo untuk kebutuhan energi nasional. Sedangkan Gamsunoro melayani pengangkutan untuk mitra pihak ketiga (non-Pertamina). "Keselamatan kru dan kargo menjadi prioritas kami. Pertamina Group mengoperasikan 345 kapal sehingga kondisi ini dipastikan tidak mengganggu pasokan energi dalam negeri," ujar Vega Pita, Pjs. Sekretaris Korporat Pertamina International Shipping, melalui akun resmi Instagram @pertaminainternationalshipping. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “JK dan Dubes Iran” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laporan YouTube Kompas TVperihal Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi pada Selasa (03/03/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi terkini di Iran serta peluang Indonesia ikut berperan mendorong penyelesaian konflik. Jusuf Kalla menyatakan, Dubes Iran memaparkan kondisi terkini di Iran, termasuk soal jatuhnya korban sipil, terutama anak-anak sekolah. Menurutnya, Iran membutuhkan dukungan dari Indonesia dalam mengupayakan perdamaian. JK juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto siap bila diminta untuk berperan sebagai penengah dalam konflik Iran dengan Amerika dan Israel. Hal senada juga dipaparkan dalam rangkuman Tirto “Dubes Iran Temui Jusuf Kalla Bahas Memanasnya Konflik dengan AS”. Tirto menulis, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di kediamannya di Jakarta Selatan, pada Selasa (3/3/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi terkini di Iran serta kemungkinan peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik. “Dalam pembicaraan dan kunjungan Dubes Iran, telah disampaikan situasi terakhir yang terjadi di Iran dan juga perlawanan rakyat Iran serta korban yang dicapai oleh kebanyakan sipil seperti anak sekolah dan sebagainya,” begitu keterangan JK dalam keterangan resminya yang dikutip Tirto pada Selasa (3/3/2026). Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membuktikan klaim JK berhasil bernegosiasi dengan Dubes Iran terkait kapal Pertamina di Selat Hormuz. Baca juga:Iran Buka Selat Hormuz Buat Negara yang Tak Dukung Agresi AS 100	2026-03-28
Berita CekFakta	Tidak Benar, Natalius Pigai Setujui Yaqut Jadi Tahanan Rumah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas.com, Pigai mengatakan Kementerian HAM menemukan sejumlah narasi tidak benar yang beredar dan mencatut namanya selaku Menteri HAM. Beberapa di antaranya, “Yaqut korupsi sesuai prosedur, menurut saya tidak melanggar HAM” hingga “Pigai mengiyakan keputusan KPK untuk seluruh tahanan korupsi menjadi tahanan rumah, itu salah satu tindakan kemanusiaan”. “Penyebaran informasi yang tidak benar di ruang digital berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta merugikan berbagai pihak,” begitu keterangan Pigai. Kementerian Hak Asasi Manusia RI, melalui siaran pers pada Rabu (25/03/2026), menanggapi hoaks yang beredar, yang mencatut nama Pigai. Berbagai hoaks yang beredar di masyarakat tersebut berbentuk narasi, kutipan, maupun unggahan konten digital yang mengaitkan Menteri HAM dengan isu kasus korupsi serta kasus penyiraman air keras. Menteri HAM menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari dirinya dan tidak pernah disampaikan dalam forum resmi maupun komunikasi publik dalam bentuk apa pun. Adapun sejumlah narasi hoaks yang beredar dan mengatasnamakan Menteri HAM di antaranya sebagai berikut: “Yaqut korupsi sesuai prosedur, menurut saya tidak melanggar HAM.”“Pigai mengiyakan keputusan KPK untuk seluruh tahanan korupsi menjadi tahanan rumah, itu salah satu tindakan kemanusiaan.”“Kasus penyiraman air keras itu termasuk kebodohan si korban dan tidak ada sangkut pautnya dengan HAM.” Hoax! Saya tegaskan ini bukan pernyataan saya. Siapa pun yang memproduksi ini dan menyebarkan berita bohong (hoax) bertentangan dengan hukum, Adapun sejumlah akun media sosial yang turut menyebarkan informasi hoaks tersebut antara lain: tune_junk – Instagramajroelrahman – Instagramdj_iwan_tahura – Instagrampekalonganterkini_ – Instagram dan Facebookndeminsgaul – Instagramkualimerahputih – Instagramkementerian_kurangajar – InstagramRickyELfarizi – FacebookApoySheno – FacebookNexsTimes – FacebookHermawatiErsya – Facebook Dalam rangkuman Tirto “Pigai Buka Opsi Polisikan Pemilik Sosmed Penyebar Hoaks”, Kementerian HAM telah mencatat sejumlah akun yang menyebarkan berita-berita tersebut dan memastikan kepada masyarakat bahwa seluruh konten yang dimaksud adalah hoaks. Pigai tengah mempelajari sejumlah hoaks tersebut dan mempertimbangkan langkah-langkah hukum, termasuk kemungkinan melaporkan pihak-pihak yang memproduksi maupun menyebarluaskan informasi bohong tersebut kepada aparat penegak hukum. Mantan komisioner Komnas HAM ini mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya kepada publik serta merujuk pada sumber resmi pemerintah dalam memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informasi terkait Kementerian Hak Asasi Manusia RI bisa didapatkan melalui Call Center: 150145, email: humas@kemenham.go.id, website: www.kemenham.go.id, Instagram: @kementerian_ham, Tiktok: kementerianham, Facebook: Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Youtube: @kementerian_ham. Baca juga:Pegawai Gugat Menteri HAM Natalius Pigai ke PTUN soal Mutasi 100	2026-03-27
Berita CekFakta	Hoaks, Prabowo Umumkan PPPK Paruh Waktu Mulai Beralih ke PNS	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Prabowo umumkan peralihan status PPPK menjadi PNS pada tahap 1 saat berkunjung ke Jogjakarta untuk meresmikan "Gedung Pendidikan Paradigma Masyarakat Madani" di UGM. Lebih lanjut, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Benarkah Prabowo resmikan Gedung di UGM?” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman presidenri.go.id, bahwa Presiden Prabowo Subianto meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan (Unhan) di Kompleks Universitas Pertahanan, Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 11 Juni 2025. Peresmian ini menunjukkan komitmen dalam memperkuat pendidikan tinggi pertahanan yang inklusif, modern, dan berwawasan kebangsaan. Sampai artikel ini ditulis, tidak ada informasi valid yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto meresmikan gedung di Universitas Gadjah Mada (UGM). Melansir YouTube MetroTV, Prabowo pernah menyampaikan terkait percepatan pengangkatan CASN, yaitu CPNS Juni 2025 dan PPPK Oktober 2025, melalui konferensi pers Menteri Sekretaris Negara. Mensesneg menjelaskan bahwa Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) hasil seleksi 2024 serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diangkat serentak pada 2025. Tidak terkait dengan PPPK ataupun CASN pada tahun 2026. Dalam laman resmi Kementerian Pertahanan RI, Prabowo Subianto mengunjungi UGM di Yogyakarta pada 4 Februari 2022 untuk menandatangani MoU kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan teknologi pertahanan, bukan meresmikan gedung. Melansir laporan pada laman Sekretariat Kabinet RI, Presiden Prabowo telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada Januari 2026 sebagai bagian dari program pemerataan pendidikan. Adapun pembangunan kampus baru, pemerintah mengumumkan rencana pembangunan 10 universitas baru mulai tahun 2026 untuk mencetak SDM unggul. Gedung yang diresmikan oleh Presiden Prabowo antara lain Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan (Juni 2025) serta Gedung Layanan Terpadu RSPON Mahar Mardjono pada Agustus 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo umumkan PPPK beralih menjadi PNS pada tahap 1 saat meresmikan Gedung Pendidikan Paradigma Masyarakat Madani di Universitas Gadjah Mada adalah tidak benar. Sampai artikel ini ditulis, belum ditemukan informasi dari media kredibel terkait dengan pengumuman status PPPK paruh waktu menjadi PNS ataupun penuh waktu oleh Prabowo. Baca juga:Kapan PNS Masuk Kerja setelah Libur Lebaran 2026? Cek Jadwalnya 100	2026-03-27
Berita CekFakta	Keliru, Trump Tanggapi Keras Rencana Indonesia Keluar dari BoP	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki 117 ribu pengikut dan sering membagikan informasi terkait Trump, Prabowo, Purbaya, KDM, dan banyak tokoh lainnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menegaskan bahwa akun resmi Menteri Keuangan Purbaya hanya ada di Instagram dan TikTok dengan nama @menkeuri, bukan di Facebook. Dari situ diketahui bahwa informasi yang disebarkan tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Akun-akun Facebook yang mengatasnamakan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI di Facebook adalah bukan akun resmi. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Trump mengeluarkan pernyataan keras terhadap Indonesia. Melansir YouTube Kompas, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian memang memicu kekhawatiran. Pengajar ilmu hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, mengatakan politik luar negeri Indonesia berada di zona yang sangat berbahaya dengan ikut bergabung dalam Dewan Perdamaian. Dinna menyoroti pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa Indonesia bagian dari aliansi AS, jika sudah masuk ke dalam Dewan Perdamaian, maka akan sulit bagi Indonesia untuk keluar. Menurut Dinna, AS dan Israel tidak akan dengan mudah membiarkan Indonesia pergi. Bergabung dengan Dewan Perdamaian dinilai membuat Indonesia berada di posisi salah. Meski menjadi sorotan, pemerintah menegaskan komitmen pada kemerdekaan Palestina terkait keputusan tersebut. Dalam rilis Tirto “RI Tangguhkan Pembahasan BoP di dalam Negeri, Fokus Evakuasi WNI”, Pemerintah Indonesia menangguhkan pembahasan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di dalam negeri. Langkah ini diambil guna memprioritaskan keselamatan dan rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah yang tengah dilanda eskalasi konflik. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mewengkang, menyebut pembahasan mengenai partisipasi Indonesia dalam mekanisme BoP masih ditangguhkan. Meskipun kata dia, Indonesia akan mengirimkan pasukan dalam kerangka International Security Force (ISF) ke Gaza, Palestina. “Pembahasan masih ditangguhkan, masih on hold. Berarti pembahasan terkait BoP untuk sementara belum dilanjutkan,” begitu keterangan Yvonne dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Jumat (13/3/2026). Pemerintah masih melakukan penilaian komprehensif terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah sebelum menentukan langkah lanjutan terkait keterlibatan Indonesia dalam mekanisme tersebut. Dalam rilis Kompas, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan terkait keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Prabowo menyatakan akan mengundurkan diri dari Board of Peace jika bertentangan dengan dukungan terhadap Palestina, dan Indonesia tidak pernah berjanji membayar iuran. Prabowo mengatakan, tujuan Indonesia gabung Dewan Perdamaian guna memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Oleh karenanya, Indonesia tak akan segan angkat kaki dari BoP jika hasil-hasil keputusannya tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia atau Palestina. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial yang menyebutkan Trump mengeluarkan pernyataan keras kepada Jakarta jika menarik diri dari BoP merupakan pernyataan tidak resmi tertulis dari Donald Trump. Pernyataan tersebut hanya sekadar opini pakar Hukum Internasional, bahwa akan ada potensi dampak diplomatik jika Indonesia memutuskan keluar, mengingat Trump sangat menekankan partisipasi Indonesia sebagai kunci stabilitas kawasan Asia Tenggara. Melansir Antara News, Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington DC, AS, Kamis (19/02/2026), merupakan momentum penting untuk membangun kembali Gaza. Dalam forum ini, Indonesia menegaskan dukungan untuk perdamaian yang berkelanjutan di Gaza. Sampai artikel ini ditulis, belum ada informasi dari media kredibel ataupun pernyataan resmi yang membenarkan Trump memberikan peringatan kepada Indonesia terkait rencana menarik diri dari BoP. Baca juga:Prabowo Jelaskan soal US$1 Miliar Buat Gabung BoP, RI Tak Bayar 100	2026-03-26
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Sebut Bakal Naikkan BBM Subsidi Jadi Rp16 Ribu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Purbaya pernah mengatakan akan membuka peluang untuk menaikkan harga BBM subsidi sebagai dampak konflik di Timur Tengah. Baca juga:Purbaya: Defisit APBN Aman, Pemotongan Gaji Pejabat Belum Final Lebih lanjut, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Purbaya sebut BBM subsidi naik Rp16 ribu” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman YouTube IDX Channel, pemerintah memastikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan naik meskipun harga minyak dunia disebut telah di atas 100 USD per barel. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pemerintah akan menyerap tekanan harga minyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Tidak (BBM subsidi naik). Jadi kita absorb tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepas kan nanti kayak negara-negara lain pada panik tuh orang-orang," begitu keterangan Purbaya kepada wartawan, Kamis (19/3/2026). Mengutip laman arus berita utama Antara, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan naik bila harga minyak dunia terus melonjak dan melampaui kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kalau memang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain, kami berbagi dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada kenaikan BBM,” begitu keterangan Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/3/2026). Namun, kenaikan BBM tersebut akan terjadi bila APBN sudah tidak mampu mengimbangi tekanan harga minyak dunia. Menurut Purbaya, hasil perhitungan Kementerian Keuangan menunjukkan defisit APBN bisa mencapai 3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) bila harga minyak bertahan pada level 92 dolar AS per barel sepanjang tahun dan tidak ada intervensi dari pemerintah. Dilansir Instagram resmi @ppid.kemenkeu dan @kemenkeu.prime, informasi yang beredar mencatut Menkeu Purbaya akan membuka peluang untuk menaikkan harga BBM subsidi sebagai dampak konflik di Timur Tengah, merupakan berita tidak benar. Baca juga:Keliru, Foto Pembuatan Patung Purbaya di Tengah Kota Dalam rangkuman Tirto “Benarkah Harga BBM Pertamina Naik Maret 2026 Imbas Perang?” harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai 1 Maret 2026 mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan oleh berbagai operator, seperti Pertamina, Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo Energy Indonesia, hingga ExxonMobil melalui jaringan Mobil Indostation. Di Indonesia, kenaikan BBM di bulan Maret 2026 ini tidak secara langsung dipicu oleh konflik geopolitik terbaru di Timur Tengah, melainkan merupakan penyesuaian rutin berdasarkan tren harga minyak dunia dalam dua bulan sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta acuan harga internasional seperti Mean of Platts Singapore (MOPS). Di SPBU Pertamina wilayah Jabodetabek, misalnya, harga BBM jenis RON 92 (Pertamax) mengalami kenaikan dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter. Produk dengan oktan lebih tinggi juga mengalami penyesuaian, seperti Pertamax Green 95 yang naik menjadi Rp12.900 per liter dan Pertamax Turbo (RON 98) menjadi Rp13.100 per liter. Untuk jenis diesel, Dexlite naik cukup signifikan menjadi Rp14.200 per liter, sedangkan Pertamina Dex mencapai Rp14.500 per liter. Baca juga:Prabowo Puji Purbaya: Dia Optimis, Saya Butuh Orang Seperti Itu Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan harga. Produk seperti Pertalite (RON 90) tetap dijual Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM subsidi. Purbaya menjelaskan bahwa fungsi kebijakan fiskal adalah menjadi peredam gejolak global, termasuk ketika harga minyak dunia meningkat. Dalam rangkuman Tirto, dituliskan bahwa pemerintah akan memberlakukan kebijakan satu hari bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) dalam rangka mitigasi lonjakan harga minyak mentah dunia karena perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Melalui kebijakan empat hari kerja ini, diperkirakan akan menghemat seperlima dari total konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Baca juga:Keliru, Purbaya Sebut Indonesia Terancam Bangkrut pada 2030 Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk implementasi kebijakan empat hari kerja. Dus, kebijakan untuk menghemat konsumsi BBM nasional ini akan dapat segera diimplementasikan mulai setelah Lebaran 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Purbaya akan membuka peluang untuk kenaikan harga BBM subsidi sebagai dampak konflik Timur Tengah adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Masyarakat dihimbau agar waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya. Informasi terkait aktivitas dan kebijakan terbaru Menkeu Purbaya dapat diakses melalui akun resmi di platform media sosial Instagram & TikTok @menkeuri, Instagram Kemenkeu: @kemenkeuri, Facebook: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan X (Twitter): @KemenkeuRI. 100	2026-03-24
Berita CekFakta	Tidak Benar UGM Terancam Ditutup dan Terbukti Beri Ijazah Palsu	Melalui hasil pencarian di mesin pencari dengan kata kunci “UGM terancam ditutup karena memberikan ijazah palsu”, tidak ditemukan informasi kredibel yang memverifikasi klaim bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) akan ditutup karena terbukti menerbitkan ijazah palsu. Tidak ada pemberitaan dari media arus utama maupun pernyataan resmi pemerintah yang menyebut adanya rencana penutupan UGM terkait isu tersebut. Sebaliknya, pihak UGM justru telah memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan mengenai ijazah dan skripsi Presiden Joko Widodo. Mengutip klarifikasi UGM berjudul “Klarifikasi UGM Soal Tuduhan Ijazah dan Skripsi Palsu Joko Widodo” yang dipublikasikan pada 21 Maret 2025, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menegaskan bahwa ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Baca juga:Jokowi Terima Permohonan Maaf Rismon soal Tudingan Ijazah Palsu “Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegasnya. Selain itu, Guru Besar Hukum Pidana UGM Marcus Priyo Gunarto menilai tuduhan pemalsuan ijazah tersebut tidak berdasar. Ia juga menyesalkan masih adanya pihak yang menuduh UGM melindungi Jokowi terkait isu tersebut. “Jika kemudian ada dugaan bahwa UGM melakukan perlindungan atau perbuatan seolah-olah hanya untuk kepentingan Joko Widodo, itu sangat salah dan gegabah,” ujar Marcus dalam klarifikasi tersebut. Klarifikasi resmi dari pihak universitas ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan bukti bahwa UGM menerbitkan ijazah palsu sebagaimana narasi yang beredar di media sosial. Menurut pemberitaan Kompas.com pada 15 April 2025, Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu dalam keterangan resminya juga menyampaikan bahwa UGM tidak berkaitan dengan konflik kepentingan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. "UGM tidak terkait konflik kepentingan antara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dan Joko Widodo,” ujarnya. Andi menjelaskan bahwa UGM sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik. Andi menegaskan, UGM siap menunjukkan data-data pribadi Jokowi jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Baca juga:Rismon Akui Ijazah Jokowi Asli, Janji ke Gibran Tebus Kegaduhan Dari informasi tersebut, sudah jelas bahwa pihak UGM secara resmi meminta publik untuk tidak mengaitkan institusi dengan tuduhan konflik atau perlindungan palsu terhadap Jokowi. Hingga saat ini, tidak ditemukan juga informasi kredibel yang menyebut UGM terbukti memberikan ijazah palsu maupun terancam ditutup. Hal ini ini menunjukkan bahwa narasi dalam unggahan yang menyebut UGM terancam ditutup karena ijazah palsu adalah tidak berdasar. 100	2026-03-26
Berita CekFakta	Manipulasi Video Kemenag Mengadakan Program Berbagi	Penelusuran dimulai dengan menggunakan mesin pencari untuk mencari informasi mengenai adanya program berbagi dana dari Kementerian Agama seperti yang disebutkan dalam video, yaitu bantuan dana untuk modal usaha, membayar utang, maupun biaya sekolah. Hasil penelusuran menemukan adanya informasi resmi mengenai program yang diselenggarakan Kemenag selama bulan Ramadhan tahun ini. Melalui laporan NU Online pada 10 Februari 2026, Kementerian Agama meluncurkan 20 program Ramadhan 1447 H bertajuk Joyful Ramadhan. Program ini dirancang untuk menghadirkan Ramadhan yang menggembirakan, produktif secara sosial, dan khusyuk secara spiritual. Program tersebut berfokus pada tiga aspek utama, yaitu penguatan layanan keagamaan, penguatan literasi keislaman, serta pemberdayaan sosial ekonomi umat. Baca juga:Menag: Takbiran di Bali Saat Nyepi Tanpa Pengeras Suara Pemberdayaan ekonomi yang dimaksud dilakukan melalui penguatan zakat, infak, sedekah, wakaf, bazar Ramadhan, serta dukungan bagi pelaku UMKM di lingkungan masjid. Melalui konferensi pers Joyful Ramadhan, Kemenag menjelaskan beberapa program yang diluncurkan dalam rangkaian tersebut antara lain Tarhib Ramadhan, Indonesia Berdaya Ramadhan, Future Leaders of Masjid, Qari Goes to Campus, Ekspedisi Masjid Indonesia, pengiriman dai ke daerah 3T, hingga Shalat Tarawih Keliling. Namun, dari keseluruhan program tersebut tidak ditemukan program pembagian bantuan dana langsung kepada masyarakat melalui video atau dengan cara menghubungi nomor tertentu seperti yang diklaim dalam unggahan yang beredar. Lebih lanjut, saat mencermati video yang beredar, kami menemukan sejumlah kejanggalan pada tampilan visual dan audio. Gerak bibir tampak tidak sepenuhnya selaras dengan suara yang terdengar, sementara intonasi suara terdengar kurang natural. Ciri-ciri tersebut kerap ditemukan pada konten yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikan hal tersebut, kami melakukan analisis menggunakan alat pendeteksi konten AI Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video memiliki kemungkinan sebesar 98,8 persen sebagai konten yang dihasilkan atau dimodifikasi menggunakan teknologi AI. Sementara itu, bagian audionya memiliki kemungkinan sebesar 99,6 persen merupakan hasil manipulasi AI. Persentase tersebut menunjukkan tingkat probabilitas yang sangat tinggi bahwa baik visual maupun suara dalam video tersebut bukan merupakan rekaman asli yang utuh, melainkan hasil rekayasa menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Baca juga:Duduk Perkara Blunder Menag Nasaruddin soal 'Meninggalkan Zakat' Penelusuran lanjutan menggunakan Google Lens juga menemukan foto Nasaruddin Umar dengan pose yang identik dengan tampilan dalam video yang beredar. Dalam foto tersebut, Nasaruddin terlihat mengenakan pakaian, peci, serta berada di latar ruangan yang sama seperti dalam video. Foto tersebut diketahui digunakan sebagai gambar sampul dalam sejumlah pemberitaan, di antaranya oleh situs resmi UIN K.H. Abdurrahman Wahid, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, serta media JPNN. Temuan ini mengindikasikan bahwa foto asli Nasaruddin Umar kemungkinan besar telah diedit atau dianimasikan menggunakan teknologi AI sehingga tampak seolah-olah menjadi video yang menampilkan dirinya berbicara mengenai program berbagi. Baca juga:Menag Nasaruddin Umar Klarifikasi Soal Penggunaan Jet OSO ke KPK Dengan demikian, video yang beredar kemungkinan merupakan hasil manipulasi digital yang memanfaatkan foto tokoh publik untuk menciptakan narasi palsu mengenai program bantuan dana dari Kementerian Agama. 100	2026-03-25
Berita CekFakta	Hoaks Menag Nasaruddin Umar Beri Bantuan Lewat Kuis	Kami menelusuri video yang beredar dengan mencermati setiap detail visual dan audio yang ditampilkan. Kami menonton video yang beredar secara saksama dan menyadari terdapat beberapa kejanggalan pada video tersebut, seperti gerak bibir yang tidak sepenuhnya selaras dengan suara, intonasi yang terdengar tidak alami, serta ekspresi wajah yang tampak kaku. Ciri-ciri tersebut kerap muncul pada video yang telah dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Baca juga:Salah, Video Gibran Bakal Bagikan Bantuan Rp40 Juta Untuk memastikan dugaan tersebut, kami melakukan analisis menggunakan alat pendeteksi. Hasil analisis pendeteksi AI Hive Moderation menunjukkan bahwa pernyataan yang disampaikan atau audio yang ada di dalam video mempunyai kemungkinan sebesar 99,9 persen merupakan buatan AI. Sementara videonya mempunyai kemungkinan sebagai buatan AI sebesar 38,9 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar video yang beredar berasal dari rekaman asli, tetapi bagian audionya telah dimodifikasi atau diganti menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Penelusuran dengan Google Lens menemukan video yang identik dengan video yang beredar. Video ini diunggah melalui akun Instagram resmi Kementerian Agama melalui @kemenag_ri pada 18 Februari 2026. Dalam video tersebut, sosok Nasaruddin menggunakan identik dan peci yang identik dengan video yang beredar. Latar tempat dan logo-logo yang digunakan juga serupa. Namun, isi pernyataan dalam video asli berbeda. Dalam video yang diunggah akun resmi Kementerian Agama tersebut, Nasaruddin tidak menyampaikan kuis atau pembagian bantuan dana. Ia justru menyampaikan ucapan menyambut bulan Ramadan. Baca juga:Hoaks Video Menteri Keuangan Purbaya Bagikan Bantuan Sosial “Alhamdulillah, Ramadan kembali hadir menyapa sanubari kita,” ucap Nasaruddin dalam video tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa video resmi tersebut telah diedit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagian audio asli diganti dengan suara yang menyerupai Nasaruddin Umar menggunakan teknologi AI sehingga seolah-olah ia menawarkan bantuan dana melalui kuis. Baca juga:Tidak Benar Prabowo Hapus Bantuan Sosial untuk Dialihkan ke MBG Dengan membandingkan video yang beredar dengan video asli dari akun resmi Kementerian Agama, dapat disimpulkan bahwa narasi mengenai pembagian bantuan Rp40 juta melalui kuis tidak pernah disampaikan oleh Nasaruddin Umar. 100	2026-03-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Vaksin BCG dan DPT mengandung Virus Campak	Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tim Periksa Fakta Tirto mewawancarai dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes, AIFO-K, CBP.Med, Akp, yang menjelaskan bahwa informasi tentang vaksin BCG dan DPT mengandung virus campak tidak benar. Baca juga:Muncul Webinar Soal Vaksin, Kemenkes: Narasumber Tak Kompeten Dr. Wilson menjelaskan bahwa vaksin BCG digunakan untuk mencegah tuberculosis dan mengandung bakteri hidup yang dilemahkan dari Mycobacterium bovis. Vaksin ini tidak mengandung virus apa pun, termasuk virus campak. Sementara itu, vaksin DPT diberikan untuk melindungi dari difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini berisi toksoid difteri, toksoid tetanus, serta komponen bakteri pertusis, dan juga tidak mengandung virus campak. Baca juga:Keragu-Raguan Vaksin di Tengah Arus Disinformasi Digital “DPT juga bukan vaksin mRNA. Teknologi mRNA digunakan pada beberapa vaksin COVID‑19, bukan pada DPT,” jelas dr. Wilson. Virus campak hanya terdapat pada vaksin khusus yaitu MMR vaccine yang fungsinya melindungi dari Measles, Mumps, dan Rubella. Dengan demikian, klaim bahwa bayi sudah “dimasukkan” virus campak melalui vaksin BCG atau DPT sejak lahir adalah tidak berdasar. Selain itu, klaim yang menyebut bahwa virus dalam vaksin bisa aktif kembali melalui “kode genetik manusia” juga salah secara ilmiah, menurut dr. Wilson pernyataan ini tidak sesuai dengan mekanisme biologis vaksin. Ia menjelaskan, bahwa vaksin campak memang memiliki virus yang dilemahkan, namun virus tersebut tidak dapat berubah menjadi virulen kembali melalui “kode genetik manusia”. Gen manusia tidak dapat mengaktifkan virus yang ada di dalam vaksin menjadi virus penyakit. Untuk vaksin berbasis mRNA, mekanismenya berbeda. mRNA hanya berfungsi sebagai instruksi sementara untuk membuat protein antigen. mRNA tidak masuk ke inti sel dan tidak mengubah DNA manusia, dan setelah digunakan akan cepat dihancurkan oleh enzim sel. Jadi klaim tentang “aktivasi virus oleh kode genetika manusia” tidak memiliki dasar ilmiah. Baca juga:Salah, Vaksin Sebabkan Autisme Mengenai kemungkinan penularan campak, dr. Wilson menjelaskan bahwa penyakit ini tidak ada hubungannya dengan vaksin DPT. Campak menyebar melalui droplet pernapasan, aerosol, atau kontak dengan sekret saluran napas penderita. Namun, orang yang tidak divaksin campak (MMR) memang lebih rentan tertular dan menularkan virus jika terinfeksi. Dengan demikian, klaim dalam unggahan bahwa bayi yang menerima vaksin BCG atau DPT akan terkena campak adalah tidak benar. Vaksin yang diberikan kepada bayi justru melindungi mereka dari penyakit serius, bukan menimbulkan risiko campak. 100	2026-03-25
Berita CekFakta	Tidak Benar Prabowo Hapus Bantuan Sosial untuk Dialihkan ke MBG	Kami memulai penelusuran melalui mesin pencari dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan klaim tersebut, seperti “Prabowo hapus bantuan sosial untuk dialihkan ke MBG”. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel maupun pernyataan resmi pemerintah yang memverifikasi klaim tersebut. Baca juga:Alasan Prabowo Yakin Bisa Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8% Apabila benar terjadi penghapusan bantuan sosial dalam skala besar mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menyasar jutaan penerima di seluruh Indonesia, kebijakan tersebut hampir pasti akan menjadi perhatian publik dan diberitakan secara luas oleh media nasional. Namun, hingga saat ini tidak ditemukan rilis resmi pemerintah maupun pemberitaan media kredibel yang menyebutkan adanya kebijakan tersebut. Sebaliknya, sejumlah pemberitaan justru menunjukkan bahwa program bantuan sosial tetap berjalan berdampingan dengan program lain, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dilansir Liputan6 (06/05/2025), pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) dengan total anggaran senilai Rp505,7 triliun pada tahun 2025 lalu. Adapun anggaran Bansos tersebut terbagi untuk beberapa program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), KIP dan PIP, serta untuk Program Makan Bergizi Gratis. Informasi tersebut menunjukkan bahwa program bantuan sosial tetap dijalankan bersamaan dengan program MBG, bukan dihentikan atau dialihkan sepenuhnya untuk mendanai program tersebut seperti yang diklaim dalam unggahan. Baca juga:Prabowo: Rakyat Pakai Mobil Listrik, Kaya Beli BBM Non-Subsidi Selain itu, Tirto.id juga melaporkan bahwa pemerintah masih merencanakan penyaluran berbagai bantuan sosial pada tahun 2026. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sejumlah program bansos tetap dilanjutkan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), serta bantuan beras 10 kilogram. Baca juga:Prabowo Janji Benahi TNI-Polri, Tak Pandang Pangkat Jenderal Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga memastikan bahwa program bantuan sosial reguler tetap berjalan. Penyaluran tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) bagi sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk lebih dari 17 juta KPM. Temuan ini bertentangan dengan klaim dalam unggahan media sosial yang menyebut pemerintah akan menghapus berbagai program bantuan sosial untuk dialihkan ke program MBG. 100	2026-03-25
Berita CekFakta	Keliru, Foto Pembuatan Patung Purbaya di Tengah Kota	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan unggahan lain yang menampilkan proses pembuatan patung seperti patung Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie ini, patung Anies Baswedan ini, patung Drs. Christian Rotok ini dan patung Gibran Rakabuming Raka ini. Gambar seperti ini merupakan tren "patung raksasa" yang dibuat dengan AI, seperti Gemini. Kreator menggunakan prompt untuk membuat proyek pembangunan monumen raksasa dengan mencatut tokoh-tokoh di Indonesia. Lebih lanjut, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil buatan AI. Kami lantas melakukan penelusuran melalui mesin pencarian Google dengan kata kunci “Benarkah ada pembuatan patung raksasa Purbaya?”. Dari situ kami tidak menemukan adanya proyek pembuatan patung raksasa resmi bernama "Purbaya". Melansir YouTube Tutorial Mas Arif, membuat gambar patung raksasa dapat menggunakan Gemini AI dengan mengunggah foto diri atau objek, lalu menggunakan prompt khusus yang mendetail. Dengan menggunakan fitur "Upload Image" di Gemini, kemudian deskripsikan patung tersebut dengan detail seperti tekstur kulit, latar belakang kota, dan pencahayaan dramatis untuk hasil terbaik. Adapun prompt yang dapat digunakan seperti ini “hyper-realistic giant statue of [uploaded person] standing in the middle of a roundabout. The statue is under construction, with scaffolding surrounding it and many construction workers in helmets and orange vests climbing on it. Part of the statue’s body is still skeletal framework, showing exposed metal structure, while other parts are already detailed and finished. Realistic Indonesian city background with cars, motorbikes, and angkot (public minivans) moving around the roundabout. Nearby there are street vendors with colorful umbrellas, roadside warung with banners, and tangled electric cables hanging above the street. Bright blue sky, tropical trees like palm and banana around the roadside, daytime, photorealistic style, typical bustling Indonesian urban atmosphere.” Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan dalam membuat patung raksasa sebagai berikut: Akses Gemini: Buka Google Gemini di browser (HP/Laptop).Unggah Foto: Klik tombol (+) atau ikon unggah gambar, lalu pilih foto yang ingin dijadikan patung.MasukkanPrompt: Salin dan tempel prompt di bawah ini ke kolom chat.Generate: Tekan enter atau ikon kirim, tunggu hasil.Simpan: Unduh gambar yang dihasilkan. Ir. Soekarno (Presiden ke-1): Patung Bung Karno tersebar di banyak lokasi, termasuk Tugu Proklamasi (Jakarta), di berbagai bandara (seperti Bandara Ahmad Yani Semarang), dan di Sulawesi.Drs. Moh. Hatta (Wakil Presiden ke-1): Berdampingan dengan Soekarno di Tugu Proklamasi, Jakarta.B.J. Habibie (Presiden ke-3): Terdapat monumen atau patung megah di Sulawesi, khususnya di Kota Pare-pare dan Gorontalo.JokoWidodo (Presiden ke-7): Terdapat patung yang bernama JumaJokowi di Karo, Sumatera Utara, yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai bentuk terima kasih atas perbaikan infrastruktur jalan di Liang Melas Datas.Jenderal Sudirman: Patung ikonik berukuran besar yang berdiri tegak di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.Fatmawati: Terdapat Monumen Fatmawati, sebagai bentuk rasa hormat atas perjuangan Ibu Negara pertama.Patung 7 Jenderal (Pahlawan Revolusi): Berada di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Namun, hingga kini tidak ditemukan berita kredibel perihal adanya pembangunan patung Purbaya Yudhi Sadewa di Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan RI. Dengan demikian, patung raksasa Purbaya Yudhi Sadewa seperti yang terlihat pada gambar tidak benar-benar ada. Gambar tersebut kemungkinan besar adalah manipulasi digital atau karya seni kreatif, bukan proyek konstruksi patung fisik yang nyata. Tidak ada informasi faktual atau laporan berita yang kredibel tentang pembangunan patung raksasa Purbaya di lokasi publik seperti yang digambarkan. Baca juga:Purbaya Masih Ogah Pangkas Dana MBG Meski Harga Minyak Melonjak 100	2026-03-18
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Sebut Indonesia Terancam Bangkrut pada 2030	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Purbaya pernah mengatakan Indonesia akan mengalami kebangkrutan dan krisis moneter pada 2030 karena banyak hutang. Kami justru diarahkan pada laporan YouTube tvOnesNews “Ternyata Begini Cara Menkeu Purbaya Kembalikan Ekonomi dari Keterpurukan.” Laporan tersebut menyatakan bahwa menurut survei Idsight, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil menciptakan opini positif dan kepercayaan publik yang tinggi yaitu mencapai 83,7% dalam sebulan menjabat. Sentimen positif warganet melonjak signifikan dari 23% menjadi 47%, didukung kebijakan konkret seperti penyaluran dana ke Bank Himbara dan ketegasan dalam disiplin fiskal. Gaya komunikasi "koboi" yang blak-blakan, transparan, berkinerja cepat, ceplas-ceplos, dan to the point mendapatkan penilaian baik, serta disukai masyarakat. Selain itu, Purbaya aktif menyampaikan optimisme pertumbuhan ekonomi di atas 5%, bahkan ditargetkan menuju 6-8% yang berhasil meningkatkan kepercayaan pasar dan masyarakat. Lebih lanjut, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Purbaya sebut Indonesia krisis moneter 2030.” Hasil penelusuran mengarah pada laman MetroTvNews, bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini ekonomi Indonesia akan memasuki fase ekspansi yang sehat dalam tujuh hingga sepuluh tahun ke depan atau setidaknya sampai dengan 2033. "Prospek kita akan baik tahun ini, kita coba dorong ke enam persen (pertumbuhan ekonomi). Sepuluh tahun ke depan, kita kelihatannya masuk masa ekspansi yang sehat. Kita bisa ekspansi itu sampai dengan 2033," kata Purbaya usai acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu, 14 Februari 2026. Purbaya juga meyakini, lapangan pekerjaan semakin banyak tersedia. Arah perekonomian yang optimis ini, dapat dicapai dengan mengedepankan manajemen fiskal yang baik. Laman CNN Indonesia menuliskan, bahwa BPI Danantara mengungkap potensi kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp50 triliun per tahun. Angka itu berasal dari kerugian langsung sebesar Rp20 triliun dan tidak langsung Rp30 triliun. Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkap, kerugian tak langsung perusahaan pelat merah, terjadi akibat inefisiensi yang terjadi di tubuh BUMN dan anak-anak usahanya. "Total akumulasi loss daripada anak-anak perusahaan BUMN satu tahun itu adalah Rp20 triliun. Itu akumulasi loss, akumulasi kerugian daripada perusahaan BUMN. Direct loss, yang tercantum di dalam rugi laba perusahaan, tetapi indirect loss-nya, karena layering transaction, karena umumnya yang loss itu adalah anak-anak perusahaan bukan induknya, dan menciptakan inefficiency, itu another Rp30 triliun lagi," begitu keterangan Dony dalam Investor Daily Round Table di Jakarta, Rabu (28/1), dikutip Detikfinance. Pemerintah melalui Danantara ingin mengkonsolidasikan BUMN agar kinerjanya lebih efisien. Dari 1.000 lebih BUMN dan anak-anaknya yang beroperasi saat ini akan dipangkas menjadi hanya 300-an. Dengan demikian meskipun BUMN mengalami kerugian, narasi bahwa hal ini akan mengakibatkan krisis moneter di tahun 2030 tidak didukung oleh data otoritatif dan data ilmiah. Melansir laman Instgram @ppid.kemenkeu, informasi yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menyatakan bahwa Indonesia berpotensi mengalami krisis moneter dan pada tahun 2030 terancam bangkrut, karena pendapatan APBN sudah tidak ada, serta anggaran hanya didapat dari hutang semua adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya. Adapun laporan terkait informasi keuangan negara dapat dilakukan melalui contact center Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, WhatsApp 0813-1000-4134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, menu ‘Hubungi Kami, dan live chat pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Beberkan Data Ekonomi ke Prabowo, Tepis Isu Resesi 100	2026-03-17
Berita CekFakta	Salah, Video Gibran Bakal Bagikan Bantuan Rp40 Juta	Kami memulai penelusuran dengan melakukan pencarian melalui mesin pencari terkait klaim adanya bantuan dana yang disebut diberikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penelusuran dilakukan dengan sejumlah kata kunci seperti “bantuan Rp40 juta Gibran”, “program bantuan modal usaha Gibran”, serta “Gibran bagi-bagi uang di media sosial”. Baca juga:Rismon Akui Ijazah Jokowi Asli, Janji ke Gibran Tebus Kegaduhan Hasilnya, tidak ditemukan satu pun informasi dari sumber resmi pemerintah, media kredibel, maupun kanal resmi milik Gibran yang membenarkan adanya program bantuan modal usaha seperti yang diklaim dalam video tersebut. Ketiadaan informasi dari sumber resmi menjadi indikasi awal bahwa klaim tersebut patut diragukan. Program bantuan pemerintah pada umumnya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah atau diliput oleh media arus utama karena berkaitan dengan kebijakan publik dan penggunaan anggaran negara. Selanjutnya, kami memperhatikan lebih jauh video yang beredar. Jika diperhatikan dengan saksama, terdapat beberapa kejanggalan pada video tersebut, terutama pada gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah sosok yang tampil dalam video. Gerakan bibir terlihat tidak sepenuhnya selaras dengan suara yang terdengar, sementara intonasi suara terdengar kurang natural. Ciri-ciri tersebut kerap ditemukan pada video yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya pada konten deepfake, yaitu teknik yang memungkinkan wajah seseorang ditempelkan atau dipadukan dengan audio buatan sehingga tampak seolah-olah orang tersebut benar-benar mengatakan sesuatu. Untuk membuktikan hal tersebut, kami menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation pada video yang beredar. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebesar 98,8 persen kemungkinan pernyataan atau audio dalam video tersebut merupakan hasil manipulasi atau buatan AI. Sementara itu, bagian visual videonya hanya memiliki probabilitas 1,7 persen sebagai konten yang dihasilkan AI. PERIKSA FAKTA Gibran Bagi-Bagi Bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar audio yang digunakan dalam video tersebut tidak berasal dari rekaman asli suara Gibran, melainkan dibuat menggunakan teknologi generatif berbasis AI yang meniru suara seseorang. Kami kemudian memisahkan video dengan audio dari unggahan tersebut. Dengan pendeteksi AI Hive Moderation juga, hasil analisis menunjukkan audio yang terdapat dalam video tersebut memiliki probabilitas sebesar 99,6 persen sebagai buatan AI. Baca juga:Rismon Hasiholan Sianipar Temui Wapres Gibran di Istana Hari Ini Penelusuran selanjutnya dilakukan dengan Google Lens pada video yang beredar. Hasilnya, tidak ditemukan video identik yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Namun demikian, kami menemukan foto yang identik dengan momen dalam video tersebut yaitu pada foto sampul pemberitaan oleh Viva News dengan judul “Profil Gibran Rakabuming Raka, Putra Jokowi yang Digadang Jadi Cawapres Prabowo”. Foto tersebut menampilkan Gibran dengan pose, pakaian batik, serta latar ruangan yang sangat mirip dengan tampilan dalam video yang beredar. Temuan ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa foto tersebut dijadikan sebagai sumber visual untuk membuat konten manipulatif. Dengan demikian, terdapat indikasi kuat bahwa video yang beredar kemungkinan dibuat dengan cara menggabungkan foto asli Gibran dengan audio buatan AI, lalu disebarkan di media sosial dengan narasi bantuan dana untuk menarik perhatian dan interaksi pengguna. 100	2026-03-25
Berita CekFakta	Tidak Benar Indonesia Hentikan Impor BBM	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan konten-konten berbentuk video dengan tambahan narasi terkait ramalan Gusdur, kabar ekonomi Indonesia, sindiran KDM untuk Menteri Agama, dan banyak lainnya. Akun tersebut memiliki 30 ribu pengikut dan menyertakan keterangan sebagai akun kreator digital. Akun tersebut tidak terafiliasi dan bukan media sosial resmi milik pemerintahan ataupun media kredibel. Kami lantas melakukan penelusuran melalui mesin pencarian Google dengan kata kunci “Indonesia stop impor BBM”. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kementerian ESDM.Laman tersebut menyatakan bahwaPemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar pada tahun 2026. Kepastian penghentian impor ini sangat bergantung pada mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa jika kilang RDMP Balikpapan sudah beroperasi penuh, Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus produksi Solar yang cukup signifikan. “Solar nanti tahun 2026 itu, kalau RDMP kita sudah jadi, kita akan surplus kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta (kiloliter). Jadi, agenda kami di 2026 itu tidak ada impor solar lagi,” begitu keterangan Bahlil usai meninjau TBBM Plumpang Jakarta, Minggu (28/12). Melansir Tirto, Bahlil berencana akan menyetop impor Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi seperti RON 92, 95, dan 98 pada akhir 2027. Ia mengklaim rencana menyetop impor bensin itu sedang dirancang secara matang untuk menekan ketergantungan pada produk olahan luar negeri. "Untuk 2027 tidak lagi kita (RI) melakukan impor bensin yang RON 92, 95, 98. Kami akan selesaikan nanti akhir 2027. Supaya apa? Kita tidak lagi terlalu banyak mengimpor produk,” kata Bahlil, dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Bahlil menambahkan ke depannya, pemerintah ingin menggeser struktur impor energi Indonesia. Apabila rencana ini berjalan mulus, pada 2027 Indonesia hanya akan mengimpor bensin jenis RON 90 atau subsidi saja. Menurut CNBC Indonesia, Bahlil memastikan impor bahan bakar minyak (BBM) dari negara tetangga seperti Singapura masih aman, meskipun tensi geopolitik global meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Singapura sebagai pusat perdagangan minyak memiliki berbagai sumber pasokan minyak mentah (crude oil), sehingga mereka tidak hanya bergantung pada pasokan dari kawasan Timur Tengah. Pasokan minyak mentah juga dapat berasal dari kawasan Afrika seperti Angola, hingga negara produsen lain seperti Brasil, dan Amerika Serikat. “Saya punya keyakinan tidak akan jauh beda dengan Indonesia. Karena sumber crude itu tidak satu-satunya dari Middle East,” begitu keterangan Bahlil di Kementerian ESDM dikutip Kamis (5/3/2026). Adapun gangguan di jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz tidak akan langsung mengganggu pasokan minyak dunia secara keseluruhan. Pasalnya, hanya sekitar 20,1 juta barel per hari (bph) saja minyak yang melalui jalur tersebut. Dalam CNBC Indonesia, Bahlil membeberkan bahwa saat ini produksi minyak Indonesia berada di kisaran 605 ribu barel per hari, sementara kebutuhan konsumsi nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Dengan demikian, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan domestik. Adapun impor minyak mentah Indonesia berasal dari Afrika, Angola, kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat, Brasil, Australia, serta sejumlah negara lainnya. “Jadi, ingat, kita tidak mengimpor BBM jadi lho. Bensin itu tidak kita impor dari Middle East. Yang kita impor dari Middle East itu crude-nya. Saya ulangi ya, kita tidak mengimpor minyak jadi dari Middle East. Kita tidak impor product. Yang kita impor dari Middle East itu adalah minyak mentah. Nanti diolah di Indonesia baru kemudian itu yang kita distribusi ke rakyat. Nah, sekarang pertanyaannya, Selat Hormuz kan lagi ditutup. Berarti 20% minyak mentah sampai 25 itu ambilnya dari mana?” Begitu keterangan Bahlil Podcast Bukan Abuleke Kementerian ESDM, dikutip Kamis (12/3/2026)Tirto, dalam artikel Arcandra Tahar Ungkap Alasan Indonesia Masih Impor BBM, melaporkan bahwa Wakil Menteri ESDM 2016-2019, Arcandra Tahar saat bersaksi di sidang korupsi tata kelola minyak Pertamina pada Kamis (22/1/2026) mengungkapkan bahwa Indonesia tetap membutuhkan impor kilang minyak untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.Arcandra menjelaskan bahwa kebutuhan minyak Indonesia tergolong mendesak untuk memenuhi kebutuhan 1 juta barel.Senada dengan itu, sebagaimana dilansir dari Tribunnews, pakar perminyakan dan energi, Dr. Kurtubi, menjelaskan, Indonesia masih mengimpor BBM dari Singapura dan Malaysia karena produksi minyak domestik jauh dari kebutuhan nasional. “Produksi minyak kita amat sangat rendah, jauh dari yang kita butuhkan. Kita akhirnya tergantung pada impor, baik impor minyak mentah maupun minyak jadi," ujar Dr. Kurtubi. Singapura dan Malaysia menjadi pemasok karena keduanya memiliki kilang pengolahan minyak, meskipun tidak semuanya berasal dari produksi minyak mereka sendiri.Ia juga mengingatkan pemerintah Indonesia agar bersiap menghadapi skenario terburuk jika konflik di Timur Tengah semakin meluas. Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran berpotensi mendorong harga minyak dunia melonjak tajam hingga 150 dolar AS per barel. “Kalau harga minyak sampai 150 dolar AS per barel, republik ini akan gonjang-ganjing,” begitu keterangan Kurtubi dalam wawancara eksklusif di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Dengan demikian, narasi yang diklaim pengunggah bahwa indonesia hentikan impor BBM adalah tidak tepat. Ada konteks yang kurang disebutkan. Indonesia hingga kini masih mengimpor BBM dari Singapura karena produksi minyak di Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan domestik. Indonesia masih harus mengimpor minyak mentah maupun BBM dari luar negeri. Singapura dan Malaysia menjadi pemasok karena keduanya memiliki kilang pengolahan minyak, meskipun tidak semuanya berasal dari produksi minyak mereka sendiri. Baca juga:Bahlil: RI Setop Impor BBM RON 92, 95, dan 98 pada Akhir 2027Kesimpulan Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo mengambil langkah untuk menghentikan impor BBM adalah informasi yang tidak menyertakan konteks lengkap (missing context). Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan Indonesia akan mencapai swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada tahun 2026 bergantung pada mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Indonesia menghentikan impor untuk jenis solar (CN48) mulai awal tahun 2026. Namun, Indonesia belum berhenti total dari impor BBM. Adapun, pasokan minyak mentah yang masih diimpor antara lain berasal dari Afrika, Angola, kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat, Brasil, Australia, serta sejumlah negara lainnya. Singapura dan Malaysia menjadi pemasok karena keduanya memiliki kilang pengolahan minyak. ==Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id. 100	2026-03-25
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Gebyar Undian Berhadiah BRI 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Disitu ditemukan informasi bahwa akun tersebut menggunakan foto profil logo Bank BRI dengan foto sampul menampilkan mobil hadiah undian. Akun tersebut hanya memiliki 15 pengikut dan sering membagikan unggahan terkait undian berhadiah BRI ini, dan ini. Pengunggah juga menampilkan foto mobil yang diklaim sebagai hadiah undian tersebut. Dari situ dapat diketahui bahwa informasi yang disebarkan adalah tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Adapun akun Facebook resmi milik Bank BRI bernama “BANK BRI” dengan 1 juta pengikut dan memiliki centang biru. Kemudian, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar undian BRI yang tertulis pada gambar dalam unggahan tersebut, https://ramaikan-fstvl.my.id, tautan tersebut ternyata tidak dapat diakses. Lebih lanjut, Tirto membuka tautan lain yang diklaim untuk mendaftar undian berhadiah BRI 2026 yang beredar yaitu https://sites.google.com/view/kziey/gebyar-bri-brimo-fstvl-2026. Pengunjung diarahkan pada laman pemberian kupon, yang kemudian mengarah pada tautan https://bbri-festivall.bubbleapps.io/version-test/rnehnsgka untuk mengisi nama lengkap, nomor handphone, dan saldo rekening tabungan saat ini pada situs yang bertuliskan ‘Resgistrasi kupon undian’. Setelah mengisi data tersebut, pengunjung diarahkan pada laman kupon sementara tercetak, dan diminta untuk menunggu dihubungi oleh layanan Bank BRI. Biasanya, modus ini merupakan penipuan yang digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku, dengan mengatasnamakan program "Gebyar BRI" atau "BRI Festival". Situs web palsu ini dirancang untuk mencuri data pribadi dan data perbankan korban. Biasanya korban dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, ketika Tirto mencoba membuka tautan lain https://cetak-kpnbrimofstvl2026.vercel.app/ muncul peringatan bahwa situs tersebut berbahaya, “Penyerang di situs yang Anda coba kunjungi mungkin akan memperdayai Anda untuk menginstal perangkat lunak atau mengungkapkan hal-hal seperti kata sandi, nomor telepon, atau nomor kartu kredit Anda.” Tirto lantas mengecek kredibilitas tautan yang diklaim untuk mendaftar undian berhadiah BRI 2026 tersebut https://bbri-festivall.bubbleapps.io/version-test/rnehnsgka. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun BRI. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET berlokasi di Ascension Island, dengan domain festivall.bubbleapps.io, dibuat pada 13 Maret 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto mencari kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Undian berhadiah BRI 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Liputan 6yang melaporkan bahwa pada 3 Februari 2026 juga pernah beredar klaim Undian BRImo Festival 2026 di media sosial Facebook dengan membagikan tautan tidak dikenal dan bukan situs resmi BRI. Pengguna akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu. Menurut Liputan 6, klaim tersebut adalah tidak benar dan penipuan. Adapun tautan yang digunakan bbri-festivall.bubbleapps.io bukanlah situs web resmi Bank BRI. Situs resmi BRI hanya dapat diakses melalui www.bri.co.id dan media sosial resmi BRI yang terverifikasi. Melansir laman resmi Bank BRI dalam artikel “Waspada Penipuan, Ini Cara Bedakan BRImo FSTVL yang Asli dan Palsu!”, beredar modus penipuan yang mengatasnamakan BRImo FSTVL berupa hadiah mobil, motor, dan uang ratusan juta rupiah. Untuk mengikutinya, para pengguna media sosial, khususnya Facebook diminta untuk mengklik sebuah banner agar mendapatkan kupon undian. Tautan tersebut dinyatakan tidak resmi dan berujung pada penipuan yang meminta pengguna untuk mentransfer sejumlah uang. Dalam laman BRI, panen hadiah Simpedes merupakan program untuk memperbanyak saldo Tabungan BRI Simpedes dengan gimmick hadiah dari Program Panen Hadiah Simpedes. Seluruh nasabah Tabungan BRI Simpedes memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiah Panen Hadiah Simpedes yang dilaksanakan dengan periode 2 kali dalam satu tahun di setiap kantor cabang BANK BRI. Adapun cara mendapatkan hadiah tersebut yaitu diundi secara lokal/per cabang dan pajak hadiah ditanggung BANK BRI. Dengan demikian, program undian resmi BRI seperti "Panen Hadiah Simpedes" atau "BRImo FSTVL" umumnya otomatis didapat berdasarkan saldo/poin, tidak mendaftar melalui link mencurigakan. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha, mengimbau masyarakat agar tidak membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapa pun. Adapun terkait informasi seputar BRImo dan produk BRI lainnya, dapat diakses melalui channel resmi BRI seperti Instagram @bankbri_id, Facebook BANK BRI, Twitter/X @BankBRI_ID@promo_BRI, @kontakBRI, Tiktok bankbri_id, dan sumber resmi BRI lainnya. Baca juga:Cara Tukar Uang Baru Lebaran 2026 di Bank BNI, BRI, & Permata 100	2026-03-14
Berita CekFakta	Keliru, Kabar Purbaya Gagal Jadi Gubernur Bank Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Purbaya pernah gagal jadi gubernur BI karena didepak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian, Tirto mengamati gambar yang beredar. Gambar tersebut menampilkan Purbaya dan Puan Maharani. Tirto menemukan kejanggalan visual pada gambar tersebut. Wajah Purabaya dan Puan terlihat tidak proporsional, ekspresi wajah terlihat kaku, tidak natural, dan mata tidak fokus. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil rekayasa AI. Lebih lanjut, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Purbaya gagal jadi gubernur Bank Indonesia” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas bahwa Purbaya pernah diklaim gagal untuk maju sebagai gubernur Bank Indonesia (BI) pertengahan Februari 2026. Alasannya, Purbaya mengaku tidak sanggup membayar Rp900 miliar. Menurut Kompas, narasi tersebut adalah tidak benar. Melansir Instagram Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan, melalui akun tersebut Kemenkeu menegaskan bahwa narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditolak menjadi Gubernur Bank Indonesia oleh Puan Maharani karena tidak bisa menyediakan uang Rp900 miliar merupakan berita tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Purbaya Yudhi Sadewa saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia dilantik pada 8 September 2025, dan Purbaya tidak pernah terlibat dalam transaksi untuk posisi Gubernur Bank Indonesia. Baca juga:Defisit APBN Melonjak 342% di Februari, Ini Penjelasan Purbaya 100	2026-03-16
Berita CekFakta	Salah, Anies Minta Trump & Netanyahu Hentikan Serangan ke Iran	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki 116 ribu pengikut dan sering membagikan informasi terkait Trump, Prabowo, Purbaya, dan banyak tokoh lainnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menegaskan bahwa akun resmi Menteri Keuangan Purbaya hanya ada di Instagram dan TikTok dengan nama @menkeuri, bukan di Facebook. Dari situ diketahui bahwa informasi yang disebarkan tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Akun-akun Facebook yang mengatasnamakan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI di Facebook adalah bukan akun resmi. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Anies Baswedan meminta Trump dan Netanyahu secara langsung untuk menghentikan serangan ke Iran dan menyatakan siap menyerang AS-Israel 7 x 24 jam. Dalam akun X pribadi @Anies Rasyid Baswedan, Anies memang menyampaikan penilaiannya terkait serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Menurut Anies, hal itu dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk keluar dari keanggotaannya di Board of Peace (BoP). “Kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace,” begitu keterangan Anies melalui unggahan di akun X pribadinya, pada Kamis (5/3/2026). Dalam unggahan videonya, Anies menyoroti keanggotaan Indonesia dalam forum BoP dengan mempertanyakan keikutsertaannya, apakah benar-benar mendorong perdamaian dunia atau justru memberikan legitimasi pada ketidakadilan yang selama ini dikecam. Anies menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tidak bergabung dalam forum yang dibentuk oleh pihak-pihak yang justru mengabaikan hukum internasional. “Bagaimana mungkin perdamaian itu bisa tetap berjalan, seolah tak terjadi apa-apa, ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia?” Begitu tanya Anies dalam unggahannya. Dalam YouTube Tirto, Anies memang menyampaikan pendapatnya terkait serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, namun Anies tidak secara langsung meminta Trump dan Netanyahu menghentikan serangan. Justru Anies menyampaikan bahwa momentum tersebut seharusnya membuat Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace karena pihak-pihak dalam BoP justru mengabaikan hukum internasional. Lebih lanjut, Anies menyampaikan bahwa dalam politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia seharusnya memprioritaskan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsipnya, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan. Anies menyarankan pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari dewan perdamaian Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh Trump. Menurutnya, tidak logis bagi Indonesia untuk tetap berada dalam forum perdamaian yang dipimpin oleh pihak yang justru memerintahkan serangan militer. Anies tidak pernah menyatakan secara langsung kepada Trump dan Netanyahu agar menghentikan serangan kepada Iran, dan dalam video yang diunggah Anies tidak pernah mengatakan Indonesia akan menyerang AS-Israel jika permintaannya tidak dilakukan. Dalam rilis Instagram Kompas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara mana pun. Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an di Istana, Selasa (10/3/2026) malam. "Kita tidak mau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara mana pun. Kita hormati semua kekuatan di dunia, yang besar maupun yang kecil. Ini adalah jalan yang telah ditunjuk oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Ini juga ditunjuk oleh hampir semua guru-guru agama dari semua agama bahwa kita akan berusaha sangat keras untuk menjaga perdamaian," begitu keterangan yang disampaikan Prabowo. Melansir laman BBC Indonesia, dituliskan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan Indonesia menerapkan langkah siaga 1 saat terjadi konflik AS-Israel dan Iran. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme standar untuk memastikan kesiapan personel serta peralatan tempur. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menegaskan bahwa TNI bertugas melindungi negara dan masyarakat dari ancaman asing. Adapun surat telegram dari Panglima TNI dengan nomor TR/283/2026 yang sempat beredar dan tersebar luas di tengah masyarakat berisi tujuh poin, yaitu permintaan untuk menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista), meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah DKI Jakarta, hingga deteksi dini atas potensi gangguan keamanan. Sampai artikel ini ditulis, tidak ada informasi resmi dari pemerintah maupun dari media kredibel yang menyatakan Indonesia akan menyerang AS-Israel apabila tidak menghentikan serangan terhadap Iran, seperti klaim yang beredar, yang mencatut nama Anies Baswedan. Baca juga:Berita Perang Iran vs AS Hari ke-12: Ada Serangan hingga Suaka 100	2026-03-14
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Minta Maaf Ikut BoP & Akan Kembalikan 17 Triliun	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Prabowo meminta maaf dan akan mengembalikan uang 17 triliun ke kas negara. Sebagai informasi, Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian adalah inisiatif Donald Trump pada Januari 2026 untuk mengawasi perdamaian dan rekonstruksi Gaza, Palestina. Pertemuan perdana diadakan di Washington pada 19 Februari 2026, dihadiri 27 negara, termasuk Indonesia. Lembaga ini bertujuan mengkonsolidasikan komitmen negara anggota melalui potensi dana dan operasional. Adapun syarat utama bergabung dengan Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump adalah mendapatkan undangan langsung dari pihak AS, dengan masa keanggotaan standar selama 3 tahun. Untuk status anggota tetap, terdapat usulan kontribusi dana sebesar US$ 1 miliar, meskipun iuran ini tidak bersifat wajib bagi seluruh anggota, atau setara dengan Rp17 triliun. Lebih lanjut, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Prabowo minta maaf ikut perjanjian perdamaian dengan Amerika dan akan kembalikan 17 triliun” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Prabowo meminta maaf dan akan mengembalikan uang. Tirto dalam artikel “Prabowo Bahas Posisi RI di BoP Usai Serangan AS-Israel ke Iran” menuliskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam, membahas posisi Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza setelah serangan sepihak Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dalam acara itu, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma'ruf Amin juga turut hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo. "Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita, bukan hanya dua karang, tetapi sekarang beberapa karang dan itu tidak mudah, karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply oil, minyak dan gas," begitu keterangan Hassan, yang merupakan menteri luar negeri era pemerintahan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Melansir YouTube Tribunnews, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan bahwa iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bisa dicicil. Iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau setara sekira Rp17 triliun itu bisa diangsur sejak tahun pertama dibentuk. Pernyataan itu disampaikan Sugiono di Kompleks Istana Jakarta pada Rabu (4/2/2026). Sugiono mengatakan keputusan itu dibuat berdasarkan piagam Board of Peace dan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan untuk membayar iuran tersebut. Dalam Tirto, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis memberikan pandangan berbeda terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) ketika menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026) sore. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menekankan bahwa Indonesia harus mengupayakan perdamaian dengan instrumen apa pun yang tersedia, termasuk Board of Peace. "Ya, kita cari caranya memanfaatkan BoP untuk upaya perdamaian itu. Apa pun yang sudah ada di tangan ini mari kita gunakan," begitu keterangan Gus Yahya kepada awak media di Istana. Berbeda sikap, Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, tetap mendesak agar Indonesia keluar dari BoP karena organisasi itu dinilai tidak efektif. "Saya kira soal BoP juga sama, kita minta ini tidak efektif ya keluar saja. Kemudian bagaimana bisa berperan Indonesia itu untuk masing-masing menghargai terhadap kedaulatannya masing-masing," begitu Cholil kepada awak media di Istana. Namun, sampai artikel ini ditulis, belum ditemukan berita dari media kredibel yang membenarkan klaim Prabowo meminta maaf karena bergabung di Board of Peace dan akan mengembalikan Rp17 triliun ke kas negara. Baca juga:Beda Pendapat PBNU Minta Manfaatkan BoP, MUI Desak RI Mundur 100	2026-03-13
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran THR ASN 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim “Program Bantuan Ramadhan 1447 H”. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut baru mengganti foto profil pada 2 Maret 2026, akun tersebut juga tidak memiliki pengikut, menuliskan keterangan “Fasilitas Pensiun dan Bantuan Hidup”, dan mencantumkan tautan https://daftarsekrgjuga.linitii.com/ pada bio akun. Dari situ dapat diketahui bahwa informasi yang disebarkan adalah tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Adapun informasi terkait THR ASN berasal dari pemerintah, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), atau Taspen (untuk pensiunan), bukan dari akun media sosial yang tidak resmi. Kemudian, Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Dalam situs tersebut pengunjung diarahkan untuk mengisi nama lengkap dan nomor Telegram aktif pada situs yang bertuliskan ‘Form Pendaftaran’. Namun, tidak ada keterangan jelas pada situs tersebut. Setelah mengisi data tersebut, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode verifikasi yang dikirim melalui Telegram. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Tirto lantas mengecek kredibilitas tautan yang diklaim untuk mendaftar THR ASN 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island, dengan domain daftarsekrgjuga.linitii.com, dibuat pada 24 Februari 2026 dan berlaku selama 3 bulan. Tirto dalam artikel “Berikut Rincian THR ASN Tahun 2026, Tertinggi Capai Rp 31 Juta” menulis bahwa pencairan THR ASN diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Adapun dana THR ASN mulai dicairkan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 dan puncak pencairan diproyeksikan pada 9-13 Maret 2026 atau paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026. Lebih lanjut dilansir dari YouTube Perekonomian RI, pada Selasa (03/03/2026) diadakan Konferensi Pers Terkait Kebijakan THR, BHR, dan Stimulus Ekonomi Idul Fitri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Pemerintah memang menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pencairan THR Lebaran 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI/Polri, serta pensiunan PNS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran THR bagi ASN sebesar Rp55 triliun. Tahun ini naik 10 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp49 triliun dan akan diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat kerja. “Pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu minggu pertama dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pensiunan PNS, Pensiunan Prajurit TNI POLRI hingga Pensiunan Pejabat Negara.” begitu keterangan Airlangga Hartarto dalam konferensi pers. Sebagai informasi, THR (Tunjangan Hari Raya) tidak perlu didaftarkan oleh karyawan karena merupakan hak otomatis bagi pekerja yang memenuhi syarat, THR wajib dibayarkan oleh perusahaan paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penyaluran THR dilakukan lebih awal H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri melalui instansi atau perusahan masing-masing. Melansir laman Kementerian Sekretariat Negara, THR ini disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat/TNI/Polri, 4,3 juta ASN daerah, serta 3,8 juta pensiunan yang pencariannya dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau minggu pertama Ramadhan. “Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan/kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji ke-13, gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni,” begitu keterangan Airlangga. Prosedur pencairan THR ASN 2026 dilakukan secara langsung ke rekening penerima (transfer) melalui mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang diajukan satuan kerja ke KPPN. Proses ini meliputi perhitungan berbasis aplikasi gaji, penerbitan SP2D, dan pencairan ditargetkan selesai sebelum H-7 Lebaran. Dengan demikian tautan yang mengklaim untuk pendaftaran THR ASN 2026 adalah tidak benar dan bukan resmi dari pemerintah. Baca juga:Berikut Rincian THR ASN Tahun 2026, Tertinggi Capai Rp31 Juta 100	2026-03-13
Berita CekFakta	Tidak Benar Gibran Tawarkan Pendaftaran Promo Motor Murah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan nomor WhatsApp yang disertakan pada bio akun yaitu 081232323049, akun tersebut juga memberikan keterangan sebagai Official Digital Marketing Dealer Raffi Ahmad. Nomor Whatsapp yang dicantumkan pada video berbeda dengan nomor pada bio akun, foto profil akun tersebut juga menggunakan foto Rans dan memiliki 1467 pengikut. Adapun akun Instagram resmi milik Toko Mama Gigi bernama “@tokomamagigi” dengan 558 ribu pengikut dan memiliki centang biru, sedangkan akun Instagram resmi Rans bernama “@rans.entertainment” dengan 4,4 juta pengikut dan memiliki centang biru. Selain itu juga ada akun “@raffinagita1717” dengan 76,9 juta pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun yang menyebarkan video adalah tidak resmi dan bukan akun milik Toko Mama Gigi ataupun Nagita Slavina. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Gibran yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas 87,8 persen sebagai video deepfake hasil manipulasi AI. Kami lantas melakukan penelusuran melalui mesin pencarian Google dengan kata kunci “Gibran Umumkan Promo Motor Murah Toko Mama Gigi”. Dari situ kami tidak menemukan adanya program resmi yang diinisiasi oleh Nagita Slavina terkait promo motor murah tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital, lewat laman resminya juga merilis perihal unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempromosikan program motor murah seharga Rp600 ribu. Unggahan tersebut juga menyertakan nomor WhatsApp untuk memperoleh program motor murah. Menurut laman Komdigi, video tersebut merupakan manipulasi dengan menggunakan audio hasil artificial intelligence (AI). Modus ini termasuk dalam penipuan online berbasis manipulasi konten yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menjaring korban. Hasil penelusuran pada akun resmi Toko Mama Gigi juga tidak ditemukan adanya pengumuman atau program promo motor murah tersebut. Baca juga:Wapres Gibran: Saya Mendukung Pandji Pragiwaksono Terus Berkarya 100	2026-03-12
Berita CekFakta	Keliru, Video Pesawat Israel Ditembak Jatuh oleh Iran	Penelusuran dimulai dengan mencari sumber video yang identik dengan video yang beredar menggunakan Google Lens. Dari hasil pencarian, ditemukan video serupa yang memiliki visual yang sama persis, mulai dari latar gedung tua, pepohonan di sekitar lokasi, hingga adegan pesawat yang ditembaki rudal. Baca juga:Trump Klaim Perang Iran vs AS akan Segera Berakhir Video tersebut berasal akun Facebook @Duzyatan 3.0 pada 1 Maret 2026. Unggahan itu telah dilihat sekitar 262 ribu kali serta mendapatkan 5,1 ribu tanda reaksi. “Golden Dome vs F/A-18 Hornet,” tulis pemilik akun di keterangan video. Jika ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut secara konsisten mengunggah konten simulasi pertempuran udara, termasuk manuver pesawat tempur, sistem rudal, dan berbagai adegan militer lainnya. Melalui keterangan akunnya, seluruh konten tersebut dibuat menggunakan game simulasi militer War Thunder. Melalui deskripsi akunnya, pemilik akun juga secara terbuka menjelaskan bahwa seluruh konten yang diunggah merupakan video virtual yang dibuat dalam permainan dan hanya ditujukan untuk hiburan. “Halaman ini menampilkan atraksi terbang pesawat yang dinamis, manuver taktis yang presisi, pertempuran udara yang seru, dan aksi udara yang mendalam. Semuanya dibuat dalam platform game War Thunder. Konten ini sepenuhnya virtual dan hanya ditujukan untuk tujuan hiburan,” tulisnya di keterangan akun. Baca juga:Perang Iran-AS: Iran Tetap Menolak Menyerah Tanpa Syarat Artinya, video yang beredar di Instagram telah mengambil ulang video simulasi dari game, lalu menambahkan narasi baru yang mengaitkannya dengan konflik Iran dan Israel tanpa memberikan konteks asli dari video tersebut. Selain itu, tidak ditemukan laporan kredibel dari media internasional maupun pernyataan resmi pemerintah yang menyebut adanya insiden pesawat tempur Israel ditembak jatuh di wilayah udara Iran seperti yang diklaim dalam video tersebut. 100	2026-03-11
Berita CekFakta	Tidak Benar Harga BBM Naik pada 9 Maret 2026	Untuk menelusuri kebenaran fakta, tim riset Tirto mencoba menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim. Berdasarkan keterangan tertulis yang Tirto terima melalui pesan WhatsApp, Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan kalau harga BBM non subsidi akan berubah serentak pada 9 Maret 2026 adalah hoaks. “Penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina mengacu pada Kepmen ESDM No. 62.K 12/MEM/2020 dan Permen ESDM No. 11 Tahun 2022, di mana evaluasi dan penyesuaian harga dilakukan secara berkala dan umumnya berlaku tanggal 1 pada awal bulan,” tulis Muhammad Baron, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Pertamina mengimbau kepada masyarakat agar memantau penyesuaian harga resmi BBM di situs resmi Pertamina, yakni https://www.pertamina.com /pengumuman. “Pertamina akan selalu menyampaikan informasi resmi melalui kanal komunikasi resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Melansir Antara, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik menjelang Idul Fitri 1446 H, meskipun harga minyak dunia terus berfluktuasi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan keputusan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden. "Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Menteri ESDM atas arahan Presiden, bahwa harga BBM subsidi dipastikan tidak akan naik. Dengan demikian masyarakat bisa menjalankan Ramadhan dengan tenang dan menyambut Lebaran tanpa kekhawatiran," kata Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia di Jakarta, Senin (9/3/2026), sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menambahkan, keputusan itu diambil meski harga minyak dunia saat ini meningkat cukup signifikan dibandingkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN yang berada di kisaran 70 dolar AS per barel. Baca juga:Harga BBM Maret 2026 di Pertamina, BP-AKR, Shell, dan Vivo 100	2026-03-11
Berita CekFakta	Tidak Benar: Video Kondisi Israel Usai Diserang Iran	Penelusuran dimulai dengan menggunakan mesin pencari untuk mencari informasi yang dapat memverifikasi kondisi terkini Israel setelah serangan Iran. Melalui hasil penelusuran, ditemukan sejumlah laporan media mengenai konflik antara Iran dan Israel. Baca juga:Trump Klaim Perang Iran vs AS akan Segera Berakhir Dilansri oleh CNBC Indonesia, konflik besar di Timur Tengah meningkat setelah Israel melancarkan serangan militer ke Iran pada 28 Februari 2026 yang menargetkan sejumlah fasilitas militer dan infrastruktur strategis. Serangan tersebut menjadi bagian dari operasi militer yang kemudian memicu serangan balasan dari Iran menggunakan rudal dan drone ke wilayah Israel serta sejumlah target lain di kawasan Laporan lainnya oleh Al Jazeera juga menyebut Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone sebagai bentuk balasan terhadap serangan Israel dan Amerika Serikat, yang menargetkan berbagai fasilitas militer di kawasan. Meski demikian, dari berbagai laporan media tersebut tidak ditemukan informasi yang menyebut wilayah Israel hancur total atau luluh lantak seperti yang digambarkan dalam video yang beredar di media sosial. Laporan yang ada umumnya menyebut adanya serangan rudal, sirene peringatan, serta kerusakan pada beberapa titik tertentu, namun bukan kehancuran kota secara luas seperti dalam video yang diklaim sebagai kondisi Israel terkini. Selanjutnya, penelusuran dilakukan menggunakan Google Lens untuk mencari sumber asli video yang beredar. Dari hasil pencarian tersebut ditemukan video dengan visual yang sangat mirip dengan video yang beredar, mulai dari hamparan reruntuhan bangunan beton, struktur bangunan yang runtuh, hingga sudut pengambilan gambar dari ketinggian. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @ahmad.musleh33 pada 10 Februari 2026. Dalam keterangan unggahannya, disebutkan bahwa video tersebut diambil di Jabalia Camp pada 26 Februari 2025. Baca juga:Perang Iran-AS: Iran Tetap Menolak Menyerah Tanpa Syarat Jabalia Camp merupakan kawasan kamp pengungsi yang berada di Gaza, Palestina, wilayah yang selama ini menjadi salah satu lokasi terdampak konflik berkepanjangan antara Israel dan kelompok militan Palestina. Melalui deskripsi akun, pemilik akun juga menjelaskan bahwa foto dan video yang diunggah merupakan hasil dokumentasi pribadi dari lokasi tersebut. Baca juga:Sejauh Apa Perang AS vs Iran Berlangsung: Sprint atau Marathon? Temuan ini menunjukkan bahwa video yang beredar di media sosial bukan menggambarkan kondisi Israel setelah serangan Iran, melainkan rekaman kerusakan dari kawasan pengungsian di Gaza, Palestina, yang kemudian diberi narasi baru untuk membangun kesan seolah-olah itu adalah kondisi terbaru Israel. Praktik penggunaan rekaman dari konflik lain lalu diberi konteks berbeda merupakan salah satu pola yang kerap muncul dalam penyebaran misinformasi di media sosial. Dengan menambahkan teks narasi yang provokatif, visual kehancuran dari lokasi lain dapat dengan mudah disalahartikan sebagai peristiwa baru yang sedang terjadi. 100	2026-03-10
Berita CekFakta	Salah, Purbaya Sebut Dana Desa Digunakan Foya-Foya Kepala Desa	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural, dan potongan video yang tidak utuh. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 89,7 persen sebagai hasil rekayasa AI. Kami lantas melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menelusuri rekaman asli dari video tersebut. Hasilnya, kami diarahkan pada laman Kompas.com yang memperlihatkan Purbaya mengenakan jas yang sama pada video. Gambar tersebut merupakan dokumentasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Kemenkeu pada Selasa (23/12/2025). Purbaya memastikan anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh pada 2026 tidak akan dipangkas. Bahkan, pemerintah berencana menambah alokasi TKD sebesar Rp1,63 triliun, menyusul dampak banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Sebagai informasi, TKD adalah Transfer ke Daerah yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun Dana Desa adalah dana APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. TKD (Transfer ke Daerah) dan Dana Desa tidak sama, namun keduanya merupakan bagian dari anggaran APBN (TKDD) untuk pemerintah daerah dan desa. TKD dialokasikan ke Pemda (provinsi/kabupaten/kota) untuk desentralisasi fiskal. Sementara, Dana Desa khusus ditransfer langsung ke desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Melansir YouTube Tribunnews, dalam liputan berjudul “Menkeu Purbaya Tak Goyah meski Di Demo Kades se-Indonesia terkait Pencairan Dana Desa: Gak Berubah", dalam video ini Purbaya menanggapi adanya aksi para kades yang menuntut agar pemerintah segera mencabut PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Para kades menuntut agar pemerintah segera mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2025. Dalam video asli, Purbaya menjelaskan, pencairan Dana Desa tahap II 2025 telah mencapai Rp7 triliun. Namun, sebagian uang tersebut ditahan oleh pemerintah untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. "Tahap II kan yang dikucurkan itu sekitar Rp7 triliun ya, tapi ada sebagian ditahan untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih," begitu keterangan Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/12/2025). Purbaya menegaskan, pihaknya tidak akan merubah aturan yang sudah ada. Dalam video tersebut Purbaya tidak mengatakan bahwa Dana Desa buat kades jadi kaya dan mengusulkan alokasi untuk infrastruktur di pedalaman. Senada dengan hal tersebut, dalam laman resmi Komdigi, beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Dana Desa sering disalahgunakan oleh Kepala Desa adalah video yang dimanipulasi. Dalam rilis Tirto berjudul “Purbaya Wajibkan 58% Dana Desa untuk Dukung Kopdes Merah Putih”, untuk mendukung adanya Dana Desa, Menkeu Purbaya telah merilis aturan baru tentang Dana Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026. Dalam beleid yang diundangkan pada Kamis (12/2/2026) itu, pemerintah mewajibkan 58,03 persen Dana Desa dialokasikan untuk pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP). Adapun Dana Desa 2026 memiliki pagu sebesar Rp60,57 triliun, artinya Rp34,57 triliun di antaranya harus digunakan oleh pemerintah desa untuk mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih. "Dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan... (e.) Dukungan implementasi KDMP," tulis Pasal 20 ayat (1) huruf e beleid tersebut. Dengan demikian video yang mengklaim Purbaya sebut Dana Desa hanya untuk foya-foya dan memperkaya para kades adalah tidak benar. Baca juga:IHSG dan Rupiah Jatuh, Purbaya Salahkan Proyeksi Sejumlah Ekonom 100	2026-03-10
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Mudik Gratis Pertamina 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Disitu ditemukan informasi bahwa akun tersebut menggunakan foto sampul logo Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan profil info loker. Akun tersebut memiliki 19 pengikut dan sering membagikan unggahan terkait lowongan kerja seperti Petrosea, Bank Indonesia, PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), Petugas Haji 1447 H, dan banyak unggahan lainnya dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar melalui tautan yang sama pada bio profil yaitu https://daftarkaansegerakappal.netlify.app/. Dari situ dapat diketahui bahwa informasi yang disebarkan adalah tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Adapun akun Facebook resmi milik Pertamina bernama ‘Pertamina’ dengan 468 ribu pengikut dan Facebook Kemnaker bernama ‘Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia’ dengan 229 ribu pengikut, dan memiliki centang biru. Kemudian, Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Pengunjung diarahkan untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif pada situs yang bertuliskan ‘Daftar Segera’. Namun, tidak ada keterangan jelas pada situs tersebut. Pada bagian akhir laman dicantumkan juga nama-nama yang berhasil mendaftar guna meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data tersebut, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode verifikasi yang dikirim melalui Telegram. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Tirto lantas mengecek kredibilitas tautan yang diklaim untuk mendaftar mudik gratis Pertamina 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Pertamina. Tautan tersebut milik AMAZON-AES - Amazon.com, Inc., US, berlokasi di Ashburn, United States, dengan domain daftarkaansegerakappal.netlify.app, dibuat pada 16 Februari 2026, dan berlaku selama 1 tahun. Google Safe Browsing juga menunjukkan bahwa tautan tersebut merupakan tautan malicious situs yang dirancang khusus untuk merusak, mencuri data, atau menginfeksi perangkat komputer, atau handphone pengunjung dengan malware. Tirto dalam artikel “Masyarakat Antusias, Tiket Mudik Bareng Pertamina 2026 Ludes” menulis bahwa kuota peserta mudik gratis Pertamina 2026 sebanyak 5.000 langsung terpenuhi. Kuota ini meliputi 4.000 tiket keberangkatan mudik dan 1.000 tiket arus balik. Pendaftaran tiket mudik dilakukan secara online melalui laman mudik Pertamina. Pendaftaran mudik gratis Pertamina ini sudah dimulai pada 3 Maret 2026 pukul 10.00 WIB. Kemudian, enam jam setelah pendaftaran dibuka, kuota peserta sebanyak 5000 langsung terpenuhi. Melansir unggahan resmi @pertamina, pendaftaran mudik gratis sudah dilakukan dari Selasa, 3 Maret 2026 pada pukul 10.00 WIB melalui website www.mudikpertamina2026.com. Untuk program mudik gratis tahun 2026 ini Pertamina menyediakan moda transportasi bus ke lebih 15 kota tujuan mudik di Indonesia. Program mudik gratis ini hanya dapat diikuti oleh peserta yang belum melakukan pendaftaran mudik gratis di perusahaan BUMN lainnya. Syarat ini diterapkan karena kuota yang tersedia dalam mudik gratis Pertamina 2026 ini sangat terbatas. Dalam rilis Tirto, program ini, dapat diikuti oleh calon peserta dengan jumlah anggota keluarga minimal lima orang dalam satu grup pendaftaran. Adapun pendaftaran mudik gratis Pertamina 2026 tidak dipungut biaya atau gratis. Syarat dan ketentuan mudik gratis Pertamina 2026 yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat yaitu sebagai berikut: Follow Instagram @pertamina untuk informasi resmi Mudik Bareng Pertamina 2026.Setiap peserta hanya boleh mendaftar 1 kali pada program Mudik Bareng Pertamina 2026 atau program Mudik Gratis Bersama BUMN.Dilarang mendaftar di 2 Program Mudik BUMN yang berbeda.Jika calon pemudik terbukti telah terdaftar di program Mudik BUMN lain, maka calon pemudik dianggap batal mengikuti program Mudik Bareng Pertamina 2026.Wajib menggunakan data identitas resmi yang masih berlaku (KTP/NIK). Data akan diverifikasi melalui sistem validasi NIK.Maksimal 5 orang dalam 1 grup pendaftaran.Anak usia di atas 3 tahun wajib didaftarkan sebagai penumpang.Calon pemudik anak dapat didaftarkan dengan NIK/KIA.Data harus lengkap dan sesuai identitas. Data tidak valid dapat menyebabkan pembatalan keikutsertaan.Wajib melakukan daftar ulang pada Minggu, 15 Maret 2026 di Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah pukul 03.00 – 07.30 WIB.Peserta yang tidak hadir daftar ulang sesuai waktu yang sudah ditentukan dianggap mengundurkan diri dan kuota dialihkan ke peserta cadangan. Pertamina telah menetapkan 17 kota tujuan dalam program mudik gratis dengan moda transportasi menggunakan bus. Kota tujuan tersebut berada di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun daftar kota tujuan Pertamina 2026 adalah sebagai berikut: TasikmalayaGarutCirebonPurwokerto - BanyumasKebumenWonosobo - PurworejoBrebes - TegalPemalangCilacapPekalongan - Kendal - SemarangYogyakartaSurakarta - WonogiriSurabayaMalangNgawiMadiunBanyuwangi Dengan demikian tautan yang diklaim untuk mendaftar mudik gratis Pertamina 2026 yang beredar di Facebook tersebut tidak resmi dan berpotensi pada penipuan. Tautan pendaftaran mudik gratis yang beredar menggunakan domain tidak resmi seperti netlify.app dan termasuk tautan situs web berbahaya atau malicious. Masyarakat dapat mengakses informasi lain terkait mudik gratis Pertamina dan arus balik resmi hanya melalui Instagram @pertamina dan hotline 0815-4006-0135 & 0811-1380-3353. Baca juga:2 Kapal Terjebak di Selat Hormuz, Pertamina Jaga Stok Minyak 100	2026-03-09
Berita CekFakta	Hoaks Foto Prosesi Upacara Pemakaman Nasional Netanyahu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Netanyahu wafat dan dimakamkan. Hasil penelusuran mengarahkan pada informasi bahwa gambar tersebut menampilkan rekayasa foto yang menggambarkan pemakaman fiktif Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Gambar tersebut telah dimanipulasi secara digital dan bukan merupakan peristiwa nyata. Gambar yang diunggah juga terlihat sebagai gambar rekayasa yang merupakan hasil penggabungan antara foto Benjamin Netanyahu dengan adegan pemakaman militer tradisional. Manipulasi semacam ini sering digunakan untuk mengekspresikan opini politik atau sentimen tertentu di media sosial. Kemudian, Tirto mengamati gambar yang beredar dan menemukan beberapa kejanggalan. Gambar utama pada unggahan menampilkan wajah seseorang di dalam peti mati terbuka, terlihat seperti gambar yang diganti atau ditumpangkan dengan wajah Netanyahu. Pencahayaan dan gaya wajah yang ditumpangkan tidak serasi dengan gambar latar belakang, menunjukkan adanya penyuntingan. Gambar militer dalam unggahan terlihat seperti beberapa gambar yang disunting dan disatukan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs AIorNOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut merupakan deepfake atau gambar yang dimanipulasi yang sangat realistis, dibuat dengan tujuan meniru konten asli. Melansir YouTube Kompas.com dalam laporan “Bantah Netanyahu Tewas, Media Israel Ungkap Agenda PM Israel Tiga Hari Terakhir”, bahwa spekulasi mengenai kondisi Benjamin Netanyahu yang tewas atau terluka parah mendapat bantahan dari Israel. Media Israel The Jerusalem Post membantah keras klaim tersebut dan menyebutnya sebagai spekulasi tanpa dasar. Mereka juga merilis agenda PM Netanyahu selama tiga hari terakhir untuk menepis spekulasi yang berembus. Dalam laman Kompas.com, Kantor Berita Tasnim, media yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, melaporkan adanya spekulasi mengenai kemungkinan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tewas atau terluka parah. Dalam laporan berjudul "Speculation Swirls About Netanyahu's Possible Death, Injury" yang dirilis Selasa (10/3/2026), dikatakan bahwa sejumlah indikator diklaim memperkuat dugaan tersebut. Meski demikian, laporan itu tidak menyertakan bukti konkret maupun konfirmasi resmi. Pihak Israel memaparkan sejumlah bukti aktivitas publik Netanyahu untuk mematahkan rumor tersebut yaitu sebagai berikut: 7 Maret 2026: Kantor Perdana Menteri mengeluarkan pernyataan resmi.6 Maret 2026: Portal resmi pemerintah mencatat kehadiran Netanyahu di lokasi terdampak serangan di Beersheba.5 Maret 2026: Adanya laporan kredibel mengenai panggilan telepon dengan Presiden Emmanuel Macron. The Jerusalem Pos Dalam rangkuman Tirto berjudul “Sambil Ngopi, Netanyahu Bantah Rumor Kematiannya di Media Sosial,” Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengunggah sebuah video yang memperlihatkan dirinya tengah menikmati secangkir kopi sambil berbincang santai dengan ajudannya pada Minggu. Video tersebut muncul setelah beredar rumor di media pemerintah Iran yang kemudian menyebar luas di ruang digital bahwa Netanyahu tewas atau mengalami luka-luka. Reuters memverifikasi lokasi video tersebut melalui pencocokan dengan citra arsip kafe yang menunjukkan kesamaan interior. Sementara itu, tanggal pengambilan video dikonfirmasi melalui sejumlah unggahan foto dan video kunjungan Netanyahu yang dipublikasikan oleh pihak kafe pada hari yang sama. Spekulasi mengenai kondisi Benjamin Netanyahu ini pertama kali mencuat setelah media Iran, termasuk Tasnim News Agency pada 10 Maret 2026, menerbitkan laporan yang menyebut ia kemungkinan tewas atau terluka akibat serangan balasan Iran. Laporan tersebut tidak disertai bukti visual maupun konfirmasi resmi, namun cepat menyebar karena beberapa situasi yang dianggap “tidak biasa” oleh publik dan media internasional. Baca juga:Video Netanyahu 6 Fingers Viral, Benarkah Netanyahu Meninggal? 100	2026-03-18
Berita CekFakta	Tidak Benar Terjadi Kelangkaan BBM di Aceh	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar di Google Image menggunakan teknik pencarian gambar terbalik (reverse image search). Hasilnya, Tirto menemukan unggahan oleh Antara Megapolitan di X pada 5 Maret 2026, yang memverifikasi bahwa benar telah terjadi pembelian BBM secara masif oleh masyarakat Aceh. Tirto juga menemukan unggahan di Instagram oleh akun bernama nationbooks.id, yang memberikan keterangan bahwa peristiwa tersebut terjadi di SPBU Jalan Lintang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, pada 4 Maret 2026, setelah muncul kekhawatiran soal minimnya ketersediaan stok BBM. “Ratusan warga tampak memadati area SPBU dengan membawa jeriken untuk mendapatkan BBM di tengah antrean panjang kendaraan. Antrean sepeda motor maupun mobil bahkan mengular hingga ratusan meter dari pintu masuk SPBU hingga ke badan jalan,” tulis pengunggah. Tirto lantas melakukan verifikasi klaim kelangkaan BBM ke pihak Pertamina. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyampaikan klarifikasi terkait klaim tersebut. Ia menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Saat ini penyaluran BBM kepada masyarakat berjalan normal dan stok BBM wilayah Aceh dalam kondisi aman serta terus didistribusikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ucapnya melalui pesan teks WhatsApp. Pertamina mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta tidak mempercayai pesan berantai dari sumber yang tidak jelas yang tidak sesuai dengan fakta. Senada dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda Aceh, sebagaimana dirujuk dari Mitra Riau mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam membeli BBM, hanya sesuai kebutuhan harian. “Mari bersama-sama kita menjaga stabilitas dan kondisi yang kondusif serta tertib di tengah masyarakat,” ujarnya. Polri bekerjasama dengan Pertamina secara intensif melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses distribusi BBM. Langkah ini ditempuh untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi sehingga masyarakat dapat merasa nyaman dan aman mendapatkan pasokan energi penting tersebut. Baca juga:Pertamina Pastikan Stok BBM Aman Selama Ramadhan hingga Lebaran 100	2026-03-07
Berita CekFakta	Keliru, Pernyataan China Akan Lindungi Iran Jika AS Menyerang	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laporan YouTube Kompas.Dalam laporan tersebut di menit 4:06, Nicole Grajewski, Peneliti di Carnegie Endowment for International Peace, menyatakan bahwa China mendukung Iran secara diplomatik dan terfokus pada bidang ekonomi. Adapun gambar tersebut terlihat seperti rekayasa digital atau hasil edit karena mereka tidak pernah melakukan sesi foto bersama dalam formasi seperti itu. “Hubungan Iran dengan China terutama lebih berfokus pada ekonomi. China merupakan salah satu investor terbesar dalam investasi asing langsung di Iran. Mereka memiliki cukup banyak investasi di pelabuhan-pelabuhan Iran,” begitu menurut Nicole Grajewski dalam laporan Kompas. Lebih lanjut, laporan tersebut juga menyatakan bahwa China melalui Fu Cong, perwakilannya untuk PBB mengutuk keras serangan AS terhadap Iran dan pengeboman fasilitas nuklir di bawah perlindungan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). “Masyarakat internasional harus menegakkan keadilan dan melakukan upaya konkret untuk mendinginkan situasi dan memulihkan perdamaian dan stabilitas,” begitu keterangan Fu Cong. Namun, terkait dukungan militer China terhadap Iran masih belum ada keterangan jelas. Adapun laporan terkait adanya pesawat angkut China terbang ke Teheran masih belum terkonfirmasi. Lebih lanjut, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “China akan lindungi Iran jika AS menyerang” di mesin pencarian Google. Hasilnya, mengarah pada laman CNBC Indonesia “China Bela Iran, Sebut Punya Hak Lawan Perang AS-Israel”. Di situ, Menteri Luar Negeri China Wang Yi, menyatakan sikap China secara terbuka dengan menyatakan dukungannya kepada Iran untuk membela kedaulatan dan hak bela diri di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Dalam pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Senin (02/03/2026), Wang menegaskan bahwa Beijing mendukung Teheran dalam membela diri dari serangan Amerika dan Israel. Wang juga menegaskan bahwa China telah mendesak AS dan Israel untuk segera menghentikan operasi militer guna mencegah konflik meluas di kawasan. "China menghargai persahabatan tradisional antara China dan Iran, mendukung Iran dalam membela kedaulatan, keamanan, integritas teritorial, dan martabat nasionalnya, serta mendukung Iran dalam melindungi hak dan kepentingannya yang sah," begitu keterangan Wang, dikutip media pemerintah China, CCTV, Selasa (3/3/2026). Tirto, dalam artikel "Daftar Sekutu Iran & Sikap Mereka Terhadap Serangan AS-Israel" melaporkan bahwa Pemerintah China saat ini memilih untuk tidak ikut dalam peperangan di kawasan Teluk. Meski China dan Iran memiliki hubungan kemitraan strategis yang telah berkembang selama bertahun‑tahun, Beijing memilih untuk tidak memberikan dukungan militer kepada Iran setelah serangan besar yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Sikap ini mencerminkan batasan nyata dalam hubungan kedua negara, di mana dukungan China lebih bersifat diplomatik dan politis, bukan bermotif aliansi pertahanan atau keterlibatan militer langsung. Dalam konflik ini, China mengecam keras serangan tersebut, menyebutnya pelanggaran terhadap kedaulatan dan hukum internasional, serta menyerukan penghentian operasi militer dan solusi melalui dialog, namun tidak mengirimkan senjata, pasukan, atau bentuk dukungan militer yang bisa memperluas konflik secara langsung. “China menyerukan penghentian segera operasi militer untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan hilangnya kendali atas konflik,” ujar Menteri Luar Negeri China Wang Yi kepada Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar sebagaimana dikutip dari Al Jazeera. Analis menekankan bahwa memberikan bantuan militer langsung kepada Iran akan sangat berisiko dan berpotensi merusak hubungan China-AS, mengancam stabilitas global, serta bertentangan dengan kepentingan ekonomi China. Senada dengan hal tersebut, dalam rilis Sindonews International, China Membantah Memberikan Dukungan Militer kepada Iran dan hanya mengutuk AS dan Israel. China hanya memberikan dukungan politik dan ekonomi, serta berpendapat bahwa nuklir harus diselesaikan dengan jalur politik dan diplomatik. China tidak pernah menyatakan ataupun bersumpah akan melindungi Iran. China terus menyerukan gencatan senjata dan kembali ke meja perundingan. Kementerian Luar Negeri China juga membantah memasok senjata atau membantu Iran secara militer. Dikatakan, bahwa dukungannya hanya sebatas dukungan politik dan moral. Sampai artikel ini ditulis pada Kamis (05/03/2026), tidak ditemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim bahwa China menyatakan ataupun bersumpah akan melindungi Iran jika Amerika Serikat menyerangnya. Baca juga:Daftar Sekutu Iran & Sikap Mereka Terhadap Serangan AS-Israel 100	2026-03-06
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Tawarkan Pendaftaran Motor Murah di Dealer Rans	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan nomor WhatsApp yang disertakan pada bio akun yaitu 081232323049, akun tersebut juga memberikan keterangan sebagai Official Digital Marketing Dealer Raffi Ahmad. Nomor Whatsapp yang dicantumkan pada video berbeda dengan nomor pada bio akun, foto profil akun tersebut juga menggunakan foto Rans dan memiliki 1468 pengikut. Adapun akun Instagram resmi milik Rans bernama “@rans.entertainment” dengan 4,4 juta pengikut dan memiliki centang biru. Selain itu juga ada akun “@raffinagita1717” dengan 76,9 juta pengikut. Tirto juga tidak menemukan informasi mengenai dealer kendaraan resmi dengan nama "Rans" milik Raffi Ahmad. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Prabowo yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Undetectable AI untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas 99 persen sebagai hasil manipulasi AI. Kami lantas melakukan penelusuran melalui mesin pencarian Google dengan kata kunci “Prabowo Umumkan Promo Motor Murah Dealer Rans”. Dari situ kami tidak menemukan adanya program resmi yang diinisiasi oleh Raffi Ahmad terkait promo motor murah tersebut. Melansir laman Jabar Saber Hoaks, unggahan Facebook yang mencatut Presiden Prabowo mempromosikan program sepeda motor murah senilai Rp600 ribu di Dealer Rans memang pernah beredar. Unggahan itu mengatakan, masyarakat yang berminat diarahkan untuk menghubungi nomor WhatsApp 0813-6930-6759 yang tertera di bio Dealer Rans. Menurut Jabar Saber Hoaks, postingan tersebut adalah tidak benar dan termasuk dalam konten yang dimanipulasi. Modus ini termasuk dalam penipuan online berbasis manipulasi konten yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menjaring korban. Hasil penelusuran pada akun resmi Rans juga tidak ditemukan adanya pengumuman atau program promo motor murah tersebut. Baca juga:Keliru, Dedi Mulyadi Adakan Program Tebus Motor Murah 100	2026-03-06
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Rela Mundur dan Tawarkan Purbaya Jadi Presiden	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut menggunakan gambar Purbaya untuk profilnya, memiliki 49 ribu pengikut, mencantumkan keterangan sebagai Menteri Keuangan RI, dan nomor hotline 082240406600 pada bio akun. Akun tersebut sering membagikan informasi terkait Purbaya dan memiliki banyak unggahan terkait kegiatan Menkeu. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menegaskan bahwa akun resmi Menteri Keuangan Purbaya hanya ada di Instagram dan TikTok dengan nama @menkeuri, bukan di Facebook. Dari situ diketahui bahwa informasi yang disebarkan adalah tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Akun-akun Facebook yang mengatasnamakan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI di Facebook adalah bukan akun resmi. Lebih lanjut, kami lantas melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menelusuri gambar tersebut. Hasilnya, kami diarahkan pada laman Antara Sumbar.Antara menulis bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan amanah sebagai kepala negara. Artikel tersebut juga menegaskan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo ingin menjadikan Purbaya sebagai presiden tahun depan merupakan informasi yang tidak benar. Kemudian, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Prabowo ingin jadikan Purbaya sebagai Presiden tahun depan” di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan satupun media kredibel yang membahas klaim. Sampai saat artikel ini ditulis, tidak ditemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebutkan bahwa Prabowo berencana menjadikan Purbaya sebagai presiden atau akan mengundurkan diri dari jabatannya. Melansir YouTube Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto berjanji tidak akan mundur setapak pun dan akan membersamai rakyat. Prabowo menegaskan, pihaknya tidak akan ragu menghadapi para mafia serta koruptor, sekuat apapun mereka. Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai menjenguk polisi dan masyarakat yang menjadi korban demo di RS Polri Jakarta Timur, Senin (1/9/2025). Dalam Kompas TV “Menkeu Purbaya Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana, Ada Informasi yang Dicek?”, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang pernah dipanggil menemui Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan pada Jumat (19/12/2025). "Saya cuma meeting sebentar sama Presiden, ada sesuatu yang dikonfirmasi oleh beliau," begitu keterangan Menkeu Purbaya. Purbaya menyebutkan bahwa pertemuan tersebut hanya membahas soal bantuan, di antaranya seputar kesiapan dana bantuan bencana, dan tidak membahas terkait tawaran kepada Purbaya menjadi Presiden tahun depan. Baca juga:Purbaya Jamin Ekonomi RI Kuat Hadapi Ketegangan di Timur Tengah 100	2026-03-05
Berita CekFakta	Keliru, Kabar PM Israel Benjamin Netanyahu Telah Tewas	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Netanyahu telah tewas. Lebih lanjut, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Netanyahu Tewas” di mesin pencarian Google. Hasilnya, mengarah pada laman Tempo, pada 3 Maret 2026 tersebar konten yang mengklaim bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tewas karena serangan balasan di Iran. Konten-konten tersebut menyertakan foto Netanyahu yang tewas di tengah reruntuhan bangunan. Foto-foto tersebut terbukti produk akal imitasi (AI), karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih beraktivitas dan tidak ada konfirmasi terkait kematian PM Israel tersebut. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “Benarkah Benjamin Netanyahu Tewas Kena Rudal Garda Revolusi?” menulis bahwa Garda Revolusi Iran (IRGC) memang mengklaim telah menyerang kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv pada Senin (2/3/2026). IRGC menyebut bahwa serangan ini tak hanya menargetkan kantor Netanyahu, tetapi juga markas besar komandan angkatan udara Israel serta pusat keamanan dan militer di Haifa. "Kantor perdana menteri kriminal rezim Zionis dan markas besar komandan angkatan udara rezim tersebut menjadi sasaran," begitu keterangan IRCG, sebagaimana dikutip media terafiliasi pemerintah Iran, Fars. IRGC menyebut bahwa mereka telah menggunakan rudal jarak jauh tipe Kheibar dalam serangan tersebut. Kheibar merupakan rudal berbahan bakar padat dengan panjang sekitar 11,4 meter. IRGC juga mengklaim bahwa sasaran target serangan itu "terkena dampak parah". Mereka juga menyebut bahwa nasib Benjamin Netanyahu tidak diketahui secara pasti. Sebagai informasi, IRGC merupakan singkatan dari Islamic Revolutionary Guard Corps atau Korps Garda Revolusi Islam. Kelompok ini adalah cabang angkatan bersenjata Iran yang paling kuat dan independen dari angkatan darat reguler Iran. Kelompok yang hanya bertanggung jawab kepada Kantor Pemimpin Tertinggi ini dibentuk pasca-Revolusi 1979 untuk melindungi sistem republik Islam Iran. IRGC juga terpisah dari militer reguler. Beberapa jam setelah pengumuman IRGC terkait serangan ke kantor PM Israel, Benjamin Netanyahu tampil di muka publik. Menukil India Today sebagaimana dilansir dari artikel Tirto, Netanyahu muncul di lokasi serangan rudal Iran di Beit Shemesh. Di lokasi penyerangan itu, Netanyahu menyebut bahwa serangan AS-Israel ke Iran adalah upaya untuk menghilangkan ancaman eksistensial. Ia juga mengatakan Iran telah menembaki warga sipil, sementara pihaknya membela warga sipil. Sementara itu, dikutip dari Xinhua, kantor Netanyahu di Tel Aviv dilaporkan baik-baik saja pada Senin. Pengamatan lapangan yang dilakukan media Cina itu menyebut tak ada tanda-tanda serangan di kantor tersebut. Pihak kantor PM Israel belum memberikan komentar terkait hal ini, namun sejumlah analis menilai bahwa keabsahan kabar penyerangan kantor PM Israel perlu dipertanyakan. Amit Segal, analis untuk Channel 12 News Israel, menilai bahwa kabar tersebut adalah palsu. Menurut Palang Merah Iran, setidaknya 555 orang Iran tewas akibat serangan AS-Israel. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, juga dilaporkan tewas dalam serangan. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengklaim kematian tiga prajurit AS. Israel di sisi lain, telah mengkonfirmasi setidaknya 10 orang tewas dan ratusan lain terluka. Dalam rilis Kompas, Kantor Perdana Menteri Israel membantah tegas klaim yang menyebut adanya serangan udara dari Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) terhadap kantor Benjamin Netanyahu. Pihak Netanyahu bahkan menyebut kabar tersebut sebagai berita bohong, tidak ada laporan dampak rudal di Yerusalem dan kantor perdana menteri dilaporkan tetap utuh. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tewas adalah tidak benar, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:PM Israel Netanyahu: Tidak Bakal Ada Negara Palestina! 100	2026-03-07
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Mudik Gratis PLN 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim “MUDIK Gratis PLN 2026”. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut baru mengganti foto profil menggunakan gambar mudik gratis bersama PLN pada 28 Februari 2026. Akun tersebut hanya memiliki 4 pengikut dan menuliskan keterangan “Situs Web Pemerintah” pada keterangan profil. Dari situ dapat diketahui bahwa informasi yang disebarkan adalah tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Adapun akun Facebook resmi milik PLN memiliki 218 ribu pengikut dan bercentang biru. Ini sama seperti yang disebarkan oleh akun “kiaya hj samsudin”. Akun tersebut juga menggunakan tautan tidak resmi yang diklaim untuk pendaftaran program mudik gratis 2026. Kemudian, Tirto mencoba membuka kedua tautan tersebut. Dalam kedua situs tersebut pengunjung sama-sama diarahkan untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif pada situs yang bertuliskan ‘Daftar Segera’. Namun, tidak ada keterangan jelas pada situs tersebut. Pada bagian akhir laman dicantumkan juga nama-nama yang berhasil mendaftar guna meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data tersebut, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode verifikasi yang dikirim melalui Telegram. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Tirto lantas mengecek kredibilitas tautan yang diklaim untuk mendaftar mudik gratis bersama PLN 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PLN. Tautan tersebut milik AMAZON-02, berlokasi di Frankfurt am Main Germany, dengan domain daftarkansgra-okno10.netlify.app, dibuat pada 16 Februari 2026 dan berlaku selama 1 tahun. Tirto dalam artikel "Cara Daftar Mudik Gratis PLN 2026, Syarat, & Rute" menulis bahwa PT PLN (Persero) resmi membuka pendaftaran mudik gratis 2026 mulai Rabu, 25 Februari 2026 dan dapat diikuti oleh masyarakat luas dengan kuota mencapai 12.500 orang. Pendaftaran mudik gratis PLN 2026 dilakukan secara online hanya melalui aplikasi PLN Mobile. Dalam hal ini, satu akun PLN Mobile hanya bisa digunakan untuk 1 kali pendaftaran dengan ketentuan dapat mendaftarkan anggota keluarganya maksimal 3 orang atau total jumlah orang maksimal dalam satu formulir adalah 4 orang. Pemudik harus menyampaikan uang jaminan kepastian keberangkatan sebesar Rp 100.000/orang, yang kemudian uang jaminan tersebut akan dikembalikan dalam bentuk e-voucher listrik di PLN Mobile dengan nilai nominal yang sama jika berangkat. Adapun tata cara daftar mudik gratis PLN 2026 yaitu sebagai berikut: Unduh aplikasi PLN Mobile melalui Play Store atau App Store.Buat akun menggunakan nomor ponsel aktif.Pilih menu “Mudik Gratis PLN 2026” di halaman utama.Isi data sesuai identitas dan unggah dokumen yang diminta oleh sistem.Tentukan rute dan jadwal keberangkatan.Tunggu konfirmasi dari panitia melalui email atau WhatsApp untuk mendapatkan tiket elektronik. @pln_id Dengan demikian tautan yang diklaim untuk pendaftaran mudik gratis bersama PLN 2026 yang beredar di Facebook tersebut tidak resmi dan berpotensi pada penipuan. Tautan pendaftaran mudik gratis yang beredar menggunakan domain tidak resmi seperti netlify.app. Adapun tautan resmi untuk program PLN umumnya menggunakan domain pln.co.id atau melalui aplikasi resmi PLN Mobile. Baca juga:Bahlil Klaim Stok BBM hingga LPG Aman Jelang Lebaran 2026 100	2026-03-05
Berita CekFakta	Salah, Koperasi Merah Putih Buka Pinjaman Tanpa Bunga	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto memperhatikan video dengan seksama. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah dalam video yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya, probabilitas penggunaan AI dalam konten tersebut sebesar 99,9 persen. Tangkapan Layar Manipulasi AI Koperasi Merah Putih. (FOTO/Hive Moderation) Perlu diketahui, mengutip situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (setkab.go.id), adapun Koperasi Desa Merah Putih dibentuk oleh pemerintah dalam upaya memperkuat ekonomi desa. Pemerintah telah memutuskan untuk mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di 70.000-80.000 desa di seluruh Indonesia. Melansir Antara, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyebut bahwa Koperasi Desa Merah Putih memang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menghindari praktik rentenir dan pinjaman online (pinjol). "Negara hadir menyediakan alternatif bagi masyarakat supaya mereka bisa keluar dari jeratan praktik rentenir dan pinjaman online itu," ucapnya di Banda Aceh, Kamis (22/5/2025), dikutip dari Antara. Ia menuturkan, kehadiran Koperasi Merah Putih memberi masyarakat alternatif sumber permodalan. Koperasi tersebut juga ditetapkan dapat menjalankan kegiatan simpan pinjam maupun pembiayaan mikro. Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa. Sesuai dengan ketentuan pada inpres tersebut, maka aktivitas koperasi berupa gerai kantor, warung serba ada, klinik, apotik, pergudangan, logistik, serta gerai simpan pinjam. Menurut Wamenkop Ferry Juliantoro, selama ini masyarakat tidak memiliki banyak pilihan untuk meminjam uang sehingga mereka menghadap ke rentenir serta pinjaman online yang bunganya cukup tinggi. Tirto lantas menelusuri akun pengunggah, dan menemukan bahwa akun tersebut baru dibuat pada 3 Februari 2026. Akun tersebut juga tidak terverifikasi sebagai akun resmi pemerintah. Melansir akun media sosial resmi Kementerian Koperasi (Kemenkop) di Facebook yakni ”Kementerian Koperasi”, kontak resmi Kemenkop hanya melalui nomor 1500 587, Instagram @kemenkop, dan X (Twitter) @KemenKop, serta situs resmi https://kop.go.id/. Sementara itu, dari hasil penelusuran Tirto, tidak terdapat keterangan resmi yang menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membuka rekrutmen nasabah secara nasional dengan skema pinjaman tanpa bunga, tanpa syarat, tanpa KTP, serta pencairan dalam lima menit sebagaimana diklaim dalam video. Baca juga:Hoaks Pinjaman dari Prabowo Mencatut Koperasi Merah Putih 100	2026-03-04
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Rekrutmen PPPK BGN Tahap 3	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim “bgn.info.nasional”. Dalam akun tersebut Tirto menemukan unggahan lain yang disebarkan. Berbagai unggahan tersebut berkaitan dengan pendaftaran PPPK BGN tahap 3 sebanyak 55 unggahan. Namun, ada perbedaan tanggal yang dicantumkan dalam unggahan tersebut, seperti pada unggahan ini, pendaftaran di klaim mulai 25 Februari sampai dengan 31 Maret 2026. Sedangkan kebanyakan unggahan pada akun tersebut mengklaim mulai tanggal 23 Januari sampai dengan 27 Februari 2026 seperti unggahan ini dan ini. Akun tersebut menggunakan logo Badan Gizi Nasional RI sebagai foto profil dan hanya memiliki 2629 pengikut. Adapun akun TikTok resmi BGN yaitu @badangizinasional.ri dengan 94,2 ribu pengikut dan memiliki centang biru. Dari situ diketahui bahwa akun TikTok yang menyebarkan tautan pendaftaran PPPK BGN tahap 3 adalah tidak resmi dan tidak terafiliasi dengan pemerintah. Akun ini memang sering membagikan informasi pendaftaran PPPK BGN tahap 3 dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan pada bio profil yaitu https://bousfth.it.com/daftarbgn-2026. Lebih lanjut, Tirto membuka tautan yang dilampirkan pada unggahan. Kemudian Tirto diarahkan pada sebuah situs dan diminta untuk mengisi nama lengkap sesuai E-KTP, alamat lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah selesai mengisi data pribadi, Tim Riset Tirto diarahkan untuk mengisi kode verifikasi yang dikirim melalui Telegram, sama halnya dengan unggahan pada akun TikTok “amanda.lina471”. Dalam situs tersebut juga menampilkan nama-nama yang berhasil mendaftar guna meyakinkan pengunjung tentang kebenaran klaim pengunggah. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar PPPK BGN tahap 3 dari akun TikTok tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional RI. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain bousfth.it.com, dibuat pada 27 Januari 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN, Rahman, dalam keterangan resmi sebagaimana dikutip dari laman Tirto, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum membuka tahapan rekrutmen PPPK Tahap 3. "Perlu kami luruskan, BGN tidak pernah mengeluarkan pengumuman pembukaan PPPK Tahap 3 sebagaimana yang beredar. Informasi tersebut tidak benar," ujar Rahman dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (28/02/2026). Proses rekrutmen di lingkungan BGN mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku serta diumumkan secara terbuka melalui saluran komunikasi resmi lembaga. Masyarakat diminta agar tidak mudah terpengaruh oleh unggahan yang mencatut nama BGN tanpa verifikasi dan tidak melalui media resmi. "Kami tegaskan bahwa seluruh proses seleksi resmi pemerintah tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Jika ada pihak yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan rekrutmen BGN, itu dipastikan bukan bagian dari proses resmi," begitu tegas Rahman mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi yang tidak benar. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, juga menegaskan bahwa masyarakat harus mengklarifikasi informasi untuk mencegah keresahan publik sekaligus menjaga kredibilitas institusi. "Penyebaran informasi palsu dapat merugikan masyarakat dan mencoreng nama lembaga negara. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kembali," begitu keterangan Hida. Dalam laman resmi Badan Gizi Nasional, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap III dan IV tahun ini, untuk kategori umum. Adapun jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 32.460 orang. "Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPPK tahap III dan IV. Kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460," begitu keterangan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Selasa (20/1). Dengan demikian belum ada informasi resmi terkait pembukaan pendaftaran PPPK BGN tahap 3. Informasi resmi pendaftaran PPPK Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diketahui melalui situs resmi https://www.bgn.go.id/. Seluruh proses pendaftaran dan seleksi dilakukan secara online terpusat melalui portal SSCASN BKN. Pastikan memantau kedua situs tersebut untuk update terbaru. Melansir Metro TV News, BGN belum dapat menjelaskan kapan jadwal resmi rekrutmen tahap 3 dan 4, dikarenakan pihaknya masih berfokus pada penyelesaian rekrutmen tahap 2 yang tengah berlangsung hingga 31 Januari 2026. Adapun tata cara pendaftaran PPPK BGN 2026 yaitu sebagai berikut: Pendaftaran dilakukan secara online di laman SSCASN BKNhttps://sscasn.bkn.go.id/.Pelamar wajib menyiapkan dan melengkapi data diri/dokumen yang valid sesuai ketentuan.Semua dokumen dikirim dalam bentuk scan (pindai) sesuai persyaratan.Dokumen harus terbaca jelas, jika buram/salah unggah maka dianggap gugur karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS).Pelamar hanya boleh memilih 1 lokasi ujian PPPK Badan Gizi Nasional.Setelah selesai mendaftar, pelamar wajib mencetak kartu ujian di laman SSCASN. Baca juga:Kemensos-BGN Koordinasi Siapkan Program MBG Lansia dan Difabel 100	2026-03-02
Berita CekFakta	Hoaks Undangan Pengambilan PKH/BPNT Dikirim Melalui Komentar FB	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Disitu ditemukan banyak unggahan terkait undangan bantuan seperti ini, seperti pembagian magicom gratis dari pemerintah dan pendaftaran bansos yang dapat dilakukan hanya dengan meninggalkan komentar hadir pada unggahan. Akun tersebut memiliki 11 ribu pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun sebagai berikut “INFORMASI PENDAFTARAN BANSOS ?? ✅PKH✅BPNT✅PIP✅BLT✅UMKM. LANGSUNG SUKAI/IKUTI ?.” Dari situ diketahui akun tersebut tidak resmi dan bukan milik pemerintah maupun Kemensos. Sebagai informasi, Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) berasal dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Kemudian, Tirto mencoba meninggalkan komentar hadir pada unggahan tersebut dan mendapatkan pesan secara otomatis dari pengunggah. Dalam pesan yang dikirimkan, pengunjung diklaim berhak menerima bantuan dana Rp500 ribu dengan syarat mengklik tautan https://aset.pengajartekno.co.id/apk-penghasil-uang-langsung-ke-dana/ dan menginstal aplikasi yang muncul pada tautan tersebut. “Selamat?? Karena tadi sdh komen di postingan saya jadi anda Berhak Menerima Bantuan DANA 500Ribu Gratis dari saya. Silahkan ikuti Cara di bawah utk Mengambil Bantuan Rp.500 ribu secara gratis. CARANYA : 1⃣. Klik Link di bawah ini ?https://aset.pengajartekno.co.id/apk-penghasil-uang-langsung-ke-dana/ 2️⃣. Klik INSTALL Aplikasi yg ada tombol install-nya 3️⃣. Jika sudah langsung Screenshot kirim ke saya sebagai bukti dan kirim No Rekening apapun. (Langsung saya Transfer Sekarang Juga) TIDAK INSTAL BERARTI ANDA MENOLAK REZEKI, TIDAK ADA BIAYA APAPUN,” begitu pesan yang dikirim pengunggah setelah berkomentar pada unggahan. Lebih lanjut, Tirto membuka tautan yang diklaim untuk mencairkan dana Rp500 ribu tersebut dan diarahkan untuk menginstal aplikasi penghasil uang langsung ke Dana dengan syarat mengerjakan tugas berupa mengisi survei, menonton iklan, bermain game, atau mengunduh aplikasi tertentu. Modus seperti ini biasa disebut modus "tugas berbayar" dan sering digunakan dalam penipuan digital atau scam. Penyaluran bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) memang dilakukan melalui PT. Pos Indonesia dan masih menggunakan surat undangan resmi. Melansir laman resmi Kementerian Sosial RI, penyaluran PKH dilaksanakan secara bertahap dalam 1 tahun melalui Bank/Pos Penyalur secara tunai maupun non tunai. Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah diubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan melalui Bank HIMBARA dan PT Pos Indonesia berupa pemberian bantuan uang kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH dengan ketentuan sebagai berikut: Bantuan dilaksanakan secara bertahap dalam 1 TahunBantuan disalurkan secara tunai/non tunaiBantuan PKH berupa uangBantuan melalui Bank/Pos PenyalurBantuan dapat diakses melalui Kartu Keluarga/Buku Tabungan/Undangan Barcode (Pos) Dalam artikel Tirto berjudul “Cek Bansos PKH dan BNPT yang Cair Februari untuk 18 Juta KPM”, bantuan sosial (bansos) reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap I mulai disalurkan pada Februari 2026 untuk 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Dana bantuan disalurkan melalui rekening bank Himbara, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Selain jalur perbankan, PT Pos Indonesia tetap dilibatkan untuk menyalurkan bantuan kepada KPM yang tidak memiliki rekening bank. Pada pencairan tahap pertama 2026, pemerintah menetapkan nominal bantuan sebagai berikut: Ibu hamil menerima bantuan Rp750.000 per tahap.Anak usia dini atau balita (0–6 tahun) menerima Rp750.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Dasar (SD) memperoleh Rp225.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima Rp375.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat mendapatkan Rp500.000 per tahap.Lansia berusia di atas 70 tahun menerima Rp600.000 per tahap.Penyandang disabilitas memperoleh bantuan Rp600.000 per tahap. Berbeda dengan PKH, BPNT atau bantuan sembako memiliki besaran yang sama untuk setiap KPM. Pemerintah menetapkan nominal BPNT sebesar Rp200.000 per bulan. Adapun pengecekan penerima bansos dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Tidak dengan melalui tautan tidak resmi ataupun komentar pada unggahan di media sosial. Baca juga:Hoaks Tautan Pemutihan Denda BPJS Kesehatan 2026 100	2026-02-28
Berita CekFakta	Hoaks Video Mahfud MD Bagikan Uang Sitaan Kejagung	Untuk memastikan kebenaran klaim tersebut, kami menelusuri video yang beredar dengan mencermati setiap detail visual dan audio yang ditampilkan. Kami menonton video yang beredar secara saksama dan menyadari adanya kejanggalan pada gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Mahfud MD dalam video tersebut. Ciri-ciri tersebut kerap muncul pada video hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikan hal tersebut, video kemudian diperiksa menggunakan alat pendeteksi AI pada video. Hasil pemeriksaan dengan Hive Moderation menunjukkan bahwa pernyataan suara dalam video memiliki probabilitas sebagai hasil manipulasi AI sebesar 99,9 persen. Sementara itu, bagian visual videonya hanya terdeteksi memiliki probabilitas AI sebesar 0,3 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar suara dalam video telah dimanipulasi dan ditempelkan pada rekaman visual asli. Setelah menemukan indikasi manipulasi pada audio, penelusuran dilanjutkan untuk mengetahui asal-usul rekaman video yang digunakan. Kami menggunakan Google Lens untuk mencari kemiripan visual dan menemukan sumber video serupa yang diunggah akun Instagram resmi Mahfud MD, yaitu @mohmahfudmd yang diunggah pada 12 Agustus 2020. Baca juga:Cucu Mahfud MD Keracunan MBG, Kepala BGN: Kami Mohon Maaf Dalam video asli tersebut, terlihat setelan batik dan latar yang identik dengan video yang beredar. Namun, isi pernyataannya sama sekali berbeda. Namun, isi pernyataannya sama sekali berbeda. Bukan membahas pembagian uang sitaan korupsi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mahfud MD dalam video tersebut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Baca juga:Mahfud Tiba di Istana Jelang Pelantikan Komite Reformasi Polri “Selamat ulang tahun yang ke-12 untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Semoga LPSK dapat menjadi garda terdepan dalam penghimpunan dan pemenuhan hak saksi, korban, pelapor serta justice collaborator,” sebut Mahfud dalam video tersebut. Tidak ada satu pun pernyataan mengenai pembagian uang sitaan korupsi, bantuan modal usaha, ataupun ajakan mendaftar melalui WhatsApp. 100	2026-02-28
Berita CekFakta	Hoaks Trump Panik saat Dengar Suara Takbir	Kami memulai penelusuran dengan mencari sumber asli video menggunakan aplikasi Google Lens. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut merupakan potongan dari peristiwa lama, yakni saat Donald Trump berkampanye pada 12 Maret 2016 di Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Rekaman lengkap peristiwa itu disiarkan secara langsung oleh akun YouTube @NBC6 Miami Tracking Irma yang ditayangkan secara langsung pada 12 Maret 2016. Dalam video siaran penuh tersebut, potongan yang beredar di media sosial terlihat pada durasi sekitar 59:20 sampai dengan 59:35 menit. Pada momen itu, Trump memang tampak menghentikan pidatonya dan terlihat kebingungan, sementara petugas keamanan segera bergerak ke arah podium. Baca juga:7 Poin Positif Indonesia dari Pembatalan Tarif Resiprokal Trump Namun, dalam rekaman asli tidak terdengar teriakan "Allahu Akbar" seperti yang diklaim dalam video yang beredar. Audio pada siaran langsung menunjukkan suasana riuh khas acara kampanye, tanpa adanya teriakan takbir. Baca juga:Dosen UIII: Indonesia Kena "Jebakan Batman" Masuk Board of Peace Penelusuran lebih lanjut menemukan video dari sudut pandang berbeda yang diunggah oleh akun YouTube @imaginemedia07 pada 13 Maret 2016 dengan judul Attempted attack on Donald Trump at Dayton Ohio March 12, 2016. Dalam video tersebut terlihat jelas bahwa kepanikan terjadi karena seorang pria dari kerumunan melompati pagar pembatas dan berusaha mendekati panggung. Petugas keamanan yang melihat tindakan tersebut langsung bergerak cepat, meringkus pria itu, dan membentuk barikade di sekitar Trump untuk mengantisipasi potensi ancaman. Situasi inilah yang membuat Trump berhenti berbicara dan tampak terkejut, bukan karena teriakan takbir. Melalui dua video dokumentasi tersebut, tidak ditemukan adanya teriakan takbir seperti yang diklaim dalam unggahan yang beredar di media sosial. Audio dalam kedua rekaman hanya memperdengarkan kegaduhan umum di lokasi serta respons petugas keamanan terhadap seseorang yang mencoba menerobos pembatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suara teriakan "Allahu Akbar" dalam video yang beredar merupakan hasil penyuntingan (editan) yang ditambahkan pada potongan video asli. Klaim bahwa Trump panik karena mendengar teriakan takbir tidak benar dan tidak berasal dari kejadian sebenarnya. 100	2026-02-25
Berita CekFakta	Keliru, Dedi Mulyadi Adakan Program Tebus Motor Murah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan nomor WhatsApp yang disertakan pada bio akun yaitu +62821-7822-9097 dan hanya memiliki 77 pengikut. Foto profil akun tersebut menggunakan foto KDM dan mengklaim Program Tebus Motor Murah Kang Dedi dapat dikirim ke seluruh Indonesia seperti pada unggahan ini. Adapun akun Facebook resmi KDM bernama “Kang Dedi Mulyadi” dengan 15 juta pengikut dan memiliki centang biru. Dari situ diketahui bahwa informasi yang disebarkan adalah tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah KDM yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Undetectable AI untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas 59 persen sebagai hasil generasi AI. Sementara itu, aspek visual video terdeteksi memiliki kemungkinan lebih rendah sebagai konten buatan AI yakni 18,7 persen dengan menggunakan Hive Moderation. Rendahnya angka tersebut mengindikasikan bahwa materi visual yang digunakan berasal dari rekaman asli. Kami lantas melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menelusuri rekaman asli dari video tersebut. Hasilnya, kami diarahkan pada laman Jabar Saber Hoaks yang menyatakan bahwa klaim serupa terkait Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, menawarkan program “Tebus Motor Murah” dengan menghubungi nomor WhatsApp pernah disebarkan pada 25 Oktober 2025. Dari hasil penelusuran melalui mesin pencarian Google, tidak ditemukan adanya program resmi “Tebus Motor Murah” yang diinisiasi oleh Kang Dedi Mulyadi maupun timnya. Modus serupa juga pernah mencatut nama tokoh publik lain seperti Ria Ricis seperti pada unggahan ini dan Nagita Slavina pada video ini. Modus ini termasuk dalam penipuan online berbasis manipulasi konten yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menjaring korban. Hasil penelusuran pada akun resmi KDM pada Facebook, Instagram @dedimulyadi71, YouTube, dan TikTok @dedimulyadiofficial juga tidak ditemukan adanya pengumuman atau program tebus motor murah tersebut. Baca juga:Hoaks Dedi Mulyadi Bagi Hadiah Lewat Kuis Tebak Kota 100	2026-03-04
Berita CekFakta	Hoaks Menkeu Purbaya Umumkan Bansos Lewat Situs Bansos 188	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas sangat tinggi sebagai hasil generasi AI, yakni mencapai 99,5 persen. Tangkapan layar modifikasi AI Purbaya. FOTO/Hive Moderation Sementara itu, aspek visual video terdeteksi memiliki kemungkinan lebih rendah sebagai konten buatan AI yakni 17,2 persen. Rendahnya angka tersebut mengindikasikan bahwa materi visual yang digunakan berasal dari rekaman asli. Kami lantas melakukan penelusuran menggunakan Google Image untuk menelusuri rekaman asli dari video tersebut. Hasilnya, kami diarahkan ke siniar di YouTube oleh akun “Gita Wirjawan” yang menampilkan Purbaya dalam tampilan serupa: berjas hitam dengan dasi biru. Dalam podcast tersebut, Purbaya membahas beragam hal terkait ekonomi, mulai dari landasan pemikiran dalam kebijakannya, hingga filsafat ekonomi Purbaya. Perlu diketahui, melalui situs resminya (kemensos.go.id) Kementerian Sosial menegaskan tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Baca juga:KPK Imbau Menkeu Purbaya Lapor ke KPK soal Gift saat Live TikTok 100	2026-03-03
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Bantuan Pertanian Kementan 2026	Hasil penelusuran melalui mesin pencari menunjukkan adanya unggahan resmi dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui akun Instagram resmi @pspkementan. Dalam unggahan tersebut, Ditjen PSP menyampaikan imbauan kepada para petani agar berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dalam keterangannya, Ditjen PSP menegaskan: “Sobatani, Ditjen PSP mengimbau seluruh petani untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan bantuan dengan imbalan tertentu. Laporkan jika menemukan indikasi penipuan. Bersama kita jaga integritas dan transparansi dalam pembangunan pertanian.” Melalui unggahan yang sama, Ditjen PSP menjelaskan sejumlah ciri penipuan, seperti tidak adanya pengumuman resmi dari penyuluh atau dinas pertanian setempat, adanya pihak yang menghubungi secara personal melalui WhatsApp atau telepon tanpa identitas jelas, serta penawaran bantuan yang datang tiba-tiba secara perorangan. Selain itu, masyarakat juga diingatkan agar waspada jika diminta segera mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi dengan dalih mempercepat proses bantuan. Dalam imbauan lanjutan, Ditjen PSP juga menekankan agar petani tidak sembarangan membagikan data pribadi maupun identitas kelompok tani kepada pihak yang tidak jelas. Petani diminta mempelajari kriteria penerima bantuan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) resmi, melakukan verifikasi ke Dinas Pertanian setempat atau akun resmi PSP Kementan jika menemukan informasi meragukan, serta melaporkan pihak yang terindikasi melakukan penipuan. Imbauan ini menunjukkan bahwa pemerintah justru sedang mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan informasi bantuan. Selain itu, mekanisme resmi pengadaan dan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) dilakukan melalui e-Catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sementara pengajuan bantuan dilakukan secara daring melalui sistem e-Proposal sesuai prosedur yang telah ditetapkan, bukan melalui tautan bebas yang beredar di media sosial. Lebih lanjut, kami memeriksa tautan yang dicantumkan di unggahan yang beredar. Tautan itu mengarah ke situs yang meminta data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP, jenis kelamin, serta nomor Telegram, dan mengarahkan pengguna untuk bergabung ke grup Telegram guna memperoleh informasi lanjutan. Permintaan data pribadi melalui situs tidak resmi ini perlu diwaspadai. Sebelumnya, Ditjen PSP Kementerian Pertanian telah mengimbau agar petani tidak sembarangan membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas, serta memastikan informasi bantuan hanya diperoleh melalui jalur resmi. Selain itu, domain yang digunakan bukan domain resmi pemerintah. Tidak ditemukan pengumuman resmi dari Kementerian Pertanian terkait pendaftaran bantuan melalui situs tersebut. Program bantuan pertanian biasanya disalurkan melalui mekanisme resmi yang melibatkan dinas pertanian atau sistem pendataan pemerintah, bukan melalui tautan yang beredar di media sosial. 100	2026-02-25
Berita CekFakta	Hoaks Prabowo dan Trump Berfoto Pamerkan Produk Daging Babi	Untuk memastikan kebenaran klaim tersebut, kami melakukan penelusuran menggunakan fitur pencarian gambar Google Lens terhadap foto yang beredar. Hasil pencarian menunjukkan foto serupa dengan latar belakang dan setelan jas yang sama. Foto tersebut diunggah melalui pemberitaan resmi Kementerian Sekretariat Negara RI RI pada 20 Februari 2026. Baca juga:Hoaks Video Haji Isam Bagikan Bantuan Tunai Baca juga:Hoaks Kejagung Tetapkan Luhut Tersangka Kasus Korupsi Batu Bara Faktanya, dalam foto resmi tersebut, kedua presiden tidak menunjukkan atau memamerkan produk daging babi maupun spam. Mereka sedang memperlihatkan dokumen perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani. Foto tersebut diambil pada 19 Februari 2026 di Washington, D.C, Amerika Serikat, dalam momen penandatanganan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Artinya, foto yang beredar di media sosial telah mengalami perubahan dari foto aslinya. Produk makanan yang terlihat dalam unggahan viral tidak terdapat dalam dokumentasi resmi. Hal ini menunjukkan adanya indikasi manipulasi visual untuk membangun narasi tertentu. Unggahan foto tersebut disertai juga klaim yang menyebut bahwa, "Presiden Prabowo dan Presiden Trump menandatangani kesepakatan Reciprocal Trade yang salah satu poinnya mencakup kuota impor produk daging babi dari AS sebesar 3.000 metrik ton per tahun." Dalam dokumen The Agreement on Reciprocal Trade (ART) tidak ada sama sekali klausul yang menyebut bahwa Indonesia wajib mengimpor daging babi, namun produk daging dan unggas termasuk produk olahannya. Selanjutnya, Kemenko Perekonomian dalam rilisnya menyampaikan bahwa yang diimpor adalah 580 ribu ayam serta daging sebagai bahan olahan sosis hingga bakso dengan kuota maksimal 150 ribu ton per tahun. Baca juga:Hoaks Anies Baswedan Laporkan Jokowi soal Ijazah Palsu Tidak ada sama sekali klausul dalam perjanjian yang menyatakan bahwa Indonesia akan impor daging babi dari AS seperti yang diklaim oleh unggahan tersebut. Untuk memperkuat temuan tersebut, kami juga menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation guna menganalisis kemungkinan rekayasa digital pada gambar yang beredar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas tinggi sebagai konten deepfake dengan tingkat kemungkinan mencapai 93 persen. Sementara itu, kemungkinan gambar tersebut sepenuhnya merupakan hasil buatan AI sebesar 1,9 persen. Periksa Fakta Prabowo dan Trump Berfoto Promosikan Daging Babi Deepfake adalah istilah untuk konten visual atau audio yang telah dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sehingga tampak seolah-olah asli. Manipulasi ini bisa berupa penggantian wajah, penambahan objek, hingga perubahan ekspresi atau gerakan, tanpa terlihat jelas sebagai hasil editan. Baca juga:Hoaks Purbaya Bongkar Fakta Hidden Debt dan IKN Terancam Dijual Temuan ini mengindikasikan bahwa foto tersebut sangat besar kemungkinannya telah dimanipulasi secara digital. Dengan kata lain, objek produk daging babi dan spam yang terlihat dalam gambar bukan bagian dari foto asli, melainkan hasil rekayasa. 100	2026-03-03
Berita CekFakta	Manipulasi Foto Netanyahu bersama Prabowo Subianto	Melalui penelusuran di mesin pencari dengan kata kunci seperti narasi yang beredar, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan resmi yang mendukung klaim bahwa Netanyahu menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai “sahabat barunya”. Dilansir Liputan6, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memang merespons pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pernyataannya, Netanyahu hanya menyinggung pidato Prabowo sebagai bagian dari dinamika geopolitik, dengan mengatakan bahwa pidato tersebut merupakan “pertanda tentang apa yang bisa terjadi di masa depan”. Namun, dalam pernyataan tersebut Netanyahu tidak menyebut Prabowo sebagai sahabatnya maupun menyampaikan dukungan personal seperti yang diklaim dalam unggahan yang beredar. Isi pernyataannya berfokus pada pandangan politik dan hubungan kawasan, bukan hubungan pribadi dengan Presiden Indonesia. Baca juga:Hoaks Video Haji Isam Bagikan Bantuan Tunai Lebih lanjut, kami menelusuri sumber berita yang dicantumkan dalam tangkapan layar yang beredar. Hasilnya ditemukan sebuah artikel dari Sabata News yang diunggah pada 10 Februari 2026. Judul dan foto dalam artikel tersebut serupa dengan unggahan yang beredar, yang menyebut Netanyahu menganggap Prabowo sebagai sahabat barunya serta akan melindunginya. Sabata News sendiri tidak diketahui media yang berkedudukan di mana dan struktur redaksinya pun tidak ada. Ketika dicek di Direktori Perusahaan Pers milik Dewan Pers, tidak tercatat ada nama Sabata News di dalamnya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Sabata News hanya berupa website namun bukan media massa yang sudah tersertifikasi Dewan Pers. Namun, tidak ditemukan bukti bahwa pernyataan tersebut berasal dari sumber resmi atau pernyataan langsung Netanyahu dalam forum internasional maupun konferensi pers. Selain itu, pada beranda media tersebut terdapat penanda “opini publik”, yang mengindikasikan bahwa konten yang dimuat merupakan opini, bukan laporan fakta berbasis peristiwa yang dapat diverifikasi. Kami juga memeriksa foto yang memperlihatkan Prabowo bersama Netanyahu yang beredar dalam unggahan tersebut menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan (AI). Hasil analisis dari Hive Moderation menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas sebagai hasil buatan AI sebesar 99,9 persen. Periksa fakta manipulasi foto Netanyahu dan Prabowo Sementara itu, alat Undetectable AI menunjukkan hanya sekitar 3 persen bagian gambar yang terdeteksi asli, sedangkan sisanya merupakan hasil manipulasi. Temuan ini menunjukkan bahwa foto yang digunakan dalam unggahan tersebut tidak dapat dijadikan bukti autentik atas peristiwa yang diklaim. Baca juga:Hoaks Anies Baswedan Laporkan Jokowi soal Ijazah Palsu Periksa fakta Netanyahu bersama Prabowo Subianto Tingginya probabilitas manipulasi mengindikasikan bahwa gambar tersebut kemungkinan besar merupakan hasil rekayasa digital, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya hubungan atau pernyataan seperti yang dinarasikan dalam unggahan. 100	2026-02-23
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Sembako Ramadhan 1447 H dari Pertamina	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Dalam akun tersebut Tirto menemukan unggahan lain yang disebarkan. Berbagai unggahan tersebut berkaitan dengan pembagian sembako Ramadhan 1447 dari Pertamina sebanyak 3 unggahan, yaitu ini, ini, dan ini, serta lowongan kerja PT Petrosea Tbk dan PT McDermott Indonesia. Akun ini memang sering membagikan informasi bantuan dan lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan pada bio profil yaitu https://apply.wozspace.site/. Akun ini hanya memiliki 10 pengikut dan terlihat bukan akun resmi milik pemerintah. Lebih lanjut, Tirto membuka tautan yang dilampirkan pada unggahan. Kemudian Tirto diarahkan pada sebuah situs dan diminta untuk mengisi nama lengkap sesuai E-KTP, alamat lengkap, dan nomor Telegram. Setelah selesai mengisi data pribadi, Tim Riset Tirto diarahkan untuk mengisi kode verifikasi 5 digit yang dikirim melalui Telegram. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar sembako Ramadhan 1447 dari Pertamina pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain apply.wozspace.site, dibuat pada 10 Februari 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Tirto kemudian menghubungi pihak Pertamina. Muhammad Baron, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) pada Rabu (18/02/2026) mengatakan bahwa informasi yang beredar dalam unggahan Facebook terkait pendaftaran bantuan sembako tersebut adalah tidak benar dan bukan berasal dari PT Pertamina (Persero) maupun entitas resmi di lingkungan Pertamina Group. “PT Pertamina (Persero) tidak pernah menerbitkan atau menyampaikan informasi terkait Sembako Ramadhan 1447 H sebagaimana narasi yang beredar pada unggahan tersebut. Sebagai BUMN energi nasional, Pertamina berkomitmen menjaga transparansi informasi publik dan akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi disinformasi maupun penyalahgunaan nama perusahaan,” begitu keterangan Muhammad Baron kepada Tirto. Pertamina mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati ataupun tidak menindaklanjuti informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak melakukan klik pada tautan tidak resmi yang beredar tersebut, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi perusahaan. "Sebagai BUMN energi nasional, Pertamina berkomitmen menjaga transparansi informasi publik dan akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi disinformasi maupun penyalahgunaan nama perusahaan," tegas Baron. Lebih lanjut, Tirto kemudian menelusuri kata kunci “Pertamina bagikan Sembako Ramadhan 1447 H” di mesin pencarian Google untuk menelusuri informasi terkait klaim ini. Namun, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir YouTube Metro TV, menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 2026, Pertamina Persero melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Terminal Plumpang, Jakarta. Dengan adanya pemeriksaan ketat dan teknologi canggih, Pertamina memastikan pasokan BBM dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode tersebut. Tidak ada kegiatan pembagian sembako seperti yang disebarkan dalam unggahan. Melansir Pertamina Hulu Energi, pada Ramadhan tahun lalu, 1446 H, Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina pernah membagikan santunan sebanyak 1.140 paket sembako kepada anak yatim piatu dan dhuafa dalam rangkaian Safari Ramadhan 1446 H. Namun, sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim Pertamina bagikan sembako pada Ramadhan 1447 H tahun ini. Pertamina Hulu Energi, juga pernah membagikan bantuan sembako dan air bersih untuk puluhan desa di Aceh Tamiang. Bantuan yang diberikan meliputi pendirian posko Kesehatan gratis, penyediaan makanan siap santap, paket sembako, kasur, selimut, dan bantal. Bantuan sembako tersebut diberikan untuk masyarakat korban banjir melalui Pertamina Peduli, tidak untuk seluruh masyarakat. "Komitmen ini dijalankan melalui sinergi dengan SKK Migas, pemerintah daerah, BPBD, serta para pemangku kepentingan lainnya," begitu keterangan Field Manager (FM) PEP Rantau Field, Tomi Wahyu Alimsyah. Ia menyampaikan bahwa Rantau Field berkomitmen untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat. PEP Rantau Field bergerak aktif dalam mendukung percepatan pemulihan pasca bencana. Sebagai informasi, Pertamina Peduli adalah inisiatif payung untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina (Persero) yang berfokus pada penanganan bencana dan bantuan sosial kemanusiaan. Adapun beberapa kegiatan Pertamina Peduli memasuki tahun 2026 ini yaitu, posko medis 24 jam untuk membantu warga terdampak bencana, seperti musibah banjir di Aceh Tamiang yang berlangsung hingga awal tahun 2026, layanan ganti oli gratis sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana bagi kendaraan warga yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera, bantuan sembako & dana untuk wilayah terdampak bencana guna mempercepat pemulihan ekonomi lokal. Merujuk Antara, PT Pertamina Persero melalui program Pertamina Peduli juga pernah menyalurkan ratusan paket sembako dan alat tulis kepada masyarakat penyintas banjir bandang dan tanah longsor di daerah Koto Alam, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Jumat (19/12/2025). Pertamina tidak pernah membagikan sembako untuk seluruh masyarakat Indonesia dan tidak pernah membagikan tautan pendaftaran dengan meminta nomor Telegram. Adapun penyaluran bantuan ataupun sembako akan disalurkan melalui pemerintahan setempat dan tidak dengan mendaftar pada tautan tidak resmi. Masyarakat diimbau agar waspada terhadap modus penipuan yang mencatut nama Pertamina, seperti tautan palsu mengenai pendaftaran sembako Ramadhan 1447 H. Seluruh informasi resmi perusahaan hanya disampaikan melalui: website resmi yaitu www.pertamina.com, Pertamina Call Center 135, kanal media sosial resmi Pertamina yang terverifikasi, dan siaran pers, atau pernyataan resmi perusahaan. Baca juga:Pemerintah Pastikan Bahan Pokok dan BBM Aman Jelang Ramadhan 100	2026-02-20
Berita CekFakta	Hoaks BMKG Prediksi Gempa Megathrust di Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, Tirto mencari keterangan resmi dari BMKG. Dari hasil penelusuran, ditemukan unggahan di Instagram resmi BMKG, yakni “@infobmkg” pada Kamis, 26 Februari 2026 yang membantah klaim tersebut. Dalam unggahannya, BMKG menyebut bahwa pihaknya tidak pernah menyampaikan waktu pasti terjadinya gempa bumi. Baca juga:Proyeksi BMKG: Suhu Udara Permukaan RI Naik 1,3 Derajat Celsius “Hingga saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi belum mampu memprediksi kapan, di mana, dan seberapa besar gempa akan terjadi secara tepat dan akurat,” jelas BMKG di dalam unggahan. BMKG juga menerangkan, pihaknya secara rutin melakukan pemantauan aktivitas seismik, kajian potensi sumber gempa, dan penyampaian informasi resmi berbasis data. “Penting untuk dipahami, kajian potensi bukanlah prediksi waktu kejadian. Informasi potensi gempa bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kepanikan,” terang BMKG. BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi. Adapun kanal resmi BMKG di media sosial adalah “@InfoBMKG” dan situs www.bmkg.go.id. Dilansir situs Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yogyakarta, zona megathrust sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut sumber gempa yang berasal dari tumbukan lempeng tektonik di kedalaman dangkal. Fenomena ini terjadi ketika lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua dalam proses yang disebut subduksi. Pada bidang kontak antar lempeng tersebut terbentuk medan tegangan (stress). Ketika tegangan yang terakumulasi itu dilepaskan secara tiba-tiba akibat pergeseran, terjadilah gempa bumi. Jika gempa terjadi, bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra dapat terdorong naik (thrusting). Baca juga:Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Kupang NTT, Tak Berpotensi Tsunami Zona megathrust bukanlah fenomena baru. Di Indonesia, sumber gempa ini telah ada sejak jutaan tahun lalu seiring terbentuknya rangkaian busur kepulauan Nusantara. Sejumlah zona subduksi aktif yang menjadi lokasi megathrust antara lain Subduksi Sunda yang mencakup Sumatra, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba; Subduksi Banda; Subduksi Lempeng Laut Maluku; Subduksi Sulawesi; Subduksi Lempeng Laut Filipina; serta subduksi di wilayah utara Papua. Keberadaan zona-zona tersebut menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan aktivitas seismik tinggi. Namun, keberadaan zona megathrust tidak berarti gempa besar dapat dipastikan terjadi pada waktu tertentu. Informasi mengenai zona ini lebih ditujukan untuk kepentingan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, bukan sebagai prediksi waktu kejadian. Saat ini, potensi tiap segmen zona megathrust di Indonesia telah dapat dipetakan dan dikenali. Setiap gempa yang bersumber dari zona tersebut dikategorikan sebagai gempa megathrust, namun tidak semuanya berkekuatan besar. Baca juga:BMKG: Gempa M5,1 Guncang Laut Jawa, Tak Berpotensi Tsunami Sebagai sumber aktivitas seismik, zona megathrust mampu menghasilkan gempa dengan variasi magnitudo dan kedalaman. Data hasil monitoring BMKG menunjukkan, justru “gempa kecil” yang lebih banyak terjadi di zona megathrust, meskipun zona megathrust dapat memicu gempa besar. 100	2026-03-01
Berita CekFakta	Hoaks Program Pemulihan Korban Penipuan Daring dari Kemenkeu	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto membuka tautan yang dilampirkan di dalam unggahan. Namun, saat Tirto mencoba untuk membuka tautan tersebut, terdapat pemberitahuan bahwa situs terindikasi phishing atau pencurian data. Tautan tersebut juga tidak mengarah ke situs resmi Kemenkeu. Tirto lantas mencoba kredibilitas situs melalui WHOIS. WHOIS adalah protokol layanan database publik yang digunakan untuk mencari informasi pendaftaran nama domain dan alamat IP. Layanan ini menyediakan data mengenai siapa pemilik domain, kontak administratif/teknis, registrar, tanggal pendaftaran, dan tanggal kedaluwarsa. WHOIS membantu mengidentifikasi pemilik domain untuk keperluan bisnis atau investigasi. Dari hasil pemeriksaan WHOIS, tidak terdapat data yang memadai terhadap situs tersebut. WHOIS Lookup Results. foto/Who.is Kemudian, Tirto menelusuri akun resmi Kemenkeu untuk memverifikasi klaim. Namun, Tidak ditemukan program khusus dari Kementerian Keuangan yang secara eksplisit ditujukan untuk memulihkan korban penipuan online. Berdasarkan situs resmi Kemenkeu (kemenkeu.go.id), kontak resmi Kemenkeu meliputi layanan telepon di nomor 134, telepon internasional +62 21 23507011, surel kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, serta WhatsApp di nomor 0813-1000-4134. Layanan tersebut tersedia pada hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 08.00–16.00 WIB. Dari penelusuran Tirto, klaim serupa juga pernah beredar pada Agustus 2025 silam. Melansir situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital, yakni komdigi.go.id, klaim tersebut adalah hoaks. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman Sahabat Pegadaian, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan bila terkena penipuan online. 1. Kumpulkan bukti transaksi Bukti-bukti tersebut di antaranya adalah tangkapan layar atau screenshot percakapan dengan penipu, bukti transfer, hingga nomor rekening pelaku. Selain itu, catat waktu kejadian serta kronologi kejadian secara rinci. 2. Laporkan ke bank terkait Segera hubungi customer service bank yang digunakan untuk bertransaksi dengan pelaku penipuan. Mulai dengan menceritakan kronologi dengan jelas, kemudian minta bank untuk memblokir rekening pelaku. 3. Gunakan layakan CekRekening.id Melalui situs ini, pelapor bisa memeriksa dan melaporkan nomor rekening yang digunakan oleh pelaku penipuan online agar diblokir. 4. Laporkan ke lapor.go.id Jika pelapor sudah mengirimkan pelaporan via kanal lapor.go.id, laporan tersebut akan diteruskan ke pihak yang berwenang, seperti Komdigi, OJK, atau kepolisian. 5. Buat laporan ke Kepolisian Kini, sejumlah kepolisian daerah menyediakan Polri Super App atau media sosial resmi untuk melaporkan aksi kejahatan siber. Baca juga:Hoaks Pendaftaran Bansos dari Kemenkeu Cair Mulai Februari 2026 100	2026-02-26
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Mudik Gratis BUMN 2026	Melalui penelusuran mesin pencari dengan kata kunci “Mudik Gratis BUMN 2026”, ditemukan bahwa program mudik gratis oleh BUMN memang benar ada. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram resmi Badan Pengaturan BUMN @lifeatbpbumn pada Sabtu (14/02/2026). Dalam unggahan tersebut, dimuat informasi mengenai program Mudik Gratis BUMN 2026 yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Program ini dikoordinasikan oleh Jasa Raharja dan didukung oleh 96 BUMN serta anak perusahaan BUMN, dengan target lebih dari 100.000 pemudik. Moda transportasi yang disediakan meliputi bus, kereta api, dan kapal laut. Pendaftaran program tersebut dibuka mulai 12 Februari 2026 hingga 28 Februari 2026 atau hingga kuota terpenuhi. Dalam informasi resmi itu juga ditegaskan bahwa pendaftaran hanya dilakukan melalui platform atau website masing-masing BUMN dan anak perusahaan yang berpartisipasi. Informasi serupa juga ditemukan pada akun Instagram resmi @jasaraharja_kaltim. Dalam unggahan tersebut, Jasa Raharja sebagai salah satu peserta program menyediakan tautan pendaftaran melalui situs resmi mudik.jasaraharja.co.id, dengan periode pendaftaran mulai 12 Februari 2026. Selanjutnya, penelusuran dilakukan terhadap tautan yang disertakan dalam unggahan yang beredar. Tautan tersebut mengarah ke alamat https://rfmmadft.it.com/dapatkankoutamudikgratis. Namun, saat diakses pada saat artikel ini ditulis, tautan tersebut tidak dapat dibuka dan hanya menampilkan tulisan “Jangan Kesini Nanti Hilang”. Selain itu, domain yang digunakan dalam tautan tersebut tidak merupakan domain resmi milik BUMN maupun instansi pemerintah. Hal ini berbeda dengan tautan resmi program mudik gratis yang umumnya menggunakan domain institusi terkait. ‎ ‎Berdasarkan informasi resmi dari Badan Pengaturan BUMN dan Jasa Raharja, pendaftaran program Mudik Gratis BUMN 2026 hanya dilakukan melalui website resmi masing-masing BUMN yang berpartisipasi, bukan melalui tautan pihak lain seperti yang beredar dalam unggahan tersebut. ‎ ‎Kesimpulan ‎Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tautan pendaftaran Mudik Gratis BUMN 2026 yang beredar di media sosial adalah keliru dan menyesatkan (false and misleading). ‎ ‎Program Mudik Gratis BUMN 2026 memang benar diselenggarakan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Namun, pendaftaran hanya dilakukan melalui situs resmi masing-masing BUMN yang berpartisipasi dalam program tersebut. ‎ ‎Tautan yang beredar tidak terafiliasi dengan BUMN maupun instansi resmi terkait, serta menggunakan domain yang tidak resmi dan tidak dapat diakses. Oleh karena itu, perlu diperhatikan kala mengakses informasi serta pendaftaran melalui kanal resmi guna menghindari potensi penipuan atau penyalahgunaan data. 100	2026-02-20
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Diskon Tarif Listrik & Tambah Daya Ramadhan 2026	Untuk mengecek kebenaran klaim, pertama-tama Tirto membuka tautan yang dilampirkan di dalam unggahan. Saat memasuki situs daftarsekarang55.trctgikl.web.id, terdapat kolom yang harus diisi oleh pengunjung, yaitu kolom data pribadi, antara lain nama lengkap sesuai kartu tanda penduduk, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode verifikasi yang dikirim melalui Telegram. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing pengunjung menyerahkan data pribadi mereka. Data pribadi yang didapat dari pengunjung akan dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto memeriksa kredibilitas situs dari tautan pendaftaran tersebut dengan menggunakan situs WHOIS. Namun, tidak terdapat informasi yang memadai terkait situs tersebut. Situs WHOIS. foto/Dok. situs whois Tirto lantas mencari keterangan resmi dari pihak PT PLN (Persero) untuk memverifikasi klaim. Dari hasil pencarian, tidak ditemukan pernyataan resmi dari PT PLN (Persero) terkait diskon 50 persen tarif listrik termasuk diskon tambah daya 50% dalam rangka menyambut Ramadhan 2026. Namun, PLN memang kerap mengadakan promo tambah daya 50% termasuk diskon listrik 50% dalam program-program mereka. Ini seperti Tirto temukan dalam beberapa rilis pers dari PT PLN (Persero) yang diunggah pada situs resmi PT PLN (Persero), salah satunya pada tautan berikut web.pln.co.id tentang diskon tambah daya 50%. Dalam rilis tersebut PLN mengeluarkan program “Tahun Baru Energi Baru”. Dalam program tersebut, PT PLN (Persero) memberikan promo tambah daya listrik dengan diskon 50 persen bagi pelanggan yang melakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile. Promo itu berlaku pada 7–20 Januari 2026 dan ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa di seluruh golongan tarif, dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Dalam rilis pers lain, promo tambah daya listrik juga kembali hadir dalam gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Lewat program bertajuk “Power Up EVent”, PT PLN (Persero) menghadirkan diskon 50 persen bagi pelanggan satu fasa dengan kapasitas daya hingga 7.700 Volt Ampere (VA). “Melalui IIMS 2026, kami kembali menyediakan opsi tambah daya dengan biaya lebih ringan sehingga masyarakat dapat menyesuaikan kapasitas listrik rumah sesuai kebutuhan pemakaian,” ujar Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, sebagaimana dilansir dari situs resmi PT PLN (Persero). Adi mengatakan, masyarakat yang ingin memanfaatkan promo diskon tambah daya tersebut cukup melakukan transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Setelah menyelesaikan transaksi, pengunjung dapat mendatangi stan PLN di area IIMS dengan menunjukkan bukti check-in melalui banner acara yang tersedia di aplikasi PLN Mobile. Sementara itu, perihal diskon tarif listrik 50%, PLN juga pernah memberikan promo tersebut pada awal tahun 2025 hingga Februari 2025. Ini seperti tertulis pada rilis pers berikut ini. Dalam program tersebut PT PLN (Persero) memastikan paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah bisa dinikmati sejak 1 Januari 2025 hingga Februari 2025. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menerangkan bahwa potongan tarif listrik 50% dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme yang berbelit bagi mereka yang tergolong daya tersebut. ”Kami menginformasikan bahwa paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan PLN daya 2.200 VA ke bawah sudah bisa dinikmati mulai 1 Januari 2025. Kami juga memastikan dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah untuk menikmati program ini tanpa perlu ada proses registrasi maupun mekanisme berbelit,” jelas Darmawan dalam rilis pers tersebut. Ketika dihubungi langsung via pesan langsung Instagram perihal apakah ada promo tambah daya untuk Ramadhan 2026, admin Contact Center PLN di @pln123_official mengatakan promo tambah daya saat ini memang belum tersedia. "Mohon maaf untuk promo tambah daya saat ini belum tersedia, kakak dapat cek secara berkala pada aplikasi PLN Mobile ya Kak," terangnya. Baca juga:Tidak Benar PLN Beri Subsidi Listrik Gratis Melalui NIK KTP 100	2026-02-19
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pemutihan Denda BPJS Kesehatan 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim “Info Terupdate”. Di situ ditemukan sebuah unggahan dengan tautan yang sama terkait pendaftaran mudik gratis 2026, yaitu ini. Akun tersebut hanya memiliki 3 pengikut dan tidak berkaitan dengan pemerintah. Dari situ dapat diketahui bahwa informasi yang disebarkan adalah tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Ini sama seperti yang disebarkan oleh akun “Inspirasi Masyarakat”. Akun tersebut juga menggunakan tautan yang sama untuk pendaftaran program mudik gratis 2026 berikut ini. Selain itu juga terdapat informasi lainnya, misalnya tentang lowongan kerja. Kemudian, Tirto mencoba membuka kedua tautan tersebut. Dalam kedua situs tersebut pengunjung sama-sama diarahkan untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif pada situs yang bertuliskan ‘Daftar Online’. Namun, tidak ada keterangan jelas pada situs tersebut. Pada bagian akhir laman dicantumkan juga nama-nama yang berhasil mendaftar guna meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data tersebut, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode verifikasi yang dikirim melalui Telegram. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Tirto lantas mengecek kredibilitas tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan iuran BPJS Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik AMAZON-02, berlokasi di Frankfurt am Main Germany, dengan domain daftarkansegeraoxfacu.netlify.app, dibuat pada 16 Februari 2026 dan berlaku selama 1 tahun. Tirto dalam artikel "Golongan & Kriteria Penerima Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan" menulis bahwa pemerintah akan mencanangkan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan untuk kriteria tertentu. Program ini kabarnya akan berjalan mulai November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa pemutihan tunggakan hanya akan diberikan kepada peserta tertentu, terutama mereka yang mengalami perubahan status atau kategori kepesertaan. “Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen. Dulunya itu katakanlah mandiri, lalu menunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tetapi masih punya tunggakan,” Kata Ghufron di Jakarta, Rabu (22/10) sebagaimana dilansir dari Tirto. Dalam rilis CNBC Indonesia, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memang mengungkapkan skema pemutihan tunggakan iuran program jaminan sosial kesehatan alias JKN dalam rapat konsultasi dengan Pimpinan Komisi DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026). Namun, skema pemutihan tersebut baru akan segera ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres). Sebagai informasi, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan 2026 tersebut masih dalam tahap finalisasi dan menunggu penandatanganan, namun skemanya sudah disiapkan. Pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk menghapus tunggakan, total penunggak iuran BPJS Kesehatan hingga saat ini sebanyak 23 juta orang, dengan nilai sebesar Rp 14,12 triliun. Adapun kriteria peserta yang akan diputihkan tunggakan iurannya yang terakumulasi tiap bulan, akan dikhususkan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) yang telah beralih menjadi peserta bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK). Termasuk yang menjadi peserta PBPU yang beralih menjadi PBPU Pemda, serta PBPU Non aktif kelas 3. Melansir artikel yang ditulis Liputan6, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut Peraturan Presiden (Perpres) terkait penghapusan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3 BPJS Kesehatan masih dalam proses pembahasan di internal pemerintah. “Ya nanti lagi diproses,” begitu keterangan Gus Ipul di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026 mengutip Antara. Pembahasan terkait pemutihan BPJS Kesehatan tersebut akan dilakukan secara menyeluruh melibatkan berbagai pihak agar kebijakan dapat segera diimplementasikan melalui koordinasi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Metro News TV menjelaskan terkait dua mekanisme penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan, yaitu peralihan status kepesertaan dari Mandiri (PBPU atau BP) menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi peserta mandiri yang menunggak BPJS Kesehatan dengan batas maksimal tagihan iuran selama 24 bulan terakhir. Adapun cara pendaftarannya melalui aplikasi Cek Bansos atau kantor kelurahan/desa setempat dengan syarat peserta pemutihan yaitu termasuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendaftaran hanya melalui akun resmi pada aplikasi Cek Bansos dan tidak menggunakan tautan lain. Dengan demikian tautan yang diklaim untuk pendaftaran pemutihan iuran BPJS Kesehatan 2026 yang beredar di Facebook tersebut tidak resmi dan berpotensi pada penipuan. Hal ini juga ditegaskan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital lewat laman mereka berikut ini. Pada laman tersebut Komdigi menegaskan bahwa unggahan yang beredar di media sosial Facebook tentang tautan yang diklaim untuk akses pendaftaran pemutihan denda iuran BPJS Kesehatan 2026 adalah tidak benar. Baca juga:Hoaks Bansos PKH Rp3 Juta Bagi Pemilik KIS BPJS Kesehatan 100	2026-02-27
Berita CekFakta	Manipulasi Video Purbaya soal Dukungan Hukuman Mati Koruptor	Dalam video tersebut, terlihat adanya logo CNN Indonesia di bagian sudut kiri video. Dengan menggunakan Google Lens pada video yang beredar, kami menemukan konten serupa di akun TikTok resmi @cnnindonesia. Video yang diunggah di akun TikTok @cnnindonesia pada 5 November 2025 itu merupakan cuplikan dari program “CNN Economic Spesial Hari Keuangan with Desi Anwar” yang ditayangkan secara lengkap melalui akun YouTube resmi CNN Indonesia pada 30 Oktober 2025. Setelah dibandingkan dengan versi aslinya, tidak ditemukan adanya pernyataan Purbaya yang menanyakan kepada masyarakat soal setuju atau tidaknya hukuman mati bagi koruptor, seperti yang diklaim dalam video yang beredar. Purbaya juga tidak mengajak publik untuk mengikuti akun tertentu, membagikan, atau menyimpan video sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tertentu. Baca juga:Hoaks Purbaya Bongkar Fakta Hidden Debt dan IKN Terancam Dijual Dalam video klip tersebut, pembahasan berfokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya justru menyampaikan pandangannya bahwa MBG merupakan program yang baik dan mendukung pilar “Sumitronomics”, yakni pemerataan pembangunan, stabilitas ekonomi, serta percepatan pertumbuhan yang tinggi. Ia juga menegaskan, bahwanya dirinya tidak pernah mengkritik MBG karena dinilai menjadi program yang bagus jika dijalankan dengan optimal. Kami menyadari adanya perbedaan antara video asli dan versi yang beredar, khususnya pada bagian audio dan isi pernyataan, kami kemudian menganalisis video tersebut menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan Hive Moderation untuk mengidentifikasi kemungkinan manipulasi berbasis AI. Periksa Fakta Manipulasi Video Purbaya soal Dukung Hukuman Mati Koruptor Hasil analisis menunjukkan bahwa probabilitas video tersebut merupakan hasil rekayasa atau manipulasi berbasis AI sebesar 74,5 persen. Sementara itu, untuk bagian audio atau pernyataan suara dalam video, terdeteksi memiliki kemungkinan sebesar 97,8 persen sebagai hasil sintesis atau rekayasa AI. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara visual terdapat indikasi kuat video telah mengalami pengolahan atau penyuntingan digital, dan secara audio hampir dapat dipastikan bahwa suara yang terdengar bukan rekaman asli, melainkan hasil kloning atau manipulasi berbasis kecerdasan buatan. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa video yang beredar telah diedit dan dimodifikasi dari sumber aslinya untuk membentuk narasi berbeda dari konteks sebenarnya. 100	2026-02-27
Berita CekFakta	Hoaks Kuis Berhadiah Rp70 Juta dari Jusuf Hamka	Melihat adanya frame tayangan berita yang mencatut nama Tribunnews, kami melakukan penelusuran untuk mencari video serupa dengan yang beredar. Melalui metode penelusuran gambar terbalik (reverse image search), ditemukan sumber video asli yang diunggah oleh akun YouTube resmi @Tribunnews. Video tersebut diunggah pada 9 Juni 2023 dengan judul “Sosok Jusuf Hamka, Bos Jalan Tol yang Tagih Rp 179 M ke Pemerintah, Dekat dengan Keluarga Cendana”. Namun, setelah ditelusuri, dalam video asli tidak ditemukan adanya pernyataan mengenai program bantuan dana maupun giveaway seperti yang diklaim dalam unggahan beredar. Video asli hanya berisi kolase foto dan cuplikan visual tanpa suara pernyataan langsung dari Jusuf Hamka. Dalam tayangan tersebut, pembahasan berfokus pada sosok Jusuf Hamka yang kembali disorot karena tagihan sebesar Rp179 miliar yang ia layangkan kepada pemerintah Indonesia. Video juga memuat riwayat hidup dan sejumlah pencapaiannya sebagai pengusaha. Narasi dan pesan Jusuf Hamka, soal pembagian bantuan Rp70 juta, dalam video adalah narasi yang ditambahkan, terutama bagian audionya. Kami mencoba menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan Hive Moderation untuk menganalisis kemungkinan manipulasi video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video yang beredar memiliki kemungkinan 99,9 persen telah diedit atau dimanipulasi menggunakan teknologi berbasis AI. Temuan ini memperkuat indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi (deepfake) dan tidak dapat dijadikan sebagai informasi yang benar. 100	2026-02-26
Berita CekFakta	Hoaks Situs Pendaftaran Pelatihan Prakerja Skillhub Kemnaker	Untuk memeriksa kebenaran klaim, pertama-tama Tirto membuka situs yang diklaim untuk mendaftar Pelatihan Prakerja tersebut dan mencoba mendaftar, namun tombol masuk dan daftar pada situs tersebut tidak bisa diakses sehingga pengunjung tidak bisa masuk ataupun membuat akun. Beberapa menu informasi seperti Kejuruan, Pelatihan, Mitra, dan Panduan pada situs tersebut juga tidak bisa diklik. Situs hanya menampilkan informasi magang dan akreditasi. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama situs tersebut memiliki tampilan yang sama persis dengan situs resmi Skillhub milik Kemnaker yaitu https://skillhub.kemnaker.go.id dan menyertakan logo Skillhub, Kemnaker, dan alamat Kemnaker. Namun, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada tampilan beranda situs https://skillhub.kemnakerri.com yang mengklaim sebagai situs pendaftaran Pelatihan Prakerja tersebut. Diantaranya, situs tersebut menampilkan gambar berwarna biru dan oranye terkait Pelatihan Prakerja dan hanya dapat menampilkan informasi magang di Jepang seperti pengecoran beton Mawatari Shokai LTD, pertanian terong, dan pekerjaan scaffolding Tobi. Berbeda dengan situs resmi Skillhub Kemnaker, situs milik Kemnaker menampilkan gambar berwarna biru memuat informasi pelatihan vokasi nasional yang diselenggarakan oleh Kemnaker, memuat informasi lengkap terkait timeline, serta mitra program pelatihan vokasi tersebut. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pelatihan Prakerja tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi, dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Ketenagakerjaan RI. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain skillhub.kemnakerri.com, dibuat pada 6 Januari 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian, Tirto memeriksa kebenaran klaim melalui penelusuran mesin pencari dengan mengetikkan kata kunci “Pelatihan Prakerja Kemnaker”. Tirto kemudian diarahkan pada laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang melampirkan panduan peserta pelatihan prakerja. Untuk membeli pelatihan prakerja masyarakat dapat mengakses pada layanan SIAPkerja. Peserta pelatihan juga harus terdaftar sebagai penerima kartu prakerja, memiliki nomor kartu prakerja, dan memiliki akun SIAPkerja. Adapun pendaftaran dapat diakses melalui tautan https://kemnaker.go.id/. Pelatihan yang ditawarkan meliputi bidang digital marketing, tata rias, tata boga, las listrik, teknik cukur, barista, hingga hidroponik. Sebagai informasi, Skillhub merupakan salah satu fitur dalam platform layanan ketenagakerjaan digital SIAPkerja yang berfungsi sebagai pintu akses terintegrasi terhadap berbagai program pelatihan vokasi di Indonesia. Skillhub menyediakan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, mendaftar, dan mengikuti pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun mitra lembaga pelatihan. Skillhub mendukung proses pembelajaran, pemantauan progres, hingga dokumentasi hasil pelatihan secara transparan dan akuntabel. Skillhub dapat diakses secara daring melalui laman skillhub.kemnaker.go.id. Melansir Instagram Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Kemnaker saat ini menyelenggarakan Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1. Pelatihan tersebut secara resmi telah dibuka mulai 23 Februari hingga 6 Maret 2026. Program ini diselenggarakan oleh Kemnaker secara gratis guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Adapun pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional dilakukan melalui tautan skillhub.kemnaker.go.id. Pendaftaran program dapat dilakukan melalui langkah berikut: Membuat akun SIAPkerja.Melengkapi profil secara benar dan lengkap.Mengikuti asesmen kecocokan kerja (SPI) dan asesmen penilaian diri.Memilih program pelatihan pada fitur Skillhub sesuai jadwal yang tersedia Tirto Tirto “Kemnaker sedang membuka pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional. Tapi, ada website seolah-olah website program untuk mendaftarkan ke program tersebut, nama websitenya skillhub.kemnakerri.com. Pendaftaran program pelatihan vokasi nasional hanya bisa melalui skillhub.kemnaker.go.id ya. Kami tidak membuka pendaftaran lewat jalur/website lainnya,” begitu keterangan Biro Humas Kemnaker kepada Tirto. Dengan demikian situs yang beredar yang mengklaim pendaftaran Program Pelatihan Prakerja Kemnaker bisa dilakukan di situs tersebut adalah tidak benar. Website atau situs resmi Kemnaker memiliki domain kemnaker.go.id bukan kemnakerri.com seperti pada situs pendaftaran pelatihan prakerja yang beredar. Baca juga:Apakah Prakerja 2025 Masih Ada? Cek Info Daftar Gelombang 72 100	2026-02-25
Berita CekFakta	Hoaks Kapolri & Purbaya Berkonflik perihal Audit Pendapatan SIM	Untuk mengetahui kebenaran klaim, Tirto mencari keterangan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri. Dari hasil penelusuran, Tirto menemukan pernyataan Kementerian Keuangan di situs resmi mereka, yakni e-ppid.kemenkeu.go.id. Dalam keterangannya, pihak Kemenkeu menyatakan bahwa klaim yang menyatakan bahwa Menkeu Purbaya berkonflik dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo adalah hoaks. “Berita mengenai Menkeu Purbaya yang berkonflik dengan Kapolri Listyo Sigit terkait audit pendapatan SIM, merupakan berita hoaks. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu Purbaya.” Terang pihak Kemenkeu. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap penyebaran berita bohong mengatasnamakan Menkeu Purbaya. Sementara itu, pihak Divisi Humas Polri dalam akun resminya di X, yakni “@DivHumas_Polri” juga menyatakan bahwa klaim tersebut adalah hoaks. “Sobat Polri, telah beredar sebuah Informasi yang menyebutkan bahwa Kapolri menyatakan audit pajak kendaraan sama dengan membuka aib negara adalah tidak benar (hoaks). Faktanya berdasarkan penelusuran, narasi mengenai Kapolri yang menolak audit pajak kendaraan dengan alasan “membuka aib negara” tidak memiliki sumber valid dan kuat diduga merupakan konten yang dibuat serta disebarkan untuk menyesatkan opini publik.” Tegas Divisi Humas Polri dalam takarir unggahan. Divisi Humas Polri mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi dari sumber resmi dan media kredibel. Baca juga:Hoaks Tautan Pendaftaran Sembako Ramadhan 1447 H dari Pertamina 100	2026-02-24
Berita CekFakta	Hoaks Pendaftaran Bansos dari Kemenkeu Cair Mulai Februari 2026	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Dalam akun tersebut Tirto menemukan unggahan lain yang disebarkan. Berbagai unggahan tersebut berkaitan dengan bantuan sosial dari Kemenkeu, seperti ini. Pengunggah juga sering membagikan gambar yang menampilkan penerima bantuan yaitu para kaum ibu dan lansia saat menerima dana secara langsung. Hal ini memberikan kesan visual yang kuat tentang aksesibilitas bantuan sosial kepada masyarakat. Akun tersebut hanya memiliki 4 pengikut dan memang sering membagikan informasi bantuan sosial dengan mengarahkan pengunjung untuk mengirim pesan melalui messenger. Dari situ dapat dilihat bahwa akun tersebut tidak resmi dan bukan milik pemerintah maupun Kemenkeu. Adapun akun Facebook resmi Kemenkeu yaitu “Kementerian Keuangan Republik Indonesia” dengan 249 ribu pengikut dan memiliki centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengirim pesan kepada pengunggah klaim. Beberapa menit kemudian, Tirto mendapatkan balasan yang mengarahkan untuk mengisi data nama bank, nama pemilik rekening, nomor rekening, nomor WhatsApp aktif, dan foto KTP, atau Kartu Keluarga. Pengunggah juga mencantumkan besaran bantuan yang akan diberikan sebesar Rp35 juta. “??????????????? ??.?? ????????????? ???????!! BPK/IBUK TELAH TERPILIH SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UANG TUNAI SEBESAR RP35.000.000? ?DANA BANTUAN MASYARAKAT INDONESIA. ??????? ????? ??????. SEMOGA BERKAH. ?NAMA BANK?NAMA PEMILIK REK?NOMOR REKENING?NOMOR WA AKTIF?PHOTO KTP/KK. MOHON LENGKAPI DENGAN BENAR UNTUK MENGENAI FORMAT PENERIMA DANA BANTUAN YANG SAYA BERIKAN DAN SAYA HARAP JANGAN SAMPAI ADA YANG KOSONG TRIMAKASIH?,” begitu pesan yang dikirimkan pengunggah. Biasanya, modus ini merupakan penipuan (scam) atau phishing. Pelaku berusaha mencuri data pribadi dan informasi keuangan untuk menguras saldo rekening atau menyalahgunakan identitas. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Melalui penelusuran mesin pencari dengan kata kunci “Bansos Kemenkeu 2026”, ditemukan bahwa Kemenkeu memang mendorong ekonomi tumbuh 5,6% pada kuartal I dengan percepatan bansos. Ini sebagaimana dilaporkan oleh Antara pada Selasa (10/02/2026). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan pihaknya siap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen pada kuartal I-2026, salah satu upayanya dengan mempercepat penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos). “Gini, kuartal I, base line kita di kementerian keuangan itu sebesar 5,5 persen. Kita akan dorong ke 5,6 persen dengan beberapa pengeluaran yang memang bisa dilakukan di kuartal I ini,” begitu keterangan Juda pada wawancara dalam acara Economic Outlook 2026 bertajuk "Consolidating Growth, Accelerating the Transformation" di Jakarta. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan sebagai pengelola dan penyedia anggaran, sedangkan pelaksana teknis penyaluran bansos dilakukan oleh kementerian teknis terkait, utamanya Kementerian Sosial (Kemensos) melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Melansir laman Kementerian Keuangan RI, Bansos Perlinsos (Perlindungan Sosial) yang disebutkan merupakan klaster bantuan pemerintah Indonesia, baik berupa uang tunai maupun barang (sembako). Program-program perlinsos ini antara lain berupa Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Kementerian Keuangan RI, dalam media sosial resminya tidak pernah mengumumkan terkait pencairan dana bantuan sosial kuartal 1 pada 16 Februari 2026, juga tidak ditemukan berita kredibel lainnya yang membenarkan klaim tersebut. Adapun pemberian bantuan sosial tahap 1 mulai dicairkan pemerintah pada Februari ini yaitu melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Anggaran bansos tersebut bersumber dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jadi, untuk pengelolaan bansos, termasuk teknis penyalurannya dikelola oleh Kemensos, bukan dikelola oleh Kemenkeu. Dalam rangkuman Tirto “Cara Daftar Bansos di Portal Perlinsos & Jadwal Uji Cobanya”, adapun pendaftaran bantuan sosial (bansos) bisa dilakukan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Masyarakat bisa mengakses situs resminya di perlinsos.kemensos.go.id. Di portal perlindungan sosial, masyarakat bisa mendaftar secara online, baik secara mandiri dengan menyiapkan beberapa persyaratan seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD), face recognition, dan nominal rekening, maupun melalui agen resmi Perlinsos seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ataupun melalui operator desa dan camat. Penerapan digitalisasi bansos ini sendiri sudah dilaksanakan sejak 18 September 2025. Dalam artikel Tirto, Terdapat beberapa program bansos yang akan cair selama 2026 ini, termasuk PKH, BNPT, PIP, juga bansos beras 10 kg. Pengecekan status penerima bantuan dapat dilakukan secara online melalui laman resmi Cek Bansos https://cekbansos.kemensos.go.id. Berdasarkan pola pencairan bantuan tahun sebelumnya, penyaluran bansos 2026 diperkirakan akan berlangsung dalam 4 tahap: Tahap 1: Januari-Maret 2026Tahap 2: April-Juni 2026Tahap 3: Juli-September 2026Tahap 4: Oktober-Desember 2026 messenger Baca juga:Kemensos Siapkan Rp2,3 Triliun untuk Bansos Korban Bencana 100	2026-02-21
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Bansos PKH Ramadhan 2026	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Dalam akun tersebut kami menemukan unggahan lain yang disebarkan. Berbagai unggahan tersebut berkaitan dengan BSU PKH Ramadhan, Bansos PKH Ramadhan 2026, dan BLT 2026. Akun ini memang sering membagikan informasi bansos dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama yaitu https://pendaftaran22.online-ri.com/. Akun ini hanya memiliki 2 pengikut dan terlihat bukan akun resmi milik pemerintah. Lebih lanjut, Tirto membuka tautan yang dilampirkan pada unggahan. Kemudian pengunjung diarahkan pada sebuah situs dan diminta untuk mengisi nama lengkap sesuai E-KTP, nomor Telegram, provinsi, dan jenis kelamin. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Bansos PKH Ramadhan 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Sosial. Tautan tersebut memiliki IP is 188.114.97.3 milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran22.online-ri.com, dibuat pada 21 Desember 2025, dan berlaku selama 3 bulan. Tirto kemudian menghubungi pihak Kementerian Sosial. Kepala Biro Humas Kementerian Sosial RI, Devi Deliani, ketika dihubungi lewat pesan teks pada Kamis (12/02/2026) mengatakan bahwa tautan yang beredar di media sosial tentang Bansos Ramadhan 2026 yang diunggah oleh akun "kabar bantuan bansos" adalah hoaks. Devi Deliani kemudian mengatakan kepada Tirtobahwa bansos yg dikeluarkan selama Ramadhan adalah bansos PKH dan bansos Sembako triwulan 1. Pelaksanaan bansos tersebut berlangsung sejak akhir Januari 2026. "Untuk melakukan pendaftaran maupun pengecekan, masyarakat bisa melakukannya melalui situs resmi Cek Bansos ataupun aplikasi Cek Bansos, tidak dengan tautan lain yang tidak resmi," tegas Devi. Lebih lanjut, Tirto kemudian menelusuri kata kunci “Bansos PKH Ramadhan 2026” di mesin pencarian Google untuk menelusuri informasi terkait klaim ini. Penelusuran mengarahkan Tirto ke laman Kompas.com yang menyatakan menjelang Ramadhan 1447 H pada pertengahan Februari 2026, pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2026. Program PKH dan BPNT dari Kementerian Sosial (Kemensos) ini menyasar rumah tangga miskin dan rentan dengan kelompok prioritas mencakup ibu hamil, balita, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Penerima bansos PKH dan BPNT tersebut merupakan masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika belum terdaftar, masyarakat dapat mengusulkan atau memperbarui data melalui pendamping sosial di kelurahan setempat atau memanfaatkan fitur “Usul dan Sanggah” pada aplikasi Cek Bansos milik Kemensos yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Adapun data yang harus diisi ketika mengecek data penerima bansos PKH pada laman Cek Bansos yaitu data wilayah provinsi, nama lengkap sesuai KTP, dan memasukkan kode captcha, tidak dengan menggunakan nomor Telegram ataupun tautan lainnya. Tirto, dalam artikel bertajuk "Cek Bansos PKH dan BNPT yang Cair Februari untuk 18 Juta KPM" merangkum skema penyaluran bansos PKH dan BPNT 2026. Untuk tahap pertama, pemerintah masih memakai skema penyaluran lama. Dana bantuan akan disalurkan melalui rekening bank Himbara, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Selain jalur perbankan, PT Pos Indonesia tetap dilibatkan untuk menyalurkan bantuan kepada KPM yang tidak memiliki rekening bank. Khusus bagi KPM terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah juga menyalurkan bantuan tambahan. Bantuan tersebut meliputi santunan ahli waris hingga Rp15 juta serta Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp450.000 per jiwa selama tiga bulan. Sebagai informasi, PKH merupakan bantuan sosial bersyarat dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kategori anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Pada pencairan tahap pertama 2026, pemerintah menetapkan nominal bantuan sebagai berikut: Ibu hamil menerima bantuan Rp750.000 per tahap.Anak usia dini atau balita (0–6 tahun) menerima Rp750.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Dasar (SD) memperoleh Rp225.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima Rp375.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat mendapatkan Rp500.000 per tahap.Lansia berusia di atas 70 tahun menerima Rp600.000 per tahap.Penyandang disabilitas memperoleh bantuan Rp600.000 per tahap.Penyaluran PKH dilakukan dalam empat tahap selama satu tahun kalender. Dana bantuan ini diharapkan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan gizi. Dengan demikian, unggahan yang mengklaim pemerintah membuka pendaftaran bansos PKH Ramadhan 2026 melalui tautan tidak resmi dan menggunakan nomor Telegram adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Kemensos Nonaktifkan 13,5 Juta PBI pada 2025, Ini Alasannya 100	2026-02-13
Berita CekFakta	Keliru, Tak Berobat Satu Tahun Peserta BPJS PBI Dianggap Mampu	Untuk memverifikasi klaim, Tirto menanyakan langsung kepada pihak Kemensos. Kepada Tirto, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial RI, Devi Deliani mengatakan bahwa status peserta BPJS tidak didasarkan pada sering atau tidaknya peserta memanfaatkan layanan kesehatan. “Status kepesertaan tidak didasarkan pada frekuensi pemanfaatan layanan kesehatan, melainkan pada kriteria administrasi dan sosial ekonomi yang ditetapkan secara objektif,” jelas Devi lewat pesan teks kepada Tirto, pada Kamis (12/02/2025). “Tidak digunakannya layanan BPJS Kesehatan dalam kurun waktu tertentu tidak dapat serta-merta dijadikan indikator bahwa yang bersangkutan telah meningkat kesejahteraannya atau tergolong mampu,” tambah Devi. Senada dengan hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, sebagaimana dilansir dari Kompas.com, menegaskan bahwa penonaktifan peserta PBI bukan karena layanan tidak dimanfaatkan, melainkan karena yang bersangkutan sudah tidak tercatat sebagai warga tidak mampu dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). "Penyebab PBI dinonaktifkan yaitu melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial, karena peserta sudah tidak terdaftar lagi dalam DTSEN," ucapnya pada Selasa (10/2/2026). Ia menambahkan, penghapusan data peserta dari DTSEN dapat terjadi karena sejumlah faktor. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 21 Tahun 2019. Di bawah ini merupakan beberapa penyebab status BPJS Kesehatan PBI menjadi nonaktif: 1. Peserta sudah tidak terdaftar lagi dalam DTKS, yang disebabkan karena: Peserta sudah mampu membayar iuran sendiriPeserta tidak ditemukan keberadaannyaStatus peserta PBI Jaminan Kesehatan berubah menjadi pekerja penerima upah, sehingga kepesertaan dibiayai perusahaanPeserta PBI mendaftarkan sendiri untuk mendapatkan segmen PBPU/Pekerja Bukan Penerima Upah/mandiri kelas 1 atau kelas 2 3. Peserta PBI terdaftar lebih dari satu kali. Menurut Rizzky, peserta BPJS Kesehatan PBI yang statusnya telah nonaktif masih dapat diaktifkan kembali. Namun, reaktivasi hanya dapat dilakukan apabila jangka waktu penonaktifan tidak melampaui enam bulan. “Kepesertaan PBI yang telah dihapuskan paling lama enam bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan, bisa dilakukan reaktivasi dengan syarat peserta masih dinilai layak membutuhkan layanan kesehatan,” ucapnya. Sebagai informasi, berikut ini kriteria peserta BPJS Kesehatan PBI yang bisa diaktifkan kembali: Peserta termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026Peserta termasuk ke dalam kategori masyarakat miskin dan rentan miskin berdasarkan verifikasi di lapanganJika peserta termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya Tirto Cara Reaktivasi PBI BPJS 2026 Terbaru & Panduan Lengkapnya Sebelum melakukan reaktivasi, masyarakat dapat mengecek terlebih dahulu status kepesertaan melalui berbagai layanan yang tersedia. Layanan tersebut di antaranya, menghubungi Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau melalui Kantor BPJS Kesehatan terdekat. Jika masih belum aktif, masyarakat dapat mengikuti langkah-langkah cara reaktivasi PBI BPJS 2026 terbaru berikut ini: 1. Peserta PBI JK yang dinonaktifkan saat akan berobat dapat meminta surat keterangan berobat kepada rumah sakit atau fasilitas kesehatan. 2. Peserta PBI JK melapor ke dinas sosial setempat untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan menyertakan surat keterangan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan. 3. Dinas sosial memproses reaktivasi melalui aplikasi SIKS-NG. Pemerintah juga mengimbau bagi masyarakat untuk cek status kepesertaan secara berkala melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Selain itu, masyarakat juga perlu melaporkan apabila ada perubahan data (alamat, status ekonomi, kepesertaan) ke dinas sosial setempat. Apabila tidak termasuk kriteria PBI JKN, maka masyarakat dapar beralih ke segmen peserta mandiri. Baca juga:Bansos BPNT Februari 2026 Kapan Cair? Cek Jadwal Perkiraan 100	2026-02-13
Berita CekFakta	Hoaks Video Purbaya Bagikan Bantuan Lewat Kuis Susun Kata	Tirto melakukan penelusuran awal menggunakan fitur Google Lens untuk menelusuri sumber video asli atau video serupa dengan konten yang beredar di media sosial. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan sebuah video lain yang menampilkan sosok yang sama dengan figur Menkeu Purbaya dalam video yang beredar. Video tersebut berasal dari akun TikTok resmi milik Purbaya yaitu @purbayayudhis yang diunggah pada 15 September 2025. Dalam video itu, Purbaya terlihat mengenakan setelan batik dan celana hitam dengan latar ruangan yang sama persis seperti video yang beredar di Facebook. Meski memiliki kemiripan visual, isi pesan dalam video TikTok tersebut berbeda dengan klaim yang beredar. Dalam unggahan aslinya, Purbaya tidak menyampaikan informasi mengenai pembagian bantuan atau modal usaha kepada masyarakat. Sebaliknya, Purbaya dalam video tersebut menjelaskan mengenai batik yang dikenakannya. Ia memperkenalkan batik bergambar garuda dan peta Indonesia yang ia pesan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Batik tersebut disebutnya sebagai Batik Garuda NKRI, yang dikenakan sebagai bentuk dukungan terhadap produk UMKM. Perbandingan antara video asli dan video yang beredar menunjukkan adanya perbedaan isi pernyataan, meskipun visual dan latar tempat tampak serupa. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya manipulasi, terutama pada bagian suara dan beberapa gerakan tubuh dalam video yang beredar. Untuk memastikan dugaan tersebut, Tirto menggunakan alat pendeteksi konten berbasis kecerdasan buatan Hive Moderation, guna memeriksa kemungkinan penggunaan AI dalam video yang viral. Hasil analisis Hive Moderation menunjukkan tingkat probabilitas manipulasi yang sangat tinggi, yakni 99,9 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa video asli yang diunggah oleh akun TikTok Purbaya telah dimanipulasi menggunakan teknologi AI untuk mengubah pernyataan yang disampaikan. Penelusuran lebih lanjut juga menunjukkan bahwa akun Facebook yang mengunggah video kuis berhadiah tersebut bukan merupakan akun resmi milik Purbaya. Selain itu, tidak ditemukan akun resmi maupun akun pribadi Purbaya di platform Facebook. Dengan demikian, klaim yang beredar melalui akun tersebut tidak berasal dari sumber resmi dan perlu ditelaah secara cermat. Konten yang menawarkan bantuan atau hadiah dengan syarat mengikuti kuis tertentu merupakan pola yang kerap muncul dalam penyebaran informasi menyesatkan di media sosial. 100	2026-02-12
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Lowongan Kerja BUMN 2026	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto membuka tautan yang dilampirkan di dalam unggahan. Ketika dibuka, Tirto diarahkan pada sebuah situs dan diminta untuk mengisi nama lengkap, alamat lengkap sesuai KTP, dan nomor ponsel. Di situs tersebut, pengunggah memang tidak menuliskan bahwa pendaftaran dilakukan lewat Telegram, namun ketika data telah diisi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian laman yang diklaim untuk mendaftar CPNS BUMN 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun perusahaan BUMN. Tautan tersebut milik AS-HOSTINGER Hostinger International Limited, CY dengan domain ekss.site, berlokasi di Kuala Lumpur Malaysia, dibuat pada 24 Desember 2025, dan berlaku selama 3 bulan. Tirto lalu menelusuri kata kunci “rekrutmen pegawai baru BUMN 2026” di mesin pencarian Google untuk menelusuri informasi lebih lanjut terkait klaim ini. Penelusuran mengarahkan Tirto ke laman resmi BUMN, yang menyatakan BUMN menyediakan kesempatan bagi pelamar untuk bergabung dengan badan pengaturan BUMN melalui program CASN, PPNPN, JPT, dan magang. Adapun pelamar dapat memilih kesempatan karir ataupun program Magenta BUMN. Sebagai informasi, Magenta BUMN adalah program magang resmi untuk mahasiswa/fresh graduate. Mahasiswa atau fresh graduate yang mengikuti program tersebut akan mendapatkan uang saku dan sertifikat. Sedangkan karir di BUMN merujuk pada posisi karyawan tetap/kontrak (pekerja) dengan gaji dan tunjangan penuh. Melansir instagram resmi Forum Human Capital Indonesia@fchi.bumn, pendaftaran perusahaan BUMN dilakukan secara online dan terpusat melalui laman resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI) di https://reklamasi 2025.fhcibumn.id. Calon pelamar wajib membuat akun, melengkapi profil, dan mengunggah dokumen. Informasi resmi, persyaratan, dan daftar lowongan BUMN tersedia di situs tersebut, juga di Instagram @bumn_id, dan @fhci.bumn. Dengan demikian pendaftaran BUMN dengan menggunakan nomor Telegram adalah tidak benar dan terindikasi penipuan. Detik Finance, menyatakan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Forum Human Capital Indonesia (FHCI) pada tahun 2025 sempat mengadakan perpanjangan periode pendaftaran dan pelamaran kerja pada program Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) hingga Rabu, 19 Maret 2025 yang lalu. Hal ini dilakukan untuk merespon antusias yang tinggi dari para pelamar. Dalam artikel Tirto berjudul "Rekrutmen BUMN 2026 Kapan Dibuka? Cek Prediksinya", ditulis bahwa berdasarkan pelaksanaan Rekrutmen Bersama BUMN pada tiga tahun terakhir, tahap pendaftaran biasanya dibuka pada semester pertama tahun berjalan, tepatnya antara bulan Maret hingga Mei. Pada 2025, Rekrutmen Bersama BUMN mulai dibuka pada 7 Maret 2025. Rekrutmen tersebut dibuka dengan tahap pembuatan akun. Sementara tahap pelamaran pada tahun tersebut dilakukan pada 10-16 Maret. Kemudian pada 2024, Rekrutmen Bersama BUMN dibuka pada 23 Maret. Tahap pendaftaran dibuka dengan tahap registrasi yang berlangsung selama 10 hari, yaitu hingga 1 April 2024. Namun, hingga kini belum ada informasi dari media kredibel yang menyatakan bahwa rekrutmen BUMN 2026 telah dibuka. Baca juga:4 Lowongan BUMN OAP 2025 untuk Lulusan SMA/SMK 100	2026-02-11
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Rekrutmen Tenaga Pendukung SIHREN Kemenkes RI	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto membuka tautan pendaftaran yang dilampirkan. Saat masuk ke situs pendaftaran, para calon pendaftar diminta untuk mengisi nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat lengkap, hingga nomor telepon yang terdaftar di Telegram. Calon pendaftar juga diminta untuk mencentang kolom persetujuan untuk dihubungi admin lewat Telegram. Tirto lantas mengecek keabsahan situs lewat situs WHOIS. Dari hasil pengecekan, diketahui situs tersebut teregistrasi di bawah organisasi Intershore Consult (BVI) LTD, dan berlokasi di Road Town, Virgin, Inggris. Situs tersebut tidak berkaitan dengan institusi Kemenkes. Tirto kemudian memverifikasi klaim dengan membuka media sosial resmi Kemenkes. Dari penelusuran, Kemenkes memang membuka rekrutmen Tenaga Pendukung Program SIHREN sebagaimana tercantum dalam unggahan akun Instagram resmi @kemenkes_ri pada Januari 2026. Informasi rekrutmen resmi tersebut kemudian mengarahkan pendaftaran ke tautan domain berikut, yang merupakan laman resmi Kementerian Kesehatan RI. Dalam unggahan itu, Kemenkes juga mencantumkan rincian posisi yang dibuka, jadwal pendaftaran, serta mekanisme seleksi yang berbeda dari informasi yang disebarkan akun Facebook “Lowongan kerja”. Selain itu, akun Instagram resmi Kemenkes tersebut juga menyebutkan bahwa masa pendaftaran rekrutmen Tenaga Pendukung Program SIHREN dibuka dari 15 Januari 2026 dan ditutup 18 Januari 2026 pukul 21.00 WIB. Dengan demikian, saat ini rekrutmen sudah tidak dibuka. Baca juga:Hoaks Tautan Pendaftaran CPNS Kemenkes 2026 100	2026-02-07
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Sembako Ramadhan 1477 H dari Pertamina	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Dalam akun tersebut Tirto menemukan unggahan lain yang disebarkan. Berbagai unggahan tersebut berkaitan dengan pembagian sembako Ramadhan 1447 dari Pertamina sebanyak 3 unggahan, yaitu ini, ini, dan ini, serta lowongan kerja PT Petrosea Tbk dan PT McDermott Indonesia. Akun ini memang sering membagikan informasi bantuan dan lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan pada bio profil yaitu https://apply.wozspace.site/. Akun ini hanya memiliki 10 pengikut dan terlihat bukan akun resmi milik pemerintah. Lebih lanjut, Tirto membuka tautan yang dilampirkan pada unggahan. Kemudian Tirto diarahkan pada sebuah situs dan diminta untuk mengisi nama lengkap sesuai E-KTP, alamat lengkap, dan nomor Telegram. Setelah selesai mengisi data pribadi, Tim Riset Tirto diarahkan untuk mengisi kode verifikasi 5 digit yang dikirim melalui Telegram. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar sembako Ramadhan 1447 dari Pertamina pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain apply.wozspace.site, dibuat pada 10 Februari 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Tirto kemudian menghubungi pihak Pertamina. Muhammad Baron, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) pada Rabu (18/02/2026) mengatakan bahwa informasi yang beredar dalam unggahan Facebook terkait pendaftaran bantuan sembako tersebut adalah tidak benar dan bukan berasal dari PT Pertamina (Persero) maupun entitas resmi di lingkungan Pertamina Group. “PT Pertamina (Persero) tidak pernah menerbitkan atau menyampaikan informasi terkait Sembako Ramadhan 1447 H sebagaimana narasi yang beredar pada unggahan tersebut. Sebagai BUMN energi nasional, Pertamina berkomitmen menjaga transparansi informasi publik dan akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi disinformasi maupun penyalahgunaan nama perusahaan,” begitu keterangan Muhammad Baron kepada Tirto. Pertamina mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati ataupun tidak menindaklanjuti informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak melakukan klik pada tautan tidak resmi yang beredar tersebut, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi perusahaan. "Sebagai BUMN energi nasional, Pertamina berkomitmen menjaga transparansi informasi publik dan akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi disinformasi maupun penyalahgunaan nama perusahaan," tegas Baron. Lebih lanjut, Tirto kemudian menelusuri kata kunci “Pertamina bagikan Sembako Ramadhan 1447 H” di mesin pencarian Google untuk menelusuri informasi terkait klaim ini. Namun, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir YouTube Metro TV, menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 2026, Pertamina Persero melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Terminal Plumpang, Jakarta. Dengan adanya pemeriksaan ketat dan teknologi canggih, Pertamina memastikan pasokan BBM dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode tersebut. Tidak ada kegiatan pembagian sembako seperti yang disebarkan dalam unggahan. Melansir Pertamina Hulu Energi, pada Ramadhan tahun lalu, 1446 H, Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina pernah membagikan santunan sebanyak 1.140 paket sembako kepada anak yatim piatu dan dhuafa dalam rangkaian Safari Ramadhan 1446 H. Namun, sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim Pertamina bagikan sembako pada Ramadhan 1447 H tahun ini. Pertamina Hulu Energi, juga pernah membagikan bantuan sembako dan air bersih untuk puluhan desa di Aceh Tamiang. Bantuan yang diberikan meliputi pendirian posko Kesehatan gratis, penyediaan makanan siap santap, paket sembako, kasur, selimut, dan bantal. Bantuan sembako tersebut diberikan untuk masyarakat korban banjir melalui Pertamina Peduli, tidak untuk seluruh masyarakat. "Komitmen ini dijalankan melalui sinergi dengan SKK Migas, pemerintah daerah, BPBD, serta para pemangku kepentingan lainnya," begitu keterangan Field Manager (FM) PEP Rantau Field, Tomi Wahyu Alimsyah. Ia menyampaikan bahwa Rantau Field berkomitmen untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat. PEP Rantau Field bergerak aktif dalam mendukung percepatan pemulihan pasca bencana. Sebagai informasi, Pertamina Peduli adalah inisiatif payung untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina (Persero) yang berfokus pada penanganan bencana dan bantuan sosial kemanusiaan. Adapun beberapa kegiatan Pertamina Peduli memasuki tahun 2026 ini yaitu, posko medis 24 jam untuk membantu warga terdampak bencana, seperti musibah banjir di Aceh Tamiang yang berlangsung hingga awal tahun 2026, layanan ganti oli gratis sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana bagi kendaraan warga yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera, bantuan sembako & dana untuk wilayah terdampak bencana guna mempercepat pemulihan ekonomi lokal. Merujuk Antara, PT Pertamina Persero melalui program Pertamina Peduli juga pernah menyalurkan ratusan paket sembako dan alat tulis kepada masyarakat penyintas banjir bandang dan tanah longsor di daerah Koto Alam, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Jumat (19/12/2025). Pertamina tidak pernah membagikan sembako untuk seluruh masyarakat Indonesia dan tidak pernah membagikan tautan pendaftaran dengan meminta nomor Telegram. Adapun penyaluran bantuan ataupun sembako akan disalurkan melalui pemerintahan setempat dan tidak dengan mendaftar pada tautan tidak resmi. Masyarakat diimbau agar waspada terhadap modus penipuan yang mencatut nama Pertamina, seperti tautan palsu mengenai pendaftaran sembako Ramadhan 1447 H. Seluruh informasi resmi perusahaan hanya disampaikan melalui: website resmi yaitu www.pertamina.com, Pertamina Call Center 135, kanal media sosial resmi Pertamina yang terverifikasi, dan siaran pers, atau pernyataan resmi perusahaan. Baca juga:Pemerintah Pastikan Bahan Pokok dan BBM Aman Jelang Ramadhan 100	2026-02-19
Berita CekFakta	Hoaks Undian Haji & Umrah Gratis dari Kementerian Agama	Pertama-tama, Tirto membuka tautan situs yang dilampirkan di dalam unggahan. Saat berada di laman situs, terdapat beberapa kolom yang harus diisi, antara lain nama lengkap sesuai kartu tanda penduduk (KTP), alamat lengkap sesuai KTP, hingga nomor telepon yang tersambung dengan Telegram. Terdapat juga kolom persetujuan untuk menerima pesan Telegram dari admin. Baca juga:Hoaks Tautan Rekrutmen Tenaga Pendukung SIHREN Kemenkes RI Tirto mengecek validitas situs mydaftarskrgjuga.viillin.com lewat WHOIS. Hasilnya, Tirto menemukan bahwa situs tersebut tidak terafiliasi dengan institusi resmi pemerintah Indonesia. Melainkan teregistrasi atas nama Michael Campagnolo di bawah organisasi DomainHive LTD, dan berlokasi di Road Town, Virgin, Inggris. Selanjutnya, Tirto memverifikasi kebenaran klaim dengan mencari keterangan resmi dari Kemenag. Dari hasil penelusuran, Tirto menemukan unggahan pada Instagram resmi Kemenag, yakni @kemenag_ri pada 31 Agustus 2025. Melalui unggahan tersebut, Kemenag membantah klaim yang menyatakan bahwa Kemenag memberikan paket umrah gratis. “Kami tegaskan, informasi mengenai program paket umrah gratis tanpa biaya yang mengatasnamakan Kementerian Agama RI adalah TIDAK BENAR atau HOAKS.” Tulis Kemenag lewat unggahan tersebut. Kemenag menyatakan seluruh informasi dan program resmi Kemenag hanya dipublikasikan melalui situs kemenag.go.id dan akun media sosial resmi Kemenag yang telah terverifikasi. Kemenag juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan tawaran yang tidak masuk akal. tidak memberikan data pribadi atau mentransfer dana, dan selalu melakukan verifikasi informasi ke sumber resmi Kemenag. Baca juga:Tidak Benar Prabowo Resmikan Pinjaman KUR BRI 2026 100	2026-02-11
Berita CekFakta	Hoaks Ahok Bagikan Tunjangan Bantuan Modal Usaha	Tim Periksa Fakta Tirto memulai penelusuran dengan melakukan pencarian melalui mesin pencari terkait klaim adanya program tunjangan bantuan modal usaha yang disebut-sebut digagas oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Penelusuran dilakukan dengan kata kunci yang relevan, termasuk nama Ahok dan frasa bantuan modal usaha. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun informasi dari sumber resmi, media kredibel, maupun kanal resmi Ahok yang membenarkan adanya program bantuan modal usaha seperti yang diklaim dalam video tersebut. Selanjutnya, kami menonton video yang beredar secara saksama. Dari pengamatan visual dan audio, ditemukan kejanggalan pada gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah sosok yang menyerupai Ahok. Ciri-ciri tersebut kerap muncul pada video hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya pada konten deepfake. Untuk memastikan hal tersebut, video kemudian diperiksa menggunakan alat pendeteksi AI pada video. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa video secara visual tidak terdeteksi sebagai hasil rekayasa AI. Namun, hasil ini belum cukup untuk memastikan keaslian keseluruhan konten, karena manipulasi dapat terjadi hanya pada salah satu elemen, seperti audio. Oleh karena itu, kami memisahkan audio dari video dan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap suara yang terdengar dalam tayangan tersebut. Pengecekan audio kemudian dilakukan dengan pendeteksi AI, Undetectable AI. Hasilnya, audio yang ada dalam video tersebut terbukti sebagai AI dengan kemungkinan keaslian suara hanya 1 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa suara yang terdengar bukanlah suara asli Ahok, melainkan hasil manipulasi atau rekayasa teknologi AI. Dengan demikian, narasi yang disampaikan dalam video tidak dapat dianggap sebagai pernyataan langsung dari Ahok. Baca juga:Pemeriksaan Ahli Jadi Penentu Nasib Pandji di Kasus Mens Rea Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan menggunakan Google Lens untuk menelusuri kemungkinan sumber visual video tersebut. Dari hasil pencarian gambar serupa, tidak ditemukan video lain yang identik dengan konten yang beredar. Namun, ditemukan sebuah foto lama Ahok yang memiliki kemiripan kuat dengan sosok dalam video tersebut, yang diduga menjadi sumber utama pengeditan. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, foto tersebut pernah dimuat dalam pemberitaan Dreamers.id pada 6 Juni 2017, foto tersebut berasal dari akun Instagram @basuki_btp_lovers, sayangnya akun instagram pengunggah foto tersebut sudah tidak ada. Foto tersebut diambil saat Ahok berada di Rumah Tahanan Mako Brimob. Dalam foto tersebut, Ahok mengenakan pakaian berwarna serupa, lengkap dengan kacamata, jam tangan, serta gaya rambut yang identik dengan sosok dalam video hoaks. Kemiripan ini memperkuat dugaan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi dari foto statis yang dianimasikan dan dipadukan dengan audio buatan AI. Baca juga:Prediksi Cuaca BMKG 9 Februari: Jakbar hingga Jateng Hujan Lebat Lebih lanjut, kami menelusuri akun yang membagikan unggahan tersebut yang diklaim sebagai akun resmi Ahok. Faktanya, akun resmi Ahok di Facebook adalah @Basuki Tjahaja Purnama dan sudah mendapatkan tanda verifikasi dari Facebook. Sementara itu, akun pengunggah video tidak memiliki tanda verifikasi dan menggunakan nama yang menyerupai akun resmi. Hal ini menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Ahok, melainkan akun tiruan yang sengaja dibuat untuk menyesatkan pengguna media sosial. Selain itu, dalam keterangan unggahan, pemilik akun juga membagikan tautan yang mengarah ke nomor Whatsapp https://wa.me/6282144391590. Nomor tersebut terdaftar sebagai akun WhatsApp Business dan menggunakan foto profil Ahok. Baca juga:PBB Terancam Bangkrut, Multilateralisme Kian Ditinggalkan? Pola pengalihan ke pendaftaran bantuan sosial melalui WhatsApp atau Telegram merupakan modus yang sering digunakan dalam penipuan daring. Dalam praktiknya, pelaku biasanya meminta data pribadi atau informasi keuangan korban. Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada dan tidak memberikan data sensitif kepada pihak yang tidak jelas kredibilitasnya. 100	2026-02-09
Berita CekFakta	Tidak Benar Prabowo Resmikan Pinjaman KUR BRI 2026	Untuk memeriksa kebenaran klaim, Tirto mula-mula menelusuri akun pengunggah klaim “Putri Rahayu”. Akun tersebut memiliki foto profil dengan logo BRI, memiliki 5,1 ribu pengikut, mencantumkan alamat kantor BRI, dan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi yaitu +62851-9851-3154. Akun tersebut juga memiliki banyak unggahan yang hanya terkait pinjaman BRI, tidak ada informasi lainnya. Dari situ terlihat bahwa akun tersebut bukan resmi milik BRI, adapun akun Facebook resmi milik BRI yaitu “BANK BRI” yang memiliki 1 juta pengikut, centang biru, dan informasi kontak melalui callbri@bri.co.id, bukan nomor WhatsApp. Akun resmi BRI tersebut juga aktif memberi informasi terkait semua program BRI dan berbagai prestasi BRI. Lebih lanjut, Tirto melihat video pada unggahan tersebut dengan seksama. Pada bagian awal cuplikan menunjukan Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna krem dan peci hitam yang merupakan pakaian khas yang sering digunakannya. Namun, ditemukan kejanggalan dimana pada detik ke 8 terlihat latar kegiatan yang dikunjungi Prabowo tersebut yaitu Peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, bukan peresmian KUR BRI 2026. Hal ini seperti terlihat dari laman YouTube Sekretariat Kabinet. Dalam video unggahan Sekretariat Kabinet terlihat Presiden Prabowo memang mengenakan kemeja krem saat meresmikan KEK Industropolis di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 20 Maret 2025. Pada menit ke 1.52 dalam video tersebut ditemukan cuplikan Prabowo menelungkupkan tangan menyapa masyarakat seperti pada video yang beredar. Dengan demikian, unggahan akun “Putri Rahayu” yang mengklaim Prabowo sedang meresmikan KUR BRI adalah tidak benar, Presiden Prabowo sejatinya sedang meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang. Kemudian, pada detik ke 11 dari unggahan video dengan akun "Putri Rahayu" terlihat gambar Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengenakan jas tengah berbicara di atas podium seolah-olah memberikan informasi peresmian KUR BRI 2026. Namun, gerak bibir saat bicara dan gesturnya terlihat tidak proporsional dan kurang pas. Atas dasar kecurigaan tersebut, Tirto mencurigai video dibuat dengan manipulasi kecerdasan buatan (AI). Kami kemudian mencoba menganalisis video dengan menggunakan Undetectable AI, hasil analisis menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas tinggi buatan AI dan dengan keaslian hanya 1%. Melansir akun Instagram @idx_channel, Hery Gunardi mengenakan jas seperti pada video dalam acara peluncuran BRILian Way, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI) yang resmi melakukan corporate rebranding bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-130. Di situ, Hery menyampaikan sederet capaian BANK BRI dan kontribusi untuk negeri sepanjang 2025. Dalam kesempatan itu Hery sama sekali tidak menyampaikan hal-hal terkait peresmian KUR BRI 2026. Sebagai informasi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI adalah program pembiayaan modal kerja atau investasi dari Bank BRI dengan bunga rendah secara efektif 6% per tahun yang disubsidi pemerintah. Program tersebut ditujukan bagi UMKM produktif dan layak yang belum memiliki agunan tambahan cukup. Melansir laman resmi KUR BRI, Bank Rakyat Indonesia memberikan pinjaman KUR kepada masyarakat dengan 2 kategori pinjaman yaitu KUR Mikro Bank BRI dengan maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur dan KUR Kecil Bank BRI dengan pinjaman mulai dari Rp50 juta sampai Rp500 juta, dengan agunan sesuai dengan peraturan bank. Hampir semua pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank seperti BRI, Mandiri, BCA melibatkan survei fisik ke lokasi usaha. Survei dilakukan untuk memverifikasi keaktifan usaha, kebenaran data, dan kelayakan debitur, meskipun pengajuan dilakukan secara online. Dalam rangkuman Tirto dalam artikel berjudul “Tabel KUR BRI 2026 Terbaru dan Cara Mendaftar Online,” Pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui BRI untuk 2026 dengan peningkatan jumlah plafon menjadi Rp320 triliun, menghapus batas frekuensi pengajuan pinjaman bagi pelaku UMKM dan bunga pinjaman KUR ditetapkan flat sebesar 6 persen. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2026. "Ke depan, teman-teman UMKM sudah tidak dibatasi lagi pengajuan KUR-nya sampai empat kali," ujar Maman Abdurrahman dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (17/11) seperti dilansir Antara. Untuk mendaftar KUR BRI memang dapat dilakukan secara online melalui situs resmi KUR BRI di kur.bri.co.id, namun calon debitur harus menunggu proses verifikasi dari pihak BRI termasuk survei usaha jika diperlukan. Dengan demikian klaim yang menyatakan Prabowo resmikan KUR BRI 2026 tanpa agunan, jaminan dan survey adalah tidak benar. Baca juga:Jadwal Hari Libur Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI Tahun Baru 2026 100	2026-02-06
Berita CekFakta	Hoaks Gatot Nurmantyo Geruduk Polri dan Minta Kapolri Lengser	Tirto melihat adanya keterangan akun @Jejakistana pada unggahan yang beredar. Akun tersebut kemungkinan merupakan sumber asli ungggahan tersebut. Kami kemudian mencari nama akun tersebut di YouTube, hasilnya ditemukan video dengan thumbnail serupa dengan tangkapan layar yang beredar. Kedua thumbnail tersebut berasal dari dua video berbeda dari akun Youtube yang sama, yaitu @Jejak istana. Video pada tangkapan layar pertama diunggah dengan judul “Ngamuk! Eks Jendral Gatot Tuntut Kapolri Listyo Sigit Lengser” pada 5 Februari 2026, sementara itu video pada gambar kedua diunggah dengan judul “Gempar! Kecam Prabowo Copot Listyo Sigit, Kapolri Sudah Kelewatan” pada 7 Februari 2026. Setelah ditelusuri, video asli yang dinarasikan merupakan momen kala Gatot Nurmantyo menghadiri kuliah umum di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, pada 29 Januari 2026. Namun demikian, sepanjang isi video tidak ditemukan pernyataan yang menunjukkan adanya aksi membawa pasukan untuk menggeruduk Polri. Tidak ada bagian dalam video yang memperlihatkan mobilisasi massa, pengerahan pasukan, ataupun seruan untuk melakukan aksi fisik terhadap institusi Polri. Gatot justru memberikan penekanan soal loyalitas institusi Polri kepada Presiden berdasarkan undang-undang, serta kekhawatiran terhadap persepsi publik mengenai hubungan antara pimpinan negara dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, klaim dalam unggahan yang menyebut eks jenderal Gatot membawa pasukan untuk menggeruduk Polri tidak sesuai dengan isi video yang dijadikan rujukan. Judul dan thumbnail video kemungkinan dibuat dengan gaya sensasional dan provokatif, namun isi video lebih banyak berupa opini dan komentar politik, bukan laporan peristiwa aksi pengerahan pasukan. Sementara itu, video kedua menampilkan pandangan Reza Indragiri yang mengkritik pernyataan Kapolri di forum DPR. Video asli yang dinarasikan ulang oleh akun Jejak Istana sebenarnya berasal dari pernyataan Reza dalam sebuah acara di stasiun televisi dengan judul "Tolak Polisi Di Bawah Kementerian, Reza Indragiri Sindir Keras Kapolri!". Dalam video tersebut ia menilai diksi yang digunakan oleh Kapolri saat menolak posisi kepolisian di bawah kementerian tertentu berpotensi menimbulkan kesan pembangkangan terhadap mekanisme undang-undang dan menyebutnya sebagai pernyataan yang “offside”. Pembahasan dalam video lebih berupa analisis dan kritik kelembagaan. Dengan demikian, klaim dalam unggahan thumbnail yang menyebut adanya pengerahan pasukan untuk menggeruduk Polri serta desakan tegas mencopot Kapolri tidak sesuai dengan isi kedua video tersebut. Narasi yang beredar telah melebih-lebihkan dan membingkai ulang isi video dengan klaim yang tidak didukung fakta. 100	2026-02-18
Berita CekFakta	Tidak Benar, Mahfud MD Hadirkan Anak Hari Mulyono di Podcast	Tirto memulai penelusuran melalui mesin pencari dengan kata kunci serupa dengan klaim yang beredar. Penelusuran pertama dilakukan dengan merujuk langsung pada kanal YouTube resmi Mahfud MD Official, khususnya pada program podcast bertajuk "Terus Terang". Berdasarkan daftar putar di kanal tersebut, podcast "Terus Terang" merupakan program rutin Mahfud MD yang membahas isu-isu hukum, politik, dan persoalan bangsa terkini. Setelah memeriksa seluruh daftar episode dalam playlist "Terus Terang", tidak ditemukan satu pun video yang menunjukkan Mahfud MD mengundang atau menghadirkan anak kandung almarhum Hari Mulyono sebagai tamu. Memang benar bahwa Mahfud MD pernah menyebut nama "Mulyono" dalam konteks kritik terhadap situasi politik, salah satunya dalam video berjudul "Mahfud MD Berteriak Karena Mulyono Makin Parah-Bisa Diusut Secara Hukum-Terus Terang-EPS 18" yang tayang pada 10 September 2024. Namun, dalam video tersebut Mahfud MD tampil bersama Akbar Faizal dan membahas persoalan penegakan hukum, bukan menghadirkan anak dari almarhum Hari Mulyono. Baca juga:Hoaks Video Haji Isam Bagikan Bantuan Tunai Selain itu, video pendek di kanal yang sama dengan judul "UGM Tidak Perlu Terlibat Kisruh Ijazah Jokowi" yang diunggah pada 16 April 2025 juga hanya berisi penjelasan Mahfud mengenai polemik ijazah dari sudut pandang hukum dan administratif, tanpa ada kehadiran fisik dari keluarga Hari Mulyono. Hingga saat ini, tidak ada bukti valid baik dari kanal YouTube resminya maupun pemberitaan media kredibel yang menyatakan bahwa Mahfud MD pernah melakukan wawancara atau mengundang anak mendiang Hari Mulyono ke dalam podcastnya. 100	2026-02-10
Berita CekFakta	Hoaks Kejagung Tetapkan Luhut Tersangka Kasus Korupsi Batu Bara	Untuk menguji kebenaran klaim tersebut, Tirto menelusuri pemberitaan di media arus utama serta pernyataan resmi dari lembaga penegak hukum terkait dugaan penetapan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai tersangka korupsi. Berdasarkan penelusuran, klaim serupa diketahui pernah beredar pada Oktober 2025 dan telah diverifikasi oleh sejumlah media. Kala itu, klaim tersebut dinyatakan tidak memiliki dasar dan tidak disertai bukti resmi. Sampai penelusuran ini dilakukan, Tirto tidak menemukan adanya pemberitaan dari media kredibel maupun pernyataan resmi Kejaksaan Agung atau lembaga pemerintah lainnya yang menyebutkan Luhut Binsar Pandjaitan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, baik terkait batu bara maupun perkara lain. Tidak juga ditemukan pemberitaan kredibel dan keterangan resmi yang menyatakan bahwa Sjafrie Sjamsoeddin meminta Gatot Nurmantyo untuk mendampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam merumuskan langkah hukum terkait dugaan megakorupsi yang dikaitkan dengan Luhut. Beberapa tahun lalu, nama Luhut memang sempat mencuat disebabkan laporan Global Witness yang berjudul “Luhut Pandjaitan dan Para Pembeli Tersembunyi”. Mengutip Tirto, dalam laporan tersebut Global Witness mengatakan transaksi bisnis Luhut "tak terungkap". Pada November 2016, Luhut menjual 62 persen saham Toba Bara, perusahaan tambang batu bara, ke Highland Strategic Holdings. 72 persen saham Toba Bara dimiliki Toba Sejahtera, yang saham mayoritasnya dikuasai Luhut. Fokus laporan itu tertuju pada tertutupnya transaksi tersebut. Pemilik akhir Highland Strategic Holdings tidak diketahui, demikian pula nilai pembeliannya, meskipun diperkirakan bernilai puluhan juta dolar AS. Masih mengutip Tirto, Luhut membantah laporan tersebut dan mengatakan laporan tersebut “ngarang”. 100	2026-02-05
Berita CekFakta	Hoaks Berita Nadiem Sebut Luhut dan Jokowi di Kasus Chromebook	Melihat tangkapan layar sudah tercantum nama penulis dan tanggal penulisan, Tirto memulai penelusuran dengan mesin pencari dan membatasi rentang waktu sesuai dengan tanggal penulisan dari unggahan yang beredar. Dengan kata kunci “Nadiem Makarim-Foe Peace Simbolon”, ditemukan sebuah pemberitaan yang tanggal penulisan dan penulisnya identik seperti pada unggahan. Pemberitaan ini berasal dari Viva.co.id dengan judul “Dibawa ke Tahanan, Nadiem Makarim Titip Pesan Belasungkawa Buat Ojol Dilindas Rantis” pada Kamis, 4 September 2025 pukul 18:04 WIB. Dalam berita itu, terdapat perbedaan judul dengan yang ada pada tangkapan layar unggahan yang beredar. Judul asli pemberitaan tersebut adalah “Dibawa ke Tahanan, Nadiem Makarim Titip Pesan Belasungkawa Buat Ojol Dilindas Rantis”, bukan seperti judul dalam unggahan yang beredar. Isi berita tersebut menjelaskan bahwa Nadiem Makarim menyampaikan ucapan belasungkawa saat dibawa menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Agung. Ucapan tersebut ditujukan kepada keluarga Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Dalam berita itu dikutip pernyataan Nadiem yang menyampaikan belasungkawa kepada korban dan rekan-rekan ojol lainnya.Selain memuat pernyataan belasungkawa, artikel tersebut juga menjelaskan konteks hukum yang sedang dihadapi Nadiem Makarim. Ia disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Kejaksaan Agung menetapkan beberapa tersangka lain dalam kasus yang sama dan menyebut adanya potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah dalam proyek digitalisasi pendidikan periode 2019–2022.Tidak terdapat informasi dalam artikel tersebut yang menyebutkan adanya pernyataan lain di luar ucapan belasungkawa kepada korban ojol maupun klaim sebagaimana yang dinarasikan dalam unggahan yang beredar. Dengan demikian, narasi pada tangkapan layar telah mengubah atau memelintir konteks judul dan isi berita aslinya.Berdasarkan hasil penelusuran, tangkapan layar yang beredar memang merujuk pada artikel Viva.co.id yang tayang pada Kamis, 4 September 2025 pukul 18.04 WIB, ditulis oleh Foe Peace Simbolon. Namun, judul dan konteks yang ditampilkan dalam unggahan tidak sesuai dengan judul serta isi berita aslinya. Klaim dalam unggahan tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi yang menyesatkan karena memodifikasi judul dan konteks pemberitaan asli. 100	2026-02-17
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Cek Daftar Penerima Bansos 2026	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Dalam akun tersebut Tirto menemukan unggahan lain yang disebarkan. Berbagai unggahan tersebut berkaitan dengan lowongan kerja Dinas PPKUKM, lowongan petugas sensus ekonomi 2026, BAZNAS, dan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih. Akun ini memang sering membagikan informasi bansos dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama yaitu https://daftarsekrngjuga.yjijin.com/. Akun ini hanya memiliki 14 pengikut dan terlihat bukan akun resmi milik pemerintah. Lebih lanjut, Tirto membuka tautan yang dilampirkan pada unggahan. Kemudian pengunjung diarahkan pada sebuah situs dan diminta untuk mengisi nama lengkap sesuai E-KTP, alamat lengkap, dan nomor Telegram. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mengecek daftar penerima bansos 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Sosial. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain daftarsekrngjuga.yjijin.com, dibuat pada 5 Februari 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Tirto kemudian menghubungi pihak Kementerian Sosial. Kepala Biro Humas Kementerian Sosial RI, Devi Deliani, ketika dihubungi lewat pesan teks pada Kamis (12/02/2026) mengatakan bahwa bansos yg dikeluarkan selama Ramadhan 2026 adalah bansos PKH dan bansos Sembako triwulan 1. Pelaksanaan bansos tersebut berlangsung sejak akhir Januari 2026. "Untuk melakukan pendaftaran maupun pengecekan, masyarakat bisa melakukannya melalui situs resmi Cek Bansos ataupun aplikasi Cek Bansos, tidak dengan tautan lain yang tidak resmi," tegas Devi. Lebih lanjut, Tirto kemudian menelusuri kata kunci “cek bansos 2026” di mesin pencarian Google untuk menelusuri informasi terkait klaim ini. Penelusuran mengarahkan Tirto ke laman Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang mencantumkan bahwa cara pengecekan data penerima manfaat bansos yaitu: Masukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 16 digit sesuai KTPKetikkan huruf kode captcha yang tertera dalam kotakJika huruf kode kurang jelas, klik icon panah dua arah untuk refreshKlik tombol CARI DATA Merujuk artikel Tirto, jadwal bantuan sosial (bansos) yang cair bulan Februari 2026 terdiri dari PKH, BLT, BPNT, dan sembako. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat melakukan cek pencairan secara berkala menggunakan KTP di laman resmi Kementerian Sosial. Pemerintah akan menyalurkan bansos reguler tahap pertama periode Januari-Maret pada Februari 2026. Bansos yang akan disalurkan di antaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan sembako. Bansos reguler tahap pertama ini rencananya mulai disalurkan Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk di dalamnya PKH dan bantuan sembako, Tirto Antaranews Sementara itu dalam artikel Tirto bertajuk "Cek Bansos PKH dan BNPT yang Cair Februari untuk 18 Juta KPM", untuk penyaluran tahap pertama, pemerintah masih memakai skema lama. Dana bantuan akan disalurkan melalui rekening bank Himbara, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Selain jalur perbankan, PT Pos Indonesia tetap dilibatkan untuk menyalurkan bantuan kepada KPM yang tidak memiliki rekening bank. Khusus bagi KPM terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah juga menyalurkan bantuan tambahan. Bantuan tersebut meliputi santunan ahli waris hingga Rp15 juta serta Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp450.000 per jiwa selama tiga bulan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Instagram resmi @Kemensosri menyampaikan fokus bantuan stimulus Ramadhan dan Idul Fitri 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat. “Bantuan yang disalurkan meliputi bansos reguler PKH dan BPNT senilai Rp17,5 triliun untuk 18 juta KPM, serta bansos adaptif melalui bantuan kebencanaan dan program ATENSI,” begitu pernyataan yang disampaikan Mensos dalam Konferensi Pers Stimulus Ekonomi HBKN Idul Fitri 2026 di Stasiun Gambir, Selasa (10/2/2026). Dalam kesempatan itu, Gus Ipul sekaligus membahas berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong ekonomi masyarakat pada Triwulan I. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari Tirto.id, ada dua cara bagi KPM untuk mengetahui apakah mereka berhak menerima pencairan bansos reguler, yaitu melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos dan melalui HP. Berikut ini caranya: Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos dengan Aplikasi Cek Bansos Kemensos Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store maupun App Store.Buka aplikasi, lalu klik "Buat Akun".Buat akun terlebih dahulu dengan melengkapi data diri mencakup Nomor KK, NIK, nama lengkap sesuai KTP, hingga mengunggah swafoto dan foto KTP.Selanjutnya klik "Buat Akun Baru".Lakukan verifikasi email terlebih dahulu.Jik sudah selesai, buka "Profil".Pada menu tersebut akan terlihat apakah Anda termasuk penerima bansos atau tidaknya. Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Melalui Laman Kemensos Akses laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/.Masukkan wilayah penerima manfaat secara detail.Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.Masukkan nama penerima sesuai KTP.Salin kode Captcha yang tersedia.Lalu klik "Cari Data".Secara otomatis sistem akan menampilkan apakah termasuk penerima manfaat atau bukan. Dengan demikian, unggahan yang mengklaim adanya tautan untuk mengecek daftar penerima bansos Kemensos 2026 dengan menggunakan nomor Telegram adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Data Kemensos, 54 Juta Warga Miskin Belum Terdaftar PBI JKN 100	2026-02-14
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Seleksi Pegawai Kemenkes 2026	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto membuka tautan yang dilampirkan di dalam unggahan. Ketika dibuka, Tirto diarahkan ke sebuah situs dan diminta untuk mengisi asal provinsi serta nomor Telegram aktif. Di situs tersebut, tertulis bahwa pendaftaran dilakukan lewat Telegram. Selanjutnya, Tirto menggunakan situs WHOIS untuk untuk mencari informasi kepemilikan domain, termasuk siapa yang mendaftarkan domain tersebut, kapan domain dibuat, serta di mana domain tersebut terdaftar. Namun, tidak terdapat keterangan yang memadai terkait situs. Periksa Fakta situs WHOIS. foto/hotline periksa tirto Lantas, Tirto melakukan pencarian di mesin pencarian Google, dengan kata kunci “kemenkes buka lowongan pekerjaan”. Hasilnya, ditemukan rilis pers oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), berjudul “Beredar Informasi Seleksi Kemenkes 2026, Prof. Zudan: Itu Hoaks, Rekrutmen ASN Terintegrasi dan Diawasi BKN”. Di dalam artikel tersebut, BKN membantah bahwa unggahan yang mengklaim Kemenkes membuka lowongan pekerjaan, disertai informasi gaji, adalah tidak benar atau hoaks, dan bukan bagian dari proses resmi rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). BKN menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dilaksanakan melalui sistem nasional yang terpusat, terintegrasi, dan berada di bawah pengawasan langsung BKN. Kepala BKN Prof. Zudan menyatakan bahwa sampai saat ini belum terdapat pengumuman resmi mengenai pembukaan seleksi ASN Tahun 2026. Ia menjelaskan, setiap proses pengadaan ASN selalu diawali dengan penetapan kebutuhan secara nasional, dilanjutkan persetujuan formasi, dan diumumkan secara resmi melalui kanal pemerintah. “BKN memiliki peran sentral dalam memastikan proses rekrutmen ASN berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penipuan. Seluruh pendaftaran ASN hanya dilakukan melalui portal resmi SSCASN yang dikelola BKN, bukan melalui tautan pribadi atau situs tidak dikenal,” tegas Prof. Zudan, Rabu (21/01/2026), dikutip dari situs resmi BKN. Baca juga:Benarkah CPNS 2026 Dibuka untuk Fresh Graduate? Ini Infonya 100	2026-02-02
Berita CekFakta	Hoaks Video Menteri Keuangan Purbaya Bagikan Bantuan Sosial	Tim pemeriksa fakta Tirto melakukan penelusuran terhadap video yang menampilkan sosok Menteri Keuangan Purbaya dengan mengamati kesesuaian antara gerak bibir dan suara yang terdengar. Ditemukan sebuah kejanggalan dari video yang beredar, yaitu pergerakan mulut yang tidak selaras dengan audio, yang menjadi ciri umum dari konten hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikan temuan tersebut, kami memeriksa video tersebut menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 99,8 persen. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa video yang beredar bukanlah rekaman asli, melainkan hasil rekayasa teknologi AI. Selain itu, kami juga melakukan penelusuran visual menggunakan Google Lens untuk mencari sumber atau video serupa yang berkaitan dengan cuplikan tersebut. Hasil penelusuran tidak menemukan video yang benar-benar identik dengan video yang beredar. Namun, ditemukan rekaman lain yang memperlihatkan Menteri Keuangan Purbaya mengenakan seragam dan lencana yang serupa. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa momen tersebut berasal dari sebuah video yang diunggah di kanal YouTube resmi @IDX Channel. Video tersebut merekam kehadiran Purbaya dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun resmi Bea dan Cukai ke-79 yang berlangsung pada 13 Oktober 2025. Dalam acara tersebut, Purbaya mengenakan seragam resmi Bea dan Cukai lengkap dengan lencana kehormatan. Meski demikian, dalam video asli tersebut, Purbaya tidak menyampaikan pernyataan apa pun terkait pembagian bantuan sosial, baik untuk modal usaha maupun pelunasan utang. 100	2026-01-29
Berita CekFakta	Tidak Benar Prabowo Umumkan Promo Mobil Listrik Rp600 Ribu	Untuk memeriksa kebenaran klaim, pertama-tama Tirto mengamati video dari awal hingga akhir dengan seksama. Dari amatan Tirto, gerak bibir Prabowo tidak senada dengan ucapannya, sehingga menimbulkan kecurigaan konten tersebut dibuat dengan Akal Imitasi (AI). Tirto lantas menggunakan situs Hive Moderation untuk mengukur berapa persen penggunaan AI di dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan, konten tersebut memiliki kemungkinan 94,7 persen dibuat oleh AI. Periksa Fakta Prabowo Umumkan Promo Mobil Listrik. foto/hotline periksa fakta tirto Selanjutnya, Tirto mencari tahu tentang klaim promo mobil listrik oleh Raffi Ahmad, dengan memasukkan kata kunci “promo mobil listrik Raffi Ahmad” di mesin pencarian Google. Namun, hingga artikel ini ditulis tidak terdapat sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto juga mengklik akun pengunggah, rans entertainment, di Facebook. Pada profil terlihat bahwa akun tersebut hanya diikuti oleh 6,3 ribu pengikut dan tidak centang biru. Perlu diketahui, akun RANS Entertainment yang resmi sudah centang biru dan diikuti oleh 4,5 juta pengikut. Berhubungan dengan mobil listrik, sebagaimana dirujuk dari artikel Tirto, mobil listrik tetap mendapat insentif dari pemerintah pada tahun 2025. Pemerintah sendiri telah menganggarkan Rp11,4 triliun untuk memberikan subsidi ke sektor otomotif. Mobil listrik memang sudah mendapatkan sejumlah insentif sejak tahun 2024, seperti PPN DTP kendaraan listrik. Mobil listrik yang sebelumnya dikenakan PPN 11 persen, berubah menjadi 1 persen dengan adanya insentif. Pemerintah akan terus memberikan dukungan pada industri mobil listrik dalam negeri melalui insentif perpanjang pajak. Syaratnya, mobil listrik tersebut harus memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Baca juga:Spesifikasi Wuling Darion, Mobil Listrik Harga Termurah 100	2026-01-29
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Lowongan Kerja Bea Cukai 2026	Untuk memeriksa kebenaran klaim, Tirto menelusuri akun pengunggah klaim “Info Seputar Loker”, akun tersebut memiliki 267 pengikut dan mencantumkan tautan https://daftarssekargjuga.ciiliin.com/ dengan keterangan “Update Loker Terbaru 2026 Info Pendaftaran.” Kemudian, kami mencoba mengecek keaslian laman yang diklaim untuk mendaftar Bea Cukai 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik Bea Cukai ataupun Kementrian Republik Indonesia. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain daftarssekargjuga.ciiliin.com, dibuat pada 8 Desember 2025 dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Pengunjung lalu diarahkan pada pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai dengan E-KTP, alamat lengkap, dan nomor Telegram. Bagian bawah laman menampilkan nama-nama yang berhasil mendaftar, seolah-olah meyakinkan pengunjung. Setelah itu, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirimkan melalui nomor Telegram yang didaftarkan. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Phishing sendiri adalah teknik penipuan digital untuk mencuri data pribadi dengan cara mengelabui korban agar mau memberikannya secara sukarela. Sering kali pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti bank atau perusahaan terkenal. Modus itu biasanya disebarkan melalui media sosial palsu yang berisi tautan berbahaya. Melansir laman Antara, Bea Cukai termasuk instansi pemerintah yang berada di unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan. Jadi, sebagian besar pegawai Bea Cukai berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disebut Bea Cukai, merupakan instansi pemerintah yang bertugas mengawasi lalu lintas barang keluar masuk wilayah Indonesia. Instansi ini bekerja menjaga pintu masuk negara seperti bandara, dll. Termasuk bertugas menghitung keluar masuknya barang/komoditas hasil ekspor dan impor yang harus dikenai bea atau ongkos. Dalam rangkuman artikel Tirto berjudul “CPNS Kemenkeu 2026 akan Dibuka, Lulusan STAN & SMA Merapat”, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan formasi CPNS Kemenkeu SMA 2026 akan dibuka untuk kebutuhan petugas lapangan. Sebanyak 300 formasi SMA ditempatkan untuk memperkuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). “Bea Cukai perlu tenaga lapangan. Tenaga teknis Bea Cukai itu kan ada di mana-mana. Karena kurang orang, kami akan rekrut 300 orang lulusan SMA di seluruh Indonesia, direkrut di masing-masing lokasinya,” begitu yang disampaikan Purbaya. Calon pelamar bisa memeriksa website resmi Kemenkeu secara berkala untuk mendapat pembaruan informasi. Seleksi kemungkinan tetap terpusat secara online melalui website SSCASN. Adapun cara mendaftar SSCASN Kemenkeu akan diumumkan kemudian, ketika lowongan telah dibuka. Senada dengan hal itu, Kementrian Keuangan dalam laman resminya menjelaskan bahwa pelamar diharuskan untuk membuat akun melalui https://sscasn.bkn.go.id/ dengan mengisi NIK, nomor KK, identitas pribadi, data ijazah, scan KTP dan swafoto. Lalu, pelamar dapat memilih jenis seleksi yang akan diikuti dan melengkapi persyaratan dokumen pada akun tersebut. Dengan demikian, unggahan yang mengklaim Kementrian RI membuka lowongan kerja Bea Cukai 2026 dengan cara mendaftarkan diri pada tautan bio Facebook adalah tidak benar dan terindikasi penipuan. Baca juga:Hoaks Purbaya Bongkar Fakta Hidden Debt dan IKN Terancam Dijual 100	2026-02-06
Berita CekFakta	Hoaks Lowongan Pekerjaan BPJS Kesehatan 2026	Untuk mengecek kebenaran klaim, pertama-tama Tirto membuka situs pendaftaran yang di lampirkan di Instagram pengunggah. Saat dibuka, formulir pendaftaran mensyaratkan nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor Telegram, dan provinsi asal pendaftar. Terdapat juga kolom persetujuan untuk menerima pesan Telegram dari admin. Tirto lantas menggunakan situs WHOIS untuk mencari informasi kepemilikan domain, termasuk siapa yang mendaftarkan domain tersebut, kapan domain dibuat, serta di mana domain tersebut didaftarkan. Namun, tidak terdapat informasi yang memadai terkait situs tersebut. Tirto kemudian mencari keterangan resmi dari BPJS Kesehatan. Dari akun Instagram resmi mereka, “bpjskesehatan_ri”, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa informasi rekrutmen hanya terdapat di situs resmi milik mereka, yakni www.bpjs-kesehatan.go.id dan media sosial resmi yang telah terverifikasi. “Segala bentuk pengumuman resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan yaitu www.bpjs-kesehatan.go.id dan media sosial resmi yang telah terverifikasi. BPJS Kesehatan juga tidak pernah memungut biaya dalam bentuk apapun kepada calon pendaftar,” tulis pihak BPJS Kesehatan di dalam takarir unggahan. BPJS Kesehatan mengimbau agar masyarakat jangan mudah percaya atas informasi yang mengatasnamakan institusinya, serta jangan segan untuk melaporkan penipuan ke kanal resmi mereka. Baca juga:Skrining BPJS Kesehatan 2026, Simak Langkah-langkahnya 100	2026-01-27
Berita CekFakta	Hoaks Purbaya Bongkar Fakta Hidden Debt dan IKN Terancam Dijual	Untuk memeriksa kebenaran fakta, pertama-tama Tirto menelusuri klaim melalui mesin pencarian Google dengan mengetikkan kata kunci “Purbaya bongkar hidden debt sebut IKN terancam dijual”. Hasilnya, penelusuran informasi terbaru per November 2025, narasi bahwa Purbaya Yudhi Sadewa membongkar hidden debt atau utang tersembunyi yang menyebabkan IKN terancam dijual tidak didukung oleh bukti berita yang akurat dan kredibel. Kemudian Tirto menganalisis gambar yang ditampilkan pada unggahan, hasil analisis menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa gambar tersebut bukanlah gambar asli melainkan gambar manipulasi yang dibuat dengan artificial intelegent (AI) dengan probabilitias mencapai 99,8 persen. Dilansir oleh YouTube Kompas, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah menyangkal informasi yang disebarkan oleh media asal Inggris “The Guardian” yang menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi "kota hantu" atau kota tak berpenghuni karena belum digunakan sebagaimana mestinya meskipun pembangunan dilakukan secara masif. Menanggapi hal itu, Purbaya justru memastikan bahwa IKN tidak akan terbengkalai karena pembangunan masih terus berjalan. Sampai saat artikel ini ditulis belum ditemukan informasi yang menyatakan bahwa Purbaya sebut IKN akan dijual justru IKN masih dalam tahap pembangunan. “Tapi yang jelas kita sudah setujui yang swasta yang bangun rumah di sana, ada berapa perusahaan begitu sepertinya tidak berhenti, masih jalan terus. Kita ikuti Presiden RI seperti apa,” begitu keterangan Purbaya pada 23 November 2025. Mengutip laman resmi Kompas.com, Jokowi memang pernah menyebut menjual tanah di IKN kepada investor pada Agustus 2023 sebagai bentuk investasi untuk mendorong pertumbuhan sebuah negara. Sebab, apabila hanya menggantungkan diri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, pertumbuhan dinilai akan sulit dicapai. Tidak ada informasi yang membenarkan bahwa 3.400 hektar tanah di IKN terancam dijual karena menutupi utang Jokowi seperti pada unggahan yang beredar. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari artikel Tirto, hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.813 triliun. Karena itu, berdasarkan perhitungan Bright Institute, posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 diperkirakan mencapai Rp 9.645 triliun. Dalam rangkuman artikel Tirto berjudul “Prabowo Banggakan Indonesia Tak Pernah Gagal Bayar Utang di WTF”, Presiden RI Prabowo Subianto pada gelaran World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) menyampaikan bahwa Indonesia dalam sejarah kepemimpinannya tidak pernah sekalipun gagal membayar utang. Rezim yang berkuasa selanjutnya, membayar utang rezim sebelumnya. Dengan demikian klaim yang menyatakan Purbaya marah atau menyebutkan bahwa 3.400 hektar IKN dijual karena menutupi hidden debt Jokowi dan mendukung kekuasan Gibran pada 2029 adalah klaim yang tidak berdasar dan tidak didukung dengan informasi kredibel. 100	2026-02-05
Berita CekFakta	Hoaks Dana Bantuan DAP untuk Umat Kristen Disalurkan Kemensos	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto mencari keterangan resmi dari lembaga terkait. Dari pencarian di Google, Tirto menemukan artikel di situs Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah yang berjudul “Waspada! Kemenag Tegaskan Info Bantuan DAP Australia Atas Nama Bimas Kristen Adalah Hoaks”. Artikel tersebut membantah klaim bahwa terdapat bantuan Christian Direct Aid Program dari Australia. Ditjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung menegaskan bahwa Ditjen Bimas Kristen tidak pernah menerbitkan pengumuman, surat, ataupun informasi resmi seperti yang beredar di media sosial, termasuk klaim mengenai penyaluran bantuan dana dengan jumlah tertentu. “Dalam beberapa waktu terakhir kami menerima banyak laporan terkait penyebaran informasi palsu bantuan dana DAP dari Australia yang mengatasnamakan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama. Informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan,” jelas Jeane Marie Tulung. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menegaskan bahwa seluruh informasi resmi mengenai kebijakan, program, dan kerja sama Ditjen Bimas Kristen hanya dipublikasikan melalui situs resmi bimaskristen.kemenag.go.id serta akun media sosial resmi Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak serta-merta memercayai informasi yang beredar melalui media sosial, pesan berantai, maupun dokumen digital yang tidak memiliki sumber jelas. “Kami mengimbau masyarakat agar selalu melakukan cek dan ricek informasi sebelum membagikannya. Jangan mudah percaya pada berita atau pengumuman yang tidak berasal dari kanal resmi,” ujarnya. Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memverifikasi klaim. Ketika dihubungi, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial RI Devi Deliani menyatakan bahwa konten yang disebarkan oleh akun Facebook bernama “Bantuan Umat Kristen No Muslim” adalah konten buatan akal imitasi (AI). “Ini penipuan, pakai AI,” jelas Devi Deliani. Tirto lantas memperhatikan dengan seksama konten tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan, seperti gerak bibir pembawa acara yang tidak sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Selain itu, gestur tubuh dalam video juga terlihat tidak natural, mulai dari pergerakan tangan hingga perubahan posisi kepala yang tampak kaku dan kurang selaras. Ketidaksinkronan ini menimbulkan dugaan awal adanya manipulasi visual menggunakan AI pada konten tersebut. Untuk mengecek manipulasi AI, Tirto menggunakan situs Hive Moderation, untuk mengukur persentase manipulasi AI dalam video. Hasilnya, persentase manipulasi AI adalah sebesar 41,3 persen. Baca juga:Hoaks BSU 2026 untuk Pemilik BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan Persentase manipulasi AI. foto/Hive Moderation 100	2026-02-04
Berita CekFakta	Keliru, Amerika Serikat Melarang Sertifikat Halal di Indonesia	Tirto memulai penelusuran dengan mencari informasi yang berkaitan dengan klaim yang beredar. Hasilnya ditemukan bahwa Presiden AS Donald Trump memang melayangkan protes terhadap kebijakan halal yang berlaku di Indonesia. Namun, protes tersebut tidak sama dengan pelarangan sertifikat halal di Indonesia, sebagaimana diklaim dalam unggahan yang beredar. Berdasarkan pemberitaan Republika pada 21 April 2025, keberatan AS muncul dalam konteks hubungan dagang. Pemerintah AS menilai kewajiban sertifikasi halal di Indonesia sebagai salah satu hambatan teknis perdagangan karena dinilai menambah proses administratif bagi produk impor. Keberatan ini pun disampaikan melalui jalur diplomatik dan perdagangan, bukan melalui kebijakan yang bersifat mengikat atau melarang. Penting untuk dicatat, AS tidak memiliki kewenangan hukum untuk melarang atau mencabut kebijakan Pemerintah Indonesia. Sertifikasi halal di Indonesia merupakan kebijakan nasional yang diatur melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan berada sepenuhnya di bawah otoritas Pemerintah Indonesia. Hingga kini, tidak ada keputusan, pernyataan resmi, maupun dokumen kebijakan yang menunjukkan bahwa Indonesia mencabut atau menghentikan kewajiban sertifikat halal akibat tekanan dari AS. Narasi dalam unggahan yang menyebut bahwa AS “melarang sertifikat halal di Indonesia” dan “memaksa Indonesia mencabut aturan tersebut” merupakan bentuk penyederhanaan yang sangat berbeda dengan konteks aslinya. Fakta yang terjadi adalah adanya perbedaan kepentingan dalam hubungan perdagangan yang lazim terjadi antarnegara, tanpa berujung pada pelarangan kebijakan domestik Indonesia. Baca juga:Hoaks BSU 2026 untuk Pemilik BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan Dengan demikian, klaim bahwa AS melarang sertifikat halal di Indonesia adalah tidak benar. Informasi yang beredar telah mencampuradukkan keberatan dagang dengan pelarangan kebijakan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang keliru dan menyesatkan publik. 100	2026-01-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Foto Tim SAR Penyelamatan Pesawat ATR 42-500	Tim periksa fakta Tirto mencermati foto yang beredar dengan lebih seksama dan menemukan sejumlah kejanggalan visual yang mengindikasikan bahwa gambar tersebut tidak diambil dari peristiwa nyata. Salah satu kejanggalan paling mencolok terlihat pada tulisan Basarnas di rompi petugas. Dalam foto tersebut, tulisannya tampak salah eja, seperti “Basarnaa” dan “Saraaa”, padahal tulisan “Basarnas” terlihat jelas dan benar pada rompi petugas lain yang berada di posisi lebih dekat dengan kamera. Selain kesalahan penulisan, keanehan juga terlihat pada bentuk tubuh sejumlah figur dalam foto. Beberapa sosok tampak buram dan menyatu dengan latar hutan di sekitarnya. Terdapat pula ketidakwajaran pada bentuk kaki, serta bagian wajah dan tangan yang terlihat menyatu atau tidak proporsional, ciri yang kerap ditemukan pada gambar hasil kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Berdasarkan kejanggalan tersebut, Tirto kemudian melakukan pemeriksaan menggunakan sejumlah alat pendeteksi gambar berbasis AI. Hasil analisis dari Hive Moderation menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas sebagai gambar buatan AI sebesar 99,8 persen. Pemeriksaan lanjutan menggunakan Undetectable AI juga menghasilkan temuan serupa, dengan kemungkinan gambar asli atau bukan buatan AI hanya sekitar 2 persen. Untuk memperkuat temuan tersebut, pengecekan tambahan dilakukan melalui Wasit AI. Hasilnya kembali mengonfirmasi bahwa foto yang beredar merupakan gambar hasil rekayasa AI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa foto yang diklaim sebagai dokumentasi penyelamatan korban pesawat ATR 42-500 tersebut bukanlah foto asli dari kejadian sebenarnya. Meski demikian, foto buatan AI tersebut beredar luas tanpa disertai keterangan atau label yang menjelaskan bahwa gambar tersebut merupakan hasil kecerdasan buatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan menyebarkan informasi keliru di tengah masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti operasi pencarian dan penyelamatan kecelakaan pesawat. Dari hasil tiap pendeteksi AI, ditemukan bahwa foto yang beredar merupakan hasil buatan AI. namun demikian, gambar yang beredar tersebut tidak diberikan label atau tanda AI yang berpotensi menjadi informasi keliru. Sementara itu, merujuk laporan Tirto.id pada Minggu (18/01/2026), atau di hari yang sama dengan narasi yang disampaikan pengunggah, Tim SAR gabungan memang telah berhasil menemukan satu korban dari kecelakaan pesawat tersebut. Namun, dalam pernyataannya yang disampaikan Basarnas melalui Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar selaku Sar Mission Coordinator (SMC), Muhammad Arif Anwar, korban dengan jenis kelamin laki-laki, ditemukan pada pukul 14.20 WITA, di koordinat 04°54' 44"S dan 119° 44' 48" S, di kedalaman jurang sekitar kurang lebih 200 meter. Dari pernyataan tersebut, tidak ada pernyataan bahwa korban ditemukan di dinding tebing batu dengan kemiringan hampir tegak lurus, atau pada kemiringan 90 derajat, seperti narasi yang disampaikan pengunggah foto. Di hari yang sama, atau hari kedua sejak jatuhnya pesawat, Tim SAR gabungan juga menemukan sejumlah bagian pesawat, termasuk rangka, kursi, serta lokasi mesin pesawat berdasarkan hasil pengamatan visual di lapangan. Dalam peristiwa kecelakaan ini, penyebaran informasi yang akurat dan terverifikasi menjadi sangat penting. Meskipun tidak selalu menimbulkan dampak langsung, beredarnya informasi keliru dapat mengaburkan fakta dan mengganggu kejernihan informasi di tengah situasi yang masih genting. Baca juga:Momen Dramatis Evakuasi Korban Kedua Pesawat ATR di SulselBasarnas: Seluruh Korban Pesawat ATR 42-500 Telah Ditemukan 100	2026-01-26
Berita CekFakta	Hoaks BSU 2026 untuk Pemilik BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil seorang perempuan yang memiliki 259 pengikut. Dari situ terlihat jelas bahwa akun ini tidak resmi dan bukan asli milik pemerintah atau Kemnaker. Pengunggah juga sering menyebarkan konten terkait bantuan lainnya seperti Bansos PKH, BNPT, Bansos dengan NIK KTP, serta BSU hanya dengan syarat berkomentar ‘hadir’ pada unggahan. Lebih lanjut, Tirto kemudian mencoba meninggalkan komentar pada unggahan dan mendapatkan pesan masuk berupa tautan yang harus dikunjungi untuk mencairkan bantuan tersebut. Namun, tertulis pada pesan yang diterima, pengunjung mendapatkan bantuan sosial Rp500 ribu. Ini tidak sesuai dengan keterangan pada unggahan. Kemudian pengunjung diarahkan untuk membuka tautan https://menengah.pengajartekno.co.id/aplikasi-langsung-dapat-saldo/. Pengunjung juga harus menginstal iklan aplikasi yang muncul dan mengirimkan foto tangkapan layar sebagai bukti telah menginstal aplikasi, sekaligus mengirimkan nomor rekening, DANA, ataupun aplikasi lain untuk mendapatkan transfer bantuan. Tirto mencoba memeriksa keaslian tautan yang diklaim untuk mencairkan BSU pada Januari 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain menengah pengajartekno.co.id yang dibuat pada 13 Desember 2025, serta berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Pengunjung diarahkan pada laman dengan keterangan download the program, “Aplikasi Langsung Cuan: Dapat Saldo DANA Gratis,” begitu keterangan tertulis pada laman. Pengunjung juga ditawarkan untuk mencairkan pinjaman sebesar Rp25 juta. Tidak ada keterangan lebih lanjut untuk mencairkan BSU pada laman tersebut, pengunjung justru diarahkan mengunduh aplikasi DANA, Gojek, OVO dan Shopee untuk mendapatkan saldo DANA langsung. Saldo tersebut didapatkan dengan mengunduh aplikasi dari Google Play Store atau App Store, membuat akun dengan memberikan informasi yang diperlukan, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, seperti mengisi survei atau menonton iklan, dan menukarkan poin yang terkumpul dengan saldo DANA. Adapun saldo yang didapatkan yaitu Rp10.000 sampai dengan Rp20.000. Biasanya, modus ini digunakan untuk melakukan penipuan dengan permintaan untuk menginstal aplikasi palsu atau mengklik tautan berbahaya (phishing) yang dikirim melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Tujuannya adalah mencuri data pribadi, informasi perbankan, hingga mengambil alih akun DANA korban. Melansir laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Program Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000, per bulan selama 2 bulan, dibayarkan sekaligus dengan total Rp600.000. Untuk mengecek data penerima BSU, penerima bisa mengakses situs resmi bsu.kemnaker.go.id dengan mengetikkan nomor NIK dan kode keamanan captcha. Terkait dengan kartu BPJS Kesehatan, sebagaimana merujuk laman Kompas.com, Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah menyampaikan bahwa BSU tidak berkaitan dengan data peserta BPJS Kesehatan. Menurut Rizky penyaluran dan penentuan kriteria penerima BSU merupakan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam laporan Detik.com, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima BSU 2025 sebanyak 16.048.472 pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini belum ada informasi dan kebijakan pemerintah terkait penyaluran BSU pada tahun 2026. Dengan demikian, unggahan yang mengklaim pemerintah cairkan bantuan subsidi upah (BSU) Rp900 ribu pada Januari 2026 untuk pemilik kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah tidak benar dan terindikasi penipuan. Baca juga:Apakah BSU 2026 Apakah Akan Cair di Pospay? Ini Cara Ceknya 100	2026-01-24
Berita CekFakta	Hoaks Video Haji Isam Bagikan Bantuan Tunai	Tim pemeriksa fakta Tirto menemukan sejumlah kejanggalan pada video yang beredar. Pergerakan wajah dan mulut tampak tidak selaras dengan suara, sementara arah pandangan mata terlihat bergerak tidak wajar saat sosok dalam video berbicara. Karakteristik semacam ini umum dijumpai pada konten video hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence (AI), khususnya pada teknologi deepfake yang meniru wajah dan suara seseorang. Kemudian, menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan video tersebut memiliki probabilitas sebesar 99,7 persen sebagai buatan AI. Tingkat probabilitas yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa video tersebut tidak dihasilkan melalui perekaman langsung, melainkan melalui proses manipulasi digital. Pemeriksaan melalui Hive Moderation. Untuk memastikan lebih lanjut, kami juga menggunakan pendeteksi AI Undetactable.ai. Hasilnya menunjukkan video tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas sebesar 97 persen. Konsistensi hasil dari dua alat berbeda memperkuat temuan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan. Baca juga:Cegah Child Grooming, Legislator Usul Larang Medsos Bagi Anak Penelusuran kemudian dilakukan terhadap akun-akun Facebook yang menyebarkan video tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan penelusuran di berbagai platform media sosial, tidak ditemukan akun media sosial pribadi yang secara resmi dikelola oleh Haji Isam. Kondisi ini menunjukkan bahwa klaim dalam video tidak dapat dikaitkan dengan sumber yang terverifikasi. Pemeriksaan melalui TruthScan. Melalui mesin pencari juga tidak menemukan pemberitaan atau pernyataan resmi yang mendukung klaim bahwa Haji Isam membagikan bantuan tunai melalui media sosial. Sebaliknya, hasil penelusuran justru menemukan klaim serupa dengan video berbeda yang sebelumnya telah beredar dan dinyatakan tidak benar oleh sejumlah pemeriksa fakta, di antaranya TurnBackHoax dan Komdigi. Baca juga:Tambang Timah Bangka Longsor: 6 Tewas, 1 Masih Hilang 100	2026-02-03
Berita CekFakta	Tidak Benar PLN Beri Subsidi Listrik Gratis Melalui NIK KTP	Untuk memeriksa kebenaran fakta, pertama-tama Tirto menelusuri akun Facebook “INFO Bansos PKH”. Akun tersebut memiliki 356 ribu pengikut, beralamatkan di Pidie, Indonesia dan menyertakan tautan https://pkhbpnt.com/ yang kini tidak bisa diakses. Akun tersebut juga sering membagikan informasi terkait penerimaan bantuan dengan menyebarkan foto slip penerimaan uang. Dari situ diketahui akun pengunggah tidak terafiliasi dengan pemerintah dan bukanlah akun resmi milik PLN. Adapun akun resmi milik PLN bernama “PLN” dengan 280 ribu pengikut dan memiliki centang biru. Kemudian Tirto mencoba menelusuri klaim melalui mesin pencarian dengan kata kunci “Subsidi listrik gratis menggunakan NIK”. Hasilnya, tidak ditemukan satupun pemberitaan atau pernyataan resmi dari pemerintah yang membenarkan klaim bahwa NIK KTP dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan subsidi listrik gratis. Sebagai informasi, subsidi listrik adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada konsumen dalam bentuk Tarif Tenaga Listrik yang lebih rendah dari tarif keekonomiannya. Penerima subsidi membayar rekening atau tagihan listrik lebih rendah karena dibayarkan pemerintah kepada PLN. Melansir laman resmi Gatrik ESDM terkait subsidi listrik, sesuai dengan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), penerima subsidi tarif tenaga listrik merupakan konsumen golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan kriteria, daya R-1/TR 450 VA atau R-1/TR 900 VA berdasarkan hasil pemadanan data konsumen dengan data dasar dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos. Rumah tangga konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berhak mendapatkan subsidi tarif tenaga listrik, namun belum menerima subsidi tarif dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor desa/kantor kelurahan, aplikasi mobile pemberian subsidi tarif tenaga listrik atau aplikasi PEDULI mobile, atau kanal pengaduan lainnya yang ditentukan oleh Posko Penanganan Pengaduan Pusat. Pengecekan data penerima subsidi listrik dapat dilakukan melalui aplikasi PLN mobile dengan menggunakan ID akun, tidak melalui tautan lain dan nomor induk kependudukan. Tirto kemudian menghubungi PLN lewat akun Instagram resmi PLN di @pln123_official terkait apakah dengan mengecek NIK KTP bisa mendapatkan subsidi listrik. Lewat pesan langsung, pihak PLN menginformasikan bahwa untuk mendapatkan subsidi listrik, NIK pelanggan harus terdaftar pada DTSEN. Jadi, tidak hanya dengan mengecek NIK KTP. "Diinformasikan untuk daya 450VA dan 900VA dengan golongan tarif Rumah Tangga merupakan daya yang berhak menerima subsidi listrik dari pemerintah (tepat sasaran). Bagi pelanggan yang menginginkan layanan tarif & daya tersebut, maka terlebih dahulu Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelanggan harus telah terdaftar pada DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” begitu konfirmasi admin pada akun Instagram resmi PLN. Apabila nomor induk kependudukan tidak terdaftar pada Data DTSEN maka akan terdaftar sebagai pelanggan daya 900 VA non-subsidi. Untuk mengetahui pelanggan merupakan penerima subsidi atau tidak, maka pelanggan dapat mengecek melalui aplikasi Peduli dari kementerian ESDM atau aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial pada tautan https://cekbansos.kemensos.go.id. PLN mengimbau agar masyarakat waspada terhadap penipuan dan dapat mengakses informasi pada laman resmi milik PLN, pengaduan dapat dilakukan melalui Contact Center PLN 123. Baca juga:Hoaks Tautan Pendaftaran Seleksi Pegawai Kemenkes 2026 100	2026-02-03
Berita CekFakta	Hoaks Mahfud MD Sebut Pemerintah Adakan Bantuan Modal Usaha	Untuk memeriksa kebenaran klaim, pertama-tama Tirto mengunjungi akun pengunggah yang menggunakan foto Mahfud sebagai foto profil. Akun tersebut hanya memiliki 12 pengikut. Dari situ terlihat jelas bahwa akun ini tidak resmi dan bukan akun asli milik Mahfud MD. Adapun akun Facebook asli Mahfud bernama “Mahfud MD” dengan 151 ribu pengikut dan memiliki centang biru. Lebih lanjut, Tirto mengamati video dari awal hingga akhir dengan seksama. Dari amatan Tirto, gerak bibir Mahfud tidak senada dengan ucapannya, sehingga menimbulkan kecurigaan, konten tersebut dibuat dengan Akal Imitasi (AI). Tirto lantas menggunakan situs Hive Moderation untuk mengukur berapa persen penggunaan AI di dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan, konten tersebut memiliki kemungkinan 97,6 persen dibuat oleh AI. Selanjutnya, Tirto mencari tahu klaim program bantuan modal usaha dengan memasukkan kata kunci “bantuan modal usaha Mahfud MD” di mesin pencarian Google. Namun, hingga artikel ini ditulis tidak terdapat sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Kompas.com, Mahfud juga pernah diklaim menyatakan terdapat sitaan aset koruptor senilai Rp10 miliar yang akan dibagikan. Selain itu, ada juga klaim bahwa Mahfud menawarkan bantuan dana untuk modal usaha sebesar Rp100 juta kepada masyarakat. Kompas juga melaporkan, video serupa pernah beredar pada November 2025. Video tersebut mengklaim Mahfud MD umumkan bantuan modal usaha dari pemerintah. Hasil penelusuran menemukan bahwa video tersebut merupakan konten suara yang dimanipulasi. Tirto menemukan unggahan asli yang ditemukan pada Instagram Mahfud tahun 2021. Di situ Mahfud menyampaikan sejarah Sumpah Pemuda dan diunggah pada 28 Oktober 2021 bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Pada unggahan itu, Mahfud MD tidak mengumumkan tentang bantuan modal usaha. Sebagai informasi, pemerintah Indonesia menyediakan berbagai bantuan modal usaha untuk UMKM, utamanya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta bantuan produktif atau hibah melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Melansir laman CIMB Niaga, pemerintah memberikan bantuan berupa dana hibah, subsidi bunga kredit, pelatihan, pendampingan, atau akses pasar bagi pemilik UMKM. Untuk mendapatkan bantuan UMKM, pelaku usaha perlu memenuhi persyaratan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki usaha mikro, kecil, atau menengah yang terdaftar dan memiliki izin usaha, tidak memiliki pinjaman atau utang aktif dari bank atau lembaga keuangan lainnya (kecuali Kredit Usaha Rakyat/KUR), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), bukan pegawai BUMN/BUMD, ASN, TNI, atau Polri, dan memenuhi kriteria khusus program bantuan yang dipilih. Adapun cara mendaftar bantuan UMKM dapat dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS) di website resmi https://oss.go.id/id dengan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen seperti KTP, KK, NIB/SKU, serta foto usaha. Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan langsung ke kantor dinas terkait sesuai petunjuk, tidak melalui nomor WhatsApp pribadi seperti pada unggahan yang beredar. Selanjutnya, informasi resmi bantuan UMKM dapat diakses melalui situs atau media sosial Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, lembaga penyalur, ataupun dinas koperasi daerah. Dengan demikian, unggahan yang mengklaim Mahfud MD umumkan pemerintah adakan program bantuan modal usaha Rp100 juta bagi masyarakat adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Hoaks Bantuan Langsung Tunai Rp5 Juta untuk UMKM 2026 100	2026-01-30
Berita CekFakta	Hoaks NIK KTP Berisi Bantuan Sosial Pemerintah	Tirto memulai penelusuran dengan memeriksa tautan yang diklaim sebagai akses resmi program bantuan pemerintah untuk modal usaha. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi instansi pemerintah, melainkan ke undangan grup WhatsApp bernama “Program Bantuan Pemerintah untuk Modal Usaha”. Grup tersebut diketahui memiliki hingga 1.022 anggota. Dalam deskripsi grup, dijelaskan bahwa proses pendaftaran bantuan dilakukan dengan cara menghubungi admin grup secara langsung. Pola pendaftaran semacam ini patut dicurigai karena tidak sesuai dengan mekanisme resmi penyaluran bantuan sosial pemerintah yang selama ini tidak pernah dilakukan melalui grup percakapan pribadi atau perantara admin WhatsApp. Jika diperhatikan lebih lanjut, akun yang menyebarkan narasi tersebut juga bukan merupakan akun resmi lembaga pemerintah. Sebagai pembanding, melalui rilis pada 2022, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat situs, tautan, maupun media pendaftaran apa pun yang berkaitan dengan pendaftaran atau pencairan bantuan sosial. Kemensos juga mengingatkan bahwa seluruh informasi resmi terkait bantuan sosial hanya dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Sosial di kemensos.go.id serta akun resmi di media sosial Kementerian Sosial yang sudah terverifikasi. Dengan demikian, tautan yang beredar dan diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan modal usaha tersebut dapat dipastikan tidak berasal dari sumber resmi. Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa klaim yang disebarkan melalui akun Facebook tersebut adalah keliru. Baik tautan pendaftaran maupun akun penyebarnya bukan bagian dari lembaga penyalur bantuan sosial resmi, yaitu Kementerian Sosial RI. Selain itu, sistem pendaftaran bantuan sosial melalui grup WhatsApp dan komunikasi langsung dengan admin juga berpotensi membahayakan masyarakat. Praktik semacam ini rawan disalahgunakan untuk mengumpulkan data pribadi, seperti NIK, nomor Kartu Keluarga, dan informasi sensitif lainnya yang berpotensi mengarah pada penipuan atau penyalahgunaan data. Baca juga:Hoaks Bantuan Langsung Tunai Rp5 Juta untuk UMKM 2026 Penelusuran Tirto kemudian dilanjutkan melalui mesin pencarian dengan kata kunci “NIK berisi bantuan sosial pemerintah”. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pemberitaan atau pernyataan resmi dari pemerintah yang membenarkan klaim bahwa NIK KTP “berisi” bantuan sosial senilai Rp7 juta hingga Rp50 juta. Informasi yang ditemukan justru menunjukkan bahwa NIK KTP bukanlah sumber bantuan, melainkan hanya berfungsi sebagai alat identifikasi untuk mengecek status seseorang sebagai penerima bantuan sosial. Berdasarkan pemberitaan Tirto.id, NIK KTP digunakan untuk memeriksa kepesertaan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pemeriksaan status penerima bantuan sosial dengan NIK KTP dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun laman resmi Kementerian Sosial. Artinya, NIK tidak menyimpan atau menjanjikan nominal bantuan tertentu, apalagi otomatis memberikan bantuan modal usaha bernilai puluhan juta rupiah. Baca juga:Hoaks Video Kader PDIP Mengaku Butuh PKI 100	2026-01-26
Berita CekFakta	Hoaks Bantuan Langsung Tunai Rp5 Juta untuk UMKM 2026	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama Tirto membuka tautan eform.bri.co.id/bpum yang diklaim sebagai situs tempat mendaftar bantuan. Saat tautan eform.bri.co.id/bpum dibuka, laman tersebut tidak memuat formulir pendaftaran bantuan langsung tunai (BLT) maupun pengajuan bantuan UMKM. Situs tersebut justru berisi pemberitahuan terkait pengecekan status penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2022 melalui BRI. Demikian penggalan isi informasi dari tautan dari BRI tersebut: “Dengan ini diberitahukan bahwa saat ini belum terdapat informasi lebih lanjut dari Pemerintah terkait pencairan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2022 melalui BRI, sehingga nasabah belum dapat melakukan reservasi pencairan bantuan di kantor BRI terdekat.” Tirto lantas membuka tautan Pusatstudijatim.id yang juga dilampirkan dalam unggahan. Pada bagian atas laman tersebut, terdapat keterangan bahwa Pusatstudijatim.id merupakan blog media independen yang menyajikan informasi seputar ekonomi, finansial, bantuan sosial, dan kebijakan publik. Setelah mengecek situs, Tirto kemudian membuka akun TikTok pengunggah sebagaimana arahan pengunggah di video. Namun, tidak terdapat petunjuk apa pun yang mengarah kepada pendaftaran BLT untuk UMKM. Mengutip pernyataan resmi Kementerian UMKM Republik Indonesia lewat akun Instagram resmi @kementrianumkm, pemerintah menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan langsung tunai (BLT) UMKM senilai Rp5 juta untuk seluruh pelaku UMKM tidak benar dan terindikasi penipuan. Kementerian UMKM menyatakan tidak ada program BLT UMKM baik dari Kementerian UMKM maupun dari pemerintah sebagaimana klaim yang beredar di media sosial. Kementerian UMKM juga mengingatkan bahwa saat ini banyak beredar informasi palsu dengan modus meminta masyarakat mengisi data pribadi melalui formulir atau tautan tidak resmi, serta menjanjikan bantuan, hibah, atau program pemerintah yang sebenarnya tidak ada. Masyarakat diminta untuk berhati-hati dan bijak dalam membagikan data pribadi. Informasi resmi terkait program dan kebijakan UMKM hanya disampaikan melalui kanal media sosial resmi Kementerian UMKM dan situs umkm.go.id. Baca juga:APINDO Nilai Penghapusan BLT UMKM Sudah Tepat, Ini Alasannya 100	2026-01-29
Berita CekFakta	Hoaks Video Kader PDIP Mengaku Butuh PKI	Tirto memulai penelusuran dengan mencari versi video yang sama namun memiliki kualitas visual dan audio yang lebih baik. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan sebuah video serupa yang diunggah oleh akun YouTube @Deny Cagur pada 27 Juni 2020. Video tersebut diunggah dengan judul “Aku PDI Perjuangan, Aku Dudu PKI”. Dalam video ini, tampak jelas sekelompok orang mengenakan atribut dan bendera PDI Perjuangan. Berbeda dengan video yang beredar di Facebook, unggahan di YouTube tersebut tidak menampilkan transkrip teks. Oleh karena itu, kami mendengarkan secara langsung yel-yel yang diteriakkan dalam video untuk memastikan ucapan yang sebenarnya. Dari hasil pendengaran yang lebih jelas, yel-yel yang diucapkan adalah sebagai berikut: “Aku PDI Perjuangan, Aku dudu PKI! HTI J*****, Khilafah Keluar Dari Indonesia!” Temuan ini menunjukkan bahwa transkrip yang ditampilkan pada video viral di Facebook tidak sesuai dengan ucapan asli dalam video. Frasa yang diklaim sebagai “aku butuh PKI” ternyata merupakan “aku dudu PKI”. Untuk memastikan makna kata tersebut, Tirto merujuk pada Kawruh Basa. Dalam bahasa Jawa, kata dudu berarti “bukan” dan digunakan untuk menyatakan penolakan, bantahan, atau ketidaksesuaian terhadap suatu pernyataan. Dengan demikian, kalimat “aku dudu PKI” bermakna “aku bukan PKI”. Penelusuran lebih lanjut melalui mesin pencari juga menunjukkan bahwa video ini telah beredar sejak 2020 dan berulang kali dimunculkan kembali dengan narasi serupa, yakni klaim bahwa kader PDIP mengaku “butuh PKI”. Klaim tersebut telah dibantah sebelumnya, dengan bukti bahwa kata dudu disalahartikan atau dipelintir menjadi butuh. 100	2026-01-23
Berita CekFakta	Hoaks Foto Sudewo Berada di Rumah Usai Ditangkap KPK	Tirto menelusuri asal-usul dan konteks foto yang beredar menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto tersebut merupakan foto lama yang telah beredar sejak 2024. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa foto tersebut diduga merupakan tangkapan layar dari sebuah video yang diunggah di akun TikTok Sudewo pada 2024. Dalam video itu, Sudewo bersama Risma Ardhi Chandra menyampaikan ucapan terima kasih kepada relawan dan pendukung mereka pada Pilkada 2024. Video tersebut diambil setelah pasangan Sudewo–Chandra dinyatakan unggul dalam hasil hitung cepat. Selain itu, sejumlah media juga pernah menggunakan foto serupa, seperti kabarpatigo pada November 2024 dan harianmuria pada Februari 2025--jauh sebelum peristiwa penangkapan dan penahanan Sudewo pada Januari 2026. Berdasarkan laporan Tirto, Sudewo bersama sejumlah tersangka lainnya, yakni Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono, Kepala Desa Arumanis Sumarjiono, dan Kepala Desa Sukorukun Karjan, ditahan selama 20 hari pertama sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026 di Rutan Cabang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Hingga Jumat (30/1/2026), atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak terdapat keterangan resmi dari KPK maupun pemberitaan media kredibel yang menyatakan bahwa Sudewo telah dikeluarkan dari tahanan atau kembali ke rumah. Baca juga:Keliru, Amerika Serikat Melarang Sertifikat Halal di Indonesia 100	2026-01-30
Berita CekFakta	Hoaks Anies Baswedan Laporkan Jokowi soal Ijazah Palsu	Tim periksa fakta Tirto memulai penelusuran dengan menelusuri asal-usul potongan video yang digunakan dalam unggahan tersebut. Penelusuran dilakukan menggunakan Google Lens untuk menemukan sumber asli dari cuplikan video yang menampilkan Anies Baswedan dan beberapa pembawa berita. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa salah satu video identik berasal dari pemberitaan BeritaSatu melalui akun YouTube resminya dengan judul “Menteri Anies Baswedan Setuju Pengguna Ijazah Palsu Dihukum”, video tersebut telah diunggah sejak 3 Juni 2015. Potongan video yang identik dapat dilihat pada detik 0:03 hingga 0:59. Dalam video tersebut, Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir untuk memberikan sanksi tegas kepada pengguna ijazah palsu. Anies menegaskan bahwa penggunaan ijazah palsu merupakan tindakan yang merendahkan martabat diri sendiri dan termasuk praktik korupsi. Penelusuran lanjutan merujuk pada pemberitaan Tempo pada 3 Juni 2015. Dalam laporan tersebut, Anies disebut melakukan sidak sebagai respons atas maraknya praktik ijazah palsu. Tindakan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai menteri, dengan fokus pada pengecekan instansi pencetak dan pihak-pihak yang menggunakan ijazah palsu, bukan untuk menuding individu tertentu. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa video pertama yang beredar tidak berkaitan dengan klaim bahwa Anies melaporkan Presiden Joko Widodo. Video tersebut merupakan dokumentasi lama yang dicabut dari konteks aslinya dan disusun ulang dengan narasi yang menyesatkan. Tim periksa fakta kemudian melanjutkan penelusuran terhadap potongan video kedua, yang menampilkan Anies Baswedan mengenakan kemeja biru tua dan menyampaikan pandangannya mengenai masa tugasnya di Jakarta. Baca juga:Prabowo: Saya Tak Dendam Sama Anies, Dia Bantu Saya Menang Dengan menggunakan Google Lens, ditemukan video serupa dengan potongan video yang beredar. Cuplikan tersebut berasal dari tayangan program Kick Andy yang diunggah di akun resmi YouTube @Metro TV pada 18 Juni 2023. Dalam episode tersebut, Anies Baswedan hadir sebagai narasumber dan berbincang dengan Andy F. Noya. Pembahasan dalam program itu mencakup berbagai topik dan isu, antara lain pencalonan Anies sebagai presiden, rekam jejak selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, serta kritik dan pandangannya terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, tidak ditemukan pernyataan Anies yang menyebut, menuduh, atau menyatakan telah melaporkan Presiden Jokowi terkait isu ijazah palsu. Dengan demikian, potongan video kedua yang digunakan dalam unggahan viral tersebut juga tidak berkaitan dengan klaim yang disampaikan. Baca juga:Anies hingga Rieke Dorong Penyelesaian Kasus Kematian Ojol Affan 100	2026-01-30
Berita CekFakta	Hoaks Bansos PKH Rp3 Juta Bagi Pemilik KIS BPJS Kesehatan	Untuk memeriksa kebenaran fakta, pertama-tama Tirto menelusuri akun TikTok pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki foto profil logo BPJS Kesehatan dan memiliki 1095 pengikut. Ditemukan juga tautan pada bio profil akun tersebut, yaitu https://daftarsekarang-7720mm-22ooidn.441075.my.id/, dengan keterangan tertulis, “untuk cara mengecek kartu KIS BPJS, terdaftar bansos silahkan klik link dibawah.” Pasalnya, akun tersebut bukanlah akun resmi milik pemerintah. Adapun akun TikTok resmi milik pemerintah yaitu “bpjskesehatan_ri” dengan nama BPJS Kesehatan RI Official, yang memiliki 310,4 ribu pengikut dan sudah centang biru. Kemudian, Tirto mencoba memeriksa keaslian laman yang diklaim untuk mengecek penerima bantuan PKH bagi pemilik KIS BPJS Kesehatan terdaftar yang tertera pada bio. Analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain daftarsekarang-7720mm-22ooidn.441075.my.id, dibuat pada 15 Januari 2026 dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang dilampirkan pada akun pengunggah. Saat dibuka, muncul peringatan bahwa laman tersebut berbahaya atau dangerous site. “Penyerang di situs yang Anda coba kunjungi mungkin akan memperdayai Anda untuk menginstal perangkat lunak atau mengungkapkan hal-hal seperti kata sandi, nomor telepon, atau nomor kartu kredit Anda. Chrome sangat menyarankan untuk kembali ke keamanan.” Namun, tautan tersebut dapat dibuka pada perangkat lain yang memiliki tingkat keamanan rendah. Pengunjung diarahkan pada laman pendaftaran dengan mengisi nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Setelah itu, pengunjung harus mengisi kode OTP yang dikirimkan pada nomor Telegram yang didaftarkan. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Phishing adalah teknik penipuan digital untuk mencuri data pribadi dengan cara mengelabui korban agar mau memberikannya secara sukarela, sering kali dengan menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti bank atau perusahaan terkenal. Modus penipuan tersebut dilakukan melalui media sosial palsu yang berisi tautan berbahaya. Sebagai informasi, bansos KIS BPJS adalah bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Bansos ini ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) agar masyarakat miskin yang terdaftar bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. Bansos ini berbeda dengan bantuan PKH yang diberikan oleh Kemensos. Adapun bantuan KIS (Kartu Indonesia Sehat) BPJS utamanya berupa subsidi iuran BPJS Kesehatan gratis (PBI), dimana pemerintah menanggung biaya bulanan peserta agar mendapatkan layanan medis gratis. Dilansir dari laman resmi BPJS Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan dapat dengan mudah melihat Kartu Indonesia Sehat (KIS) Digital peserta melalui Mobile JKN. Penerima KIS otomatis terdaftar di DTKS dan bisa menjadi penerima bansos lain seperti PKH, BPNT, atau bantuan pangan, tergantung tingkat kemiskinannya yang tercatat. Adapun cara mengecek penerima bantuan melalui aplikasi Mobile JKN atau situs cekbansos.kemensos.go.id dengan menggunakan NIK/KTP, KTP valid dan terdaftar di DTKS. Tidak dengan menggunakkan nomor Telegram ataupun tautan lain. Mengutip laman Antara, Kementerian Sosial menyebutkan besaran bantuan PKH yang akan disalurkan mulai Februari 2026, bantuan diberikan dengan kategori penerima, meliputi anak usia sekolah, lanjut usia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta anak usia dini mulai dari Rp225 ribu sampai dengan Rp750 ribu. Bansos PKH tidak ada kaitannya dengan pemilik kartu KIS ataupun BPJS Kesehatan. Senada dengan itu, Tirto dalam artikel “Jadwal Bansos Cair Februari 2026:PKH, BLT, BNPT & Sembako” menyebutkan bahwa bantuan Bansos PKH ditujukan bagi keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Lebih rinci, bantuan PKH menyasar ibu hamil/menyusui, anak usia dini, SD/MI atau sederajat, SMP/MTs atau sederajat, dan SMA/MA atau sederajat, anak usia 6-21 tahun, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dengan perkiraan besaran bansos PKH 2026 yang akan diterima KPM per tiga bulan: Ibu hamil / nifas: Rp750.000Anak usia 0-6 tahun: Rp750.000Anak SD / sederajat : Rp225.000Anak SMP / sederajat: Rp375.000Anak SMA / sederajat: Rp500.000Lansia (≥60 tahun): Rp600.000Penyandang disabilitas berat: Rp600.000Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000 Baca juga:Jadwal Bansos Cair Februari 2026: PKH, BLT, BPNT, & Sembako 100	2026-01-28
Berita CekFakta	Hoaks Menkeu Purbaya Umumkan Kenaikan 12% Gaji & Rapel Pensiunan	Baca juga:Purbaya Nilai Pelemahan Rupiah Anomali, Minta BI Beri Penjelasan Untuk memastikan temuan tersebut, video kemudian diperiksa menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas sebagai konten buatan AI sebesar 99,9 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa video yang beredar bukan merupakan rekaman asli, melainkan hasil manipulasi berbasis AI. Baca juga:Purbaya Bantah Rupiah Loyo Imbas Pergantian Deputi Gubernur BI Hal ini menunjukkan video tersebut merupakan buatan AI. Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan mencari rekaman asli yang memiliki visual serupa. Hasilnya, ditemukan momen yang identik saat Purbaya menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen pada 10 September 2025. Kegiatan tersebut terdokumentasi dalam pemberitaan resmi di situs Kementerian Keuangan RI. Dalam rapat tersebut, Purbaya memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan dan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara, serta dukungan manajemen. Berdasarkan dokumentasi resmi rapat tersebut, tidak ditemukan pernyataan Purbaya yang menyebutkan adanya kenaikan gaji dan rapel pensiunan sebesar 12 persen yang akan dicairkan pada 30 Januari 2026, sebagaimana diklaim dalam video viral. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa narasi yang beredar dalam video tersebut tidak sesuai dengan pernyataan asli dan merupakan hasil manipulasi AI. Baca juga:Menkeu Purbaya Ungkap Serapan Anggaran MBG Kecepetan Penelusuran lanjutan melalui mesin pencari dengan kata kunci yang relevan juga tidak menemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang memverifikasi klaim tersebut. Baca juga:Menkeu Purbaya Tak Khawatir Defisit APBN 2025 Nyaris 3 Persen Melansir pemberitaan TVOne, pemerintah memang telah menaikkan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Kebijakan tersebut diberlakukan sejak awal 2024 dan hingga kini menjadi dasar pembayaran pensiun. Namun, tidak terdapat regulasi baru yang mengatur kenaikan tambahan atau rapel pensiunan yang akan dicairkan pada Januari 2026. Dengan demikian, klaim mengenai kenaikan gaji dan rapel pensiunan sebesar 12 persen yang disebut akan cair pada 30 Januari 2026 tidak didukung oleh bukti dan bersumber dari video hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan. 100	2026-01-28
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran CPNS Kementerian Dalam Negeri 2026	Tim Periksa Fakta Tirto melakukan penelusuran untuk memverifikasi kebenaran klaim yang beredar di media sosial terkait pembukaan pendaftaran CPNS Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2026. Penelusuran awal dilakukan dengan menggunakan mesin pencarian serta menelusuri kanal komunikasi resmi milik Kemendagri. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut telah dibantah secara resmi oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendagri melalui akun Instagram resmi @birosdmkemendagri. Dalam unggahan klarifikasinya, Biro SDM Kemendagri menampilkan ulang gambar yang beredar di media sosial dengan tambahan stempel “hoaks”. Melalui unggahan tersebut, Biro SDM Kemendagri menegaskan bahwa informasi mengenai pembukaan pendaftaran CPNS Kemendagri periode 11 Januari hingga 7 Februari 2026 adalah tidak benar. Hingga saat ini, Kemendagri belum mengumumkan secara resmi adanya pembukaan seleksi CPNS untuk tahun 2026. Kemendagri juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Informasi resmi terkait seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk CPNS dan PPPK, hanya disampaikan melalui kanal resmi Kemendagri maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN), salah satunya melalui laman https://infocasn.kemendagri.go.id/. Dalam artikel Tirto, Rabu (21/1/2026) berjudul Benarkah CPNS 2026 Dibuka untuk Fresh Graduate? Ini Infonya?, seperti pada tautan ini, disebutkan pemerintah melalui Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah mematangkan persiapan seleksi CPNS 2026. Namun, belum ada informasi resmi mengenai jadwal, formasi, dan mekanisme pendaftaran. Alasannnya adalah masih dilakukan koordinasi antara instansi pusat dan daerah. Selain itu, melansir keterangan via Antaranews, Jumat (9/1/2026), talenta muda dan lulusan baru (fresh graduate) disebut menjadi target melalui perencanaan kebutuhan pegawai jangka panjang lima tahunan yang disusun kementerian dan lembaga. Selain itu, Tirto turut menelusuri tautan yang diklaim sebagai link pendaftaran CPNS Kemendagri 2026 yang beredar di sosial media. Tautan tersebut mengarah ke situs https://cpnsp3k.rhbapk.com/. Setelah ditelusuri, situs ini bukan merupakan bagian dari domain resmi pemerintah. Di dalam situs tersebut, ditemukan tampilan gambar yang serupa dengan unggahan yang beredar di media sosial. Situs itu juga memuat formulir pendaftaran CPNS/PPPK yang meminta pengguna untuk mengisi sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap sesuai KTP, jenis kelamin, serta nomor telepon yang terhubung dengan akun Telegram. Pengguna juga diminta menyetujui penerimaan pesan dari admin melalui aplikasi Telegram. Permintaan data pribadi melalui situs yang tidak terafiliasi dengan portal resmi pemerintah merupakan indikasi yang patut dicurigai. Selain itu, penggunaan aplikasi Telegram sebagai sarana komunikasi maupun pendaftaran tidak sesuai dengan mekanisme resmi seleksi CPNS yang selama ini dilakukan melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Baca juga:Hoaks Pendaftaran CPNS 2025/2026Mendagri Tito Lantik 3 Pejabat di Lingkungan Kemendagri 100	2026-01-22
Berita CekFakta	Tidak Tepat KUHP Disahkan untuk Melumpuhkan Menkeu Purbaya	Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Masuk ke tahun 2026, Indonesia resmi menjalankan fase baru dalam sistem peradilan pidana lewat pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tenten KUHP. Beleid ini sebenarnya telah disahkan pada tahun 2022, kemudian disahkan dan diundangkan pada 2 Januari 2023, serta baru mulai resmi berlaku pada 2 Januari 2026.d Tempo menyebut KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan masa kolonial Hindia Belanda dan akan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Tirto menelusuri klaim yang menyebut pengesahan KUHP dilakukan untuk melumpuhkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Penelusuran lewat mesin pencarian dan pemberitaan media nasional menunjukkan tidak ada informasi atau laporan yang memverifikasi klaim tersebut, baik dari pernyataan resmi pemerintah maupun laporan media arus utama yang kredibel. Laporan yang paling mendekati dengan narasi tersebut adalah informasi dari CNN Indonesia berikut. Dalam artikel tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan penilaiannya bahwa sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berpotensi mempengaruhi kewenangan aparat penegak hukum tertentu, termasuk penyidik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan. KUHP dan KUHAP merupakan dua undang-undang yang berbeda. Menurut penjelasan Tempo, KUHP mengatur substansi tindak pidana, yakni perbuatan apa saja yang dapat dipidana beserta sanksinya. Sementara itu, KUHAP merupakan hukum pidana formil yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menjalankan kewenangannya. KUHAP mengatur prosedur penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga proses persidangan atas tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Direktur YLBHI menjelaskan bahwa dalam KUHAP yang baru disahkan, penyidik Bea Cukai berpotensi kehilangan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku penyelundupan barang ilegal tanpa perintah dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam konteks tersebut, YLBHI meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencermati ketentuan dalam KUHAP terbaru. Permintaan ini berkaitan dengan pernyataan Purbaya pada Oktober 2025 yang menyebut rencana melakukan penindakan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan barang ilegal. Saat itu, Purbaya menyatakan telah mengantongi daftar nama pihak-pihak yang terlibat dan siap menindaklanjutinya melalui proses hukum. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, klaim yang beredar di media sosial diduga berangkat dari penilaian YLBHI terhadap KUHAP, namun kemudian keliru dikaitkan dengan KUHP. Narasi tersebut membingkai seolah-olah pengesahan KUHP dilakukan untuk melumpuhkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, padahal substansi yang dipersoalkan YLBHI berkaitan dengan hukum acara pidana, bukan hukum pidana materiil. Imabuan YLBHI juga lebih menyoroti kepada kewenangan Polri yang diperkuat ketimbang pelemahan dari Kemekeu. Secara umum tidak didapatkan fakta ataupun kejadian yang menunjukkan KUHP baru melemahkan Purbaya ataupun Kementerian Keuangan. 100	2026-01-21
Berita CekFakta	Video dari Kerumunan Demonstran Iran Menyalakan Senter Buatan AI	Tirto memulai penelusuran dengan melakuan pencarian gambar terbalik (reverse image search) menggunakan Google Lens, untuk mencari sumber video yang beredar. Hasil penelusuran mengarahkan ke video identik berikut dari akun Instagram @elnaz555 pada 11 Januari 2026. Hingga penelusuran ini dilakukan, video tersebut sudah ditonton hingga sekitar 84,6 juta kali. Dalam keterangan unggahannya, pemilik akun menjelaskan meski unggahan tersebut memang terkait konteks kondisi di Iran, konten yang dibagikan bukan rekaman asli. Video kurang dari 15 detik itu adalah karya visual yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI). Video tersebut disebut sebagai bentuk penghargaan digital bagi para demonstran di Iran. "Karya ini bukanlah pengganti realitas! Ini adalah refleksi dari realitas, sebuah cara untuk membantu lebih banyak orang melihat apa yang terjadi, terutama karena seluruh negeri mengalami pemadaman digital selama 4 hari terakhir," tulis pengunggah video. Pengunggah menjelaskan bahwa visual itu terinspirasi dari sebuah video yang beredar sebelumnya, yang memperlihatkan massa demonstran di jalanan gelap Iran menyalakan lampu ponsel mereka setelah pemerintah disebut mematikan lampu jalan. Adegan tersebut kemudian direka ulang melalui seni berbasis AI dengan tujuan membantu menggambarkan situasi protes kepada publik luas, terutama di tengah pemadaman akses digital yang dilaporkan terjadi selama beberapa hari terakhir. Untuk memperkuat temuan tersebut, Tirto turut menganalisis video menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas sebagai konten buatan AI sebesar 76,2 persen. Tim periksa fakta Tirto kemudian menelusuri dokumentasi asli aksi demonstrasi di Iran yang diduga menjadi sumber inspirasi pembuatan video tersebut. Dengan menggunakan kata kunci “aksi protes Iran dengan menyalakan lampu ponsel”, ditemukan sejumlah video yang menunjukkan massa demonstran di Iran menyalakan lampu ponsel mereka saat berunjuk rasa. Salah satu contohnya adalah unggahan dari akun X @PopularFront_ pada 11 Januari 2026. Unggahan tersebut menampilkan beberapa video aksi demonstrasi di malam hari di wilayah Punak dan Teheran, Iran, dengan massa yang mengangkat dan menggerakkan ponsel mereka dengan lampu menyala ke udara. Meski demikian, video tersebut kemudian dibagikan ulang oleh sejumlah pihak tanpa keterangan bahwa konten tersebut merupakan buatan AI, sehingga berpotensi menyesatkan. Perlu ditegaskan bahwa meskipun aksi menyalakan lampu ponsel memang benar terjadi dalam beberapa dokumentasi asli, video yang viral bukanlah rekaman kejadian sebenarnya, melainkan hasil rekayasa visual berbasis AI. 100	2026-01-19
Berita CekFakta	Tidak Benar Jokowi akan Bertaubat jika Ijazahnya Terbukti Palsu	100	2026-01-16
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran CPNS Kemenkes 2026	Pertama-tama, Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun ini tidak menyertakan tautan yang berhubungan dengan situs resmi Kemenkes RI pada kemkes.go.id. Tautan yang yang dicantumkan dalam bio akun TikTok tersebut yaitu https://grefth.it.com/daftar-kemenkes. Kemudian, kami mencoba mengecek keaslian laman yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenkes 2026 pada akun TikTok tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik Kemenkes. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 11 Januari 2026 dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Pengunjung lalu diarahkan pada pengisisan data pribadi, seperti nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Dalam situs juga memperlihatkan testimoni masyarakat yang berhasil mendaftar. Setelah itu, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirimkan melalui nomor Telegram yang didaftarkan. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Phishing sendiri adalah teknik penipuan digital untuk mencuri data pribadi dengan cara mengelabui korban agar mau memberikannya secara sukarela. Sering kali pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti bank atau perusahaan terkenal. Modus itu biasanya disebarkan melalui media sosial palsu yang berisi tautan berbahaya. Kami juga mendapati bahwa foto yang terdapat dalam unggahan video TikTok tersebut adalah Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, saat menyampaikan komentar dalam pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 di Balai Sidang JCC, Jakarta, Jumat (23/2/2023). Hal ini seperti dilansir dari Antara News. Jadi, bisa disimpulkan bahwa gambar visual yang ada dalam unggahan TikTok tersebut tidak ada kaitannya dengan pembukaan CPNS Kemenkes 2026. Tirto juga menemukan beberapa kejangganlan dalam video. Salah satunya, saat tokoh dalam unggahan tersebut berbicara, terlihat gesturnya tidak sesuai dengan gerak bicara Siti Nadia Tarmizi. Atas kecurigaan tersebut kami pun menganalisis video dengan menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan (AI) dari Hive Moderation. Hasil analisis menunjukan bahwa video yang beredar memiliki kemungkinan sebagai hasil manipulasi sebesar 99,7 persen. Dengan demikian, narasi pembukaan pendaftaran CPNS Kemenkes 2026 dalam video tersebut berpotensi sebagai hasil penyuntingan dan tidak berasal dari pernyataan asli Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi. Melansir laman resmi CASN Kemenkes sesuai dengan aturan Alur Pendaftaran CASN 2024, pelamar dapat menemukan informasi dan ketentuan terkait pendaftran CPNS pada laman casn.kemkes.go.id. Pelamar juga bisa mengakses laman SSCASN pada sscasn.bkn.go.id. Untuk mendaftar, pelamar harus membuat akun dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) atau NIK kepala keluarga agar bisa mencetak kartu informasi. Jadi, untuk mendaftar CPNS Kemenkes, pelamar tidak perlu menggunakan nomor Telegram aktif. Seleksi CPNS 2026 hanya dilakukan melalui portal resmi melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik BKN dengan laman resmi sscasn.bkn.go.id. Tidak ada jalur pendaftaran resmi selain portal tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap situs atau pihak yang mengaku dapat membantu pendaftaran di luar kanal resmi. Adapun kualifikasi CPNS Kemenkes pada umumnya adalah; WNI, berusia 18-35 tahun (lebih untuk nakes spesialis), sehat jasmani/rohani, tidak pernah pidana/diberhentikan tidak hormat, serta memiliki ijazah sesuai formasi (S1, S2, D3 Nakes) dengan IPK minimal (seringkali 3.00) dan akreditasi kampus minimal B. Beberapa persyaratan tambahan yang umumnya diterapkan adalah pelamar harus bebas narkoba, mampu mengoperasikan komputer, serta bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, unggahan yang menyertakan tautan pendaftran CPNS Kemenkes 2026 dan meminta pelamar memberikan nomor Telegram aktif adalah tidak benar dan terindikasi penipuan. Baca juga:Kemenkes Revitalisasi 800 Puskesmas Terdampak Bencana di Sumatra 100	2026-01-15
Berita CekFakta	Tak Benar Jokowi Sebut Gibran-Kaesang akan Jadi Presiden-Wapres	Untuk mengetahui kebenaran klaim, Tirto mula-mula mengamati dengan seksama tangkapan layar berita di unggahan. Dari amatan Tirto, terdapat kejanggalan dalam penulisan judul berita, yaitu penggunaan huruf kapital yang tidak konsisten. Kejanggalan tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa judul berita telah dimanipulasi. Untuk memastikan kecurigaan tersebut, Tirto memasukkan judul berita ke dalam mesin pencarian Google. Hasilnya, Tirto tidak menemukan berita dari Gelora News dengan judul tersebut. Tirto kemudian menelusuri portal Gelora News dan menemukan berita lain yang diunggah pada 14 Januari 2026 dengan foto yang sama, yakni menampilkan Joko Widodo tersenyum, memakai peci hitam, dan kemeja biru. Namun, judul serta isi berita tersebut tidak memuat pernyataan mengenai Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2029. Berita yang ditemukan berjudul “Rismon Sianipar: Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh”. Berita tersebut membahas soal pernyataan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang mempermasalahkan bukti ijazah pendidikan Joko Widodo hanya berupa transkrip nilai sarjana muda. Rismon mempertanyakan keaslian ijazah Joko Widodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Baca juga:Video dari Kerumunan Demonstran Iran Menyalakan Senter Buatan AI Hingga artikel ini ditulis, tidak ada sumber kredibel yang menyebut Joko Widodo menyatakan Gibran dan Kaesang akan maju di pemilihan presiden 2029. 100	2026-01-21
Berita CekFakta	Hoaks Demonstrasi di Surabaya Bawa Bendera Israel	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto membuka akun pengunggah. Dari pengamatan Tirto, pengunggah beberapa kali menyebarkan unggahan yang mempromosikan bahwa Israel menciptakan perdamaian. Selanjutnya, Tirto mencermati video yang diunggah. Dari hasil pengamatan, ditemukan sejumlah kejanggalan visual, seperti gerakan bibir yang tidak sinkron dengan ucapan, serta orang-orang yang berada di atas truk tampak tidak menunjukkan pergerakan sama sekali, seolah-olah membeku. Selain itu, spanduk yang terpasang di bagian depan truk memuat tulisan “Islam Agama Dama”, dengan ejaan yang tidak lengkap karena tidak terdapat huruf “i” sebagaimana seharusnya membentuk kata “damai”. Sejumlah keanehan tersebut memunculkan indikasi bahwa konten dalam video tersebut kemungkinan dibuat atau dimanipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Tirto lantas menggunakan Hive Moderation untuk mengecek persentase penggunaan AI di dalam video. Hasilnya, video ini memiliki 85,4 persen kemungkinan mengandung konten hasil AI Sementara itu, berdasarkan penelusuran Tirto terhadap pemberitaan media arus utama, aksi yang pernah terjadi di Surabaya adalah aksi solidaritas terhadap Palestina. Melansir Antara, pada 28 Maret 2025, warga menggelar aksi bela Palestina di Surabaya, Jawa Timur. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina yang mengalami penderitaan akibat serangan militer Israel, sekaligus menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung eksistensi Palestina. Selain itu, Antara juga melaporkan bahwa pada 19 April 2025, ribuan warga kembali mengikuti Aksi Bela Damai Palestina yang digelar di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, tepat di depan Gedung Negara Grahadi. 100	2026-01-20
Berita CekFakta	Hoaks Dedi Mulyadi Bagi Hadiah Lewat Kuis Tebak Kota	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto melakukan penelusuran terhadap video yang beredar. Langkah pertama dilakukan dengan penelusuran gambar terbalik (reverse image search). Hasilnya menunjukkan bahwa video tersebut identik dengan unggahan dari akun TikTok resmi milik Dedi Mulyadi, yakni @dedimulyadiofficial, yang dipublikasikan pada 30 Maret 2025. Dalam video asli tersebut, Dedi Mulyadi terlihat mengenakan ikat kepala tradisional berwarna hitam dengan corak khas serta kaus putih, atribut yang sama seperti yang muncul dalam video hoaks. Latar belakang video juga menunjukkan kesamaan, yang mengindikasikan bahwa visual dalam unggahan Facebook memang berasal dari video asli Dedi Mulyadi. Namun, setelah menonton keseluruhan video versi asli, konteksnya sama sekali berbeda. Dalam video TikTok tersebut, Dedi Mulyadi tidak sedang mengadakan kuis atau membagikan hadiah. Ia justru menyampaikan refleksi dan harapannya pada hari terakhir bulan puasa tahun 2025. Ia menyebutkan beberapa hal yang identik dengan kebahagiaan menjelang Hari Raya, seperti anak-anak kecil yang mendapatkan uang, adanya baju baru, serta kebiasaan pribadinya mengunjungi warung langganan untuk meminum limun. Tidak ditemukan satu pun pernyataan, ajakan, maupun informasi terkait kuis tebak kota atau pembagian hadiah uang sebagaimana yang diklaim dalam video Facebook tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa visual video telah dimanipulasi dengan konteks yang menyesatkan. Untuk memastikan lebih lanjut, Tirto memisahkan audio yang berisi ajakan mengikuti kuis dari video tersebut. Audio tersebut kemudian dianalisis menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan Undetectable.ai. Hasil analisis menunjukkan bahwa suara yang mengajak masyarakat mengikuti kuis tebak kota berpotensi merupakan hasil rekayasa AI dan bukan suara asli Dedi Mulyadi, hanya 1 persen konten audio dalam video tersebut yang dianalisis bukan buatan AI. Jika diperhatikan lebih lanjut, akun yang mengunggah kuis berhadiah di Facebook bukanlah akun resmi Dedi Mulyadi. Akun resmi Dedi Mulyadi di Facebook adalah @Kang Dedi Mulyadi dan telah mendapatkan tanda verifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa unggahan kuis berhadiah bukan berasal dari akun resmi, yang berpotensi mengarah ke penipuan. 100	2026-01-15
Berita CekFakta	Hoaks Pembuatan & Perpanjangan SIM Online Gratis 2026	Tirto kemudian mulai menelusuri klaim yang beredar melalui mesin pencarian. Hasil penelusuran menunjukkan tidak adanya informasi dari situs resmi pemerintah maupun pemberitaan media nasional kredibel yang menyebutkan adanya program pembuatan atau perpanjangan SIM secara gratis pada 2026. Ketiadaan rujukan resmi ini menjadi indikasi awal bahwa klaim tersebut patut diragukan. Meski demikian, layanan pembuatan dan perpanjangan SIM secara daring memang telah tersedia. Proses tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi Digital Korlantas POLRI yang dapat diunduh melalui ponsel pintar. Namun, layanan daring ini tidak menghapus kewajiban pemohon untuk membayar biaya penerbitan SIM sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini tercantum di situs Korlantas Polri terkait pembuatan dan perpanjangan SIM. Penelusuran dilanjutkan melalui akun media sosial resmi Korlantas Polri, yaitu @korlantaspolri.ntmc di Instagram. Dari akun tersebut ditemukan unggahan klarifikasi yang menyatakan bahwa klaim mengenai pembuatan SIM gratis adalah tidak benar atau hoaks. Dalam klarifikasi yang sama, Korlantas Polri juga membantah klaim lain yang menyebutkan bahwa SIM berlaku seumur hidup. Dalam unggahan tersebut, Korlantas Polri menjelaskan bahwa biaya pembuatan dan perpanjangan SIM telah diatur secara resmi dalam regulasi negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pada Pasal 1 huruf a dan b dijelaskan bahwa PNBP dikenakan untuk: a. pengujian penerbitan Surat Izin Mengemudi baru, dan b. penerbitan perpanjangan Surat Izin Mengemudi. Berdasarkan regulasi tersebut, dapat dipahami bahwa pembuatan maupun perpanjangan SIM tidak dapat dilakukan secara gratis karena telah menjadi objek PNBP yang wajib dibayarkan oleh pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut, Tirto juga memeriksa tautan yang disertakan dalam unggahan yang beredar. Tautan tersebut mengarah pada situs https://registrasisekarang.cek-data.com/ yang bukan merupakan domain resmi milik Kepolisian maupun instansi pemerintah lainnya. Di dalam situs tersebut terdapat formulir pendaftaran yang meminta pengguna untuk mengisi sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang terhubung dengan akun Telegram. Permintaan data pribadi melalui situs tidak resmi ini menjadi indikasi yang patut dicurigai. Selain itu, penggunaan aplikasi Telegram sebagai sarana pendaftaran juga tidak sesuai dengan mekanisme resmi layanan SIM Online yang disediakan oleh Polri. Hingga saat ini, pengajuan SIM secara daring hanya dilakukan melalui kanal resmi seperti aplikasi Digital Korlantas POLRI. Melalui unggahan sebelumnya, Korlantas Polri juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan memverifikasi informasi yang beredar di media sosial. Informasi terkait layanan kepolisian yang dapat dipercaya hanya bersumber dari kanal resmi, seperti situs web dan akun media sosial resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Baca juga:Korlantas Polri: Truk Sumbu 3 Dilarang Lintasi Tol Saat NataruKakorlantas: Angka Korban Meninggal dalam Kecelakaan Turun 19,8% 100	2026-01-23
Berita CekFakta	Hoaks Listrik Padam 7 Hari & Internet Mati Akibat Krisis Global	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, Tirto mencoba menelusuri informasi tersebut dengan mengetikkan kata kunci pada mesin pencarian Google, “Listrik akan mati 7 hari dan internet mati akibat krisis global.” Hasil penelusuran mengarahkan kami pada unggahan video pada akun Instagram “wakandatalks” yang mengatakan bahwa isu potensi kondisi darurat 7 hari ramai dibicarakan karena pernyataan Komjen (Purn) Dharma Pongrekun yang mengatakan bahwa skenario terburuk dapat terjadi yaitu listrik dan internet padam total, sehingga masyarakat diminta untuk bersiap dengan kebutuhan dasar. Isu tersebut juga dikenal dengan istilah blackout atau darurat 7 hari yang ramai dibicarakan di awal tahun 2026, dimana listrik padam total di Indonesia. Namun, informasi ini tidak bersumber dari kebijakan resmi pemerintah melainkan dari narasi tokoh publik yaitu Dharma Pongrekun dalam podcastnya bersama Chrysansia Chitra Dewi atau dikenal dengan Chef Chitra. Sebagai informasi, Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.H. adalah seorang purnawirawan perwira tinggi Polri, Dharma dikenal sangat populer di media sosial, terutama karena pandangan-pandangannya terhadap pemerintah, teori konspirasi, agenda 2030, dan isu global. Tirto juga menemukan laporan yang ditulis Tribunnews Banjarmasin dengan judul “Ingatkan Listrik Mati Total Selama 7 Hari, Dharma Pongrekun Sebut Darurat, WNI: Terjadi di Belanda”, Dharma Pongrekun mengungkapkan pernyataan terkait listrik mati total dalam podcast terbarunya bersama dengan Chef Chitra. Dharma Pongrekun mengingatkan keadaan darurat ini karena beberapa negara di Eropa sudah membagikan buku panduan untuk menghadapi situasi serupa, salah satunya di Belanda. Melansir YouTube Ngaji Roso, Dharma Pongrekun memang melakukan siaran podcast secara live bersama Chef Chitra pada Jum’at (09/01/2026). Pada menit 1:24:50 dalam video tersebut, Dharma menyebutkan bahwa akan terjadi keadaan darurat dadakan selama 7 hari, listrik mati, ATM tidak berfungsi, AC mati, kulkas mati, malam tidak ada lampu dan air bersih tidak ada. Dalam podcast disebutkan juga negara selain Belanda yang telah mempersiapkan keadaan darurat yaitu Jerman. Namun, tidak ditemukan keterangan yang menyatakan bahwa keadaan darurat disebabkan oleh perang antara Amerika Serikat dan Iran. Dharma hanya mengimbau agar masyarakat mempersiapkan diri. Persiapan itu perlu dilakukan karena keadaan darurat mungkin saja terjadi secara mendadak. Tidak ada satupun informasi yang mendukung klaim bahwa krisis global akibat perang AS dan Iran bisa menyebabkan listrik dan internet mati di Indonesia. “Saya ingatkan, mulai kasih tahu, adek-adek kasih tahu orangtua untuk mempersiapkan keadaan darurat dadakan selama 7 hari. Bagaimana bertahan selama 7 hari, mulai dari listrik mati, ATM nggak bisa jalan, AC mati, kulkas juga mati berarti bahan makanan busuk, malam tidak ada lampu, air bersih tidak ada karena tergantung pada jet pump atau PDAM dan sebagainya. Mulai pikirkan dari sekarang, sebelum didadak, karena nanti akan terjadi panik," begitu keterangan Dharma dalam podcast. Senada dengan Dharma Pongrekun, seorang diaspora pemilik akun TikTok “dinastirahadiyanti”, mengatakan bahwa Amsterdam mengalami pemadaman listrik pada Rabu (14/01/2026). Sebelum pemadaman itu terjadi, pemerintah Belanda sempat membagikan buku manual berisi panduan bertahan hidup selama 72 jam tanpa listrik. Pemadaman listrik di Belanda tersebut terjadi karena adanya ledakan di instalasi distribusi listrik di Marnixstraat yang menyebabkan sebagian besar Amsterdam mengalami pemadaman listrik dan bukan karena konflik antar negara. Adapun panduan 72 jam yang dibagikan pemerintah Belanda tersebut berisi cara bertahan dalam kondisi darurat tersebut. Melansir CNBC Indonesia, pemadaman listrik bergilir (rancangan) dan pemutusan internet memang terjadi di Iran. Pemerintah Iran memutuskan untuk melakukan pemadaman secara nasional yang dimulai sejak akhir tahun 2024 dan berlanjut hingga tahun 2025. Kebijakan ini diambil akibat krisis energi parah yang melanda negara tersebut. Iran juga melakukan pemutusan akses internet untuk memutus komunikasi jaringan oposisi luar negeri dan sel teroris. Dengan demikian, klaim yang menyatakan listrik akan padam selama 7 hari dan internet mati di Indonesia akibat krisis global perang AS dan Iran tidak terbukti secara ilmiah. Hingga saat ini, sebagaimana dilansir dari Berita DIY, tidak ada pernyataan resmi, berita kredibel, maupun peringatan dari pemerintah atau PT PLN (Persero) tentang akan adanya pemadaman listrik nasional dengan durasi waktu tersebut. Baca juga:Hoaks Tautan Klaim Token Listrik Gratis PLN Rp250 Ribu 100	2026-01-20
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Lowongan Apoteker dari Kemenkes	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto membuka situs https://daftar-segera04.insert.blog/. Setelah mengklik link tersebut, tim riset Tirto diarahkan untuk login menggunakan akun Telegram aktif, dan sesudahnya harus mengklik kolom "Daftar Sekarang". Tirto lantas melakukan verifikasi ke situs Whois, untuk mengecek kredibilitas situs. Hasilnya, tidak ditemukan afiliasi situs tersebut dengan institusi Kementerian Kesehatan. Dari hasil verifikasi, situs https://daftar-segera04.insert.blog/ baru dibuat pada 3 Januari 2026. Selanjutnya, Tirto mengecek akun dan situs resmi Kemenkes untuk mengecek kebenaran klaim. Namun, tidak terdapat informasi terkait pembukaan pendaftaran lowongan kerja Kemenkes. Melansir situs Kemenkes, lowongan terakhir yang dibuka oleh Kemenkes adalah rekrutmen bagi tenaga The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, Malaria dan Resilient and Sustainable Systems for Health (GF-ATMR) untuk penempatan tahun 2026. Rekrutmen ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional di lingkungan Direktorat Penyakit Menular, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit. Perlu diketahui, informasi rekrutmen dari Kemenkes hanya dapat diakses dari laman resminya yaitu kemkes.go.id, atau media sosial resmi Kemenkes yaitu “@kemenkes_ri” (Instagram). Baca juga:Kemenkes Ikut Pantau Penanganan Banjir-Longsor di Sumatra 100	2026-01-15
Berita CekFakta	Hoaks Gibran Umumkan Bantuan Rp40 Juta Spesial Ramadhan 2026	Untuk membuktikan kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Gibran untuk profilnya dan hanya memiliki 4 pengikut. Dari situ terlihat jelas bahwa akun ini bukan akun asli milik Gibran. Adapun Facebook resmi Gibran yaitu “Gibran Rakabuming” memiliki pengikut sebanyak 369 ribu orang. Selanjutnya, Tirto mencermati video yang diunggah dengan seksama. Dari hasil pengamatan, ditemukan sejumlah kejanggalan visual, seperti gerakan bibir yang tidak sesuai dengan ucapan, serta bentuk wajah Gibran yang tidak proporsional. Hal mencurigakan lain, ditemukan unggahan dengan narasi yang sama terkait bantuan Rp40 juta yang ditawarkan Gibran pada akun tersebut. Namun, gambar Gibran yang terlihat, tampak menggunakan pakaian yang berbeda. Berbagai kejanggalan tersebut, menunjukkan indikasi bahwa konten dalam video yang beredar kemungkinan dibuat atau dimanipulasi dengan menggunakan teknologi akal imitasi (Artificial Intelligence). Kemudian, Tirto memeriksa keaslian video menggunakan pendeteksi AI Hive Moderation. Hasilnya menunjukkan, video yang memperlihatkan Gibran tengah mengumumkan bantuan Rp40 juta untuk masyarakat spesial mendekati bulan Ramadhan yang tersebar di media sosial tersebut memiliki kemungkinan 99,9 persen mengandung konten AI alias konten fabrikasi. Melansir Kompas.com, video Gibran menawarkan bantuan dana sebesar Rp40 juta juga pernah disebarkan oleh akun Facebook “Info Terkini Indonesia” pada 27 Agustus 2025. Syarat mendapatkan bantuan tersebut juga sama, yaitu pengguna media sosial diminta menekan tombol like, menyebarkan ulang video, dan menulis komentar dengan menyebut asal kota. Unggahan tersebut juga merupakan konten yang dimanipulasi dengan menggunakan AI. Video manipulasi tersebut juga kami temukan diunggah oleh akun Facebook “Bantuan Rakyat Indonesia”, namun keterangan video diubah menjadi bantuan spesial Ramadhan pada video ini. Gambar yang dipakai untuk membuat konten manipulatif tersebut adalah saat Gibran masih menjabat sebagai Walikota Solo. Gibran dalam video itu memakai batik coklat dengan motif serupa seperti dilansir oleh portal Joglo Semar. Dengan demikian video yang mengklaim Gibran memberikan bantuan spesial Rp40 juta untuk masyarakat Indonesia mendekati bulan Ramadhan 2026 adalah tidak benar. Tirto pun tidak menemukan laporan kredibel terkait informasi Gibran mengumumkan bantuan tersebut. Gibran tidak pernah menawarkan ataupun memberikan bantuan uang sejumlah Rp40 juta, Rp25 juta, dan Rp20 juta seperti yang pernah ramai di media sosial. Gibran Rakabuming Raka tercatat pernah memberikan bantuan, namun dalam bentuk program Lapor Mas Wapres serta Bantuan Sosial (Bansos) beras dan sembako. Sebagaimana yang dilaporkan Antara Kalsel, bantuan yang diberikan Gibran baru-baru ini adalah bantuan 1000 paket sembako untuk korban banjir di Tebing Tinggi, pada Kamis (8/01/2026). Baca juga:Apa Itu Ptosis dan Kenapa Dikaitkan dengan Gibran serta Pandji? 100	2026-01-22
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja BRI	Pertama-tama, Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun ini tidak menyertakan tautan yang berhubungan dengan situs resmi BRI, yaitu bri.co.id. Hanya ada tautan yang dicantumkan pada bio akun TikTok yaitu https://newbaft.com/daftarsekarangjugacoid. Kemudian, kami mencoba mengecek keaslian laman yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja BRI pada akun TikTok tersebut. Analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik BRI. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan newbaft.com, dibuat pada 18 Desember 2025 dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Pengunjung diarahkan pada pengisian data pribadi yaitu nama lengkap sesuai E-KTP, alamat atau domisili, usia, jenis kelamin dan nomor telegram aktif. Setelah itu, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirimkan melalui nomor Telegram yang didaftarkan. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Phishing adalah teknik penipuan digital untuk mencuri data pribadi dengan cara mengelabui korban agar mau memberikannya secara sukarela, sering kali dengan menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti bank atau perusahaan terkenal, melalui media sosial palsu yang berisi tautan berbahaya. Mengutip laman resmi e-recruitment BRI, pelamar BRILiaN dapat mengikuti salah satu program rekrutmen dan seleksi BRI dengan mengirimkan lamaran kerja melalui website resmi BRI e-recruitment.bri.co.iddan harus memiliki akun di E-Recruitment BRI. Pelamar juga harus mengisi seluruh formulir dengan benar yang berisikan nomor E-KTP, nama lengkap, alamat surel, password, konfirmasi password, sekaligus mengisi captcha. Setelah mengisi formulir, pelamar akan mendapatkan email aktivasi akun dari BRI dan selanjutnya dapat mengaktifkan akun untuk mengkonfirmasi pendaftaran. Pengunjung sendiri dapat melihat lowongan kerja dan mengirim lamaran pada menu Lowongan Kerja. Adapun untuk kualifikasi, pelamar BRI harus menyesuaikan dengan posisi yang dilamar. Namun, beberapa kualifikasi tersebut umumnya mencakup pendidikan minimal D3/S1 terakreditasi, usia tertentu (misal Bank BRI umumnya menginformasikan kisaran gaji atau paket kompensasi secara rinci pada tahap akhir proses rekrutmen, yaitu saat memberikan penawaran kerja (offering letter) resmi kepada kandidat yang lolos. Informasi terkait gaji untuk pelamar sendiri tidak dipublikasikan secara terbuka. BRI tidak pernah memungut biaya apapun dan tidak pernah bekerja sama dengan Travel Agent manapun (reservasi hotel, tiket akomodasi, jasa penjemputan, dll) dalam melaksanakan proses perekrutan pekerja. Info resmi pengumuman lowongan pekerjaan dan proses perekrutan pekerja dapat dilihat di website ini dan/atau e-mail dengan domain resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (example@corp.bri.co.id atau example@bri.co.id ). Sementara, untuk Hotline Contact Center BRI adalah 14017/1500017. Dengan demikian, unggahan yang menyertakan tautan lowongan kerja BRI dan meminta pelamar memberikan nomor telegram aktif adalah tidak benar dan terindikasi penipuan. Baca juga:Hoaks Tautan Pinjaman BRI hingga Rp500 Juta 100	2026-01-13
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pinjaman BRI hingga Rp500 Juta	Pertama-tama, kami menelusuri akun pengunggah klaim. Akun ini tidak menyertakan tautan yang berhubungan dengan situs resmi BRI, yaitu bri.co.id. Hanya ada tautan ke sebuah nomor WhatsApp. Lalu, untuk mengetahui kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian di Google dengan kata kunci pinjaman BRI.Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman resmi Bank Rakyat Indonesia yang menunjukan macam-macam pinjaman BRI, termasuk KUR. Dari penelusuran tersebut, diketahui bahwa pinjaman dengan plafon hingga Rp500 juta memang tersedia, namun hanya melalui skema KUR dan dengan ketentuan tertentu. BRI menjelaskan bahwa KUR merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur individu, badan usaha, maupun kelompok usaha yang produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum mencukupi. Pinjaman KUR dengan plafon maksimal Rp500 juta terbagi dalam dua jenis kredit, yakni Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). Untuk Kredit Modal Kerja (KMK), BRI memberikan pinjaman dengan plafon maksimal Rp500 juta dengan jangka waktu hingga empat tahun. Sementara Kredit Investasi (KI) juga memiliki plafon maksimal Rp500 juta dengan jangka waktu hingga lima tahun. Seluruh skema KUR 2026 dikenakan suku bunga mulai dari 6 persen per tahun sesuai kebijakan pemerintah. Dalam laman resmi BRI dijelaskan bahwa KUR terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu KUR Mikro dan KUR Kecil. KUR Mikro BRI memiliki plafon maksimal Rp50 juta per debitur. Jenis pinjaman KUR Mikro meliputi Kredit Modal Kerja dengan jangka waktu maksimal tiga tahun dan Kredit Investasi dengan jangka waktu maksimal lima tahun. Skema ini dikenakan suku bunga efektif sebesar 6 persen per tahun serta bebas biaya administrasi dan provisi. Sementara itu, KUR Kecil BRI diberikan dengan plafon pinjaman mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta per debitur. Untuk KUR Kecil, Kredit Modal Kerja memiliki jangka waktu maksimal empat tahun, sedangkan Kredit Investasi maksimal lima tahun. Skema ini juga dikenakan suku bunga efektif 6 persen per tahun. Terkait agunan, BRI menetapkan ketentuan bahwa pinjaman hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan. Namun, untuk pinjaman di atas Rp100 juta, debitur diwajibkan melampirkan agunan sesuai penilaian perbankan. Ketentuan ini sekaligus membantah klaim bahwa seluruh pinjaman hingga Rp500 juta dapat diperoleh tanpa jaminan atau agunan. Baca juga:BRI-Kemenpora Perkuat Literasi Keuangan Atlet BRI juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon debitur. Untuk KUR Mikro, pemohon harus merupakan individu yang menjalankan usaha produktif dan layak, telah menjalankan usaha secara aktif minimal enam bulan, serta tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit. Persyaratan administrasi meliputi identitas diri berupa KTP, Kartu Keluarga, dan surat izin usaha. Adapun KUR Kecil mensyaratkan debitur memiliki usaha produktif dan layak, telah menjalankan usaha secara aktif minimal enam bulan, tidak sedang menerima kredit perbankan lain selain kredit konsumtif, serta memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau izin usaha lain yang dapat dipersamakan. Untuk sektor ekonomi produksi, usaha harus telah berjalan minimal dua kali siklus tanam atau satu tahun dan telah menghasilkan laba. Sementara sektor industri rumahan dan perdagangan diwajibkan telah beroperasi setidaknya satu tahun. Proses pengajuan KUR dilakukan melalui kantor cabang BRI terdekat atau secara daring melalui aplikasi BRImo. Dengan demikian, pinjaman KUR tidak dapat diperoleh tanpa proses survei dan verifikasi sebagaimana diklaim dalam video yang beredar. Masyarakat diimbau agar lebih berhati-hati dengan informasi yang mencatut nama Bank Rakyat Indonesia dan dapat memastikan informasi melalui laman resmi BRI bri.co.id atau langsung datang ke kantor cabang terdekat. Lebih lanjut, melansir Antara, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pemerintah meningkatkan plafon KUR menjadi Rp320 triliun pada 2026 dan menghapus pembatasan frekuensi pengambilan pinjaman. Ia menuturkan, bunga pinjaman juga akan ditetapkan flat sebesar 6 persen. Kedua kebijakan baru tersebut berlaku mulai 1 Januari 2026. 100	2026-01-10
Berita CekFakta	Hoaks Natuna Utara Menjadi Jaminan Utang Whoosh	Tim Periksa Fakta Tirto memulai penelusuran dengan melacak klaim tersebut melalui mesin pencarian menggunakan kata kunci “perjanjian Jokowi China jaminan utang Whoosh Natuna Utara”. Penelusuran ini dilakukan untuk mencari kemungkinan adanya dokumen resmi, pernyataan pemerintah, atau pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun sumber resmi maupun laporan jurnalistik kredibel yang menyebut adanya perjanjian antara Indonesia dan China yang menjadikan wilayah Natuna Utara sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Penelusuran lanjutan justru menemukan narasi tersebut kemungkinan berangkat dari potongan pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Pernyataan itu muncul dalam sebuah video di kanal YouTube resmi Mahfud MD Official berjudul “Mahfud MD Tentang Praperadilan Nadiem & PK Silfester”. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan pendapatnya terhadap proyek Kereta Cepat Whoosh terkait pada persoalan tata kelola proyek, skema pembiayaan, serta potensi kerugian negara. Terkait dengan klaim yang beredar, Mahfud mengingatkan adanya potensi risiko apabila Indonesia gagal membayar utang. "Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita," kata Mahfud. Ia mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis akibat gagal bayar utang kepada China. Namun, Mahfud menegaskan bahwa hal tersebut merupakan peringatan atas kemungkinan terburuk (worst case scenario), bukan pernyataan bahwa Indonesia telah menyepakati penyerahan wilayah, termasuk Natuna Utara, sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Dengan demikian, pernyataan Mahfud tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti adanya perjanjian yang menjadikan Natuna Utara sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Pernyataan itu bersifat peringatan, bukan pengungkapan fakta atau kesepakatan resmi. Hingga penelusuran dilakukan, Tirto juga tidak menemukan dokumen perjanjian, pernyataan resmi pemerintah, maupun keterangan dari otoritas berwenang yang membenarkan klaim bahwa wilayah Natuna Utara dijadikan sebagai jaminan utang kepada China. Informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak didukung bukti autentik dan cenderung merupakan hasil spekulasi serta salah tafsir pernyataan pejabat. 100	2026-01-21
Berita CekFakta	Tidak Benar, Virus	Melansir situs resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, super flu, yang termasuk dalam keluarga virus influenza A H3N2 subclass K, bukanlah virus baru. Virus ini telah lama dikenal dan dipantau oleh sistem surveilans global, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Data Kemenkes RI pada akhir Desember 2025, mencatat adanya 62 kasus influenza A H3N2 subclass K yang tersebar di delapan provinsi. Jumlah kasus terbanyak berada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan kelompok usia anak. Namun begitu, Kemenkes menegaskan bahwa situasi influenza A H3N2 subclass K masih berada dalam kondisi terkendali dan tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan dibandingkan clade maupun subclade influenza lainnya. Melansir laporan Tirto sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan virus super flu yang tengah ramai bicarakan saat ini bukan merupakan penyakit baru dan tidak menimbulkan ancaman serius seperti COVID-19. Menurutnya, virus ini memang memiliki penularan yang cepat, namun risiko kematiannya sangat rendah. "Ini sebenarnya virus H3N2. Namanya, populernya influenza A. Ini sudah lama adanya, sudah puluhan tahun kita lihat saja. Kemudian, dia keluar varian baru, yang namanya varian, mereka istilahnya subclade A. Jadi bukan satu virus baru seperti yang COVID. Jadi penularannya cepat, tetapi (risiko) kematiannya sangat rendah," kata Budi dalam konferensi pers yang digelar di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (7/1/2026). Budi menyebut virus ini memang kerap meningkat pada musim tertentu seperti musim dingin. Hingga saat ini, jumlah kasus yang ada disebutnya masih tergolong dalam batas aman dan dapat ditangani dengan pengobatan standar. Senada, Direktur Penyakit Menular Kemenkes RI, dr. Prima Yosephine, menjelaskan bahwa secara global, peningkatan kasus influenza A (H3) mulai terpantau di Amerika Serikat sejak minggu ke-40 tahun 2025, seiring dengan masuknya musim dingin. Subclade K pertama kali diidentifikasi oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat pada Agustus 2025 dan hingga kini telah dilaporkan di lebih dari 80 negara. “Berdasarkan penilaian WHO dan data epidemiologi yang tersedia, influenza A (H3N2) subclass K tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan. Gejala yang muncul umumnya serupa dengan flu musiman, seperti demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan nyeri tenggorokan,” ujar dr. Prima. Sementara itu, Kemenkes, melalui laman resmi Labkesmas Makassar, menjelaskan bahwa istilah digunakan karena virus ini memiliki tingkat penularan yang cepat, terutama pada musim tertentu, dan dapat menyebar lebih intens di sejumlah wilayah. Namun, klaim yang menyebut virus ini lebih berbahaya dibandingkan COVID-19 tidak didukung oleh fakta ilmiah. Hingga saat ini, influenza A H3N2 tidak menunjukkan tingkat fatalitas yang lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Virus super flu menular terutama melalui percikan udara (droplet) saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung. Gejala yang ditimbulkan pada umumnya menyerupai flu musiman. Senada, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes., juga menjelaskan pada Tirto bahwa influenza A virus subtype H3N2 merupakan salah satu subtipe influenza musiman yang memiliki karakteristik mudah bermutasi melalui mekanisme antigenic drift. Subtipe ini juga kerap menyebabkan wabah influenza musiman yang berat dan secara historis berkaitan dengan angka rawat inap serta kematian yang lebih tinggi, terutama pada kelompok lanjut usia. Namun, dr. Andreas menegaskan bahwa secara umum COVID-19 tetap lebih berbahaya dibandingkan super flu. “COVID-19 memiliki risiko yang lebih besar karena dapat menyebabkan gagal napas, komplikasi multisistem, serta gejala jangka panjang atau Long COVID,” ujarnya pada Rabu (7/1/2026). Meski demikian, pada kelompok tertentu, influenza H3N2 dapat menimbulkan risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan COVID-19 ringan. Kelompok tersebut meliputi lansia, anak kecil, pasien dengan penyakit jantung, paru, dan ginjal, ibu hamil, individu dengan imunitas rendah, serta individu yang tidak mendapatkan vaksin influenza. Oleh karena itu, super flu tetap perlu diwaspadai, meskipun tidak menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi secara umum, dibandingkan COVID-19. Pada laman Halodoc, juga disebutkan bahwa gejala influenza A subclass K dapat berupa demam sangat tinggi, nyeri otot, sakit kepala berat, serta gangguan tenggorokan atau batuk. Meskipun agresif dalam penularan, risiko kematian akibat super flu tidak berbeda jauh dengan influenza musiman dan tidak menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat disarankan untuk melakukan vaksinasi influenza tahunan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), tetap berada di rumah saat sakit, serta melakukan konsultasi kesehatan apabila diperlukan. Masyarakat diimbau untuk tetap berada di rumah saat mengalami gejala flu, menggunakan masker, menerapkan etika batuk, serta segera mengakses fasilitas pelayanan kesehatan apabila gejala memburuk atau tidak membaik dalam waktu lebih dari tiga hari. 100	2026-01-08
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Klaim Token Listrik Gratis PLN Rp250 Ribu	Tirto menelusuri klaim ini melalui mesin pencarian Google dengan kata kunci “token listrik gratis PLN Rp250 ribu”. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan maupun informasi dari situs resmi PLN yang mengonfirmasi adanya program pembagian token listrik gratis tersebut. Selanjutnya, Tirto menelusuri tautan yang dicantumkan pada akun pengunggah dan diklaim sebagai link pendaftaran token listrik gratis. Tautan tersebut mengarah ke situs lain dengan akhiran "joinn.my.id/". Situs ini meminta pengunjung untuk memasukkan data pribadi, seperti nama lengkap, domisili, dan nomor akun Telegram aktif. Pola permintaan data semacam ini kerap digunakan dalam modus penipuan melalui situs tidak resmi. Pihak PLN juga telah membantah narasi soal promosi listrik gratis pada akhir Desember 2025 lalu. "PLN memastikan bahwa informasi promo biaya listrik gratis yang beredar di media sosial adalah hoaks dan terindikasi penipuan," begitu pesan dari akun bercentang biru @pln_id di Instagram. PLN mengatakan kalau seluruh informasi terkait PLN hanya disebarkan melalui situs web, kanal media sosial resmi, PLN Mobile dan contact center PLN 12. Penelusuran juga dilakukan terhadap akun-akun yang menyebarkan unggahan tersebut. Diketahui bahwa akun-akun tersebut bukan merupakan akun resmi milik PLN. Adapun akun resmi PLN di TikTok adalah @pln.id, yang sudah mendapatkan tanda verifikasi. Melalui salah satu unggahan di akun TikTok resminya, serupa di Instagram, PLN menegaskan bahwa klaim token listrik gratis yang beredar melalui akun-akun tidak resmi merupakan hoaks. PLN menyampaikan bahwa seluruh informasi dan promo resmi hanya diumumkan melalui kanal komunikasi korporat PLN atau aplikasi PLN Mobile. PLN juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai klaim mencurigakan yang mengarahkan ke tautan eksternal dan meminta data pribadi. Menurut PLN, penyebaran data pribadi melalui tautan semacam itu sangat berbahaya karena berpotensi menjadi modus penipuan atau phishing. Baca juga:Kenali Modus Penipuan Online: Phising, Sniffing, hingga PhramingApa itu Phising dan Bagaimana Cara Menghindarinya? 100	2026-01-06
Berita CekFakta	Hoaks Purbaya Bongkar Transaksi Jahat Jokowi Rp984 Triliun	Tirto memulai penelusuran dengan menelusuri isi narasi rekaman suara yang digunakan dalam video unggahan tersebut. Pencarian dilakukan melalui mesin pencari dengan kata kunci yang relevan dengan klaim, seperti “Purbaya bongkar transaksi jahat Jokowi”. Hasilnya, ditemukan sebuah video di Youtube dengan narasi suara yang identik dengan audio dalam unggahan Facebook yang viral. Video tersebut berasal dari akun YouTube @Ruang Baru dengan judul “Purbaya Bongkar Transaksi Jahat Jokowi Ribuan Triliun di Bank China! Selama 2 Dekade Rakyat Sengsara!!” yang diunggah pada 7 Januari 2026. Rekaman suara yang sama dengan unggahan di Facebook dapat ditemukan pada bagian awal video, yakni sekitar detik 0:05 hingga 1:21. Namun, di awal unggahan video tersebut, pengunggah mencantumkan keterangan bahwa konten yang disajikan dibuat untuk edukasi dan pendidikan. Secara implisit narasi yang disampaikan merupakan interpretasi atau opini, bukan laporan resmi atau pernyataan institusional dari pemerintah. Untuk memahami konteks secara utuh, Tirto menonton keseluruhan video. Diketahui bahwa video tersebut memuat potongan pernyataan Gede Sandra, seorang Analis dari Lingkar Studi Perjuangan, yang diambil dari siniar @Forum Keadilan TV di YouTube pada 21 Oktober 2025. Dalam siniar tersebut, Gede Sandra membahas dugaan maraknya praktik miss invoicing selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menyampaikan analisis bahwa praktik tersebut berpotensi menyebabkan kehilangan penerimaan negara dalam jumlah besar. Namun, pernyataan tersebut disampaikan sebagai analisis dan pendapat pribadi, bukan sebagai temuan resmi negara atau hasil investigasi lembaga berwenang. Terkait nominal Rp984 triliun yang disampaikan dalam video tersebut, pernah disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada April 2025. Angka tersebut merupakan total transaksi aliran dana pada kasus dugaan korupsi selama 2024. Pernyataan ini disampaikan Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, pada Selasa, 22 April 2025, seperti pada tautan ini, sehingga menunjukkan nominal Rp984 triliun bukan terkait transaksi jahat seperti yang disampaikan dalam narasi pengunggah video. Berdasarkan rangkaian penelusuran, klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya membongkar transaksi mencurigakan senilai Rp984 triliun tidak memiliki dasar yang kuat. Tidak ditemukan bukti bahwa Purbaya secara resmi mengungkap atau menangani kasus transaksi tersebut, apalagi yang dikaitkan langsung dengan Bank Pembangunan Cina dan Jokowi. Selain itu, informasi yang disampaikan dalam video juga tidak menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh Jokowi, melainkan hanya disebut terjadi pada masa pemerintahannya. Penyebutan ini kemudian dipelintir menjadi tudingan personal yang tidak didukung fakta. Penelusuran melalui mesin pencari juga tidak menemukan pemberitaan dari media nasional kredibel maupun pernyataan resmi pemerintah yang membenarkan klaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya membongkar transaksi keuangan mencurigakan senilai ratusan triliun rupiah sebagaimana narasi yang beredar. 100	2026-01-14
Berita CekFakta	Hoaks Rekrutmen Petugas Haji 2026 Catut Nama Kemenhaj RI	Tirto menelusuri tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut. Tautan tersebut mengarahkan ke sebuah situs dengan URL gillyii.com/. Situs tersebut menampilkan formulir pendaftaran dan meminta pengunjung mengisi data pribadi, seperti nama lengkap, domisili, serta nomor akun Telegram aktif. Permintaan data pribadi melalui situs yang tidak jelas afiliasinya merupakan salah satu ciri umum modus penipuan daring. Untuk memastikan keabsahannya, Tirto memindai tautan tersebut menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa situs tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi Kementerian Haji dan Umrah RI (https://haji.go.id/). Adapun pendaftaran resmi petugas haji hanya dilakukan melalui https://petugas.haji.go.id. Di luar dua alamat tersebut, pendaftaran dengan menyertakan data pribadi berpotensi sebagai modus penipuan. Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang tercantum di situs resmi pendaftaran petugas haji, proses seleksi petugas haji untuk periode 1447 H/2026 M telah dilaksanakan pada akhir 2025, tepatnya pada 6 Desember hingga 18 Desember 2025. Artinya, tahapan pendaftaran petugas haji 2026 telah selesai. Informasi ini juga diperkuat melalui akun Instagram resmi Kementerian Haji dan Umrah RI, @kemenhaj_ri, yang mengumumkan bahwa saat ini para calon petugas haji sudah masuk fase pelatihan yang dimulai pada 10 Januari hingga 9 Februari 2026. Tahapan pelatihan ini merupakan lanjutan dari proses seleksi yang telah ditutup sebelumnya, bukan bagian dari pembukaan pendaftaran baru. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan adanya pembukaan pendaftaran petugas haji untuk periode haji 2026 tidak sesuai dengan fakta. Selain itu, akun media sosial yang menyebarkan klaim rekrutmen tersebut juga bukan merupakan akun resmi milik Kementerian Haji dan Umrah RI. Akun Facebook resmi Kemenhaj tercatat menggunakan nama “Kementerian Haji dan Umrah RI”, dan tidak ditemukan unggahan apa pun yang mengonfirmasi klaim rekrutmen sebagaimana yang beredar. Baca juga:Kemhaj Tekankan soal Integritas bagi Petugas Haji 2026 100	2026-01-14
Berita CekFakta	Hoaks Foto Presiden Venezuela Nicolas Maduro Duduk Terborgol	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelaah isi visual foto yang beredar. Pada gambar terlihat seorang pria duduk di kursi dengan tangan terborgol dan mengenakan seragam militer. Namun, jika diperhatikan lebih saksama, terdapat kejanggalan pada atribut yang dikenakan sosok tersebut. Seragam militer yang digunakan menampilkan emblem bendera Ukraina. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius, sebab klaim yang beredar menyebutkan bahwa Nicolás Maduro ditangkap oleh Amerika Serikat. Secara logis, kecil kemungkinan Presiden Venezuela ditahan dengan mengenakan atribut militer Ukraina, mengingat Ukraina tidak memiliki keterlibatan langsung maupun kewenangan dalam urusan penangkapan kepala negara Venezuela. Berdasarkan kejanggalan tersebut, Tirto kemudian melanjutkan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik (reverse image search) untuk melacak sumber asli foto. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa gambar tersebut identik dengan foto yang pernah diunggah oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy melalui akun Instagram @zelenskyy_official dan kanal Telegram resminya @Zelenskiy / Official, pada 13 April 2022. Melalui penelusuran dengan Google Search Engine, ditemukan bahwa sosok dalam foto asli tersebut bukan Nicolás Maduro, melainkan Viktor Medvedchuk, seorang politisi oposisi Ukraina sekaligus oligarki yang dikenal sebagai sekutu dekat Presiden Rusia, Vladimir Putin, seperti dilansir dari Kompas. Penangkapan Medvedchuk merupakan bagian dari operasi kilat aparat keamanan Ukraina dan diumumkan langsung oleh Zelenskyy melalui akun Instagram serta kanal Telegram resminya. Baca juga:Alasan Rusia Jadikan Pasukan Barat di Ukraina sebagai Target Sah Dengan mencocokkan foto asli dan gambar yang beredar di media sosial, ditemukan bahwa bagian wajah pada foto telah dimanipulasi. Wajah Viktor Medvedchuk diganti dengan wajah Nicolás Maduro, sementara elemen lain dalam foto, termasuk seragam militer dan latar ruangan, tetap sama. Berdasarkan rangkaian temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa foto yang diklaim menampilkan Nicolás Maduro dalam kondisi ditangkap terindikasi bukan foto asli. Gambar tersebut kemungkinan besar merupakan hasil rekayasa digital yang memanfaatkan foto lama penangkapan Viktor Medvedchuk dan kemudian diedit. 100	2026-01-13
Berita CekFakta	Hoaks Prabowo dan Purbaya Sepakat BBM Turun Menjadi Rp7.000	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto melakukan penelusuran di mesin pencarian Google dengan kata kunci “pemerintah akan turunkan harga BBM jadi 7000”. Namun, tidak ditemukan berita ataupun pernyataan resmi pemerintah terkait klaim ini. Perlu diketahui, menukil Tirto, sejumlah badan usaha penyedia BBM seperti BUMN Pertamina maupun perusahaan swasta seperti Shell, BP, dan Vivo memang menurunkan beberapa jenis BBM Per 1 Januari 2026. Pertamina misalnya, menurunkan produk BBM Pertamax menjadi Rp12.350 per liter dari sebelumnya Rp12.750. Kemudian harga Pertamax Green 95 turun menjadi Rp13.150 per liter dari sebelumnya Rp.13.500 per liter. Sedangkan, bagi BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite (RON 90) tidak mengalami perubahan, masing-masing tetap Rp6.800 per liter dan Rp10.000 per liter. Baca juga:KPK soal Riza Chalid Terlibat di Kasus Katalis: Kita Analisis Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga tersebut dilakukan berdasarkan formula penetapan harga dari pemerintah, dengan memperhatikan pergerakan rata-rata harga minyak dunia yang dirujuk dari publikasi internasional seperti Argus atau Mean of Platts Singapore (MOPS), serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. "Penyesuaian harga ini kami lakukan secara berkala, dan tetap menjadikan harga Pertamax Series dan Dex Series sebagai yang paling kompetitif," ujar Robert. Namun, hingga artikel ini ditulis tidak terdapat keterangan resmi yang menyebutkan bahwa harga BBM akan diturunkan menjadi Rp7.000. 100	2026-01-12
Berita CekFakta	Tidak Benar Akses Pencairan JHT BPJS TK di Media Sosial	Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto membuka tautan yang disertakan di dalam unggahan. Ketika memasuki situs tersebut, Tirto tidak menemukan halaman pendaftaran atau informasi terkait klaim bantuan JHT. Laman tersebut menampilkan pemberitahuan bertuliskan “Akun ini telah ditangguhkan” (This Account has been suspended). Tirto lantas menggunakan situs Who.is untuk menelusuri kredibilitas laman. Hasilnya, tidak ditemukan bahwa laman tersebut berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Laman tersebut diketahui baru dibuat pada 21 September 2025. Selanjutnya, Tirto menelusuri keterangan resmi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memverifikasi klaim tersebut. Melalui akun Instagram resminya @bpjs.ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran dari oknum yang mengatasnamakan lembaga tersebut, termasuk klaim bantuan Jaminan Hari Tua (JHT) yang disebarkan melalui tautan tertentu. "Hati-hati terhadap tawaran yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan," begitu bunyi pesan dalam gambar dari unggahan 11 November 2025 tersebut. BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa proses klaim JHT dapat dilakukan melalui kanal resmi, yakni layanan Lapak Asik, aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), serta kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. 100	2026-01-06
Berita CekFakta	Keliru, Video Dinarasikan Penangkapan Presiden Venezuela	Untuk memverifikasi klaim dalam video, Tirto menelusuri rekaman visual yang memperlihatkan helikopter menurunkan pasukan bersenjata menggunakan teknik reverse image search dan pencarian video lanjutan. Penelusuran ini bertujuan untuk mengetahui asal-usul video dan konteks sebenarnya dari peristiwa yang terekam. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut bukan rekaman baru dan telah beredar sebelumnya. Salah satu unggahan identik ditemukan di akun X milik staf Kantor Kepresidenan AS, Margo Martin, @MargoMartin47, yang dibagikan pada 11 Juni 2025. Penelusuran lanjutan menemukan bahwa video tersebut juga identik dengan dokumentasi yang diunggah kanal YouTube @Media Magik Entertainment dengan judul “Special Operations for the Commander in Chief Donald J. Trump”. Video tersebut merupakan dokumentasi kunjungan Presiden AS Donald J. Trump ke Fort Bragg, North Carolina, pada 11 Juni 2025, dalam rangka peringatan 250 tahun Angkatan Darat Amerika Serikat. Pada cuplikan sekitar menit 01.30, terlihat pasukan Angkatan Darat AS turun dari helikopter menggunakan tali menuju sebuah gedung. Adegan ini identik dengan video yang beredar di media sosial dengan klaim berbeda. Namun, melalui keterangan video dijelaskan bahwa gedung yang dituju bukan lokasi operasi militer sungguhan, melainkan bangunan simulasi yang digunakan sebagai bagian dari latihan dan demonstrasi integrasi kekuatan tempur multi-domain. Berdasarkan konteks tersebut, dapat dipastikan bahwa video yang kini beredar bukan dokumentasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Video tersebut merupakan rekaman lama yang diambil pada 11 Juni 2025 di Fort Bragg, Amerika Serikat, dan tidak berkaitan dengan operasi militer AS di Venezuela pada Januari 2026. 100	2026-01-05
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Internet Rakyat Gratis 25 GB 3 Bulan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri tautan yang disertakan pada unggahan program internet rakyat gratis yang beredar. Mula-mula kami mencoba membuka tautan yang terdapat dalam unggahan. Saat tautan diakses, pengunjung diarahkan pada sebuah halaman dengan tampilan bertuliskan “Program Internet Rakyat, Cek Kelayakan Bantuan. Verifikasi data anda untuk mendapatkan akses internet gratis.” juga ditemukan logo internet rakyat pada bagian atas halaman. Namun, ada beberapa hal yang mencurigakan dari tampilan situs tersebut. Pertama, tidak ditemukan informasi secara utuh, soal kejelasan legalitas situs tersebut. Lebih lanjut, pengunjung juga diminta untuk mendaftarkan diri hanya dengan menuliskan nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung ke akun Telegram. Periksa Fakta Internet Gratis Rakyat. Upaya dan modus di atas sangat kuat indikasinya dengan upaya penipuan dan pencurian data dengan metode phising. Baca juga:Kenali Modus Penipuan Online: Phising, Sniffing, hingga Phraming Tirto kemudian memeriksa kredibilitas tautan dengan melakukan pemindaian di situs urlscan.io. Hasilnya menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak berkaitan dengan domain resmi Internet Rakyat. Sebagai informasi, Program Internet Rakyat (IRA) adalah inisiatif pemerintah Indonesia melalui PT Solusi Sinergi Digital (Surge) dan mitra teknologinya untuk menyediakan akses internet 5G murah dan cepat (Rp100.000/bulan untuk 100 Mbps). Layanan ini dioperasikan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama sebagai anak cabang perusahaan. Tirto juga sempat melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search), hasilnya mengarahkan ke video berikut dari unggahan Kompas.com. Video tersebut menyebutkan bahwa Indonesia kedatangan layanan internet fixed WiFi 5G baru bernama Internet Rakyat, yang memiliki arsitektur jaringan berbasis Open Radio Access Network (RAN) dan menggunakan pita frekuensi 1,4 GHz. Layanan ini menawarkan internet dengan kecepatan tinggi dengan harga yang cukup terjangkau yaitu harga paket WiFi Internet yang terjangkau bagi masyarakat. Jadi penyedia layanan ini tidak menyediakan internet gratis bagi masyarakat. Lebih lanjut, Tirto juga menemukan informasi pada Instagram resmi @surgewifi. Disebutkan dpada 15 November 2025 Internet Rakyat diluncurkan untuk mewujudkan komitmen menghadirkan internet yang lebih cepat, lebih merata, dan lebih inklusif hingga ke pelosok negeri. Melansir laman resmi PT Telemedia Komunikasi Pratama, untuk mendaftarkan diri pada program Internet Rakyat, masyarakat harus melakukan pra-pendaftaran layanan Internet dan tidak membutuhkan akun Telegram. Adapun paket yang tersedia yaitu paket internet 30 hari dengan harga Rp. 100.000 dengan layanan 5G FWA, gratis sewa modem (CPE), kecepatan internet di atas 100 Mbps, gratis langganan bulan pertama, kuota unlimited dan tanpa biaya pemasangan. Tidak tersedia program internet gratis 25 GB selama 3 bulan yang diinformasikan dalam resmi Internet Rakyat. Berdasarkan rangkuman Tirto, untuk dapat menikmati Internet Rakyat, masyarakat diharuskan untuk melakukan pemesanan (pre order) terlebih dahulu melalui tautan https://internetrakyat.id/register# dan mengikuti prosedur pemesanan modem dengan melengkapi data diri seperti Nama Lengkap, Nomor Handphone (WhatsApp Aktif), Email yang aktif, serta detail alamat untuk pengiriman modem. Sementara terkait klaim adanya bantuan Internet Rakyat gratis 25 GB selama 3 bulan yang beredar, tidak ada media kredibel yang membenarkan informasi tersebut. 100	2026-01-07
Berita CekFakta	Hoaks BMKG Deteksi Ancaman Squall Line pada Malam Tahun Baru	Tirto mencoba memverifikasi informasi tersebut dengan menelusuri pengumuman resmi dari BMKG. Di akun Instagram resmi mereka terdapat informasi yang langsung membantah narasi ini. Dalam pengumuman BMKG pada Rabu (31/12/2025), sekitar pukul 12 siang, disebutkan narasi soal deteksi "Squall Line" pada malam pergantian tahun adalah hoaks. “???? ????? ?????? merilis pernyataan atau peringatan dini seperti yang beredar terkait: terdeteksinya Squall Line, ancaman badai ekstrem khusus malam 31 Desember 2025-1 Januari 2026, imbauan resmi BMKG dengan narasi tersebut,” tulis informasi dari akun bercentang biru tersebut. Mereka juga menegaskan tidak perna menyebarkan rilis resmi soal adanya fenomena Squall Line seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Selalu cek sumber resmi BMKG untuk mendapatkan info cuaca yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kanal resmi mereka mencakup:: Website: bmkg.go.idMedia sosial: @infoBMKGAplikasi Info BMKG Informasi BMKG di akun Instagram dikutip, Rabu, wilayah DKI yang meliputi Jakarta Barat, Timur, Pusat, Utara, Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Seribu pada pagi hari diguyur hujan intensitas ringan. Pada Rabu siang, hujan masih mengguyur semua wilayah DKI dengan intensitas ringan hingga sedang. Beranjak pada sore hari, Jakarta masih masih diguyur hujan. Langit Jakarta pada malam pergantian tahun akan diguyur hujan hingga malam hari dengan intensitas ringan. Diketahui bahwa hujan dengan intensitas ringan menurunkan air kurang dari 1-5 mm (milimeter) per jam. 100	2025-12-31
Berita CekFakta	Tidak Benar Jackie Chan Kunjungi Korban Banjir 2025 di Aceh	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto memasukkan foto di dalam unggahan ke Google Image dan menggunakan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search) untuk mencari sumber asli foto. Hasilnya, Tirto diarahkan ke sebuah foto di Getty Images, foto tersebut menampilkan Jackie Chan sedang menggunakan baju berwarna oranye sembari menjabat tangan masyarakat, sebagaimana yang ditampilkan di unggahan. Dalam keterangan, diketahui foto tersebut diambil pada 18 April 2005 di Aceh oleh Dimas Ardian. Disebutkan bahwa Jackie Chan menyapa warga setempat saat meninggalkan Pusat Anak di Desa Lampeuneurut dalam kunjungan ke Banda Aceh, Indonesia. Kunjungan Jackie kala itu terkait bantuan terhadap bencana tsunami 2004. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menilai bagaimana dana yang telah mereka kumpulkan melalui Laureus Sport for Good Foundation dapat membantu masyarakat di wilayah yang paling parah terdampak tsunami 2004. Sementara itu, Tirto juga menemukan foto yang identik dengan gambar kapal dalam unggahan tersebut di situs resmi Kedutaan Besar China untuk Jamaika. Dalam foto tersebut, tampak sejumlah orang berdiri di depan kapal, termasuk tiga orang yang mengenakan pakaian berwarna putih, kuning, dan hitam, sebagaimana terlihat dalam unggahan di Facebook. Keterangan di situs menyebutkan bahwa gambar tersebut merupakan kapal rumah sakit Angkatan Laut China Ark Silk Road yang tiba di Montego Bay, Jamaika. Duta Besar China untuk Jamaika Wang Jinfeng, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Jamaika Christopher Tufton, serta Wali Kota Montego Bay Richard Vernon, hadir di dermaga untuk menyambut dan meninjau kapal tersebut. 100	2025-12-30
Berita CekFakta	Hoaks Purbaya Mastermind Penyitaan Uang Korupsi Konglomerat	Tirto mengamati keseluruhan video berdurasi hampir 3 menit tersebut. Dalam video tidak terdapat keterangan tempat dan waktu yang spesifik. Video terlihat seperti suntingan yang menggabungkan sejumlah kejadian. Terlihat beberapa latar belakang tempat dan kejadian yang berbeda. Pengunggah juga menambahkan beberapa ilustrasi seperti kebun sawit dan meja dengan tumpukan uang. Tirto kemudian mencoba melakukan pencocokan visual terhadap beberapa potongan gambar dalam video. Potongan yang paling mencolok, yang menunjukkan Purbaya berdiri di depan tumpukan uang menjadi fokus kami. Hasil pencarian gambar terbalik (reverse image search) mengarahkan kami ke video berikut dari unggahan Sekretariat Presiden. Video tersebut adalah momen saat Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara di Jakarta, Rabu (24/12/2025). Di kesempatan itu Purbaya sempat berfoto dengan memegang piagam bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Momen serupa unggahan di media sosial bisa ditemukan di sekitar menit 18, video Sekretariat Presiden. Tumpukan uang tersebut bukan hasil penyitaan uang konglomerat, melainkan hasil dari denda administratif dari 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang melanggar aturan di kawasan hutan, serta hasil rampasan perkara korupsi besar (minyak goreng dan gula). Uang tunai tersebut dipajang di lobi Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan diserahkan langsung oleh Jaksa Agung kepada negara dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Tirto juga menemukan informasi dari akun Instagram @ppid.kemenkeu. ditemukan unggahan yang memberikan pernyataan bahwa berita yang menyatakan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mastermind dibalik penyitaan duit korupsi adalah tidak benar. "Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mastermind di balik penyitaan duit korupsi adalah tidak benar atau hoaks," demikian pernyataan tertulis yang dikutip dari akun Instagram resmi PPID Kemenkeu, Senin (29/12/2025). Berdasar rangkuman Tirto, dana Rp6 triliun yang dimaksud berasal dari dua sumber. Pertama, penagihan denda administratif kehutanan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kedua, hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan kasus dugaan korupsi di sektor kehutanan. Uang tersebut sebelumnya dipamerkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers yang turut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025). Sementara itu terkait klaim dana senilai Rp13 triliun, atau tepatnya Rp13.255.244.538.149 diserahkan Kejaksaan Agung pada Senin (20/10/2025). Dana tersebut merupakan uang pengganti dari korporasi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi CPO, antara lain Wilmar Group senilai Rp11,88 triliun, Permata Hijau Group Rp1,86 miliar, dan Musim Mas Rp1,8 triliun. 100	2025-12-29
Berita CekFakta	Hoaks Pertamina Bagikan Tautan Hadiah Tahun Baru 2026	Pertama-tama, Tirto mencoba mengecek keaslian laman yang diunggah akun Facebook tersebut. Analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi Pertamina. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain oklv.buzz, dibuat pada 5 Desember 2025 dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto mencoba membuka tautan tersebut, pengunjung diarahkan pada pengisian kuesioner singkat yang diklaim untuk mengundi hadiah dengan mengisi pertanyaan: “Apakah kamu tahu? Pertamina? Berapa usiamu? Bagaimana menurutmu tentang Pertamina? Apakah anda pria atau wanita?”. Baca juga:Pertamina Prediksi Konsumsi BBM Naik 3,2 % di Periode Nataru Jawaban akan diverifikasi, lalu muncul ucapan "selamat jawaban telah disimpan". Setelah itu pengunjung seolah diberi kesempatan untuk mendapatkan hadiah dengan memilih kotak berwarna biru sebanyak 3 kali. Pengunjung yang berhasil membuka kotak berisi uang akan diminta mempromosikan hadiah tersebut ke 5 grup atau 20 teman dan mengklaim hadiah dengan menghubungi nomor WhatsApp tertera. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Phishing merupakan modus penipuan siber untuk mendapatkan data-data pribadi dengan menyamar sebagai pihak terpercaya seperti bank atau lembaga lain menggunakan tautan berbahaya untuk mencuri data korban. Sebab, tidak ada satu pun informasi resmi yang menyatakan Pertamina mengadakan hadiah tahun baru berupa uang tunai. Vice President Corporate Communicaton Pertamina, Muhammad Baron, kepada Tirto menegaskan seluruh program promosi Pertamina disampaikan melalui saluran komunikasi resmi perusahaan yakni website www.pertamina.com, akun sosial media @pertamina serta aplikasi resmi MyPertamina. Salah satu promo yang dilakukan Pertamina diunggah akun Instagram resmi @pertaminapatraniaga. Dalam unggahan itu, PT Pertamina memberikan hadiah spesial akhir tahun di SPBU dengan memberikan beragam promo. Hadiah yang dibagikan yaitu, menukar poin MyPertamina jadi merchandise eksklusif; hemat hingga Rp20.000 untuk pengisian Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex; lebih hemat hingga Rp10.000 untuk pembelian tabung & isi ulang Brightgas dan berbagai promo cashback sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian klaim Pertamina bagikan tautan pendaftaran hadiah tahun baru sebesar Rp1.500.000 adalah tidak benar. PT Pertamina tidak pernah membagikan tautan dan informasi tersebut. 100	2025-12-25
Berita CekFakta	Hoaks Bahlil Wajibkan Ojol Beli Motor Listrik di Tahun 2026	Sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memang sering memberikan pernyataan soal subsidi negara seperti BBM, gas, listrik, dll. Namun tidak ditemukan pernyataan Bahlil yang menyebut Ojol diwajibkan membeli motor listrik untuk mengurangi beban subsidi negara. ‎Berdasarkan laporan Tirtopada Kamis (7/01/2026), Bahlil justru menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan maupun perubahan skema subsidi energi untuk tahun 2026. ‎“Sampai sekarang belum ada pembahasan dan belum ada perubahan pola (subsidi energi 2026), termasuk harga listrik tidak kita naikkan,” ujar Bahlil usai menghadiri retret di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam. ‎Bahlil juga memastikan bahwa paket subsidi energi yang akan dijalankan pemerintah tetap mengacu pada ketentuan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp381,3 triliun dalam RAPBN 2026, meningkat dibandingkan outlook APBN 2025 yang sebesar Rp288,13 triliun. Dari seluruh pernyataan resmi tersebut, tidak ada satu pun informasi yang mendukung klaim bahwa Bahlil mewajibkan pengemudi ojol membeli motor listrik pada 2026. ‎Sebagai kebijakan berskala nasional dan berdampak langsung pada jutaan pengemudi, aturan semacam itu tentu akan disertai pengumuman resmi, regulasi tertulis, serta pemberitaan luas dari Kementerian ESDM maupun instansi terkait. Hingga kini, tidak ada bukti atau rujukan kredibel yang mengonfirmasi klaim tersebut. 100	2026-01-09
Berita CekFakta	Keliru, Narasi RI Kucurkan Rp16,7 T Pulihkan Hutan Tropis Brasil	Pertama-tama Tim Riset Tirto melakukan Google Reverse Image pada gambar unggahan di Facebook yang beredar, dan kami diarahkan pada foto yang ada di situs resmi Presiden RI. Foto tersebut sama persis seperti yang diunggah di Facebook, namun konteks aslinya sama sekali berbeda. Dalam laman resmi Presiden RI, foto Prabowo dan Lula berjabat tangan diambil ketika momen pertemuan bilateral antara Indonesia dan Brasil di Istana Merdeka, Jakarta, (23/10/2025). Saat itu, Indonesia dan Brasil sepakat membangun kemitraan ekonomi komprehensif untuk memperkuat perdagangan dan investasi. Tidak ada sama sekali informasi terkait pemberian dana Rp16,7 Triliun untuk memulihkan hutan tropis di Brasil dalam pertemuan itu. Tirto lantas mencari pemberitaan kredibel media nasional soal klaim itu dengan melakukan pencarian di mesin pencari Google. Alhasil, kami menemukan bahwa klaim Indonesia bakal memberikan dana Rp16,7 Triliun kepada Brasil untuk pemulihan hutan tropis, kemungkinan diambil dari informasi yang dicatut keliru saat perhelatan Konferensi ke-30 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (COP30) di Belem, Brasil. Dalam laman resmi Kementerian Kehutanan, pemerintah Indonesia mendukung peluncuran Tropical Forest Forever Facility (TFFF) Country Access Platform, sebuah inisiatif baru yang dirancang mempercepat akses pendanaan jangka panjang terhadap negara-negara pemilik hutan tropis, termasuk Indonesia. Platform yang diluncurkan oleh Pemerintah Brasil ini bertujuan membantu negara-negara hutan tropis memenuhi persyaratan teknis dan institusional untuk memperoleh pembiayaan dari mekanisme TFFF. Dukungan tersebut mencakup proses diagnostik cepat, penyediaan bantuan teknis yang terkoordinasi, serta penguatan kerja sama negara-negara berkembang agar dapat saling bertukar pengalaman dan solusi dalam perlindungan hutan. Baca juga:Komisi I: Perjanjian Damai Palestina-Israel Harus Lekas Terwujud Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Selain berpartisipasi aktif dalam pengembangan platform, Indonesia juga terlibat sebagai anggota Interim Steering Committee yang mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam diplomasi kehutanan global. “Platform ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kapasitas negara dalam mengakses pembiayaan jangka panjang, meningkatkan sistem pemantauan hutan, serta memastikan tata kelola keuangan publik yang akuntabel dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat adat dan lokal,” kata Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati. Sementara itu, pendanaan senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun yang disampaikan pemerintah Indonesia dalam agenda pembukaan Leader’s Summit COP30 di Belem, Brasil, rencananya dikumpulkan melalui nilai ekonomi karbon sebagai solusi. Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam acara Belém Leader Summit, Brasil, Jumat (7/11) waktu setempat. Baca juga:Menkeu Sebut Daerah Tetap Nikmati Belanja Pusat Meski TKD Turun Dilansir Antara, Hanif menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menargetkan transaksi senilai Rp16 triliun dari perdagangan karbon dengan mutu tinggi di semua sektor. Namun bakal diprioritaskan pada sektor alam maupun sektor energi dan industri. "Terutama di sektor alam, yaitu sektor forestry dan ocean. Kemudian di sektor tech-based dari sektor energi dan industri. Jadi dua sektor itu kita harapkan berkontribusi sampai di angka 90 juta ton CO2 dengan nilai transaksi kami perkirakan sampai Rp16 triliun," kata Hanif. Indonesia disebutnya telah mencapai reduksi emisi dengan volume mencapai 1 miliar ton CO₂ ekuivalen dalam kurun 2015–2024 yang telah diverifikasi UNFCCC, badan PBB yang menaungi perundingan iklim global. Indonesia memiliki catatan penurunan emisi sebesar 550 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2015–2020, serta hampir 400 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2020–2024. Jika ditotal, emisi direduksi mendekati 1 miliar ton CO₂ ekuivalen, yang telah diakui secara internasional. Baca juga:Pemerintah Siapkan Sistem Integrasi Pembelian LPG 3 Kg Pakai KTP “Angka inilah yang menurut kami alangkah baiknya dipublikasikan di IDX [bursa karbon] untuk ditawarkan, sehingga angka ini yang harus kembali ke hutan dalam bentuk pendanaan TFFF, ini salah satu usulan dari kami,” kata Hanif. Dengan begitu, Indonesia sebetulnya berjanji berkomitmen mengumpulkan dana sebesar Rp16,7 Triliun untuk dialokasikan ke dalam mekanisme TFFF. Angka itu diproyeksi didapat dari kredit karbon yang diungkap ketika perhelatan COP30 di Brasil, November 2025. TFFF memang diusulkan Brasil sebagai tuan rumah COP30. Tapi mengartikan bahwa target alokasi dana TFFF akan dipakai langsung oleh Brasil adalah keliru. TFFF adalah platform yang diisi oleh berbagai negara untuk pendanaan jangka panjang terhadap negara-negara pemilik hutan tropis, termasuk Indonesia. 100	2025-12-24
Berita CekFakta	Tidak Benar, Narasi Demo Kades Minta Purbaya Mundur dari Menkeu	Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tirto menelusuri pemberitaan media arus utama terkait aksi demonstrasi kepala desa yang disebut-sebut menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur. Penelusuran mengarahkan pada laporan Tirto mengenai aksi unjuk rasa yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di sekitar Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/11/2025). Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sekitar 2.155 personel aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi Apdesi. Aksi tersebut diketahui merupakan bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Aturan ini dinilai oleh sebagian pemerintah desa berpotensi menghambat pencairan dana desa tahap II serta mengalihkan sebagian anggaran desa ke program-program yang berada di luar kewenangan pemerintah desa. Para kepala desa menilai PMK 81/2025 tidak mengakomodasi aspirasi mereka, sebab dialog justru dilakukan dengan pihak di luar DPP Apdesi yang selama ini menjadi wadah resmi kepala desa di seluruh Indonesia. DPP Apdesi menegaskan tuntutan pencabutan PMK 81/2025 dan mengancam menggelar aksi lanjutan apabila pemerintah tidak segera merespons desakan terkait pencairan dana desa. Namun, dalam pemberitaan tersebut tidak ditemukan informasi yang menyebut bahwa aksi unjuk rasa dilakukan untuk menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, sebagaimana diklaim dalam unggahan Facebook yang beredar. 100	2025-12-23
Berita CekFakta	Hoaks Kejaksaan Agung Tetapkan Luhut jadi Tersangka Korupsi	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto menelusuri pemberitaan di media arus utama serta pernyataan resmi lembaga penegak hukum terkait dugaan penetapan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai tersangka korupsi. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim serupa pernah beredar pada Oktober 2025 dan telah diperiksa oleh sejumlah media. Saat itu, klaim tersebut dinyatakan tidak berdasar dan tidak didukung bukti resmi, sebagaimana dilaporkan oleh Antara. Hingga penelusuran ini dilakukan, tidak ditemukan satu pun pemberitaan kredibel atau keterangan resmi dari Kejaksaan Agung maupun instansi pemerintah lain yang menyatakan Luhut Binsar Pandjaitan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, baik terkait batu bara maupun perkara lainnya. Dalam praktik penegakan hukum, penetapan tersangka merupakan informasi publik yang selalu diumumkan secara resmi dan diliput luas oleh media, sehingga kecil kemungkinan informasi tersebut luput dari pemberitaan. Selain itu, aktivitas publik Luhut juga menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta. Melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Luhut diketahui menghadiri diskusi bersama Wakil Kepala BRIN, Kepala BPOM, serta pimpinan sejumlah lembaga riset untuk membahas percepatan agenda ketahanan pangan nasional. Unggahan tersebut dibagikan pada Rabu (7/01/2026). Kehadiran dan aktivitas resmi tersebut menunjukkan bahwa Luhut masih menjalankan tugas dan perannya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan tidak dalam penahanan. Penetapan tersangka bagi pejabat publik umumnya diikuti dengan penonaktifan jabatan. 100	2026-01-08
Berita	Tidak Benar, Virus "Super Flu" Lebih Parah dari COVID-19	Melansir situs resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, super flu, yang termasuk dalam keluarga virus influenza A H3N2 subclass K, bukanlah virus baru. Virus ini telah lama dikenal dan dipantau oleh sistem surveilans global, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Data Kemenkes RI pada akhir Desember 2025, mencatat adanya 62 kasus influenza A H3N2 subclass K yang tersebar di delapan provinsi. Jumlah kasus terbanyak berada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan kelompok usia anak. Namun begitu, Kemenkes menegaskan bahwa situasi influenza A H3N2 subclass K masih berada dalam kondisi terkendali dan tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan dibandingkan clade maupun subclade influenza lainnya. Melansir laporan Tirto sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan virus super flu yang tengah ramai bicarakan saat ini bukan merupakan penyakit baru dan tidak menimbulkan ancaman serius seperti COVID-19. Menurutnya, virus ini memang memiliki penularan yang cepat, namun risiko kematiannya sangat rendah. "Ini sebenarnya virus H3N2. Namanya, populernya influenza A. Ini sudah lama adanya, sudah puluhan tahun kita lihat saja. Kemudian, dia keluar varian baru, yang namanya varian, mereka istilahnya subclade A. Jadi bukan satu virus baru seperti yang COVID. Jadi penularannya cepat, tetapi (risiko) kematiannya sangat rendah," kata Budi dalam konferensi pers yang digelar di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (7/1/2026). Budi menyebut virus ini memang kerap meningkat pada musim tertentu seperti musim dingin. Hingga saat ini, jumlah kasus yang ada disebutnya masih tergolong dalam batas aman dan dapat ditangani dengan pengobatan standar. Senada, Direktur Penyakit Menular Kemenkes RI, dr. Prima Yosephine, menjelaskan bahwa secara global, peningkatan kasus influenza A (H3) mulai terpantau di Amerika Serikat sejak minggu ke-40 tahun 2025, seiring dengan masuknya musim dingin. Subclade K pertama kali diidentifikasi oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat pada Agustus 2025 dan hingga kini telah dilaporkan di lebih dari 80 negara. “Berdasarkan penilaian WHO dan data epidemiologi yang tersedia, influenza A (H3N2) subclass K tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan. Gejala yang muncul umumnya serupa dengan flu musiman, seperti demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan nyeri tenggorokan,” ujar dr. Prima. Sementara itu, Kemenkes, melalui laman resmi Labkesmas Makassar, menjelaskan bahwa istilah digunakan karena virus ini memiliki tingkat penularan yang cepat, terutama pada musim tertentu, dan dapat menyebar lebih intens di sejumlah wilayah. Namun, klaim yang menyebut virus ini lebih berbahaya dibandingkan COVID-19 tidak didukung oleh fakta ilmiah. Hingga saat ini, influenza A H3N2 tidak menunjukkan tingkat fatalitas yang lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Virus super flu menular terutama melalui percikan udara (droplet) saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung. Gejala yang ditimbulkan pada umumnya menyerupai flu musiman. Senada, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes., juga menjelaskan pada Tirto bahwa influenza A virus subtype H3N2 merupakan salah satu subtipe influenza musiman yang memiliki karakteristik mudah bermutasi melalui mekanisme antigenic drift. Subtipe ini juga kerap menyebabkan wabah influenza musiman yang berat dan secara historis berkaitan dengan angka rawat inap serta kematian yang lebih tinggi, terutama pada kelompok lanjut usia. Namun, dr. Andreas menegaskan bahwa secara umum COVID-19 tetap lebih berbahaya dibandingkan super flu. “COVID-19 memiliki risiko yang lebih besar karena dapat menyebabkan gagal napas, komplikasi multisistem, serta gejala jangka panjang atau Long COVID,” ujarnya pada Rabu (7/1/2026). Meski demikian, pada kelompok tertentu, influenza H3N2 dapat menimbulkan risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan COVID-19 ringan. Kelompok tersebut meliputi lansia, anak kecil, pasien dengan penyakit jantung, paru, dan ginjal, ibu hamil, individu dengan imunitas rendah, serta individu yang tidak mendapatkan vaksin influenza. Oleh karena itu, super flu tetap perlu diwaspadai, meskipun tidak menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi secara umum, dibandingkan COVID-19. Pada laman Halodoc, juga disebutkan bahwa gejala influenza A subclass K dapat berupa demam sangat tinggi, nyeri otot, sakit kepala berat, serta gangguan tenggorokan atau batuk. Meskipun agresif dalam penularan, risiko kematian akibat super flu tidak berbeda jauh dengan influenza musiman dan tidak menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat disarankan untuk melakukan vaksinasi influenza tahunan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), tetap berada di rumah saat sakit, serta melakukan konsultasi kesehatan apabila diperlukan. Masyarakat diimbau untuk tetap berada di rumah saat mengalami gejala flu, menggunakan masker, menerapkan etika batuk, serta segera mengakses fasilitas pelayanan kesehatan apabila gejala memburuk atau tidak membaik dalam waktu lebih dari tiga hari.100	2026-01-08
Berita CekFakta	Hoaks Pendaftaran CPNS 2025/2026	Tim periksa fakta Tirto memulai penelusuran dengan menggunakan mesin pencarian untuk memeriksa kebenaran klaim yang beredar di media sosial. Dari penelusuran tersebut, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah yang menyatakan telah diumumkannya formasi sekaligus dibukanya pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Melansir pemberitaan Tirto sebelumnya, hingga November 2025, pemerintah belum mengumumkan secara resmi pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum untuk tahun 2026. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa wacana pengadaan CPNS 2026 masih berada pada tahap koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga belum ada kepastian pelaksanaan. Informasi tersebut sekaligus menjadi penyangkal atas narasi yang beredar di media sosial, yang mencantumkan rincian jumlah formasi di sejumlah kementerian dan menyertakan tautan pendaftaran. Pasalnya, pemerintah belum merilis data apa pun terkait formasi CPNS 2026, baik untuk instansi pusat maupun daerah. Lebih lanjut, Tirto menelusuri menelusuri tautan yang diklaim sebagai link pendaftaran daring CPNS 2025/2026. Tautan tersebut mengarah ke situs https://daftarsekrgjuga.allihii.com/. Di dalam situs tersebut, terdapat formulir pendaftaran yang meminta pengguna mengisi sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap sesuai KTP, alamat lengkap, serta nomor telepon yang terhubung dengan akun Telegram. Pengguna juga diminta mencentang persetujuan untuk menerima pesan dari admin melalui Telegram. Permintaan data pribadi melalui situs yang tidak berakhiran go.id atau pemerintah Indonesia ini juga menjadi indikasi yang patut dicurigai. Selain itu, penggunaan aplikasi Telegram sebagai media pendaftaran juga tidak sesuai dengan mekanisme resmi seleksi CPNS. Perlu diketahui, pendaftaran CPNS hanya dilakukan melalui portal resmi SSCASN milik BKN di alamat https://sscasn.bkn.go.id, bukan melalui tautan atau situs lain. 100	2025-12-22
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Undian Spesial Akhir Tahun Bank BJB	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri tautan yang dicantumkan pada bagian akhir unggahan undian berhadiah tersebut. Namun, per Rabu (17/12/2025), tautan tersebut sudah tidak dapat diakses. Kendati demikian, hasil pemindaian menggunakan perangkat URLScan.io menunjukkan alamat domain situs tersebut bukan tidak terkait situs resmi milik Bank BJB. Adapun situs resmi Bank BJB dapat diakses melalui www.bankbjb.co.id. Lewat penelusuran informasi dalam situs web serta media sosial resmi Bank BJB. Hasil penelusuran menunjukkan tidak adanya pengumuman atau informasi terkait program undian berhadiah “Spesial Akhir Tahun 2025 Bank BJB” sebagaimana diklaim dalam unggahan Facebook tersebut. Selain itu, akun Facebook yang menyebarkan klaim undian berhadiah tersebut juga bukan akun resmi milik Bank BJB. Akun Facebook resmi Bank BJB telah terverifikasi dengan nama “bank bjb”, dan tidak mempublikasikan undian serupa. Penelusuran di akun Instagram resmi @bankbjb juga tidak menemukan unggahan yang mendukung klaim tersebut.. Sebaliknya, salah satu unggahan akun resmi Bank BJB justru mengimbau nasabahnya untuk berhati-hati terhadap berbagai jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BJB. Dalam unggahan tersebut, Bank BJB menegaskan pentingnya memastikan kontak dan akun media sosial resmi sebelum melakukan transaksi atau mengakses tautan tertentu. Bank BJB juga menekankan bahwa pihaknya tidak pernah meminta data pribadi nasabah, seperti PIN, kata sandi, maupun kode OTP, dalam kondisi apa pun. Informasi tersebut bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh pemilik rekening. Imbauan ini semakin memperkuat indikasi bahwa klaim undian berhadiah yang beredar di media sosial tersebut merupakan upaya penipuan. 100	2025-12-19
Berita CekFakta	Hoaks Hotman Paris Promosikan Situs Judol	Tim pemeriksa fakta Tirto menelusuri sumber asli video tersebut menggunakan fitur Google Lens. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video yang beredar identik dengan salah satu unggahan di akun Instagram resmi Hotman Paris, yakni @hotmanparisofficial, yang diunggah pada 22 Maret 2025. Hal-hal yang sama di antara kedua video, di antaranya adalah jas Hotman yang sama-sama merah bermotif, dengan motif yang identik, dengan latar belakang yang juga sama. Gerakan tangan dan mulutnya juga sama. Namun, dalam video asli tersebut, Hotman Paris sama sekali tidak membahas atau mempromosikan judi online. Video tersebut berisi penjelasan Hotman terkait kasus hukum yang melibatkan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam sengketa arbitrase internasional. Dalam penjelasannya, Hotman menyebut bahwa kementerian tersebut pernah kalah dalam sidang arbitrase internasional dan diwajibkan membayar denda. Pihak asing yang memenangkan perkara kemudian melacak aset milik kementerian hingga ke Paris, Prancis, dan mengajukan permohonan penyitaan melalui pengadilan di Inggris untuk mengeksekusi aset tersebut. Hotman juga menyoroti risiko penggunaan arbitrase internasional dalam kontrak pemerintah. Ia menegaskan bahwa arbiter dalam forum tersebut belum tentu bersikap jujur, terutama dalam kontrak yang bersifat internasional. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah Indonesia menghindari klausul arbitrase internasional dan lebih memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan di dalam negeri. Lebih lanjut, Tirto menemukan adanya perbedaan signifikan antara suara dalam video yang beredar di Facebook dengan video asli di akun Instagram Hotman Paris. Untuk memastikan hal tersebut, tim pemeriksa fakta menganalisis video yang beredar menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan (AI) dari Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video yang beredar memiliki kemungkinan sebagai hasil manipulasi sebesar 25,9 persen. Dengan demikian, narasi promosi judi online dalam video tersebut berpotensi merupakan hasil penyuntingan dan tidak berasal dari pernyataan asli Hotman Paris. 100	2026-01-08
Berita CekFakta	Tidak Benar, Hujan Pasir di Balaraja karena Anomali Cuaca	Pertama-tama, Tirto mengecek sumber asli unggahan video tersebut dengan menggunakan metode reverse image search. Alhasil, hasil pengecekan lewat Google images mengarah kepada sejumlah video yang tampak sama persis dengan unggahan TikTok tersebut. Namun, video-video tersebut tidak menampilkan informasi mengenai fenomena hujan pasir di Balaraja. Akan tetapi, informasi video yakni adegan ketika sebuah pabrik bata ringan atau hebel meledak di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Sabtu (29/11/2025). Misalnya unggahan di Instagram oleh akun Tangerangnewsofficial. Ledakan yang terjadi itu membuat abu dan material pabrik bertebaran tinggi ke udara. Tirto juga diarahkan ke sebuah potongan berita terkait peristiwa tersebut di akun YouTube milik media BeritaSatu. “Hujan pasir”, dalam berita tersebut bukan disebabkan oleh fenomena alam melainkan sebuah ledakan pabrik hebel yang menyebabkan material bahan membumbung tinggi ke udara sehingga jatuh lagi ke tanah seperti hujan. Tidak ada sama sekali informasi hujan pasir yang terjadi di Balaraja disebut karena adanya anomali cuaca. ‘Hujan pasir’ dalam konteks aslinya adalah kiasan dalam peristiwa ledakan di pabrik hebel yang berlokasi di Balaraja pada 29 November 2025 lalu. Mengutip pemberitaan RRI, warga sekitar lokasi mengatakan insiden tersebut bermula dari ledakan dalam pabrik produksi bata ringan tersebut. Setelah itu, disusul kepulan pasir yang membumbung ke langit dan jatuh berserakan hingga ke permukiman sekitar. Sementara itu, penanggungjawab produksi pabrik yang meledak dari PT Jaya Celcon Prima, Wildan, mengatakan ledakan berasal dari salah satu mesin pembakaran. Ia menjelaskan kepulan pasir yang membumbung setelah ledakan adalah partikel batu yang sedang melalui proses diproduksi. "Karena ledakan jadi hancur batu yang sedang dimatangkan itu, sehingga kelihatan abu ke atas," ucapnya dilansir RRI. 100	2025-12-19
Berita CekFakta	Hoaks Bahlil Minta PLN Menaikkan Tarif Token Listrik	Untuk menelusuri kebenaran fakta, Tirto menelusuri klaim tersebut melalui mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci “Bahlil minta harga token listrik PLN naik” pada tab “Berita”. Hasil penelusuran tidak menemukan informasi resmi maupun pemberitaan dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Perlu diketahui, mengutip Tirto, tarif listrik PLN bagi pelanggan non-subsidi ditinjau dan ditetapkan secara rutin setiap tiga bulan atau per kuartal dalam satu tahun. Sejalan dengan mekanisme tersebut, pada Januari 2026 PLN memberlakukan penyesuaian tarif untuk kuartal I, yang mencakup periode Januari hingga Maret 2026. Penetapan tarif ini didasarkan pada perubahan sejumlah indikator ekonomi makro, antara lain nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), tingkat inflasi, serta harga batu bara acuan (HBA). Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Kamis (1/1/2026), Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan kenaikan tarif listrik. Tri menjelaskan bahwa meskipun perkembangan parameter ekonomi makro saat ini secara perhitungan semestinya mendorong kenaikan tarif listrik, pemerintah memilih untuk tidak menaikkannya guna mempertahankan daya beli masyarakat. "Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan," kata Tri. Dengan pertimbangan tersebut, Tri menegaskan bahwa tarif listrik bagi 25 golongan pelanggan tetap berlaku tanpa perubahan pada kuartal I 2026. Pemerintah juga memastikan subsidi listrik masih diberikan kepada kelompok pelanggan tertentu. Ia menambahkan, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kepastian serta stabilitas ekonomi, baik bagi pelanggan rumah tangga maupun pelaku usaha, pada awal tahun 2026. Baca juga:Anti Ribet, Ini Cara Praktis Beli dan Isi Token Listrik PLN 100	2026-01-07
Berita CekFakta	Hoaks Bahlil Minta PLN (Persero) Menaikkan Tarif Token Listrik	Untuk menelusuri kebenaran fakta, Tirto menelusuri klaim tersebut melalui mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci “Bahlil minta harga token listrik PLN naik” pada tab “Berita”. Hasil penelusuran tidak menemukan informasi resmi maupun pemberitaan dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Perlu diketahui, mengutip Tirto, tarif listrik PLN bagi pelanggan non-subsidi ditinjau dan ditetapkan secara rutin setiap tiga bulan atau per kuartal dalam satu tahun. Sejalan dengan mekanisme tersebut, pada Januari 2026 PLN memberlakukan penyesuaian tarif untuk kuartal I, yang mencakup periode Januari hingga Maret 2026. Penetapan tarif ini didasarkan pada perubahan sejumlah indikator ekonomi makro, antara lain nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), tingkat inflasi, serta harga batu bara acuan (HBA). Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Kamis (1/1/2026), Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan kenaikan tarif listrik. Tri menjelaskan bahwa meskipun perkembangan parameter ekonomi makro saat ini secara perhitungan semestinya mendorong kenaikan tarif listrik, pemerintah memilih untuk tidak menaikkannya guna mempertahankan daya beli masyarakat. "Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan," kata Tri. Dengan pertimbangan tersebut, Tri menegaskan bahwa tarif listrik bagi 25 golongan pelanggan tetap berlaku tanpa perubahan pada kuartal I 2026. Pemerintah juga memastikan subsidi listrik masih diberikan kepada kelompok pelanggan tertentu. Ia menambahkan, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kepastian serta stabilitas ekonomi, baik bagi pelanggan rumah tangga maupun pelaku usaha, pada awal tahun 2026. Baca juga:Anti Ribet, Ini Cara Praktis Beli dan Isi Token Listrik PLN 100	2026-01-07
Berita CekFakta	Hoaks Menkeu Purbaya Resmikan Pinjaman Cepat Cair Tanpa Jaminan	Tirto mengamati keseluruhan video berdurasi 12 detik tersebut. Dalam video, tidak terdapat keterangan waktu dan tempat yang spesifik. Kami justru, menemukan beberapa hal mencurigakan dari tayangan tersebut, yang paling utama terkait gerak mulut Purbaya yang terlihat kaku dan tidak sesuai dengan beberapa kata yang diucapkan. Berdasarkan kecurigaan itu, kami lantas mengecek keaslian video dengan menggunakan pendeteksi AI Hive Moderation. Hasilnya menunjukkan video Purbaya resmikan pinjaman cepat cair tanpa jaminan tersebut memiliki kemungkinan 81,9 persen mengandung konten AI dan deepfake content. Sementara lewat penelusuran GetContact, Tirto mencoba menelusuri nomor kontak yang tercantum dalam unggahan. Kontan tersebut tidak menunjukkan keterkaitan dengan Kementrian Keuangan maupun Purbaya. Tirto juga sempat melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari salah satu potongan gambar dalam video. Hasilnya mengarahkan ke foto berikut. Foto tersebut diambil pada 23 September 2025 lalu. Pengunggah foto menyebarkan fotonya bersama Purbaya kala itu. Tak ada keterangan soal pinjaman uang dalam unggahan itu. Penelusuran dengan mesin pencarian terkait pinjaman yang diberikan Purbaya, justru mengarahkan ke artikel Kementerian Komunikasi dan Digital berikut yang menyatakan informasi tersebut adalah hoaks. Pencarian lebih lanjut juga mengarahkan ke informasi dari CIMB Niaga berikut. Dalam narasi tersebut dijelaskan kalau saat ini selain bank sudah ada lembaga non-bank yang memberi pinjaman dana yaitu, koperasi, pegadaian, pinjaman online dan bank. Namun tetap dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh masing–masing lembaga. Setiap bank memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda dalam memberikan pinjaman dana. Namun secara umum, beberapa syarat yang diminta oleh pihak bank dalam memberikan pinjaman dana, antara lain, fotokopi identitas diri (KTP dan Kartu Keluarga), fotokopi penghasilan atau slip gaji, fotokopi NPWP, fotokopi buku tabungan, dan dokumen kepemilikan agunan seperti BPKB, sertifikat (jika Anda mengambil pinjaman beragunan). Masyarakat diimbau agar lebih waspada pinjaman cepat cair ataupun tanpa jaminan yang tidak bersumber dari media resmi pemerintah atau lembaga, karena bisa berakibat pada penipuan. 100	2025-12-18
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Daftar Bansos PKH 2026 Rp900 Ribu dari Kemensos	Pertama-tama, Tirto mencoba mengecek keaslian laman yang diunggah akun Facebook tersebut. Analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik Kemensos. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain klik6.bantuanbansospkh.com, dibuat pada 28 November 2025 dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Pengunjung diarahkan pada pengisian kuesioner singkat, yang diklaim merupakan pendaftaran program bantuan PKH. Beberapa pertanyaan di kuesioner di antaranya nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Setelah itu pengunjung diarahkan untuk mengisi kode verifikasi 5 digit yang dikirimkan melalui nomor Telegram yang didaftarkan. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Phishing adalah teknik penipuan digital untuk mencuri data pribadi dengan cara mengelabui korban agar mau memberikannya secara sukarela, sering kali dengan menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti bank atau perusahaan terkenal, melalui media sosial palsu yang berisi tautan berbahaya. Melansir Liputan6.com, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang direncanakan akan berlanjut pada tahun 2026, namun belum ada tanggal pasti pencairan yang diinformasikan. Nominal penerima bantuan PKH bervariasi, misalnya ibu hamil dan anak usia dini menerima Rp750.000 per tahap (total Rp3.000.000 per tahun), sedangkan pendidikan SD/sederajat menerima Rp225.000 per tahap (total Rp900.000 per tahun). Pendidikan SMP/sederajat mendapatkan Rp375.000 per tahap (total Rp1.500.000 per tahun), dan SMA/sederajat Rp500.000 per tahap (total Rp2.000.000 per tahun). Untuk penyandang disabilitas berat dan lanjut usia, bantuan yang diterima adalah Rp600.000 per tahap (total Rp2.400.000 per tahun). Tidak ada informasi yang menyatakan adanya pencairan bansos PKH untuk bulan Januari dan Februari 2026 sebesar Rp900 ribu. Masyarakat dapat memantau status penerimaan bansos melalui layanan resmi yang disediakan pemerintah yaitu melalui situs resmi Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id atau melalui aplikasi Cek Bansos, dengan masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa), nama lengkap sesuai KTP, serta kode captcha. Tak ada pertanyaan akun atau nomor Telegram. Dengan demikian, unggahan yang menyertakan tautan pendaftaran bantuan sosial PKH 2026 sebesar Rp900 ribu dengan meminta nomor Telegram adalah tidak benar dan terindikasi penipuan. 100	2026-01-07
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran BLT Kesra Rp900 Ribu Desember 2025	Untuk menelusuri klaim tersebut, Tirto membuka tautan pendaftaran yang terdapat dalam unggahan. Saat tautan diakses, pengguna diarahkan pada sebuah laman dengan tampilan bertuliskan “RESENTRA KEMENSOS TAHUN 2025-2026 RENCANA STRATEGIS KEMENTRIAN SOSIAL”, juga ditemukan logo Kementrian Sosial, PKH, DTKS, Sembako dan logo lainnya. Namun, ada beberapa hal yang mencurigakan. Pertama, ada perbedaan jumlah bantuan yang akan diberikan, yang disebut sebesar Rp2,5 juta, bukan Rp900 ribu seperti yang dituliskan dalam unggahan. Tirto juga tidak menemukan informasi secara utuh, alamat kantor, kontak resmi perusahaan, maupun informasi legal yang menunjukkan bahwa laman tersebut terafiliasi dengan Kemensos. Lebih lanjut, masyarakat diminta untuk mendaftar dengan menuliskan nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ditampilkan juga nama-nama yang sudah mendapatkan bantuan tersebut. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengirim kode OTP yang telah dikirimkan untuk melanjutkan proses pencairan bantuan. Tirto kemudian memeriksa kredibilitas tautan dengan menggunakan urlscan.io. Hasilnya menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak berkaitan dengan domain resmi Kementerian Sosial. Domain yang digunakan berlokasi di Ascension Island, terdaftar di bawah CLOUDFLARENET, dibuat pada 4 Desember 2025 dan berlaku selama 3 bulan. Ketidakjelasan informasi ini menimbulkan kecurigaan terhadap kredibilitas situs. Tirto lantas melakukan pencarian di mesin pencarian Google dengan kata kunci “BLT Kesra bulan Desember 2025”. Hasilnya mengarahkan pada artikel yang dipublikasikan MetroTV. Dilaporkan bahwa pemerintah masih melakukan penyaluran BLT Kesra hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp300 ribu per bulan, yang dicairkan sekaligus untuk bulan Oktober, November dan Desember tahun 2025. Pencairan dilakukan dalam satu kali pencairan sebanyak Rp900 ribu rupiah. Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan dengan dua cara. Pertama, melalui situs Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id. Di situs tersebut, pengunjung akan diarahkan untuk mengisi data wilayah domisili secara lengkap sesuai KTP, memasukkan nama lengkap persis seperti yang tercantum di KTP, mengisi kode captcha yang tampil di layar dan terakhir klik tombol "Cari Data". Cara selanjutnya dengan aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh dari Google Play Store (Android) atau App Store (iOS). Jika data tidak sesuai atau tidak muncul, masyarakat dapat menggunakan fitur usulan atau sanggahan dalam aplikasi “Cek Bansos” atau menghubungi Posko Bansos di kelurahan. Pencairan bantuan dilakukan secara bertahap melalui bank-bank penyalur, sehingga penerima harus memastikan memiliki rekening aktif. Dengan demikian, informasi yang mengklaim tautan pendaftaran dana BLT Kesra yang mengharuskan pengunjung mendaftarkan diri melalui akun ataupun nomorTtelegram adalah tidak benar dan berpotensi merupakan penipuan (phishing) atau pencurian data pribadi. Melansir Detik Jogja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan hingga Rabu (3/12/2025) sudah ada 26,2 juta KPM yang menerima bantuan sebesar Rp900 ribu ini. Artinya, progres penyaluran BLT Kesra di tahun ini sudah mencapai sekitar 75 persen dari target keseluruhan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan karena tidak ada biaya administrasi apa pun dalam proses pengecekan dan pencairan BLT Kesra, serta dilarang memberikan data pribadi seperti PIN atau kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal. 100	2025-12-18
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Subsidi Akhir Tahun Indomaret	Pertama-tama Tirto mencoba mengecek keabsahan laman yang diunggah akun Facebook tersebut. Analisis situs UrlScan, terungkap tautan yang dibagikan terindikasi berbahaya. Tak ditemukan pula hubungan antara situs tersebut dengan situs resmi milik Indomaret. Lewat akun Instagram resmi mereka, Indomaret mengimbau kepada konsumen berhati-hati terhadap penipuan dengan iming-iming voucher gratis atau subsidi akhir tahun. "Indomaret tidak ada program bagi-bagi voucher gratis atau subsidi akhir tahun," demikian tulis akun Indomaret, Senin (8/12/2025). Indomaret menyatakan informasi resmi hanya diakses melalui sosial media resmi dan situs resmi Indomaret.co.id. Tautan yang dibagikan akun Facebook itu mengarah pada pengisian kuesioner singkat yang diklaim untuk mengundi hadiah. Pengunjung kemudian diminta membagikan tautan tersebut dan menghubungi nomor WhatsApp tertera. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna juga biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Tirto sudah beberapa kali membongkar modus undian atau hadiah yang mengatasnamakan instansi resmi pemerintah dan swasta yang ditengarai sebagai tindakan penipuan. Baca juga:Hoaks Undian Berhadiah Mengatasnamakan BSIHoaks Tautan Kupon Undian Berhadiah BNI Tahun 2025Apa itu Phising dan Bagaimana Cara Menghindarinya? 100	2025-12-17
Berita CekFakta	Tidak Benar, Mobil Siti Fadilah Meledak di Tol Jakarta-Cikampek	Pertama-tama, Tirto memperhatikan unggahan tersebut dengan seksama dari awal hingga selesai. Terlihat pengunggah mengambil cuplikan dari acara “Seputar iNews Siang”. Untuk memastikan kebenaran, Tirto memasukkan kata kunci “Seputar iNews berita meledaknya mobil Siti Fadilah” di mesin pencarian Google. Hasilnya, kami diarahkan ke sebuah unggahan dari akun resmi iNews bernama pengguna “officialinews” di TikTok. Lewat unggahan itu, iNews menyatakan bahwa video yang beredar di media sosial terkait dugaan ledakan bom di Tol Jakarta–Cikampek adalah tidak benar, alias hoaks. Tirto kemudian melakukan pengecekan menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui apakah unggahan tersebut dibuat dengan akal imitasi (AI). Hasilnya menunjukkan indikasi penggunaan AI sebesar 99,7 persen. 100	2025-12-17
Berita CekFakta	Hoaks Video Uang Hanyut di Tengah Banjir	Tirto menonton secara utuh video berdurasi 15 detik tersebut. Dari hasil pengamatan, ditemukan sejumlah kejanggalan visual yang mengarah pada dugaan rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI). Kecurigaan terlihat dari perbedaan ketinggian air antara bagian dalam ruangan dan area depan tempat perempuan tersebut berada. Air yang mengalir, terlihat tidak mengenai tubuh perempuan yang mengambil uang yang tercecer. Tirto kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Hasil pengolahan mesin pemindai menyimpulkan 99,9 persen kemungkinan konten mengandung hasil karya AI atau konten deepfake. Bukti Hive Uang Banjir. foto/Hotline periksa fakta tirto Penelusuran lebih lanjut melalui mesin pencari juga tidak menemukan informasi pendukung dari sumber resmi maupun pemberitaan media nasional terkait peristiwa uang hanyut dalam banjir bandang sebagaimana ditampilkan dalam video. Sebaliknya, Kementerian Komunikasi dan Digital, bahkan sudah memberikan label hoaks untuk video tersebut. 100	2025-12-16
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Pecat Bahlil karena Keliru Soal Listrik Aceh	Pertama-tama Tim Riset Tirto melakukan Google Reverse Image pada gambar unggahan di Facebook yang beredar, dan kami diarahkan pada sebuah foto yang ada di laman Antaranews. Foto tersebut sama persis seperti yang diunggah di Facebook, namun memiliki konteks yang sama sekali berbeda. Dalam berita aslinya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama para pengurus inti dari Dewan Pengurus Partai menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Agustus lalu, untuk melakukan silaturahmi. Bahlil beserta rombongan yang mengenakan jas kuning tiba bersama di halaman Istana sekitar pukul 12.45 WIB dengan menggunakan Mercedes Benz Sprinter. Baca juga:Bahlil Klaim RI Akan Berhenti Impor Solar Tahun Depan Pada momen itu, sebagai mitra koalisi pemerintah, Golkar menyampaikan berbagai masukan yang konstruktif, sekaligus menegaskan kembali komitmen mereka dalam mendukung program-program prioritas pemerintah Prabowo-Gibran. Dengan demikian, foto yang ditampilkan dalam unggahan Facebook sama sekali tidak ada kaitannya dengan narasi Prabowo memecat Bahlil karena berbohong soal kondisi listrik di Aceh. Selain itu, Tirto juga mencari pemberitaan kredibel lewat Google untuk mengecek klaim narasi di Facebook. Alhasil, tidak ada sama sekali pemberitaan maupun pernyataan resmi dari pemerintah RI yang mendukung dan memverifikasi klaim pemecatan Bahlil. Di laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil juga tercatat masih menjabat sebagai Menteri ESDM hingga kini. Bahkan, Tirto menemukan artikel dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang menegaskan bahwa klaim tersebut adalah hoaks. “Sampai saat ini, tidak ada perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pasca bencana banjir di Provinsi Sumatra,” tulis Komdigi. Sebagai konteks, dalam kunjungan ke Aceh, Minggu (7/12/2025) lalu, Prabowo sempat menanyakan kepada Bahlil soal kondisi listrik di Aceh. Bahlil lantas menjawab bahwa 93 persen listrik di Aceh akan segera menyala pada malam itu. Kenyataannya, masih banyak wilayah Aceh yang mengalami listrik padam. Teranyar, Bahlil mengklarifikasi pernyataannya soal sistem kelistrikan di Provinsi Aceh yang sudah menyala 93 persen. Ia mengatakan terdapat salah perhitungan oleh PT PLN (Persero) ihwal perbaikan jaringan listrik di Aceh pasca dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Bahlil mengatakan dia memahami kekecewaan masyarakat Aceh atas keandalan listrik yang belum sepenuhnya pulih. "Apabila pelayanan belum maksimal, kami menyampaikan permohonan maaf," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Selasa, (9/12/2025). Di sisi lain, PT PLN juga melontarkan permohonan maaf ke masyarakat karena kekeliruan dalam memberikan data kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo. Ia menjelaskan, meskipun jaringan sudah tersambung kembali secara fisik, namun aliran listrik ternyata belum bisa digunakan sebagaimana mestinya. Aliran listrik ini, sambungnya, ternyata masih perlu disambungkan secara sistem. “Dalam proses ini kami beri informasi yang tidak akurat kepada Menteri ESDM. Begitu transmisi tersambung secara fisik, kami perlu menyambung secara sistem,” ujar dia dalam keterangan daring, Selasa (9/12/2025). Namun, kekeliruan ini tak berujung pada pemecatan. Tidak ada klaim yang mendukung narasi bahwa Prabowo memecat Bahlil setelah keliru dalam pernyataannya soal kondisi listrik di Aceh pasca banjir. 100	2025-12-16
Berita CekFakta	Hoaks Penyelundupan Emas 3,5 Ton di Bandara IMIP Morowali	Tim pemeriksa fakta Tirto memulai penelusuran dengan menelusuri mesin pencari untuk mencari informasi terkait klaim penemuan 3,5 ton emas di Bandara IMIP Morowali. Penelusuran ini dilakukan untuk memastikan apakah pernah ada laporan resmi atau pemberitaan media arus utama yang mengonfirmasi klaim tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan memang terdapat sejumlah pelanggaran strategis di kawasan Bandara IMIP Morowali. Namun, pelanggaran yang dimaksud tidak berkaitan dengan penyelundupan emas. Melansir laporan Kompas TV, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, dalam keterangan tertulis, menyampaikan bahwa aparat berhasil mengungkap beberapa pelanggaran hukum di wilayah terkait. Salah satunya adalah penangkapan dua kapal pengangkut nikel ore ilegal oleh TNI Angkatan Laut pada 25 November 2025 di Perairan Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Anang juga menjelaskan adanya penindakan lain yang terjadi pada 5 Desember 2025. Saat itu, personel Kopasgat TNI Angkatan Udara yang tergabung dalam Satuan Tugas Terpadu di Bandara Khusus PT IWIP Weda Bay berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral oleh seorang warga negara asing berinisial MY. Pelaku kedapatan membawa lima paket serbuk nikel campuran dan empat paket serbuk nikel murni. Bahan mineral tersebut dibawa menggunakan pesawat Super Air Jet dengan rute Weda Bay, Manado. Berdasarkan laporan tersebut, tidak ditemukan informasi maupun bukti adanya penyelundupan emas, apalagi dalam jumlah 3,5 ton, sebagaimana yang diklaim dalam unggahan yang beredar di media sosial. Pelanggaran yang terungkap justru berkaitan dengan penyelundupan nikel ore dan serbuk nikel, serta pelanggaran distribusi bahan mineral lainnya. Tirto kemudian melanjutkan penelusuran menggunakan fitur Google Lens untuk menelusuri asal-usul gambar yang digunakan dalam unggahan viral tersebut. Hasilnya, ditemukan bahwa gambar yang beredar merupakan tangkapan layar dari sebuah thumbnail video YouTube. Thumbnail itu berasal dari video yang diunggah akun YouTube "SUARA LANGIT" dengan judul “3,5 TON EMAS HILANG!! PRABOWO & PURBAYA TURUN TANGAN!! SIAPA YANG MAU RAMPAS KEKAYAAN NEGERI?!”. Gambar thumbnail tersebut identik dengan yang digunakan dalam unggahan di media sosial. Setelah menonton lengkap video berdurasi 26 menit 15 detik itu, tidak ditemukan bukti yang menyebutkan bahwa dugaan kebocoran atau penyelundupan emas 3,5 ton terjadi di Bandara IMIP Morowali. Sepanjang video, pembahasan hanya berkutat pada isu selisih data impor emas, dugaan pencucian uang, serta kritik terhadap sistem pengawasan negara secara umum, tanpa menyebut lokasi tertentu, termasuk bandara IMIP Morowali. Video ini diunggah pada 26 November 2025 dan telah diberi penanda sebagai konten hasil modifikasi atau sintetis. Pemilik video juga mencantumkan peringatan bahwa materi tersebut dibuat untuk tujuan edukasi, informasi, dan diskusi publik. 100	2025-12-16
Berita CekFakta	Hoaks Sekjen Kemensos Umumkan Tunjangan Kesehatan untuk PMI	Tirto menelusuri klaim tersebut dengan memeriksa berbagai kanal resmi Kementerian Sosial, termasuk situs web dan akun media sosial institusi itu. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada informasi maupun pernyataan resmi yang mendukung adanya program tunjangan kesehatan sebesar Rp150 juta untuk PMI. Saat menelaah video yang beredar, Tirto juga menemukan sejumlah kejanggalan. Gerakan bibir Sekjen Kemensos Robben Rico tampak tidak alami dan tidak selaras dengan suara yang terdengar. Ketidaksinkronan ini mengindikasikan bahwa video tersebut kemungkinan telah dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikan hal tersebut, Tirto memindai video itu menggunakan perangkat deteksi AI dari Hive Moderation. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 96 persen dibuat dengan AI. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa video itu merupakan hasil manipulasi digital. Video tersebut diduga merupakan hasil manipulasi dari foto Sekjen Kemensos Robben Rico yang sebelumnya dimuat di situs resmi Kemensos. Foto itu diambil saat Robben menghadiri Rapat Usulan Pembentukan Peningkatan Unit Pelaksana Kementerian Sosial di Ruang Rapat Sriwijaya Kementerian PANRB pada Kamis (14/3/2024). Gambar tersebut kemudian tampaknya diproses menggunakan teknologi AI hingga menghasilkan video dengan audio yang seolah-olah menampilkan Robben mengumumkan adanya tunjangan kesehatan sebesar Rp150 juta bagi PMI. 100	2025-12-15
Berita CekFakta	Hoaks Video Gunung Erupsi Bersamaan dengan Banjir Sumatra	ADVERTISEMENT Sebagai informasi, Sumatra memang tengah dirundung duka. Dalam beberapa pekan terakhir, puluhan kabupaten dan kota di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh dilanda banjir dan tanah longsor yang dikaitkan dengan cuaca ekstrem. Jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra kian hari kian bertambah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (10/12/2025) pukul 18.00 WIB, bencana hidrometeorologi tersebut telah merenggut 969 jiwa. Sementara itu, sebanyak 252 orang dinyatakan hilang, dan 5 ribu lebih orang lainnya mengalami luka-luka. Kembali ke klaim soal erupsi gunung berapi di tengah banjir Sumatra. Tirto menelusuri informasi tersebut ke sejumlah lembaga terkait, termasuk BNPB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Hasil penelusuran tidak menemukan satu pun laporan mengenai adanya erupsi gunung berapi selama banjir melanda Sumatra. Tidak ada pula laporan resmi dari pihak berwenang maupun pemberitaan dari media kredibel mengenai kejadian tersebut. Media Tempo, melalui kanal Cek Fakta, pernah menelusuri klaim serupa. Tempo bahkan mendapat konfirmasi dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Utara, Tuahta Ramajaya Saragih, yang memastikan tidak ada gunung berapi yang meletus di wilayah terdampak banjir. Sibolga, yang disebut-sebut sebagai lokasi dalam beberapa unggahan, juga tidak memiliki gunung berapi. Gunung berapi aktif yang terdekat berada di Kabupaten Karo, yaitu Gunung Sinabung, dengan jarak sekitar 250 kilometer dari Sibolga. Tirto kemudian mengamati ulang video yang disertakan dalam unggahan tersebut. Dalam pemeriksaan awal, terlihat sejumlah elemen visual yang tampak tidak alami, misalnya aliran banjir berwarna coklat yang tidak terlihat organik. Indikasi ini mengarah pada kemungkinan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa menggunakan kecerdasan buatan (AI). Video yang beredar di Instagram itu selanjutnya diperiksa menggunakan Hive Moderation untuk mendeteksi apakah kontennya dihasilkan oleh AI. Hasil analisis Hive Moderation menunjukkan bahwa video erupsi gunung berapi yang diklaim terjadi saat banjir di Sumatra memiliki probabilitas 96,6 persen sebagai konten buatan AI. 100	2025-12-12
Berita CekFakta	Hoaks Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia	Tirto memulai penelusuran melalui Google Search dengan kata kunci “Timur Kapadze jadi pelatih Timnas Indonesia”. Dari hasil pencarian, tidak ditemukan berita resmi maupun pernyataan dari PSSI yang menyebut Kapadze telah ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia. Baca juga:Mafindo: 1.593 Hoaks Selama Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Sebaliknya, sejumlah laporan media justru memberitakan Kapadze telah resmi ditunjuk sebagai pelatih klub Liga Uzbekistan, Navbahor, terhitung sejak 1 Desember 2025. Informasi ini sejalan dengan pemberitaan mengenai kunjungan Kapadze ke Indonesia pada akhir November 2025. Dalam laporan Antara, Kapadze memang mengakui dirinya pernah dihubungi oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji. Namun, dia menegaskan bahwa komunikasi itu masih bersifat awal dan belum menghasilkan pembicaraan serius. “Jadi, memang pernah ada kontak dengan federasi, saya berbicara dengan Sumardji. Tapi, tidak konkret," ungkap Kapadze setelah salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (21/11/2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada komunikasi awal, tidak ada keputusan atau kesepakatan terkait jabatan pelatih Timnas Indonesia. Selanjutnya, Tirto juga melakukan pengecekan langsung ke situs Transfermarkt, sumber yang menjadi dasar klaim dalam unggahan yang beredar. Dengan memasukkan kata kunci “Timur Kapadze” pada kolom pencarian, halaman resmi profil Kapadze menunjukkan data yang konsisten dengan pemberitaan media. Dia tercatat sebagai Pelatih Kepala Navbahor FC sejak 1 Desember 2025. Pun, tak ada informasi bahwa dia pernah menjabat sebagai Pelatih Timnas Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa tampilan pada tangkapan layar akun Aditya Anggoro tidak sesuai dengan data resmi Transfermarkt. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tangkapan layar tersebut kemungkinan besar telah dimodifikasi dan tidak mencerminkan informasi resmi. Baca juga:Hoaks Rekrutmen Nasional PLN Beredar di Media Sosial 100	2025-12-12
Berita CekFakta	Foto di Media Sosial Bukan Erawati, Korban Kebakaran Hong Kong	Melihat sekilas unggahan yang beredar di media sosial menimbulkan kecurigaan akan gambar buatan akal imitasi (artificial intelligence, AI). Kami melakukan verifikasi terhadap foto yang beredar di media sosial. Langkah pertama adalah memeriksa foto tersebut menggunakan alat pendeteksi gambar buatan AI, Hive Moderation. Perangkat ini dapat memberi petunjuk kalau sebuah konten direkayasa secara generatif. Hasil analisis Hive Moderation menunjukkan bahwa probabilitas foto tersebut merupakan gambar buatan AI mencapai 99,9 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa foto yang beredar sangat besar kemungkinannya bukan merupakan foto asli Erawati, melainkan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Hive Moderation Periksa Fakta Foto Erawati Migran Hong Kong. Cerita Erawati naik ke permukaan sejak diberitakan Sabtu (29/11/2025) oleh detik.com. Erawati disebut terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Pelayanan, Penempatan, dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI). Kabar soal Erawati didapat dari para relawan PMI di Hong Kong. Bayi yang ada di pelukan Erawati dikabarkan selamat. Sebelumnya, dalam wawancara dengan Kompas TV, Suyitno, suami mendiang Erawati menunjukkan foto Erawati dengan kerudung warna ungu. Di lain kesempatan saat ditemui awak media, Suyitno juga menunjukkan beberapa fotonya bersama Erawati. Dalam foto tersebut terlihat wajah Erawati terlihat berbeda dengan penampakannya di unggahan media sosial. 100	2025-12-11
Berita CekFakta	Hoaks Adanya Potensi Tsunami & Megathrust di Lampung	ADVERTISEMENT BMKG Lampung melalui akun media sosial resminya menegaskan bahwa informasi mengenai potensi tsunami dan megathrust pada 3-9 Desember 2025 adalah tidak benar. BMKG menjelaskan bahwa informasi yang benar pada periode tersebut adalah adanya Peringatan Dini Pasang Maksimum yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Maritim Lampung. Peringatan itu muncul karena adanya fenomena supermoon. “Informasi yang dikeluarkan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Lampung pada 3-9 Desember 2025 merupakan Peringatan Dini Pasang Maksimum yang disebabkan adanya fenomena Supermoon,” tulis keterangan resmi BMKG Lampung pada Senin (8/12/2025). BMKG juga menambahkan bahwa kajian mengenai potensi megathrust di Selat Sunda memang sudah lama ada dan bukan hal baru. Namun, kajian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengaitkannya dengan prediksi waktu terjadinya gempa. Hingga kini, tidak ada teknologi yang mampu memprediksi kapan gempa megathrust akan terjadi. “Hingga kini, belum ada teknologi yang mampu memprediksi waktu terjadinya gempa, oleh karena itu masyarakat diimbau tetap tenang dan jangan mudah percaya info viral tanpa sumber, serta perlu juga mempersiapkan mitigasi bencana gempa maupun tsunami,” tulis BMKG dalam keterangan tersebut. Baca juga:Info BMKG Gempa M4,6 Guncang Sabang Dirasakan hingga Banda Aceh Senada, pemerintah melalui unggahan dalam situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga turut membantah narasi soal potensi ancaman tsunami dan megathrust di Provinsi Lampung pada tanggal 3-9 Desember 2025. Komdigi mengkategorikan klaim itu sebagai hoaks. Hingga Kamis (11/12/2025) atau saat artikel periksa fakta ini dipublikasikan, tidak ada informasi atau keterangan resmi yang membenarkan telah terjadi tsunami dan megathrust di Provinsi Lampung pada tanggal 3-9 Desember 2025. Meski demikian, Indonesia memang termasuk salah satu negara dengan kerentanan bencana alam yang tinggi, khususnya gempa bumi dan tsunami. Kerentanan ini berkaitan erat dengan posisi geografis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama: Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Interaksi ketiga lempeng tersebut menciptakan berbagai zona rawan, termasuk zona megathrust yang menjadi salah satu sumber ancaman terbesar. Zona megathrust merupakan kawasan subduksi, yakni wilayah tempat lempeng samudra terdorong masuk ke bawah lempeng benua. Dalam proses ini, energi tektonik terakumulasi dalam jumlah sangat besar selama periode yang panjang. Ketika energi tersebut dilepaskan secara tiba-tiba, gempa bermagnitudo tinggi dapat terjadi, dan dalam banyak kasus berpotensi memicu tsunami dengan dampak yang luas. Di Indonesia, beberapa zona megathrust terbentang di sepanjang pesisir barat Sumatra, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Maluku. Aktivitas di zona-zona ini telah tercatat dalam sejumlah peristiwa besar, termasuk gempa dan tsunami Aceh pada 2004 yang menewaskan ratusan ribu orang. 100	2025-12-11
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Bantuan Tunai untuk Makan Bergizi Gratis dari PLN	Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tirto membuka tautan pendaftaran yang terdapat dalam unggahan. Baca juga:Salah, Lowongan Kerja PLN Desember 2025 Saat tautan diakses, pengguna diarahkan pada sebuah laman dengan tampilan “Selamat! Bantuan Tunai PLN. PLN memberikan bantuan tunai kepada Makan Bergizi Gratis. Melalui kuesioner, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Rp1.500.000,00.” Dalam tautan tersebut, terdapat sebuah foto yang menunjukan suasana pendistribusian MBG yang diawasi oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama Marsekal Pertama TNI Andy Ferdinand Picaulima; Komisaris PLN, Jisman P. Hutajulu; dan Dirut PLN, Darmawan Prasodjo. Selain itu, di bawah foto tersebut dicantumkan pula 4 pertanyaan yang diklaim harus dijawab untuk mendapatkan bantuan sejumlah Rp1,5 juta. Di halaman tersebut, tidak ditemukan logo resmi PT PLN (Persero) secara utuh, alamat kantor, kontak resmi perusahaan, maupun informasi legal yang menunjukkan bahwa laman tersebut terafiliasi dengan PLN. Pengunjung diminta untuk menjawab pertanyaan “Apakah kamu tahu? PLN?, “Berapa usiamu?”, “Bagaimana menurutmu tentang PLN?” dan “Apakah Anda pria atau wanita?”. Setelah jawaban diverifikasi, pengunjung diarahkan pada laman bertuliskan: “Selamat! Jawaban Anda telah berhasil disimpan! Anda memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah. Anda harus memilih kotak yang benar dengan hadiah di dalamnya. Kamu punya 3 kesempatan. Semoga berhasil!” Halaman tersebut menampilkan beberapa kotak hadiah berwarna biru yang harus dipilih pengunjung untuk mengklaim hadiah tersebut. Setelah memilih dan mendapatkan hadiah, pengunjung diarahkan untuk menghubungi sebuah nomor WhatsApp dan membagikan kabar bantuan tersebut ke 5 grup atau 20 teman pada WhatsApp untuk mengklaim hadiah tersebut. Tirto kemudian memeriksa kredibilitas tautan tersebut dengan menggunakan urlscan.io. Hasilnya menunjukan tautan tersebut tidak ada kaitannya dengan domain resmi PT PLN (Persero). Domain itu terdaftar di bawah CLOUDFLARENET dengan domain utama bcode.buzz. Ia dibuat pada 2 Desember 2025 dan berlaku selama 3 bulan. Baca juga:Hoaks Video Sambutan Warga Aceh dan Padang ke Dedi Mulyadi Ketidakjelasan informasi ini menimbulkan kecurigaan terhadap kredibilitas situs tersebut. Tirto lantas melakukan pencarian di mesin pencarian Google dengan kata kunci “PLN berikan bantuan tunai makan bergizi gratis”. Hasilnya selaras dengan laporan yang ditulis oleh Kompas bahwa tautan yang beredar di Facebook dan diklaim untuk mendapatkan bantuan tunai PLN adalah tidak benar. Terkait foto pada tautan tersebut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik untuk memastikan keaslian gambar. Hasilnya mengarahkan pada laporan yang ditulis Metronews.com yang memang memperlihatkan proses pengawasan distribusi MBG yang diambil pada peresmian bantuan fasilitas Dapur 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lanud Atang Sendjaja di Kabupaten Bogor pada Jumat (21/11/2025). Melansir laman resmi PLN, PLN bersama TNI Angkatan Udara memang memberikan bantuan dengan membangun dapur 2 SPPG di Lanud Atang Sendjaja dalam bentuk Program Gizi Keluarga Sehat untuk mendukung Program MBG. Namun, tidak ada keterangan yang menyebutkan PLN memberikan bantuan tunai sebesar Rp1,5 juta untuk masyarakat. Baca juga:Hoaks, TNI Ambil Alih Bandara IMIP Morowali Dengan demikian, informasi yang mengklaim PLN memberikan bantuan tunai untuk MBG kepada masyarakat dengan mengisi kuesioner singkat adalah tidak benar. “Lewat Program Gizi Keluarga Sehat, PLN bekerja sama dengan BGN dan TNI AU untuk memperluas kapasitas layanan pemenuhan gizi dengan membangun Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja. Kita membangun ekonomi sirkular, petani lokal memasok bahan baku, peternak terlibat, warga membantu pengelolaan sampah dapur. Semuanya bergerak dalam satu ekosistem yang berkelanjutan,” begitu tegas Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Melansir laman Instagram resmi PT PLN (Persero), pihak PLN menghimbau agar masyarakat wapada terhadap penipuan dan informasi palsu yang mengatasnamakan bantuan tunai dari PLN. Seluruh informasi terkait PLN dapat diperoleh secara valid dan benar melalui situs web, kanal media sosial resmi, PLN Mobile, dan contact center PLN 123. Baca juga:Hoaks Video Evakuasi Kucing saat Banjir di Sumatra Utara 100	2025-12-11
Berita CekFakta	Tidak Benar, Video Sapi di Atap saat Banjir Sumatra	Tirto memulai penelusuran terhadap video yang beredar tersebut menggunakan pendeteksi konten AI dari Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video itu memiliki kemungkinan 99,7 persen merupakan hasil buatan AI, sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa visual dalam video bukanlah peristiwa nyata. Hive Moderation Periksa Fakta Sapi di atas Atap Saat Banjir. Pencarian lanjutan dilakukan melalui Google Search menggunakan kata kunci “sapi naik ke atap saat banjir”. Hasil penelusuran memperlihatkan sejumlah unggahan yang mengaitkan video itu dengan lokasi berbeda-beda. Misalnya, pada akun "jalungga_post", dijelaskan bahwa peristiwa sapi di atap rumah itu disebut terjadi di Vietnam Tengah akibat banjir bandang. Namun, unggahan ini telah diberi label oleh TikTok sebagai konten yang dihasilkan oleh AI dan berpotensi tidak relevan. Di sisi lain, dalam unggahan Facebook, di bagian kolom komentar akun "Arya Hariyono", video tersebut diklaim berasal dari Madura. Adanya perbedaan klaim lokasi tanpa didukung bukti kredibel, laporan media resmi, atau sumber lain yang dapat diverifikasi menunjukkan bahwa tidak ada informasi valid mengenai tempat maupun waktu peristiwa tersebut. Ketiadaan sumber terpercaya, ditambah hasil analisis dari pendeteksi AI yang menunjukkan probabilitas sangat tinggi bahwa video merupakan rekayasa, menguatkan kesimpulan bahwa video sapi yang berada di atas atap rumah tersebut kemungkinan besar adalah konten buatan AI, bukan kejadian nyata. 100	2025-12-10
Berita CekFakta	Hoaks BMKG Sebut Badai Siklon Tropis 97S Kepung Pulau Jawa	Melalui unggahan di akun media sosial resminya, BMKG menegaskan bahwa informasi mengenai siklon 97S yang disebut akan “mengepung” Pulau Jawa adalah tidak benar. Lembaga tersebut menyatakan bahwa narasi yang beredar di Facebook pada awal Desember itu bukan berasal dari BMKG dan tidak memiliki dasar data meteorologi yang valid. BMKG menekankan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan peringatan maupun informasi apa pun terkait kejadian sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Lembaga itu juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca terkini selalu disampaikan melalui kanal resmi BMKG dan diperbarui secara berkala, sehingga masyarakat diminta merujuk hanya pada sumber resmi untuk memperoleh informasi yang akurat. “Faktanya: BMKG tidak pernah mengeluarkan peringatan maupun informasi terkait kejadian tersebut. Info tersebut bukan berasal dari BMKG dan tidak memiliki dasar data meteorologi yang valid,” tulis BMKG dalam unggahan akun resminya, Jumat (5/12/2025). Meski begitu, BMKG memang pernah mengeluarkan peringatan dini terkait peningkatan status Bibit Siklon Tropis 97S. Namun, peringatan tersebut tidak dikeluarkan pada awal Desember dan tidak berkaitan dengan wilayah Jawa. Peringatan itu dirilis pada 18 November 2025 dan ditujukan untuk wilayah timur Indonesia. Pada saat itu, bibit siklon yang terpantau di Laut Timor, tepatnya di selatan Kepulauan Babar-Tanimbar, berada dalam kategori peluang tinggi untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam sejak peringatan diterbitkan. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat itu menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah timur Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat dan gelombang tinggi sebagai dampak penguatan status 97S. Meski demikian, ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik secara berlebihan, sambil terus mewaspadai perkembangan cuaca di wilayah masing-masing. “BMKG hadir memantau perkembangan 97S ini setiap saat. Masyarakat tidak perlu cemas, kuncinya adalah tetap waspada dan terus memantau informasi resmi. Mari kita jaga keselamatan diri dan keluarga dengan mengikuti arahan petugas di lapangan serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi,” kata Faisal, Selasa (18/11/2025). Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 kilometer. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan hangat, lebih dari 26.5 °C. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km/jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah nonfrontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya enam jam. Baca juga:Mekanisme Siklon Tropis yang Picu Cuaca Ekstrem di Asia TenggaraApa Itu Bibit Siklon Tropis 93W & 91S? Cek Info-Prediksi BMKG 100	2025-12-10
Berita CekFakta	Salah, Lowongan Kerja PLN Desember 2025	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto membuka tautan pendaftaran yang terdapat di dalam unggahan. Saat tautan diakses, pengguna diarahkan ke sebuah laman dengan tampilan bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA!!!”. Di halaman tersebut, tidak ditemukan logo resmi PT PLN (Persero) secara utuh, alamat kantor, kontak resmi perusahaan, maupun informasi legal yang menunjukkan bahwa laman tersebut terafiliasi dengan PLN. Pengunjung diminta untuk mengisi nama pengguna dan nomor Telegram aktif. Pada laman itu juga tertulis imbauan agar pendaftar menggunakan akun Telegram supaya proses pendaftaran disebut “lebih cepat”. Tirto kemudian memeriksa kredibilitas situs daftarsekarangjg.viillil.com melalui layanan WHOIS. Hasilnya menunjukkan bahwa domain tersebut tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan PT PLN (Persero). Domain itu terdaftar di bawah Unstoppable Domains Inc. Domain tersebut baru dibuat pada 23 September 2025 dan hanya berlaku hingga 23 September 2026. Ketidakjelasan informasi ini menimbulkan kecurigaan terhadap kredibilitas situs. Tirto lantas melakukan pencarian di Google dengan kata kunci “rekrutmen PLN”, hasilnya mengarahkan kami pada situs resmi PLN yakni rekrutmen.pln.co.id. Alamat situs ini juga dicantumkan di bio Instagram resmi PLN. Di dalam situs tersebut, tertera bahwa untuk saat ini, per Selasa (9/12/2025) ketika Tirto mengecek lamannya, seluruh proses rekrutmen resmi PLN sudah ditutup. 100	2025-12-09
Berita CekFakta	Hoaks Video Sambutan Warga Aceh dan Padang ke Dedi Mulyadi	Tirto menelusuri klaim tersebut dengan menonton video yang beredar dari awal hingga akhir. Sekilas, rekaman itu memang memperlihatkan kerumunan warga di tepi jalan yang tampak menyambut kedatangan Dedi Mulyadi.Namun, setelah menelaah seluruh bagian video, tidak ditemukan satu pun petunjuk yang dapat mengonfirmasi klaim bahwa momen itu terjadi di Aceh atau Padang, apalagi bahwa Dedi disambut oleh “ribuan warga” di dua daerah tersebut.Sebaliknya, dalam video justru terlihat sebuah mobil dinas berpelat merah milik Dinas Perhubungan yang mengawal rombongan. Nomor polisi kendaraan itu menggunakan kode Z yang merupakan kode pelat untuk wilayah Jawa Barat bagian timur--meliputi Garut, Tasikmalaya (kota dan kabupaten), Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar, dan Sumedang.Sementara itu, Padang menggunakan kode BA dan Aceh menggunakan kode BL. Temuan ini menjadi indikasi kuat bahwa peristiwa dalam video tidak terjadi di Padang maupun Aceh. Baca juga:Dedi Mulyadi Sesalkan OJK Tak Loloskan Helmy Yahya Komisaris BJB Tirto reverse image search @lusi.mustika6 Baca juga:Nama Dedi Mulyadi Dicatut dalam Gratifikasi Proyek PJU di Jabar situs resmi 100	2025-12-09
Berita CekFakta	Hoaks, TNI Ambil Alih Bandara IMIP Morowali	100	2025-12-09
Berita CekFakta	Hoaks Video Evakuasi Kucing saat Banjir di Sumatra Utara	let gpt_inline2 = window.googletag \|\| {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');}); Tim Riset Tirto mula-mula mengamati keseluruhan video berdurasi 10 detik tersebut. Dalam video, tidak terdapat keterangan waktu dan tempat yang spesifik. Kami justru menemukan beberapa hal mencurigakan dari tayangan tersebut, mulai dari bentuk kaki dan ekor yang tidak proporsional.Induk kucing terlihat menggigit anaknya dan anak kucing tersebut terlalu tenang dalam kondisi basah kuyup terjebak di atas pohon dengan banjir yang deras. Terdengar pula suara kucing mengeong seolah ketakutan, tapi mulut kedua kucing tersebut tidak terbuka sama sekali.Lebih lanjut, pada detik ke 00:08, di dalam perahu karet terdapat tim penyelamat yang berusaha memegang kucing. Jika dilihat dengan saksama, tangan tersebut tidak wajar karena memiliki lebih dari 5 jari.Hal mencurigakan lain adalah perahu karet yang tidak bergerak sama sekali, padahal arus banjir sangat deras menerjang. Kecacatan visual seperti ini banyak ditemukan pada konten yang direkayasa dengan AI. Baca juga:Hoaks Menkeu Purbaya Tolak Usulan DPR RI Terkait Pajak Baru Hive Moderation (reverse image research) Tempo Tirto Detik , Elephas maximus sumatranus) Baca juga:Hoaks Prabowo Bagikan Bansos Rp50 Juta di Akhir Tahun 100	2025-12-06
Berita CekFakta	Tidak Benar, Video Israel dan Amerika Kirim Bantuan ke Sibolga	Tirto memulai penelusuran dengan menelusuri sumber asli dari setiap gambar yang muncul dalam rangkain gambar dalam video tersebut. Kami mencoba menelusuri tiap gambar dengan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search) menggunakan Google Lens. Pencarian pertama, gambar helikopter berwarna hijau yang muncul pada detik ketiga. Hasil pencarian menunjukkan itu merupakan foto helikopter angkut menengah Lockheed Martin US-101. Foto ini diambil dekat Pentagon, Washington D.C., pada 28 Januari 2005 berdasar arsip Science Photo Gallery. Melihat garis waktunya, foto tersebut adalah foto dari 20 tahun lalu yang sama sekali tidak berkaitan dengan pengiriman bantuan ke Sibolga. Selain itu, tidak ditemukan informasi aktivitas armada tersebut yang memiliki hubungan dengan peristiwa banjir di Sumatra pada akhir November 2025. Pencarian berikutnya, tekait gambar tiga helikopter yang tampak mengibarkan bendera Israel pada detik keempat. Hasil pencaian menunjukkan itu bukanlah rekaman aktivitas bantuan kemanusiaan. Foto tersebut merekam pertunjukan udara helikopter Blackhawk milik Israel dalam upacara kelulusan pilot Angkatan Udara Israel di Pangkalan AU Hatzerim, gurun Negev, Israel selatan, pada 22 Desember 2021, seperti yang diberitakan Antara. Pencarian ketiga, terhadap gambar rumah-rumah yang terendam banjir pada detik kelima. Ini adalah foto asli kondisi banjir bandang di Sumatra Utara, dipublikasikan oleh Tribun Medanpada Selasa (2/12/2025). Meskipun menggambarkan kondisi banjir di Sumatra Utara pada awal Desember 2025, gambar tersebut tak menunjukkan adanya bantuan dari pihak AS ataupun Israel. Foto ini tidak memiliki hubungan dengan dua gambar helikopter sebelumnya. Lebih lanjut, pencarian melalui mesin pencarian dengan kata kunci “Israel dan Amerika kirim bantuan ke Sibolga” juga tidak mengarahkan ke informasi resmi maupun pemberitaan yang mengkonfirmasi narasi tersebut. 100	2025-12-05
Berita CekFakta	Hoaks Video Kunjungan Jokowi ke Banjir Sumatra Tahun 2025	Tirto menelusuri sumber asli video dalam unggahan untuk memastikan keaslian konteks video, dengan menggunakan penelusuran gambar terbalik (reverse image search). Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut identik dengan rekaman kunjungan Joko Widodo saat meninjau lokasi bencana banjir di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada 21 Mei 2024. Video asli itu berasal dari kanal YouTube resmi @Sekretariat Presiden berikut, yang berjudul “Ket Pers Presiden Jokowi Usai Tinjau Lokasi Bencana Banjir Bandang dan Galodo,Kab. Agam, 21 Mei 2024”. Dalam video yang beredar, Jokowi juga terlihat mengenakan lencana merah putih yang merupakan tanda jabatan resmi yang hanya digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat (Regulasip). Dikarenakan Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden, penggunaan lencana tersebut menunjukkan bahwa video itu berasal dari masa saat ia masih menjabat. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa cuplikan yang digunakan dalam unggahan viral tersebut bukanlah video baru. Dengan demikian, jelas bahwa video yang beredar tidak memiliki kaitan dengan klaim yang menyebutkan bahwa Jokowi baru saja mengunjungi lokasi banjir terbaru di Sumatra. Faktanya, video itu merupakan dokumentasi lama dari tahun 2024. Selain itu, pemantauan Tirto melalui mesin pencari tidak menemukan informasi atau laporan resmi mengenai adanya kunjungan terbaru Jokowi ke wilayah banjir di Sumatra. Hal ini semakin menguatkan bahwa klaim dalam unggahan tersebut tidak berdasar. 100	2025-12-04
Berita CekFakta	Tidak Benar, Iuran BPJS Naik 50 Persen	Tim Tirto menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan memasukkan kata kunci “BPJS ajukan kenaikan tarif bayar bulanan 50%” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami menemukan unggahan akun Instagram resmi BPJS Kesehatan, yakni “bpjskesehatan_ri”, yang berisi klarifikasi terkait kabar kenaikan iuran tersebut. “Hingga saat ini tidak ada kenaikan iuran ataupun perubahan regulasi terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan,” tulis akun resmi BPJS Kesehatan di Instagram pada 3 November 2025. BPJS Kesehatan juga mengimbau seluruh masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala jenis informasi mengenai BPJS Kesehatan yang belum diketahui kebenarannya, terutama konten-konten di media sosial tentang penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang tidak memiliki sumber yang jelas. “Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu memastikan kebenaran informasi tersebut melalui kanal-kanal resmi BPJS Kesehatan,” terang BPJS Kesehatan. Pihak BPJS menulis, jika terdapat informasi yang mencurigakan yang mengatasnamakan BPJS, masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pengaduan resmi BPJS Kesehatan atau menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Perlu diketahui, melansir Tirto, hingga saat ini, kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum final. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, usai mengadakan pembahasan tarif BPJS dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (8/10/2025). “Ada (pembahasan iuran), tapi belum final. Baru permukaannya aja jadi belum bisa dibawa, didiskusikan ke media, jadi belum clear,” kata Purbaya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Mengutip pemberitaan Tirto, Purbaya menyebut iuran BPJS Kesehatan akan naik apabila ekonomi Indonesia tumbuh enam persen. Ia menilai, dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, masyarakat akan lebih mampu menyerap dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. "(Kenaikan) iuran BPJS (Kesehatan) yang jelas kan gini, ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih. Dalam pengertian, ekonominya tumbuh ada 6 persen lebih," ujarnya, kepada awak media, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (23/10/2025). Namun, hingga kini, belum ada pengumuman resmi terkait kenaikan tarif iuran BPJS, apalagi sebesar 50 persen. 100	2025-12-04
Berita CekFakta	Hoaks Menkeu Purbaya Tolak Usulan DPR RI Terkait Pajak Baru	Tim Riset Tirto menelusuri narasi penolakan Purbaya terhadap pajak baru usul DPR. Kami mencoba mengambil cuplikan narasi yang tersebar di media sosial itu. Hasil pencarian mengarahkan ke sebuah artikel dari situs newslan.id berikut. Artikel tersebut tak mencantumkan informasi kapan dan di momen apa Purbaya menyampaikan penolakan pajak dari DPR. Hal ini membuat kecurigaan akan narasi tersebut makin kuat. Meski mencantumkan informasi kalau mereka adalah media cetak, online, dan TV, situs tersebut tak terdaftar di Dewan Pers. Kami juga tidak bisa menemukan informasi dari media kredibel ataupun keterangan resmi dari Kementerian Keuangan, situs resmi DPR, ataupun dari pihak Purbaya sendiri yang mendukung kebenaran narasi tersebut. Kami malah menemukan artikel dari Suara Merdeka, yang mengatakan klaim yang Purbaya menolak usulan DPR RI terkait pajak baru adalah tidak benar. “Saya tidak pernah menyebut kata-kata 'Tambahan pajak lagi? Saya tidak akan tunduk!, hal itu tidak benar alias hoaks,” kata Purbaya saat dikonfirmasi Suara Merdeka, Senin (1/12/2025). Bantahan Purbaya juga dikonfrimasi oleh Republik Merdeka. "Tidak pernah ada peristiwa seperti itu antara saya dan DPR," tegas Purbaya, Selasa (2/12/2025). “Tolong beritakan bahwa ini hoaks,” sambungnya mengutip situs RMOL.id Mengutip situs resmi Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Purbaya memang menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis, 27 November 2025. Purbaya menyampaikan kepada DPR RI terkait pertumbuhan ekonomi 5,04 persen pada Triwulan III 2025. Pada kesempatan itu dia juga sempat membahas soal kegagalan negara menciptakan lapangan kerja dan perlambatan ekonomi. Purbaya juga sempat membahas soal pajak. Namun konteksnya, dia mengatakan kalau kinerja pengumpulan pajak yang cenderung melemah karena lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal tahun. Kami tidak menemukan adanya usulan pajak baru dan perdebatan antara Purbaya dan anggota Komisi XI DPR RI terkait hal itu. 100	2025-12-04
Berita CekFakta	Hoaks Prabowo Bagikan Bansos Rp50 Juta di Akhir Tahun	Pertama, Tirto melakukan pencarian informasi mengenai bantuan sosial senilai Rp50 juta yang disebut-sebut dibagikan oleh Prabowo melalui Google Search Engine. Dari hasil penelusuran tersebut, tidak ditemukan sumber resmi pemerintah maupun pernyataan kredibel yang memverifikasi klaim tersebut. Sebaliknya, yang muncul adalah sejumlah laporan media yang membahas bahwa informasi tersebut merupakan kabar bohong atau hoaks yang telah beredar sebelumnya dalam berbagai bentuk. Tirto juga menelusuri keaslian video yang menampilkan seolah-olah Prabowo memberikan pernyataan resmi terkait penyaluran bantuan sosial itu. Tirto menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasilnya menunjukkan bahwa video yang beredar memiliki kemungkinan 99,5 persen dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI). Periksa Fakta Tirto Prabowo Bagi-bagi uang 50 juta. foto/hotline periksa fakta tirto Dengan demikian, video tersebut kemungkinan bukan rekaman asli Prabowo memberikan pernyataan, melainkan pengolahan ulang dari foto atau visual lain yang kemudian dimanipulasi menjadi format video menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Penelusuran diperluas dengan memeriksa akun-akun yang menyebarkan unggahan serupa. Akun-akun tersebut diketahui rutin mempublikasikan konten dengan pola narasi dan klaim yang sama mengenai bantuan sosial, salah satunya akun Facebook bernama "dana.bantuan.bansos.h.prabowo.subianto.r.464939". Akun tersebut, beserta akun lain yang mengunggah klaim serupa, bukan merupakan akun resmi pemerintah maupun akun pribadi resmi milik Prabowo. Akun resmi Prabowo sendiri adalah "Prabowo Subianto", yang bercentang biru/terverifikasi dan memiliki 11 juta pengikut per 3 Desember 2025. Di akun resmi Presiden Prabowo, tidak ditemukan unggahan serupa. Tidak ditemukan pula tautan atau referensi yang menghubungkan akun-akun tersebut dengan sumber resmi mana pun. 100	2025-12-03
Berita CekFakta	Hoaks Raffi Ahmad Promosikan Situs Judi Mahjong Online	Tirto memeriksa klaim tersebut dengan melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) terhadap video Raffi Ahmad, yang muncul di awal video menggunakan perangkat Google Lens. Hasilnya, Tirto menemukan video yang identik di akun resmi Raffi Ahmad di TikTok. Video Raffi yang mengenakan kemeja putih itu ternyata berasal dari unggahan di akun TikTok “raffi_nagita” pada 6 Februari 2025. Dalam unggahan tersebut, Raffi terlihat sedang mempromosikan program berhadiah dari dari salah satu bank di Indonesia. “Ada Wonderful Holiday dari Wonder by BNI, bikin liburan nggak cuma mimpi lagi,” ucap Raffi di dalam video. Dalam video asli berdurasi 57 detik itu, tidak ada sama sekali kata-kata Raffi yang mempromosikan situs judi mahjong. Lebih lanjut, untuk menelusuri kemungkinan adanya rekayasa Akal Imitasi (AI), Tirto memeriksa video tersebut menggunakan layanan Hive Moderation. Hasil analisis memberikan skor 98,9 persen, yang menandakan bahwa konten tersebut besar kemungkinan mengandung unsur AI atau deepfake. Bukti Hive Moderation Raffi Ahmad. FOTO/Istimewa 100	2025-12-02
Berita CekFakta	Hoaks Anies Tumpengan Menyambut Penahanan Roy Suryo	Tirto melakukan penelusuran video Anies Baswedan dengan Google Lens. Hasilnya, ditemukan sumber video asli tersebut berasal dari kanal YouTube "ENO Glowing Channel" dengan judul “Bersama Anies, Syukuran Gelar Nasi Tumpeng Ala Warga Pandeglang Usai Peresmian Jembatan”. Video tersebut merupakan dokumentasi peresmian dan peluncuran organisasi Aksi Bersama yang ditandai dengan pembangunan jembatan gotong royong yang diberi nama Titian Persatuan, pada Kamis (14/5/2025) di Desa Cihanjuang, Pandeglang, Banten. Melansir Tirto, Aksi Bersama merupakan organisasi masyarakat yang digagas oleh Anies Baswedan sebagai wadah kolaboratif untuk mewujudkan perubahan di Indonesia. Dengan demikian, tumpengan yang digelar Anies Baswedan berkaitan dengan peluncuran organisasi Aksi Bersama serta peresmian jembatan gotong royong. Acara tersebut tidak memiliki hubungan dengan klaim narasi yang menyebutkan bahwa tumpengan dilakukan karena kabar penahanan Roy Suryo. 100	2025-12-02
Berita CekFakta	Hoaks Video Kemunculan Buaya di Banjir Sibolga	Tirto mencoba menyaksikan keseluruhan video berdurasi sekitar 13 detik tersebut. Terdapat beberapa hal mencurigakan dari klip tersebut. Mulai dari tiga orang yang berdiri di atas atap tidak bergerak sama sekali, sampai dengan banjir yang terlalu tenang dalam kondisi hujan lebat. Berdasar kecurigaan itu, kami mencoba melakukan penelusuran lebih jauh dengan pendeteksi AI Hive Moderation. Hasilnya menunjukkan video buaya di Sibolga, Sumatra Utara yang tersebar di media sosial mempunyai kemungkinan 99,8 persen mengandung konten AI alias konten fabrikasi. Hasil penelusuran gambar terbalik (reverse image search) mengarahkan ke video berikut di TikTok. Video tersebut tayang sejak 23 Oktober 2025. Unggahan menyebut kejadian seekor buaya yang muncul saat banjir melanda pemukiman. Namun, video tersebut dijelaskan dengan jelas kalau buatan AI. "Simulasi ini dibuat dengan teknologi AI Generatif untuk menggambarkan situasi ekstrem yang bisa terjadi di sekitar manusia," begitu tulis pemilik akun. Penelusuran lebih lanjut, lewat penelusuran di mesin pencarian tidak mengarahkan ke hasil apapun. Tidak ada informasi dari sumber resmi ataupun media nasional mengenai munculnya buaya dalam kejadian banjir di Sibolga. 100	2025-12-01
Berita CekFakta	Hoaks Munculnya Harimau Saat Banjir di Sibolga	Tim Riset Tirto memeriksa keaslian video menggunakan Hive Moderation. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video yang mengklaim munculnya harimau di Sibolga Tapanuli tersebut memiliki kemungkinan 96 persen dibuat dengan menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ditelusuri lebih jauh, ketika cuplikan video dilihat dengan saksama, tampak bahwa gambar harimau yang muncul dan berjalan dalam genangan air di antara rumah warga memiliki resolusi rendah sehingga terlihat kurang jelas. MediaTribun Pekanbaru juga menyatakan informasi mengenai harimau Sumatra menjadi korban banjir adalah tidak benar. Sampai saat ini, tidak ada laporan atau pemberitaan yang membenarkan klaim bahwa harimau muncul di permukiman warga saat banjir terjadi di Sibolga. Memang, ada hewan yang dilaporkan terseret oleh banjir yang melanda, Sumatra, termasuk seekor gajah sumatera yang ditemukan mati di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. 100	2025-12-01
Berita CekFakta	Hoaks Bantuan Dana untuk Gereja dari Kemenag & Kedubes Australia	Pertama-tama Tirto mencoba mencari informasi mengenai dana bantuan yang diklaim dari pemerintah Australia tersebut di mesin pencari Google. Namun, tidak ada satupun rilis resmi dan pemberitaan kredibel yang mendukung informasi tersebut. Tirto juga mencoba menelaah isi surat yang dibagikan akun itu. Jika diperhatikan, sejak awal kalimat sudah terjadi kesalahan penulisan dan ejaan yang digunakan dalam isi surat. Hal ini semakin meragukan klaim bahwa surat tersebut adalah informasi resmi yang dibuat oleh instansi pemerintahan. Penelusuran Tirto, pihak dari Kemenag diwakili Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen sudah membantah informasi yang beredar ini. Lewat laman resmi, Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI, Jeane Marie Tulung, menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Masyarakat, khususnya gereja dan lembaga keagamaan diingatkan untuk tidak mudah percaya dan tidak terjebak dalam praktik penipuan yang mengatasnamakan pemerintah maupun lembaga asing. “Bantuan resmi yang berkaitan dengan gereja atau lembaga keagamaan hanya disampaikan melalui kanal resmi Ditjen Bimas Kristen. Kami meminta masyarakat berhati-hati, melakukan verifikasi, dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya,” kata Dirjen Bimas Kristen, Jeane di Jakarta, Rabu (17/09/2029). Dia juga menegaskan komitmennya untuk selalu transparan dalam menyampaikan setiap program maupun bantuan yang sah dari pemerintah. “Kami tidak pernah menunjuk perorangan atau pihak tertentu untuk memungut biaya dalam proses pengajuan maupun penyaluran bantuan. Jika ada oknum yang mengaku sebagai perantara, itu adalah bentuk penipuan. Masyarakat jangan ragu untuk segera melaporkannya,” tegas Dirjen. Lebih lanjut, Dirjen meminta seluruh masyarakat kristen di Indonesia memperkuat literasi digital, agar tidak mudah terprovokasi dan tertipu dengan informasi yang sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada Selasa (18/11/2025), Ditjen Bimas Kristen juga sempat mengunggah konten yang membantah adanya kerja sama dengan Pemerintah Australia. Video itu menjelaskan Kemenag tidak pernah bekerja sama dengan Pemerintah Australia untuk menyerahkan bantuan. Dalam memberikan bantuan, Kemenag juga tidak pernah meminta pembayaran. Di sisi lain, Kedubes Australia juga sudah mewanti-wanti masyarakat lewat kanal medsos pribadinya untuk tidak mempercayai informasi mencurigakan yang mencatut Kedubes. “Jika Anda melihat akun yang mencurigakan, laporkan dan beri tahu kami,” tulis Kedubes Australia. Sementara itu, akun Facebook pengunggah surat tersebut juga ditengarai bukan akun resmi milik Kemenag maupun Kedubes Australia. Akun itu baru dibuat pada 2 November 2025. Lebih lanjut, akun itu juga hanya mengiklankan postingan terkait klaim surat bantuan tersebut. Ini ditengarai merupakan bentuk penipuan (scam) atau phising yang mengincar data pribadi masyarakat dengan klaim bantuan. Salah satu unggahan akun tersebut pada 9 November 2025, berupa video yang mempromosikan program dana bantuan ini. Saat Tirto mencoba menyaksikan video tersebut, terdengar audio yang mencurigakan. Benar saja, setelah dilakukan pemindaian dengan perangkat Hive Moderation, didapatkan skor 99 persen audio dari video tersebut diduga buatan kecerdasan buatan. Periksa Fakta surat bantuan DAP mencatut Kemenag. foto/hotline periksa fakta tirto Tirto sudah berkali-kali membongkar modus serupa yang menyebarkan informasi bantuan untuk masyarakat dengan mencatut instansi pemerintah. Baca juga:Hoaks Tautan Bantuan Insentif Guru Non-ASNHoaks Tautan Pendaftaran Pemutihan Tunggakan BPJS KesehatanHoaks, Bantuan Subsidi Upah Rp600 Ribu Kemnaker November 2025 100	2025-11-29
Berita CekFakta	Tidak Benar Narasi Program MBG Akan Diganti dengan Uang Tunai	Mula-mula, Tirto menyaksikan keseluruhan video konferensi pers Mensesneg Prasetyo tersebut. Di video tersebut tidak ada pernyataan langsung dia yang menyatakan kalau MBG akan diganti dengan uang tunai. Kami kemudian melakukan pencarian sumber video asli dengan metode reverse image search (pencarian gambar terbalik). Hasilnya ditemukan sumber video asli berasal dari kanal YouTube resmi Tribunnews dengan judul “Ribuan Siswa Alami Keracunan MBG di Berbagai Daerah, Istana Minta Maaf: Bukan yang Kita Harapkan”. Video tersebut pertama kali tayang pada 19 September 2025. Di dalamnya memuat pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang meminta maaf atas sejumlah kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam video lengkap tersebut, bagian yang menjadi potongan pada unggahan Facebook memperlihatkan Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan mengenai usulan mengubah skema MBG menjadi uang tunai. Ia menjelaskan bahwa ide tersebut sah-sah saja disampaikan oleh siapa pun, namun bukan berarti merupakan opsi terbaik. Menurutnya, skema pemberian makan secara langsung kepada siswa di sekolah saat ini dinilai pemerintah sebagai konsep yang paling tepat. "Ide kan banyak, bukan berarti ide tidak baik, tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap oleh pemerintah dan BGN yang terbaik untuk dikerjakan," ujar Prasetyo dalam video tersebut. Lebih lanjut, penelusuran Tirto justru mengarahkan ke pernyataan tegas dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang menolak usulan mengganti MBG dengan bantuan uang tunai. Detik melansir, Dadan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengganti skema MBG menjadi bantuan uang tunai langsung ke orang tua penerima manfaat. Ia menilai mekanisme penyaluran uang berpotensi menghilangkan manfaat utama program, termasuk tujuan jangka panjang membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan. "Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan langsung tunai (BLT). Jadi kami tidak ingin melakukan itu (ubah skema)," kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025). Dia juga menambahkan, pemberian uang tunai membuka risiko penyaluran yang tidak tepat sasaran dan menghambat pengembangan ekosistem pangan lokal. Teranyar, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga membantah narasi yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diganti dengan uang tunai. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan, narasi yang beredar luas di media sosial TikTok tersebut merupakan berita bohong atau hoaks. "Beredar unggahan pada platform media sosial TikTok mengenai Menteri Keuangan yang mengusulkan MBG diganti dengan uang. Dengan ini, kami menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks," tegas Deni, dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/12/2025). Pada kesempatan yang sama, Deni juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati atas penipuan yang mengatasnamakan Menkeu, pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan lainnya. Selain itu, ia juga meminta kepada masyarakat untuk bisa lebih bijak dalam bermedia sosial. "Harap berhati-hati terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan. Marilah kita bijak bermedia sosial," tuturnya. 100	2025-12-08
Berita CekFakta	Hoaks, Bantuan Subsidi Upah Rp600 Ribu Kemnaker November 2025	Tirto menelusuri tautan registrasi7-bsu.updateterkini2025.com yang dicantumkan dalam unggahan untuk memverifikasi kebenaran klaim. Saat situs dibuka, halaman tersebut menampilkan formulir pengecekan BSU 2025 dengan mencantumkan logo milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pengunjung diminta mengisi sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap, memilih provinsi, serta mencantumkan nomor Telegram aktif sebelum dapat menekan tombol “Cek Status”. Untuk menelusuri asal-usul situs tersebut, Tirto memeriksanya melalui layanan urlscan.io. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa domain tersebut berlokasi di Ascension Island dan domain tersebut tidak memiliki afiliasi apa pun dengan Kemnaker. Perlu diketahui, mengutip Tirto, BSU merupakan program pemerintah untuk meringankan beban pekerja terdampak inflasi dan kondisi ekonomi, terutama bagi pekerja dengan upah di bawah batas tertentu. Hingga saat ini, pemerintah melalui Kemnaker menyatakan bahwa belum ada arahan mengenai pencairan BSU Tahap 2. Sebelumnya, pemerintah juga menegaskan bahwa Bantuan Subsidi Upah tidak akan dicairkan pada Oktober 2025, meskipun beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa tahap kedua akan segera disalurkan. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang menegaskan bahwa hingga kini tidak ada instruksi resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait kelanjutan program BSU. Dengan demikian, pencairan bantuan tahun ini dipastikan hanya berlangsung pada periode Juni-Juli 2025. Pengecekan status BSU dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Setelah membuka laman tersebut, pengguna yang belum memiliki akun diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, sementara mereka yang sudah terdaftar dapat langsung masuk menggunakan email, NIK, dan kata sandi. Pengguna kemudian perlu memastikan seluruh data profil telah terisi lengkap dan sesuai dengan informasi yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, status penerimaan bantuan dapat dilihat dengan membuka menu “Bantuan Subsidi Upah”. Selain itu, pengecekan juga bisa dilakukan melalui situs BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pada laman ini, pengguna diminta mengisi NIK, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, serta nama ibu kandung. Setelah proses verifikasi selesai, sistem akan menampilkan status kepesertaan BSU, termasuk apakah pengguna terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak. 100	2025-11-28
Berita CekFakta	Hoaks Penemuan Gua Penuh Emas di Suriah	Tirto melakukan penelusuran dengan meteode reverse image search (pencarian gambar terbalik) dari video di dalam unggahan. Terdapat sejumlah hasil pencarian yang mengarahkan ke video YouTube (tautan 1, tautan 2, tautan 3). Video-video tersebut mencantumkan watermark sumber video yang mengindikasikan video adalah buatan akal imitasi (artificial intelligence, AI). Hasil pencarian lain juga mengarahkan ke video berikut dari unggahan kanal @MarcusTheGoldChaser. Video tersebut juga mendapat penanda dari YouTube kalau konten tersebut adalah konten hasil modifikasi atau hasil sintetis yang dibuat secara digital. Tirto juga melakukan pemindaian untuk mendeteksi kandungan AI dengan perangkat Hive Moderation. Hasiln pemindaian menunjukkan peluang 90,5 persen video dibuat menggunakan AI atau konten palsu. Hasil pencarian lebih lanjut, menggunakan mesin pencarian dengan kata kunci “Gua penuh emas ditemukan di Suriah”, tidak ditemukan sumber yang membenarkan informasi ini. Justru melalui portal berita Syria 24, Direktur Pariwisata Jihad al-Wider mengatakan bahwa rumor penemuan artefak berharga atau emas di dalam gua sama sekali tidak benar. Dijelaskan juga kronologis munculnya lubang atau gua tersebut dikarenakan runtuhnya tanah saat seorang warga sipil sedang menggali yang kemudian dievakuasi dan diamankan oleh Unit Keamanan Internal. Lubang tersebut masih di isolasi, sambil menunggu survei dan operasi penilaian teknis untuk memastikan sifatnya. Wali kota Al-Hara juga mengonfirmasi bahwa situasi tersebut masih belum jelas, penemuan rongga arkeologis yang ditemukan belum diketahui kedalaman dan sifatnya. “Karena sifat berbahaya (yang belum diketahui) dan banyaknya kerumunan orang, membuat pekerjaan arkeologi menjadi sangat sulit.” sebutnya. Melalui informasi tersebut, dapat dipastikan bahwa penemuan gua emas bukan informasi yang benar. Penemuan yang ditemukan adalah rongga arkeologis yang belum diketahui sifat dan isi dalamnya. 100	2025-11-27
Berita CekFakta	Hoaks Undian Berhadiah Mengatasnamakan BSI	Pertama, Tirto menelusuri tautan yang tercantum di bagian akhir unggahan tersebut. Hasilnya, tautan itu mengarah ke situs https://darkgreen-dunlin-847638.hostingersite.com. Pada Rabu (26/11/2025), tautan tersebut sudah tidak dapat diakses. Namun, bila menilik alamatnya, situs itu jelas bukan situs resmi BSI dan tidak berhubungan dengan BSI. Situs resmi BSI adalah https://www.bankbsi.co.id/. Penelusuran juga dilakukan melalui situs dan media sosial resmi Bank BSI. Hasilnya, Tirto tidak menemukan informasi mengenai program undian berhadiah di November hingga Desember sebagaimana diklaim di unggahan tersebut. BSI memang pernah mengadakan program undian Byond Berkah 2025. Ini adalah program pemberian hadiah kepada nasabah yang bermigrasi dari BSI Mobile ke Byond by BSI. Sayangnya, program ini berlangsung pada periode mulai 1 Februari hingga 30 April 2025 alias sudah berakhir. Lebih lanjut, akun Facebook yang menyebarkan klaim juga bukan akun resmi milik BSI. Akun resmi BSI di Facebook telah terverifikasi dengan nama “Bank Syariah Indonesia” dan tidak memublikasikan undian serupa. Informasi tentang undian itu juga tidak ditemukan di akun Instagram resmi BSI. Melalui unggahan di akun Facebook resminya, BSI justru mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan berkedok gebyar berhadiah yang mengatasnamakan BSI, termasuk yang beredar di Facebook. BSI mengingatkan untuk tidak mengakses link mencurigakan, memberikan data pribadi atau melakukan transfer dana. Baca juga:Hoaks Video Alumni UGM Protes Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah BSI mengajak nasabahnya menjadi teliti dan cermat, serta memastikan agar mendapat informasi melalui akun resmi BSI. 100	2025-11-27
Berita CekFakta	Salah, Surat Panggilan Interview Diklaim dari Sampoerna	Tim Riset Tirto menelusuri foto surat itu dan menggunakan Google Lens untuk melakukan pencarian gambar terbalik. Kami menemukan dokumen undangan interview HM Sampoerna pada situs Scribd. Scribd adalah platform digital yang menyediakan akses ke jutaan dokumen, termasuk e-book, buku audio, dan makalah. Surat yang diunggah di Scribd memiliki tampilan yang sama dengan yang beredar, lengkap dengan logo PT HM Sampoerna Tbk, nomor surat 0198/A42022/SAMPOERNA/V/2025, dan tanda tangan atas nama Riyan Dwi Harimukti, S.E. Namun, ada perbedaan tanggal; dokumen di Scribd mencantumkan jadwal interview 11–14 September 2025, sedangkan surat yang beredar mencantumkan 24–27 November 2025. Tirto mengonfirmasi terkait surat ini pada PT HM Sampoerna Tbk. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa surat tersebut tidak resmi. Melansir situs PT HM Sampoerna Tbk pula, rekrutmen dilakukan oleh Tim Talent Acquisition melalui tiga tahap: pendaftaran (mengirim resume), seleksi (screening resume, tes tertulis, wawancara, diskusi kelompok, dan presentasi studi kasus bisnis), dan pemberitahuan kepada pelamar yang lolos. Kandidat yang berhasil akan dihubungi langsung oleh Tim Talent Acquisition. Artinya, undangan interview resmi hanya dikirimkan melalui akun resmi Sampoerna kepada pelamar yang sudah melalui proses seleksi, bukan datang secara tiba-tiba. Tirto juga menerima pernyataan dari PT HM Sampoerna Tbk, bahwa perusahaan dan konsultan rekrutmennya tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apa pun selama proses rekrutmen. "Pengumuman hasil seleksi hanya dilakukan melalui telepon dan surat elektronik resmi Sampoerna," bunyi pernyataan resmi dari PT HM Sampoerna. Terkait transportasi, Sampoerna juga menyatakan tidak pernah menunjuk biro perjalanan tertentu untuk melakukan pemesanan atau menerima pembayaran dalam bentuk apapun, untuk transportasi darat, laut, maupun udara terkait proses perekrutan. "Kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan mewaspadai adanya modus penipuan seleksi penerimaan pekerja di PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) yang akhir-akhir ini berkembang dan dilakukan oleh oknum/pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan Sampoerna," lanjut pernyataan tersebut. Terakhir, Sampoerna menyatakan, orang yang mendapat undangan wawancara dapat melakukan verifikasi terkait hal ini dengan menghubungi Departemen Sumber Daya Manusia melalui alamat e-mail recruitment@sampoerna.com, dengan mencantumkan subyek e-mail "Konfirmasi Rekrutmen". 100	2025-11-26
Berita CekFakta	Hoaks Bobby Nasution Sebut Iblis Tak Dipanggil Penegak Hukum	Pertama-tama Tirto mencoba mengecek apakah video tersebut merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Pengecekan video tersebut di laman Hive Moderation memang mendeteksi indikasi penggunaan generated AI, tetapi terdeteksi sangat kecil, hanya 1,3 persen. Karena itu, kami mengecek kembali ke laman pendeteksi AI lain yakni Resemble. Laman ini mampu mendeteksi audio yang sudah dimanipulasi oleh AI dengan keakuratan mencapai 90 persen. Hasilnya, audio yang digunakan dalam video itu memang masuk kategori fake alias palsu. Ini memperkuat bukti bahwa video Bobby yang beredar itu sudah dimanipulasi dengan AI. Setelahnya, Tirto mencoba memverifikasi kebenaran klaim dalam video yang beredar pada pemberitaan nasional yang kredibel. Kami mencari lewat Google dengan kata kunci: ‘Bobby Nasution, hanya iblis yang tak bisa dipanggil penegak hukum’. Tidak ditemukan satupun pemberitaan nasional yang kredibel menampilkan informasi terkait Bobby pernah menyatakan kalimat demikian. Justru, kalimat tersebut dilontarkan oleh ahli hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar, dalam satu pemberitaan di laman inilah.com dengan judul artikel, "Jangan Jadi Pengecut! KPK Didesak Jemput Paksa Menantu Jokowi di Kasus Korupsi Jalan Sumut". Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) didesak menjemput paksa Bobby Nasution agar dihadirkan sebagai saksi di sidang dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut). Menurut Ficar, kehadiran Bobby penting untuk menemukan dugaan kerugian negara dalam pergeseran anggaran APBD yang menjadi pondasi proyek senilai lebih dari Rp150 miliar itu. "Di muka hukum siapa pun sama, wajib dipanggil secara paksa jika diperlukan. Hanya iblis saja yang tidak bisa dipanggil oleh penegak hukum, termasuk KPK," ucap Ficar. Dengan begitu, video yang menampilkan Bobby Nasution menyatakan hanya iblis yang tak bisa dipanggil penegak hukum terbukti hasil manipulasi menggunakan kecerdasan buatan (AI). Kalimat tersebut aslinya bersumber dari pemberitaan soal Abdul Fickar Hadjar saat mengomentari kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut). 100	2025-11-26
Berita CekFakta	Hoaks Jokowi Dilarang ke Luar Negeri oleh Presiden	Pertama, Tim Riset melakukan penelusuran terkait klaim “Jokowi dilarang ke luar negeri oleh Presiden” melalui mesin pencarian dan sumber-sumber resmi terkait kebijakan perjalanan pejabat negara. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun dokumen, pernyataan pemerintah, atau laporan media kredibel yang menyebut adanya larangan bepergian untuk Jokowi, baik oleh Presiden maupun institusi negara lainnya. Tidak ada catatan resmi mengenai pembatasan perjalanan terhadap Jokowi yang biasanya, bila hal ini terjadi, pastinya akan ditemukan pernyataan kepolisian atau pemberitaan media arus utama. Pada 18 November 2025, Jokowi juga menghadiri undangan Bloomberg New Economy Forum di Singapura. Dia menjadi pembicara di acara tersebut, pada Jumat (21/11/2025). Hal itu tidak mungkin bisa ia lakukan kalau dia mendapat larangan pergi ke luar negeri dari Presiden Prabowo. Kedua, soal isu penolakan Jokowi memperlihatkan ijazah. Penelusuran menunjukkan bahwa Jokowi tidak menolak menunjukkan ijazah kepada pengadilan. Mengutip detik Jateng, ia menyatakan siap memperlihatkannya bila diminta oleh hakim, tetapi tidak berkewajiban menunjukkannya kepada massa demonstran atau pihak yang tidak memiliki dasar hukum untuk meminta dokumen tersebut. Jika menyaksikan kata-kata dari orang dalam video juga terlihat narasi yang dibangun memiliki karakteristik konten provokatif dengan menggabungkan klaim palsu. Unggahan itu memanfaatkan isu hangat (ijazah palsu Jokowi), serta menyertakan ajakan tindakan yang dapat memicu ketegangan sosial. Tidak ditemukan pula bukti bahwa video tersebut merujuk pada sumber berita kredibel. 100	2025-11-25
Berita CekFakta	Hoaks Video Alumni UGM Protes Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah	Tirto mencoba menyaksikan keseluruhan video itu dan menemukan kejanggalan. Suara perekam video justru menyatakan bahwa sivitas akademika UGM yang berkumpul untuk menuju ke DPRD. Bukan pergi ke Jakarta sebagaimana klaim pengunggah video. Kami lantas menggunakan Google Lens, melakukan teknik pencarian gambar terbalik untuk menemukan sumber asli dari video tersebut. Hasilnya, ditemukan sejumlah pemberitaan dan artikel yang memiliki gambar identik dengan suasana yang ditangkap dalam video. Kesamaan terlihat jelas dari spanduk bertuliskan "Bersama Rakyat UGM Full Melawan" yang terlihat dari informasi yang beredar. Dalam pemberitaan Kompas.com di YouTube, dipastikan bahwa video yang beredar adalah momen ketika mahasiswa UGM berkumpul di kampus untuk melakukan aksi protes terkait RUU Pilkada pada tahun lalu. Selain itu, artikel dalam laman resmi kampus UGM mengonfirmasi informasi yang menyebut bahwa video tersebut adalah momen ketika mahasiswa UGM hendak melakukan protes soal RUU Pilkada pada tahun lalu. Di artikel tersebut bahkan menyertakan mahasiswa yang juga membentangkan spanduk identik dengan yang tersorot dalam video. Momen tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan momen alumni UGM yang hendak ke Jakarta untuk meminta Jokowi menunjukkan ijazah sarjana. Sama sekali tak ada narasi soal ijazah Jokowi dalam artikel yang tayang di laman resmi UGM maupun pemberitaan media nasional. Pun di video aslinya tidak ada teks yang ditempel dalam video yang menyebut alumni UGM meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya. Tirto juga tidak menemukan adanya pemberitaan dari media kredibel yang mendukung narasi adanya mahasiswa UGM yang akan ke Jakarta untuk meminta Jokowi menunjukkan ijazah. 100	2025-11-25
Berita CekFakta	Hoaks Mahfud MD Usul Penghapusan Tilang ke Prabowo	Tirto menelusuri klaim ini dengan memeriksa sumber visual, pemberitaan resmi, serta arsip pernyataan Mahfud MD. Melansir Kompas.com, Mahfud MD memang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia dilantik pada Jumat (7/11/2025) lalu. Namun, tidak ditemukan pernyataan resmi Mahfud yang mendukung ataupun memerintahkan penghentian tilang seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut. Pencarian menggunakan kata kunci “Mahfud MD Usulkan Hapus Tilang” dalam arsip berita maupun pernyataan publik Mahfud juga tidak mengarah pada informasi yang selaras dengan klaim itu. Melansir laman Polri, disebut bahwa kepolisian memang telah menghentikan praktik tilang manual dan beralih ke penegakan hukum berbasis teknologi, seperti ETLE dan sistem Cakra Presisi. Namun, perubahan ini merupakan kebijakan internal Polri dan tidak ada keterkaitan langsung dengan Mahfud MD dalam kapasitasnya saat ini. Tidak ada pula pernyataan resmi dari institusi kepolisian yang menyebutkan bahwa tilang dihentikan sepenuhnya; yang berubah hanyalah mekanisme penindakannya. Tirto juga menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan dengan melakukan reverse image search melalui Google Images. Hasilnya menunjukkan bahwa foto tersebut berasal dari dokumentasi Antara Foto yang diambil pada Rabu (22/11/2023). Saat itu, Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam, sementara Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Foto tersebut memperlihatkan keduanya sedang berbincang menjelang pelantikan Panglima TNI di Istana Negara. Foto ini tidak memiliki keterkaitan dengan isu penghentian tilang maupun dengan posisi Mahfud MD saat ini. Penggunaan foto lama dari konteks berbeda menunjukkan adanya upaya membingkai narasi yang menyesatkan. Secara keseluruhan, penelusuran tidak menemukan dasar faktual yang mendukung klaim bahwa Mahfud MD mengusulkan penghentian tilang atau terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait. Foto yang dipakai dalam unggahan juga tidak relevan dengan isi narasi dan berasal dari peristiwa yang berbeda. 100	2025-11-24
Berita CekFakta	Hoaks Israel Robek Bendera Indonesia di Sidang PBB	Tirto melakukan penelusuran dengan memeriksa sumber visual, verifikasi berita atau informasi resmi, meninjau pemberitaan media internasional, serta mencari dasar klaim mengenai “1000 Rudal Khan”. Hasil pemeriksaan terhadap gambar yang beredar menunjukkan bahwa visual tersebut bukan dokumentasi asli dari sidang PBB. Foto thumbnail yang digunakan berasal dari video YouTube yang diunggah oleh akun @suara irma dengan judul yang sama. Video tersebut jika ditonton secara penuh, berisi penjelasan dampak dan apa yang akan terjadi jika terjadi perobekan bendera Indonesia oleh Israel. Seluruh visual dramatis hanya terdapat pada thumbnail, tidak terdapat dalam isi video. Ini menunjukkan bahwa gambar dan judul pada thumbnail itu sengaja direkayasa untuk meningkatkan daya tarik dan memancing klik. Dalam keterangan deskripsi video, pihak Youtube juga telah memberi label video label sebagai "Altered or synthetic content" yang mengindikasikan konten memuat atau sepenuhnya dibuat dengan kecerdasan buatan atau suntingan digital. Hasil pemindaian menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasilnya menunjukan salah satu potongan gambar dari video itu dinilai 95,9 persen kemungkinan buatan AI. Sementara pemindaian sepotong video tersebut bahkan menunjukkan 99 persen konten tersebut terindikasi buatan AI, baik konten audio maupun visualnya. Periksa Fakta Israel Robek Bendera Indonesia. FOTO/Hotline Periksa Fakta tirto Sementara itu hasil penelusuran di mesin pencarian, tidak ditemukan berita atau informasi resmi yang menyiarkan informasi ini. Hingga Jumat (21/11/2025), tidak ditemukan satupun dokumentasi yang memverifikasi insiden perobekan bendera Indonesia oleh Israel. Jika benar ada tindakan provokatif seperti itu, PBB hampir pasti akan mengeluarkan pernyataan resmi mengingat hubungan diplomatik antarnegara menjadi salah satu isu yang sangat sensitif. Namun hingga tulisan ini dibuat, tidak ada rilis atau catatan dari Sekretariat PBB terkait kejadian tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula respons atau pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia maupun Israel. Insiden menyangkut simbol negara biasanya akan memicu reaksi cepat dari pihak yang dirugikan, termasuk nota diplomatik atau konferensi pers, tetapi tidak ada satu pun langkah itu yang dapat ditelusuri. Ketiadaan reaksi resmi dari dua negara serta tidak adanya pemberitaan di media internasional menegaskan bahwa narasi tersebut tidak berlandaskan fakta. Bagian lain narasi pada unggahan yang menyebut adanya serangan “1000 Rudal Khan” juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hasil pencarian, tidak ditemukan jenis rudal bernama “Khan” yang digunakan dalam konflik modern sebagaimana diklaim warganet. Serangan berskala besar seperti penembakan ribuan rudal biasanya akan menjadi perhatian utama media internasional karena dampak keamanan yang sangat besar. Namun tidak ada satu pun berita kredibel yang melaporkan peristiwa semacam itu pada rentang waktu yang disebutkan. Dengan demikian, seluruh klaim mengenai perobekan bendera Indonesia dan serangan rudal tersebut tidak memiliki landasan faktual, baik dari segi dokumentasi visual, pemberitaan resmi. 100	2025-11-22
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Bantuan Insentif Guru Non-ASN	ADVERTISEMENT Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di tiap unggahan tersebut. Seluruh tautan tersebut mengarahkan kami ke halaman situs yang menampilkan formulir pendaftaran yang meminta data diri seperti nama, nomor telepon dan jenis kelamin. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan, tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi milik instansi resmi pemerintah manapun, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berkaitan dengan klaim ini. Domain atau alamat asal situs-situs tersebut bahkan tidak ada yang berakhiran .go.id, mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Lebih lanjut, akun penggunggah klaim tersebut juga bukan merupakan akun Facebook resmi milik Kemendikdasmen ataupun instansi pemerintah lain yang terkait. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain. Kemendikdasmen melalui keterangan resminya, telah mengeluarkan peringatan mengenai beredarnya berbagai tautan dan laman palsu yang mengatasnamakan bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp2,1 juta. Dalam penjelasannya, instansi tersebut menegaskan bahwa tautan tersebut merupakan modus penipuan berbentuk phishing yang bertujuan mencuri data pribadi para calon korban. "Phising adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP (one-time password), atau informasi keuangan. Jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu," ujar Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen dalam postingan Instagram, dikutip Senin (1/9/2025). 100	2025-11-21
Berita CekFakta	Hoaks Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pemilu 2029	Tirto melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci ‘puan maharani anies baswedan pemilu 2029’ ke mesin pencarian. Hasilnya tidak ada pemberitaan resmi, pernyataan tokoh, ataupun rilis partai politik yang mendukung narasi bahwa Puan Maharani akan menggandeng Anies Baswedan sebagai pasangan untuk Pemilu 2029, ataupun narasi kalau kolaborasi keduanya telah menargetkan 68 persen suara. Sebaliknya, yang justru banyak ditemukan adalah laporan-laporan pemeriksa fakta dari berbagai media dan lembaga verifikasi yang menegaskan bahwa klaim mengenai Puan dan Anies tersebut merupakan informasi palsu. Narasi serupa pernah beberapa kali beredar sebelumnya dan telah dibantah karena tidak memiliki dasar yang jelas untuk mendukung klaim tersebut. Situs Jabar Saber Hoaks dan Radio Republik Indonesia, sempat melabeli konten serupa sebagai hoaks. Tirto juga melakukan penelusuran dengan reverse image search terhadap foto yang digunakan dalam video tersebut. Foto yang digunakan merupakan foto Puan Maharani saat menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Video lengkap sidang dapat dilihat di sini. Dalam rapat tersebut, Puan terlihat mengenakan kebaya hijau dengan selendang merah, serupa dengan potongan di media sosial. Dalam pidato sekitar 50 menit itu, Puan menyampaikan beragam hal, terutama soal pencapaian, tapi tidak ada keterangan yang berhubungan dengan gagasan untuk menggandeng Anies Baswedan di pemilu 2029 sama sekali. Di lain sisi, Anies Baswedan melalui akun media sosialnya belum mengunggah langkah politik yang akan diambilnya untuk pemilu 2029. Anies justru asyik mengikuti beberapa kegiatan bersama keluarga seperti trekking, menonton bioskop, hingga menghadiri seminar sebagai pembicara. Hingga saat ini, PDI-P, tempat Puan bernaung juga belum memberikan keterangan resmi apapun soal pasangan calon mana yang akan diusung di Pemilu 2029 nanti. Dengan begitu, tidak ada informasi resmi yang memverifikasi informasi ini benar adanya. Bisa dipastikan foto yang digunakan oleh akun-akun tersebut merupakan penunjang untuk klaim tidak bertanggung jawab yang mereka sebarkan. 100	2025-11-21
Berita CekFakta	Hoaks BI Keluarkan Uang Baru Hasil Redenominasi	Tirto menelusuri situs resmi Bank Indonesia (BI), satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan uang kertas di Indonesia. Hingga Rabu (19/11/2025), tidak ditemukan satu pun uang dengan nominal hasil redenominasi seperti yang ditampilkan dalam unggahan. BI juga tidak mengumumkan adanya desain uang baru maupun rencana penerbitan uang redenominasi. Tirto kemudian memeriksa gambar dalam klaim tersebut menggunakan perangkat pemindai AI, Hive Moderation. Hasil pemindaian menunjukkan indikasi 96,9 persen bahwa gambar itu merupakan hasil buatan kecerdasan buatan (AI), bukan dokumen resmi. Dari laporan Tirto sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penyederhanaan digit rupiah tidak akan diterapkan tahun ini maupun tahun 2026. Meski RUU Redenominasi telah masuk Renstra Kemenkeu, keputusan penerapan kebijakan sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia. "Redenom itu kebijakan Bank Sentral, dan itu dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Tapi nggak sekarang atau tahun depan. Nggak, nggak tahun depan," ujar dia, kepada awak media, di Universitas Airlangga, dalam rekaman suara yang diterima Tirto, dikutip Selasa (11/11/2025). Purbaya pun menegaskan, redenominasi mata uang Garuda merupakan menjadi tanggung Bank Indonesia. Karenanya kapan waktu yang tepat untuk menerapkan redenominasi rupiah pun akan ditentukan oleh Bank Sentral. Penegasan serupa disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo. Ia mengatakan redenominasi membutuhkan waktu 5-7 tahun sejak undang-undang terkait diundangkan. Sebab, sebelum kebijakan siap diimplementasikan, Bank Indonesia harus melakukan beberapa proses terlebih dahulu, mulai dari penyusunan undang-undang redenominasi hingga memastikan transparansi harga barang. “(Proses itu) perlu kurang lebih 5-6 tahun dari sejak undang-undang sampai kemudian selesai” dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025). Perry memperinci bahwa pada tahap pertama Bank Indonesia harus menyusun undang-undang redenominasi. Terkait hal ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 sebagai inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. 100	2025-11-20
Berita CekFakta	Hoaks, Bupati Ponorogo Sebut Jokowi Terima Suap Rp280 Miliar	Pertama-tama, Tim Riset Tirto menelusuri tangkapan layar artikel berita yang disertakan dalam unggahan beberapa akun yang memposting narasi serupa. Kami memasukan kata kunci “Bupati Ponorogo Sebut Jokowi Menerima Fee Rp280 Miliyar Dari Adiknya Sera Terima Uang Di Rumah Jokowi di Solo” (sesuai konteks judul artikel yang tertera) ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan satupun artikel berita yang menerbitkan narasi tersebut. Justru, ditemukan banyak artikel berita yang menangkis narasi itu dan melabeli hal tersebut sebagai kabar hoaks. Lebih lanjut, kami melakukan reverse image search menggunakan Google Images dan berfokus pada gambar sosok para tersangka yang menjadi gambar muka artikel. Alhasil, ditemukan sumber asli foto tersebut yang berasal dari pemberitaan Gelora News. Berita di Gelora News aslinya bertajuk, "Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Libatkan Adik dan Iparnya Ambil Uang Korupsi". Foto berita sama persis dengan tangkapan layar narasi-narasi di media sosial yang mengklaim Sugiri Sancoko menyebut Jokowi menerima uang suap. Tak hanya itu, tanggal terbit berita di Gelora News tersebut juga sama, yakni 9 November 2025. Tidak hanya berbeda judul, berita di Gelora News itu sama sekali tidak membahas tentang pembagian uang Rp280 miliar hasil suap Sugiri kepada Jokowi. Isinya justru terkait proses pengusutan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Ponorogo yang mengungkap peran adik dan ipar Sugiri. 100	2025-11-19
Berita CekFakta	Hoaks Adanya Kenaikan Biaya Transaksi Bank Bengkulu	Tirto mencoba menelusuri tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut. Namun, pada Selasa (18/11/2025) atau saat artikel ini ditulis, tautan itu sudah tidak dapat diakses. Jika dilihat dari alamat domainnya, tautan tersebut juga tidak mengarah ke situs resmi Bank Bengkulu, yakni bankbengkulu.co.id. Upaya penelusuran lebih lanjut dilakukan melalui situs dan akun media sosial resmi Bank Bengkulu. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun informasi atau keterangan resmi yang mendukung klaim adanya perubahan tarif biaya transaksi dari Rp6.500 per transaksi menjadi Rp150 ribu per bulan. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Bank Bengkulu justru mengingatkan masyarakat bahwa belakangan marak penipuan yang mengatasnamakan bank tersebut. Modus yang digunakan antara lain permintaan biaya transaksi tambahan, verifikasi transfer, hingga ajakan melakukan peningkatan layanan rekening. Bank Bengkulu menegaskan tidak pernah meminta biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Pihak bank juga menekankan bahwa seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal yang telah terverifikasi centang biru. “Waspada Penipuan Berkedok Biaya Transaksi!#SobatBankBengkulu. Saat ini marak penipuan yang mengatasnamakan Bank Bengkulu dengan alasan: “Biaya transaksi tambahan” “Verifikasi transfer” “Upgrade layanan rekening”. Ingat! Bank Bengkulu TIDAK PERNAH meminta biaya tambahan di luar ketentuan resmi,” tulis keterangan Bank Bengkulu dalam unggahan resminya (21/10/2025). phising. Tirto Baca juga:Hoaks Kenaikan Biaya Admin Bank Negara, dari BRI, sampai MandiriBeragam Hoaks Undian Berhadiah Mengatasnamakan Bank LampungHoaks Undian Berhadiah Mencatut Nama Bank Jateng 100	2025-11-19
Berita CekFakta	Salah, Video Mensesneg Umumkan Perombakan Posisi Menkeu Purbaya	Tim Riset Tirto pertama-tama mengecek laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab). Di bagian daftar menteri Kabinet Merah Putih, masih tertera nama Purbaya yang menduduki jabatan Menkeu. Purbaya sendiri menggantikan Sri Mulyani dan dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025. Untuk mengecek keaslian video yang berseliweran, Tirto mencoba memasukkan tangkapan layar footage Prasetyo ke mesin penelusuran Google Image. Hasilnya, kami menemukan video serupa pernah diunggah akun TikTok resmi IDX Channel. Rekaman itu dibagikan pada 8 September 2025. Meski konteks video merupakan dokumentasi pengumuman perombakan, Purbaya dalam momen itu justru baru dilantik. Video dengan versi lebih panjang juga disiarkan oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden. "Pada sore hari ini, Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susuan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian," ujar Prasetyo dalam video asli, Senin (8/9/2025). Lima kementerian yang mengalami perubahan susunan meliputi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam), Kemenkeu, Kementerian Koperasi, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Selain 5 kementerian yang mengalami perubahan susunan, ada pula 1 kementerian baru, yaitu Menteri Haji dan Umrah. Perombakan pada 8 September itu merupakan reshuffle jilid II pemerintahan Prabowo-Gibran. Setelah itu, Prabowo juga sempat melakukan perombakan lagi pada kabinetnya, tepatnya pada 17 September 2025. Pada reshuffle jilid III tersebut, terdapat sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilantik. Djamari Chaniago misalnya, resmi mengisi kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang baru, menggantikan Budi Gunawan yang sebelumnya kena reshuffle pada Senin (8/9/2025). Lagi-lagi, tidak ada informasi bahwa posisi Purbaya sebagai Menkeu tergeser. 100	2025-11-19
Berita CekFakta	Hoaks Tina Toon Meninggal Dunia November 2025	Pertama-tama Tirto mencari kebenaran informasi yang diklaim akun-akun tersebut dengan melakukan pencarian via Google dengan kata kunci ‘Tina Toon meninggal dunia’. Hasilnya tidak ada satupun pemberitaan resmi ataupun informasi yang terbukti membenarkan klaim tersebut. Setelah itu, Tirto mengecek akun Instagram pribadi milik Tina Toon yakni @tinatoon101. Dari sosmed pribadinya, postingan terakhir Tina Toon pada 18 November 2025 memperlihatkan tampak memperlihatkan dirinya dalam keadaan sehat dan tengah mengikuti peresmian Tanah Harapan (Tanah Merah) bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Lebih lanjut, melalui metode reverse image search, diketahui bahwa foto yang digunakan dalam unggahan yang mengklaim Tina Toon meninggal dunia juga keliru. Foto yang digunakan itu adalah potret suasana pemakaman Raditya Oloan pada 2021 silam, sebagaimana dimuat di situs Famela. Dengan begitu, tidak benar bahwa anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Tina Toon, telah meninggal dunia awal November 2025 ini. Bisa dipastikan foto yang digunakan oleh akun-akun tersebut merupakan hasil editan untuk menunjang klaim tidak bertanggung jawab yang mereka sebarkan. Informasi ini merupakan hoaks yang digunakan untuk menarik perhatian pengguna medsos agar mengklik tautan di unggahan mereka. 100	2025-11-18
Berita CekFakta	Benarkah Ada Aturan Baru soal Tilang Manual pada 2026?	Tim Riset Tirto memulai penelusuran dengan mengetik kata kunci “aturan tilang baru 2026” di mesin perambah Google. Alih-alih menemukan berita kredibel yang mengonfirmasi klaim ini, kami justru menemukan narasi tersebut telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Divisi Humas Polri. Permintaan soal tilang manual memang sempat mengemuka dari warganet, di tengah kondisi lalu lintas yang dianggap semakin semrawut belakangan. Beberapa warga menilai, sejak diberlakukannya sistem ETLE, pengendara menjadi lebih berani melanggar aturan karena merasa pengawasan di lapangan menurun. Dilaporkan Kompas, Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Argo Wiyono menyebut bahwa tilang manual atau tilang langsung di tempat masih tetap diberlakukan secara terbatas, khusus untuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan gangguan serius di jalan raya. “Tilang manual saat ini diberlakukan untuk knalpot brong dan balap liar. Sementara pelanggaran lainnya tetap dimaksimalkan melalui sistem e-TLE,” ujar Argo kepada Kompas.com, Senin (10/11/2025). Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang menegaskan bahwa tilang manual bisa digelar secara situasional dan selektif prioritas. Polisi sendiri memang memprioritaskan tilang elektronik sebagai upaya membangun sistem transportasi modern, transparan, dan minim interaksi langsung. Pada 2026, polisi bahkan berencana memperbanyak kamera ETLE. Menukil CNN Indonesia, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, mengatakan pihaknya berencana memasang 5.000 kamera ETLE di seluruh Indonesia sebagao salah satu upaya transformasi digitalisasi di bidang penegakan hukum lalu lintas. Agus mengatakan dengan adanya penambahan kamera ETLE itu maka penegakan hukum atau tilang secara manual hanya memiliki porsi 5 persen saja. Sejauh ini, belum ada perubahan nominal denda dari pelanggaran lalu lintas. Besaran denda tilang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sesuai pasal 280 UU itu, setiap orang yang mengemudikan kendaraan nermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu. 100	2025-11-18
Berita CekFakta	Hoaks Video Roy Suryo Pingsan usai Ditetapkan Tersangka	Tirto menelusuri video yang disertakan dalam unggahan tersebut. Dalam rekaman itu, Roy Suryo tampak berjalan dengan kondisi lemas dan dipapah oleh dua orang di sampingnya. Namun, tidak ada satu pun adegan yang menunjukkan mantan Menpora itu pingsan. Selain itu, video tersebut tidak memuat penanda waktu maupun konteks kejadian yang jelas. Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan menelusuri asal-usul video melalui teknik reverse image search di Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke sebuah tayangan identik yang diunggah kanal YouTube Kompas TV berjudul “Diperiksa Penyidik Selama 12 Jam sebagai Tersangka Kasus Meme Stupa, Roy Suryo Sakit!”, yang dipublikasikan pada (26/7/2022). Kemungkinan besar cuplikan video yang tersebar dalam klaim unggahan berasal dari video yang diunggah kanal Youtube Kompas TV pada tahun 2022 tersebut. Konteks aslinya adalah dokumentasi lama ketika Roy Suryo selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada 2022 terkait kasus meme stupa Candi Borobudur yang diedit dengan wajah Presiden Joko Widodo. Pada saat itu, Roy Suryo memang tampak kelelahan setelah diperiksa selama 12 jam sebagai tersangka penistaan agama, bahkan sempat menggunakan kursi roda karena kondisi kesehatannya menurun. Berdasarkan pantauan Tirto, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, tiba di Polda Metro Jaya pada Kamis (13/11/2025) pagi untuk menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Meski demikian, Roy Suryo dkk diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing setelah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya selama lebih dari sembilan jam. “Setelah ini, kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, kepada para wartawan, Kamis malam. Iman menjelaskan ketiga orang tersangka itu tidak ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana karena mereka telah mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Lebih lanjut, tidak ada satupun informasi resmi maupun pemberitaan media kredibel yang membenarkan klaim yang menyebut Roy Suryo pingsan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah menyatakan klaim tersebut sebagai hoaks. 100	2025-11-17
Berita CekFakta	Hoaks Jokowi Suap Rektor UGM Rp100 Miliar untuk Ijazah	Setelah melacak isu soal suap Jokowi kepada Rektor UGM di mesin pencarian Google, tidak ditemukan pemberitaan resmi yang memuat informasi ini. Justru pihak kampus UGM telah mengklarifikasi keabsahan ijazah Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan berdasarkan keterangan pada laman resminya pada 21 Maret 2025. Keterangan itu dimuat, setelah muncul klaim seorang mantan dosen dari Universitas Mataram bernama Rismon Hasiholan Sianipar, yang meragukan keaslian ijazah dan skripsi dari Jokowi sebagai lulusan UGM. Keraguannya berpangkal pada lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Times New Roman, yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an. Belakangan, Rismon menjadi salah satu tersangka yang dijerat kepolisian dengan UU ITE terkait kasus tudingan pemalsuan ijazah Jokowi ini. Dalam artikel yang dimuat UGM, ada keterangan para pejabat kampus dan teman Jokowi semasa kuliah. Salah satunya Ketua Senat Fakultas Kehutanan, San Afri Awang, yang bilang bahwa “Dia (Joko Widodo) lulus dari sini dan buktinya ada kok." Salah satu teman seangkatan Jokowi bernama Frono Jiwo, juga mengatakan Jokowi merupakan teman satu angkatannya. Jokowi dan Frono sama-sama masuk kuliah tahun 1980 dan wisuda bersama pada 1985. “Kami seangkatan dengan Pak Jokowi. Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan ijazah dari Universitas dan Fakultas,” kata Frono. Pun, tak ada indikasi atau bukti bahwa Jokowi juga melakukan suap Rp100 miliar untuk ijazah palsu. 100	2025-11-14
Berita CekFakta	Benarkah Vaksin Tetanus Terbuat dari Daging Busuk?	Perlu diketahui, terdapat beberapa jenis dan komposisi vaksin untuk tetanus. Antara lain Vaksin Tetanus dan Difteri (Td), Vaksin Difteri, Tetanus, dan Pertusis (DTaP), Vaksin Tetanus, Difteri, Pertusis (Tdap), dan Vaksin Tetanus Toxoid (TT). Mengutip Kids Health, vaksin ini mengandung toksin tetanus yang telah diinaktivasi dan tidak mengandung bakteri hidup. Melansir Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pada Vaksin Td merek TENIVAC misalnya, mengandung bahan aktif berikut: 5 Lf toksoid tetanus dan 2 Lf toksoid difteri. Bahan lain per dosis 0,5 mL meliputi 1,5 mg aluminium fosfat (0,33 mg aluminium) sebagai adjuvan dan ≤5,0 µg formaldehida residu. Kemudian pada Vaksin Tdap merek Adacel, kandungannya antara lain 5 Lf toksoid tetanus, 2 Lf toksoid difteri, dan antigen pertusis aselular (2,5 µg PT terdetoksifikasi, 5 µg FHA, 3 µg pertaktin, 5 µg FIM). Bahan-bahan lain per dosis 0,5 mL meliputi 1,5 mg aluminium fosfat (0,33 mg aluminium) sebagai adjuvan, ≤5 µg residu formaldehida, Tokosoid adalah toksin (racun) dari bakteri yang telah dinonaktifkan sehingga tidak berbahaya, tetapi masih punya kemampuan untuk memacu respons imun. Penggunaannya pada vaksin tetanus dan difteri umum dan banyak digunakan. Sementara halaman National Library of Medicine (NIH) memaparkan, pembuatan toksoid tetanus melalui inaktivasi galur toksigenik lostridium tetani. Galur toksik tersebut ditumbuhkan dalam media cair, dimurnikan, kemudian diolah dengan formaldehida untuk menghilangkan sifat patogeniknya. Setelah pemurnian dan sterilisasi, toksoid tetanus dikombinasikan dengan garam aluminium atau kalsium. Antigen toksoid ini kemudian biasanya digunakan dalam kombinasi dengan antigen difteri dan pertusis dalam bentuk vaksinasi. Proses ini mengambil bakteri penyebab penyakit tetanus yang melalui inaktivasi kemampuan toksin lewat perlakuan kimia (formalin), panas, atau radiasi. Sementara kalau memanfaatkan daging busuk ada risiko menumbuhkan toksin aktif. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes, juga menjelaskan kalau proses pembuatan vaksin tetanus kiwari aman. Prosesnya dimulai dengan menumbuhkan clostridium tetani dalam media kultur steril. Dari proses tersebut akan dihasilkan racun tetanospasmin. Toksin akan dinonaktifkan dengan formaldehida sehingga menjadi toksoid. Toksoid kemudian akan dimurnikan berkali-kali. "[Kemudian] dicampur dengan adjuvant aluminium agar imun tubuh mengenla antigen dengan baik," terangnya. Hasil dari proses-proses tersebut kemudian dikemas secara steril dan diuji dalam ratusan tahap kemanan. "Tidak ada daging busuk, darah busuk, atau organ busuk yang digunakan [dalam proses membuat vaksina tetanus]," tegas dr. Wilson. Vaksinolog University of Auckland, Helen Petousis-Harris, menjelaskan pemakaian organ binatang busuk pada vaksin tetanus juga kurang tepat. "(ini) kesalahan penafsiran yang bersifat inflamasi," tuturnya mengutip AAP Factcheck. Meskipun beberapa vaksin tetanus menggunakan media yang berasal dari produk hewani, termasuk jantung sapi, untuk menumbuhkan kultur bakteri awal, bahan-bahan ini "dimurnikan, disterilkan, dan diuji secara ketat", ujarnya. "Menyebutnya sebagai 'organ yang membusuk' tidaklah akurat," tambah dia. Dokter Wilson juga menambahkan dalam tahap pengembangan vaksin, bakteri dapat ditumbuhkan pada media kultur yang mengandung unsur hewani, seperti ekstrak jantung sapi misalnya. "Namun bahan tersebut hanya menjadi media pertumbuhan, bukan bagian dari vasin yang disuntikan," terang dia. Dia juga menekankan industri vaksin modern sudah diwajibkan melalui proses pemurnian yang ketat, sterilisasi, uji toksisitas, uji kontaminasi, dan uji keamanan. "Sehingga produk akhir aman dan sangat jauh dari klaim, 'organ busuk'," tambah Wilson. Sementara itu, mengutip U.S. Food and Drug Administration, kandungan formaldehida sebagaimana yang diklaim berbahaya di dalam unggahan, merupakan zat yang digunakan untuk menonaktifkan virus agar tidak menyebabkan penyakit, dalam hal tetanus, menonaktifkan toksin tetanus menjadi toksoid tetanus. Selain itu, mengutip Vaccine Knowledge University of Oxford, meskipun formaldehida dianggap sebagai bahan kimia buatan manusia, tetapi dalam jumlah kecil, formaldehida juga ditemukan secara alami dalam aliran darah. Setelah proses penonaktifan toksin tetanus, kadar formaldehida yang tersisa sangat kecil, biasanya Sementara terkait kandungan aluminium dalam vaksin juga telah melalui pengendalian yang ketat. Aluminium ditambahkan ke dalam vaksin untuk meningkatkan efektivitas secara aman. Jumlah aluminium yang diizinkan FDA dalam vaksin jauh lebih sedikit daripada yang ditemukan dalam ASI dan susu formula bayi. 100	2025-11-24
Berita CekFakta	Benarkah Hakim Nyatakan Gibran Melanggar UU dan KUH Perdata?	Setelah menyaksikan video dari awal sampai akhir, Tim Riset Tirto tak menemukan adanya rekaman pembacaan putusan soal Gibran dinyatakan melanggar UU dan KUH Perdata. Dalam video, narator hanya mengatakan bahwa agenda sidang hari itu yakni pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Untuk mencari asal mula dan konteks utuh rekaman aslinya, kami mencoba mengambil salah satu frame video dan memasukkannya ke mesin telusur Google Image. Hasilnya, Tirto menemukan klip identik diunggah kanal YouTube tvOneNews pada hari sidang gugatan digelar, yakni Senin (3/11/2025). Menurut keterangan, penggugat menuduh Gibran dan KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena syarat pendaftaran calon wakil presiden diduga tidak terpenuhi. Agenda sidang hari itu merupakan pembacaan penetapan, setelah sebelumnya sempat tertunda karena keberatan penggugat atas kuasa hukum KPU. “Penggungat yakni Subhan Palal menegaskan, seluruh dokumen dan bukti telah dipersiapkan untuk dibuka pada tahap pembuktian. Ia juga mengungkapkan kekecewaan terhadap perbedaan data pendidikan Gibran di situs resmi KPU, yang menyebutkan pendidikan terakhirnya adalah S1,” ujar narator dalam video asli. Sepanjang video, tidak ada informasi terkait putusan hakim atas gugatan yang dilayangkan. Saat melakukan penelusuran Google, Tirto juga tidak menemukan adanya berita kredibel maupun resmi yang melaporkan hakim menyatakan Gibran melanggar UU. Sebagai tambahan informasi, seorang pengacara bernama Subhan Palal menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Subhan mengatakan bahwa dalam sidang perdananya ini dia membawa sejumlah dokumen gugatan yang harus diserahkan. Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” tutur Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Dalam gugatannya, Subhan menunjuk dua pihak sebagai tergugat, yaitu Gibran secara pribadi serta KPU sebagai penyelenggara pemilu. Jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun, dengan perhitungan agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Teranyar, Subhan juga membacakan isi gugatan perdatanya terhadap Gibran di persidangan pada Senin (3/11/2025), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Bahwa Tergugat 1 saat mencalonkan diri sebagai Wapres RI diketahui dan sadar bahwa syarat pendidikannya cacat hukum, tidak memenuhi syarat cawapres karena tidak pernah tamat SMA atau sederajat,” ujar Subhan membacakan isi petitum dalam sidang di PN Jakpus. Namun, belum ada putusan dari persidangan ini. 100	2025-11-13
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Hadiah Undian BNI Wondr November 2025	Untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, pertama-tama Tim Riset Tirto mengecek akun Instagram resmi milik Bank BNI, @bni46, yang telah terverifikasi. Terdapat informasi soal rejeki wondr BNI sebagai berikut. Namun berdasar informasi dalam unggahan akun resmi tersebut dijelaskan kalau pengguna kartu debit BNI dan wondr by BNI otomatis terdaftar dalam program ini. Program rejeki wondr BNI bekerja dengan sistem poin yang didapat dari menambah saldo tabungan dan transaksi harian. Lebih lanjut, kami melakukan penelusuran lewat mengecek tautan pendaftaran yang tertera dalam unggahan. Hasilnya, kami diarahkan ke salah satu alamat situs website yang tidak ada kaitannya dengan situs resmi milik Bank BNI. Lewat situs WhereGoes, pelacakan ujung dari situs tersebut mengarah kepada domain yang bertulis https://sandybrown-camel-839048.hostingersite.com/. Domain tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan BNI. Kami juga menengarai bahwa tautan tersebut merupakan situs phishing yang mengarahkan nasabah agar mengisi data pribadi. Hal ini terungkap dari ujung situs di atas yang mengarah kepada tautan dengan nama https://datanya.html/. Namun tautan tersebut sudah tidak dapat diakses. Baca juga:Apa itu Phising dan Bagaimana Cara Menghindarinya? Ketika situs yang diklaim sebagai laman pendaftaran dicek menggunakan URLScan, tidak ditemui tautan resmi yang terhubung dengan situs resmi BNI. Justru ditampilkan poster yang mengatasnamakan pengambilan kupon Wondr Bank BNI yang sudah sering kali digunakan dalam situs-situs penipuan. Baca juga:Hoaks Kenaikan Biaya Admin Bank Negara, dari BRI, sampai MandiriHoaks Tautan Diskon Listrik PLN selama 3 BulanHoaks Undian Berhadiah Mencatut Nama Bank Jateng Sebagai informasi, situs resmi Bank BNI adalah https://www.bni.co.id/id-id/, kami menelusuri akun Facebook pengunggah klaim kupon berhadiah dari BNI tersebut. Disimpulkan bahwa sejumlah akun tersebut bukanlah akun media sosial resmi milik Bank BNI. Bahkan, lewat keterangan pers di situs resmi pada 6 Juni 2025, BNI mengingatkan nasabah untuk berhati-hati terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan BNI. Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menegaskan bahwa BNI tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apapun kepada nasabah untuk proses klaim hadiah undian, termasuk dalam program undian terbaru rejeki Wondr BNI. “Kami minta masyarakat untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengaku sebagai admin BNI dan menipu dengan modus undian berhadiah. Itu hanya jebakan agar korban mentransfer sejumlah uang ke pelaku. Jangan mudah percaya,” ujar Corina dalam keterangan tersebut. Dijelaskan Corina, Rejeki Wondr BNI 2025 merupakan program loyalitas nasabah yang digelar sejak April 2025 hingga 31 Januari 2026. Program ini bertujuan untuk mengapresiasi nasabah Setia sekaligus mendorong pertumbuhan transaksi dan tabungan melalui aplikasi digital Wondr by BNI. Kupon undian rejeki Wondr BNI akan ter-generate secara otomatis setiap kali nasabah melakukan transaksi yang memenuhi syarat, seperti pembukaan rekening, transaksi perbankan, aktivasi aplikasi Wondr, dan peningkatan saldo tabungan. Kupon tersebut dapat langsung dilihat melalui aplikasi Wondr. Selain itu, nasabah juga dapat menukarkan Poin+ yang dimiliki menjadi kupon undian, namun penukaran ini hanya dapat dilakukan sendiri oleh nasabah melalui aplikasi Wondr, dan tidak melalui pihak manapun. Corina juga menegaskan bahwa seluruh program undian resmi BNI, termasuk rejeki Wondr BNI 2025, tidak pernah mensyaratkan pembayaran atau transfer dana untuk pencairan hadiah. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BNI. Maka, dapat dipastikan laman Facebook penyebar narasi tautan undian berhadiah khusus bertajuk “Hadiah Wondr BNI” bukanlah dari akun resmi BNI dan berpotensi penipuan. 100	2025-11-12
Berita CekFakta	Hoaks Video Imam Shamsi Ali Baca Al-Qur'an di Pelantikan Zohran	Berdasarkan penelusuran Tirto per Selasa (11/11/2025), atau saat artikel periksa fakta ini ditulis Zohran Mamdani sendiri belum dilantik secara resmi sebagai Wali Kota New York. Dikutip dari NBC, Zohran sendiri baru akan dilantik pada 1 Januari 2026. Artinya, belum ada acara pelantikan seperti yang diklaim dalam narasi unggahan. Untuk memverifikasi kebenaran klain ini, Tirto menghubungi langsung Imam Shamsi Ali. Kami mendapatkan video yang berisi klarifikasi langsung dari Imam Shamsi Ali yang membantah unggahan yang mengeklaim dirinya membacakan Al-Qur'an saat pelantikan Zohran. Imam Shamsi Ali menegaskan video dirinya yang membaca Al-Qur'an di pelantikan Wali Kota New York, Zohran Mamdani tidaklah benar. Hal ini disebabkan bahwa Zohran baru akan dilantik pada 1 Januari 2026. Konteks asli video itu adalah rekaman lama saat ia membacakan Al-Qur'an setelah tragedi 9/11 pada tahun 2001 lalu. “Pembacaan Al-Quran (dalam) video itu tidak ada hubungannya dengan Zohran Mamdani. Al-Quran itu saya baca ketika setelah terjadi (peristiwa) 9/11 pada tahun 2001 yang lalu,” ujar Imam Shamsi Ali dalam video yang diterima Tirto, Senin (11/11/2025). Imam Shamsi Ali juga telah memberikan keterangan resmi yang membantah klaim itu di akun Instagram resminya pada Jumat (7/11/2025) berikut ini. 100	2025-11-12
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Pemutihan Sertifikat Tanah Gratis	Untuk mengecek narasi di atas, Tim Riset Tirto mencoba mengunjungi akun Instagram dan situs resmi milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Hasilnya, tidak ditemukan informasi yang memuat terkait program pemutihan sertifikat tanah gratis. Justru, pada situs resmi Kementerian ATR/BPN, sudah ditegaskan banyak klaim-klaim yang mencatut nama instansi mereka padahal informasi itu adalah hoaks. Di medsos, biasanya akun-akun tersebut mencatut nama ATR/BPN dan menyatakan pengurusan sertifikat tanah gratis yang disertai tautan pendaftaran. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, menyampaikan agar masyarakat berhati-hati terhadap akun media sosial yang tidak jelas sumbernya. “Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh dengan akun media sosial tidak resmi yang menyebarkan klaim seperti ‘BPN Tanah Gratis’. Informasi dan layanan resmi hanya dapat diperoleh melalui kanal resmi Kementerian, yakni situs atrbpn.go.id dan akun media sosial resmi kami,” kata dia dalam keterangan dalam situs ATR/BPN. Kami juga mencoba menelusuri tautan yang dibagikan oleh pengunggah akun. Namun, tidak ditemukan bahwa tautan tersebut adalah situs resmi milik pemerintah. Domain yang dipakai juga tidak berakhiran ‘go.id’ yang menjadi ciri dari situs resmi pemerintah. Selain itu, pengecekan keaslian poster yang disertakan dalam unggahan itu menunjukkan, gambar tersebut dibuat menggunakan kecerdasan artifisial alias konten AI. Hasil ini didapat setelah kami mengecek gambar tersebut di laman Hive Moderation yang menyatakan hasil 99,9 persen konten dibuat menggunakan kecerdasan artifisial. Modus tautan pendaftaran palsu yang meminta data pribadi sering kali merupakan upaya untuk melakukan aktivitas penipuan dan phishing. Tirto sudah banyak membongkar modus tautan-tautan palsu mengatasnamakan instansi pemerintah, yang ditengarai adalah modus penipuan dengan memanfaatkan data pribadi masyarakat. 100	2025-11-11
Berita CekFakta	Hoaks Rekrutmen Nasional PLN Beredar di Media Sosial	Tirto membuka tautan https://rekrutmen-pln123.de/ untuk menelusuri kebenaran klaim. Ketika memasuki situs, halaman menampilkan tulisan “Loker Terbaru BUMN PLN (Persero)” dengan daftar posisi yang disebutkan sebelumnya. Di bawahnya, tertera pula syarat umum pelamar, termasuk batas usia 18-40 tahun, pengalaman kerja minimal satu tahun, serta kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah kerja PLN (Persero). Situs tersebut juga mencantumkan sejumlah dokumen yang harus dilampirkan, seperti surat lamaran, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, KTP, pasfoto, serta nomor WhatsApp. Pada bagian akhir, tercantum tautan pendaftaran dengan tulisan “DAFTAR”, yang diklaim sebagai akses resmi milik PLN. Ketika Tirto mengklik tautan pendaftaran, kami diarahkan kepada Google Form yang harus diisi calon pendaftar. Terdiri dari e-mail, nama lengkap, nomor telepon, asal kota dan provinsi, alamat lengkap, jenis kelamin, lulusan terakhir, posisi yang diinginkan, dan CV serta surat lamaran. Tirto menggunakan situs WHOIS untuk mencari informasi kepemilikan domain, termasuk siapa yang mendaftarkan domain tersebut, kapan domain dibuat, serta di mana domain tersebut didaftarkan. Namun, tidak ditemukan informasi yang memadai. Ketidakjelasan informasi ini menimbulkan kecurigaan terhadap kredibilitas situs. Tirto lantas melakukan pencarian di Google dengan kata kunci “rekrutmen PLN”, hasilnya mengarahkan kami pada situs resmi PLN yakni rekrutmen.pln.co.id. Alamat situs ini juga dicantumkan di bio Instagram resmi PLN. Di dalam situs tersebut tertera kalau untuk saat ini seluruh proses rekrutmen resmi PLN sudah ditutup. 100	2025-11-11
Berita CekFakta	Hoaks Purbaya Akan Sewa Hacker untuk Bobol Data Anggaran DPR	Tirto menelusuri klaim tersebut dengan memasukan kata kunci terkait klaim ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun adanya pernyataan resmi dari Purbaya yang meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara untuk menyewa hacker dalam rangka membobol data anggaran di DPR. Kami justru menemukan pernyataan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui unggahan dalam akun PPID Kemenkeu yang membantah klaim tersebut. Disebutkan bahwa Menteri Keuangan tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR. “Beredar unggahan di platform media sosial Facebook mengenai pernyataan Menteri Keuangan yang meminta izin kepada rakyat Indonesia menggunakan uang rakyat menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR. Dapat diinformasikan bahwa unggahan tersebut merupakan HOAKS. Menteri Keuangan tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR,” tulis keterangan PPID Kemenkeu, Senin (27/10/2025). 100	2025-11-10
Berita CekFakta	Hoaks Artikel Jokowi Minta Rakyat Patungan Bayar Whoosh	Tirto menelusuri klaim tersebut dengan menelusuri judul berita yang disebut serta mencantumkan nama media Gelora News sebagai sumber unggahan. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ditemukan artikel dengan judul serupa di situs Gelora News. Selain itu, tidak ada pemberitaan serupa di sejumlah media arus utama lainnya. Namun, penelusuran menemukan gambar tangkapan layar dan tanggal publikasi yang sama, tetapi dengan judul berbeda, yakni “Disalahkan soal Utang Proyek Whoosh, Jokowi: Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial.” Dalam artikel asli tersebut, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa proyek Whoosh tidak dibangun untuk mengejar keuntungan finansial, melainkan untuk memberikan manfaat sosial, seperti mengurangi kemacetan yang telah terjadi selama puluhan tahun di kawasan Jabodetabek dan Bandung. Baca juga:Dubes China: Whoosh Proyek Besar, Restrukturisasi Utang Wajar Sebagai informasi, sebelumnya, Jokowi secara terbuka menjelaskan alasan di balik pembangunan proyek-proyek transportasi massal, termasuk Whoosh, yang kerap disorot karena besarnya beban utang. Ia menegaskan bahwa transportasi massal adalah layanan publik yang prinsip dasarnya bukan mencari laba. “Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti bukan mencari laba,” kata Jokowi. Hingga Jumat (7/11/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, Tirto tidak menemukan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut rakyat akan melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dalam tiga tahun. Dengan demikian, judul dan narasi dalam unggahan yang beredar merupakan hasil suntingan dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Presiden ke-7 RI itu menekankan bahwa keberhasilan transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial semata, melainkan dari social return on investment. “Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon,” terangnya. 100	2025-11-10
Berita CekFakta	Hoaks Undian Berhadiah Mencatut Nama Bank Jateng	Tirto menelusuri tautan yang tercantum di bagian akhir unggahan tersebut. Hasilnya, tautan itu mengarah ke situs jateng.relt.my.id. Saat diperiksa pada Kamis (6/11/2025), tautan tersebut sudah tidak dapat diakses. Sebagai informasi, situs itu bukan merupakan situs resmi Bank Jateng. Situs resmi Bank Jateng adalah bankjateng.co.id. Tirto juga menelusuri situs resmi Bank Jateng dan tidak menemukan informasi mengenai program undian berhadiah sebagaimana diklaim di unggahan tersebut. Lebih lanjut, akun Facebook yang menyebarkan klaim juga bukan akun resmi milik Bank Jateng. Akun resmi Bank Jateng di Facebook telah terverifikasi dengan nama “Bank Jateng”, dan tidak pernah mempublikasikan undian serupa. Informasi tentang undian itu juga tidak ditemukan di akun Instagram resmi Bank Jateng. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Bank Jateng justru mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Bank Jateng, termasuk yang beredar di Facebook. Pihak Bank Jateng menegaskan bahwa mereka tidak pernah meminta data rahasia nasabah, seperti PIN, OTP, saldo terakhir, atau kata sandi, melalui media sosial maupun tautan apa pun. Contoh unggahan yang patut diwaspadai juga berupa ajakan pendaftaran undian berhadiah, mirip seperti unggahan yang Tirto temukan di media sosial. 100	2025-11-07
Berita CekFakta	Hoaks Roberto Mancini Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia	Klaim yang menyebut bahwa Roberto Mancini resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia tidak benar. Berdasarkan penelusuran di kanal resmi PSSI, tidak ditemukan keterangan apa pun yang membenarkan bahwa mantan pelatih Manchester City dan Timnas Italia itu telah diumumkan secara resmi sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Selain itu, tidak ada satupun pemberitaan media kredibel yang memberitakan atau membenarkan klaim tersebut. Hingga Rabu (5/11/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, PSSI sendiri belum menunjuk pelatih kepala baru untuk Timnas Indonesia. Menurut laporan Tirto, PSSI telah menggelar konferensi pers di ruang media Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat (24/10/2025) siang. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum mengumumkan siapa pelatih baru Timnas Indonesia yang akan menggantikan Patrick Kluivert. Dalam konferensi pers tersebut, Erick hanya memaparkan sejumlah kriteria calon pelatih yang tengah dicari PSSI. Ia menegaskan bahwa federasi akan memilih sosok pelatih yang benar-benar memiliki kemampuan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. "Soal kriteria, kami ada target-target untuk AFC (Piala Asia) 2027, bisa tidak masuk 16 besar? Karena kalau ranking kita itu kan di Asia masih 20 besar, bisa tidak masuk 16 besar (Piala Asia 2027)?" ucap Erick Thohir. Di sisi lain, Erick bersama PSSI hingga saat ini belum melakukan komunikasi dengan calon pelatih manapun. Meski demikian, dalam proses rekrutmen atau pencarian pelatih Timnas baru, Erick mengaku bahwa dirinya menerapkan proses skrining berlapis dengan melibatkan Badan Tim Nasional (BTN) dan Direktur Teknik yang kemudian akan dirapatkan bersama komite eksekutif atau Exco PSSI. “Kalau ditanya kami sudah mengontak pelatih ya belum,” kata dia. Berdasarkan penelusuran di akun Instagram bercentang biru Roberto Mancini @mrmancini10, per 6 November 2025, juga tidak ditemukan pengumuman bahwa dirinya melatih Timnas Indonesia. 100	2025-11-07
Berita CekFakta	Hoaks Kepala KSP Qodari Usulkan Gibran Jadi Pahlawan	Pertama-tama Tirto mencoba memasukan kata kunci judul artikel berita yang disertakan dalam unggahan klaim. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya satupun artikel berita dengan judul tersebut. Selanjutnya, kami melakukan penelusuran dengan menggunakan teknik reverse image search terhadap foto thumbnail yang digunakan dalam unggahan artikel berita tersebut. Hasilnya, kami menemukan artikel identik dari media SindoNews.Kesamaan terdapat pada foto yang dipakai, nama penulis artikel dan waktu artikel diunggah. Meski demikian, artikel asli berjudul "Hari Ini Sidang Gugatan Ijazah SMA Gibran Digelar di PN Jakarta Pusat". Artikel tersebut tidak membahas usulan Qodari agar Gibran menjadi pahlawan nasional. Artikel asli membahas sidang gugatan perdata ijazah SMA Wapres Gibran yang akan digelar Senin (27/10/2025) lalu di PN Jakarta Pusat. Selanjutnya, Tirto juga tidak menemukan satupun pernyataan dari Kepala KSP Qodari yang mengusulkan nama Gibran sebagai pahlawan nasional. Sebagai informasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah memberikan berkas usulan daftar tokoh yang dianggap berhak menyandang gelar pahlawan nasional pada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon. Dari keseluruhan 40 nama yang telah resmi diajukan tersebut tidak ada nama Gibran. List lengkap daftar 40 tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional bisa dilihat di sini. 100	2025-11-06
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Diskon Listrik PLN selama 3 Bulan	Tim Riset Tirto mula-mula mengecek akun yang menyebarkan informasi tersebut. Diketahui, akun “new.loker.indonesia” menyertakan tautan pendaftaran pada bio akun. Lalu, kami memeriksa link tautan pendaftaran tersebut dengan memanfaatkan urlscan.io. Hasil penelusuran menunjukan tautan yang dibagikan tidak mengarah pada laman resmi Perusahaan Listrik Negara, PT PLN (Persero). Tautan tersebut berkomunikasi dengan 3 IP di 2 negara melalui 3 domain untuk melakukan 12 transaksi HTTP. IP utama 104.21.39.218 terletak di Ascension Island, dikelola oleh CLOUDFLARENET dari AS. Domain utama yang digunakan adalah info.hexnas.it.com. Sertifikat TLS untuk keamanan komunikasi diterbitkan oleh WE1 pada 10 Oktober 2025 dan berlaku selama 3 bulan. Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data nama lengkap, nomor handphone aktif dan asal provinsi. Disebut, pendaftaran akan dilakukan melalui akun Telegram. Akun pengunggah juga diketahui bukan akun resmi PT PLN, dan dibuat pada Oktober 2024. Akun tersebut juga hingga saat ini telah berubah nama akun sebanyak 3 kali. Baca juga:Dari Pelita ke Cahaya: Perjalanan Tandeallo Menjemput Terang Menukil situs resmi PLN, dalam siaran pers bertanggal 17 Oktober 2025, dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80, PT PLN memang kembali memberikan promo diskon tambah daya listrik 50 persen yang berlaku mulai 17 hingga 30 Oktober 2025. Promo ini dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Adapun ketentuannya yaitu telah menjadi pelanggan PLN sebelum 1 Oktober 2025. Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud terima kasih PLN atas kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang terus mendukung pelayanan kelistrikan nasional. “Dalam momentum HLN ke-80, PLN ingin memberikan apresiasi kepada pelanggan setia melalui program OOTD. Program ini juga menjadi wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan kenyamanan dan produktivitas masyarakat melalui akses listrik yang andal dan terjangkau,” ujar Adi. Melalui program ini, pelanggan dapat menghemat biaya penyambungan secara signifikan, yakni cukup membayar 50 persen dari biaya normal. Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin meningkatkan daya ke 7.700 VA hanya perlu membayar Rp3.512.625, dari biaya normal Rp7.025.250. Alih-alih mendaftar ke akun Telegram, Adi menjelaskan untuk memperoleh e-voucher diskon tambah daya, pelanggan cukup melakukan minimal satu kali transaksi di aplikasi PLN Mobile selama periode promo. Bagi pelanggan prabayar, melalui pembelian token listrik, sedangkan pelanggan pascabayar dengan membayar tagihan listrik. Baca juga:PLN Siap Jalankan Proyek Smart Grid Meski Biaya Tinggi Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya melalui fitur Reward di PLN Mobile atau e-mail terdaftar. Selanjutnya, pelanggan cukup memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan tambah daya di aplikasi PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku. 100	2025-11-06
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan	Tim Riset Tirto mula-mula melakukan pemindaian tautan yang disertakan menggunakan perangkat urlscan.io. Hasil penelusuran menunjukkan tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi BPJS Kesehatan maupun institusi resmi pemerintah lainnya. Di halaman awal, laman tersebut justru meminta sejumlah data pribadi, seperti nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor Telegram, dan provinsi tempat tinggal. Kemudian masyarakat diarahkan untuk klik tombol “putihkan” seolah-olah dengan hanya mengisi data-data tersebut maka tunggakan otomatis dihapuskan. Padahal, tidak semua pemegang BPJS Kesehatan akan mendapat pemutihan dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa pemutihan tunggakan hanya akan diberikan kepada peserta tertentu, terutama mereka yang mengalami perubahan status atau kategori kepesertaan. “Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen. Dulunya itu katakanlah mandiri, lalu menunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tetapi masih punya tunggakan,” Kata Ghufron di Jakarta, Rabu (22/10/2025). Selain mereka yang kini masuk kategori PBI, pemutihan juga cuman berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu sesuai data pemerintah. BPJS Kesehatan juga hanya akan menghapus tunggakan iuran hingga dua tahun. Jika peserta memiliki tunggakan lebih dari 24 bulan, sisa kewajiban di luar batas tersebut tidak akan dihapus. Adapun langkah-langkah mengecek tunggakan melalui aplikasi JKN Mobile yakni dengan memilih menu "Info Peserta". Dalam menu tersebut, masyarakat bisa melihat status kepesertaan aktif atau tidak. Lalu untuk mengetahui apakah Anda punya tunggakan iuran, pilih "Menu Lainnya" dan pencet "Info Iuran". Dengan begitu, publik bisa mengetahui besar iuran yang harus dibayarkan sesuai kelas yang telah dipilih. Hingga kini tidak ada informasi tautan seperti dalam narasi beredar untuk melakukan pendaftaran pemutihan iuran BPJS Kesehatan. Modus menyertakan tautan pendaftaran di media sosial banyak dilakukan berbagai akun. Hal ini bisa mengarah ke upaya pencurian data, phising. Dalam beberapa waktu belakangan modus seperti ini Tirto temukan terkait pencairan bansos. Baca juga:Hoaks Tautan Pencairan BLT Kesra Periode Oktober 2025Salah, Tautan Pendaftaran Digitalisasi Bansos KemensosSalah, Klaim Bantuan Tunai Rp300 Ribu untuk Pemilik LPG 3 Kg 100	2025-11-05
Berita CekFakta	Apa Benar Puan Minta Kejagung Tidak Menzalimi Koruptor?	Tim Riset Tirto mula-mula melakukan penelusuran Google. Kami menggunakan beberapa variasi kata kunci, seperti “Puan Maharani" intext:koruptor juga manusia” dan “Puan Maharani*koruptor juga manusia” untuk menelusuri pernyataan Puan yang berhubungan dengan narasi itu dan lansiran-lansiran soal Puan yang memuat pernyataan terebut. Hasilnya, kami tak menjumpai adanya sumber resmi maupun laporan kredibel yang mengonfirmasi klaim. Narasi serupa memang disebarkan oleh banyak akun media sosial, namun keseluruhannya bukanlah akun resmi maupun saluran berita dari media terpercaya. Sejumlah unggahan yang memuat narasi ini juga hanya berbentuk foto atau pun video yang tidak berkaitan dengan klaim, seperti bisa dilihat di sini, di sini, sini, dan di sini. Tirto lalu menelusuri foto Puan berbaju hitam yang disematkan dalam unggahan berseliweran. Dengan memasukkan gambar itu ke mesin telusur Google Image, kami menemukan potret identik dimuat di laman Antara dalam bentuk klip. Foto itu rupanya merupakan momen Puan membicarakan acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-50. Dilaporkan Antara, Senin (9/1/2023), petinggi PDIP itu mengatakan aka nada kejutan yang disampaikan saat peringatan HUT partainya. Dia mengaku tidak menutup kemungkinan jika Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan mengumumkan nama calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) yang diusung oleh PDIP di acara HUT tersebut. “Pastinya setiap ada ulang tahun itu pasti ada surprise, tapi namanya surprise, saya juga gak tahu.yang tahu cuman ibu ketua umum, tapi pasti ada surprise yang akan disampaikan,” katanya dalam video asli. Dalam rekaman asli, Puan tak menyinggung perihal koruptor. Menyoal koruptor, Puan sendiri pernah mengutarakan pandangan merespons kemungkinan hukuman mati bagi pelaku-pelaku itu. Menukil Kumparan, Kamis (12/12/2019), Puan menuturkan sebaiknya rencana itu dikaji lebih dalam agar tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Puan mengatakan, memang sudah terdapat undang-undang yang mengatur hukuman mati di Indonesia. Untuk itu, ia tak ingin rencana itu justru melanggar undang-undang yang telah ada. Tapi lagi-lagi, Tirto tak menemukan adanya pernyataan Puan meminta Kejagung untuk tidak menzalimi koruptor dan memikirkan kesejahteraan koruptor. DPR memang sempat melontarkan narasi serupa, tapi hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas. Dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Selasa (20/5/2025), Hasbiallah meminta Kejagung tidak bersikap berlebihan dalam menindak perkara korupsi, dengan dalih jangan sampai tindakan hukum itu justru menzalimi para pelaku korupsi. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa bukan Puan yang menyatakan hal tersebut. 100	2025-11-05
Berita CekFakta	Tidak Benar Mahfud MD Umumkan Program Bantuan Modal Usaha	Usai menyaksikan video dari awal sampai akhir, Tim Riset Tirto mencoba mengecek akun Facebook pengunggah. Rupanya akun mengatasnamakan Mahfud MD dengan foto profil gambar Mahfud tersebut bukanlah akun asli. Menurut keterangan profilnya, akun itu baru dibuat pada 19 Oktober 2025 dan hanya diikuti oleh 61 orang, sementara akun resmi “Mahfud MD” mempunyai centang biru dan sudah memiliki pengikut sebanyak 144 ribu. Lewat akun aslinya, Mahfud nyatanya sudah memberikan klarifikasi terkait video bagi-bagi bantuan dan uang yang beredar. Ia menyatakan klip tersebut tidak benar. “Sedang beredar postingan tidak benar di whatsapp dan medsos yg mencatut nama saya membagikan dana bantuan uang tunai, dan meminta untuk transfer uang administrasi. Saya sampaikan bahwa ini tidak benar alias Hoax,” tulis Mahfud, Jumat (31/10/2025). Video ini aslinya merupakan rekaman lawas yang ia unggah pada 2021. Saat itu Mahfud yang menjabat Menko Polhukam berbicara dalam konteks peringatan Sumpah Pemuda. Di video tertera pertanyaan soal tantangan generasi muda kini, lalu Mahfud mengutarakan pendapatnya. “Tantangan yang sekarang, kalau secara prinsip, secara kejiwaan sama saja sebenarnya, ego-ego setiap kelompok primodial itu kadang kala masih muncul. Oleh sebab itu hilangkan egoisme kelompok-kelompok primordial, karena perbedaan agama suku daerah dan sebagainya itu, karena ego seperti itu akan menimbulkan perpecahan dan perpecahan itu akan membawa kemunduran bahkan kehancuran,” ujar Mahfud dalam klip aslinya. Baca juga:Mahfud MD Sebut Aneh KPK Minta Lapor soal Dugaan Mark-Up Whoosh Sementara tantangan lain di luar ego dan di luar kejiwaan, menurutnya adalah kemajuan informasi, teknologi atau teknologi informasi, di mana budaya dan ide-ide luar itu masuk. Mahfud bilang, kadang kala kita tidak mampu atau ada di antara kita yang tidak mampu bertahan sehingga solidaritas dan kebersamaan menjadi kurang dan itu juga akan melemahkan kita. Sepanjang video, tak ada pernyataan Mahfud soal bagi-bagi uang maupun bantuan modal usaha. Itu artinya audio ini telah dimanipulasi secara digital. Jika video diamati lebih detail, audio Mahfud dalam rekaman beredar memang terlihat tidak sinkron. Saat dicek menggunakan situs Hive Moderation, kemungkinan audio ini dibuat dengan kecerdasan buatan/AI menyentuh 95 persen. Periksa Fakta Mahfud MD Umumkan Program Bantuan Modal Usaha. foto/hotline periksa fakta tirto 100	2025-11-04
Berita CekFakta	Salah, Tautan Pendaftaran Digitalisasi Bansos Kemensos	Tim Riset Tirto mula-mula mengecek profil akun pengunggah. Akun itu tercatat tak terlalu banyak aktivitas dan baru dibikin pada 15 Oktober 2025. Akun itu bukanlah akun asli Kemensos lantaran akun “Kementerian Sosial RI” resmi bercentang biru dan sudah dibuat sejak 2016. Saat dicek menggunakan urlscan.io, Tirto menemukan tautan yang disebarkan akun palsu tidak mengarah pada akun resmi Kemensos. Laman itu justru meminta beberapa data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor Telegram, provinsi, dan jenis kelamin. Baca juga:Stiker Label Miskin Tak Etis, Pendataan Bansos Harus Diperbaiki Kemensos sendiri memang mendorong transformasi digital dalam program perlindungan sosial. Hal itu disebut bertujuan agar bantuan makin akurat, adil, dan tepat sasaran. Lewat unggahan Facebook, Minggu (20/4/2025), Kemensos menyatakan bakal menghadirkan sistem Digital Public Infrastructure (DPI) dengan tiga pilar utama: Identitas Digital, Pembayaran Digital, dan Data Exchange, yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Digitalisasi ini diharapkan mampu memperluas akses, mempercepat distribusi bantuan, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke mereka yang membutuhkan,” tulis Kemensos dalam takarirnya. Pada September lalu, prototipe Portal Bansos Digital mulai diuji coba terbatas di Banyuwangi, Jawa Timur. Melalui skema digital baru ini, warga penerima manfaat dapat mendaftar langsung melalui portal Perlinsos dengan otentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi biometrik. "Kenapa di bansos? Karena ini akan impactful (ke masyarakat). Selama ini memang banyak isu dalam penyelenggaraan bansos. Hipotesanya bahwa dengan kita menjalankan Transformasi digital mengadopsi DPI ini maka penyelenggaraan bansos lebih baik lagi dari sisi penargetan, supaya lebih tepat sasaran," kata Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, dikutip dari lansiran Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi. Uji coba lalu sudah menargetkan 640 ribu keluarga dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1–5) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam satu bulan ke depan, setidaknya 300 ribu kepala keluarga diharapkan sudah teregistrasi. Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional. Kemensos sudah pernah menyatakan kalau pihaknya tidak pernah membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bansos. Adapun penerima bansos Program Kartu Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masyarakat yang terlah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan pemerintah daerah atau dapat mengajukan lewat aplikasi Cek Bansos. 100	2025-11-03
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Program 3 Juta Rumah Subsidi	Tim Riset Tirto mula-mula mengecek tautan yang berlalu-lalang dengan memanfaatkan bantuan urlscan.io. Dari situ kami menemukan bahwa tautan yang dibagikan tidak mengarah pada laman resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atau instansi pemerintah lainnya. Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram. Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kementerian PKP dan baru dibuat pada 7 Oktober 2025, atau cuma sehari sebelum informasi yang diberikan diunggah. Diberitakan Antara, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat mengatakan pemerintah memang akan menyerahkan 25.000 unit rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap pada akhir April 2025. Ia mengatakan program itu menyasar kelompok pekerja informal, seperti pedagang sayur, pedagang bakso, dan pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji. Program ini berjalan di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan NTB. Namun, tidak informasi program ini didapatkan dengan pendaftaran mandiri lewat tautan di Facebook. Masyarakat bisa mengunjungi laman https://pkp.go.id/ untuk mengecek informasi resmi untuk program bantuan rumah subsidi. Berbagai link pendaftaran yang tersebar di medsos dan meminta data pribadi, biasanya merupakan modus phising atau penipuan. 100	2025-11-01
Berita CekFakta	Video Ketua MPR Sindir Gibran dengan Kata	Pertama-tama, Tim Riset Tirto mencoba mencari tahu sumber asli video. Dengan memasukkan tangkapan layar footage Muzani ke mesin penelusuran Google Image, kami menjumpai klip identik disiarkan kanal YouTube “Liputan 6” pada Oktober 2024. Rekaman Muzani itu rupanya merupakan momen sidang MPR pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2024 – 2029. Akan tetapi, dalam video aslinya Muzani sama sekali tak menyindir Gibran dan menyebut “fufufafa”. “Sebelum kami menutup acara ini izinkan kami membacakan tiga buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda. Masak kue talam jangan digulung, masak ikan pepes jangan dipanggang,” kata Muzani dalam dokumentasi asli. “Berpeci hitam dan memakai sarung, Kyai Ma'ruf Amin akan selalu kita senang. Pergi ke Glodok nonton barongsai, mampir Pasar Baru beli kain gorden, tugas kami pimpinan MPR sudah selesai, melantik Pak Prabowo kini jadi presiden,” lanjutnya. Tirto juga memastikan video yang diunggah oleh kanal YouTube Kompas, seperti klaim yang tertera di klip beredar. Kompas TV menyiarkan video Muzani berpantun ini dengan tajuk “Kala Pantun Ketua MPR Ahmad Muzani Buat Prabowo Geleng Kepala hingga Jokowi Tepuk Tangan”. Namun, sama seperti Liputan 6, Muzani tidak menyinggung Gibran dan menyebut “fufufafa”. Itu artinya, di bagian akhir video ini telah dimanipulasi secara digital. Setelah kami mencoba mengecek bagian akhir video menggunakan bantuan Hive Moderation, tertera kemungkinan video memuat konten AI atau deepfake, persentasenya mencapai 86,6 persen. Artinya, video yang disebarkan di media sosial telah mengalami proses penyuntingan dari video aslinya. 100	2025-10-31
Berita CekFakta	Purbaya Sebut pada 2026 Guru Honorer Diangkat PNS, Apa Iya?	Untuk memverifikasi klaim yang berseliweran, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Purbaya guru honorer wajib jadi PNS”, Hasilnya, kami sama sekali tak menemukan adanya pernyataan Purbaya sebagaimana dalam klaim. Narasi ini bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Polda Jawa Barat. Pernyataan Purbaya yang paling mendekati yakni ketika ia bicara soal wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan. Meski ada kemungkinan kenaikan gaji para ASN pada 2026, dilansir Kompas, Selasa (21/10/2025), Purbaya mengatakan belum mengetahui detail lebih lanjutnya. “Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuma peluangnya berapa kita enggak tahu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025). Kabar kenaikan gaji ASN sempat muncul dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025. Dalam aturan itu tertulis rencana kenaikan gaji bagi guru, dosen, tenaga penyuluh, TNI, Polri, serta pejabat negara. Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP 2025, sebelumnya tidak tercatat adanya rencana kenaikan gaji ASN maupun pejabat negara. Kebijakan tersebut juga dimasukkan dalam delapan program quick wins pada perbaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 Namun, Kemenpan RB menegaskan rencana itu belum dibahas pemerintah. Adapun kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan pada 2024 sebesar 8 persen, bersamaan dengan kenaikan pensiun 12 persen, sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli aparatur negara di tengah tekanan inflasi. 100	2025-10-31
Berita CekFakta	Hoaks BEM UI Gelar Demo Desak Prabowo Copot Purbaya	let gpt_inline2 = window.googletag \|\| {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');}); Sejumlah akun yang mengunggah klaim tersebut tidak menyertakan bukti maupun keterangan kredibel untuk memperkuat tudingan bahwa BEM UI mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dari jabatan Menteri Keuangan. Meski demikian, beberapa unggahan konsisten menampilkan foto seorang mahasiswa yang mengenakan jaket almamater kuning khas UI.Tirto kemudian melakukan penelusuran untuk mengetahui konteks dan identitas mahasiswa dalam foto tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa yang dicatut dalam klaim itu adalah Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru.Mengacu pada pemberitaan RMOL, Diallo yang mewakili BEM UI disebut mendesak agar Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Baca juga:Prabowo Dongkol Nonton Podcast Kritik Dirinya tapi Tetap Dicatat RMOL BeritaSatu Beritasatu.com, Baca juga:Pertemuan Prabowo dengan Presiden Brasil Hasilkan 8 Kesepakatan Baca juga:Prabowo Dorong ASEAN Perkuat Kerja Sama demi Hadapi Tantangan #inline3 {margin:1.5em auto} #inline3 img{margin: 0 auto;max-width:300px !important;} let gpt_inline3 = window.googletag \|\| {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');}); #gpt-inline3-passback{text-align:center;} Sebagai langkah verifikasi tambahan, Tirto menelusuri seluruh kanal resmi milik BEM UI. Hasilnya, tidak ditemukan pernyataan maupun keterangan tertulis yang menyebut bahwa BEM UI mendesak Presiden Prabowo untuk mencopot Menteri Keuangan Purbaya. 100	2025-10-30
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pencairan BLT Kesra Periode Oktober 2025	Tim Riset Tirto mula-mula mengecek tautan yang berlalu-lalang dengan memanfaatkan bantuan urlscan.io. Dari situ kami menemukan bahwa tautan yang dibagikan tidak mengarah pada laman resmi Kemensos, maupun institusi pemerintah lainnya. Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram. Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kemensos dan baru dibuat pada 16 Oktober 2025. Pemerintah pada tahun ini memang mengumumkan dua program paket ekonomi, salah satunya Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra). Program itu diluncurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan ini disalurkan pada bulan Oktober hingga Desember 2025. “Akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” ujar Menko Perekonomian, dinukil dari laman Sekretriat Kabinet (Setkab). Menurut Airlangga, bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kemensos kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako. Menyoal penyalurannya, Airlangga mengatakan kalau penyaluran akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai minggu depan. Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin (20/10/2025). Seperti dilaporkan Kompas, masyarakat bisa mengecek nama penerima BLT Kesra 2025 secara mandiri melalui dua cara, antara lain lewat situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos di HP. Tirto tak menjumpai adanya informasi situs lain seperti yang beredar di media sosial. Jika lewat situs resmi, masyarakat bisa mengunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id dan memilih data wilayah sesuai domisili (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan). Setelah itu, masyarakat bisa memasukkan nama lengkap sesuai KTP, ketik kode captcha yang muncul di layar, dan klik tombol “Cari Data”. Dari situ sistem akan menampilkan hasil pencarian penerima BLT Kesra 2025, termasuk jenis bantuan dan status pencairan. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan “tidak terdapat peserta/PM”. 100	2025-10-30
Berita CekFakta	Tidak Benar Video KDM Umumkan Bantuan untuk TKI dan TKW	Sebagai langkah awal, Tim Riset Tirto mencoba mengecek informasi akun pengunggah yang mengatasnamakan KDM. Akun itu bukanlah akun asli KDM dan diketahui baru dibuat pada 26 Oktober tahun ini, alias sama seperti tanggal unggahan. Di beranda akun “Bantuan KDM” tak terlihat adanya unggahan lain selain video KDM berbagi bantuan kepada TKI dan TKW. Saat awal-awal dibikin, akun tersebut juga hanya memasang foto profil dan foto cover bergambar sosok Dedi Mulyadi. Jika video KDM diamati dengan saksama, sebetulnya terdapat tanda-tanda adanya keterlibatan kecerdasan buatan/AI. Sebab, audio yang menyerupai suara Dedi Mulyadi itu tidak sesuai dengan gerak bibir KDM dalam video. Untuk membuktikan hal tersebut, Tirto mengecek video ini dengan bantuan Hive Moderation. Hasilnya, kemungkinan audionya dihasilkan oleh generatif AI atau deepfake memang mencapai 99 persen. Tim Riset Tirto lalu mencari tahu konteks asli video KDM. Dengan menyalin tangkapan layar klip itu ke mesin penelusuran Google Image, kami menemukan bahwa video aslinya berasal dari akun Facebook resmi “Kang Dedi Mulyadi” yang bercentang biru. Dalam klip asli, KDM sedang berbicara soal mendidik anak, bukan bagi-bagi bantuan. Dedi bilang, ketika menitipkan anak ke sekolah, maka orang tua sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru, untuk melakukan pendidikan pada anak-anak kita. “Manakala anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya. Dan ketika pulang sekolah ketika anak kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi agar anak kita merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah,” kata KDM dalam video asli. Dia menceritakan soal upaya pihaknya membangun hubungan guru dan orang tua siswa yang konstruktif dan punya landasan hukum. Sebelum orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, Pemprov Jawa Barat menandatangani surat pernyataan, yang didalamnya menyatakan tidak akan mempidanakan guru yang memberikan hukuman pada anaknya dengan tujuan memberikan pendidikan Sepanjang 2 menit 22 detik, KDM sama sekali tidak menyinggung soal bantuan kepada TKI dan TKW. Itu artinya, audio video tersebut telah dimanipulasi menggunakan AI. 100	2025-10-29
Berita CekFakta	Hoaks Video Mahfud MD Bagikan Bansos Hasil Perampasan Aset	Tirto mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) pada bagian klip yang menampilkan wajah Mahfud, untuk menelusuri keaslian serta sumber utama video tersebut. Salah satu hasil pencarian mengarahkan kami ke artikel berita yang diterbitkan oleh Antara. Mahfud terlihat mengenakan batik yang sama, juga dengan aksesori pin merah putih di dadanya, serta latar belakang pola dan perisai Burug Garuda yang sama seperti potongan video yang tersebar di media sosial. Keterangan foto tersebut menyebut foto berasal dari tahun 2021, saat Mahfud, yang kala itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam, memberikan pernyataan terkait perkembangan Satgas BLBI, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Artikel yang tayang tahun 2021 tersebut juga sama sekali tak menyebutkan bansos dari hasil perampasan aset. Dalam kesempatan itu, Mahfud menyatakan obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sering melobi pemerintah sehingga pelunasan utangnya tertunda. Foto Mahfud dalam artikel tersebut sama persis dengan video yang ada di Facebook. Karenanya, Tirto mencurigai foto tersebut dimanipulasi menggunakan akal imitasi (artificial intelligence, AI) agar menjadi video, yang isinya berbicara sesuai dengan input dari penyebar video. Kami mengecek audio video tersebut lewat platform pendeteksi audio AI generate bernama Resemble AI. Hasil pengecekan menyimpulkan bahwa audio tersebut palsu atau dipalsukan. Kami juga mencoba melakukan pemindaian video, terutama di bagian Mahfud berbicara menggunakan perangkat Hive Moderation. Hasil pemindaian menunjukkan skor agregat 99 persen, video adalah buatan atau dimanipulasi dengan AI. Bagian audio menjadi hal yang paling mendapat sorotan buatan AI, hasil pemindaian Hive Moderation. Hive Moderation Periksa Fakta Video hoaks Mahfud MD. Tirto juga mengecek akun yang mencatut nama Mahfud sebagai nama Facebook tersebut. Tak ditemukan indikasi bahwa akun tersebut merupakan media sosial asli milik Mahfud. Justru, akun ini lebih seperti akun palsu karena baru dibuat pada 25 September 2025. Lewat pengecekan medsos resmi Mahfud di Facebook dan Instagram yang ditandai dengan adanya centang biru, tidak ditemukan satupun unggahan dari Mahfud soal bansos dari hasil perampasan aset. Temuan ini memperkuat dugaan video Mahfud bagi-bagi bansos yang beredar di Facebook, merupakan hasil manipulasi menggunakan AI. Modus seperti ini banyak digunakan sebagai upaya penipuan (scam) atau juga upaya untuk pengumpulan data pribadi. Tirto berkali-kali menemukan modus serupa di media sosial. 100	2025-10-29
Berita CekFakta	Salah, Klaim 74% Kematian Disebabkan oleh Vaksin COVID-19	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto mencari artikel yang dicantumkan dalam video. Tirto memasukkan judul artikel “A Systematic Review of Autopsy Findings in Deaths after COVID-19 Vaccination” ke mesin pencarian Google, dan hasilnya menunjukkan bahwa artikel serupa memang pernah diunggah di situs SSRN, platform yang digunakan Preprints with The Lancet untuk berbagi naskah pracetak (preprint) penelitian tahap awal. Artikel tersebut diunggah pada 5 Juli 2023. Namun, naskah tersebut dihapus kurang dari 24 jam setelah diunggah. Pihak Preprints with The Lancet menyatakan bahwa makalah tersebut “melanggar kriteria penyaringan” karena kesimpulannya tidak didukung oleh metodologi penelitian yang memadai. “Pracetak ini telah dihapus oleh Preprints with The Lancet karena kesimpulan penelitian tidak didukung oleh metodologi penelitian. Preprints with The Lancet berhak menghapus makalah yang telah dipublikasikan jika kami memutuskan bahwa makalah tersebut melanggar kriteria penyaringan kami,” tulis Preprints with The Lancet. Dengan demikian, makalah itu tidak melalui proses peninjauan sejawat (peer review), yakni tahap penting dalam publikasi ilmiah untuk menilai validitas dan kualitas penelitian sebelum diterbitkan. Melalui laman resminya, Preprints with The Lancet menjelaskan bahwa platform tersebut merupakan hasil kolaborasi antara kelompok jurnal The Lancet dan SSRN untuk memfasilitasi pembagian awal hasil riset. Namun, naskah yang diunggah di sana bukan publikasi resmi The Lancet dan tidak sedang dalam proses peninjauan oleh jurnal tersebut. “Pracetak yang tersedia di sini bukan merupakan publikasi The Lancet atau sedang dalam proses peninjauan oleh jurnal The Lancet. Pracetak ini merupakan makalah penelitian tahap awal yang belum melalui proses peninjauan sejawat,” terang Preprints with The Lancet. Pracetak yang tersedia hanyalah penelitian tahap awal yang belum melalui proses peninjauan sejawat. “Temuan ini tidak boleh digunakan untuk pengambilan keputusan klinis atau kesehatan masyarakat, maupun disajikan tanpa menyoroti fakta-fakta tersebut,” bunyi keterangan The Lancet juga. 100	2025-10-28
Berita CekFakta	Video Menteri Yusril Minta Ammar Zoni Dibebaskan, Apa Benar?	Tim Riset Tirto pertama-pertama melakukan penelusuran Google untuk mengonfirmasi klaim yang beredar. Hasilnya, kami tak menemukan pemberitaan yang membenarkan narasi Yusril minta aparat membebaskan Ammar Zoni. Tirto kemudian mengecek video yang berseliweran. Dengan memasukkan tangkapan layar salah satu frame video ke mesin telusur Yandex, kami menjumpai rekaman identik ditayangkan kanal YouTube MerdekaDotCom pada Januari 2025. Judul klip aslinya yakni “Cerita Yusril Diminta Soeharto Sebelum Meninggal Agar Status Terdakwa Dicabut”. Alih-alih membahas Ammar Zonni, Yusril menceritakan momen ketika mantan Presiden Soeharto meminta bantuan mencabut status terdakwa yang melekat pada dirinya sebelum meninggal. Yusril yang saat itu menduduki posisi Menteri Sekretaris Negara kemudian menemui Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh untuk membahas hal tersebut. Akhirnya status Soeharto sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dicabut pada 2006 karena alasan kesehatan. Yusril bilang, penetapan status tersangka pada seseorang harus ada batasan waktunya. Artinya, narasi soal Yusril membebaskan atau meminta aparat membebaskan Ammar Zoni tidak terbukti kebenarannya. Selain dikabarkan meminta aparat membebaskan Ammar Zoni, Yusril juga sempat diklaim menjenguk Ammar di Nusakambangan. Namun demikian, klaim tersebut juga terbukti tak benar dan telah dinyatakan sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 100	2025-10-28
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Token Listrik Gratis PLN Selama 3 Bulan	let gpt_inline2 = window.googletag \|\| {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');}); Tim Riset Tirto mula-mula mengecek akun yang menyebarkan informasi tersebut. Diketahui, akun “new.loker.indonesia” menyertakan tautan pendaftaran pada bio akun. Lalu, kami memeriksa link tautan pendaftaran tersebut dengan memanfaatkan urlscan.io. Hasil penelusuran menunjukan tautan yang dibagikan tidak mengarah pada laman resmi Perusahaan Listrik Negara, PT PLN (Persero).Tautan tersebut berkomunikasi dengan 3 IP di 2 negara melalui 3 domain untuk melakukan 12 transaksi HTTP. IP utama 104.21.39.218 terletak di Ascension Island, dikelola oleh CLOUDFLARENET dari AS. Domain utama yang digunakan adalah info.hexnas.it.com. Sertifikat TLS untuk keamanan komunikasi diterbitkan oleh WE1 pada 10 Oktober 2025 dan berlaku selama 3 bulan.Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data nama lengkap, nomor handphone aktif dan asal provinsi. Disebut, pendaftaran akan dilakukan melalui akun Telegram. Akun pengunggah juga diketahui bukan akun resmi PT PLN, dan dibuat pada Oktober 2024. Akun tersebut juga hingga saat ini telah berubah nama akun sebanyak 3 kali. Baca juga:Dari Pelita ke Cahaya: Perjalanan Tandeallo Menjemput Terang PLN e-voucher Baca juga:PLN Siap Jalankan Proyek Smart Grid Meski Biaya Tinggi e-voucher Reward e-mail e-voucher let gpt_inline3 = window.googletag \|\| {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');}); #gpt-inline3-passback{text-align:center;} 100	2025-11-06
Berita CekFakta	Hoaks Louis van Gaal Resmi Latih Timnas Indonesia	Klaim yang menyebut bahwa Louis van Gaal resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia tidak benar. Berdasarkan penelusuran di kanal resmi PSSI, tidak ditemukan keterangan apa pun yang membenarkan bahwa mantan pelatih Manchester United dan Timnas Belanda tersebut telah diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Menurut laporan Tirto, PSSI telah menggelar konferensi pers di ruang media Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat (24/10/2025) siang. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum mengumumkan siapa pelatih baru Timnas Indonesia yang akan menggantikan Patrick Kluivert. Dalam konferensi pers tersebut, Erick hanya memaparkan sejumlah kriteria calon pelatih yang tengah dicari PSSI. Ia menegaskan bahwa federasi akan memilih sosok pelatih yang benar-benar memiliki kemampuan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. "Soal kriteria, kami ada target-target untuk AFC (Piala Asia) 2027, bisa tidak masuk 16 besar? Karena kalau ranking kita itu kan di Asia masih 20 besar, bisa tidak masuk 16 besar (Piala Asia 2027)?" ucap Erick Thohir. Di sisi lain, Erick bersama PSSI hingga saat ini belum melakukan komunikasi dengan calon pelatih manapun. Meski demikian, dalam proses rekrutmen atau pencarian pelatih Timnas baru, Erick mengaku bahwa dirinya menerapkan proses skrining berlapis dengan melibatkan Badan Tim Nasional (BTN) dan Direktur Teknik yang kemudian akan dirapatkan bersama komite eksekutif atau Exco PSSI. “Kalau ditanya kami sudah mengontak pelatih ya belum,” kata dia. Sebagai informasi, rumor mengenai Louis van Gaal yang disebut-sebut akan menjadi pelatih Timnas Indonesia bermula dari unggahan akun media asal Belanda, @433nl. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut bahwa pelatih gaek itu dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin (20/10/2025). “Breaking, Senin ini (red-20/10/2025), mantan pelatih kepala Louis van Gaal akan menggelar konferensi pers, ia akan membawa berita besar. Apa yang akan ia sampaikan?,” tulis akun IG resmi @433nl. Unggahan itu kemudian memicu spekulasi bahwa Van Gaal akan menukangi Timnas Indonesia. Namun, dugaan tersebut ternyata tidak berdasar. Isi konferensi pers Louis van Gaal sama sekali tidak berkaitan dengan penunjukannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dalam konferensi pers itu, pelatih berusia 74 tahun asal Belanda tersebut justru mengumumkan dukungannya terhadap sebuah pertandingan amal yang digelar oleh organisasi Spiere. 100	2025-10-27
Berita CekFakta	Tidak Benar Memandikan Anak Setelah Makan Sebabkan Asam Urat	Untuk memahami hubungan antara mandi setelah makan yang menyebabkan penyakit, Tirto mewawancarai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. Dirinya menjelaskan, tidak benar kebiasaan memandikan anak dengan air dingin setelah makan dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah permanen, atau gangguan metabolisme purin. Wilson mengatakan, memang terdapat efek fisiologis sementara yang menyebabkan ketidaknyamanan atau gejala ringan, apabila melakukan aktivitas mandi setelah makan besar. Misalnya, menyebabkan rasa tidak nyaman di perut seperti mual atau kembung. Hal ini karena setelah makan, tubuh masuk ke fase digestive state, aliran darah meningkat ke organ pencernaan (terutama lambung, pankreas, dan usus) untuk membantu pencernaan pada fase ini. Proses ini disebut splanchnic vasodilation, yaitu pelebaran pembuluh darah di saluran cerna. Sementara itu, aliran darah ke otot dan kulit sedikit menurun untuk mengalihkan suplai ke sistem pencernaan. “Bila mandi dilakukan segera setelah makan besar, maka ada dua reaksi yang terjadi bersamaan: sistem pencernaan butuh lebih banyak darah untuk mencerna makanan, dan paparan air dingin menyebabkan vasokonstriksi kulit dan mengaktifkan simpatis sehingga menyebabkan redistribusi aliran darah,” papar Wilson. Akibatnya, sementara waktu perfusi ke saluran cerna bisa sedikit menurun. Menyebabkan rasa tidak nyaman di perut, mual, atau kembung. Tapi tidak menyebabkan kerusakan organ, penyempitan pembuluh darah permanen, atau gangguan metabolisme. Lebih lanjut, Wilson menegaskan bahwa penyebab kadar asam urat tinggi, yang disebut sebagai dampak dalam unggahan media sosial, tidak ada kaitannya dengan kebiasaan mandi air dingin. Ia menjelaskan, metabolisme purin berkaitan dengan proses pembentukan dan pemecahan nukleotida (adenin dan guanin) dalam tubuh, yang hasil akhirnya adalah asam urat (uric acid). Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme purin meliputi: Pola makan tinggi purin (seperti jeroan, daging merah, dan beberapa jenis makanan laut), gangguan fungsi ginjal, aktivitas enzimatik (misalnya enzim xantin oksidase), konsumsi alkohol, asupan fruktosa tinggi, serta obesitas. “Paparan air dingin sama sekali tidak berpengaruh terhadap metabolisme purin atau produksi asam urat. Tidak ada mekanisme biokimia atau bukti klinis yang menunjukkan bahwa mandi air dingin memicu peningkatan produksi purin atau menyebabkan hiperurisemia,” jelasnya. Wilson menyampaikan, anak dapat mengalami hiperurisemia (peningkatan kadar asam urat dalam darah di atas nilai normal). Namun, kasus gout artritis (nyeri sendi akibat kristal urat) pada anak sangat jarang. Asam urat, kata Wilson, merupakan produk akhir metabolisme purin yang berasal dari makanan tinggi purin, metabolisme sel tubuh sendiri, dan gangguan ekskresi (pengeluaran) ginjal. Secara normal, tubuh menjaga keseimbangan antara produksi dan ekskresi asam urat melalui ginjal dan feses. Ketika produksi meningkat atau pembuangan menurun, terjadilah hiperurisemia. “Pada anak-anak, hiperurisemia lebih sering menjadi manifestasi atau tanda sekunder dari penyakit lain, bukan karena gaya hidup semata (seperti pada orang dewasa),” imbuh Wilson. Mengutip penelitian Kubota (2019), tingginya asam urat atau hiperurisemia sangat jarang terjadi pada anak-anak dan remaja. Sebagian penderita asam urat diketahui memiliki penyakit penyerta atau kondisi yang mendasarinya. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hiperurisemia umumnya disebabkan oleh berbagai kondisi, seperti Down Syndrome, kelainan metabolik atau genetik, serta penyakit jantung bawaan. Selain itu, kondisi akut seperti gastroenteritis, asma bronkial yang menyebabkan hipoksia, penyakit ganas, dan efek samping obat juga dapat menjadi pemicu. Artikel yang sama juga menegaskan bahwa pada anak-anak dan remaja yang sehat, obesitas merupakan faktor utama penyebab meningkatnya kadar asam urat. 100	2025-10-24
Berita CekFakta	Hoaks Indonesia Lolos Piala Dunia Lewat Jalur Wild Card FIFA	Tidak ada informasi maupun bukti kredibel yang disertakan oleh para pengunggah dalam klaim tersebut. Unggahan itu hanya menampilkan kolase foto yang berisi potret skuad timnas Indonesia, foto Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden FIFA Gianni Infantino, serta foto Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun demikian, seluruh unggahan visual tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan atau kekuatan bukti terhadap klaim yang disampaikan. Misalnya, foto Prabowo dan Presiden FIFA kemungkinan besar berasal dari situs resmi kepresidenan. Konteks asli foto tersebut adalah saat kepala negara menerima kunjungan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (24/9/2025). Pertemuan tersebut berlangsung pada akhir September 2025, artinya sebelum laga kualifikasi ronde keempat digelar. Selain itu, isi pertemuan itu tidak membahas mengenai Indonesia yang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur wild card tanpa kualifikasi, melainkan mengenai komitmen kerja sama antara kedua pihak untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, Tirto menelusuri klaim ini melalui kanal resmi FIFA. Hasilnya, tidak ditemukan pernyataan resmi dari organisasi tersebut yang menyebut bahwa Indonesia telah diumumkan lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur wild card. Tidak ada nama Indonesia dalam daftar negara yang sudah dipastikan berlaga di Piala Dunia 2026 maupun yang lolos ke ronde kelima kualifikasi. Hal serupa juga terlihat di situs resmi PSSI. Tidak terdapat informasi apa pun yang membenarkan klaim bahwa Indonesia secara resmi masuk ke Piala Dunia 2026 melalui jalur wild card yang diberikan. 100	2025-10-24
Berita CekFakta	Hoaks Ustaz Adi Hidayat Bagikan Rp1 Miliar untuk TKI	Tirto melacak asal-usul konten yang tersebar di media sosial tersebut. Kami mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) dengan menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarahkan ke video milik YouTube Sekretariat Presiden. Dalam video tersebut terlihat Ustaz Adi Hidayat memang sedang berpidato dengan pakaian serba putih, dan latar panggung dengan layar putih dan ornamen tumbuh-tumbuhan. Mimbar berlogo Burung Garuda juga menunjukkan penampakan yang sama dengan unggahan yang beredar di media sosial. Isi tayangan YouTube itu menyoal Presiden Prabowo Subianto yang meluncurkan Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin pada 23 April 2025. Dalam acara momen itu, Adi Hidayat menjadi pembicara sekaligus inisiator Gerina. Terlihat, Adi Hidayat menyampaikan pernyataannya pada menit ke-13 sampai menit ke-28 dalam rekaman YouTube milik Sekretariat Presiden tersebut. Menyamakan gestur Adi saat berpidato, terlihat unggahan di media sosial mencatut video sekitar menit 19:31. Di pidato tersebut Adi Hidayat membicarakan soal program Gerina, dari proses awal memulai, studi yang dilakukan, sampai dengan tujuan program. Dari pidato sekitar 15 menit tersebut tak ada sekalipun dia membahas soal TKI ataupun membagikan uang Rp1 miliar ke 10 orang. Tayangan dari Sekretariat Presiden itu juga dipublikasikan ulang di kanal YouTube terverifikasi “Adi Hidayat Official”. Di video tersebut terdapat watermark lambang kanal yang ada di pojok kanan atas video, serupa dengan potongan video yang tersebar di Facebook. Video ini isinya sama persis dengan video dari konten Sekretariat Presiden. Sehingga tak ada juga ucapan Adi Hidayat soal TKI dan soal bagi uang Rp1 miliar. Dalam pencarian lebih lanjut kami juga menemkukan akun Instagram terverifikasi @adihidayatofficial. Akun itu menghubungkan ke akun Facebook "Ustadz Adi Hidayat ادي هدايت". Akun Facebook tersebut, meski tidak memiliki centang, tanda verifikasi, tapi berisikan konten yang sama dengan unggahan di Instagram. Akun itu juga punya 505 ribu pengikut. Sementara akun “Ust. Adi Hidayat Official LC.MA” yang mengunggah narasi bagi-bagi Rp1 miliar, terlihat hanya punya 45 pengikut dan baru dibuat pada 23 September 2025. Indikasi kuat akun ini adalah akun penipu yang mencatut nama Ustaz Adi Hidayat. Kembali ke video yang beredar di Facebook. Jika dicermati gerakan tangan Adi Hidayat dengan kata-katanya juga terlihat tidak natural dan tidak sinkron. Jika melakukan penyamaan gestur Adi saat berpidato, terlihat unggahan di media sosial mencatut video dari Sekretariat Presiden sekitar menit 19:20. "[...] terdapat landasan dengan baik dan secara akademik, secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Maka Pak Mentan dapatlah lahan ini. Tidak mudah mengolah lahan ini karena ternyata ini PMK. Lahan yang mustahil dan sulit bisa ditanam. Maka apa yang kami lakukan? Setelah merenung, kita duduk [...]," begitu ucapan Adi dalam pidato yang dipotong itu. Teks yang berbeda antara asli dan potongan yang ada di media sosial ini menimbulkan curiga kalau konten dimanipulasi dengan akal imitasi (artificial intelligence, AI). Kami mencoba melakukan pemindaian menggunakan perangkat Hive Moderation. Hasilnya pemindai mendeteksi sekitar 71,9 persen kemungkinan video dibuat dengan AI. Terutama bagian audionya. Hive Moderation Video Ustaz Adi Hidayat. Ini menunjukkan kemungkinan besar konten audio dalam video tersebut dimanipulasi dengan AI. Apalagi video dari akun resmi Adi Hidayat dan Sekretariat Presiden menunjukkan kalau pada momen pidato Adi Hidayat, dia tidak membahas soal TKI dan bagi-bagi uang Rp1 miliar. 100	2025-10-27
Berita CekFakta	Video Jokowi Menegur Purbaya Soal Utang Kereta Cepat, Benarkah?	Tim Tirto menelusuri asal-usul video yang beredar tersebut. Melalui pencarian gambar terbalik (reverse image search) menggunakan Google Lens, ditemukan bahwa potongan video itu merupakan duplikasi dari unggahan media massa. Cuplikan yang digunakan identik dengan video di kanal YouTube Okezone. Sementara itu, video serupa diunggah pula oleh kanal Kompas.com. Berdasarkan video tersebut, konteks pernyataan Jokowi bukan terjadi pada 19 Oktober 2025 seperti klaim dalam unggahan, melainkan saat pertemuan dengan para kepala daerah di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), pada 13 Agustus 2024. Dalam forum itu, Jokowi menjelaskan besarnya pengeluaran untuk menutup biaya operasional transportasi massal seperti MRT dan LRT. Ia tidak menampik, bahwa pada tahap awal, operasional moda transportasi publik memang belum menguntungkan secara ekonomi. Namun, Jokowi juga menekankan bahwa kerugian akibat kemacetan jauh lebih besar dibanding beban subsidi transportasi publik. Tidak ada pernyataan dalam video yang menyinggung Purbaya. Selain itu, pada saat pidato disampaikan, Purbaya bahkan belum menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025. Dalam potongan video itu, Jokowi justru menyebut nama Heru Budi Hartono untuk mengonfirmasi data operasional LRT-MRT di Jakarta. Heru diketahui menjabat sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta periode 16 Oktober 2022–18 Oktober 2024. Sebagai tambahan konteks, hubungan antara Jokowi dan Purbaya yang disebut dalam unggahan sebenarnya merujuk pada isu berbeda, yakni soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukan LRT-MRT. Dalam kasus tersebut, Danantara sempat berencana merestrukturisasi utang proyek perusahaan pembuat kereta cepat, KCIC, melalui skema pembiayaan pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Purbaya kemudian menyatakan menolak skema ini. Ia menilai lembaga pengelola kekayaan negara seharusnya mampu menyelesaikan masalah utangnya secara mandiri karena sebelumnya telah memperoleh penyertaan modal dari dividen yang tidak disetorkan ke negara. Purbaya juga menegaskan agar utang yang timbul dari proyek BUMN tidak serta-merta dibebankan kepada APBN. “Kalau ke APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua gitu,” ujar Purbaya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025). Pasca penolakan itu, Jokowi sempat ditanya awak media mengenai sikap Menkeu terhadap skema pembiayaan proyek Whoosh. Dalam kesempatan menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (17/10/2025), Jokowi memilih tidak menanggapi langsung pertanyaan tersebut, seperti yang terlihat di video yang diunggah Kompas. 100	2025-10-23
Berita CekFakta	Tidak Benar Menteri Purbaya Sebut Pertamina Kelewat Pintar	Tirto melakukan penelusuran terkait klaim yang mencatut nama Menteri Purbaya dengan mengamati gambar tersebut. Kami mendapati watermark akun Instagram lain dengan nama @suarahatisangistri yang kemungkinan merupakan pengunggah asli konten itu. Namun, kami tidak menemukan unggahan dengan narasi serupa dalam akun @suarahatisangistri. Lalu, Tirto melakukan penelusuran lanjutan dengan mengetikkan kata kunci “Purbaya sebut Pertamina kelewat pintar” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada konten YouTube MerdekaDotCom yang diunggah pada Rabu (1/10/2025) dengan judul “Menkeu Purbaya Kesal Sebut Pertamina Malas: Ganti saja Dirutnya!”. Video berdurasi 8:59 menit tersebut menampilkan Menteri Keuangan Purbaya tengah mengikuti Raker dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025). Dalam Raker tersebut, Purbaya secara umum melontarkan kritik kepada Pertamina. Menkeu mengatakan bahwa Pertamina pada 2018 pernah berjanji untuk membangun 7 kilang minyak dalam kurun 5 tahun. Namun, tidak ada satu pun kilang yang berhasil dibuat saat ini. Purbaya kemudian menyebut Pertamina malas karena tidak pernah membangun kilang baru, tapi sama sekali tidak menyebut soal narasi “kelewat pintar, sedot minyak dari Indonesia, mengirimkannya ke Singapura, dan menjualnya kembali ke Indonesia”. "Jadi, kilang itu bukan kita enggak bisa bikin atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuman pertaminannya males-malesan aja," begitu kata Purbaya pada menit ke 06:38 dalam video tersebut. Purbaya menyebutkan bahwa Indonesia mengalami rugi besar sehingga mengimpor minyak dan pupuk dari Singapura. Dengan demikian, diperlukan adanya dukungan untuk menyediakan dan memperbaiki alat-alat produksi, seperti kilang minyak, agar Indonesia bisa memproduksi BBM sendiri. “Karena kita rugi besar. Kita impor dari mana, dari Singapura minyak dan produk-produk minyaknya,” tegas Purbaya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI. Tirto juga melakukan konfirmasi kepada Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, terkait narasi “menyedot minyak dari Indonesia, mengirimkannya ke Singapura, dan menjualnya kembali ke Indonesia” tersebut. Fadjar menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar. Fadjar menjelaskan bahwa proses bisnis hulu hingga hilir Pertamina diawasi ketat oleh pemerintah dan lembaga terkait, serta dijalankan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. “Seluruh kegiatan ekspor-impor minyak Pertamina dilakukan atas izin dan pengawasan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan pasokan BBM bagi masyarakat tetap aman,” sebut Fadjar melalui keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025). Baca juga:Ekspansi ke Filipina, Pertamina NRE Operasikan 600 MW PLTSPertamina Patra Niaga SMEXPO Palembang 2025 Hadirkan UMKM Lokal Sebagai informasi, melansir CNBC Indonesia, Pertamina terakhir kali membangun kilang pada 1995 di Indonesia bagian timur. Itu adalah yang dikenal sebagai Kilang Kasim. Hingga kini, Pertamina sudah mengoperasikan 6 kilang besar, yaitu Kilang Balikpapan, Kilang Plaju, Kilang Balongan, Kilang Cilacap, Kilang Dumai, dan Kilang Kasim. Menurut artikel yang ditulis Radar Blitar, Indonesia tercatat sebagai negara dengan cadangan minyak sekitar 4,8 miliar barel. Produksi harian mencapai 580 ribu barel, tapi kapasitas kilang di Indonesia tidak mampu mengolah seluruh minyak mentah yang diproduksi. Karena itulah, Indonesia mengekspor minyak mentah ke negara lain, salah satunya Singapura yang tidak memiliki ladang minyak. Singapura sendiri memiliki ekosistem pengolahan minyak mentah sejak dekade 1960-an. Kebutuhan bensin di Singapura hanya sekitar 150 ribu barel per hari dan mengalami surplus produksi BBM lebih dari 1 juta barel. Kelebihan produksi itulah yang diekspor, salah satunya ke Indonesia. Sebagai konteks tambahan, Indonesia mengekspor minyak mentah beberapa negara, salah satunya ke Singapura. Indonesia juga mengimpor lagi dalam bentuk BBM. Melansir CNBC Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak mentah Indonesia mengalami peningkatan sepanjang 2024. Bahkan, nilai ekspor minyak mentah RI tercatat mencapai 2.228.458.183 dolar Amerika Serikat atau Rp36,9 triliun. CNBC Indonesia juga menjelaskan bahwa volume ekspor minyak mentah ke Singapura mencapai 334.080.868 kilogram dengan nilai 219.682.507 dolar AS. Di sisi lain, impor BBM dari Singapura sepanjang Januari-Desember 2024 tercatat mencapai 15.072.544.366 kilogram dengan nilai 11.404.019.938 dolar AS. 100	2025-10-23
Berita CekFakta	Tidak Benar Video Rekaman Gempa di Sulawesi Utara	Tirto mengamati video tersebut dari awal hingga akhir. Meski demikian, kami tidak menemukan adanya satupun petunjuk yang memberi petunjuk momen tersebut merekam dampak gempa bumi di sebuah toko di wilayah Sulawesi Utara. Untuk menelusuri asal usul dan konteks utuh video tersebut, kami melakukan penelusuran dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Hasilnya, kami menemukan video serupa telah diunggah oleh sejumlah akun di beragam platform sejak beberapa bulan lalu. Tirto menemukan sejumlah kesamaan keterangan dalam beberapa video tersebut, yang menyebut video tersebut merupakan momen gempa yang terjadi di Myanmar pada bulan Maret 2025 lalu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh sejumlah akun di beragam platform, di antaranya “RowanCreed-s4p”,“mymtvshow”, “K24Turkce” dan “ahaber”. Salah satu pengunggah video tersebut yaitu “ahaber” merupakan akun resmi dari salah satu media kredibel asal Turki bernama A Haber. Dalam keterangan unggahan akun yang telah terverifikasi resmi itu, disebutkan bahwa momen tersebut adalah peristiwa gempa bumi yang terjadi di Myanmar Maret lalu. "Rekaman baru terkait gempa berkekuatan 7,7 yang terjadi di Myanmar muncul ke publik," tulis keterangan takarir akun tersebut pada (15/5/2025). Sebagai informasi, gempa berkekuatan magnitude 7.7 (earthquake.usgs.gov) dengan titik gempa berjarak 13 KM arah utara-barat laut dari Kota Sagaing, Myannmar pada Jumat, (28/3/2025) sekitar pukul 13:00 waktu setempat. Gempa juga dirasakan hingga ke wilayah Thailand. Seperti dilansir Antara, selain menyebabkan getaran sangat keras di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar, gempa tersebut juga dirasakan di Thailand dan China yang berbatasan dengan Myanmar. 100	2025-10-23
Berita CekFakta	Hoaks Berita Tirto Sebut CT Berikan Mobil ke Ponpes Lirboyo	Redaksi Tirto memastikan tidak pernah menerbitkan berita dengan judul “Sowan ke Ponpes Lirboyo Chairul Tanjung Bawa 5 Pajero dan 5 Alphard Sebagai Permintaan Maaf TRANS7.” Verifikasi ini dapat dibuktikan dengan tidak ditemukannya berita tersebut di situs resmi Tirto. Pencarian melalui direktori maupun kolom pencarian situs Tirto tidak menghasilkan artikel dengan judul maupun isi seperti yang tercantum dalam tangkapan layar yang beredar. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa tangkapan layar yang mencatut nama Tirto merupakan konten palsu atau hasil manipulasi visual. Salah satu akun TikTok dengan nama handle “esmeyoung3” memberikan klarifikasi bahwa video yang digunakan dalam unggahan viral tersebut merupakan miliknya. Ia menegaskan bahwa momen dalam video tersebut tidak berkaitan dengan klaim pemberian mobil oleh Chairul Tanjung kepada Pondok Pesantren Lirboyo sebagai bentuk permintaan maaf. "Mengaku benar dan paling pinter karna gak mondok tp suka mencuri video orang lain yg notabene alumni pondok? Ketahuan nipu, mitnah, nyuri video orang pondokan lagi," tulis takarir dengan waktu unggah 20 Oktober 2025 lalu. Tirto juga melakukan penelusuran dengan menggunakan teknik reverse image search dan pencarian dengan kata kunci terkait melalui Google. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video identik memang telah diunggah sebelumnya oleh akun TikTok “esmeyoung3” pada (4/9/2025). Berdasarkan keterangan dalam unggahan asli, video tersebut merekam momen ketika Gus Rom menerima kiriman dua mobil dari santrinya yang berasal dari Sumatra. Dalam video tersebut, diketahui bahwa Gus Rom menerima mobil tersebut namun kemudian mengembalikannya kepada santri yang mengirimnya. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa video yang dicatut dalam narasi viral itu tidak ada kaitannya dengan klaim pemberian mobil dari Chairul Tanjung kepada Pondok Pesantren Lirboyo sebagai upaya permintaan maaf. 100	2025-10-22
Berita CekFakta	Hoaks Kedatangan STY Oktober 2025 untuk Kembali Latih Timnas	Tirto melacak asal-usul konten yang tersebar di media sosial tersebut. Kami mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) dengan menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran menunjukkan foto maupun potongan video yang ditampilkan akun itu menduplikasi unggahan media massa. Berikut foto asli dari hasil pencarian. Salah satu foto unggahan di media sosial sebenarnya menunjukkan juga petunjuk berupa watermark atau logo Bola.com. Berdasar keterangan penyerta gambar (caption) foto disebutkan kalau kejadian dalam foto adalah saat STY berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (26/1/2025), saat dia akan pulang ke Korea Selatan.Lebih lanjut, mengidentifikasi suasana dan pakaian yang dikenakan STY, kaos putih berlengan panjang dan syal Indonesia, serupa dengan kejadian saat dia akan kembali ke Korea Selatan, usai mengakhiri kerja sama dengan PSSI, Januari lalu. Sejumlah pemberitaan dari media massa menunjukkan kondisi keramaian yang serupa. Misalnya dokumentasi dari iNewsdanKompasTV berikut. Momen itu adalah saat STY bertolak ke Korea Selatan, bukan tiba di Indonesia. Dalam momen itu STY sempat menyampaikan pesan. “Walaupun saya meninggalkan Indonesia tetapi sepakbola Indonesia akan tetap maju dan berkembang. Minta dukungan suporter agar timnas bisa lebih baik dan saya percaya itu. Dukungan suporter sangat penting pada Maret ini dan jadi mohon dukungan agar bisa lolos ke piala dunia 2026," begitu pesan STY. Sama halnya dengan video yang terkait dalam unggahan di media sosial. Video tersebut juga memotong beberapa bagian video dari momen pulang kampung STY, Januari 2025 lalu. Klip-klip tersebut dirangkai dan ditambah narasi tak berdasar. Sementara itu artikel soal kedatangan STY diunggah akun tanpa identitas yang jelas. Situs tersebut tidak mencantumkan penulis maupun redaksi media yang jelas. Pihak PSSI, sampai dengan Selasa (21/10/2025), mengatakan belum ada kepastian soal siapa yang mengisi kursi pelatih selepas Kluivert didepak. Pembahasan siapa pengganti Kluivert dikabarkan bakal ditentukan dalam rapat Exco PSSI. “Belum [ditentukan pelatih baru], besok baru mau rapat,” ujar Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat kepada awak media, Senin (20/10/2025), mengutip Kompas.com. 100	2025-10-22
Berita CekFakta	Salah, Klaim Bantuan Tunai Rp300 Ribu untuk Pemilik LPG 3 Kg	Tirto membuka tautan daftarsekarang25.registrasi.web.id untuk menelusuri kebenaran klaim. Ketika memasuki situs, kami diminta untuk mengisi data pribadi yang terdiri dari nama lengkap sesuai dengan e-KTP dan mengisi nomor telepon Telegram aktif. Untuk menelusuri asal-usul situs tersebut, Tirto menggunakan situs WHOIS untuk mencari informasi kepemilikan domain, termasuk siapa yang mendaftarkan domain tersebut, kapan domain dibuat, serta di mana domain tersebut terdaftar. Namun, hasil pencarian menunjukkan bahwa tidak ditemukan data WHOIS untuk domain tersebut. Menurut keterangan dari WHOIS, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab. Antara lain domain tersebut tidak benar-benar ada atau penyedia domain tidak membuka akses data. Ketidakjelasan informasi ini menimbulkan kecurigaan terhadap kredibilitas situs, apalagi situs tersebut meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telepon, tanpa kejelasan instansi yang bertanggung jawab. Penelusuran di URLscan.io juga tidak membuahkan hasil, yang artinya sumber domainnya juga tidak definitif berhubungan dengan Kementerian Sosial. Selain itu, perlu diketahui, melansir Antara, hingga saat ini, subsidi untuk LPG 3 kilogram tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Menurut penjelasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, subsidi tersebut diberikan dalam bentuk selisih harga jual. Harga asli satu tabung LPG 3 kg sebenarnya mencapai Rp42.750, namun masyarakat hanya perlu membayar Rp12.750 per tabung. Dengan demikian, pemerintah menanggung selisih sebesar Rp30.000 per tabung, atau sekitar 70 persen dari harga aslinya. Skema subsidi ini tercatat menghabiskan dana sebesar Rp80,2 triliun dalam APBN 2024, dan dinikmati oleh kurang lebih 41,5 juta pengguna. 100	2025-10-21
Berita CekFakta	Video Menkeu Purbaya Bagi-Bagi Uang, Apa Benar?	Usai menyimak video secara utuh, Tim Riset Tirto menemukan beberapa kejanggalan, antara lain perkataan Purbaya yang tidak selaras dengan mimik mulutnya, dan gerak ekspresi wajah Purbaya yang terlihat kaku. Temuan seperti itu biasanya menandakan campur tangan kecerdasan buatan/AI. Untuk membuktikannya, kami mencoba memasukkan klip Purbaya ke situs pengecek AI, Hive Moderation. Hasilnya, kemungkinan video itu memuat konten AI-generated atau deepfake mencapai 99,9 persen dan keterlibatan AI terletak dalam audionya. Tirto lantas mencari konteks asli rekaman Purbaya. Dengan memanfaatkan metode pencarian gambar terbalik atau reverse image search di Google Image, kami menemukan video identik diunggah kanal YouTube @Update_IDN. Dalam unggahan itu, Purbaya yang sedang memakai jas hitam dan dasi biru muda, justru menyampaikan soal amanah baru yang dipegang, yakni sebagai Menteri Keuangan. Untuk mencari rekaman utuhnya, Tirto mengetik kata kunci “pidato Purbaya saat menjabat” di kolom pencarian Google. Dokumentasi Purbaya memberikan pidato pertama sebagai Menteri itu salah satunya disiarkan oleh kanal YouTube CNN Indonesia. Dalam klip asli yang diunggah pada Selasa (9/9/2025) lalu, Purbaya sama sekali tidak menyinggung soal program berbagi rezeki dan bagi-bagi uang. “Hari ini adalah momen yang penuh makna bagi saya pribadi, sekaligus bagi kita semua, karena menandai dimulainya babak baru pengabdian saya di Kementerian Keuangan. Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden,” kata Purbaya dalam rekaman asli. Serah terima jabatan Menteri Keuangan itu digelar di Jakarta. Purbaya yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kini diamanahkan memimpin Kementerian Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Artinya, video Purbaya bagi-bagi uang yang berseliweran tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Lagipula, akun Facebook pengunggah bukan merupakan akun resmi Purbaya dan baru dibuat pada tanggal yang sama seperti unggahannya, yakni 10 Oktober 2025. 100	2025-10-20
Berita CekFakta	Hoaks FIFA Pecat Wasit yang Pimpin Laga Indonesia vs Irak	Tirto telah mengamati video yang disertakan secara menyeluruh, mulai dari awal hingga akhir. Berdasarkan penelusuran tersebut, tidak ditemukan pernyataan dari Gianni Infantino yang menyebut bahwa FIFA akan memecat wasit Ma Ning. Selain itu, tidak ditemukan pula pernyataan resmi dari Ma Ning, terkait pengakuan dirinya tentang adanya kesalahan dalam kepemimpinannya yang disebut-sebut merugikan Indonesia. Klaim yang beredar dalam video tersebut disampaikan semata-mata melalui narasi oleh narator, tanpa disertai bukti yang kredibel untuk mendukung pernyataan tersebut. Penelusuran dilanjutkan dengan menelusuri asal usul cuplikan klip Gianni Infantino yang disertakan dalam awal video. Dengan menggunakan teknik reverse image search, kami menemukan bahwa klip tersebut berasal dari kanal Youtube PSSI TV berjudul “Pesan Khusus Presiden FIFA Gianni Infantino” yang diunggah pada 2 November 2019. Video tersebut merupakan video lama yang tidak terkait dengan konteks kekinian yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, dalam video itu, Gianni Infantino selaku Presiden FIFA sendiri, tidak membahas apapun tentang wasit Ma Ning asal China. Dalam video itu, pria asal Italia tersebut hanya memberikan pesan kepada PSSI yang akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada tahun 2019 lalu. Tirto juga menelusuri situs resmi FIFA. Hasilnya, hingga Senin (20/10/2025) atau saat artikel periksa fakta ini di tulis tidak ditemukan keterangan resmi yang menyebut bahwa FIFA secara resmi telah memecat wasit Ma Ning yang memimpin laga Indonesia vs Irak. 100	2025-10-20
Berita CekFakta	Hoaks Menteri Purbaya Sebut Harga Dasar Pertalite Rp4.000/Liter	Tirto melakukan penelusuran terkait klaim yang mencatut nama Purbaya dengan mengetikkan kata kunci “Menteri Keuangan Purbaya Sebut Harga Asli Pertalite Rp 4.000” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada YouTube KompasTV dengan judul “[FULL] Di Depan DPR, Menkeu Purbaya Beberkan Harga Asli Pertalite, Solar hingga LPG.” Video itu berisi Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Purbaya pada Selasa (30/9/2025) untuk mendalami dan menelaah rincian serta progres dari Realisasi Kompensasi dan Subsidi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Pada menit 06:04 Perbaya menjelaskan harga pertalite yang sebenarnya bukan Rp4.000. “Untuk pertalite masyarakat hanya membayarkan Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter,” begitu yang diucapkan Purbaya pada Raker tersebut. Dilansir CNBC Indonesia, rapat tersebut berlangsung sekitar 1,5 jam dan menyepakati lima poin. Salah satu poin tersebut percepatan pembayaran subsidi dan kompensasi dari pemerintah ke BUMN penugasan dari semula prosesnya memakan waktu 3 bulan menjadi hanya 1 bulan. Penelusuran juga mengarahkan pada artikel yang ditulis Antara Jatim bahwa selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi. Pemerintah memberikan subsidi harga solar yang seharusnya berharga Rp11.950 per liter, dijual kepada masyarakat dengan harga Rp6.800 per liter. Subsidi untuk Pertalite dengan harga yang seharusnya Rp11.700 per liter, dijual dengan harga Rp10.000 per liter atau disubsidi Rp1.700 per liter (15 persen). Sehingga total anggaran untuk subsidi tersebut sebesar Rp56,1 triliun pada APBN 2024 dan diberikan kepada 157,4 juta kendaraan. Kami juga menemukan artikel klarifikasi yang ditulis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian Keuangan pada Kamis (16/10/2025) dengan judul “Hoaks Menkeu Menyatakan Harga Pertalite Sebenarnya Rp 4.000”. Artikel tersebut menegaskan bahwa klaim beredar yang mencatut nama Purbaya menyebut harga pertalite sebenarnya Rp 4.000 adalah tidak benar. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Jika Sobatkeu menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. 100	2025-10-19
Berita CekFakta	Tidak Benar Direktur Utama Pertamina Jual SPBU di Wonogiri	Sebagai informasi, Simon Aloysius Mantiri memang merupakan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sejak November 2024. Menukil Tirto, penunjukan Simon dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024. Untuk mengetahui kebenaran dari klaim unggahan di Threads, Tirto menghubungi pihak Pertamina. Melalui keterangan resmi yang diterima redaksi, Pertamina menegaskan bahwa akun Threads @simon_aloysiusmantiri adalah palsu. Perusahaan memastikan bahwa Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, tidak memiliki akun Threads dan tidak pernah membuat pernyataan terkait penjualan SPBU. “Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, tidak memiliki akun Threads. Akun yang mengatasnamakan beliau di platform tersebut adalah palsu (fake account),” jelas Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso. Pihak Pertamina mengaku telah melaporkan akun tersebut ke pengelola platform Threads. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengaku sebagai manajemen Pertamina dan selalu mengacu pada kanal resmi perusahaan di situs www.pertamina.com serta media sosial resmi Pertamina. “Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengaku sebagai manajemen Pertamina dan selalu mengacu pada kanal resmi: www.pertamina.com & media sosial @pertamina,” imbuh Fadjar. Baca juga:Tidak Benar Video Penjarahan SPBU oleh Warga 100	2025-10-18
Berita CekFakta	Foto Rumah Warga Tertimpa Meteor Hasil Rekayasa AI	Pertama-tama, Tirto mencoba mencari informasi soal dugaan adanya korban dalam kejadian meteor melintas di langit Cirebon pekan lalu. Hasil pencarian menggunakan Google, tidak ada sumber pemberitaan kredibel yang menyatakan ada warga yang terdampak peristiwa tersebut. Selain itu, dalam artikel yang tayang di Tirto, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon pada Senin (6/10/2025) menyatakan petugas telah melakukan pemeriksaan di sejumlah titik yang disebut warga sebagai lokasi jatuh benda langit tersebut, mulai kawasan Ciperna hingga Cirebon timur. Pengecekan dilakukan di jalur arteri dan tol, termasuk berkoordinasi dengan para kepala desa untuk memastikan tidak ada peristiwa luar biasa di wilayah masing-masing. "Sampai saat ini kami belum mendapatkan data atau informasi yang menunjukkan adanya meteor jatuh dan sejenisnya," kata Kepala Polresta Cirebon, Kombes Sumarni. Selanjutnya mencoba mengecek keaslian foto yang diunggah oleh akun tersebut. Hal ini didasari kecurigaan kami bahwa gambar tersebut merupakan hasil rekaan melalui teknologi kecerdasan buatan (AI). Tirto mengecek keaslian foto tersebut dengan platform pengecek AI yakni Hive Moderation. Alhasil, ternyata Hive Moderation menilai 99,9 persen foto tersebut terindikasi merupakan hasil rekaan AI. Sebelumnya, Profesor astronomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin telah menyebutkan dentuman dan visual bola api yang disaksikan warga di sekitar Cirebon, Jawa Barat, memang jatuhnya meteor besar. Namun, Thomas menilai benda langit tersebut jatuh di Laut Jawa, dan tidak membahayakan warga. Ia menyebutkan meteor tersebut jatuh di wilayah Laut Jawa, setelah sebelumnya melintasi wilayah Kabupaten Kuningan dan Cirebon dari arah barat daya sekitar, Minggu (5/10), pukul 18.35-18.39 WIB. Suara dentuman yang besar, ujar dia, dihasilkan oleh proses masuknya meteor ke wilayah dengan atmosfer yang lebih rendah. "Ketika memasuki atmosfer yang lebih rendah, (maka) menimbulkan gelombang kejut berupa suara dentuman dan terdeteksi oleh BMKG Cirebon pukul 18.39.12 WIB," kata dia dalam pemberitaan Antara. 100	2025-10-17
Berita CekFakta	Hoaks Koperasi Desa Merah Putih Sediakan Layanan Pinjaman Online	Tirto mencoba memeriksa akun Facebook yang mencatut nama ‘Koperasi Merah Putih’ dan mengklaim menyediakan layanan pinjaman online. Setelah dicek ke laman profil akun, tidak ditemukan bukti bahwa akun tersebut merupakan akun resmi Koperasi Desa Merah Putih atau akun resmi milik Kementerian Koperasi. Akun tersebut juga baru dibuat pada 10 Oktober 2025 yang membuatnya semakin janggal. Selain itu, ujung dari semua unggahan soal pinjol dan di bagian deskripsi profil tercantum nomor kontak yang terarah ke kontak WhatsApp. Nomor tersebut tak terdaftar di informasi apapun soal Kementerian Koperasi. Segala informasi soal Koperasi Merah Putih, terangkum dalam situs https://kopdesmerahputih.kop.id./. Dari situs tersebut terdapat informasi soal media sosial yang membahas Koperasi Merah Putih. Akun-akun tersebut terafiliasi dengan Kementerian Koperasi dan punya tanda centang bir (verified). Akun Facebook resmi mereka, memiliki sekitar 108 ribu pengikut. Sementara akun Instagram mereka punya 705 ribu pengikut, serta akun X (Twitter) punya 187 ribu pengikut. Di akun-akun media sosial tersebut tak ada satupun yang mencantumkan informasi soal layanan pinjaman online dari Koperasi Merah Putih. Lebih lanjut dari penelusuran Tirto, soal Koperasi Merah Putih, sejauh ini telah terbitInpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa, yang membahas soal organisasi itu. Dalam dokumen itu disebut kegiatan Koperasi Merah Putih mencakup pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, cold storage/pergudangan, dan logistik desa/kelurahan. Salah satu layanan usaha Koperasi Merah Putih memang simpan pinjam. Namun ini berbeda dengan pinjaman online. Terkait unggahan di media sosial, terlihat juga penggunaan sejumlah gambar dan video yang tidak terkait langsung dengan narasi di media sosial. Misalnya unggahan dari akun yang mencatut nama "Koperasi Merah Putih". Hasil penelususran, dari reverse image search terhadap foto yang digunakan di postingan tersebut, kami menemukan bahwa foto tersebut diambil ketika kegiatan penyerahan akta koperasi di Medan, Sumatera Utara, Rabu (30/4/2025), yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Sebagaimana diberitakan Antara, Menteri Koperasi saat itu, Budi Arie Setiadi, optimistis sinergi antara Kemenkop dan Pemprov Sumut bakal mempercepat pembentukan Kopdes Merah Putih. Foto yang digunakan dalam berita tersebut, persis dengan foto yang diunggah oleh akun yang menarasikan program pinjaman online Kopdes Merah Putih. Tirto juga tidak menemukan informasi dari sumber pemberitaan kredibel serta dari laman resmi milik Kementerian Koperasi yang mengonfirmasi bahwa program Kopdes Merah Putih menyediakan layanan pinjol. Sebaliknya, Tirto menemukan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sudah menyatakan bahwa klaim tak berdasar tersebut sebagai hoaks. Laman Komdigi menyebut Wakil Menteri Koperasi saat itu, Ferry Juliantono pernah mengatakan, Presiden Prabowo sudah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa. Menurut Ferry, Kopdes Merah Putih justru dapat menjadi solusi masyarakat agar terhindar dari rentenir serta pinjol. “Faktanya, klaim Koperasi Desa Merah Putih disebut menyediakan layanan pinjol tanpa jaminan dan agunan adalah hoaks,” tulis Komdigi. 100	2025-10-16
Berita CekFakta	Hoaks Program Pembagian Kondom ke Mahasiswa dari Kemenkes	Tirto menelusuri asal usul dan konteks klaim tersebut. Pertama, kami melakukan penelusuran terhadap unggahan gambar yang disertakan dalam narasi. Gambar tersebut memuat logo Kemenkes disertai keterangan teks bertuliskan “JNN Terkini Kemenkes Dukung Program Kondom Gratis Untuk Mahasiswa/i Semester 4 ke Atas”. Hasil pencarian melalui metode reverse image search dan penelusuran kata kunci terkait mengarahkan pada unggahan dari akun Instagram bernama “jawir.news.network”. Dalam unggahan tersebut, akun itu memang menarasikan bahwa Kemenkes mendukung program pembagian kondom gratis kepada mahasiswa. Namun demikian, narasi tersebut tampak sebagai klaim sepihak tanpa disertai kutipan resmi maupun tautan ke sumber dari Kemenkes. Penting untuk dicatat bahwa dalam bagian bio akun “jawir.news.network” tertera bahwa akun tersebut merupakan akun parodi dan satire. Dengan demikian, konten yang dipublikasikan tidak dapat dijadikan rujukan informasi resmi. Lebih lanjut, tidak ditemukan pernyataan ataupun keterangan resmi dari Kemenkes yang mengonfirmasi keberadaan program dimaksud. Melalui akun Instagram resminya, Kemenkes menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki program pembagian kondom gratis untuk mahasiswa. Instansi tersebut mengatakan bahwa kondom dalam program kesehatan digunakan untuk pencegahan HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS), pada kelompok berisiko tinggi, seperti pekerja seks, pasangan ODHA, dan populasi kunci lainnya. Distribusi kondom gratis pun dilakukan secara terbatas melalui fasilitas kesehatan setelah pemeriksaan, atau lewat LSM dan komunitas yang melakukan pendampingan khusus. “Jangan mudah percaya pada kabar menyesatkan, dan pastikan selalu memeriksa kebenarannya melalui website atau akun resmi Kemenkes RI,” tulis Kemenkes di akun instagram resminya, Jumat (10/10/2025). 100	2025-10-16
Berita CekFakta	Benarkah Utang PLN Melonjak & Terus Alami Kerugian?	Untuk memastikan kebenaran klaim tersebut, Tirto menelusuri laporan keuangan tahunan PT PLN yang tersedia di situs resmi PLN. Berdasarkan data dalam Laporan Keuangan Kekonsolidasian Perusahaan Perseroan PT PLN Semester 1 2025 dan tahunan 2024, Tirto mendapati bahwa laba tahun berjalan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17,7 triliun. Sebagai perbandingan, laba tahun berjalan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22 triliun. Sementara angka Rp711,2 triliun yang disebut dalam unggahan di media sosial, merujuk ke nilai jumlah liabilitas (utang) PLN tanggal 31 Desember 2024. Berdasar laporan tersebut nilainya tercatat Rp711.215.031 juta atau Rp711,2 triliun jika dibulatkan. Sebagai perbandingan, jumlah liabilitas (utang) PLN pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp655 triliun. Sementara itu, Laporan Keuangan PLN Semester 1 2025 mencatat liabilitas berada di angka Rp734,2 triliun. Narasi nilai utang PLN yang disebut di media sosial benar, tetapi klaim kerugian tidak tepat jika merujuk ke laporan keuangan perseroan. Baca juga:Info Tarif Listrik per kWh PLN Oktober 2025, Naik atau Turun? 100	2025-10-15
Berita CekFakta	Hoaks FIFA Nyatakan Kemenangan Irak atas Indonesia Tidak Sah	Tim riset Tirto pertama-tama menyimak sampai selesai video tersebut. Dari video kurang 1 menit itu, tidak ada klip langsung dari Infantino dalam video itu yang menyatakan bahwa kemenangan Irak tidak sah. Tak ditemukan pula ucapannya soal Indonesia justru lolos ke babak kualifikasi berikutnya. Tirto juga menelusuri akun Instagram pribadi Infantino , dan tidak menemukan postingan yang mendukung klaim tersebut. Unggahan terakhir darinya justru mengapresiasi keberhasilan tim dari Eropa menembus kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laman resmi milik FIFA juga tidak ditemukan klaim bahwa Infantino menyatakan dalam pertandingan Irak versus Indonesia, terjadi kemenangan yang tidak sah. Justru, pemberitaan Tirto sebelumnya mencatat, Tim Garuda dipastikan tak lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah dibekuk Irak 0-1. Kekalahan di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu (12/10/2025) dini hari, mengulangi hasil minor Merah Putih yang pada match pertama takluk 2-3 di tangan Arab Saudi. Update klasemen Grup B Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Arab Saudi dan Irak memimpin di puncak, dengan 3 poin. Sementara Indonesia ada di dasar klasemen 0 poin. Narasi soal kecurangan wasit dan sogok-menyogok juga kerap tersebar di media sosial, jika Timnas Indonesia mengalami kekalahan. Baca juga:Hoaks FIFA Ungkap Kecurangan Timnas Vietnam Saat Lawan IndonesiaHoaks FIFA Resmi Diskualifikasi Timnas BahrainHoaks FIFA Turun Tangan Batalkan Kemenangan Qatar Atas Indonesia Tirto sebelumnya sempat membuat artikel soal klaim kecurangan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan klaim kecurangan Vietnam di ajang Piala AFF U-23. Keduanya naik di media sosial usai Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan. Terlepas dari kontroversi di laga, klaim-klaim seperti ini memanfaatkan emosi masyarakat setelah Timnas kebangaan mengalami kekalahan. Oleh karenanya, masyarakat harus berhati-hati dengan narasi yang cenderung menggugah emosi di media sosial. 100	2025-10-15
Berita CekFakta	Apa Benar Prabowo Beri Token Listrik Gratis pada Oktober 2025?	Tim Riset Tirto mula-mula mengecek informasi akun TikTok pengunggah. Menurut informasi dari bionya, akun itu telah memiliki 2.443 pengikut dan mencantumkan nomor WhatsApp yang ketika dicek lewat Get Contact bernama “Loker Spr”. Meski mirip, akun itu terbukti bukan akun asli PLN. Akun TikTok resmi PLN sendiri bernama “pln_id” dengan centang biru dan telah diikuti oleh 274 ribu orang. Saat mengecek akun Instagram resmi @pln_id, PLN sebenarnya sudah pernah menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah membagikan token listrik gratis melalui program apa pun. PLN memberi peringatan kepada masyarakat untuk mewaspadai narasi seperti itu sebagai modus penipuan. “Electrizen, PLN tidak pernah memberikan token listrik gratis melalui program apa pun. Pastikan kamu selalu mendapatkan informasi resmi dari PLN melalui saluran resmi seperti Instagram @pln_id, Facebook PLN, Twitter @_pln_id, website www.pln.co.id, atau aplikasi PLN Mobile,” kata PLN lewat unggahan Instagramnya, Selasa (14/10/2025). PLN juga mengimbau publik untuk mengecek keaslian informasi di sumber resmi jika menjumpai tawaran mencurigakan. Sebelumnya, PLN memang sempat memberi paket stimulus ekonomi, tapi paket itu bukan berbentuk token listrik gratis. Pada Januari hingga Februari lalu, PLN memberi potongan tarif listrik 50 persen bagi pelanggan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah. Langkah itu dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah. Dalam pelaksanaannya, untuk pelanggan pascabayar potongan tarif 50 persen berlaku otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian periode Januari dan periode Februari 2025. Sementara bagi pelanggan prabayar cukup membeli setengah (50 persen) dari biasanya untuk mendapatkan energi (kWh) yang sama di manapun. Namun demikian, pada Oktober ini diketahui tidak ada informasi soal diskon listrik atau listrik gratis. Adapun foto Prabowo yang tampak sebagai header juga tak ada kaitannya dengan token listrik PLN. Saat menelusuri gambar itu memakai teknik pencarian gambar terbalik Google Image, Tirto menemukan foto identik dimuat di situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Potret aslinya merupakan momen Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan pertama pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPR RI, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025) lalu. 100	2025-10-14
Berita CekFakta	Tidak Benar Perbandingan Harga LPG Indonesia dan Negara Lain	Tirto melakukan penelusuran untuk melakukan verifikasi terkait harga LPG dari infografis yang beredar. Melansir laman resmi Pertamina Patra Niaga, di Indonesia, Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi dengan produk utamanya, Bright Gas merupakan produk LPG non-subsidi dari PT Pertamina (Persero) yang dikemas dalam tabung dengan berat 5,5 kg dan 12,6 kg (termasuk isi LPG), dengan tabung berwarna pink untuk membedakannya dari LPG 3 kg bersubsidi, yang berwarna hijau. CNBC Indonesia menjadi salah satu media di Indonesia yang konsisten melaporkan harga LPG (subsidi maupun non-subsidi). Berdasar laporan mereka harga LPG non-subsidi di pasaran tergantung pada tingkat permintaan masyarakat dan faktor geografis. Pemerintah telah menetapkan harga LPG non-subsidi di tingkat agen resmi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Namun, di beberapa daerah harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen dan di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant ditetapkan harga jual di tingkat Agen d dengan tambahan biaya angkutan atau transportasi pengantaran. Per Oktober 2025, LPG non-subsidi 5,5 kg dijual dengan harga terendah di pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat dengan harga Rp90.000 dan ukuran 12 kg dengan harga Rp192.000. Sedangkan harga tertinggi mencapai Rp117.000 untuk LPG 5,5 kg di Maluku dan Papua, serta Rp249.000 untuk LPG 12 kg. Harga per kg gas di Indonesia berkisar antara Rp16 ribu - Rp21 rbu/kg. Sementara itu di Malaysia, berdasar informasi yang Tirto kumpulkan setidaknya ada dua jenis tabung LPG yang dijual. Mengutip halaman situs Petronas, perusahaan energi Malaysia, terdapat LPG 12kg dan LPG 14kg. Adapun harga pasaran silinder gas memasak di Malaysia berdasar halaman Petronas yaitu RM 22.80 (sekitar Rp89 ribu) untuk Silinder LPG 12kg dan RM 26.60 (sekitar Rp104 ribu) untuk Silinder LPG 14kg. Harga per kg sekitar Rp7.400. Namun perlu dicatat dua produk tersebut adalah LPG bersubsidi. Dilansir MyStar, Datuk Seri Dr Wee Ka Siong, Presiden Malaysian Chinese Association menyatakan bahwa penggunaan tabung komersial di Malaysia menjadi lebih mahal 170% dibandingkan tabung gas bersubsidi rumah tangga yang dijual seharga RM26. Sejak 1 Mei diberlakukan aturan baru, semua tempat makan, termasuk warung kaki lima, wajib menggunakan tabung gas LPG komersial 14kg berwarna ungu seharga RM70. Sejumlah media, seperti Malaysiakini dan TheRakyatPost juga menyebut harga gas LPG non-subsidi yang sama sekitra RM70 (sekitar Rp274 ribu). Sehingga harga LPG non-subsidi di Malaysia sekitar Rp19.600/kg Sementara di Amerika Serikat, gas rumah tangga menggunakan produk propana, serupa LPG. Merujuk ke Energy Information Administration (EIA) terdapat catatan historis harga propana. Harga propana per 6 Oktober 2025 2,402 dolar Amerika Serikat (AS) per galon, dengan ukuran satu galon setara 3,79 kg. Berdasar angka tersebut harga propana untuk kebutuhan rumah tangga sekitar Rp10.000/kg. Berdasar informasi yang Tirto kumpulkan, harga produk non-subsidi, baik LPG di Malaysia dan Propana di Amerika Serikat, tidak sesuai dengan angka yang tertera di infografik. Harga LPG di Malaysia sekitar Rp7.000/kg adalah harga untuk produk subsidi. LPG non-subsidi di Negeri Jiran harganya sekitar Rp19.600/kg. Tidak terlalu jauh berebeda dengan di Indonesia. Sementara Propana di AS, harganya sekitar Rp10.000/kg, berbeda dengan klaim di infografik sekitar Rp6.400/kg. 100	2025-10-14
Berita CekFakta	Hoaks Video Detik-Detik Rubuhnya Pesantren Sidoarjo	Tirto mengamati ulang secara seksama video yang disertakan dalam unggahan tersebut. Di beberapa unggahan, terdapat cuplikan layar artikel Liputan6.com berjudul "Detik-Detik Bangunan Empat Lantai di Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo Ambruk Saat Santri Salat Ashar Berjemaah" yang seolah membingkai video tersebut. Petunjuk tersebut menjadi salah satu petunjuk awal penelusuran kami. Tirto kemudian menelusuri artikel dengan judul tersebut di situs Liputan6. Artikel yang dimaksud diunggah oleh Liputan6pada Senin (29/9/2025) dan memuat pengakuan salah satu santri kelas tujuh Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Khoziny saat peristiwa berlangsung. Namun, artikel asli tersebut tidak disertai video seperti yang beredar di media sosial, melainkan hanya foto suasana bangunan pesantren. Artikel sendiri berisi kisah pengakuan salah satu santri kelas tujuh Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Khoziny saat peristiwa terjadi. Sebagai klarifikasi, Liputan6, sebagai media yang namanya dicatut dalam klaim tersebut, telah membantah kebenaran video yang beredar. Media tersebut menyatakan bahwa rekaman detik-detik ambruknya ponpes tersebut tidak benar dan kemungkinan besar merupakan video buatan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Tirto juga menemukan bukti lain berupa watermark bertuliskan “PixVerse.ai” di pojok kanan atas video, yang mengindikasikan bahwa video tersebut dibuat menggunakan platform PixVerse AI Video Generator. Platform ini mampu menghasilkan video secara otomatis dari teks, gambar, atau skrip. Selebihnya, berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tirto, tidak ditemukan video kredibel yang merekam detik-detik ketika bangunan mushala Ponpes Al-Khoziny ambruk pada Senin (29/9/2025) apalagi yang serupa dengan video tersebut. 100	2025-10-13
Berita CekFakta	Pemerintah Hapus Pajak Seluruh Pekerja Bergaji di Bawah 10 Juta?	Untuk memverifikasi klaim yang berlalu-lalang, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “pekerja gaji di bawah 10 juta bebas pajak”. Dari situ kami menemukan beberapa artikel dari sumber kredibel yang menyimpulkan bahwa bebas pajak penghasilan tak berlaku bagi semua pekerja di semua industri. Pemerintah memang kembali menerapkan kebijakan pekerja bergaji di bawah Rp10 juta bebas pajak penghasilan (PPh) pasal 21, sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Pemerintah juga memperpanjang penerapan kebijakan itu hingga tahun depan. Namun begitu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025, dijelaskan bahwa penerima manfaat kebijakan ini hanya pekerja di sektor padat karya. Pasal 3 beleid itu mengatur pembebasan pajak ini diberikan kepada pekerja di sektor industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit. Sementara pekerja yang berhak menerima pembebasan PPh ini meliputi karyawan tetap maupun kontrak. Seperti dinukil dari CNN Indonesia, awalnya, pembebasan pajak itu hanya berlaku hingga 31 Desember 2025. Namun, pemerintah melanjutkan insentif pajak itu tahun 2026 dengan jumlah penerima 1,7 juta orang. "Yang gajinya sampai Rp10 juta itu ditanggung pemerintah, ini targetnya adalah 1,7 juta pekerja dan alokasi tahun ini sudah disediakan Rp800 miliar. Jadi ini pun akan dilanjutkan tahun depan," ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025). Selain pekerja di bidang padat karya, pemerintah juga akan memberikan insentif itu untuk pekerja sektor pariwisata. Airlangga mengatakan pekerja pariwisata bergaji di bawah Rp10 juta akan bebas pajak mulai kuartal IV 2025. Pekerja sektor pariwisata itu termasuk hotel, restoran, dan kafe (horeka). Perpanjangan PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah/DTP untuk pekerjaan sektor pariwisata yang baru diberlakukan ini juga akan dilanjutkan tahun depan. 100	2025-10-10
Berita CekFakta	Tidak Benar Shin Tae-yong Dampingi Kluivert di Arab Saudi	Tim Riset Tirto melakukan penelusuran Google untuk menelusuri klaim Shin Tae-yong datang ke Arab Saudi mendampingi Patrick Kluivert. Namun demikian, kami tak menemukan adanya berita kredibel maupun sumber resmi yang mengonfirmasi narasi tersebut. Tirto lalu mencari konteks asli foto Shin Tae-yong berjalan membawa koper dengan memanfaatkan Google Image. Hasilnya, gambar itu sama persis dengan header artikel BolaSport tahun 2024, berjudul “Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia OTW Arab Saudi, Satu Pemain Kembali”. Meski sama-sama berhubungan dengan Arab Saudi, potret itu merupakan momen ketika Shin Tae-yong bersiap berangkat ke Arab Saudi pada September 2024. Saat itu, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sudah tidak lagi melatih timnas Indonesia usai dipecat oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 6 Januari 2025. Pada Juli lalu, eks pelatih Timnas Indonesia itu direkrut jadi juru taktik baru klub Liga Korea Selatan, Ulsan HD. Kekalahan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi memang membuat posisi Tim Garuda kian sulit di Grup B Ronde 4 WCQ 2026 Asia. Selepas ini Tim Garuda di bawah asuhan Kluivert akan melakoni matchday 2 Grup B kontra Irak, pada Minggu (12/10/2025) pukul 02.30 WIB. Timnas Indonesia wajib menang demi memelihara kans lolos lewat playoff, dengan cara mengamankan posisi runner-up grup. 100	2025-10-10
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Kartu Prakerja September 2025	Mula-mula, Tim Riset Tirto mengunjungi bio akun pengunggah untuk mengecek kredibilitasnya. Akun itu nyatanya merupakan akun seumur jagung, yakni baru dibuat pada 30 September, sama dengan tanggal unggahannya soal pendaftaran program Kartu Prakerja. Tak seperti akun Facebook resmi “Kartu Prakerja” yang diikuti oleh 357 ribu orang dan bercentang biru, akun “seputar terupdate prakerja” itu hanya memiliki 10 pengikut. Indikasi kuat, akun yang menyebarkan tautan pendaftaran Kartu Prakerja 2025 merupakan akun palsu. Tirto lantas mencoba menelusuri tautan yang disertakan menggunakan pemindai tautan urlscan.io. Hasilnya, tautan yang dibubuhkan dalam unggahan tidak mengarah pada situs resmi Kartu Prakerja maupun situs resmi pemerintah lainnya. Di halaman depan, situs itu justru meminta data pribadi masyarakat seperti nama lengkap dan nomor Telegram. Modus semacam itu perlu diwaspadai agar public tak terjebak dalam penipuan maupun pencurian data atau phishing. Baca juga:Apa itu Phising dan Bagaimana Cara Menghindarinya? Jika mengecek akun Facebook dan Instagram asli @pekerja.go.id, Tirto juga tak menjumpai adanya informasi pendaftaran Kartu Prakerja 2025. Pemerintah sendiri saat ini tengah menyiapkan proses transisi Kartu Pekerja, dari yang sedianya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dilaporkan Detik, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Sunardi Manampiar Sinaga, menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan perubahan regulasi untuk mengalihkan pengelolaan program Prakerja ke bawah Kemnaker. "Sampai saat ini sedang dilakukan penyusunan draft Perpres (Peraturan Presiden) transisi Prakerja ke Kemnaker dan masih proses," kata Sunardi, Jumat (16/5/2025). Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, belum bisa bicara banyak terkait konsep baru Prakerja di bawah Kemnaker. Ia meminta semua pihak bersabar hingga proses transisi selesai. 100	2025-10-09
Berita CekFakta	Tidak Benar Presiden India Draupardi Murmu Masuk Islam	Pertama-tama Tirto menyaksikan keseluruhan video tersebut dan mencurigai ada beberapa bagian gambar yang terlihat janggal, terkesan dibuat dengan akal imitasi (artificial inteligence, AI). Kami lantas mencoba mencari petunjuk dari beberapa potongan gambar dalam video. Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search). Potongan gambar yang menunjukkan Draupadi Murmu, mengenakan hijab putih dan bersimpuh, mengarahkan kami ke video berikut di YouTube. Terlihat versi lebih panjang dari video yang beredar di Facebook, berdurasi hampir 23 menit. Potongan video yang beredar di media sosial mengambil dari sekitar menit 2:10 sampai sekitar menit 4:48. Klip yang diunggah pada 23 September 2025 itu berisikan video panjang cerita tentang Presiden India masuk Islam. Uniknya meski menggunakan tagar #kisahnyata, video tersebut adalah video fiktif. Di kolom deskripsi video terdapat penjelasan kalau video tersebut adalah hasil modifikasi atau hasil sintetis. Hal ini memastikan kalau konten ini melibatkan pembuatan dengan AI. Lebih lanjut di halaman deskirpsi akun juga menyebut dengan tegas semua cerita, gambar, dan video di unggahan adalah fiksi dan dibuat dengan AI. "Konten ini dibuat semata-mata untuk hiburan dan tidak terkait dengan peristiwa atau individu mana pun," tulis deskripsi "JEJAK KISAH OFFICIAL". Pencarian lebih lanjut di mesin pencari dengan memasukan kata kunci, ‘Presiden India Draupardi Murmu masuk Islam’ tidak mengarahkan ke konten media kredibel yang mengkonfirmasi hal ini. Sebaliknya, pemberitaan media India justru menegaskan bahwa Draupardi terus aktif dalam kegiatan tradisi Hindu. Pada Februari 2025, Time of India memberitakan Presiden Draupadi Murmu melakukan ritual berendam di Sungai Gangga, Yamuna, dan Saraswati di Sangam. Dia melakukan ritual berendam suci untuk memanjatkan doa dalam upacara Mahakumbh yang melambangkan persatuan dan kerukunan sosial. Bulan lalu, pada tanggal 20, sekitar tanggal unggah video di YouTube, Draupadi Murmu juga diberitakan baru melakukan ritual Pind Daan di Gaya untuk mendoakan leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal. Pemberitaan kredibel dengan begitu membantah klaim bahwa Draupardi Murmu masuk Islam. 100	2025-10-09
Berita CekFakta	Narasi Satire, Pertamina Bayar Orang yang Beri Citra Positif	Tirto mencoba mencari informasi serupa terkait unggahan di media sosial tersebut. Namun, kami tidak menemukan satupun informasi dari media kredibel yang mendukung narasi ini. Kami kemudian memeriksa akun pengunggah "jawir.news.network". Di keterangan deskripsi dijelaskan kalau mereka adalah akun satir dan parodi. Lebih lanjut akun JNN juga memuat highlight "disclaimer" yang menegaskan kalau konten yang dipublikasikan adalah untuk tujuan hiburan dan tidak dimaksudkan untuk menyebarkan informasi yang faktual atau serius. "Konten yang berupa meme, satir, dan ironis dihasilkan sebagai bentuk kreativitas dalam hiburan dan tidak bertujuan untuk merugikan, menyesatkan atau menyinggung pihak manapun," begitu tulis peringatan akun itu. Periksa Fakta Pertamina Bayar Rp7 Juta Posting Medsos. foto/hotline periska fakta tirto Melihat pola unggahan di akun itu juga terlihat kalau konten yang dibuat terlihat bernada parodi. Seperti unggahan soal hari ulang tahun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan yang terlihat tidak serius. Lebih lanjut VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan kalau narasi tersebut tidak benar. Mereka menyatakan tidak memberi insentif uang untuk unggahan di media sosial. “Pertamina tidak pernah mengeluarkan program atau kebijakan yang memberikan bayaran atau insentif dalam bentuk uang untuk postingan media sosial,” katanya kepada Tirto, Rabu (8/10/2025). Lebih lanjut Fadjar juga mengatakan masyarakat untuk berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap unggahan di media sosial. “Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu memeriksa sumber resmi sebelum mempercayai atau membagikan pesan yang beredar di media sosial,” tambah dia. Narasi seperti ini, yang menyesatkan dengan konten yang sangat jauh keterkaitannya, bisa masuk kategori satire. Satire adalah bentuk humor yang sering digunakan untuk menyampaikan sindiran atau komentar sosial secara tidak langsung. Dalam hal ini, konten promosi terkait imbalan dari Pertamina bagi netizen dapat diartikan sebagai bagian dari hiburan, bukan sebagai informasi serius. 100	2025-10-08
Berita CekFakta	Video Diklaim 11 Orang Meninggal Akibat MBG, Bagaimana Faktanya?	Tim Riset Tirto menelusuri klaim ini dengan melakukan pencarian. Setelah memasukkan kata kunci “11 orang meninggal karena MBG”, kami menemukan video dengan narasi serupa telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut penjelasan BGN dan Badan Komunikasi Pemerintah, dalam insiden Cipongkor yang dimaksud tidak ada korban meninggal dunia. Informasi itu bersumber dari camat daerah setempat. “Program Makan Bergizi Gratis sedang dan akan terus diperbaiki. Kita harus waspada dan jangan sampai insiden ini dipolitisasi. Tujuan utama Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak kita dan masa depan Indonesia,” tulis BGN dan Badan Komunikasi Pemerintah dalam unggahan Instagram kolaborasi, Minggu (28/9/2025). Sementara video di media sosial juga menyebut kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Mengutip Info Bandung Barat, Camat Cipongkor menjelaskan jumlah korban keracunan MBG sebanyak 133 orang. Sampai dengan Selasa (23/9/2025), saat video tersebut diambil, tidak ada korban jiwa meninggal karena MBG di Cipongkor. Menyoal korban meninggal akibat MBG, sebelumnya mencuat laporan salah seorang siswi SMK Negeri 1 Cihampelas di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, meninggal dunia, Selasa (30/09). Kematiannya dikaitkan dengan kasus keracunan massal program MBG hampir sepekan sebelumnya. Sekolah mengakui siswi berinisial BR yang berusia 17 tahun ini mengonsumsi paket MBG, namun namanya tak tercatat dalam daftar siswa yang mengalami keracunan pada Rabu (24/09) silam. Meski BGN menyatakan tidak ada kaitan antara kematian BR dengan MBG, seperti dikutip dari BBC Indonesia, pakar epidemiologi menegaskan pemerintah tidak bisa serta merta menyatakan dengan yakin bahwa kasus ini bukan disebabkan keracunan. Seorang siswi SD di Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi juga dikabarkan meninggal dunia diduga setelah menyantap makan MBG di sekolahnya. Dilaporkan Detik Jabar, berdasarkan laporan sementara dari petugas kesehatan di lapangan, penyebab kematian belum bisa dipastikan dan dugaan keracunan MBG dinilai kecil. Kendati ada dugaan beberapa kasus meninggal pascakonsumsi MBG, video yang beredar dengan klaim 11 orang meninggal dunia akibat MBG tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya. 100	2025-10-08
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Rekrutmen Pendamping Lokal Desa Kemendes	Tirto mencoba mengakses tautan yang disertakan dalam masing-masing unggahan tersebut. Salah satu tautan yang disediakan sudah tak bisa diakses per Selasa (7/10/2025), sementara salah satu tautan lainnya mengarahkan kami ke link whatsapp pribadi atas nama “dewih” dan tautan lainnya mengarahkan kami ke situs yang berisi formulir pendaftaran. Meski demikian, tidak ditemukan logo, identitas resmi, atau elemen visual lain, yang mengindikasikan bahwa tautan whatsapp dan situs tersebut terafiliasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Melalui penelusuran menggunakan layanan URLScan, diketahui bahwa tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi milik Kemendes PDT. Domain utama dari situs tautan tersebut juga mencurigakan, sebab tidak berakhiran '.go.id', yang mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Sebagai informasi, situs resmi dari Kemendes PDT adalah https://www.kemendesa.go.id/. Ditemukan juga bahwa Facebook pengunggah klaim tersebut juga bukan merupakan akun resmi milik instansi tersebut. Akun Facebook resmi milik instansi tersebut adalah “Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal”. Tirto melakukan penelusuran untuk memverifikasi klaim ini di kanal resmi instansi tersebut seperti di situs dan media sosial resmi Kemendes PDT. Hasilnya, per Selasa (7/10/2025) tidak ada satupun informasi yang membenarkan klaim soal adanya lowongan pekerjaan sebagai pendamping lokal desa (PLD) dengan gaji Rp10-15 juta. Dilansir dari Antara, Kemendes PDT menegaskan hingga saat ini belum ada jadwal pelaksanaan pengadaan atau rekrutmen tenaga pendamping profesional (TPP) se-Indonesia. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Hasman Ma’ani, mengatakan informasi yang beredar di masyarakat terkait rekrutmen tersebut tidak benar alias hoaks. “Belum ada jadwal pelaksanaan pengadaan atau rekrutmen baru, sehingga apa yang menjadi berita yang sedang beredar adalah hoaks,” ujarnya seperti dilansir dari Antara, Jumat (26/9/2025). Lebih lanjut, Hasman mewakili Kemendes PDT menegaskan apabila nantinya telah ada ketetapan anggaran dan jadwal rekrutmen resmi, pelaksanaannya tidak dipungut biaya sedikit pun. “Jika didapati oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pungutan liar agar segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Kemendes PDT tidak bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum tersebut,” kata dia. Seperti yang dilaporkan Antara, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDT telah menyampaikan bahwa hingga saat ini rekrutmen pendamping desa memang belum dilakukan karena adanya keterbatasan anggaran. Saat ini, kata dia, pendamping desa yang ada merupakan mereka yang direkrut pada tahun 2024. "Pendamping desa yang ada sekarang di 2025 masih produk lama dari 2024. Kementerian kami belum melakukan rekrutmen baru dan penempatan baru dari pendamping desa karena keterbatasan dana yang ada," kata dia. Keterbatasan dana itu, menyebabkan para pendamping desa saat ini mendampingi lebih dari satu desa, mengingat jumlah desa di tanah air mencapai 75.266. "Maka, satu pendamping desa ada yang melakukan pendampingan untuk lebih dari satu desa. Ada (pendamping desa) mendampingi dua, bahkan tiga desa," ucap dia. 100	2025-10-07
Berita CekFakta	Salah, Jurnalis CNN Dapat Supercar Usai Tanya tentang MBG	Untuk memverifikasi klaim ini, Tim Riset Tirto mula-mula mengunjungi situs resmi https://bangka.tribunnews.com/ dan memasukkan kata kunci “Jurnalis CNN dapat hadiah Supercar”. Hasilnya, kami tak menemukan adanya berita dengan tajuk serupa maupun berita yang melaporkan informasi tersebut. Kami lantas mengecek akun Facebook resmi “Bangka Pos” untuk mencari asal muasal klaim. Usai mengetik kata kunci “CNN” di kolom pencarian laman Facebook itu, Tirto menjumpai unggahan dengan foto yang sama persis bertanggal 29 September 2025. Namun begitu, judul unggahannya tak seperti narasi yang berseliweran, melainkan “Sosok Diana Valencia Gunawan, Jurnalis CNN yang Kartu Persnya Dicabut Istana Kepresidenan”. Itu artinya, judul yang asli telah dimanipulasi secara digital. Dalam unggahannya tak ada informasi soal hadiah Supercar dari presiden. Bangkapos hanya menguraikan soal alasan pencabutan ID Pers istana dan perjalanan karier DV dalam dunia jurnalistik, yang dimulai pada 2019. “Diana Valencia memulai kariernya di dunia jurnalistik pada 2019. Saat itu, ia pernah menjadi News Anchor di Kompas TV. Dua tahun kemudian, ia memutuskan untuk bergabung bersama CNN Indonesia dan kembali bertugas sebagai News Anchor. Bahkan Diana pun mendapat kesempatan untuk meliput aktivitas Presiden di Istana,” tulis Bangka Pos. Saat menelusuri narasi pemberian hadiah mobil dari presiden kepada jurnalis CNN Indonesia, kami tak menemukan adanya informasi resmi maupun laporan kredibel yang mengonfirmasi klaim tersebut. Informasi ini bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Mengenai peristiwa pencabutan ID Pers istana DV, BPMI Setpres pada Senin (29/9/2025) lalu diketahui sudah mengembalikan tanda pengenal liputan (id pers) Istana Negara kepada DV. Hal itu dilakukan usai pihak redaksi CNN Indonesia TV menemui pihak BPMI Setpres di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres, Yusuf Permana, berujar pihaknya mengakui mengambil tanda pengenal liputan Istana milik Diana. BPMI Setpres disebut tak mengambil tanda pengenal Diana yang diterbitkan oleh kantornya. "Biro Pers dan Media tidak mengambil id profesional Mbak Diana sebagai jurnalis. Kami tidak mempunyai kewenangan itu, tapi yang diambil oleh teman-teman itu adalah ID khusus Istana. Namun demikian, ID khusus Istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan," ucap Yusuf kepada awak media, Senin (29/9/2025). 100	2025-10-07
Berita CekFakta	Hoaks Narasi Video Megawati Ngamuk Jadi Target Pemeriksaan KPK	Tim Riset Tirto mencoba menelusuri konteks asli rekaman dengan memasukkan tangkapan layar klip video itu dengan Google Image. Hasilnya, kami menemukan video identik dengan konteks lebih utuh yang diunggah akun YouTube METRO TV. Video dari YouTube itu bertajuk “Membara! Megawati Sindir Pemimpin Pengecut: Jangan Jadikan Saya Target!”. Video Megawati itu rupanya berasal dari dokumentasi kegiatan PDIP yakni penyerahan dukungan calon kepala daerah gelombang III di Dewan Pimpinan Pusat PDIP, pada 26 Agustus 2024 lalu. Rekaman utuh acara tersebut bisa dilihat di kanal YouTube Antara. Megawati saat itu tengah memberikan pidato politik di hadapan para kader. Acara tersebut terkait dengan kontestasi Pilkada 2024 lalu. Dalam salah satu momen pidatonya, Megawati menyatakan pihak yang melakukan upaya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) adalah pengecut. Megawati tidak takut dengan upaya itu, dan menegaskan bahwa dia adalah orang merdeka. Ia juga menyatakan tidak takut apabila ada pihak yang mencoba mengincarnya. “Saya suka mikir, orang yang tega melakukan TSM, itu orang pengecut tahu enggak. Tidak punya karakter. Ya pengecut dong. Kok bangsanya sendiri dibegitukan? Ya saya enggak nerima dong,” kata Megawati saat pidato. Pidato tersebut sama sekali tidak membicarakan soal Megawati menjadi target pemeriksaan KPK. Dalam konteks aslinya, video itu merupakan momen penegasan Megawati terhadap adanya dugaan praktik kotor dalam kontestasi Pemilu 2024 berupa upaya kecurangan TSM. Saat mencoba melakukan pencarian informasi untuk menelusuri pemberitaan kredibel dan sumber resmi, Tirto juga tidak menemukan ada laporan yang menyebut Megawati diperiksa oleh KPK. Baca juga:Hoaks Artikel Berita Qadari Puji Prabowo Bak Nabi SulaimanHoaks Presiden Prabowo Bekukan Fraksi PDIP 100	2025-10-06
Berita CekFakta	Tidak Tepat Menakar RON BBM dengan Alat OKTIS-2	Sebagai informasi RON alias nilai oktan di BBM adalah angka yang menunjukkan tingkat ketukan atau banyaknya ketukan (knocking) di ruang bakar kendaraan saat pembakaran. Sederhananya, RON menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan di ruang bakar kendaraan. BBM oktan tinggi (RON tinggi) memiliki kualitas yang lebih baik dibanding oktan yang lebih rendah. Meski begitu bensin oktan tinggi belum tentu mempengaruhi kinerja mesin secara signifikan. Ini karena performa mesin tidak hanya dipengaruhi penggunaan bahan bakar. Terkait dengan narasi yang beredar di internet, klaim menyebut kalau Pertamax Turbo, BBM dengan spesifikasi RON 98, mencatatkan angka RON 91, saat dilakukan pengetesan, mengarahkan narasi kecurangan dalam penjualan BBM. Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto menghubungi Pakar Bahan Bakar ITB, Dr. Ing Ir. Tri Yuswidjajanto Zaenuri. Ia menjelaskan bahwa alat OKTIS-2, yang digunakan dalam video, tidak tepat jadi alat untuk mengukur angka oktan alias RON. “Jadi RON itu adalah ketahanan bahan bakar untuk tidak berdetonasi. Jadi harus ada pembakaran. Nah, kalau yang [video pengetesan dengan] OKTIS-2 itu kan enggak ada pembakaran. Dia hanya sensor kapasitif. Jadi tergantung dari cairan yang ada di antara sensornya. Cairan itu bisa mengalirkan listrik atau enggak,” jelas laki-laki yang akrab disapa Yus itu. Dia menjabarkan cara kerja OKTIS-2. Alat itu akan, menampilkan angka rendah di layar kalau cairan memiliki kemampuan menghantarkan listrik. Sedangkan cairan yang tidak menghantarkan listrik akan menunjukkan angka yang lebih tinggi. Artinya, nilai yang muncul pada OKTIS-2 tidak menunjukkan angka oktan bahan bakar, melainkan mencerminkan sifat dielektrik cairan yang diuji. Yus menerangkan, untuk menguji RON, idealnya menggunakan mesin Cooperative Fuel Research (CFR) F1 dengan standar ASTM D2699. “Jadi kalau yang metode ASTM itu, pertama adalah bahan bakar yang mau diuji RON-nya itu dipakai sebagai bahan bakar untuk mesin namanya CFR Engine,” papar Yus. Dalam metode ini, bahan bakar yang akan diuji digunakan langsung pada mesin CFR, yang memungkinkan penyesuaian rasio kompresi dengan cara menaikkan atau menurunkan posisi silinder. Mesin dijalankan pada putaran 600 RPM, kemudian rasio kompresi ditingkatkan hingga muncul tanda-tanda detonasi atau knocking. Setelah itu, bahan bakar tersebut dibandingkan dengan campuran standar n-heptana dan iso-octana. Perbandingan antara kedua bahan inilah yang menentukan nilai RON. Misalnya, jika campurannya terdiri dari 98 persen iso-octana dan 2 persen n-heptana, maka bahan bakar tersebut memiliki RON 98. Metode inilah yang digunakan secara ilmiah untuk menentukan angka oktan bahan bakar, bukan dengan alat seperti OKTIS-2. Yus menekankan bahwa alat OKTIS-2 yang digunakan dalam video tidak dapat mengukur angka oktan (RON) karena alat tersebut bekerja dengan mendeteksi sifat dielektrik cairan, yakni kemampuan cairan dalam menghantarkan listrik, bukan melalui proses pembakaran sebagaimana metode pengukuran RON yang sebenarnya. Lebih lanjut, Yus menjelaskan bahwa sifat dielektrik atau kapasitif cairan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan angka oktan. Yus juga menyebut bahwa alat OKTIS-2 sebenarnya bisa dikalibrasi agar hasilnya menyesuaikan standar tertentu, sebagaimana dilakukan di Rusia. Namun, hal itu tidak membuat alat tersebut sahih untuk mengukur RON. Di Indonesia, alat ini berpotensi menghasilkan kesimpulan keliru karena dua alasan: (1) penggunaannya sering dilakukan tanpa pemahaman bahwa alat tersebut hanya memberikan indikasi dan (2) alatnya tidak dikalibrasi dengan bahan bakar yang beredar di Indonesia. “Jadi OKTIS itu hanya indikasi saja, tapi tidak mengukur RON. Kalau dipakai di kita, satu, yang menggunakan belum tentu tahu bahwa alat itu bisa disetting RON atau AKI (Anti-Knocking Index). Kedua, tidak dikalibrasi dengan bahan bakar yang ada di Indonesia,” tuturnya. Pada Maret 2025 lalu, bersama dengan kanal OtoHub, Yus, juga sempat melakukan pengujian terhadap sejumlah BBM menggunakan alat OKTIS-2 ini. Selain menerangkan fungsi alat yang lebih untuk menakar kemampuan mengalirkan listrik pada cairan, dia juga memperagakan bagaimana OKTIS-2 punya dua setelan dengan kode "PNY" dan "USA". Dalam eksperimen dalam video terlihat Yus dan kru OtoHub mengujikan beragam BBM dari berbagai merek dengan berbagai spesifikasi. Menggunakan alat OKTIS-2 yang diset "PNY" yang disebut dapat mengukur RON, alat tersebut menunjukkan angka yang selalu lebih besar dari spesifikasi yang diberikan oleh penyedia BBM. Misal BBM RON 92 dari merek merah hasil pengujian OKTIS-2 menunjukkan angka 106. Contoh lain BBM RON 95 dari brand hijau menunjukkan angka 102. Dalam eksperimen ini, pencelupan OKTIS-2 ke dalam cairan dilakukan selama tiga kali untuk tiap cairan dan menggunakan dua alat OKTIS-2. Hasilnya pun cenderung konsisten. Sementara saat melakukan pengujian dengan setelan “USA”, seperti dijelaskan Yus, ini untuk mengukur Anti-Knocking Index (AKI). Angkanya cenderung lebih kecil dibanding angka RON. Dalam eksperimen yang sama Yus juga menunjukkan hasil pengujian dengan mesin CFR yang sesuai standar ASTM D-2699-23. Hasilnya pengujian terhadap BBM yang dijual di Indonesia, hampir semuanya menunjukkan angka RON yang hanya berbeda 0,1-0,5 dibanding klaim dari masing-masing penyedia SPBU. Adapun isu soal BBM dengan nilai RON tak sesuai ini bukan hanya beredar pada Oktober 2025. Kami menemukan narasi serupa banyak beredar di internet sebelumnya, misalnya unggahan pada September 2025 ini. Modusnya sama terkait pengujian spesifikasi RON BBM tertentu dengan alat OKTIS-2. 100	2025-10-06
Berita CekFakta	Hoaks Presiden Prabowo Bekukan Fraksi PDIP	ADVERTISEMENT Sejumlah unggahan yang menyebarkan klaim ini menyertakan unggahan video dan foto. Hasil penelusuran Tirto terhadap salah satu video yang beredar menunjukkan bahwa tayangan tersebut hanya berisi narasi sepihak yang dibacakan oleh seorang narator. Narasi itu menyebut bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memerintahkan fraksinya untuk walk out dari ruang sidang DPR RI dan menolak pembahasan RUU Perampasan Aset. Namun, tidak ada dokumentasi visual, pernyataan resmi, atau cuplikan sidang yang mendukung tuduhan tersebut. Faktanya, mengutip laporan Kompas, Fraksi PDIP justru menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP di Badan Legislasi (Baleg) DPR, I Nyoman Parta, dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM serta Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, yang membahas evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. "Tentu Fraksi PDI Perjuangan, poksi (kelompok fraksi), memberikan dukungan agar ini dibahas," ujar Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDI-P di Baleg I Nyoman Parta dalam rapat kerja, Selasa (9/9/2025). Lebih lanjut, tidak ditemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto membekukan Fraksi PDI Perjuangan. Klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang valid. Secara konstitusional dan menurut hukum di Indonesia, presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan atau membekukan partai politik. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang telah diubah melalui UU Nomor 2 Tahun 2011, tidak terdapat satu pun ketentuan yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk membubarkan atau membekukan partai politik. Fraksi PDIP sendiri masih aktif di DPR RI. Hal ini setidaknya terlihat dalam unggahan akun media sosial resmi mereka yaitu @bantengsenayan. Seperti yang dilaporkan Tirto, Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana resmi masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2025-2026. RUU Perampasan Aset masuk bersama 51 daftar rancangan maupun revisi undang-undang yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Ketua Badan Legislasi (Baleg), Bob Hasan, mengungkapkan terdapat 23 RUU baru yang masuk dalam perubahan Prolegnas 2025-2026. Keputusan tersebut berdasarkan kesepakatan Baleg bersama panitia dan Kementerian Hukum (Kemenkum). Adapun salah satu RUU itu adalah RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana. “Di antaranya RUU tentang Perampasan Aset atau RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana, selanjutnya, RUU tentang Transportasi Online, RUU tentang Pekerja Lepas atau RUU tentang Pekerja Platform Indonesia atau RUU tentang Pekerja Ekonomi GIG, dan RUU tentang Satu Data Indonesia,”kata Bob Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2025). 100	2025-10-03
Berita CekFakta	Ustaz Abdul Somad Bakal Diangkat Jadi Penasihat Polri, Apa Iya?	Setelah menyimak cuplikan, Tim Riset Tirto mencoba menelusuri klaim ini lewat penelusuran Google. Kami memasukkan kata kunci, “Kapolri berencana angkat UAS sebagai penasihat Polri” di mesin perambahan Google, namun tak menemukan adanya berita kredibel yang mengonfirmasi. Dari pencarian itu Tirto justru menemukan unggahan Instagram resmi divisi Humas Polri tentang kegiatan keagamaan Polri yang mengundang UAS. Klip yang berseliweran tampak identik dengan unggahan Divisi Humas Polri. Kegiatan itu diselenggarakan di Mabes Polri, Jakarta pada Jumat (26/9/2025). Menurut informasi, kegiatan diawali dengan salat Jumat berjemaah bersama UAS, kemudian disusul dengan tausiah dan ceramah agama dari UAS. “Acara ini diikuti oleh jajaran Polda, Polres, dan Polsek secara serentak. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menegaskan bahwa tausiah tersebut menjadi penyemangat moral dan spiritual bagi anggota Polri. Melalui kegiatan ini, Polri ingin memperkuat persatuan, toleransi, dan kedekatan dengan masyarakat serta tokoh agama,” tulis Divisi Humas Polri dalam keterangannya. Video momen tersebut juga ditayangkanKompas TV bertajuk Kapolri: Tim Akselerasi Transformasi Polri Selaras dengan Komite Reformasi Polri Prabowo. Dalam video dan berita yang berseliweran, tidak ditemukan wacana soal pengangkatan UAS menjadi penasihat Polri. UAS sendiri hanya menyampaikan pesan keagamaan terkait toleransi, kekuatan mental, menghadapi tugas dan menjadi seseorang yang amanah. Sementara Listyo saat itu sebenarnya menyinggung soal Tim Akselerasi Transformasi Polri. Ia menegaskan tim yang dibentuknya tidak bertentangan dengan Komite Reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Komite Reformasi Polri, sementara Kapolri sudah lebih dulu membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang beranggotakan 52 perwira tinggi dan menengah. Kapolri menyebut tim bentukan Polri ini akan berjalan selaras dengan Komite Reformasi Polri. Tim tersebut nantinya bertugas melaksanakan rekomendasi hingga mengidentifikasi masalah sebagai langkah perbaikan internal Polri. Namun, tidak disebutkan sama sekali soal rencana UAS menjadi penasihat Polri. 100	2025-10-03
Berita CekFakta	Demo Petani Bawa Traktor ke SPBU Tidak Terjadi pada Tahun 2025	Tirto mengamati video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Kami tidak menemukan adanya informasi utuh terkait konteks peristiwa dan waktu kejadian dalam video terjadi. Untuk menelusuri konteks asli dan asal usul video tersebut kami melakukan penelusuran dengan menggunakan teknik reverse image search dan penelusuran dengan menggunakan kata kunci terkait. Hasilnya, kami menemukan dua petunjuk terkait video tersebut. Pertama, unggahan video di kanal youtube “KOMPASTV MAKASSAR” berjudul “Petani di Takalar Ramai Ramai Bawa Traktor ke SPBU Protes Ditolaknya Beli BBM #KSS” yang diunggah pada (16/12/2018). Kanal YouTube tersebut mengunggah video serupa seperti yang tertera dalam klaim unggahan yang memperlihatkan sejumlah traktor beriringan masuk SPBU. Meski demikian, keterangan dalam unggahan menyebut, video itu merupakan momen ketika sejumlah petani di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan melakukan aksi demonstrasi pada Desember 2018. Dalam aksi itu, para petani menuntut pihak SPBU untuk tidak mempersulit petani ketika membeli solar bersubsidi. Setelah aksi unjuk rasa tersebut, pihak pengelola SPBU akhirnya menyatakan kesediaannya untuk memenuhi tuntutan para petani terkait pembelian solar bersubsidi. Namun, sebagai syarat, petani diwajibkan menyertakan surat rekomendasi resmi dari pemerintah desa dan dinas terkait. Petunjuk kedua berasal dari arsip pemberitaan situs media Fajar, dalam artikel berjudul "Dilarang Beli BBM Pakai Jerigen, Petani Bawa Traktor ke SPBU", yang diunggah pada (12/12/2018). Artikel itu melaporkan bahwa Aliansi Masyarakat Tani Mangarabombang bersama Celebes Law and Transparency menggelar unjuk rasa di depan SPBU Bontomanai, Takalar, sebagai respons terhadap kebijakan larangan pembelian BBM jenis solar menggunakan jeriken. Dengan demikian, video yang kini kembali beredar dan dikaitkan dengan kebijakan BBM subsidi tahun 2025, sejatinya merupakan peristiwa lama yang terjadi pada Desember 2018. Tidak ada kejadian serupa pada tahun 2025. 100	2025-10-02
Berita CekFakta	Hoaks Artikel Berita Qadari Puji Prabowo Bak Nabi Sulaiman	Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran dengan metode reverse image search untuk mencari sumber asli artikel yang dicatut tersebut. Alhasil, kami diarahkan pada sebuah artikel media Merdeka.com yang memiliki foto kover berita dan waktu publikasi serupa dengan tangkapan layar. Namun, judul asli artikel itu sama sekali berbeda dari narasi yang dibagikan di Facebook. Dalam judul aslinya di Merdeka.com, tertera: ‘Dilantik Jadi KSP, Qodari: Kita Akan Jelaskan Program Presiden Prabowo yang Bagus-Bagus’. Artikel tersebut berisi informasi pelantikan Qadari sebagai Kepala KSP yang baru. Dalam badan berita juga tidak ditemukan pujian dari Qadari yang menyebut kebijakan Prabowo mirip Nabi Sulaiman. Kami juga menelusuri lebih dalam apakah Qadari pernah memberikan pertanyaan kepada publik yang menyebut kebijakan Prabowo mirip Nabi Sulaiman. Penelusuran dilakukan dengan mencari kata kunci terkait melalui mesin pencarian Google dan pemberitaan kredibel. Begitu pula melalui pemantauan di akun media sosial resmi milik Qadari. Hasilnya, tidak ada satupun pernyataan darinya yang menyebut kebijakan Prabowo mirip Nabi Sulaiman. 100	2025-10-02
Berita CekFakta	Hoaks Menhan Sjafrie Umumkan Kebijakan Pajak Kendaraan Gratis	Tirto mengamati dengan seksama video yang disertakan dalam unggahan. Kami menemukan beberapa keanehan, di antaranya suara yang ada dalam video tersebut nampak tidak sinkron dengan gerak bibir Sjafrie. Selain itu, suara tersebut juga nampak berbeda dengan suara asli Menhan Sjafrie. Untuk menelusuri asal usul dan konteks sebenarnya dari video tersebut, Tirto melakukan verifikasi menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasil pencarian mengarah pada sebuah video identik yang diunggah oleh kanal YouTube resmi TVRI Nasional dengan judul “Keterangan Pers Menteri Pertahanan, Kantor Presiden, 31 Agustus 2025.” Video tersebut diunggah pada Minggu (31/8/2025). Dalam video aslinya, Sjafrie Sjamsoeddin memberikan keterangan pers usai Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih yang berlangsung pada hari yang sama. Sepanjang pernyataannya, tidak ditemukan satu pun bagian yang menyebut atau mengumumkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara gratis hingga akhir 2025, seperti yang diklaim dalam versi video yang beredar. Laporan Tirto menjabarkan dalam kesempatan tersebut Sjafrie menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus bersama rakyat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional. “Presiden menekankan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI untuk tetap solid bekerja demi tercapainya keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujar Sjafrie. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu mengambil langkah tegas dan terukur terhadap segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk aksi perusakan fasilitas umum, penjarahan, maupun gangguan terhadap penegakan hukum. Pernyataan tersebut berkaitan dengan situasi keamanan yang sempat memanas pada akhir Agustus 2025. Lebih lanjut, hingga Rabu (1/10/2025) ataus saat artikel periksa fakta ini ditulis tidak ada satupun keterangan maupun informasi resmi dari instansi terkait yang membenarkan klaim bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara gratis hingga akhir tahun 2025. 100	2025-10-01
Berita CekFakta	Salah, Najwa Shihab Dilantik Jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan	Setelah menyaksikan video sepanjang 1 menit 30 detik, Tim Riset Tirto mendapati adanya indikasi gabungan beberapa footage, dua di antaranya adalah rekaman acara pelantikan dan cuplikan pertemuan Najwa bersama Prabowo. Dalam pertemuan itu, Najwa tampak mengenakan luaran berwarna pink. Dengan adanya sosok Erick Thohir dalam klip pelantikan, kami menaksir video itu diambil dari dokumentasi momen reshuffle 17 September 2025, di mana Erick diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Rekaman pelantikan utuhnya bisa dilihat di siaran YouTube Sekretariat Presiden dan terlihat sama persis dengan video yang berlalu-lalang. Lalu untuk mengecek konteks asli video pertemuan Najwa dan Prabowo, Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “video Prabowo bersama Najwa Shihab”. Dari situ, kami menemukan klip identik diunggah akun YouTube resmi Najwa Shihab. Tayangan aslinya bertajuk “Poin Penting Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Media”. Video itu tak ada hubungannya dengan pelantikan Najwa menjadi menteri, melainkan momen dialog Prabowo dengan sejumlah pemimpin media di kediamannya, di Hambalang, Sabtu (6/9/2025) lalu. Prabowo saat itu tengah ditanya mengenai respons terhadap tuntutan rakyat yang mencuat pascademo akhir Agustus lalu. Ia kemudian menjawab sejumlah tuntutan masuk akal dan lainya normatif. “Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak. Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat dari ancaman manapun,” kata Prabowo dalam video asli. Sepanjang rekaman, tidak ditemukan adanya perbincangan mengenai pelantikan Najwa sebagai menteri pemberdayaan perempuan. Dalam tiga kali reshuffle yang sudah dilakukan Prabowo pun, tidak ada nama Najwa dalam jabatan menteri di Kabinet Merah Putih. Menukil laman resmi https://www.wapresri.go.id/, Arifatul Choiri Fauzi masih tercatat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 100	2025-10-01
Berita CekFakta	Hoaks Kejagung Tetapkan Bahlil sebagai Tersangka Korupsi Migas	Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video yang beredar secara utuh dari awal hingga akhir. Namun, dalam video tersebut tidak ditemukan satu pun pernyataan dari Harli Siregar yang menyebut bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola migas. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian menggunakan kata kunci yang relevan terkait klaim tersebut melalui mesin pencari Google. Hingga Selasa (30/9/2025) atau saat artikel periksa fakta ini disusun, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung maupun pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Bahlil telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara korupsi tata kelola migas. Untuk menelusuri asal-usul dan konteks video yang beredar, Tirto menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images dan penelusuran kata kunci terkait di Google. Hasilnya, ditemukan video serupa yang telah diunggah oleh kanal YouTube Kompas TV dengan judul “BREAKING NEWS - Kejagung Geledah Kantor Ditjen Migas ESDM”, yang dipublikasikan pada 10 Februari 2025. Konteks asli dari video tersebut adalah konferensi pers yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung setelah melakukan penggeledahan di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas Kementerian ESDM pada Februari 2025 lalu. Berdasarkan pemberitaan Tirto, penggeledahan tersebut dilakukan di Gedung Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jakarta Selatan, pada Senin malam (10/2/2025). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Harli Siregar, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan, yaitu ruang Direktur Pembinaan Usaha Hulu, ruang Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan ruang Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM. Harli menerangkan bahwa upaya penggeledahan yang berlangsung selama hampir tujuh jam tersebut merupakan bagian dari penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018–2023. Dengan demikian, berdasarkan penelusuran yang dilakukan, dapat dipastikan bahwa dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung sama sekali tidak menetapkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebagai tersangka, sebagaimana dinarasikan dalam unggahan yang beredar di media sosial. 100	2025-09-30
Berita CekFakta	Hoaks Ribuan Ojol Demo Gegara Dilarang Gunakan BBM Subsidi	Tirto melakukan penelusuran untuk mengetahui asal-usul dan konteks foto yang digunakan pengunggah klaim menggunakan metode reverse image search lewat Google Images. Saat pencarian difokuskan pada bagian kolase yang menampilkan Bahlil, hasil mengarahkan ke video pemberitaan yang diunggah tvOneNews di YouTube pada 21 September 2025. Video tersebut menampilkan konferensi pers yang dilangsungkan oleh jajaran Kementerian ESDM perihal kebijakan pengaturan BBM non-subsidi. Bahlil sebagai Menteri ESDM yang menyampaikan paparan kepada awak media. Jika disimak, dalam penyampaian Bahlil sama sekali tidak disampaikan hadirnya kebijakan untuk membatasi BBM subsidi untuk kalangan ojol. Namun bisa dipastikan, penyebar klaim di Facebook memang menggunakan potongan klip konferensi pers jajaran Kementerian ESDM tersebut dalam video yang dipostingnya. Sebab pakaian hingga orang-orang yang berada di sekeliling Bahlil sama persis. Sementara itu, dalam pemberitaan Tirto, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, membantah adanya informasi di media sosial terkait larangan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojol. Anggia menjelaskan isu tersebut tidak benar. Anggia menyatakan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran publik, khususnya bagi pelaku usaha mikro seperti pengemudi ojol. Setiap opsi kebijakan yang diambil oleh pemerintah mempertimbangkan dan mengutamakan aspek kesejahteraan dan keberpihakan kepada kelompok rentan serta melindungi kepentingan pengemudi ojek online. "Hingga saat ini tidak ada kebijakan apapun terkait pengaturan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online atau ojol," tulis Anggia. Ia mengimbau seluruh informasi terkait BBM hanya merujuk sumber resmi Kementerian ESDM agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sebelumnya, isu tersebut pertama berhembus pada November 2024, ketika itu Bahlil mengisyaratkan tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran. Hal itu dikarenakan menurutnya kendaraan yang digunakan para pengemudi ojol buat usaha, sementara subsidi BBM ditekankan untuk penggunaan transportasi publik seperti angkutan umum. Namun, pernyataan tersebut kemudian diralat pada Desember 2024 guna menenangkan kekhawatiran masyarakat. Bahlil menyampaikan bahwa pengemudi ojek online akan tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak, dengan menggunakan skema usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Sekali lagi kami tegaskan informasi yang beredar tidak benar dan kami mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi, terutama yang beredar di media sosial," ujar Anggia. 100	2025-09-30
Berita CekFakta	Hoaks Netanyahu Akan Perangi Indonesia karena Dukung Palestina	Tirto menelusuri video yang disertakan dalam unggahan tersebut dan menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satu hal yang mencolok adalah ketidaksinkronan antara suara dan gerak bibir Benjamin Netanyahu dalam video itu. Ketidaksesuaian ini menimbulkan dugaan bahwa video tersebut telah mengalami penyuntingan. Untuk menelusuri asal-usul dan konteks asli video tersebut, kami menggunakan teknik reverse image search (pencarian gambar terbalik) serta pencarian dengan kata kunci terkait di mesin pencari Google. Hasil penelusuran mengarah pada sebuah video serupa yang diunggah oleh akun resmi IsraeliPM dengan judul "PM Netanyahu's Speech at the Portuguese Synagogue in Amsterdam", yang dipublikasikan pada 19 Januari 2012. Kami menonton video tersebut secara keseluruhan, dari awal hingga akhir. Isinya adalah pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat mengunjungi Sinagoga Portugis di Amsterdam, Belanda, pada tahun 2012. Kegiatan itu juga terdokumentasi dalam situs resmi Pemerintah Israel. Lebih jauh, dalam pidato tersebut tidak ditemukan satu pun pernyataan Netanyahu yang menyebutkan akan memerangi negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, atau Pakistan. Ia juga tidak menyebut ketiga negara tersebut sebagai pengecut, sebagaimana yang diklaim dalam unggahan yang beredar. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB baru-baru ini Netanyahu sendiri tidak menyebut apapun terkait klaim tersebut. Dilansir dari Antara, Netanyahu, yang berbicara pada urutan pertama pada hari keempat atau hari terakhir sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, justru mengatakan bahwa dirinya serta negara-negara lain mencatat kata-kata yang penuh semangat yang disampaikan oleh Presiden Indonesia. “Dan saya mencatat, seperti halnya Anda juga pasti mencatat, kata-kata yang penuh semangat yang disampaikan di sini oleh Presiden Indonesia. Ini adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dan ini juga merupakan pertanda tentang apa yang bisa terjadi di masa depan,” ucap Netanyahu. Netanyahu mengklaim bahwa para pemimpin Arab dan Muslim yang berpikiran maju mengetahui bahwa jika bekerja sama dengan Israel akan memberi mereka akses pada teknologi-teknologi mutakhir dari Israel, termasuk di bidang kedokteran, sains, pertanian, air, pertahanan, kecerdasan buatan, dan banyak bidang lainnya. “Saya percaya bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Timur Tengah akan terlihat sangat berbeda. Banyak dari mereka yang hari ini memerangi Israel, akan lenyap besok. Para pembawa damai yang berani akan menggantikan mereka,” ucapnya. 100	2025-09-29
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Program Pemutihan Pinjol dari OJK	Tim Riset Tirto mencoba mengecek ke mana arah tautan yang disertakan dalam unggahan yang beredar. Dengan mengunjungi tautan itu, kami menjumpai bahwa tautan tidak mengarah pada laman resmi OJK maupun situs resmi lembaga lainnya. Di halaman awal, pengguna justru diminta untuk memasukkan data-data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram. Data itu menjadi syarat agar pengguna kemudian bisa mengklik “mendaftar”. Situs-situs yang meminta data pribadi seperti ini patut menjadi perhatian karena bisa mengarah pada phishing atau bahkan penipuan. Apalagi, akun Facebook pengunggah juga bukan akun resmi dari lembaga manapun. Akun "informasi terbaru" itu diketahui baru dibuat pada 19 September 2025 dan hanya diikuti oleh satu orang. Untuk memastikan narasi ini, Tirto lantas mengecek akun Instagram resmi @ojkindonesia. Lewat unggahan Instagramnya, Kamis (4/9/2025), OJK rupanya sudah memastikan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online. “Waspada Penipuan Mengatasnamakan OJK. Sobat OJK, Penipuan marak terjadi. Hati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan OJK. OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online,” kata OJK. OJK mengimbau masyarakat untuk selalu mengecek kebenaran informasi yang mengatasnamakan OJK ke kontak OJK 157. Publik juga bisa mengakses akun resmi media sosial OJK, seperti X @ojkindonesia dan TikTok ojk_indonesia. OJK sendiri sudah merilis data terkait jumlah penyelenggara Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LBBTI)/Fintech P2PL yang berizin. Per 31 Juli 2025, total ada 96 perusahaan penyelenggara LPBBTI/Fintech P2PL yang berizin di OJK atau pinjol legal. 100	2025-09-29
Berita CekFakta	Tidak Benar Video Penjarahan SPBU oleh Warga	100	2025-09-29
Berita CekFakta	Eko Patrio Minta Maaf Lalu Promosi Judol: Video Manipulasi AI	Tirto mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) pada bagian klip yang menampilkan wajah Eko, untuk menelusuri keaslian serta sumber utama video tersebut. Salah satu hasil pencarian memang mengarahkan kami ke unggahan akun Instagram pribadi milik Eko. Tirto diarahkan ke sebuah postingan yang diunggah Eko pada 30 Agustus 2025 lalu. Dalam video itu, kemeja putih, celana, sampai latar belakang yang digunakan sama persis dengan klip Eko diklaim tengah mempromosikan judol di Facebook. Bahkan jika diperhatikan, terdapat penanda waktu yang sama dalam kedua video tersebut. Namun begitu, perbedaan besar terdapat pada isi video yang diunggah langsung oleh akun Instagram Eko. Dalam video yang diunggah oleh Eko sendiri di akunnya, ia menyampaikan permohonan maaf dan mengakui tindakannya menimbulkan keresahan publik dan berjanji memperbaiki diri. Eko ditemani rekannya sesama politisi PAN, Sigit Purnomo atau lebih dikenal sebagai Pasha Ungu ketika menyampaikan permohonan maaf. “Saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kekecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi," papar Eko dalam unggahan pada Sabtu (30/8) sekitar pukul 19.00 WIB itu. Sebagai konteks, sejumlah massa menjarah sejumlah rumah politisi Senayan pada hari itu. Seperti rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga Eko sendiri. Malam harinya, sekitar pukul 22.00 WIB, massa bergerak ke rumah Eko Patrio di Setiabudi. Seiring dengan bertambahnya jumlah massa, mereka bergerak masuk dan mengambil barang-barang. Beberapa di antaranya adalah kulkas, dispenser air, TV, sepatu, dan karpet. Baca juga:Momen Penjarahan di Rumah Sahroni hingga Eko Patrio Lantas, bagaimana dengan video Eko yang sama persis namun menyebarkan narasi untuk mendaftar di situs judol? Dugaan terbesar Tirto, video itu sudah disunting dan dimanipulasi dengan menggunakan teknologi akal imitasi alias Artificial Intelligence (AI). Karenanya, kami mengecek keabsahan video tersebut dengan laman pendeteksi konten AI bernama Resemble AI. Laman ini dapat mendeteksi apakah telah terjadi penyuntingan pada audio dengan menggunakan AI. Alhasil, seperti dugaan, video beredar yang menampilkan permohonan maaf Eko Patrio sambil mempromosikan situs judol dinyatakan laman pendeteksi sebagai konten berstatus palsu (fake). Narasi seputar penggunaan akal imitasi untuk mereka adegan atau menyunting video menjadi tidak sesuai konteksnya telah cukup banyak tersebar di media sosial. Tirto sempat membedah dan memberi label hoaks untuk sejumlah kejadian. Baca juga:Video Sahroni Ditangkap Polisi di Bandara, Bagaimana Faktanya? Hasil pemeriksaan fakta Tirto menunjukkan video berisi Eko Patrio meminta maaf sambil mempromosikan situs judol yang tersebar di media sosial bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading). Video tersebut telah terbukti disunting dengan akal imitasi yang ditambahkan narasi tidak sesuai konteksnya dan justru mengajak masyarakat untuk mengakses situs judi online. Konteks asli video tersebut adalah permintaan Eko Patrio pada akhir Agustus 2025 lalu terkait tindakannya sebagai anggota dewan. Hasil pemeriksaan konten AI mengonfirmasi video tersebut sebagai konten palsu. Eko Patrio tidak membuat konten promosi judol itu. 100	2025-09-26
Berita CekFakta	Hoaks Video Ricuh Pengisian BBM di SPBU Lumajang	Tirto menyimak keseluruhan isi video dari awal hingga selesai. Tidak ditemukan petunjuk bahwa warga yang berkerumun sedang mengisi BBM di SPBU tersebut. Dalam komentar unggahan itu, ditemukan klarifikasi yang menyatakan bahwa video tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. “Halo, Sobat. Terkait informasi terkait SPBU 5467315 Sentul, Kab. Lumajang, berikut kami sampaikan: Video yang viral di media sosial yang menyebutkan adanya kerusuhan/penjarahan di SPBU adalah tidak benar (hoaks). Rekaman CCTV membuktikan bahwa tidak terjadi kerusakan maupun penjarahan. Kejadian pada Rabu (17/9/2025) malam merupakan keributan antar pemuda usai karnaval Desa Sentul akibat konsumsi minuman keras. Keributan tersebut tidak ada kaitannya dengan operasional SPBU. Saat kejadian, SPBU sudah tutup sejak pukul 21.00 WIB. Kondisi SPBU kini normal kembali beroperasi, pelayanan konsumen berjalan lancar. Pertamina Patra Niaga bersama pengelola SPBU telah berkoordinasi dengan Pemda dan aparat terkait, serta melakukan pembersihan area SPBU pascakejadian,” tulis akun “patraniaga.jatimbalinus.” Akun tersebut, menurut keterangan di lamannya, merupakan akun resmi PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Region Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB. Senada, berdasarkan pernyataan yang diterima Tirto dari Pertamina Patra Niaga pada Kamis (25/9/2025), video kericuhan yang disebut terjadi di SPBU Lumajang sebenarnya merekam peristiwa pada Rabu (17/9/2025) ketika karnaval di Desa Sentul berlangsung. Hujan deras membuat penonton berdesakan berteduh di area SPBU yang sudah tutup sejak pukul 21.00 WIB. Keributan terjadi akibat pengaruh minuman keras, bukan karena layanan SPBU. Tidak ada penjarahan atau kerusakan, hanya sampah yang berserakan keesokan harinya. Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang beredar. “Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga,” imbau Roberth pada keterangannya. Masyarakat dapat memastikan kebenaran informasi terkait Pertamina, melalui kanal resmi perusahaan, seperti Pertamina Call Center 135 dan akun resmi media sosial Pertamina. Selain itu, Tirto juga menemukan klarifikasi dari Humas Polres Lumajang melalui unggahan Instagram pada Kamis (25/9/2025). Dalam unggahan itu, disebutkan bahwa video yang mengklaim telah terjadi penyerangan warga terhadap SPBU Sentul di Lumajang, Jawa Timur, adalah tidak benar. “Ini dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pada hari Rabu (17/9/2025) di wilayah Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, diselenggarakan karnaval dari sore hingga lewat tengah malam. Sekitar pukul 10 malam, hujan lebat turun. Penonton dan peserta karnaval berteduh di SPBU. Entah apa sebabnya, terjadi perkelahian. Itu urusan mereka, bukan urusan SPBU. Hanya ada perkelahian, tidak ada kejadian lain,” jelas perwakilan dari Polres Lumajang dalam unggahan video tersebut. Polres Lumajang menegaskan SPBU dalam keadaan aman dan mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat menerima, menyebarkan, dan memposting ulang informasi. Masyarakat diimbau selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah atau kepolisian sebelum membagikannya. 100	2025-09-26
Berita CekFakta	Hoaks Video SPBU Dibakar Massa Karena Aturan Pembatasan Isi BBM	Pertama-tama, Tirto menyimak keseluruhan isi video dari awal hingga selesai. Namun, tidak ditemukan petunjuk kalau SPBU tersebut dibakar oleh massa yang marah. Video hanya menampilkan sejumlah pihak tengah berusaha memadamkan api. Namun, Tirto menemukan petunjuk di sekitar detik-30 video. Terlihat sebuah baliho yang menunjukkan dua orang pria berbaju merah berdampingan dengan angka “2” besar di sebelahnya. Baliho itu kemungkinan adalah perangkat kampanye. Terdapat potongan nama “Muz” dan “Fad” dalam video itu. Hasil penelusuran lebih lanjut mengarahkan kami ke kemungkinan baliho itu alat kampanye Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah. Selanjutnya Tirto menelusuri kebenaran klaim tersebut menggunakan metode reverse image search di Google Images. Hasilnya ditemukan video identik di akun Instagram “makassar society” pada Sabtu (12/10/2024) Akun tersebut mengunggah video yang sama. Hal ini dapat dikenali dari baliho di pagar SPBU, pria berbaju merah yang memegang selang untuk memadamkan api, dan lalu-lalang kendaraan yang sama di depan lokasi. Dalam keterangannya, akun itu menyebut insiden terjadi di SPBU Sabussalam dan disebabkan korsleting mobil pick-up saat pengisian BBM. Pencarian Tirto turut menemukan artikel berita dari Serambinews berjudul “BREAKING NEWS - SPBU Oyon di Kota Subulussalam Terbakar” yang tayang pada Kamis (10/10/2024). Artikel itu menampilkan thumbnail foto yang sama dengan momen kebakaran dalam video unggahan, terlihat dari baliho yang terpasang di pagar SPBU sebagaimana temuan awal Tirto. Dalam artikelnya dijelaskan bahwa kebakaran terjadi di SPBU Jalan Teuku Umar, Simpang Terminal Terpadu, Kota Subulussalam, Aceh, pada Kamis (10/10/2024) sekitar pukul 12.20 WIB. Meski begitu, artikel tersebut tidak memuat keterangan mengenai penyebab kebakaran. Selain itu, ditemukan pula artikel dari Antara, yang berisi pernyataan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terkait kebakaran di salah satu SPBU di Kota Subulussalam. Menurut penjelasannya, hasil peninjauan awal menunjukkan kebakaran terjadi saat mobil pick-up Suzuki Carry tengah melakukan pengisian Pertalite. Menanggapi informasi yang beredar di media sosial, Fadjar Djoko Santoso selaku Vice President Corporate Communication Pertamina menegaskan bahwa klaim adanya kebijakan larangan isi bensin bagi penunggak pajak keliru. “Terkait informasi yang beredar di media sosial terkait aturan pembatasan sejumlah hari dalam pembelian BBM serta larangan bagi penunggak pajak adalah tidak benar atau hoax,” ucapnya kepada Tirto. Ia mengimbau supaya masyarakat selalu mengecek informasi resmi dari pemerintah dan Pertamina. Terkait narasi aturan pembatasan pengisian BBM bagi kendaraan yang menunggak pajak ini juga beredar dalam versi lain di media sosial. Terdapat tambahan narasi kalau kendaraan roda empat dan motor besar harus ada jarak tujuh hari pengisian, sementara sepeda motor kecil, jarak empat hari. Beberapa narasi di media sosial mencatut video seorang pria di SPBU yang membacakan ketentuan tersebut. Salah duanya akun Indra Kurniawan (arsip) dan Lintang Pitu (arsip) berikut Hasil penelusuran Tirto menemukan, narasi tersebut juga tidak benar dan kemungkinan terkait dengan informasi pembatasan pengisian BBM yang dikaitkan dengan pembakaran SPBU. Faktanya, versi lengkap video soal pengumuman pembatasan pengisian BBM yang tersebar di internet adalah potongan. Versi lengkapnya kami temukan sudah beredar sejak 11 September 2025. Narasi soal jeda pengisian BBM dan pembatasan pembelian kendaraan yang pajaknya mati adalah rekaman dari SPBU di Pulau Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di akhir video lengkap tersebut terlihat pihak berwajib menekankan kejadian tersebut terjadi di Sabu Raijua. Mengutip situs resmi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, memang sedang terjadi kelangkaan BBM di sana. Pada 1 September 2025, Sekda Sabu, Septenius M. Bule Logo, bahkan telah meminta ASN di sana untuk menaati aturan pembatasan antrean, larangan pengisain ulang, serta ketentuan wajib pajak kendaraan. “Pengisian BBM diatur dengan ketentuan: motor bebek hanya sekali full tank untuk 4 hari, motor besar dan mobil 6 kali full tank untuk 7 hari, sedangkan petani, nelayan, dan kapal rute Raijua menyesuaikan rekomendasi dinas terkait,” tulis keterangan Pemkab. Sementara mengutip informasi dari media lokal, FokusNusaTenggara, Bupati Sabu Raijua, Riwu Kore, telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Pertamina untuk mengatasi kelangkaan BBM yang telah terjadi sejak Agustus 2025 lalu. Informasi dari Pertamina cabang Kupang, kelangkaan terjadi lataran kapal pengangkut BBM yang biasa melayani rute Sabu Raijua dan Rote, kini mendapat tambahan trayek ke Pulau Semau. Kebutuhan tiga daerah yang harus ditopang oleh daya angkut yang tidak meningkat membuat stok BBM yang dikirim ke Sabu Raijua berkurang yang diikuti dengan kelangkaan BBM. Pihak Pertamina Patra Niaga juga menegaskan informasi mengenai adanya pembatasan pengisian BBM hingga tujuh hari untuk mobil dan empat hari untuk motor, serta larangan pengisian bagi kendaraan yang menunggak pajak, adalah tidak benar atau hoaks. Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar. “Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga,” jelas Roberth. Selain itu, dia juga mengatakan kebakaran SPBU terjadi akibat kebijakan tersebut juga merupakan hoaks. Video yang disebarkan akun tertentu merupakan rekaman lama dari peristiwa berbeda, yakni kebakaran SPBU di Aceh. Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa penyaluran BBM, khususnya BBM Subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah dengan mekanisme yang berlaku, sehingga lebih tepat sasaran dan transparan. 100	2025-09-25
Berita CekFakta	Hoaks Prabowo Akan Hapus Jabatan Kepala Desa	Tirto melakukan penelusuran terhadap video yang disertakan dalam unggahan tersebut. Setelah diamati secara utuh, video berdurasi singkat itu hanya menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan narasi teks yang mengklaim jabatan kepala desa akan dihapus. Tidak ditemukan pernyataan, konteks, maupun keterangan langsung dalam video tersebut yang mendukung klaim bahwa Prabowo akan menghapus jabatan kepala desa. Tidak ditemukan pula ucapan dari Prabowo yang menyatakan bahwa dirinya akan menghapus jabatan kepala desa. Klaim tersebut semata-mata muncul dari narasi teks yang ditambahkan dalam unggahan video, bukan berasal dari isi video itu sendiri. Tirto juga melakukan penelusuran lewat mesin pencari Google dengan kata kunci: ‘Prabowo menghapus jabatan kepala desa’. Hasilnya, tidak ditemukan satupun pemberitaan kredibel yang mendukung klaim tersebut. Justru, ditemukan artikel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang sudah melabeli klaim Prabowo akan menghapus jabatan kepala desa sebagai hoaks. Artikel itu terbit pada April 2025 lalu, yang menandakan narasi serupa kembali disebarkan di media sosial saat ini. “Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto akan menghapus jabatan kepala desa atau kades,” tulis Komdigi. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar,” lanjut pernyataan Komdigi. 100	2025-09-24
Berita CekFakta	Hoaks Video Pengunduran Diri Presiden Prabowo di September 2025	Tirto mula-mula mencoba menyaksikan keseluruhan video pendek tersebut. Dalam video tersebut, meski mencantumkan kutipan dalam teks, nyatanya Prabowo tidak berkata apa-apa. Latar audio dalam video tersebut juga hanya musik bernadakan minor. Tirto kemudian mencoba menelusuri asal-usul video tersebut. Kami mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) terhadap salah satu potongan video tersebut. Hasil pencarian mengarahkan ke sejumlah potongan video lain dengan narasi yang berbeda-beda. Beberapa yang banyak beredar adalah konten disinformasi soal Prabowo menangis karena sedih melihat rakyat melakukan demonstrasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Narasi ini telah kami selidiki dan kuat terindikasi hoaks. Baca juga:Hoaks Video Prabowo Menangis karena Rakyat Demo DPR Pencarian lebih lanjut menunjukkan kalau video yang beredar ini adalah momen lampau dari tahun 2023. Tepatnya sekitar Desember 2023. Presiden Prabowo kala itu menyampaikan pidato saat memberikan modal usaha koperasi sebesar Rp15 miliar. Kami juga menemukan video serupa dari dokumentasi media Viva dan TribunNews yang menunjukkan momen Prabowo menangis saat menyampaikan pidato di hadapan para anggota muda Koperasi Mekar Digital Sejahtera (MDS), Sabtu (16/12/2023). Prabowo menangis saat menyampaikan rasa syukurnya diangkat sebagai Ketua Dewan Kehormatan MDS dan bisa berkontribusi langsung dengan bantuan dana Rp15 miliar kepada koperasi. Lebih lanjut, kami juga tidak menemukan narasi apapun di halaman resmi pemerintah yang menyebut pengunduran diri Prabowo. Seperti yang sudah disebut sebelumnya video yang sama, dengan narasi yang berbeda telah digunakan untuk menyebarkan narasi bohong. Hal ini tidak saja menunjukkan kalau narasi yang tersebar di media sosial bermaksud mengelabui dengan konten video lama, tapi juga menunjukkan penggunaan aset video dari kejadian lampau untuk membuat narasi baru yang tidak benar-benar terjadi. Video tersebut juga banyak digunakan saat kampanye Pemilu 2024 lalu. Beragam narasi ditempelkan dengan potongan klip tersebut. 100	2025-09-24
Berita CekFakta	Hoaks Informasi Media Sosial, KPK Sita Semua Aset Sahroni & Puan	Tirto menonton video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Potongan klip itu hanya berisikan teks yang disertakan dalam video. tak ada narasi penguat lain terkait klaim KPK menyita aset milik Sahroni dan Puan Maharani. Tirto juga melakukan penelusuran lewat mesin pencarian Google dengan kata kunci: "KPK menyita aset milik Sahroni dan Puan Maharani”, hasilnya tidak ditemukan satupun sumber pemberitaan kredibel yang mendukung klaim tersebut. Jika hanya memasukan kata kunci “Sahroni” ke mesin pencarian Google dan mengklik sesi menu berita, topik terbaru media pemberitaan soal Sahroni justru menyoroti kemunculannya secara daring dalam acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia (IMI). Hal ini menjadi kehadiran publik Sahroni secara terbuka setelah dinonaktifkan sebagai anggota DPR fraksi Partai Nasdem. Kami juga melakukan hal yang sama untuk kata kunci ‘Puan Maharani’. Hasil pencarian mengarahkan berita terbaru terkait politisi PDIP itu adalah tanggapannya soal ucapan Joko Widodo yang sempat menyatakan meminta relawan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode. Tak ada satupun informasi yang mendukung klaim di media sosial tersebut. Dari situs resmi KPK, juga tidak ditemukan satupun informasi soal penyetaan aset Puan Maharani ataupun Sahroni. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah membantah kebenaran video yang diklaim penyitaan aset milik Sahroni dan Puan Maharani ini. Komdigi mengkategorikan klaim tersebut sebagai hoaks. 100	2025-09-24
Berita CekFakta	Klaim Menkeu Purbaya Minta Sumbangan pada Rakyat, Apa Benar?	Tim Riset Tirto mula-mula mencoba menelusuri asal muasal artikel dan konteks aslinya. Untuk memulai pencarian, kami menggunakan teknik advance search di mesin pencarian Google dengan mengetik kata kunci “Menkeu Purbaya meminta rakyat menyumbang site:www.gelora.co”. Hal itu dilakukan untuk membatasi pencarian di situs resmi Gelora. Namun begitu, kami tak menemukan satu pun berita Gelora dengan tajuk tersebut. Tirto lantas mencoba mengambil tangkapan layar header gambar Purbaya dan menyalinnya ke mesin telusur Google Image. Hasilnya, kami menjumpai artikel Gelora dengan keterangan waktu dan header yang sama persis. Artikel aslinya berjudul “Menkeu Purbaya Minta Maaf, Akui Salah Ngomong Soal Tuntutan 17+8”. Dalam laporan tersebut, Menkeu Purbaya meluruskan pernyataannya yang kontroversial terkait tuntutan rakyat 17+8 pasca demonstrasi Agustus 2025. Purbaya meminta maaf karena salah ucap dalam pernyataan sebelumnya. “Saya masih pejabat baru di sini. Menterinya juga menteri kagetan. Jadi, kalau ngomong katanya, kalau kata Ibu Sri Mulyani kayak koboi. Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di (Kementerian) Keuangan beda, Ibu. Salah ngomong langsung dipelintir sana-sini. Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf,” kata dia dalam konferensi pers usai Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025). Dalam pernyataan perdananya usai dilantik, Purbaya memang sempat menilai tuntutan 17+8 hanya datang dari “sebagian kecil rakyat”. Ucapannya itu menuai kritik luas karena dianggap meremehkan aspirasi publik. Purbaya juga sempat menegaskan bahwa tuntutan itu akan hilang seiring pertumbuhan ekonomi 6–7 persen yang ditargetkannya di kemudian hari. Menurutnya, dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, masyarakat akan lebih sibuk mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ketimbang berdemonstrasi. Kesimpulannya, judul artikel asli Gelora terbukti telah disunting secara digital. Saat mencoba melakukan penelusuran lanjutan, Tirto juga tak menemukan adanya berita terkait pernyataan Purbaya meminta sumbangan kepada rakyat jika ingin ekonomi kembali maju. Narasi ini juga telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 100	2025-09-23
Berita CekFakta	Tidak Benar Video Rumah Kapolda Bali Digeruduk Massa	Berdasarkan hasil penelusuran Tirto lewat metode reverse images search, potongan video pendek soal klaim penggerudukan massa di rumah Kapolda Bali tersebut diambil dari unggahan di akun YouTube milik Mata Revolusi NKRI. Keterangan dalam video pendek yang diunggah di YouTube pada 31 Agustus 2025 tersebut justru memberikan keterangan peristiwa terjadi di Markas Polda Bali. Dalam tayangan video di akun YouTube tersebut, sama persis dengan video yang beredar di bulan September dengan klaim narasi penggerudukan oleh demonstran di rumah Kapolda Bali. Bangunan dalam video memang cocok dengan kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang sempat diunggah juga dalam akun YouTube Bid Humas Polda Bali, 4 Agustus 2022. Aksi massa di depan Markas Polda Bali juga terekam unggahan akun YouTube Tribun Bali ketika peristiwa demonstrasi pecah di pelbagai daerah pada 30 Agustus 2025. Kericuhan terjadi sekitar pukul 15.30 WITA ketika sejumlah pengunjuk rasa melempar batu ke arah petugas dan gedung Mapolda. Selain itu, Polda Bali juga secara langsung telah membantah narasi yang beredar terkait adanya penggerudukan di rumah Kapolda Bali. Hal ini disampaikan lewat media sosial resmi mereka dan lewat pernyataan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali, Kombes Ariasandy. "Video tersebut memang ada, tetapi itu bukan kediaman Kapolda Bali. Sekali lagi, itu bukan kediaman Kapolda Bali," kata Ariasandy mengutip detik Bali. Ariasandy menjelaskan video yang beredar merupakan demonstrasi ketika 30 Agustus 2025 pecah di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali, tepatnya di Jalan Kamboja, Denpasar. "Kami sangat menyesalkan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab membuat konten dengan narasi hokas seperti itu, apalagi saat ini Bali sedang berduka karena bencana banjir bandang," ucap Ariasandy. Ariasandy menegaskan Polda Bali memastikan melacak pembuat dan penyebar konten hoaks tersebut. Jika terbukti, kata dia, pelakunya bakal ditindak tegas. "Mari bersama kita jaga Bali dengan bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah percaya ataupun menyebarkan berita-berita hoaks seperti itu," ajak mantan Kabid Humas Polda NTT itu. Dengan begitu, klaim narasi terkait penggerudukan di rumah Kapolda Bali sebetulnya adalah video yang diambil ketika massa melakukan unjuk rasa di depan Markas Polda Bali pada 30 Agustus lalu. Video tersebut disalahgunakan dengan klaim bahwa peristiwa tersebut terjadi di depan rumah Kapolda Bali. 100	2025-09-22
Berita CekFakta	Hoaks Video Prabowo Menangis karena Rakyat Demo DPR	ADVERTISEMENT Tirto melakukan penelusuran terhadap video yang disertakan dalam unggahan tersebut. Setelah diamati secara utuh, video berdurasi singkat itu hanya menampilkan Presiden Prabowo Subianto tengah mengusap matanya yang tampak berkaca-kaca. Tidak ditemukan pernyataan, konteks, maupun keterangan apa pun dalam video tersebut yang mendukung klaim bahwa Prabowo menangis akibat aksi demonstrasi pembubaran DPR. Selain itu, tidak ditemukan pula ucapan dari Prabowo yang menyatakan bahwa dirinya menangis karena merasa terharu rakyat tidak kecewa padanya, melainkan kepada DPR. Klaim tersebut semata-mata muncul dari narasi teks yang ditambahkan dalam unggahan video, bukan berasal dari isi video itu sendiri. Tirto kemudian menelusuri asal usul dan konteks video tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search dan pencarian dengan menggunakan metode kata kunci terkait di platform pencarian video youtube. Hasilnya, kami menemukan video serupa diunggah di kanal Youtube VIVA.CO.ID berjudul “Tangis Haru Prabowo Pecah Saat Kasih Bantuan Rp15 M ke Koperasi Ini” yang diunggah pada 18 Desember 2023. Video tersebut merekam momen ketika Prabowo, yang saat itu masih berstatus sebagai calon presiden, menitikkan air mata saat berpidato di hadapan para anggota muda Koperasi Mekar Digital Sejahtera (MDS) dalam acara Silaturahmi Nasional pada Sabtu (16/12/2023). Tangis Prabowo muncul sebagai ungkapan rasa syukur setelah dirinya diangkat sebagai Ketua Dewan Kehormatan MDS, sekaligus saat memberikan bantuan sebesar Rp15 miliar kepada koperasi tersebut. Dengan demikian, video yang beredar merupakan rekaman lama dan tidak berkaitan dengan demonstrasi pembubaran DPR yang terjadi pada Agustus dan September 2025. Hingga penelusuran ini dilakukan, tidak ditemukan video yang memperlihatkan Prabowo menangis akibat aksi demonstrasi tersebut. Selain itu, tidak ada pernyataan resmi maupun pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. 100	2025-09-22
Berita CekFakta	Tidak Benar Pertamina Rugi Rp982 Triliun dari Penjualan Pertamax	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, pertama-tama Tirto mengunjungi situs Pertamina untuk melihat laporan keuangan tahunan PT Pertamina (Persero). Tirto mendapatkan laporan keuangan tahun 2024 PT Pertamina yang telah diaudit oleh firma akuntansi Ernst & Young (EY). Berdasarkan dokumen audit, Entitas Induk PT Pertamina (Persero) mencatatkan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 3,125 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada periode tahun 2024. Nilai ini setara dengan Rp52,04 triliun. Nilainya lebih kecil dibanding tahun 2023 yang mencapai 4,441 miliar dolar AS (sekitar Rp73,94 triliun). Namun angka ini menunjukkan narasi kerugian ratusan triliun Indonesia, dalam hal ini Pertamina sebagai penjual BBM, tak tepat. Sementara, angka Rp982 triliun yang disebut dalam unggahan di Facebook tadi tidak ditemukan dalam laporan keuangan resmi Pertamina. Angka tersebut lebih mendekati estimasi potensi kerugian negara, akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina subholding periode 2018–2023. Rangkuman Tirto, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan bahwa kerugian negara dalam perkara dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang bisa mencapai Rp193,7 triliun/ tahun. Sehingga jika periodenya lima tahun sekitar Rp968,5 triliun atau hampir Rp1 kuadriliun. Meski demikian, Harli menegaskan perhitungan tersebut masih bersifat estimasi kasar dan perlu diperiksa lebih lanjut oleh ahli keuangan. Sementara itu, klaim bahwa Malaysia melalui Petronas mencetak keuntungan ratusan triliun memang sesuai dengan laporan keuangan resmi perusahaan tersebut. Mengutip Antara, Petronas membukukan keuntungan bersih sebesar RM80,7 miliar atau sekitar Rp267,99 triliun pada tahun buku 2023. Angka ini tidak jauh berbeda dari klaim yang beredar di media sosial, yakni Petronas meraih untung Rp280 triliun. Sementara itu pihak Pertamina juga membantah narasi soal kerugian mereka akibat menjual Pertamax. Mereka menjabarkan pola penetapan harga BBM di Indonesia yang punya batas berdasar acuan pasar internasional. VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) umum di Indonesia mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang formula harga dasar. “Penetapan harga BBM umum mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM yang mengatur formula perhitungan harga dasar,” kata Fadjar. Melalui formula tersebut, pemerintah menetapkan batas atas harga berdasarkan harga acuan pasar internasional seperti Mean of Platts Singapore (MOPS)/Argus, ditambah dengan biaya distribusi serta margin badan usaha maksimal 10 persen. Setiap badan usaha, termasuk Pertamina, wajib mengikuti regulasi ini dalam menentukan Harga Jual Eceran (HJE) BBM umum. Fadjar juga secara tegas menampik klaim kerugian Rp982 triliun akibat penjualan Pertamax. “Informasi mengenai penjualan Pertamax dengan rugi 982 triliun merupakan informasi yang tidak berdasar dan merupakan false information,” tegasnya. Perlu diketahui, harga Pertamax di Indonesia dan Malaysia juga memiliki kebijakan subsidi yang berbeda. Mengutip CNBC Indonesia, pemerintah Malaysia memberikan subsidi pada BBM berkualitas tinggi, yaitu bensin RON 95 (setara Pertamax Plus) dan Solar dengan cetane number (CN) di atas 51 (hampir setara Pertamina Dex). Kebijakan ini membuat harga BBM dengan kualitas tinggi di Malaysia tetap lebih murah bagi konsumen. Sebaliknya, di Indonesia subsidi dan kompensasi diberikan untuk BBM dengan kualitas lebih rendah, yakni bensin RON 90 (Pertalite), Solar subsidi (CN 48), serta minyak tanah (kerosene). Adapun harga Pertamax (RON 92) tidak disubsidi, sehingga harganya lebih tinggi dibandingkan Malaysia. 100	2025-09-20
Berita CekFakta	Hoaks Pernyataan Luhut soal Ekonomi RI Akan Kalahkan AS	Untuk memastikan kebenaran tangkapan layar berita ini, Tim Riset Tirto mula-mula mengunjungi situs resmi CNN Indonesia dan memasukkan kata kunci judul laporan yang beredar. Hasilnya, kami tak menemukan satu pun artikel dengan tajuk seperti itu. Saat Tirto memasukkan foto cover ke Google Image, kami menemukan artikel asli CNN Indonesiadengan keterangan waktu yang sama persis. Laporan aslinya berjudul “Respons Luhut soal AEI Sebut Ekonomi Indonesia Dalam Kondisi Darurat”. Dalam laporan tersebut sama sekali tak memuat soal Jokowi. Alih-alih menyebut perbaikan ekonomi jika Jokowi kembali memimpin, Luhut sebenarnya tengah merespons penilaian Aliansi Ekonomi Indonesia (AEI) yang menyebut Indonesia sedang mengalami darurat ekonomi. Luhut mengatakan telah berdiskusi secara terbuka dengan ekonom-ekonom tersebut selama dua jam soal penilaian mereka. Ia mengaku mendengar paparan AEI terkait tantangan dan arah kebijakan ekonomi nasional. Dari hasil diskusi, Luhut bilang ada satu hal yang ia garisbawahi soal masukan AEI; pemerintah perlu melakukan deregulasi kebijakan, serta penyederhanaan birokrasi karena dinilai ekonom masih menghambat iklim usaha dan investasi yang kondusif. Pernyataan Luhut itu disampaikan lewat akun Instagramnya, Jumat (12/9/2025). Tirto sendiri tidak menemukan adanya pemberitaan lain yang melaporkan pernyataan Luhut soal ekonomi akan membaik saat Jokowi kembali menjadi RI 1 pada empat tahun mendatang. 100	2025-09-19
Berita CekFakta	Tidak Benar Puteri Komarudin Resmi Jadi Menpora RI	Klaim yang menyebut bahwa Puteri Komarudin telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia adalah tidak benar. Sejak pencopotan Dito Ariotedjo dari posisi tersebut pada Senin (8/9/2025), jabatan Menpora RI masih kosong hingga Presiden Prabowo secara resmi melantik mantan Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai Menpora RI, pada Rabu (17/9/2025). Nama Puteri Komarudin memang sempat disebut-sebut sebagai salah satu calon pengganti Dito, bersama dengan beberapa nama lain yang beredar di publik, termasuk Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Meski demikian, keduanya tidak dilantik oleh Prabowo menjadi Menpora RI. Per Jumat (19/9/2025), atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, Puteri Komarudin masih aktif menjabat sebagai anggota DPR RI. Ia tercatat duduk di Komisi XI DPR RI yang membidangi urusan keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan. Sebagai tindak lanjut dari reshuffle Kabinet Merah Putih, Kemenpora RI telah melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pemuda dan Olahraga dari Dito Ariotedjo kepada Erick Thohir pada Rabu (17/9/2025) sore. Erick Thohir kini resmi menjabat sebagai Menpora RI periode 2025–2029, menggantikan Dito Ariotedjo. 100	2025-09-19
Berita CekFakta	Tidak Benar Narasi Anies Baswedan Masuk Kabinet Merah Putih	Pertama-tama Tirto mencari informasi di pencarian Google dengan kata kunci “Anies Baswedan dilantik menjadi menteri Kabinet Merah Putih”. Namun tidak ada satupun artikel dari media kredibel yang memberitakan atau mendukung narasi tersebut. Selanjutnya, kami melakukan penelusuran gambar lewat metode reverse images search dan berfokus pada video ketika Anies dan Prabowo saling menyapa. Hasilnya, membawa Tirto ke sebuah video pemberitaan di kanal YouTube resmi milik Metro TV. Video tersebut menampilkan agenda penetapan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024, Rabu (24/4/2024) silam. Acara yang digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu juga dihadiri Anies Baswedan dengan wakilnya saat itu, Abdul Muhaimin Iskandar. Setelah menyampaikan pidato, Prabowo dan Gibran langsung menyalami Anies-Muhaimin. Prabowo menghampiri keduanya lalu mengguncang gemas badan Anies usai bersalaman. Mereka juga tampak berbincang kecil sambil bercanda. Adegan tersebut sama persis dengan video di Facebook yang diklaim sebagai momen Anies menjadi menteri Kabinet Merah Putih. Sehingga video yang beredar itu sama sekali tidak berkaitan dengan klaim Anies Baswedan masuk ke Kabinet Merah Putih. Video yang beredar dengan narasi Anies masuk Kabinet Merah Putih adalah video lama ketika penghujung Pilpres 2024. Video tersebut dinarasikan seolah-olah momen pelantikan Anies sebagai menteri pemerintahan Prabowo. Sebagai informasi, Rabu (17/9/2025), Presiden Prabowo secara resmi melantik dua jabatan menteri dan tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta. Menteri dan wakil menteri itu dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Tidak ada nama Anies Baswedan dalam surat keputusan tersebut. Berikut deretan menteri dan wakil menteri yang dilantik Prabowo hari ini, 17 September 2025: Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menkopolkam Erick Thohir sebagai Menpora Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri Naniek S Dayang sebagai Wakil Kepala BGN Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP 100	2025-09-18
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Tunjuk Rocky Gerung Gabung Kabinet Merah Putih	Jika diamati secara utuh, video menunjukkan adanya tulisan “Tim Prabowo-Sandi” yang menandakan dokumentasi itu kemungkinan besar diambil saat Prabowo mencalonkan diri menjadi Presiden pada pemilihan umum (pemilu) 2019. Saat itu, Prabowo mencoba peruntungan kursi presiden ketiga kalinya dan menggandeng Sandiaga Uno. Selain Gerindra, pasangan Prabowo-Sandiaga diusung oleh tiga partai lainnya yakni Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Tim Riset Tirto lantas mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Rocky Gerung*Prabowo-Sandi”. Dari pencarian itu, kami menjumpai video serupa disiarkan CNN Indonesia di kanal YouTube-nya. Rekaman itu ditayangkan pada 13 April 2019 di bawah judul “Prabowo Kenalkan ‘Calon Menteri’, Siapa Saja?”. Itu artinya, video aslinya tidak ada sangkut pautnya dengan reshuffle Kabinet Merah Putih pada September ini. Klip aslinya menunjukkan Prabowo tengah mengenalkan orang-orang yang akan membantunya di pemerintahan jika dia memenangi Pilpres 2019. Nama-nama seperti mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo hingga Rocky Gerung masuk daftar dan penyebutan nama Rocky bisa dilihat pada menit 8:32. Pengumuman itu disampaikan Prabowo dalam pidato kebangsaannya di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/4/2019). Beberapa nama sebelumnya sudah berada di belakang podium pidato Prabowo. Rocky Gerung dan Gatot menyusul kemudian. “Saya akan kenalkan tim dan ini disusun secara alfabetika, urutan abjad. Jangan ada yang tersinggung,” begitu kata pengantar Prabowo sebelum mengenalkan nama-nama yang bakal membantunya. Prabowo sama sekali tak menunjuk Rocky Gerung pada perombakan kabinet yang sudah dilakukan tiga kali. Dalam reshuffle terbaru, Rabu (17/9/2025), Presiden Prabowo memberhentikan Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN, Sulaiman Umar dari Wakil Menteri Kehutanan, Hasan Nasbi dari jabatan dari Kepala PCO, serta AM Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Presiden pun melantik Erick Thohir sebagai Menpora, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M. Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Dofiri Penasihat khusus presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian, Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Soni Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN, dan Sarah Sadika sebagai Kepala LKPP. 100	2025-09-18
Berita CekFakta	Video Megawati Marah Usai Sri Mulyani Dicopot, Apa Benar?	Setelah menonton video sepanjang 17 detik, Tim Riset Tirto mencoba menelusuri konteks asli rekaman dengan memasukkan tangkapan layar salah satu frame-nya ke Google Image. Hasilnya, kami menemukan foto identik digunakan header dalam artikel Kompas. Laporan itu berjudul “Megawati: MK Dulu Saya yang Cari Gedungnya, Sekarang Konstitusi Jadi Mainan” dan terbit pada 10 Januari 2025. Potret Megawati itu rupanya berasal dari dokumentasi acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDI-P, yang diselenggarakan di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Rekaman utuhnya bisa dilihat di kanal YouTube PDI Perjuangan. Megawati saat itu tengah memberikan pidato politik di hadapan para kader. Megawati memamerkan bahwa dirinya lah yang membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) ketika masih berkuasa di masa lalu. Megawati juga mengatakan, dirinya sendiri yang sampai mencarikan gedung untuk MK. "MK saya yang bikin. Coba, perlu ada MK. Saya cari gedungnya sendiri, Presiden nih. Itu di situ tuh megah waktu itu Pak Jimly yang saya jadikan," kata Megawati. Baca juga:Megawati: Putusan MKMK Jadi Bukti Ada Rekayasa Hukum Konstitusi Megawati kecewa MK kini malah dijadikan mainan konstitusi. Dia pun turut menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sekarang terkesan tidak ada kerjaan. Video itu diambil jauh sebelum adanya pencopotan Sri Mulyani dan tak berkaitan dengan respons terhadap reshuffle menteri. Saat mencoba melakukan pencarian Google untuk menelusuri pemberitaan kredibel dan sumber resmi, Tirto juga tak menemukan ada laporan yang mengonfirmasi klaim ini. 100	2025-09-17
Berita CekFakta	Hoaks Lowongan Pekerjaan Mencatut PT Bersama Digital Data Center	ADVERTISEMENT Hasil penelusuran Tirto menemukan bahwa nama perusahaan PT Bersama Digital Data Center (BDDC) telah berganti menjadi Digital Realty Bersama. Perubahan nama ini merupakan bagian dari pembentukan perusahaan patungan (joint venture) antara Bersama Digital Infrastructure Asia (BDIA) dan Digital Realty, salah satu penyedia solusi pusat data (data center) terbesar di dunia. Untuk mengetahui kebenaran klaim ini, kami menghubungi Head of Marketing Digital Realty Bersama, Errik Jaya Tirta. Kepada Tirto, Errik mengonfirmasi bahwa akun yang mengunggah klaim tersebut adalah akun palsu yang secara tidak bertanggung jawab mencatut beberapa materi, konten dan logo perusahaan. “Akun tersebut palsu dan secara tidak bertanggung jawab menggunakan beberapa materi atau konten/logo perusahaan kami. Pihak terkait juga melibatkan asosiasi fintech di dalamnya, yang secara paralel saya juga sudah info ke pihak terkait,” ujarnya kepada Tirto, Rabu (17/9/2025). Errik juga menegaskan bahwa Digital Realty Bersama tidak memiliki akun media sosial Instagram. Dengan demikian, akun yang mengunggah klaim lowongan kerja tersebut bukanlah milik resmi perusahaan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa informasi, konten, dan logo yang digunakan oleh akun tersebut merupakan bagian dari identitas merek lama perusahaan, sebelum dilakukan proses rebranding. Ia juga menekankan bahwa jenis bisnis yang dijalankan saat ini pun berbeda dengan sebelumnya. Digital Reality Bersama saat ini adalah perusahaan data center dan bukan financial technology. “Kami (perusahaan) pun tidak memiliki akun Instagram dan hanya punya akun Linkedin. Sebagai tambahan informasi bahwa, konten dan logo yang di gunakan adalah brand lama kami sebelum kami rebranding. Dan bisnisnya pun berbeda,” ujarnya. 100	2025-09-17
Berita CekFakta	Video Kritik Ahok ke Kemenkeu Tak terkait Pencopotan Sri Mulyani	Setelah menyaksikan klip selama 15 detik, Tim Riset Tirto mencoba mencari asal muasal rekaman Ahok tersebut. Kami memasukkan kata kunci potongan pernyataan Ahok, yakni “itu mah tugas kasir bos. kalau Kementerian Keuangan cuman bisa begitu, gak usah sekolah. Nenek gue juga bisa kalau gitu” ke mesin pencarian Google. Dari penelusuran itu, Tirto menemukan cuplikan identik diunggah kanal YouTube “KetawaItuSehatOfficial” dalam bentuk short. Menurut keterangan, video Ahok ini berasal dari siaran YouTube Big Alpha. Saat mengunjungi kanal YouTube Big Alpha, kami menjumpai dokumentasi ini sebelumnya disiarkan pada 28 Agustus 2025, alias sebelum adanya reshuflle Sri Mulyani dan beberapa menteri lain. Judul video aslinya “Ahok: Gue Berani Gaji Menteri 1 Juta Dolar Per Tahun \| Unfiltered E89”. Dalam siaran asli, Ahok menyebut menjalankan negara seharusnya seperti mengoperasikan perusahaan, tapi perusahaan yang baik hati, termasuk dalam hal keuangan. Ia menekankan, efisiensi APBN tidak bisa dilakukan dengan mengurangi efektivitas atau pendapatan di masa depan. Dalam terminologi kepemimpinan perusahaan, Menurut Ahok, yang perlu dilakukan adalah optimalisasi anggaran. Dengan begitu, pola pikir yang muncul tidak terus-menerus menambah pajak, melainkan meningkatkan nilai atau hasil dari optimalisasi. “Nah, mengelola anggaran APBN ya sama, bukan malakin rakyat, kurang pajak apa, kurang pajak apa, itu mah tugas kasir, Bos. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, enggak usah sekolah. Nenek gua juga bisa kalau begitu,” kata Ahok pada durasi 41:49. Ia lalu menyinggung terkait perjalanan dinas pejabat publik. Ahok menyebut, kenikmatan dan kekayaan hidup ini membuat orang tidak mampu lagi apa itu kebenaran dan keadilan. Klip aslinya lagi-lagi tidak ada kaitannya dengan pencopotan Sri Mulyani, dan tak spesifik mengomentari Kemenkeu. 100	2025-09-16
Berita CekFakta	Hoaks Mahfud MD Ditunjuk Prabowo untuk Urusi Korupsi	Setelah menyaksikan video secara utuh, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran di mesin pencari Google dengan kata kunci “Mahfud MD ditunjuk Prabowo masuk dalam Kabinet Merah-Putih”. Hasilnya, tidak ditemukan informasi valid yang mendukung klaim tersebut. Tirto kemudian mencari asal usul footage utama di mana Mahfud mengenakan baju putih dan diwawancarai wartawan dengan latar Istana Kepresidenan. Hasil penelusuran dengan perangkat reverse image search (pencarian gambar terbalik) Google Image, mengantarkan kami ke informasi bahwa cuplikan itu identik dengan potongan video dalam unggahan kanal YouTube resmi Tribunnews, yang diunggah pada 2019 silam Video yang disiarkan enam tahun lalu itu rupanya cuplikan berita terkait Mahfud MD yang dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan untuk menjadi salah satu menteri di kabinet Kerja Jilid II. Kepada wartawan Istana, Mahfud menyatakan bahwa diminta untuk kembali datang ke Istana Negara pada Rabu, 23 Oktober 2019. Dalam video itu juga tidak ditemukan adanya pembahasan mengenai pengangkatan Mahfud MD sebagai Jaksa Agung. Tirto juga pernah menerbitkan pemberitaan tersebut, pada Senin (21/10/2019), Mahfud MD menjadi orang pertama yang terlihat datang ke Istana Negara untuk memenuhi panggilan Presiden Jokowi. "Hari Rabu jam 07.00 diundang ke sini pertama untuk diperkenalkan kepada Anda. Ini kan satu-satu ini ya. Hari ini. Rabu besok diperkenalkan semua, sesudah itu jam 07.00 diperkenalkan kemudian jam 09.00 penyerahan SK keputusan Presiden untuk masing-masing orang sesudah itu pelantikan," kata Mahfud kala itu. Setelah dicocokkan, pernyataan Mahfud ketika 2019 tersebut memang identik dengan video di Facebook yang mengklaim Mahfud ditunjuk masuk ke dalam kabinet presiden Prabowo. Maka, video yang beredar sebetulnya merupakan cuplikan lawas pada 2019 ketika Mahfud memenuhi panggilan Presiden Jokowi ke Istana. Dari hasil penelusuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa potongan video dan foto yang dimuat akun Facebook “Wejra Goldrain” tidak ada kaitannya dengan klaim bahwa Mahfud MD diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Jaksa Agung, atau masuk dalam kabinetnya. Bahkan, narasi serupa sempat beredar pada akhir tahun lalu. Kala itu, Tirto sudah melabeli informasi ini sebagai hoaks. Mahfud MD sendiri bahkan sudah membantahnya secara langsung lewat media sosial pribadinya. Dalam unggahannya, Mahfud menyatakan, “Dengan segala hormat, saya sampaikan bahwa berita di bawah ini hoax. Berita bahwa saya dilantik atau akan menjadi jaksa agung itu tidak berdasar sumber yang akurat. Gambarnya editan, narasinya hanya fiksi. Jangan bertanya kepada saya lagi, tanya kepada yang memproduksi saja. Saya benar-benar tidak tahu soal ini.” 100	2025-09-16
Berita CekFakta	Benarkah Video Buaya Masuk Permukiman saat Banjir Bali 2025?	Tim Riset Tirto mula-mula menelusuri pemberitaan kredibel lewat penelusuran Google. Hasilnya, kami tak menemukan adanya laporan yang mewartakan adanya buaya keluar di tengah peristiwa banjir Bali, September 2025. Untuk mencari asal muasal video, Tirto mencoba mengambil salah satu frame rekaman tersebut dan memasukkannya ke mesin telusur Google Image. Dari situ, kami menemukan sejumlah unggahan serupa dan sudah berseliweran sejak sebelum banjir Bali. Klip video tentang buaya yang beredar di tengah kondisi banjir itu kerap dinarasikan terkait kejadian banjir sebelumnya. Akun TikTok bernama “mustathokeluargabahagia” misalnya, membagikan video ini pada 26 Januari lalu dengan keterangan lokasi di Sangatta, Kalimantan Timur. Peristiwa itu disebut terjadi saat banjir melanda wilayah tersebut. Buaya sungai memang dilaporkan muncul ketika banjir Sangatta pada Januari lalu. Hal tersebut diwartakan oleh Media Kaltim dan Klik Kaltim. “Tak hanya di Sangatta Utara, Predator Sungai itu juga menampakan dirinya di sejumlah lokasi, khususnya Sangatta Selatan. Turut beredar video amatir warga lainnya yang menunjukkan kehadiran binatang buas itu di beberapa titik banjir,” seperti dilaporkan Klik Kaltim, Minggu (26/1/2025). Dokumentasi yang memperlihatkan buaya ini juga ditayangkan di kanal YouTube Metro TV pada 29 Januari 2025. Sama seperti unggahan di TikTok, rekaman itu diberi keterangan lokasi Kutai Timur, Kalimantan Timur. Rekaman buaya yang masuk permukiman tersebut juga dikompilasi dengan rekaman buaya-buaya lain, seperti footage buaya memakan hewan ternak. “Warga Kutai Timur dihebohkan dengan penampakan buaya yang memakan hewan ternak di permukiman warga. Menanggapi temuan ini, Tim SAR setempat mengimbau agar anak-anak tidak bermain di titik banjir,” begitu bunyi keterangan videonya. Meski demikian, penelusuran lewat Google Image juga menunjukkan klip serupa pernah disebarkan akun Instagram “makassarhitskekinian” pada Desember tahun lalu. Akun itu membubuhi unggahan dengan tagar #Makassar. Video paling lawas yang kami temukan, yang bertanggal unggahan 12 Desember 2024 berikut dari kanal Jember 1 TV di YouTube berikut. Melihat petunjuk dari video, sepeda motor bewarna merah yang terpakir berplat nomor dengan awalan 'N'. Ini mengindikasikan kejadian tersebut, kemungkinan besar terjadi di wilayah Jawa Timur, khususnya untuk daerah Malang dan sekitarnya. Kendati tak bisa memastikan lokasi pastinya, dapat disimpulkan bahwa video buaya ini sudah berlalu-lalang sejak 2024 dan tidak ada sangkut pautnya dengan banjir Bali pada September tahun 2025. 100	2025-09-16
Berita CekFakta	Hoaks Ribuan Ojek Online Geruduk Rumah Roy Suryo	Berdasarkan hasil penelusuran Tirto, potongan video Roy Suryo tersebut diambil dari unggahan di kanal YouTube Refly Harun berjudul “LIVE! GIBRAN UNDANG OJOL 'KINCLONG'! INI ANALISIS ROY SURYO!!” yang diunggah pada Senin (1/9/2025). Seperti yang dilaporkan Tirto, Wakil Presiden Gibran diketahui menerima perwakilan driver ojol di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025). Dalam tayangan tersebut, Roy Suryo bersama Refly Harun membahas pertemuan antara perwakilan pengemudi ojol dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Potongan pernyataan Roy Suryo yang digunakan dalam unggahan video klaim tampak diambil pada menit 11:44. Pada momen tersebut, mantan Anggota DPR RI itu memberikan komentar mengenai penampilan salah satu pengemudi ojol yang hadir dalam pertemuan. Ia menyampaikan, “Itu ada yang tampak pakai sepatu pantofel mahal juga itu. Iya yang di sebelah kanan itu hahaha. Jadi artinya gini...”. Pernyataan tersebut kemudian diklaim oleh pengunggah video sebagai bentuk penghinaan terhadap profesi pengemudi ojol. Tirto juga menelusuri video lain yang menampilkan kerumunan pengemudi ojol memadati suatu lokasi, yang diklaim sebagai aksi penggerudukan ke kediaman Roy Suryo. Namun demikian, tidak terdapat keterangan atau bukti autentik yang dapat menguatkan klaim bahwa peristiwa tersebut merupakan aksi penggerudukan ke rumah Roy Suryo. Kami melakukan penelusuran untuk mengetahui asal usul dan konteks video itu menggunakan teknik reverse image search. Hasil penelusuran mengarahkan ke video serupa yang diunggah oleh akun TikTok “fendy_setiawan” pada Minggu (17/8/2025). Keterangan dalam unggahan tersebut menyebut bahwa momen itu adalah saat para pengemudi ojol selesai mengikuti konvoi. Dari sisi waktu unggah, momen tersebut juga terjadi jauh sebelum Roy Suryo membuat pernyataan di atas. Hingga Senin (15/9/2025), atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada keterangan resmi maupun pemberitaan media kredibel yang membenarkan klaim bahwa ada penggerudukan yang dilakukan oleh ribuan pengemudi ojol di rumah Roy Suryo. 100	2025-09-15
Berita CekFakta	Hoaks Kompol Winam Agus Mengundurkan Diri dari Kepolisian Depok	Tirto menelusuri kebenaran video yang disertakan dalam sejumlah unggahan di media sosial. Kami menonton keseluruhan video singkat, berdurasi 26 detik tersebut. Dalam video tersebut, memang terlihat sosok Winam Agus berpamitan dan menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah orang. Namun, tidak ditemukan satu pun pernyataan yang menyebut bahwa ia mengundurkan diri karena merasa sedih dengan institusi kepolisian saat ini. Untuk mengetahui konteks utuh video tersebut, Tirto melakukan penelusuran lebih lanjut dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik (reverse image search) dan pencarian manual menggunakan kata kunci di mesin pencarian Google dan Youtube. Hasilnya, ditemukan sejumlah video identik, salah satunya diunggah oleh akun TikTok resmi media @official.ntv pada Sabtu (30/8/2025). Dalam unggahan dari akun resmi Nusantara TV, dijelaskan bahwa video tersebut merekam momen Kompol Winam Agus berpamitan dengan jajaran Polres Metro Depok. Dia telah memasuki masa purnatugas atau pensiun pada 1 September 2025. Tidak ada satupun pernyataan dalam video itu yang membenarkan klaim terkait narasi bahwa Winam Agus mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak ingin menyakiti hati rakyat. “Kompol Winam Agus, yang dikenal sebagai sosok pelindung malam Kota Depok, resmi purna tugas dari Polres Metro Depok. Ia menutup perjalanan panjangnya sebagai aparat,” tulis keterangan dalam unggahan media tersebut. Sebagai informasi, Komandan Tim Jaguar Polres Metro Depok yang juga memimpin Tim Perintis Presisi, Komisaris Polisi (Kompol) Winam Agus, resmi memasuki masa purnatugas setelah pensiun pada Sabtu (30/8/2025). Seperti dilansir dari Beritasatu, upacara pelepasan digelar secara sederhana di halaman Mapolres Metro Depok dan dihadiri oleh rekan-rekan sesama anggota kepolisian, awak media, serta masyarakat. Dalam momen perpisahan tersebut, Kompol Winam Agus menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama bertugas. Ia juga berpamitan kepada jajaran Polres Metro Depok serta masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan tugasnya sebagai anggota kepolisian. “Saya mohon maaf, selama 22 tahun di Polres Metro Depok tentu ada kekurangan. Saya bersyukur tidak pernah ada kendala berarti, dan setiap komplain masyarakat selalu kami tangani dengan baik,” ujarnya. Selebihnya, hingga Jumat (12/9/2025) atau saat artikel ini ditulis, tidak ada satupun pernyataan resmi dari Winam Agus yang mengungkap bahwa dirinya merasa sedih melihat kondisi institusi kepolisian saat ini, yang dinilai banyak melakukan pelanggaran terhadap kode etik. 100	2025-09-12
Berita CekFakta	Keliru, Novel Baswedan Ditunjuk Jadi Komisaris Besar Polisi	Pertama-tama, Tirto menelusuri kebenaran narasi yang dibagikan dengan mencari informasi lewat mesin pencarian Google, memasukan kata kunci ‘Novel Baswedan ditunjuk Prabowo menjadi Kombes Polisi’, hasilnya, tidak ditemukan satupun pemberitaan kredibel dari media massa maupun pernyataan dari Polri maupun laman resmi Presiden RI yang mendukung klaim tersebut. Dalam pemberitaan yang beredar sebelumnya, Novel Baswedan justru diangkat oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai Wakil Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara. Novel yang menjadi wakil, menemani eks pegawai KPK lainnya Herry Muryanto, yang dilantik sebagai Ketua Satgassus. Seperti diberitakan Tempo, Novel mengatakan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara berangkat dari Satgassus Pencegahan Korupsi yang sudah dibentuk sejak 2022. Dalam kerjanya, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara akan intens berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Inspektorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan. Khusus untuk Itjen Kementerian Keuangan, fokusnya ada pada pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Kapolri mengarahkan untuk fokus pada optimalisasi penerimaan negara,” kata mantan penyidik senior KPK itu pada Selasa, 17 Juni 2025. Sebagai informasi, Novel bergabung dengan KPK pada 2007 silam, namun tersingkir dari KPK karena dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 2021. Sebelum dia berkiprah di KPK, Novel Baswedan merupakan anggota Polri dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol). Baca juga:Alasan Novel Baswedan Dkk Batal Daftar Jadi Calon Pimpinan KPK Namun, pada 2014, Novel memutuskan untuk pensiun dini dari Polri agar fokus bertugas di KPK. Karenanya, pangkat terakhir Novel sebagai seorang polisi aktif adalah Kompol, bukan Kombes Pol. Setelah tersingkir dari KPK pada 2021, Novel memang kembali bekerja di Polri tapi sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) yang ditugaskan di Satuan Tugas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Satgas Tipidkor) Polri bersama puluhan mantan pegawai KPK lain. Saat ini Novel ditunjuk Kapolri Listyo menjabat sebagai Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus (Wakasatgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Karena pensiun dini pada 2014, maka Novel Baswedan kini tidak lagi memiliki pangkat aktif di kepolisian. Pun, tidak ada pernyataan dari Polri dan laman resmi Presiden RI terkait pengangkatannya jadi komisaris besar polisi. Dengan begitu, narasi yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo menunjuk eks pegawai KPK Novel Baswedan sebagai Kombes Polisi merupakan klaim yang keliru. 100	2025-09-12
Berita CekFakta	Benarkah Ada Video Dasco Nyatakan Menyesal Jadi Relawan Prabowo?	Setelah menyimak video selama kurang lebih satu menit dan mengamati detailnya, Tim Riset Tirto menemukan adanya logo Liputan 6 dalam video, yang mengindikasikan sebagai sumber rekamannya. Di tengah-tengah video juga terdapat teks di bagian bawah yang berbunyi “Pemerintah dan DPR setuju berikan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto”. Dengan keterangan itu, kami akhrinya mengunjungi kanal YouTube resmi “Liputan 6” dan mengetik kata kunci seperti keterangan video di bagian kanal pencarian. Tirto menemukan klip yang sama persis, yang disiarkan Liputan 6 pada 31 Juli 2025. Sebagaimana tajuk yang tertera, dokumentasi itu memuat pernyataan tentang persetujuan DPR atas abolisi Tom Lembong dan amnesti kepada 1.116 orang narapidana, termasuk terdakwa kasus korupsi PAW DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan, Hasto. Dalam video utuhnya, tidak ada pernyataan Dasco yang menyebut ia menyesal menjadi relawan Prabowo. Selain Dasco, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pun menjelaskan bahwa pemberian amnesti kepada ribuan napi berdasarkan hasil verifikasi dan uji publik. "Khusus kepada yang disebut tadi kepada bapak Hasto juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada bapak Presiden bersama 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada presiden," jelas dia dalam video asli. Untuk diketahui, Tom Lembong sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sementara, Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saat mencoba menelusuri klaim yang beredar lewat pencarian Google, Tirto juga tidak menemukan adanya pemberitaan atau dokumentasi Dasco yang menyampaikan penyesalannya menjadi relawan Prabowo. Artinya, audio dalam klip yang berseliweran telah dimanipulasi. Dasco bahkan Rabu (10/9/2025) lalu menemui Prabowo di Istana Negara. Menurut Sekretariat Kabinet, Prabowo bersama Dasco membahas sejumlah isu yang sedang berkembang di Indonesia serta sejumlah program prioritas dan kebijakan Pemerintah Pusat. 100	2025-09-11
Berita CekFakta	Hoaks Video Demo Purnawirawan TNI Desak DPR Makzulkan Gibran	Tirto melakukan penelusuran mendalam terhadap video yang disertakan dalam unggahan tersebut. Dari hasil pengamatan secara seksama, ditemukan sejumlah kejanggalan visual yang mengindikasikan bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Salah satu hal yang mencolok adalah penampilan sekelompok orang yang mengenakan pakaian loreng menyerupai seragam TNI. Gerakan kaki mereka saat berjalan nampak tidak alami, beberapa bahkan terlihat tidak menapak pada aspal jalan. Selain itu, wajah dan beberapa gerakan tubuh beberapa individu dalam satu barisan tampak identik. Kejanggalan lain juga tampak pada spanduk yang dibawa dalam aksi tersebut. Tulisan pada spanduk terlihat acak dan tidak terbaca dengan jelas. Sejumlah ciri-ciri kejanggalan tersebut seringkali ditemukan dalam video yang dihasilkan melalui teknologi AI. Untuk membuktikan keaslian video, kami melakukan penelusuran dengan menggunakan perangkat pemindai AI, Hive Moderation. Hasilnya, sejumlah video yang disertakan dalam klaim unggahan itu memiliki probabilitas mencapai 99,9 persen dihasilkan oleh AI generatif. Angka yang menunjukan kemungkinan besar video tersebut adalah hasil manipulasi AI. Hingga Kamis (11/9/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, Tirto juga tidak menemukan adanya satupun informasi atau pemberitaan media kredibel yang membenarkan klaim ini. Berdasarkan pantauan langsung reporter Tirto di lapangan juga tidak menemukan adanya demonstrasi yang dilakukan puluhan ribu purnawirawan TNI ke DPR RI untuk menuntut pemakzulan Gibran Adapun desakan untuk mendorong pemakzulan Gibran bermula pada Kamis, 17 April 2025 lalu. Hari itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menggelar pertemuan besar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum tersebut kemudian membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Salah satu tuntutan para purnawirawan TNI itu mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Pertimbangan ini dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pada Kamis (24/4/2025), Prabowo melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, memberi tanggapan terkait hal ini. Dia menyampaikan agar masyarakat tidak ikut tidak ikut berpolemik soal adanya usulan dari forum purnawirawan TNI yang mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur. 100	2025-09-11
Berita CekFakta	Hoaks Artikel Berita Sebut Anies Siap Gantikan Prabowo	ADVERTISEMENT Tirto melakukan penelusuran langsung di situs detikcom yang namanya dicatut dalam klaim ini. Kami memasukan kata kunci terkait judul tersebut di kolom pencarian di situs detikcom, hasilnya, tidak ditemukan adanya satupun pemberitaan dari media tersebut dengan judul serupa seperti disebarkan oleh pengunggah klaim. Kami juga juga melakukan penelusuran manual melalui mesin pencarian Google dengan menggunakan kata kunci yang sama. Hasilnya, tetap tidak ditemukan pemberitaan dari detikcom maupun dari media kredibel lainnya yang memuat isu tersebut. Artikel yang disebut-sebut ditulis oleh Inkana Putri dan diklaim terbit pada Kamis (4/9/2025) pukul 08.30 WIB, ternyata berjudul “Raih Kepercayaan Publik, Ini Peran Puspenkum Jaga Citra Kejaksaan”, yang tidak memiliki kaitan dengan isi klaim yang beredar. Jadi, kemungkinan besar tangkapan layar artikel yang beredar merupakan hasil manipulasi. Kami juga menelusuri apakah Anies Baswedan pernah memberikan pertanyaan yang menyebut ia siap menggantikan Prabowo menjadi Presiden RI dalam kondisi darurat. Penelusuran dilakukan dengan mencari kata kunci terkait melalui mesin pencarian Google dan pemberitaan kredibel. Begitu pula melalui pemantauan di akun media sosial resmi milik mantan Gubernur Jakarta tersebut. Hasilnya, tidak ada satupun pernyataan dari Anies Baswedan yang menyebut dirinya siap menggantikan Prabowo menjadi Presiden RI jika dalam kondisi darurat. 100	2025-09-11
Berita CekFakta	Tidak Benar Obat Cacing dan Imunisasi Sebarkan Virus Baru	Melansir situs resmi Kemenkes RI, cacingan merupakan penyakit akibat cacing yang menginfeksi tubuh manusia dan ditularkan melalui tanah. Orang yang menderita cacingan dalam pemeriksaan tinjanya mengandung telur cacing dan/atau cacing. Menukil dari Kemenkes pula, cacingan secara kumulatif pada manusia dapat menimbulkan kehilangan zat gizi berupa karbohidrat dan protein serta kehilangan darah, sehingga dapat menurunkan produktivitas kerja. Kecacingan juga dapat menghambat perkembangan fisik. Kecacingan juga dapat menyebabkan menurunnya ketahanan tubuh sehingga mudah terkena penyakit lainnya. Kecacingan merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit berupa cacing. Dimana dapat terjadi infestasi ringan maupun infestasi berat. Infeksi kecacingan adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing kelas nematode usus, khususnya yang penularan melalui tanah, diantaranya Ascaris lumbricoides, Trichuri strichiura, dan cacing tambang (Ancylostoma duodenale dan Necator americanus) dan Strongyloides stercoralis. Data dari Kemenkes tahun 2015 menunjukkan bahwa prevalensi cacingan pada beberapa provinsi di Indonesia untuk usia 1-12 tahun berada pada tingkat yang tinggi, yakni 30 persen-90 persen, dengan prevalensi di Kota Surabaya sebesar 36 persen. Pencegahan dan penanggulangan cacingan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2017 tentang penanggulangan cacingan, salah satu caranya dengan strategi deworming yang dikenal dengan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal (POPM). Lalu, melansir situs Ciputra Hospital, obat cacing memiliki efek samping mual, muntah, nafsu makan berkurang, sakit perut, diare, perut kembung, muncul ruam, sakit kepala, pusing dan mudah mengantuk. Namun, tidak ada keterangan bahwa mengonsumsi obat cacing menyebarkan virus, seperti klaim yang beredar. Lebih lanjut, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes, juga membantah klaim ini. "Perlu digarisbawahi bahwa klaim yang menyatakan obat cacing, vaksin, atau imunisasi dapat menyebarkan virus baru adalah tidak benar (hoaks)," katanya pada Tirto, Rabu (10/9/2025). dr. Wilson menambahkan, hingga kini, tidak ada bukti ilmiah maupun penelitian medis yang mendukung klaim tersebut. Justru sebaliknya, obat cacing maupun vaksin telah melalui uji keamanan yang ketat sebelum diberikan secara luas pada masyarakat. Cacingan adalah salah satu penyakit infeksi parasit yang ditularkan melalui tanah (soil-transmitted helminth/STH). Infeksi ini sering menyerang anak-anak karena kebiasaan bermain di tanah, belum sempurna dalam menjaga kebersihan, serta daya tahan tubuh yang masih berkembang. Cacing yang umum menginfeksi adalah Ascaris lumbricoides (cacing gelang), Trichuris trichiura (cacing cambuk), dan Ancylostoma duodenale/Necator americanus (cacing tambang). Bila tidak ditangani, cacingan dapat menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi, anemia, nyeri perut, hingga menghambat tumbuh kembang anak. "Karena itu, program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) berupa obat cacing menjadi salah satu strategi kesehatan masyarakat yang sangat penting," ujarnya. Ia juga menyebut, data Kemenkes menunjukkan bahwa program ini berhasil menurunkan prevalensi cacingan di banyak daerah di Indonesia. Secara medis, obat cacing bekerja dengan cara membunuh atau melumpuhkan cacing di saluran cerna sehingga dapat dikeluarkan bersama tinja. Beberapa penelitian internasional, termasuk yang dilaporkan oleh National Library of Medicine, menunjukkan bahwa pemberian obat cacing secara rutin (misalnya dua kali setahun) terbukti menurunkan prevalensi dan intensitas infeksi cacing tanah pada anak-anak. Tirto juga melakukan penelusuran dengan menggunakan fitur reverse image search dari video tersebut. Hasil penelusuran tersebut mengarahkan kami pada laporan Cek Fakta Kompas yang menyatakan bahwa pemberian obat cacing ke anak sekolah menyebarkan virus baru klaim tidak berdasar. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muharmawan, menegaskan bahwa narasi tersebut adalah hoaks lama. “Pemberian obat atau vaksin untuk semua sasaran masyarakat itu sudah dipastikan keamanan, kualitas dan khasiatnya,” begitu kata Aji, seperti dilansir Kompas. Kemudian, dalam buku terkait keamanan vaksin rutin di Amerika Serikat, dalam Comparative Effectiveness Reviewtahun 2021 yang diterbitkan AHRQ (Badan Penelitian dan Kualitas Kesehatan AS), tidak ditemukan bukti bahwa vaksin pada orang dewasa, anak-anak dan wanita hamil menimbulkan risiko efek samping serius. Dengan demikian klaim yang mengatakan bahwa obat cacing, imunisasi dan vaksin menyebarkan virus baru adalah klaim tidak berdasar. 100	2025-09-10
Berita CekFakta	Hoaks Jokowi Tantang Pendemo Datang ke Rumahnya	Tirto mula-mula mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) terhadap gambar yang tersebar di Facebook tersebut. Kami menemukan artikel dari situs detikcom yang memiliki gambar muka dan tanggal terbit serupa dengan unggahan di media sosial tersebut. Akan tetapi, artikel tersebut punya judul berbeda dengan tangkapan layar yang diunggah di Facebook. Artikel asli dari situs detikcom berjudul, "Jokowi Berdukacita Ojol Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis." Tulisan tersebut, sesuai judul aslinya, berisikan informasi pernyataan Jokowi merespons peristiwa yang menimpa driver ojol Affan Kurniawan. Affan tewas dilindas oleh mobil Rantis Brimob dalam peristiwa demonstrasi besar di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Artikel tersebut fokus membahas Jokowi yang ikut berbelasungkawa atas wafatnya Affan. Tidak ada pernyataan apapun dari Jokowi dalam artikel tersebut yang mengomentari aksi unjuk rasa, apalagi menantang demonstran ke rumahnya. Klaim narasi Jokowi menantang pendemo untuk datang ke rumahnya juga tidak ditemukan dalam artikel tersebut. Ada indikasi penyuntingan gambar, dengan mengganti judul artikel asli pemberitaan media untuk membuat narasi baru yang tidak berdasar fakta. Modus seperti ini banyak digunakan berbagai unggahan di media sosial yang sempat Tirto simpulkan sebagai hoaks. Baca juga:Salah, Artikel Sebut Tom Lembong dan Hasto Bebas karena JokowiHoaks, Artikel Sebut Yaqut Minta Jokowi Dipanggil KPKHoaks Tangkapan Layar Artikel Bernarasi Jokowi Terkena Kusta 100	2025-09-10
Berita CekFakta	Hoaks, PBB Gelar Sidang Darurat untuk Bubarkan DPR RI	Tirto melakukan penelusuran dengan mengamati video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Video tersebut tidak memerikan adanya bukti visual apapun yang membenarkan klaim soal PBB yang menggelar sidang istimewa untuk membubarkan DPR. Video hanya berisi klaim-klaim yang dibacakan narator tanpa disertai bukti kredibel. Selanjutnya, kami melakukan penelusuran tentang gambar delegasi Indonesia yang nampak tengah mengikuti sidang di PBB yang disertakan dalam unggahan tersebut. Melalui teknik reverse image search, kami menemukan bahwa unggahan tersebut berasal dari situs Bappenas berikut. Konteks asli foto itu adalah momen saat delegasi Indonesia menghadiri High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2023 di New York, Amerika Serikat. Hingga saat ini, tidak ditemukan satu pun pernyataan resmi dari PBB yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah menggelar sidang istimewa untuk membubarkan DPR di Indonesia. Tidak ada informasi serupa yang tercantum di kanal resmi PBB, baik melalui situs web, akun media sosial, maupun pemberitaan dari media-media kredibel internasional. Secara prinsip, PBB tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengatur, apalagi membubarkan, lembaga legislatif milik negara anggota. Kewenangan PBB bersifat terbatas dan hanya mencakup tindakan-tindakan seperti pemberian rekomendasi, penerapan sanksi, atau penerbitan resolusi. Langkah-langkah tersebut umumnya hanya dilakukan dalam konteks pelanggaran berat terhadap hukum internasional, seperti genosida, konflik bersenjata, atau pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. PBB sendiri memang sempat menyoroti aksi kekerasan dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap sejumlah massa di Indonesia. Diketahui, aksi demonstrasi terjadi di Indonesia pada 25-31 Agustus 2025 berakhir ricuh dan menewaskan sejumlah korban. Juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, turut mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh atas tewasnya sejumlah korban selama protes, yang terjadi di seluruh Indonesia. "Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan," kata Shamdasani, dikutip dari The Straits Times, Selasa (2/9/2025). Menurut PBB, kondisi yang dialami Indonesia saat ini membutuhkan ruang dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik. Kantor hak asasi manusia PBB juga menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan. 100	2025-09-09
Berita CekFakta	Video Sahroni Ditangkap Polisi di Bandara, Bagaimana Faktanya?	Tim Riset Tirto mula-mula mengamati detail video dan mendapati kejanggalan salah satunya tulisan “polisi” yang tampak tidak jelas di seragam kedua pria. Mimik wajah Sahroni yang sempat tersenyum juga terlihat kaku. Tanda-tanda itu mengindikasikan adanya kemungkinan peran akal imitasi atau kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI). Saat mencoba memastikan akurasi video lewat mesin deteksi AI, Hive Moderation, kami menemukan bahwa secara umum probabilitas video dihasilkan AI mencapai 88 persen. Artinya, besar kemungkinan klip ini merupakan hasil manipulasi AI. Periksa Fakta Sahroni Tertangkap Polisi. foto/hotline periksa fakta tirto Tirto juga mencoba menelusuri pemberitaan Sahroni ditangkap. Namun demikian, hasil memasukkan kata kunci “Sahroni ditangkap polisi” di mesin perambah Google nihil menunjukkan adanya sumber resmi maupun berita dari media kredibel yang mengonfirmasi. Klaim ini justru sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Humas Polda Jabar. Jika ditengok akun Instagram @ahmadsahroni88 yang bercentang biru, akun itu masih aktif menyebarkan unggahan dan unggahan terakhir bertanggal 25 Agustus 2025. Berita terbaru melaporkan para penjarah yang mulai mengembalikan sejumlah barang milik Sahroni. Seperti diwartakan Antara, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Suhahar menyebutkan warga telah mengembalikan 32 jenis barang milik Sahroni. "Sebanyak 32 item barang-barang milik Ahmad Sahroni yang sempat di jarah warga di kediamannya, kini telah dikembalikan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar di Jakarta, Sabtu (6/9/2025). Polres Metro Jakut telah memfasilitasi pemulangan barang tersebut kepada pihak keluarga Ahmad Sahroni yang diwakili oleh Achmad Winarso. "Barang-barang tersebut diserahkan warga ke Polres Metro Jakarta Utara dengan sukarela," kata dia. 100	2025-09-09
Berita CekFakta	Hoaks Tentara Asing Bantu Amankan Demonstrasi di Indonesia	Tirto tidak menemukan satu pun keterangan resmi maupun informasi kredibel yang dapat membenarkan klaim kedatangan tentara Jepang dan Australia untuk membantu TNI mengamankan aksi demonstrasi pada Senin (25/8/2025). Penelusuran di kanal resmi milik TNI juga tidak ditemukan adanya pernyataan atau keterangan resmi yang membenarkan klaim itu. Senada, penelusuran pada pemberitaan media arus utama dan kredibel, tidak ada satu pun yang melaporkan adanya keterlibatan pasukan asing dalam pengamanan demonstrasi tersebut. Berdasarkan pantauan langsung reporter Tirto yang turut mengawal aksi demonstrasi pada Senin (25/8/2025) tidak terlihat adanya tentara asing yang mengamankan aksi tersebut. Penelusuran dilanjutkan dengan menelusuri asal usul dan konteks video tersebut. Dalam video yang beredar tidak merekam momen yang mendukung klaim bahwa kedatangan tentara asing tersebut untuk membantu mengamankan demonstrasi di Indonesia. Konteks yang diberikan hanya sebatas keterangan teks tanpa memberikan bukti visual yang ada. Tirto juga menelusuri akun TikTok yang mengunggah video tersebut. Akun tersebut diketahui pernah membagikan video serupa yang memperlihatkan kedatangan sejumlah tentara, namun dengan narasi berbeda. Dalam unggahan lainnya, dijelaskan bahwa kehadiran tentara tersebut berkaitan dengan kegiatan latihan bersama. “Tentara jepang merapat ke Indonesia. Untuk latihan bersama,” tulis keterangan dalam video lainnya yang diunggah beberapa hari setelahnya yaitu Rabu (27/8/2025). Informasi ini sejalan dengan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh tim pemeriksa fakta dari Tempo. Tim Tempomenghubungi pemilik akun TikTok tersebut, yang kemudian menjelaskan bahwa video itu direkam saat tentara asing melakukan latihan bersama TNI di Hambalang. Dikutip dari situs resmi TNI pada Senin, (25/8/2025), instansi tersebut memang secara resmi membuka Latihan Gabungan Bersama Super Garuda Shield 2025.Latihan ini melibatkan ribuan prajurit dari TNI dan negara-negara sahabat dengan tujuan memperkuat interoperabilitas, meningkatkan kepercayaan, serta memperkokoh kerja sama pertahanan di kawasan Indo-Pasifik. Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengungkapkan bahwa selain memperkuat hubungan pertahanan, SGS 2025 juga menjadi wadah pertukaran pengetahuan, teknologi militer di antara negara peserta. Hal ini sejalan dengan visi TNI untuk mewujudkan kekuatan pertahanan yang profesional, modern, dan adaptif terhadap dinamika global. "Latihan Super Garuda Shield yang awalnya digelar secara bilateral antara TNI AD dan Angkatan Darat Amerika Serikat kini berkembang menjadi latihan multinasional berskala besar. Kehadiran puluhan negara peserta dan pengamat mencerminkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai mitra strategis sekaligus pemimpin regional dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik," tegas Kapuspen TNI. Latihan Gabungan Bersama Super Garuda Shield (SGS) 2025 digelar di sejumlah lokasi strategis, seperti Jakarta, Bogor, Baturaja (Sumatera Selatan), dan Dabo Singkep (Kepulauan Riau), sejak 25 Agustus hingga 4 September 2025. Latihan ini melibatkan lebih dari 6.000 personel dari Indonesia dan 13 negara sahabat, termasuk Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Inggris, dan Korea Selatan. 100	2025-09-08
Berita CekFakta	Keliru, Demonstrasi Mahasiswa di Samarinda Ditunggangi PKI	Pertama-tama, Tirto mencari informasi mengenai adanya agenda pengungkapan barang bukti yang dilakukan polisi di dalam video tersebut. Hasilnya, diketahui agenda itu dilakukan Kepolisian Resor (Polresta) Kota Samarinda, Kalimantan Timur, usai memeriksa lingkungan Kampus 2 Universitas Mulawarman (Unmul), Jalan Banggeris, Samarinda, Minggu (31/8/2025) malam, seperti dilansir dari Antara. Polisi menyita barang bukti 27 bom molotov, satu jerigen berisi bahan bakar, gulungan kain perca yang berfungsi sebagai sumbu, gunting, dan lukisan dengan logo PKI. Sementara itu, kegiatan Polresta Samarinda memamerkan barang bukti itu, dilakukan dalam agenda konferensi pers, Senin (1/9/2025), bersama Wali Kota Samarinda, Korem, hingga pemuka adat di Samarinda. Saat itu, Kepala Polresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Hendri Umar, mengatakan ada empat mahasiswa yang diduga menjadi perakit puluhan bom molotov tersebut. "Dari 22 orang yang kami amankan semalam, empat orang berinisial MZ, FK, MAG, dan AR sedang kami proses lebih lanjut karena diduga kuat mengetahui dan berperan langsung dalam pembuatan bom molotov," ujar Hendri. Sementara itu, terkait adanya lukisan bergambar logo PKI, pihak Unmul Samarinda dengan tegas membantah kaitan barang itu dengan rencana demonstrasi. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unmul, Prof Moh Bahzar, Selasa (2/9/2025), menyatakan itu merupakan alat peraga yang digunakan murni untuk kepentingan pembelajaran akademik. "Ini tidak terkait dengan gerakan ideologi terlarang, melainkan hanya untuk peraga pembelajaran tentang sejarah demokrasi Indonesia," kata Bahzar. Dia menjelaskan, lukisan tersebut adalah materi perkuliahan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Mahasiswa sedang mempelajari konstelasi politik ketika era Presiden Soekarno, di mana saat itu terdapat beberapa partai besar, termasuk PKI. Menurutnya, pihak rektorat sudah mengonfirmasi hal itu dengan memanggil program studi terkait untuk dimintai keterangan. Hasilnya, membenarkan bahwa gambar tersebut dibuat sebagai visualisasi untuk memudahkan pemahaman mahasiswa soal sejarah perpolitikan Indonesia. Berbagai lambang partai politik pada masa itu ditampilkan sebagai bagian dari materi studi. Prof Bahzar menjamin temuan tersebut tidak memiliki kaitan apa pun dengan penyebaran paham komunisme atau aktivitas terorisme di dalam lingkungan akademik Unmul. “Pihak kampus menjamin ini tidak ada hubungannya dengan gerakan terlarang. Ini murni konteks akademik, karena mahasiswa sejarah harus belajar tentang apa saja yang terjadi di masa lalu, dari era Orde Lama hingga Reformasi,” terangnya. Di sisi lain, klaim tersebut turut didukung sejumlah dokumentasi kegiatan mahasiswa Unmul terkait pembelajaran sejarah itu di medsos. Salah satunya, diunggah oleh salah satu akun X yang menyertakan sejumlah foto kegiatan mahasiswa di Unmul. Dengan begitu, narasi yang beredar terkait klaim bahwa PKI menjadi dalang demonstrasi ricuh di Unmul tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pihak Unmul menegaskan bahwa lukisan logo PKI merupakan alat peraga pembelajaran akademik yang justru dijadikan barang bukti oleh kepolisian. Sebagai informasi, Presiden Soeharto sudah membubarkan PKI dan semua organisasinya, beserta organisasi yang berasas sama, berlindung, dan bernaung di bawahnya. Langkah itu diambil melalui Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 yang ditetapkan pada 12 Maret 1966. Keputusan itu juga menyatakan PKI sebagai partai terlarang. 100	2025-09-08
Berita CekFakta	Hoaks Video Penyelundupan Solar Klaim Keterlibatan Ahmad Sahroni	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto memperhatikan video dengan seksama. Tirto menemukan beberapa kejanggalan, seperti kesalahan penulisan nama Pertamina menjadi “Peertamina”, sampai gerakan anggota TNI yang tidak wajar, dari berjalan maju mendadak menjadi mundur. Kejanggalan tersebut identik dengan konten hasil manipulasi atau buatan kecerdasan buatan (AI). Kami juga melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari salah satu potongan gambar. Pencarian mengarahkan ke unggahan video dari kanal @armyzoneai berikut. Video ini serupa baik dari visual maupun narasinya, dengan durasi sedikit lebih panjang. Namun, di video YouTube Shorts tersebut terdapat label “synthetic content”. Label ini adalah penanda kalau konten tersebut merupakan hasil modifikasi atau sintetis. Klasifikasinya suara atau visual disunting atau dibuat secara digital. Hal ini sejalan dengan takarir unggahan, pengunggah mengaku konten yang dibuatnya itu dihasilkan dengan teknologi AI. “Semua konten yang Anda lihat di sini—mulai dari visual, suara, hingga alur cerita sepenuhnya dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI),” tulis pengunggah dalam deskripsi video. Berdasarkan hasil deteksi AI di Hive Moderation oleh Tirto, persentase penggunaan AI atau peluang konten itu adalah video deepfake mencapai 99.8 persen. PERIKSA FAKTA bisnis gelap sharoni selundupkan solar. Pihak Pertamina dalam keterangan resminya juga menyebut kalau video yang beredar di media sosial tersebut adalah konten buatan AI. Narasinya pun mereka bantah. “⁠Berdasarkan Konten yang tersebar, maka disinyalir konten tersebut adalah produk AI dilihat dari tampilan dan narasinya,” tulis Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso kepada Tirto, Jumat (5/9/2025). Fadjar juga menyoroti konten dari akun YouTube @armyzoneai di YouTube, sebagai unggahan awalnya karena mengunggah konten lebih dulu, sejak Rabu (3/9/2025). Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus melakukan verifikasi terhadap konten-konten yang beredar. “Pertamina menghimbau untuk selalu melakukan verifikasi pada konten-konten yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Dalam pernyataannya Fadjar juga mengungkapkan kalau ⁠⁠Pertamina melaksanakan bisnis mengacu pada tata aturan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku. “Pertamina mengutuk keras segala praktik bisnis yang melanggar aturan dan kepatuhan dalam hal kepentingan pribadi atau golongan,” tambahnya. 100	2025-09-05
Berita CekFakta	Video Istri Uya Kuya Menangis Tak Terkait Penjarahan	Tim Riset Tirto mencoba menelusuri klip serupa di beberapa platform berbagi video, seperti YouTube dan TikTok. Saat mencoba memasukkan kata kunci “Video istri Uya Kuya menangis” di TikTok, kami menemukan video identik diunggah akun TikTok “king.uyakuya” bercentang biru. Rekaman itu rupanya sudah beredar sejak 2021 silam, jauh sebelum rumah Uya dijarah. Uya menambahkan takarir dalam videonya, berbunyi “Pagi2 tiba2 liat istriku @astridkuya nangis kejer.... Alhamdulillah, save and peace”. Dalam dokumentasi asli, Astrid terlihat menonton sebuah video dan Uya Kuya mempertanyakan alasan Astrid menangis. Menyimak percakapan mereka, konteks klipnya tampak berkaitan dengan persoalan pendudukan Israel di Gaza. Dengan kata lain, video Astrid menangis sudah dibubuhi klaim yang tidak sesuai konteks aslinya. Astrid sendiri telah mengaku ikhlas rumahnya dijarah. Ia menyatakan tidak ingin larut dalam kesedihan dan justru berharap barang-barang yang diambil bisa bermanfaat bagi pelaku. "Saya selalu bilang ketika melihat video, saya cuma bisa bilang begini, insyaAllah yang mereka ambil itu bisa berguna buat mereka,” ujar Astrid, seperti ditulis Kompas, Rabu (4/9/2025). Meski merelakan harta bendanya, Astrid tetap berharap kucing kesayangannya dapat ditemukan. Selain itu informasi terbaru, Uya Kuya baru-baru ini mendatangi Mapolres Metro Jakarta Timur (Jaktim) untuk mengajukan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) terhadap salah satu terduga pelaku penjarahan rumahnya. 100	2025-09-04
Berita CekFakta	Hoaks Video Kebakaran Gedung DPR dan Kantor Sekitarnya	Tirto mengamati video yang disertakan dari awal hingga akhir. Kami menemukan sejumlah kejanggalan yang dinilai tidak terkait dengan klaim. Dalam video tersebut, suasana tempat yang terbakar tampak penuh dengan pepohonan dan semak belukar, gambaran yang jelas berbeda dari lanskap Gedung DPR RI. Selain itu, tidak ada satu pun momen dalam video yang menampilkan kebakaran di Gedung DPR RI maupun gedung perusahaan di sekitarnya. Kami kemudian melakukan penelusuran dengan menggunakan fitur reverse image search dari video tersebut. Hasilnya, penelusuran mengarahkan kami ke unggahan video identik yang diunggah akun TikTok “tipoftheaxle” pada (29/7/2025). Keterangan dalam video tersebut ditulis dalam bahasa Thailand, Tirto coba menerjemahkannya ke Bahasa Indonesia dan berikut adalah hasilnya: "#Ini adalah pahlawan #Menghormati para pahlawan pemberani #Para pengorbanan #Yang lahir sebagai tentara Thailand." Dari sisi kronologis waktu, ditemukan bahwa video tersebut diunggah pada Juli 2025, jauh sebelum peristiwa demonstrasi besar-besaran di Gedung DPR RI yang baru-baru ini terjadi. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa video tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan insiden kebakaran yang sedang ramai diperbincangkan. Lebih jauh, tidak ada keterangan resmi dan pemberitaan media kredibel yang membenarkan klaim bahwa telah terjadi kebarakan di kompleks Gedung DPR-RI pada Selasa (2/9/2025) dan menjalar ke gedung-gedung perusahaan di sekitarnya. Pada hari yang sama, reporter Tirto juga masih bertugas di Gedung DPR-RI untuk mengawal sejumlah agenda di parlemen. Selama bertugas, tidak ada indikasi maupun laporan kebakaran sama sekali di lokasi tersebut pada hari itu. 100	2025-09-04
Berita CekFakta	Hoaks Video Penjarahan Gedung DPR RI	Untuk menelusuri kebenaran video, Tirto mencoba lakukan penelusuran lewat Google Street View, untuk mencocokan lokasi penjarahan dalam video dengan Gedung DPR. Di dalam video, terlihat tempat keluar-masuknya orang-orang lewat gerbang berwarna oranye dengan dua pilar yang menjadi pintu masuk kawasan. Terlihat massa berlalu-lalang membawa berbagai barang. Tirto lalu menelusuri Gerbang DPR RI lewat Google Street View untuk menyocokkannya dengan video yang beredar. Pertama, Tirto mencocokkan bentuk pilar gerbang dengan Gerbang Pancasila. Namun, hasil penelusuran menunjukkan bentuk pilar Gerbang Pancasila berbeda dengan gerbang yang tampak dalam video. Gerbang Pancasila tampak lebih luas dan disertai pagar kokoh berwarna hitam. Sementara gerbang di dalam video terlihat lebih kecil, dan pilarnya berwarna oranye. Tirto kemudian menelusuri gerbang utama DPR di Google Street View. Hasil penelusuran juga menunjukkan bahwa gerbang utama DPR tidak sama dengan yang tampak di dalam video. Gerbang utama DPR memiliki pilar berwarna cokelat dan putih dengan lengkungan di bagian atas berwarna hijau, serta pagar besi tinggi berwarna hitam. Sementara itu, gerbang pada video memiliki pilar oranye dengan bagian atas berbentuk piramida. Tirto mencari petunjuk lain di unggahan, ditemukan tagar #demopekalongan di dalam takarir. Setelah mencari di Google dengan kata kunci “penjarahan di Pekalongan”, Tirto menemukan rilis pers Pemerintah Kota Pekalongan yang menyebut telah terjadi penjarahan di Gedung DPRD dan Kompleks Pemkot Pekalongan pada Sabtu (30/8/2025). Setelah ditelusuri di Google Street View, DPRD Kota Pekalongan memiliki gerbang yang identik dengan video yang beredar. Temuan ini sejalan dengan berita dari Radar Pekalongan, yang melaporkan terjadi penjarahan sejumlah barang dari Kompleks DPRD Kota Pekalongan. Massa juga diketahui membakar Kompleks Kantor Sekretariat Daerah, Kantor Wali Kota, dan DPRD Kota Pekalongan. 100	2025-09-04
Berita CekFakta	Video Kebakaran Apartemen Slipi pada Demo Agustus, Benarkah?	Tim Riset Tirto mula-mula menelusuri pemberitaan terkait kebakaran Apartemen Slipi pada Agustus 2025. Namun demikian, kami tak menemukan adanya laporan kredibel yang mengonfirmasi hal tersebut. Saat mencoba menghubungi manajemen Apartemen Slipi, mereka juga mengatakan bahwa tidak ada kebakaran selama unjuk rasa akhir Agustus lalu. “Ini kebakarannya terjadi di kolong Jalan S. Parman arah Slipi Palmerah, yang ada pos polisinya. Bukan Apartemen Slipi ya,” kata pihak manajemen kepada jurnalis Tirto, Rabu (3/9/2025). Tirto lalu mencoba menggunakan Google Maps untuk mencocokkan visual dalam video dengan situasi aslinya. Dari petunjuk visual gedung tinggi di belakang, tiang listrik, dan lampu jalan identik dengan lokasi di bagian tenggara gedung Apartemen Slipi. Periksa Fakta Kebakaran Apartemen Slipil. foto/hotline periksa fakta tirto Sejumlah media pun menayangkan video suasana simpang jembatan layang Slipi, Petamburan, saat aksi demonstrasi. Warta Kota misalnya, merekam peristiwa itu dari sudut serupa pada 25 Agustus 2025. Ratusan pengunjuk rasa yang sejak siang berkonsentrasi di sekitar gedung DPR/MPR dilaporkan bentrok dengan aparat keamanan. “Kerusuhan menyebar ke kawasan Slipi di mana sebuah pos polisi menjadi sasaran perusakan dan tenda-tenda pos dilaporkan dibakar,” begitu bunyi keterangan siaran YouTube Warta Kota. Untuk diketahui, pada Senin (25/8/2025), terdapat aksi Revolusi Rakyat Indonesia. Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28, 29, dan 30 Agustus 2025. 100	2025-09-03
Berita CekFakta	Tidak Benar Foto Rumah Sri Mulyani Dibakar Massa	Untuk memverifikasi kebenaran foto yang beredar, Tirto menelusuri gambar tersebut menggunakan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search) lewat Google Lens. Hasilnya mengarah ke foto identik yang dimuat Tribunnews dan VOI pada 11 April 2023. Artikel itu melaporkan kebakaran sebuah rumah mewah dua lantai di Komplek Buaran Regency, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kebakaran terjadi pada Selasa (11/4/2023) malam sekitar pukul 20.15 WIB dan diduga dipicu korsleting listrik. Tidak hanya dari lokasi berbeda, foto tersebut juga diambil dari kejadian masa lampau. Dengan kata lain, foto itu tidak berkaitan dengan rumah Sri Mulyani. Adapun, seperti diberitakan Tirto sebelumnya, rumah Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan memang sempat dijarah orang tak dikenal pada Minggu (31/8/2025). Penjarahan terjadi dalam dua gelombang, pertama sekitar pukul 01.00 WIB dini hari dan kedua sekitar pukul 03.00 WIB. Berdasarkan laporan Tirto tersebut, massa penjarah memang sempat melakukan pembakaran sampah yang memicu timbulnya api di depan komplek Sri Mulyani pada Minggu dini hari. Terdengar juga beberapa kali bunyi ledakan petasan/kembang api saat momen tersebut. Namun, melalui pencarian lebih lanjut, Tirto juga tidak menemukan berita yang mengonfirmasi kabar pembakaran rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. 100	2025-09-03
Berita CekFakta	Salah, Video Gedung DPR RI Dibakar	Pertama, Tirto mencoba menganalisis tampilan video yang beredar tersebut. Dalam klip awal yang menampilkan kobaran api, tampak sesuatu yang janggal. Kondisi lokasi yang ada dalam video tidak seperti berada di dekat atau di dalam kompleks Gedung DPR-MPR RI. Pasalnya, bagian klip yang menampilkan kobaran api itu tampak tak menampilkan gedung atau bangunan megah seperti yang ada di dalam kompleks DPR-MPR RI. Terlebih, terlihat juga sebuah parabola dan rumah-rumah yang terlihat lebih mirip bangunan milik warga. Kejanggalan lain juga muncul pada bagian kedua klip video tersebut. Tampak sebuah mobil pemadam kebakaran melewati jalan raya. Jika diperhatikan seksama, latar belakang yang menampilkan deretan motor terpakir di pinggir jalan, sempat menyorot ada plang merah yang serupa dengan milik PT Pertamina. Apabila diperbesar, plang PT Pertamina tersebut dibubuhi dengan tulisan beraksara Arab. Plang seperti ini biasa ditemukan di daerah Aceh, bukan di sekitar Senayan, Jakarta. Hal ini misalnya tampak jelas dalam salah satu video berita yang dibuat Antara soal penambahan kuota Pertalite di Provinsi Aceh. Ada kemungkinan bahwa kebakaran di bagian kedua video ada hubungannya dengan kebakaran tangki BBM di SPBU Lhokseumawe pada 16 Juni 2025, seperti yang ditangkap oleh video TikTok ini. Dengan begitu, bisa dipastikan bahwa kejadian dalam video tersebut tidak terjadi di Jakarta. Kejanggalan lainnya muncul dari audio atau narator di dalam video. Jika didengarkan secara seksama, akan terdengar suara letupan dan riuh gerombolan massa seperti di dalam situasi demonstrasi. Tetapi tampilan video justru tidak cocok dengan audio yang digunakan. Begitupun ketika mobil pemadam kebakaran datang, tidak terdengar suara sirine dan orang yang bercakap-cakap, padahal video itu tampak adegan orang-orang di pinggir jalan sempat berbicara dengan pengemudi mobil damkar. Diduga audio dalam video tersebut memang sengaja disunting untuk mencocokkan dengan narasi yang ingin dibangun soal gedung DPR dibakar massa. Sementara audio serta video yang ditampilkan tidak memiliki kecocokan alias tidak sinkron. Terlebih, Tirto tidak menemukan informasi dari sumber media massa kredibel lainnya terkait peristiwa gedung DPR RI dibakar oleh massa di tengah demonstrasi baru-baru ini. Dalam pemberitaan Tirto, di lokasi justru melihat massa yang ingin menjebol pagar gedung DPR, pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu. Sejumlah massa mengikat pagar dengan tali berbahan pagar besi di tengah guyuran hujan. Mereka menarik tali tersebut bersama-sama. Akhirnya, sebagian pagar Gedung DPR bagian atas patah tertarik tali. Sementara pada Minggu (31/8/2025) siang, pantauan wartawan Tirto di depan gedung DPR justru terlihat pekerja Dinas Bina Marga DKI Jakarta sudah mulai membersihkan area di depan gedung DPR. Puing-puing yang berserakan setelah aksi sudah dibersihkan dari jalanan. Meski begitu, berbagai coretan dan poster yang terpampang di dinding Gedung DPR masih belum dibersihkan saat itu. Sama sekali tidak temukan bekas kebakaran di gedung DPR RI dalam pantauan Tirto usai aksi demonstrasi dalam beberapa hari di pekan terakhir Agustus 2025. 100	2025-09-03
Berita CekFakta	Hoaks Foto Warga Asing Tinggalkan RI karena Demonstrasi	Tirto melakukan penelusuran terhadap foto yang beredar menggunakan fitur reverse image search dari Google Images. Hasilnya, ditemukan beberapa pemberitaan terkait foto tersebut. Salah satunya adalah pemberitaan VOI, ‘Viral Kerumunan 'Bule' di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, LaNyalla: AP II Harus Jelaskan ke Publik’. Namun, berita tersebut diunggah pada 29 Desember 2020, bukan Agustus 2025. Disebutkan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pengelola bandara untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah munculnya virus corona (COVID-19). "Kerumunan WNA di area kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta jelang perayaan tahun baru harus menjadi perhatian bersama," kata LaNyalla pada keterangan tertulis bertanggal 29 Desember 2020, melansir laporan VOI. LaNyalla mengkritik kelalaian penerapan protokol kesehatan yang menyebabkan kerumunan warga asing pada Senin, 28 Desember kemarin di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Senada, Tirto juga menemukan berita Liputan6 terkait kasus lonjakan COVID-19 menjadi peringkat ke-2 di Asia Pasifik. Dalam unggahan tersebut, disertakan foto serupa dengan keterangan "Liburan Akhir Tahun, Ini 6 Potret Bandara di Indonesia Penuh Sesak Orang". Lebih lanjut, SindoNews juga ditemukan mempublikasikan foto yang sama. Menurut media tersebut, sebab terjadinya kerumunan WNA di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta tersebut dikarenakan adanya kebijakan baru mengenai wajib karantina bagi penumpang asal luar negeri. Para penumpang yang baru tiba belum mengetahui adanya kebijakan tersebut. Dilansir dari Tempo, sejumlah orang memang mengaku pergi ke luar negeri karena situasi politik Indonesia semakin panas. Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (31/8/2025) siang memang dipadati penumpang, namun tidak ada kaitannya dengan foto yang beredar. Dengan demikian, klaim yang mengatakan foto tersebut merupakan kerumunan orang asing yang hendak keluar dari Indonesia adalah klaim yang tidak berdasar. 100	2025-09-03
Berita CekFakta	Video Lawas Diklaim sebagai Aksi Penjarahan di Rumah Puan	Tim Riset Tirto memeriksa asal muasal dan konteks klip yang beredar dengan menggunakan metode penelusuran gambar terbalik. Usai menyalin tangkapan layar salah satu keyframe video ke mesin pencarian gambar Google Image, kami menemukan gambar identik dalam laporan berita Detik. Dengan narasi serupa, video dinarasikan sebagai penggerudukan di rumah Puan rupanya tersebar sejak 2020. Padahal, rekaman aslinya merupakan potret kericuhan demo menolak Omnibus Law, Kamis (8/10/2020) silam. Menurut laporan Detik berjudul “Sudut Gedung DPRD Kota Malang yang Viral Dipanjat Demonstran”, massa saat itu mencoba melempar batu, botol dan benda-benda lain ke arah Gedung DPRD Kota Malang. Mereka juga memanjat pagar gedung dan merusak fasilitas di dalamnya. Dokumentasi unjuk rasa menentang Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kota Malang juga disiarkan kanal YouTube Kompas TV Malang. Artinya, video yang berlalu-lalang sudah dibubuhi klaim yang tidak sesuai kenyataan. Video dari TribunNews berikut juga menunjukkan klip yang serupa dengan kejadian yang tersebar di media sosial. Video tersebut berjudul "Video Massa Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Gedung DPRD Malang Dibakar Demonstran" menunjukkan kejadian 8 Oktober 2020 di DPRD Malang. Saat mencoba mencari berita adanya penjarahan di rumah Puan lewat pencarian Google, Tirto juga tak menemukan adanya laporan yang mengonfirmasi. Upaya massa menggeruduk rumah Puan memang sempat terekam, tetapi aksi tersebut gagal. Seperti dilaporkan Radar Banyuwangi, massa menghampiri rumah Puan pada Minggu (31/8/2025), namu aparat gabungan TNI-Polri berhasil mengamankan lokasi. “Massa yang berusaha menjebol pagar berhasil dipukul mundur sebelum masuk ke dalam rumah. Tidak seperti beberapa pejabat lain yang rumahnya dijarah, kediaman Puan telah dipersiapkan dengan pengamanan ketat sehingga tidak dapat ditembus,” mengutip Radar Banyuwangi. 100	2025-09-03
Berita CekFakta	Hoaks Rumah Wagub Jatim Emil Dardak Dibakar & Dijarah Massa	Terkait klaim ini, reporter Tirto mendapatkan konfirmasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang membantah kabar adanya aksi pembakaran dan penjarahan di rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Khofifah menyebut, peristiwa yang terjadi sebenarnya adalah pembakaran kantor Wakil Gubernur Jawa Timur di Gedung Grahadi. "Ndak, bukan. Jadi itu kantor Wagub di Grahadi, bukan rumah, itu lah yang terbakar bagian depan barat itu adalah kantor kerjanya pak Wagub," tutur Khofifah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025). Menurut Khofifah, gedung tersebut memang diperuntukkan tidak hanya untuk Gubernur Jawa Timur, tetapi juga Wakil Gubernur Jawa Timur. Saat ini, kata dia, kondisi bangunan masih disegel kepolisian untuk mempermudah proses penyidikan. Baca juga:Link CCTV Live Demo Buruh 28 Agustus 2025 di Surabaya Disampaikan Khofifah, pembakaran gedung Grahadi itu dilakukan oleh pelaku anarkis dengan melempari molotov. "Proses pemeriksaan oleh Poltabes untuk melihat sisi-sisi Grahadi yang rusak karena proses pelemparan bom molotov itu semua bisa terindentifikasi," ujar dia. Berdasarkan pemberitaan Antara, diketahui foto bangunan terbakar yang beredar di media sosial merupakan sisi barat Gedung Grahadi yang dibakar massa pada Sabtu (30/8/2025) malam. Api merusak beberapa ruangan, termasuk ruang kerja Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, ruang kerja Kepala Biro Umum, ruang Protokol, serta ruang Biro Rumah Tangga. Sementara, cuplikan video yang memperlihatkan sosok Emil Dardak sedang melihat sebuah bangunan yang nampak terbakar identik dengan unggahan di akun instagram Emil Dardak ini. Momen itu memperlihatkan dirinya memantau langsung kondisi kantor yang terbakar, bukan rumah pribadinya seperti yang diklaim oleh sejumlah akun media sosial. 100	2025-09-02
Berita CekFakta	Salah, Video Konvoi Massa Aksi Demonstrasi di Tangerang	Tirto melakukan verifikasi melalui pencarian gambar terbalik (reverse image search) di Google. Dari hasil pencarian, tim riset Tirto diarahkan kepada sebuah unggahan akun Facebook “Tangsel Life” pada 6 Oktober 2020. Dalam keterangan unggahan, dituliskan kalau rombongan kendaraan bermotor tersebut merupakan konvoi buruh ketika memasuki Citra Raya Cikupa untuk demonstrasi menolak Omnibus Law pada 6 Oktober 2020. “Masih berlanjut hingga siang hari ini. Buruh yang konvoi sudah memasuki Citra Raya Cikupa, yang selanjutnya akan melakukan Aksi Demo menolak Omnibus Law. Selasa (6/10/2020),” tulis keterangan unggahan. Tirto juga menemukan sebuah artikel dari Tribunnews.com, yang menyebutkan sejumlah 14 ribu buruh se-Tangerang Raya melakukan mogok kerja pada Selasa, 6 Oktober 2020. Mereka turun ke jalan untuk memprotes pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Mulanya para buruh terpusat di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, lalu berpencar ke berbagai titik. Budiono, Wakil Ketua Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Cabang Tangerang, menjelaskan bahwa aksi mogok kerja saat itu adalah bentuk reaksi buruh atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. "Janjinya pemerintah, anggota dewan dan perwakilan buruh, akan membahas pasal satu persatu. Tapi di tengah perjalanan, malah seperti kejar tayang lalu disahkan," ucap Budiono, dilansir Tribunnews.com. 100	2025-09-02
Berita CekFakta	Benarkah Video Gibran Datangi Demonstran pada 29 Agustus?	Usai menyaksikan video kurang dua menit tersebut, Tim Riset Tirto menelusuri konteks asli rekaman dengan memasukkan tangkapan layar frame video ke mesin telusur Google Image. Hasilnya, kami menjumpai klip identik diunggah media Sumeks.co di akun resmi Threads-nya. Video itu diberi keterangan bahwa Gibran memberi ceramah kepada supporter saat acara nonton bareng (nobar) Indonesia Vs Cina di Solo. Untuk memastikan dokumentasi tersebut, kami melanjutkan penelusuran dengan memanfaatkan pencarian Google. Setelah mengetik kata kunci “Gibran nobar Timnas Indonesia Cina”, kami menemukan video dengan durasi lebih panjang disiarkan kanal YouTube “Wakil Presiden Republik Indonesia” pada 6 Juni 2025. Seperti dilaporkan Tempo, Gibran mudik ke Kota Solo, Jawa Tengah, satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, Kamis (5/6/2025). Putra sulung mantan Presiden RI, Jokowi, itu terpantau ikut menonton pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Cina yang ditayangkan di videotron Balai Kota Solo. “Kedatangan Gibran di tengah ratusan warga mengejutkan suporter timnas yang ikut nobar dengan duduk lesehan di lantai. Gibran pun berjalan ke kerumunan penonton dan menyapa mereka serta suporter sebelum duduk di kursi VIP yang disediakan oleh panitia,” menukil Tempo, Jumat (6/6/2025). Lebih lanjut, Tirto tidak menjumpai adanya pemberitaan kredibel yang melaporkan soal Gibran mendatangi massa demonstrasi pada 28 dan 29 Agustus 2025. Gibran hanya sempat menemui perwakilan pengemudi ojol, baik Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive. Gibran melangsungkan pertemuan tersebut Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025). Dalam kesempatan itu, Gibran diklaim mendengarkan aspirasi dan harapan dari para perwakilan pengemudi ojol, terutama dalam menyikapi berbagai kondisi yang terjadi saat ini. Ia merespons terhadap harapan yang disampaikan perwakilan ojol, khususnya dalam rangka menciptakan situasi kondusif pasca aksi demonstrasi yang terjadi, serta soal penanganan kasus hukum kepada para pelaku insiden yang menimpa rekan mereka, almarhum Affan. 100	2025-09-01
Berita CekFakta	Tidak Benar Mall Atrium Senen Dijarah Massa	Tirto mengamati video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Kami tidak menemukan petunjuk dalam video tersebut yang menunjukkan bahwa video itu terjadi di Mall Atrium Senen. Sepanjang rekaman, tidak tampak adanya momen yang jelas yang mengarah pada aksi penjarahan. Massa memang terlihat berlarian masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi furnitur seperti meja dan kursi, namun tidak terlihat adanya tindakan mengambil atau membawa barang-barang tersebut. Penelusuran dilakukan dengan menelusuri kanal resmi dari Mall Atrium Senen. Melalui keterangan resmi dalam akun instagramnya, manajemen Mall Atrium Senen menjelaskan bahwa video yang beredar itu bukan terjadi di Mall Atrium Senen. Manajemen juga juga menegaskan bahwa kondisi pusat perbelanjaan tersebut dalam keadaan aman dan terkendali, serta tidak pernah terjadi aksi penjarahan seperti yang disebutkan dalam unggahan viral tersebut. “Sehubungan dengan beredarnya video dan informasi di media sosial yang menyebutkan adanya penjarahan serta massa masuk ke Mal Atrium Senen, kami tegaskan bahwa informasi tersebut TIDAK BENAR / HOAX. Video yang beredar bukan terjadi di Mal Atrium Senen. Kondisi Mal Atrium Senen saat ini aman dan terkendali. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya serta tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya,” tulis keterangan Mall Atrium Senen pada Jumat (29/8/2025). Dalam pernyataan yang disampaikan pada hari yang sama, manajemen Mall Atrium Senen juga membagikan rekaman video yang memperlihatkan kondisi terkini mal. Nampak situasi mal dalam keadaan kondusif dan aman, tanpa terlihat adanya tanda-tanda bekas penjarahan atau kerusakan lain. Meski demikian, sejumlah booth terlihat tutup. Hal ini disebabkan keputusan manajemen untuk menutup sementara operasional mal sejak Jumat (29/8/2025). Hingga Senin (1/9/2025), Mall Atrium Senen masih belum dibuka kembali. Penutupan sementara akan terus diberlakukan hingga adanya informasi lebih lanjut dari pihak pengelola. “Hari ini, Senin, 1 September 2025, Mal Atrium Senen masih tutup sementara hingga adanya informasi lebih lanjut. Keputusan ini kami ambil demi menjaga kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bersama. Update resmi akan selalu kami sampaikan melalui akun media sosial Mal Atrium Senen. Terima kasih atas pengertian dan perhatian Anda,” tulis keterangan mal tersebut. Seperti yang diketahui, situasi di wilayah Kwitang, Pasar Senen, Jakarta Pusat, yang tak jauh dari Mall Atrium Senen memang sempat memanas dalam beberapa hari terakhir. Nampak ratusan massa memadati lokasi sekitar Markas Komando (Mako) Brimob Kwitang buntut dari tewasnya Affan Kurniawan, pada Kamis malam (28/8/2025). 100	2025-09-01
Berita CekFakta	Tidak Benar Anggota Brimob AKP Darkun Meninggal Dunia	Tirto menelusuri foto dan video yang disertakan dalam unggahan tersebut. Dalam kedua unggahan visual tersebut, kami tidak menemukan adanya petunjuk lebih lanjut yang bisa memberi konfirmasi terkait kebenaran klaim yang menyebut bahwa anggota Brimob Polda Metro Jaya, AKP Darkun tewas dihajar massa dalam bentrokan yang terjadi antara massa demonstrasi dan pihak kepolisian. Dalam foto yang disertakan, tidak dijelaskan secara spesifik soal identitas dan kondisi kesehatan sosok yang nampak terbaring di ranjang rumah sakit tersebut. Sementara, dalam video yang disertakan juga tidak ada momen yang memperlihatkan anggota Brimob Polda Metro Jaya, AKP Darkun, tewas dihajar massa. Untuk memverifikasi soal klaim ini, Tirto menghubungi langsung Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi. Secara tegas, ia membantah soal kabar berseliweran yang menyebut bahwa anggota Brimob Polda Metro Jaya, AKP Darkun, tewas dihajar massa dalam bentrokan yang terjadi antara massa demonstrasi dan pihak kepolisian. “Hoaks (tidak benar),” katanya saat dikonfirmasi langsung oleh Tirto pada Jumat (29/8/2025) malam. Berdasarkan penelusuran Tirto hingga Jumat (29/8/2025) malam atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, belum ada keterangan resmi maupun pemberitaan media kredibel terkait adanya korban jiwa dari pihak kepolisian dalam peristiwa demo yang terjadi beberapa hari terakhir. 100	2025-08-30
Berita CekFakta	Hoaks Pendaftaran Agen Mitra UMKM Pengecer LPG via Media Sosial	Tim Riset Tirto mendapatkan pernyataan dari pihak Pertamina Patra Niaga yang menyangkal narasi yang beredar. Informasi yang beredar di media sosial terkait dengan pendaftaran agen mitar UMKM dan pengecer LPG lewat WhatsApp tidak benar adanya. Pihak Pertamina Patra Niaga menegaskan pendaftaran agen LPG hanya melalui website resmi mereka, https://kemitraan.patraniaga.com. "Informasi di media sosial dan pesan berantai mengenai pendaftaran menjadi agen Mitra UMKM tidak benar. Pertamina Patra Niaga tidak pernah membuka pendaftaran agen LPG melalui tautan/nomor yang beredar dalam pesan tersebut. Informasi hoaks tersebut berpotensi menjadikan aksi kejahatan siber phishing," tulis keterangan resmi Pertamina yang Tirto terima, Jumat (29/8/2025). Pertamina Patra Niaga menghimbau agar masyarakat tetap waspada apabila mendapatkan informasi yang menyesatkan maupun terindikasi penipuan. Informasi resmi hanya diumumkan melalui website resmi, kontak pertamina 135 dan media sosial resmi pertamina. Jika masyarakat menemukan informasi meragukan terkait pendaftaran Mitra UMKM dan pengecer LPG maupun produk Pertamina lainnya, agar segera melakukan verifikasi melalui kanal resmi Pertamina. Kembali ke unggahan yang beredar di media sosial. Saat kami mencoba mengaksesnya, kami tidak diarahkan ke situs resmi ataupun akun media sosial Pertamina. Hasil pengecekan akun Facebook dan Instagram pengunggah juga bukan merupakan akun asli Pertamina. Informasi profil akun Facebook “Kemitraan UMKM Gas LPG” memperlihatkan akun itu hanya memiliki 309 pengikut dan menggunakan nomor telepon WhatsApp bisnis atas PT Mitra UMKM Mandiri, yang terkait dengan Pertamina. Sementara, profil akun instagram “agen_mitra_lpg”, dengan 2,4k pengikut, mencantumkan nomor berbeda pada bio Instagram, yang juga bukan nomor terkait Pertamina. 100	2025-08-29
Berita CekFakta	Hoaks Video Prabowo Temui Mahasiswa yang Berdemonstrasi	Tirto mengamati video yang disertakan dalam sebuah unggahan. Video tersebut terdiri dari sejumlah klip berbeda yang disusun secara tidak berurutan. Klip pertama menampilkan situasi sebuah demonstrasi, namun tidak disertai keterangan yang menjelaskan konteks maupun lokasi kejadian. Klip berikutnya memperlihatkan iring-iringan mobil kepresidenan yang tiba di suatu tempat, disusul dengan cuplikan Prabowo Subianto berdiri di atas mobil Maung Garuda miliknya. Setelah itu, video kembali menampilkan adegan demonstrasi, yang dilanjutkan dengan momen dan situasi berbeda yang menampilkan Prabowo sedang bersalaman dengan masyarakat. Tirto menemukan kejanggalan pada video yang disertakan dalam klaim unggahan ini. Video tersebut merupakan kompilasi dari beberapa momen berbeda yang terjadi di lokasi berlainan dan disusun tanpa urutan kronologis yang jelas. Terpenting, tak terlihat adanya momen Presiden Prabowo Subianto secara langsung menemui mahasiswa yang tengah berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (25/8/2025), seperti klaim utama unggahan. Kami mencoba menelusuri satu per satu konteks momen dalam video tersebut dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik (reverse image search). Hasil pencocokan visual mengarahkan ke momen saat Prabowo berdiri di atas mobil Maung Garuda miliknya identik dengan potret yang terekam oleh Antara berikut. Terdapat kesamaan identik yang memperlihatkan momen Prabowo mengenakan jas dan topi biru sedang menyapa warga di jalan. Berdasarkan keterangan Antara, momen tersebut terjadi usai Prabowo dilantik menjadi Presiden RI pada Minggu (20/10/2024). Sementara itu, klip yang menampilkan Prabowo bersalaman dengan warga identik dengan video yang diunggah di kanal youtube Tribunnews. Momen itu terjadi saat kunjungan Prabowo ke Karawang pada Desember 2024 lalu. Kedua momen dalam klip itu sama sekali tidak berkaitan dengan aksi demonstrasi di DPR pada Senin (25/8/2025) lalu. Tirto kemudian mencoba menelusuri dan mencocokkan secara kronologis waktu berlangsungnya demonstrasi dengan keberadaan Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama. Pada hari itu, Prabowo terpantau berada di Istana Negara untuk memberikan penghargaan anugerah tanda kehormatan bintang utama kepada beberapa tokoh. Di hari yang sama, ia juga melantik Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral, yang juga berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat. Kami juga tidak menemukan adanya pemberitaan media kredibel yang menyebut Prabowo menemui mahasiswa yang berdemonstrasi pada 25 Agustus 2025. 100	2025-08-29
Berita CekFakta	Hoaks Video Situasi Demonstrasi di Gerbang DPR 25 Agustus 2025	Tirto menelusuri video tersebut satu per satu. Video pertama yang diklaim memperlihatkan momen demonstrasi di depan Gedung DPR RI menunjukkan massa aksi yang disebut-sebut ditembak dengan water cannon hingga mengalami akibat fatal. Namun, berdasarkan pengamatan visual terhadap objek dan latar lokasi, tampak bahwa video tersebut tidak direkam di depan Gedung DPR RI. Selain itu, jika narasi dalam video dimaknai bahwa semprotan water cannon menyebabkan dampak fatal bagi demonstran, hal tersebut juga tidak didukung oleh bukti visual dalam video yang beredar. Selebihnya, berdasarkan rangkuman laporan demonstrasi yang dilakukan reporter Tirto di lapangan dan pemberitaan media kredibel terkait juga tidak ada yang membenarkan klaim dalam video pertama itu. Tirto kemudian melakukan penelusuran dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik (reverse image search). Hasilnya, penelusuran mengarahkan bahwa video tersebut mirip dengan video unjuk rasa yang terjadi di Pati pada Rabu (13/8/2025). Hal ini misalnya dibuktikan dengan unggahan Youtube shorts dari @cybermultimedia yang diunggah pada Rabu (13/8/2025). Dari sudut pandang lain, gerbang dalam video yang disertakan dalam unggahan tersebut memang mirip dengan gerbang kantor Bupati Pati seperti yang terekam dalam unggahan Youtube shorts dari kumparan pada Rabu (13/8/2025) berikut. Dalam momen itu, aparat kepolisian memang menyemprotkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon ke arah massa yang mencoba merobohkan dua gerbang kantor bupati. Sementara itu, video kedua yang memperlihatkan sekelompok orang yang memadati jalan raya sambil berjalan menuju suatu tempat juga kemungkinan besar terjadi di Pati. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah video identik yang menampilkan momen serupa dengan video yang disertakan tersebut, di antaranya diunggah oleh akun instagram “alvannur97” dan kanal youtube @sulaimandjaya. Kedua video tersebut diunggah pada Rabu (13/8/2025) dan Kamis (14/8/2025) yang artinya terjadi sebelum demonstrasi DPR pada Senin (25/8/2025). Lebih lanjut, kedua unggahan tersebut juga menyertakan keterangan takarir yang menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Pati. “Revolusi berawal dari Pati. Demo Pati 13 Agustus 2025 #demo” tulis keterangan salah satu unggahan tersebut. Dari bukti-bukti yang sudah didapat diketahui kalau video yang diklaim dari Aksi 25 Agustus yang tersebar di media sosial, banyak yang mencatut video dari demonstarsi di Pati. Baca juga:Hoaks Video Demonstrasi 25 Agustus di Bundaran HI JakartaTidak Benar Video Warga Surabaya ke Jakarta untuk Demo DPR 100	2025-08-28
Berita CekFakta	Hoaks Video Demonstrasi 25 Agustus di Bundaran HI Jakarta	Tirto melakukan penelusuran fakta dengan mengumpulkan laporan lapangan dari sejumlah reporter Tirto yang meliput aksi demonstrasi tersebut, serta melakukan pencarian menggunakan kata kunci terkait melalui Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi yang membenarkan adanya demonstrasi di Bundaran HI, pada Senin (25/8/2025). Tirto mengamati video yang disertakan dalam sejumlah klaim tersebut. Kami menemukan sejumlah petunjuk dalam video tersebut. Dalam rekaman itu, tampak sekumpulan orang mengerumuni sebuah bus tingkat bertuliskan “CHAMPIONS”. Di latar belakang, videotron di sisi Bundaran HI menampilkan tulisan “Indonesia Juara” lengkap dengan foto Timnas Sepak Bola Indonesia. Dua petunjuk visual tersebut mengindikasikan bahwa momen dalam video tersebut kemungkinan besar bukanlah bagian dari aksi unjuk rasa, melainkan kemungkinan besar merupakan perayaan kemenangan Timnas Indonesia. Untuk memverifikasi klaim ini kami menelusuri video tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search di Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada unggahan serupa dalam bentuk foto yang dimuat oleh situs kantor berita Antara. Dalam foto tersebut, terdapat sejumlah elemen visual yang identik dengan video yang beredar di media sosial. Kesamaan itu antara lain terlihat pada bus tingkat bertuliskan “CHAMPIONS” serta sosok individu yang berdiri di atas bus sambil mengibarkan bendera. Berdasarkan keterangan resmi dalam situs Antara Foto, momen itu merupakan bagian dari arak-arakan perayaan kemenangan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia U-22 yang telah berlaga di SEA Games 2023 di Kamboja. Kemenpora sendiri memang menggelar arak-arakan para atlet yang telah berjuang dalam SEA Games 2023 Kamboja pada Jumat (19/5/2023) dimulai dari kantor Kemenpora menuju Bundaran HI dan berakhir di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan. Tirto juga menemukan video identik diunggah oleh akun TikTok “lyynnnn_0” pada (23/5/2023). Keterangan takarir dalam video tersebut juga menyebutkan bahwa momen itu adalah saat arak-arakan pawai kemenangan Timnas U-22 di Sea Games Kamboja 2022. 100	2025-08-28
Berita CekFakta	Hoaks Noel Minta KPK Segera Tangkap Jokowi	Tirto memverifikasi klaim ini dengan menulusuri kebenaran dan asal usul konteks tangkapan layar artikel berita yang disertakan dalam naskah tersebut. Kami menelusuri Gelora News, situs yang namanya dicatut dalam tangkapan layar artikel berita tersebut. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya artikel di situs tersebut dengan judul “Noel Meminta KPK Tangkap Jokowi Segera Noel: Jokowi Menerima Uang Banyak Dari Saya Saya Punya Bukti Transfernya". Sebaliknya, ditemukan artikel dari Gelora News yang menggunakan thumbnail foto serupa dan memiliki tanggal publikasi yang sama dengan yang tertera pada unggahan klaim. Namun, judul artikel tersebut adalah "Noel Ditangkap KPK, Pengaruh Sihir Jokowi Sirna." Kemungkinan besar artikel tersebut dimanipulasi judulnya dan diubah sesuai dengan judul yang beredar dalam klaim unggahan. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melalui artikel periksa fakta yang dipublikasikan di situsnya, juga telah membantah klaim ini. Komdigi mengkategorikan klaim bahwa Noel meminta KPK untuk menangkap Jokowi sebagai hoaks. Sejak terjaring OTT KPK Rabu (20/7/2025) hingga saat artikel periksa fakta ini ditulis pada Rabu (27/5/2025), tidak ada satupun pernyataan Noel yang meminta KPK untuk menangkap Jokowi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keterangan berupa informasi resmi maupun pemberitaan media kredibel yang membenarkan hal tersebut. Mantan Wamenaker itu sendiri memang sempat memberikan pernyataan ke publik saat KPK menggelar konferensi pers pada Jumat (22/8/2025). Dalam kesempatan itu, Noel menyatakan berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyampaikan permohonan maafnya kepada Prabowo dan kepada keluarganya. Tidak ada satupun pernyataannya yang meminta KPK untuk segera menangkap Jokowi. "Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo," kata Noel sebelum naik ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025). 100	2025-08-27
Berita CekFakta	Tidak Benar Video Warga Surabaya ke Jakarta untuk Demo DPR	Pertama-tama, Tirto menelusuri video tersebut dari awal hingga akhir. Dalam video tersebut memang memperlihatkan sekelompok orang dengan sejumlah kendaraan yang tampak memenuhi ruas jalan raya. Namun, kami tidak menemukan satu pun petunjuk yang dapat membenarkan klaim bahwa video itu menunjukkan warga Surabaya yang sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk mengikuti aksi demonstrasi. Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik (reverse image search). Hasilnya, ditemukan bahwa video yang sama pernah diunggah pada tahun 2024 lalu tepatnya pada tanggal (5/6/2024) oleh akun TikTok bernama “husenmochi21”. Dalam unggahannya, akun itu memberikan konteks bahwa momen yang terekam dalam video tersebut merupakan sudut pandang ketika klub Persebaya Surabaya meraih gelar juara, dan para pendukungnya yaitu Bonek dan Bonita merayakan kemenangan tersebut bersama-sama di jalan. "Pov: ketika persebaya juara dan bonek bonita merayakan bersama. gak yo menyala suroboyoku lek juara?#persebaya #persebayaday #bonekbonita #persebayafans #fyp #trend #foryoupage #konvoi,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut. Fakta bahwa video tersebut telah diunggah pada tahun 2024 secara otomatis membantah klaim yang menyebut bahwa momen dalam rekaman itu berkaitan dengan aksi demonstrasi menolak tunjangan rumah DPR yang berlangsung pada Senin (25/8/2025). Selain itu, Tirto juga tidak menemukan informasi maupun pemberitaan dari media kredibel yang dapat membenarkan klaim bahwa video tersebut memperlihatkan warga Surabaya yang sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk mengikuti aksi demonstrasi. 100	2025-08-26
Berita CekFakta	Hoaks Pasha Ungu Mengundurkan Diri dari DPR RI	Tirto mengamati satu per satu video yang disertakan dalam klaim unggahan. Hasilnya, tidak ada satupun keterangan dalam video tersebut yang mengonfirmasi kebenaran klaim yang menyebut bahwa Pasha mengundurkan diri dari anggota DPR-RI. Salah satu video yang menampilkan klip omongan Pasha saat rapat di DPR pun tidak berkaitan dengan klaim ini. Dalam kesempatan tersebut, Pasha diketahui sedang membahas soal penyelenggaraan haji. Klaim bahwa Pasha mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI pun terbantahkan oleh Tirto. Pada Senin (25/8/2025) reporter Tirto mewawancarai langsung Pasha Ungu dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI. Dalam wawancara tersebut, Pasha bahkan memberikan tanggapan terkait polemik tunjangan perumahan anggota dewan yang nilainya mencapai Rp50 juta per bulan. Pasha mengatakan, dalam menentukan besaran tunjangan perumahan, DPR RI telah melakukan perhitungan dengan berbagai mekanisme. Mengenai anggapan bahwa besaran tunjangan itu terlalu besar dan menyia-nyiakan uang rakyat, menurutnya, tidak bisa dibicarakan di tempat terbuka secara bebas. Menurutnya, persoalan itu mesti dibahas dengan cara duduk bersama. "Ada masyarakat yang menganggap kok seolah-olah berlebihan, misalnya, kok seolah-olah ini buang-buang uang rakyat, misalnya, ya ini kan kita tidak bisa bicarakan di meja yang bebas. Ini harus kita dudukkan bersama," tutur Pasha. Melalui unggahan dalam akun Instagram resminya, @pashaungu_vm, Pasha juga masih mengunggah kegiatannya sebagai anggota Komisi VIII DPR RI. Pada Senin (25/8/2025), ia menghadiri rapat kerja Komisi VIII bersama mitra kerja dalam agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi PAN atas perubahan ketiga RUU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. “rapat kerja @komisi_8 bersama mitra kerja dalam agenda penyampaian pendapat akhir fraksi partai @amanatnasional atas perubahan ketiga RUU no 8 tahun 2019 tentang UU penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sekaligus diserahkan kepada ketua komisi 8 serta wakil pemerintah dalam hal ini menteri hukum RI dan panja pemerintah yang diketuai oleh wamensetneg,” tulis Pasha dalam unggahan Instagramnya, Senin. Artinya, ia belum mengundurkan diri dan tak terbukti menyatakan mundur dari DPR karena tidak mau makan uang haram, seperti disebut dalam klaim. 100	2025-08-26
Berita CekFakta	Tidak Benar Foto Noel Dirawat di Rumah Sakit Usai Terjaring OTT	Tirto melakukan penelusuran terhadap foto yang beredar menggunakan fitur reverse image search dari Google Images. Hasilnya menunjukkan bahwa foto serupa memang beredar luas di media sosial dan beberapa pemberitaan, namun tidak ditemukan informasi valid mengenai konteks atau asal-usul asli foto tersebut. Lebih lanjut, kami juga menelusuri informasi terkait dengan menggunakan sejumlah kata kunci yang relevan. Hasilnya, ditemukan klarifikasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai isu ini. Melansir pemberitaan Detik, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa kondisi Immanuel Ebenezer dalam keadaan sehat setelah diamankan dalam OTT pada Rabu (20/8/2025). Ia juga membantah bahwa lokasi dalam foto yang beredar adalah di lingkungan KPK. "Foto tersebut kami pastikan bukan di KPK. Kondisi yang bersangkutan saat ini dinyatakan sehat," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, seperti yang dilansir dari Detik, Jumat (22/8/2025). Selain klarifikasi dari pihak KPK, bukti visual juga memperkuat bahwa klaim yang beredar di media sosial tidak sesuai fakta. Video yang direkam oleh reporter Tirto memperlihatkan Noel hadir dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, pada Jumat (22/8/2025). Dalam video tersebut, Noel tampak keluar bersama para tersangka lain dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Mantan Ketua Relawan Jokowi Mania tersebut bahkan sempat tersenyum dan mengacungkan jempol ke arah jurnalis. Momen ini jelas membantah klaim bahwa Noel sedang dirawat di rumah sakit akibat sakit usai terjaring OTT KPK. Sesaat sebelum naik ke mobil tahanan, Noel juga sempat menyampaikan bahwa dirinya berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. "Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo," kata Noel sebelum naik ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025). Dalam kesempatan yang sama, Noel juga menyampaikan permohonan maafnya kepada Prabowo dan kepada keluarganya. Noel berkilah tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Dia berdalih kasus yang menjeratnya ini bukanlah pemerasan. "Pertama, saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor dan memberatkan saya," ucap Noel dalam kesempatan itu. Hingga artikel ini ditulis pada Senin (25/8/2025), belum ada bukti atau konfirmasi bahwa Noel sakit dan harus dirawat di rumah sakit setelah ditangkap. 100	2025-08-25
Berita CekFakta	Benarkah Kemenkeu Berlakukan Pajak Penghasilan bagi PSK?	100	2025-08-22
Berita CekFakta	Hoaks, Artikel Sebut Yaqut Minta Jokowi Dipanggil KPK	Tirto mula-mula mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) terhadap foto tangkapan layar yang diunggah itu. Namun, kami tidak menemukan artikel dari situs Gelora News yang serupa dengan unggahan di media sosial tersebut. Kami melakukan pencarian manual menggunakan mesin pencari Google dengan menulis kata kunci sesuai dengan judul artikel yang janggal tersebut. Namun, tak ada satu pun hasil pemberitaan dari media-media nasional yang membuat judul artikel tersebut. Tetapi, ketika dilakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) sekali lagi dan berfokus hanya pada foto muka berita, ditemukan sebuah artikel di situs Gelora News yang menampilkan foto muka berita serupa. Kendati begitu, artikel tersebut tidak berjudul sebagaimana narasi yang menyatakan Yaqut meminta KPK memanggil Jokowi. Namun, artikel dalam bentuk opini tersebut memiliki judul, "Dagang Kuota Surga". Artikel tersebut merupakan opini perihal kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag. Artikelnya tidak menyebutkan sama sekali soal permintaan Yaqut kepada KPK untuk memeriksa Jokowi. Di sisi lain, sampai saat ini KPK sendiri tak pernah menyebutkan keterlibatan Jokowi dalam kasus ini. Teranyar, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, justru mengatakan bahwa kuota haji tambahan 2024 yang diberikan Pemerintah Saudi Arabia bertujuan memangkas antrean haji di Indonesia. Baca juga:KPK Ungkap Kuota Haji Tambahan 2024 Digunakan Tak Sesuai Aturan Hal tersebut disampaikan oleh Budi merespons dalih mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas melalui kuasa hukumnya, mengatakan kuota haji tambahan dibagi masing-masing 50 persen untuk reguler dan khusus karena padatnya lokasi Mina. Pembagian kuota haji tambahan, diberikan oleh Yaqut melalui Kepmen Agama RI Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan 2024, yang menyatakan bahwa sebanyak 20.000 kuota, dibagikan 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus. Padahal, Budi mengatakan, pada Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, telah disebutkan bahwa pembagian kuota haji adalah 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus. Bahkan, Budi mengatakan, sepatutnya keseluruhan kuota tambahan yaitu sebanyak 20.000 terbit, menjadi kuota haji reguler, karena melihat tujuan utamanya adalah untuk memangkas antrean haji. Terlebih, kata Budi, pihaknya juga menemukan adanya dugaan aliran dana dari biro travel kepada pihak Kemenag. "Jadi seluruh rangkaian inilah yang kemudian oleh penyidik akan disisir, akan didalami pihak-pihak mana saja yang diduga terkait," ucap Budi kepada Tirto, Rabu (20/8/2025). 100	2025-08-22
Berita CekFakta	Hoaks Kenaikan Biaya Admin Bank Negara, dari BRI, sampai Mandiri	Tim Riset Tirto mula-mula mengecek situs resmi setiap akun bank untuk memastikan biaya admin bulanannya. Perlu digarisbawahi, biaya administrasi per bulan untuk setiap bank bervariasi tergantung pada jenis tabungan. Untuk Bank BRI BritAma misalnya, nasabah dikenai biaya administrasi bulanan sebesar Rp12 ribu, BritAma Bisnis gratis (ratas saldo minimal Rp5 juta), dan Simpedes sebesar 6 ribu. Untuk Giro BRI sendiri juga gratis, asalkan saldo dalam rekening bernilai lebih dari Rp10 juta. Sedikit lebih mahal dari BritAma BRI, biaya admin bulanan Tabungan Rupiah Bank Mandiri mencapai Rp12.500. Nominal yang sama juga berlaku untuk Mandiri Tabungan Bisnis. Sementara Mandiri Tabungan NOW memiliki biaya administrasinya Rp5 ribu per bulan, Kemudian untuk Bank BNI Rekening Taplus, biaya pengelolaan rekening yang dibebankan ke nasabah sebesar Rp11 ribu dan BNI Rekening Taplus Bisnis sedikit lebih murah, yakni Rp10 ribu. Terakhir, untuk Tabungan BTN Batara dan BTN EBATARAPOS, nasabah dikenai biaya administrasi Rp12.500 per bulan. Jika dirangkum, maka kurang lebih akan seperti ini: Bank BRI BritAma Rp12.000Bank Mandiri Tabungan Rupiah Rp12.500Bank BNI Rekening Taplus Rp11.000BTN Batara Rp12.500 Suara, Berdasarkan informasi dari sejumlah berita dan situs BRI, untuk biaya administrasi bulanan jenis tabungan BRI Simpedes memang sempat naik dari Rp5.500 menjadi Rp6.000. Akan tetapi, selain itu belum ada informasi resmi lebih lanjut. 100	2025-08-21
Berita CekFakta	Hoaks Video Bupati Pati Sudewo Mengundurkan Diri	Tirto mengamati video yang disertakan dalam unggahan tersebut secara seksama dari awal hingga akhir. Sekilas, video itu memang menampilkan seorang pria yang tampak tengah membacakan surat pengunduran diri. Dalam orasinya, pria tersebut terdengar bilang, "Dengan ini, menyatakan sebagai berikut: Satu, bahwa terhitung sejak tanggal 13 Agustus saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Bupati Pati. Karena telah gagal menjadi pemimpin yang berpihak pada masyarakat Kabupaten Pati dan menjalankan kekuasaan saya tidak menjunjung tinggi supremasi hukum." Namun, setelah diamati lebih lanjut, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Salah satunya adalah fakta bahwa pria yang berorasi dan membacakan surat pengunduran diri itu ternyata bukanlah Bupati Pati, Sudewo. Tirto lantas melakukan penelusuran lebih lanjut terkait asal-usul dan konteks video tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search serta pencarian menggunakan kata kunci terkait di platform YouTube. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video identik ditemukan di kanal YouTube MerdekaDotCom dalam video berjudul “Keras! Perwakilan Pendemo Bacakan Draf Surat Tuntut Bupati Pati Sudewo Mundur” yang diunggah pada Rabu (13/8/2025). Berdasarkan keterangan yang tercantum pada unggahan tersebut, diketahui bahwa pria yang membacakan surat pengunduran diri dalam video bukanlah Bupati Pati, Sudewo. Sosok tersebut merupakan seorang perwakilan massa aksi yang membacakan draf surat pengunduran diri Bupati Pati sebagai bagian dari aksi demonstrasi yang berlangsung pada Rabu, 13 Agustus 2025. Baca juga:Mendagri Minta Bupati Pati Tetap Kerja Meski Terancam Pemakzulan Dengan demikian, karena video tersebut tidak menampilkan secara langsung sosok Bupati Pati, Sudewo, yang membacakan surat pengunduran diri. Isi surat yang dibacakan adalah draf yang disampaikan oleh perwakilan demonstran. Maka, belum dapat dipastikan atau disimpulkan bahwa itu merupakan pernyataan resmi pengunduran diri dari Sudewo. Seturut laporan Tirto, Sudewo menegaskan ogah mundur dari jabatannya sebagai kepada daerah, pada Rabu (13/8/2025). Dengan bangga, Sudewo menyatakan bisa menduduki jabatan bupati karena dipilih oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Pati. Sehingga, ia menegaskan tak bisa serta-merta mundur. "Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semuanya ada mekanismenya," kata Sudewo usai didemo. Proses pemakzulan atas Sudewo yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Pati masih terus berjalan. Meski demikian, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta Bupati Pati, Sudewo untuk tetap bekerja dan memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Tito meminta Sudewo untuk meniru Bupati Jember, Faida, yang dimakzulkan oleh DPRD, namun tetap bekerja selama proses konstitusi itu berlangsung. Dia menceritakan selama proses pemakzulan pada 2020 lalu oleh DPRD Jember, Bupati Faida tetap bekerja hingga muncul putusan inkrah di Mahkamah Agung. "Sama seperti dulu waktu di Jember, juga pernah ada pemakzulan oleh DPRD, tetap berjalan pemerintahannya oleh bupati waktu itu. Dan kemudian DPRD-nya memenuhi kuorum menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung, nanti Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya," ujarnya di Kompleks MPR/DPR RI, Senin (18/8/2025). Selebihnya, hingga Kamis (21/8/2025) tidak terdapat informasi maupun pernyataan resmi apa pun dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Pati, DPRD Pati, maupun dari pemberitaan media kredibel yang dapat membenarkan klaim bahwa Bupati Pati, Sudewo, telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya. 100	2025-08-21
Berita CekFakta	Hoaks BI Luncurkan Uang Pecahan Rp250.000 Spesial HUT ke-80 RI	Untuk memverifikasi narasi yang berseliweran, Tim Riset Tirto mencoba mengunjungi akun Instagram resmi @bank_indonesia. Namun tak ditemukan informasi yang mengonfirmasi klaim unggahan tersebut. BI lewat unggahan Instagram-nya, Jumat (20/6/2025), bahkan BI sempat menyatakan kalau pihaknya tidak menerbitkan uang rupiah peringatan kemerdekaan terbaru. BI menjelaskan, uang peringatan kemerdekaan terbaru diterbitkan pada peringatan 75 kemerdekaan RI alias di tahun 2020 silam. Unggahan itu dibuat BI untuk menanggapi kabar berseliweran soal uang pecahan baru yang dibuat BI khusus memperingati HUT ke-80 RI. Sementara itu, gambar pecahan uang Rp250.000 yang dikabarkan dikeluarkan BI menyambut Hari Kemerdekaan tahun ini, juga mencurigakan. Kejanggalan dapat diidentifikasi sebab foto uang pecahan Rp250.000 yang beredar di media sosial tidak mencantumkan nama Bank Indonesia, tetapi Bank Republik Nusantara. Hal ini diperkuat POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding and TJSL Peruri, Yahdi Lil Ihsan, menegaskan sampai saat ini tidak ada penerbitan uang rupiah pecahan Rp250.000. Yahdi menjelaskan pecahan uang rupiah terbaru yang beredar di media sosial menampilkan tulisan Bank Republik Nusantara. Padahal, uang rupiah resmi seharusnya mencantumkan Bank Indonesia. "Bukan Bank Republik Nusantara seperti gambar yang beredar di media sosial tersebut," ujar Yahdi sebagaimana dilansir Kompas.com. Lebih jauh, sebelumnya BI mengimbau masyarakat untuk mengecek fakta dan memvalidasi informasi lewat saluran resmi BI, antara lain WhatsApp 081 131 131 131 atau media sosial resmi BI. Adapun media sosial resmi BI lain yakni akun X “bank_indonesia”. Masyarakat bisa mengecek jenis dan gambar uang yang berlaku saat ini di laman resmi bi.go.id. Menukil situs tersebut, uang kertas yang berlaku saat ini antara lain uang kertas pecahan Rp100.000 tahun emisi 2022, Rp50.000 tahun emisi 2022, Rp20.000 tahun emisi 2022, Rp10.000 tahun emisi 2022, Rp5.000 tahun emisi 2022, Rp2.000 tahun emisi 2022, dan Rp1.000 tahun emisi 2022. Sedangkan untuk uang koin, pecahan yang berlaku yakni Rp1.000 tahun emisi 2016, Rp500 tahun emisi 2016, Rp200 tahun emisi 2016, Rp100 tahun emisi 2016, Rp1.000 tahun emisi 2010, dan Rp500 bergambar bunga melati tahun emisi 2003. 100	2025-08-21
Berita CekFakta	Tidak Benar Video Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara	Untuk mencari tahu asal muasal cuplikan Sri Mulyani dan mengecek konteks utuhnya, Tim Riset Tirto mengambil tangkapan layar video dan menyalinnya ke mesin telusur Google Image. Dari situ kami menemukan header identik digunakan dalam artikel Kompas berjudul “Sri Mulyani Akui Gaji Guru dan Dosen Masih Kecil, Tantangan untuk Keuangan Negara”. Menurut keterangan, dokumentasi itu memperlihatkan momen Sri Mulyani saat acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) yang digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025). Alih-alih mengatakan guru sebagai beban negara, Menkeu dalam acara tersebut mengakui, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memberikan gaji yang layak bagi guru dan dosen. Persoalan ini sudah lama menjadi sorotan publik. Kata Sri, di media sosial, tak sedikit warganet mengeluhkan bahwa profesi mulia ini kurang dihargai negara lantaran penghasilannya yang kecil. Ia menambahkan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah dihadapkan pada pertanyaan sulit, yakni apakah kesejahteraan guru dan dosen sepenuhnya harus dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), ataukah perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Meski Menkeu benar mengatakan demikian, dalam video utuh yang disiarkan kanal YouTube Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, tak ditemukan pernyataan Menteri Sri menyebut guru sebagai beban negara. Penyampaian Menkeu terkait gaji guru bisa disimak mulai menit 56:51. “Kluster ketiga di dalam ekosistem pendidikan atau belanja pendidikan adalah untuk sarana prasarana dari membangun sekolah. Bapak Presiden dalam hal ini sekarang minta revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak sampai membangun sekolah baru seperti sekolah rakyat untuk anak-anak miskin hingga membangun kampus-kampus dan laboratorium penelitian. Itu semuanya adalah masuk di dalam anggaran pendidikan, termasuk membangun rumah sakit pendidikan,” ucap Menkeu Sri melanjutkan di video asli. Baca juga:Sri Mulyani Jadi Korban Deepfake Soal 'Guru Beban Negara' Menkeu Sri sendiri membantah bahwa dirinya menyatakan guru sebagai beban negara. Hal tersebut ia tegaskan dalam klarifikasi yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, Selasa (19/8/2025). “Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato saya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu. Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” kata Sri dalam unggahan klarifikasinya. Klarifikasi serupa disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro. Ia menyampaikan bahwa video yang beredar juga hanya menampilkan potongan dari pidato lengkap Sri Mulyani dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025. 100	2025-08-20
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran SPPI 2025 Mengatasnamakan BGN	Tim Riset Tirto melakukan penelusuran Google untuk mencari tahu kebenaran narasi dan tautan yang berseliweran. Alih-alih menemukan sumber resmi atau pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim, kami justru menjumpai narasi ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). BGN lewat situs resminya sudah pernah memberi peringatan kepada masyarakat terkait informasi yang mencatut pihaknya. BGN menegaskan, pihaknya hanya akan membagikan informasi lewat saluran resmi. Saluran resmi itu di antaranya situs https://www.bgn.go.id/, Facebook “Bgn RI” dan Instagram @badangizinasional.ri yang bercentang biru. “Jika Anda menerima informasi atau permintaan yang mengatasnamakan BGN dari pihak yang tidak dikenal atau mencurigakan, mohon untuk tidak terburu-buru memberikan tanggapan atau memenuhi permintaan dari yang bersangkutan,” kata BGN menukil situsnya. Pendaftaran SPPI terakhir yakni batch 3 yang dibuka sejak 27 Desember 2024 sampai 15 Maret tahun ini. Pada rentang waktu 4 Juli – 4 Agustus 2025 lalu, para pelamar SPPI batch itu seharusnya sudah mengikuti pelatihan manajerial. Belum ada informasi lebih lanjut terkait pendaftaran SPPI batch selanjutnya. Tautan mendaftar SPPI juga bukan seperti unggahan yang beredar, melainkan melalui laman https://www.idu.ac.id/. Program SPPI bertujuan untuk membentuk generasi penerus yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademis, namun juga semangat dan dedikasi tinggi untuk menjadi agen perubahan dalam memajukan bangsa. Calon yang terpilih akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bertugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Makan Bergizi yang menjadi tanggung jawabnya. Lewat akun Instagram resminya, BGN menjelaskan, proses rekrutmen dan seleksi SPPI sepenuhnya merupakan kewenangan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI). BGN menyatakan tidak terlibat dalam proses seleksi maupun pengumuman hasil rekrutmen. 100	2025-08-19
Berita CekFakta	Hoaks Dua Orang Polisi Tewas Saat Amankan Demonstrasi di Pati	Tirto menelusuri konteks dan asal usul video yang tersebar tersebut menggunakan reverse image search dan pencarian melalui kata kunci terkait di platform YouTube. Hasilnya, kami menemukan video identik diunggah di kanal youtube Merdeka.com dan Tribunnews. Video tersebut memang memperlihatkan kondisi saat demo di Pati, terlihat anggota polisi nampak berlari usai diserang para pendemo. Polisi tersebut, nampak sempat jatuh tersungkur, meski kemudian bisa menyelamatkan diri. Meski demikian, tidak ada keterangan sama sekali dalam video tersebut yang membenarkan ada anggota polisi tewas saat mengamankan demo tersebut. Tirto menelusuri klaim ini ke sejumlah pihak terkait seperti Polresta Pati, Polda Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Pati. Kapolresta Pati, Kombes Pol. Jaka Wahyudi, melalui akun Instagram resmi Polresta Pati, menegaskan bahwa kabar tersebut adalah hoaks. Ia memastikan tidak ada anggota kepolisian yang meninggal dunia dalam peristiwa demonstrasi tersebut. Lebih lanjut, terkait beredarnya nama-nama di media sosial yang diklaim sebagai anggota polisi yang tewas, yakni Aiptu Teguh Sulistyo dan Bripka Catur Puji Santoso, pihak Polresta Pati menjelaskan bahwa keduanya memang telah meninggal dunia, namun bukan akibat bentrokan dalam aksi demonstrasi. Keduanya wafat pada tahun 2024 lalu. “Beredar luas informasi di media sosial, bahwa ada dua personel Polri yang dikabarkan meninggal dunia. Setelah kami telusuri dan cek fakta di lapangan berita tersebut HOAX. Perlu kami sampaikan bahwa dua personel tersebut yakni Aipda Teguh Sulistiyo wafat pada tanggal 17 Mei 2024 dan Bripka Catur Puji Santoso telah wafat pada tanggal 2 Februari 2024. Saring Before Sharing,” tulis keterangan resmi Polresta Pati, Kamis (14/8/2025). Seperti yang dilaporkan Tirto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, membantah kabar adanya korban meninggal dalam aksi ini. Berdasarkan informasi yang ia himpun, belum ada laporan korban meninggal. "Sampai sore hari ini hasil penelusuran kami, dari kepolisian nihil. Tidak ada korban yang meninggal dunia," kata Artanto, Rabu (13/8/2025) sore. Meski demikian, Artanto mengatakan puluhan orang termasuk sejumlah anggota kepolisian mengalami luka-luka dalam insiden demo ricuh mendesak lengserkan Sudewo, Bupati Pati. "Ada korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri maupun dari masyarakat, yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di rumah sakit," kata Artanto, Rabu (13/8/2025) sore. Dari jumlah itu, polisi yang mengalami luka-luka sekitar tujuh orang. Selain masyarakat peserta demo, ada pula jurnalis yang mengalami luka. Artanto menyebut, para korban menderita luka berbeda-beda. Ada yang mengalami luka lebam, bocor kepala, kulit robek, hingga sesak nafas. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mencatat ada 64 korban luka dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati pada Rabu (13/8/2025). "Dari 64 korban luka tersebut, ada yang dirawat di RSUD RAA Soewondo, Klinik Marga Husada, Klinik Pratama PMI, RS Keluarga Sehat, dan perawatan di tempat," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Lucky Pratugas Nasrimo, di Pati, Rabu (13/8/2025) dilansir dari Antara. Untuk pasien yang dirawat di RSUD RAA Soewondo ada 40 orang, Klinik Marga Husada empat orang, Klinik Pratama PMI satu orang, RS Keluarga Sehat ada tujuh orang, dan perawatan di tempat ada 12 orang. Sebagian besar, kata dia, menjalani rawat jalan, sedangkan rawat inap enam orang, selebihnya rawat jalan dan ada yang observasi. Tidak ada korban meninggal hingga periksa fakta ini ditulis pada Selasa (19/8/2025). 100	2025-08-19
Berita CekFakta	Tidak Benar Klaim Vaksin HPV Sebabkan Kemandulan	Berdasar informasi Kementrian Kesehatan RI, vaksin HPV adalah vaksin yang diberikan untuk melindungi perempuan dari risiko terinfeksi Human Papillomavirus, penyebab utama kanker leher rahim atau serviks. Infeksi virus ini yang dapat menular melalui hubungan seksual, berganti-ganti pasangan seksual, merokok, dan memiliki riwayat keluarga dengan kanker serviks. Kanker serviks menjadi kanker paling umum nomor dua bagi perempuan Indonesia, setelah kanker payudara. Tingkat kematian kanker serviks mencapai 50 persen, dengan angka kematian yang terus meningkat. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menunjukkan bahwa kanker serviks menyumbang sekitar 36.633 kasus di Indonesia per tahun, dengan banyak di antaranya baru terdiagnosis pada stadium lanjut. Oleh karena itu, WHO mendorong setiap negara, termasuk Indonesia, untuk memasukkan vaksin HPV dalam program imunisasi nasional guna menurunkan angka kematian akibat kanker serviks. Kembali ke klaim video di media sosial terkait klaim vaksin HPV menyebabkan kemandulan, Tirto melakukan penelusuran lebih jauh. Merujuk laporan dari Kemenkes RI dikatakan kalau pemberian vaksin menjadi salah satu upaya menekan anagka kematian akibat kanker serviks. Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono bahwa ada strategi tiga pilar; vaksinasi untuk anak perempuan dan laki-laki usia 15 tahun, skrining HPV DNA untuk perempuan usia 39 tahun, dan penanganan medis bagi perempuan dengan kanker serviks invasif. Sementara dalam studi berjudul Human papillomavirus vaccine effectiveness by age at vaccination: A systematic review yang dipublikasikan oleh Human Vaccines & Immunotherapeutics (2023) disebutkan bahwa vaksin HPV bekerja dengan mencegah infeksi sebelum terpapar secara alami sehingga vaksin HPV kemungkinan lebih efektif pada usia yang lebih muda, dan penting untuk memahami bahwa efektivitasnya dapat berkurang jika diberikan pada usia yang lebih tua. Dokter Caisar Dewi Maulina pada laman Halodoc menyebutkan bahwa American Cancer Society (ACS) dan American Academy of Pediatrics (AAP) merekomendasikan untuk memulai rangkaian vaksinasi HPV sedini mungkin, yaitu usia 9 tahun. Sehingga orang dapat menyelesaikan vaksinasi sebelum memulai aktivitas seksual. Sementara terkait klaim vaksin HPV menyebabkan keringnya kantung rahim dan kemandulan. Tirto merujuk laporan dari National Library of Medicine yang menyatakan tidak adanya hubungan antara vaksinasi HPV dan infertilitas pada wanita. Jurnal ini berdasar kasus di Amerika Serikat, terhadap permpuan usia 18–33 Tahun. Data dari Survei Pemeriksaan Kesehatan dan Gizi Nasional pada tahun 2013-2016 menganalisis untuk menilai kemungkinan infertilitas yang dilaporkan sendiri di antara perempuan berusia 20 hingga 33 tahun, hasilnya tidak ada bukti peningkatan infertilitas di kalangan wanita yang menerima vaksin HPV. Justru pencegahan kanker serviks dapat dilakukan dengan memberikan vaksinasi HPV pada kelompok usia anak-anak, remaja dan dewasa. Efektivitas vaksin HPV diklaim hampir 100 persen dan tidak hanya mencegah kanker serviks, tetapi juga kanker anus, penis, mulut, tenggorokan, vagina, dan vulva. Pada laman Halodoc dr. Rizal Fadli menyebutkan bahwa vaksin HPV cukup aman dan tidak berdampak buruk pada kesuburan atau menyebabkan kemandulan, pemberian vaksin HPV justru bisa mencegah penyakit yang memengaruhi kesehatan reproduksi. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas, Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes juga membantah narasi yang beredar di media sosial. Dia mengatakan tidak ada bukti ilmiah maupun mekanisme biologis yang mendukung klaim bahwa vaksin atau imunisasi menyebabkan kemandulan pada pria maupun wanita. Secara umum vaksin bekerja dengan cara menstimulasi sistem imun membentuk antibodi dan sel memori terhadap patogen atau zat penyebab penyakit tertentu. "Vaksin HPV itu sendiri tidak memengaruhi ovarium, testis, spermatogenesis, ovulasi, atau hormon reproduksi. Vaksin HPV ditujukan untuk mencegah kanker serviks dan tidak memengaruhi kesuburan. Studi ilmiah justru menunjukkan wanita yang divaksin HPV tetap memiliki tingkat kesuburan normal," terangnya. Dia menambahkan efek samping vaksin HPV biasanya berupa nyeri, kemerahan, bengkak atau demam, lemas, sakit kepala. Meski begitu tidak ada bukti medis yang menghubungkan vaksin HPV dengan kejadian infertilitas jangka panjang. WHO dalam artikel yang terbit pada Mei 2017, mengatakan bahwa vaksin HPV harus diperkenalkan sebagai bagian dari strategi terkoordinasi dan komprehensif untuk mencegah kanker serviks dan penyakit lain yang disebabkan oleh HPV. 100	2025-08-18
Berita CekFakta	Salah, Vaksin Sebabkan Autisme	Sebagai informasi, mengutip Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, imunisasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari penyakit tertentu, biasanya lewat pemberian vaksin. Menukil situs Kemenkes, ada 14 jenis vaksin yang diberikan pada imunisasi rutin. Antara lain BCG (Bacillus Calmette-Guérin) untuk penyakit tuberkulosis (TB), DPT-Hib untuk penyakit difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenzae tipe b. Kemudian, imunisasi Hepatitis B, MMR dan MR untuk campak rubella, OPV atau vaksin polio tetes serta IPV dan IPV2 atau vaksin polio suntik, vaksin TT, DT, dan td untuk penyakit difteri tetanus, vaksin Japanese Encephalitis (JE) untuk penyakit radang otak, serta HPV, PCV, dan Rotavirus. Kembali pada pembahasan klaim video, Pongrekun menyoroti bahwa imunisasi pada anak dapat menyebabkan autisme. Untuk membuktikan klaim Pongrekun, Tirto menelusuri berbagai penelitian ilmiah yang secara khusus membahas kaitan antara imunisasi dan Autism Spectrum Disorder (ASD). Berbagai studi justru menunjukkan tidak ada bukti hubungan keduanya. Misalnya, penelitian Hornig M, dkk. (2008) yang menganalisis sampel jaringan usus besar untuk mendeteksi RNA Virus Campak. Dari 25 anak dengan autisme dan 13 anak bukan autisme sebagai kelompok kontrol, masing-masing hanya satu anak yang ditemukan memiliki RNA Virus Campak. Artinya, tidak ada korelasi antara vaksin campak dengan autisme. Begitu juga riset Kreesten Meldgaard Madsen, dkk. (2002) yang melibatkan lebih dari 537 ribu anak dalam rentang tahun 1991-1998. Hasilnya, tidak ditemukan kaitan antara usia saat vaksinasi, jarak waktu sejak vaksinasi, maupun tanggal pemberian vaksin dengan ASD. Penelitian lain oleh Richler J, dkk. (2006) yang melibatkan 351 anak dengan ASD juga menegaskan hal serupa. Mereka mencatat bahwa tidak ada hubungan antara ASD dengan imunisasi. Adapun kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), melansir Ayo Sehat Kemenkes, berupa gejala ringan yang biasanya akan sembuh dalam 1-2 hari tanpa diberi obat, berupa reaksi lokal maupun sistemik. Reaksi lokal merupakan gejala-gejala yang muncul di area tubuh yang disuntik, seperti nyeri, kemerahan, dan pembengkakan. Sementara reaksi sistemik berupa sakit kepala, demam, merasa lemas, dan tidak enak badan setelah pemberian vaksin. Dalam kasus yang jarang, KIPI berat dapat muncul akibat reaksi sistem imun terhadap vaksin. Kondisi ini bisa berupa alergi berat (anafilaksis), penurunan trombosit, kejang, maupun otot melemah. Namun, seluruh gejala tersebut bisa ditangani sehingga tidak menimbulkan dampak jangka panjang bagi kesehatan. KIPI dapat diminimalisir dengan menghindarkan anak dari melakukan aktivitas berat sebelum imunisasi untuk mengurangi rasa lelah setelah penyuntikan. Kemudian, hindari anak dari paparan panas yang berlebihan seperti mandi air panas atau berada di ruangan yang terlalu panas. Jangan menekan atau menggosok bekas suntikan dan area di sekitarnya untuk mencegah terjadinya peradangan dan infeksi. Terakhir, jika ingin memberi anak obat atau suplemen setelah imunisasi, harap dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Lebih lanjut, Dokter Andreas Wilson Setiawan, M.Kes juga menyatakan bahwa secara ilmiah tidak ada kaitan antara pemberian vaksin dengan kejadian autisme. Ia menekankan pentingnya memahami terlebih dahulu apa itu autisme dan apa saja penyebab dari kondisi tersebut. Menurut Andreas, berdasarkan PPDGJ-III (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi III), autisme adalah gangguan perkembangan pervasif yang muncul sebelum usia tiga tahun. Gangguan ini ditandai dengan masalah dalam interaksi sosial, komunikasi, serta perilaku yang terbatas dan berulang. “Autisme sendiri terdiri dari tiga area kelainan utama,” jelasnya. Pertama, interaksi sosial, seperti kesulitan membangun dan mempertahankan hubungan, kurangnya kontak mata, hingga kesulitan memahami emosi orang lain. Kedua, komunikasi, yang mencakup keterlambatan bicara, kesulitan memahami bahasa, hingga kesulitan membaca bahasa tubuh atau ekspresi wajah. Ketiga, perilaku, misalnya minat obsesif pada benda tertentu, gerakan tubuh yang berulang, atau rutinitas yang kaku. dr. Andreas menambahkan bahwa penyebab autisme bersifat multifaktorial. Faktor genetik dan epigenetik berperan melalui fungsi sinapsis dan neurotransmisi di otak. Di sisi lain, faktor non-genetik juga dapat berpengaruh, seperti paparan logam berat atau bahan kimia dalam makanan dan air minum, serta paparan obat-obatan tertentu selama kehamilan, misalnya asam valproat dan thalidomide. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa isu vaksin menyebabkan autisme berawal dari sebuah artikel tahun 1998 di jurnal The Lancet yang ditulis Andrew Wakefield. “Penelitian itu mengklaim adanya hubungan antara vaksin MMR dan autisme, tetapi terbukti cacat metodologi, hanya menggunakan 12 anak sebagai sampel, serta penuh konflik kepentingan dan manipulasi data,” terang Andreas. Artikel tersebut kemudian ditarik kembali, dan Wakefield kehilangan izin praktik medisnya. 100	2025-08-18
Berita CekFakta	Tidak Benar Narasi ASI Bisa Ganti Imunisasi untuk Campak & Polio	Perlu diketahui, menurut laman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), polio adalah penyakit yang sangat menular dan umumnya menyerang anak-anak di bawah lima tahun. Sekitar 1 dari 200 infeksi dapat berujung pada kelumpuhan permanen, sementara 2-10 persen dari kasus kelumpuhan berakibat kematian. Virus polio menular terutama lewat jalur tinja-oral, meski kadang juga melalui makanan atau air yang tercemar. Virus ini berkembang biak di usus. Setelahnya, virus bisa menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Masa inkubasinya berkisar 4-35 hari, dengan rata-rata 7-10 hari. Sebagian besar orang yang terinfeksi (hingga 90 persen) tidak menampakkan gejala atau hanya mengalami gejala ringan sehingga kerap tidak terdeteksi. Sementara itu, penyakit campak menurut WHO adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dari famili paramyxovirus. Virus ini menyerang saluran pernapasan lalu menyebar ke seluruh tubuh. Campak berbahaya terutama bagi anak-anak kecil, ibu hamil, serta orang dengan daya tahan tubuh lemah, karena dapat menyebabkan komplikasi serius seperti diare berat, pneumonia, ensefalitis, kebutaan, hingga kematian. Penularan campak terutama terjadi melalui droplet pernapasan ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Penularan juga bisa terjadi jika seseorang bersentuhan langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi virus. Orang terinfeksi bisa menularkan penyakit ini sejak empat hari sebelum ruam muncul sampai empat hari setelahnya. Masa inkubasi campak rata-rata 10-14 hari, dan meski tidak ada obat antivirus khusus, sebagian besar penderita pulih dalam 2-3 minggu. Kembali ke klaim video, Tirto melakukan penelusuran terhadap sejumlah pernyataan dalam video tersebut, di antaranya adalah vaksin campak dan polio menyebabkan sakit hingga kematian kepada anak, dan klaim ASI sebagai pengganti vaksin yang lebih efektif. Tirto mendapatkan laporan dari WHO, yang menemukan kalau sebagian anak yang mendapat vaksin campak (MR/MMR) bisa mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dengan efek samping ringan seperti demam atau ruam, biasanya muncul sekitar 7-12 hari pasca imunisasi dan berlangsung sekitar 1-2 hari. Reaksi berat seperti anafilaksis (alergi parah) sangat jarang terjadi, dengan angka kejadian sekitar sekitar 3,5-10 kasus per satu juta dosis. Sementara itu, dari laporan WHO, vaksin polio juga memiliki risiko KIPI, tetapi sifatnya ringan. Pada vaksin polio suntik (IPV) efek samping yang paling umum ditemukan adalah kemerahan, benjolan, atau rasa nyeri di sekitar area suntikan. Biasanya akan hilang sendiri dalam jangka waktu 2-3 hari. Belum ada laporan anafilaksis maupun gangguan berat lain yang disebabkan oleh IPV. WHO sendiri mencatat pada kasus campak, daerah dengan vaksinasi rendah biasanya akan mengalami epidemi setiap dua hingga tiga tahun, dan berlangsung antara dua hingga tiga bulan. Salah satu wabah terbesar pernah terjadi di Jawa Timur pada tahun 2016 dengan total 3.765 kasus. WHO melaporkan provinsi ini termasuk daerah dengan cakupan vaksinasi rendah, sehingga lebih rentan terjadi penularan. Tren serupa masih terlihat beberapa tahun kemudian. Pada 2022, sebanyak 4.845 kasus campak terkonfirmasi dan enam kematian dilaporkan di 32 dari 38 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, terkait klaim ASI dapat menggantikan vaksin, berdasarkan penelitian oleh Slifverdal, Ehlin, dan Montgomery (2009), ditemukan bahwa imunisasi tetap menjadi bentuk perlindungan paling efektif terhadap campak, sementara manfaat ASI bersifat tambahan dan berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti vaksin. Temuan itu sejalan dengan pernyataan UNICEF, yang menegaskan ASI tidak bisa menggantikan vaksin. ASI eksklusif dengan dukungan gizi seimbang memberikan anak perlindungan umum terhadap berbagai penyakit, sedangkan imunisasi lengkap memberikan perlindungan spesifik terhadap penyakit tertentu yang dapat dicegah dengan vaksin, seperti campak dan polio. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas, Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes, juga menegaskan hal ini. Dia mengatakan kandungan dari ASI memang meningkatkan kekebalan tubuh anak, namun fungsinya berbeda dengan imunisasi. “ASI eksklusif tidak dapat menggantikan fungsi imunisasi. Justru dengan adanya imunisasi itu menunjang agar Pemberian ASI eksklusif lebih baik dalam meningkatkan kekebalan tubuh pada anak karena mengandung antibodi IgA sekretori, laktoferin, lisozim, dan faktor bioaktif,” terangnya kepada Tirto, Sabtu (16/7/2025). Dia menambahkan pemberian ASI eksklusif juga berguna untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit kronis di masa depan. Kata dia, Imunisasi polio dapat merangsang terbentuknya IgA sekretori di usus sehingga mencegah virus polio berkembang biak di saluran cerna. Sedangkan imunisasi campak pada dasarnya merupakan live attenuated vaccine yaitu virus hidup yang dilemahkan sehingga ketika imunisasi campak disuntikkan ke dalam tubuh orang yang sehat. Nantinya tubuh orang sehat akan membentuk antibodi netralisasi (IgM awal, kemudian IgG jangka panjang), Antibodi ini akan mengikat virus campak jika suatu saat terpapar, mencegah infeksi dan penyebaran virus melalui darah. “Maka dari itu ASI eksklusif dan imunisasi campak serta imunisasi polio merupakan 3 hal berbeda namun penting untuk tubuh bayi dan fungsinya saling menunjang,” tegasnya. 100	2025-08-17
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Rekrutmen Bappenas Periode 2025	Tirto mencoba mengakses tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut. Tautan yang dicantumkan itu, per Jumat (15/8/2025) siang, masih bisa diakses. Tautan mengarahkan ke laman situs yang memuat pengisian formulir sederhana yang meminta nama pengguna Telegram dan nomor telepon aktif yang terhubung dengan aplikasi Telegram. Tidak ditemukan logo, identitas resmi, atau elemen visual lain, yang mengindikasikan bahwa situs tersebut terafiliasi dengan Kementerian PPN/Bappenas. Akun Facebook resmi Bappenas sendiri adalah "Kementerian PPN/Bappenas" yang terverifikasi dan bercentang biru. Melalui penelusuran menggunakan layanan URLScan, diketahui bahwa tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi milik Bappenas. Domain utama dari situs tautan tersebut juga mencurigakan, sebab tidak berakhiran '.go.id', yang mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Bappenas sendiri memiliki portal resmi rekrutmen pegawai yang beralamat https://rekrutmen.bappenas.go.id/ Dari penelusuran di URLScan juga terungkap situs-situs berdomain janggal, diduga digunakan untuk modus penipuan. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain. Akun yang menyebarkan klaim informasi pendaftaran pegawai Bappenas periode 2025 itu juga bukan merupakan akun Facebook resmi milik Bappenas. Sebagai informasi, tidak ditemukan unggahan di akun media sosial resmi milik Bappenas terkait rekrutmen pegawai periode 2025 yang mengarahkan pengguna ke laman pengisian formulir yang meminta data pribadi. Syarat pendaftaran untuk rekrutmen pegawai Bappenas juga tidak pernah meminta peserta mencantumkan nomor seluler yang mesti terhubung dengan Telegram pribadi. 100	2025-08-15
Berita CekFakta	Hoaks 3 Orang Meninggal Dunia pada Demo Pati 13 Agustus 2025	Pertama, Tirto menelusuri klaim yang menyebut adanya wartawan yang meninggal dunia akibat demonstrasi di Pati. Salah satu petunjuk yang ditelusuri adalah kartu identitas pers atas nama Lilik Yuliantoro, yang ditampilkan dalam unggahan di media sosial dan diklaim sebagai jurnalis yang menjadi korban meninggal dalam aksi tersebut. Kami menemukan unggahan instagram dari @tuturpedia, media tempat wartawan Lilik bekerja. Media tersebut mengklarifikasi bahwa kabar yang beredar dan menyebut bahwa wartawan mereka yaitu Lilik Yuliantoro meninggal dunia dapat dipastikan adalah hoaks. “Saat ini, Lilik tengah dalam perawatan di RSUD Suwondo Pati. Lilik dalam keadaan sadar namun masih lemas dan pusing diakibatkan efek dari gas air mata,” tulis keterangan resmi media tersebut pada Rabu (13/8/2025). Dalam unggahan lainnya, media tersebut bahkan menampilkan klarifikasi langsung dari Lilik Yuliantoro yang membantah kabar terkait dirinya. Dalam video yang diunggah, Lilik terlihat dalam keadaan sadar dan masih terbaring di rumah sakit. Ia secara tegas menyatakan bahwa informasi yang menyebut dirinya meninggal dunia merupakan hoaks Seperti yang dilaporkan Tirto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, membantah kabar adanya korban meninggal dalam aksi ini. Berdasarkan informasi yang ia himpun, belum ada laporan korban meninggal. "Sampai sore hari ini hasil penelusuran kami, dari kepolisian nihil. Tidak ada korban yang meninggal dunia," kata Artanto, Rabu (13/8/2025) sore. Meski demikian, Artanto mengatakan puluhan orang mengalami luka-luka dalam insiden demo ricuh mendesak lengserkan Sudewo, Bupati Pati. "Ada korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri maupun dari masyarakat, yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di rumah sakit," kata Artanto, Rabu (13/8/2025) sore. Dari jumlah itu, polisi yang mengalami luka-luka sekitar tujuh orang. Selain masyarakat peserta demo, ada pula jurnalis yang mengalami luka. Artanto menyebut, para korban menderita luka berbeda-beda. Ada yang mengalami luka lebam, bocor kepala, kulit robek, hingga sesak nafas. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mencatat ada 64 korban luka dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati pada Rabu (13/8/2025). "Dari 64 korban luka tersebut, ada yang dirawat di RSUD RAA Soewondo, Klinik Marga Husada, Klinik Pratama PMI, RS Keluarga Sehat, dan perawatan di tempat," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Lucky Pratugas Nasrimo, di Pati, Rabu (13/8/2025) dilansir dari Antara. Untuk pasien yang dirawat di RSUD RAA Soewondo ada 40 orang, Klinik Marga Husada empat orang, Klinik Pratama PMI satu orang, RS Keluarga Sehat ada tujuh orang, dan perawatan di tempat ada 12 orang. Sebagian besar, kata dia, menjalani rawat jalan, sedangkan rawat inap enam orang, selebihnya rawat jalan dan ada yang observasi. Tidak ada korban meninggal. 100	2025-08-15
Berita CekFakta	Video Ricuh Bobotoh Diklaim Pendemo Siap Meluncur ke Pati	Usai menyaksikan video dan memperhatikan detailnya, Tim Riset Tirto menemukan adanya cuplikan bendera dengan nuansa biru dan kuning dengan logo yang mirip logo klub sepak bola Persib Bandung. Untuk memastikan keterkaitan rekaman dengan Persib Bandung, kami mencoba menyalin tangkapan layar video tersebut ke Google Image. Hasilnya, dokumentasi ini sudah berlalu lalang-lalang sejak Mei lalu. Akun Instagram “pasukan_casual” misalnya, mengunggah video ini pada 25 Mei 2025. Menurut keterangan, rekaman aslinya menggambarkan adanya sedikit gesekan antara Bobotoh (pendukung Persib Bandung) dan pihak keamanan di luar stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Akun TikTok bernama "hooligansculture99" juga mengunggah video itu dengan takarir yang sama. “A. C. A. B‼ Terjadi sedikit gesekan antara bobotoh dan isilop di luar stadion GBLA match kemarin,” begitu bunyi keterangannya. Laporan soal kericuhan itu juga diperkuat oleh berita Detik berjudul “Kericuhan di Luar Stadion GBLA Warnai Laga Persib Vs Persis”. Disebut dalam artikel bahwa kegaduhan berlangsung pada Sabtu (24/5/2025), saat jalannya pertandingan antara Persib Bandung melawan Persis Solo di Stadion GBLA. Kerusuhan terjadi di area luar stadion saat ribuan suporter memaksa masuk ke dalam stadion dengan mendobrak pagar. Dari pantauan di lapangan, massa suporter sempat terlibat kericuhan dengan petugas keamanan. Kericuhan itu terjadi di area Gerbang Biru Stadion GBLA. Selain memaksa masuk, mereka juga melemparkan benda seperti batu hingga flare. Diduga kuat, suporter yang memaksa masuk adalah mereka yang tidak memiliki tiket. Itu artinya, video kericuhan ini telah dibubuhi keterangan yang tidak tepat. Meski unjuk rasa di Pati memang terjadi, yakni pada Rabu (13/8/2025), video yang berlalu-lalang tidak menunjukkan pendemo di Pati maupun massa yang siap meluncur ke unjuk rasa di Pati. Dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati pada Rabu (13/8/2025) lalu itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mencatat ada 64 korban luka. "Dari 64 korban luka tersebut, ada yang dirawat di RSUD RAA Soewondo, Klinik Marga Husada, Klinik Pratama PMI, RS Keluarga Sehat, dan perawatan di tempat," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Lucky Pratugas Nasrimo, di Pati, Rabu (13/8/2025), menukil dari Antara. 100	2025-08-14
Berita CekFakta	Salah, Video Uang Sitaan Korupsi Gula Dibagikan untuk TKI	Pertama-tama tim riset Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dengan Google Images dengan berfokus pada visual yang tampil dalam video. Hasilnya mengarahkan ke sebuah video pemberitaan yang diunggah di kanal YouTube media berita, tvOne. Video berdurasi sekitar satu menitan itu memang menampilkan berita terkait konferensi pers Kejagung ketika menyita uang hasil dugaan korupsi kasus importasi gula di Kemendag. Namun, video yang diunggah pada 26 Februari 2025 itu sama sekali tidak membicarakan soal rencana membagikan uang sitaan Kejagung untuk para TKI. Terlebih, video asli yang disiarkan tvOne, memiliki suara latar atau keterangan audio yang berbeda dengan video yang tersebar di Facebook. Kuat dugaan video dari kanal YouTube resmi tvOne ini diedit dan dimanipulasi agar sesuai dengan narasi yang ingin disebarkan. Sebelumnya, Tirto juga meliput konferensi pers yang dilakukan Kejagung di Jakarta pada 25 Februari 2025 lalu itu. Diberitakan, Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita Rp565 miliar terkait dugaan korupsi importasi gula dari sembilan tersangka yang mengembalikan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abqul Qohar, saat itu menyatakan bahwa pengembalian uang tersebut kemudian dititipkan ke rekening penampungan di Bank Mandiri. Dia menjelaskan, uang paling banyak disita berasal dari tersangka Tonny Wijaya NG selaku Direktur Utama PT Angels Products senilai Rp150,8 miliar. Tirto juga berupaya mencari informasi yang diklaim oleh penyebar video di Facebook terkait uang sitaan yang akan dibagikan ke TKI dengan mengakses langsung laman Kejagung dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Namun tak ada informasi yang menyatakan bahwa uang sitaan Kejagung dalam kasus importasi gula akan dibagikan untuk TKI. Diduga modus seperti ini merupakan upaya penipuan yang mengincar para pekerja migran. Hal ini karena penyebar narasi dalam video itu meminta akses data pribadi berupa paspor dan akun Bank BRI. Tirto tidak merekomendasikan Anda untuk membagi data pribadi sembarangan ke pihak-pihak yang mencurigakan dan tidak bertanggung jawab. 100	2025-08-14
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pembuatan dan Perpanjangan SIM Gratis Tahun 2025	Pertama, Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di unggahan tersebut. Hasilnya, tautan tersebut mengarah ke laman yang menampilkan poster seorang perempuan di depan monitor disertai teks keterangan "register now" atau daftar sekarang. Di bawahnya, tertera formulir yang memintakan pengisi memilih asal provinsi dan memasukkan nomor Telegram. Tampilan laman ini persis seperti situs-situs yang ditemukan tim riset Tirto sebelumnya dan diduga phishing karena sama sekali bukan akun situs resmi buatan pemerintah. Periksa Fakta hoaks tautan pendaftaran SIM gratis. Serupa kali ini, tidak ada menu lain yang bisa diklik di situs tersebut selain pengisian formulir pendaftaran. Lebih janggal lagi karena tak terdapat satupun logo resmi dari Korlantas Polri yang bertanggung jawab dalam urusan pembuatan dan perpanjangan SIM. Kami kemudian melakukan pemindaian tautan menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menampilkan, halaman tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi milik Korlantas Polri yang bertanggung jawab terhadap pembuatan dan perpanjangan SIM. Domain utama situs tautan tersebut adalah link13[dot]infoterbaru-cekdata[dot]com. Domain itu tidak berakhiran ‘.go.id’ yang semakin mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Padahal, tautan resmi milik Korlantas Polri, yang memuat informasi mengurus perpanjangan ataupun membuat SIM adalah: https://www.digitalkorlantas.id/ Modus seperti ini biasanya digunakan untuk penipuan skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga dan program pemerintah lainnya. Baca juga:Hati-hati, Hoaks Tautan Bantuan Dana Koperasi Desa Merah PutihHoaks Token Listrik Gratis dari PLN dalam Rangka HUT ke-80 RIWaspada, Ini Daftar Info Hoaks dan Palsu tentang BSU 2025! Akun yang menyebarkan klaim tersebut juga bukan merupakan akun Facebook resmi milik Korlantas Polri. Akun penyebar klaim pembuatan dan perpanjangan SIM gratis tersebut baru dibuat pada April 2025. Sebagai informasi, Korlantas Polri lewat akun Instagram resmi mereka sudah mewanti-wanti bahwa narasi pembuatan dan perpanjangan SIM gratis merupakan informasi tersebut tidak benar. Dengan begitu, tautan pembuatan dan perpanjangan SIM gratis itu merupakan hoaks yang diduga berupaya melakukan modus phishing. Sebab, pembuatan SIM atau perpanjangan SIM masih memerlukan biaya sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 76/2020 di huruf a dan b. 100	2025-08-13
Berita CekFakta	Hoaks Token Listrik Gratis dari PLN dalam Rangka HUT ke-80 RI	Pertama-tama, Tirto memverifikasi kebenaran klaim ini dengan mengunjungi situs resmi PLN berikut. Hasilnya, kami tidak menemukan informasi apapun yang berkaitan dengan klaim bahwa perusahaan milik negara tersebut membagikan token listrik kepada masyarakat senilai Rp250 ribu dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80. Penelusuran juga dilakukan di kanal media sosial resmi milik PLN di Instagram (pln_id) dan facebook (PLN 123) yang telah terverifikasi resmi centang biru. Di instagram PLN, memang terdapat unggahan yang memuat promo kemerdekaan bertajuk “Tambah Daya Tambah Merdeka” yang berlangsung pada tanggal 10-23 Agustus 2025. Namun, promo tersebut berkaitan dengan program penambahan daya listrik, bukan pembagian token listrik gratis seperti yang diklaim di media sosial. Tidak ada satupun informasi yang membenarkan klaim bahwa PLN membagikan token listrik kepada masyarakat senilai Rp250 ribu dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80. Baca juga:Danantara Gabungkan Operasional PLTP Milik Pertamina dan PLN Lebih lanjut, Tirto mencoba mengeklik tautan yang disertakan pada masing-masing unggahan tersebut. Tautan-tautan tersebut mengarahkan kami ke sebuah situs yang menampilkan formulir pendaftaran pemberian token listrik gratis. Formulir tersebut meminta sejumlah data pribadi seperti nama lengkap, alamat/domisili, usia, jenis kelamin dan nomor telepon pribadi yang tersambung dengan Telegram. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan, tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi PLN. Alamat IP situs tersebut terindikasi milik CLOUDFLARENET, US dan domain utama dari situs tautan tersebut adalah qxdaft.it.com dan frmdft.it.com. Domain atau alamat asal situs-situs tersebut bahkan tidak ada yang berakhiran .go.id, mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain. Sejumlah akun yang menyebarkan klaim tersebut juga bukan merupakan akun Facebook resmi PLN. Dilansir dari Liputan6.com, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengatakan, informasi terkait pembagian voucher listrik yang mengatasnamakan PLN tersebut hoaks. 100	2025-08-13
Berita CekFakta	Keliru, ASEAN Sebut Indonesia Akan Runtuh 2030 Akibat Utang	Pertama, Tirto melakukan penelusuran dengan kata kunci “ASEAN memprediksi Indonesia akan runtuh 2030 serupa Sri Lanka” ke mesin pencarian Google. Namun, tidak ada satupun keterangan dari laman resmi ASEAN atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim informasi tersebut. Selanjutnya, Tirto melakukan penelusuran lewat pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari gambar yang diunggah dan berfokus pada sosok Dong He yang dicatut dalam narasi yang beredar. Hasilnya, ditemukan bahwa foto itu terjadi saat momen konferensi pers bertajuk ASEAN+3 Regional Economic Outlook - July 2025 Update. Dong He adalah Kepala Ekonom di ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). Konferensi pers itu juga ditayangkan di YouTube dengan tanggal 23 Juli 2025. Namun, setelah disimak, AMRO sama sekali tidak membicarakan soal utang Indonesia yang akan menyebabkan krisis. Dong He justru menyatakan konsultasi AMRO dengan Indonesia menunjukkan perekonomian berjalan sangat baik karena didorong permintaan domestik. Terlebih, AMRO membantah narasi yang mengklaim bahwa ASEAN menyatakan Indonesia akan runtuh pada tahun 2030 seperti negara Sri Lanka. Hal itu disampaikan di laman resmi mereka melalui keterangan tertulis. “Kami merasa perlu untuk menyampaikan klarifikasi bahwa AMRO tidak membuat pernyataan semacam itu,” tulis pernyataan resmi AMRO. Laporan AMRO justru menyajikan analisis berbasis data mengenai kondisi dan prospek ekonomi makro Indonesia. Meskipun AMRO memperkirakan bahwa rasio utang pemerintah bisa meningkat secara bertahap mencapai sekitar 42 persen pada tahun 2029 apabila tren fiskal hari ini terus berlanjut. Tapi, mereka tidak memproyeksikan akan terjadinya kolaps maupun mengindikasikan akan adanya krisis di Indonesia. Sebaliknya, AMRO memberikan apresiasi kepada otoritas yang telah menerapkan kebijakan fiskal secara hati-hati dan displin, serta telah mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko peningkatan utang di tengah situasi eksternal yang menantang. “AMRO juga memproyeksikan bahwa keberlanjutan utang Indonesia jangka menengah akan tetap kuat, dengan rasio utang diperkirakan tetap jauh di bawah aturan fiskal sebesar 60 persen dari PDB, dan juga lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan ASEAN,” tulis AMRO. Baca juga:Kemenkeu Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Senilai Rp8,5 T Dengan begitu, AMRO sebagai lembaga riset regional yang didirikan negara-negara ASEAN ditambah Cina, Jepang, dan Korea Selatan itu, sama sekali tidak menyebut bahwa Indonesia akan runtuh pada 2030 akibat utang. 100	2025-08-13
Berita CekFakta	Video Netanyahu Berjanji Merdekakan Palestina, Apa Benar?	Mula-mula, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran Google terkait narasi Netanyahu berjanji memerdekakan Palestina dengan syarat Israel berhenti menyerang negara kepemimpinannya. Namun begitu, kami tak bisa menemukan adanya sumber resmi atau berita kredibel yang mengonfirmasi. Untuk memastikan konteks asli video yang berseliweran, Tirto mencoba menyalin tangkapan layar pidato Netanyahu ke Google Image. Hasilnya, kami menjumpai klip identik dalam tayangan YouTube ABC News berjudul “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berbicara saat Iran meluncurkan rudal ke Israel”. Baca juga:Profil Jurnalis Anas Al-Sharif yang Dibunuh Israel di Gaza Video aslinya berisi pesan kepada rakyat Iran di tengah berlanjutnya serangan balasan Iran terhadap Israel. Rekaman pidato Netanyahu dengan durasi lebih panjang disiarkan kanal YouTube IsraeliPM pada 14 Juni 2025. Alih-alih meminta Iran menghentikan perang dan berjanji akan memerdekakan Palestina, Netanyahu menyampaikan mengenai operasi "Rising Lion" atau "Singa yang Bangkit" yang dilancarkan Israel. Menurut Netanyahu, operasi itu bertujuan untuk menggagalkan ancaman nuklir dan rudal balistik Iran. Netanyahu mengeklaim pihaknya telah berhasil melumpuhkan para komandan militer tinggi, ilmuwan nuklir, serta fasilitas nuklir milik Iran. “Seperti yang telah saya katakan kemarin dan berkali-kali sebelumnya, perjuangan Israel bukanlah melawan rakyat Iran. Perjuangan kami adalah melawan rezim Islam yang kejam yang menindas dan memiskinkan kalian,” kata Netanyahu dalam video asli. Ketegangan antara Israel dan Iran memang semakin memanas setelah mulai meletus pada Jumat (13/6/2025). Netanyahu sebelumnya sempat menyampaikan kalau perang Isarel-Iran bakal berakhir bila Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, tewas. 100	2025-08-12
Berita CekFakta	Hoaks PBB Putuskan Referendum Tiga Wilayah Baru dari Indonesia	Mulanya, Tirto melakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci “PBB memutuskan referendum tiga negara baru dari Indonesia” ke mesin pencarian Google. Namun, tidak ada satupun keterangan dari laman resmi PBB atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim soal informasi tersebut. Selanjutnya, Tirto melakukan penelusuran lewat pencarian gambar terbalik (reverse images search) dari tangkapan layar video yang diunggah dan berfokus pada sosok berjas biru yang berbicara soal Papua Barat tersebut. Hasilnya, ditemukan bahwa sosok itu adalah politisi dan anggota parlemen dari Inggris bernama Alex Sobel. Penelusuran juga membawa kepada video asli yang digunakan oleh penyebar klaim narasi isu referendum di Facebook. Potongan video pendapat yang dilontarkan Alex Sobel ternyata diambil dari akun YouTube resmi milik Alex sendiri. Setelah disimak, konteks asli video yang diunggah Alex sebetulnya tidak menyatakan soal PBB memutuskan referendum tiga wilayah di Indonesia. Isinya, Alex sedang menyinggung soal rencana kunjungan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat pada Selasa, 2 April 2025. Alex juga mempertanyakan mengenai keterlibatan Inggris dalam perjanjian mineral dengan Indonesia, dan mempertimbangkan aspek HAM dalam pelaksanaannya. Isi pembicaraan Alex bisa disimak selengkapnya di laman ini. Dalam video aslinya, tidak ada ucapan Alex soal referendum negara baru yang berlokasi di Indonesia. Ia juga tidak dalam kapasitas menyatakan putusan PBB. Lebih dari itu, PBB tidak memiliki wewenang dalam memutuskan referendum tanpa adanya tahapan-tahapan yang dilaksanakan terlebih dahulu di negara asal referendum. PBB dapat meminta atau mengesahkan referendum dalam konteks mengizinkan penduduk suatu wilayah atau negara memutuskan bergabung dengan negara lain, menjadi negara merdeka, atau menyetujui suatu konstitusi. Terkait Indonesia, referendum terakhir diselenggarakan PBB pada Agustus 1999 dalam memutuskan pemisahan Timor Leste dari Indonesia. Hasil referendum juga tidak ditentukan PBB, tetapi murni berada di tangan para penduduk di wilayah tersebut. Dengan begitu, klaim narasi yang mengaitkan pernyataan Alex Sobel soal PBB memutuskan referendum tiga negara baru dari Indonesia tidak berdasar. 100	2025-08-11
Berita CekFakta	Hoaks Video Warga Tarik Uang di Bank, Imbas Pemblokiran PPATK	Tirto memverifikasi klaim ini dengan cara mencermati video yang disertakan dalam unggahan tersebut dari awal hingga akhir. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya informasi yang membenarkan klaim bahwa video tersebut menampilkan momen saat masyarakat ramai-ramai menarik uangnya di bank imbas pemblokiran rekening oleh PPATK. Kami justru mendapatkan petunjuk di mana ada salah satu orang petugas mengenakan rompi berlogo Lion Air dalam video tersebut. Selain itu, logo Lion Air juga terlihat pada monitor/TV yang ada di lokasi tersebut. Seperti yang diketahui, Lion Air merupakan salah satu perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia dan bukan perusahaan perbankan. Petunjuk ini mengindikasikan bahwa video itu kemungkinan besar bukan menunjukan situasi di bank. Baca juga:Polisi Periksa Penumpang Lion Air yang Teriak Bawa Bom Hasil penelusuran Tirto, ditemukan pula video identik yang diunggah oleh akun TikTok “meysharoh5”, pada Rabu (30/7/2025) yang menampilkan momen serupa seperti dalam video klaim yang tersebar. Konteks asli video itu menunjukan momen saat sejumlah penumpang pesawat sedang memprotes petugas terkait keterlambatan penerbangan yang terjadi di Bandara Juanda, Jawa Timur, pada Rabu (30/7/2025). Selanjutnya, Tirto juga melakukan penelusuran pemberitaan terkait klaim yang menyebut masyarakat ramai-ramai menarik uangnya di bank imbas pemblokiran rekening oleh PPATK. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya satu pemberitaan media kredibel yang membenarkan hal tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melalui artikel yang diunggah di situs resminya, juga telah membantah klaim ini. Komdigi mengkategorikan video dengan narasi masyarakat ramai-ramai menarik uangnya di bank imbas pemblokiran rekening oleh PPATK sebagai hoaks. Dilansir dari bisnis.com, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga telah menepis kabar ini. Ia mengaku belum ada laporan dari perbankan soal narasi masyarakat yang ramai-ramai menarik uang dari bank usai imbas pemblokiran rekening oleh PPATK. “Enggak, enggak ada. Enggak ada sama sekali laporan dari teman-teman perbankan,” katanya seusai acara diskusi bertajuk ‘Strategi Nasional Memerangi Kejahatan Finansial’, di Jakarta, Selasa (5/8/2025). Terbaru, Ivan mengatakan seluruh proses analisis 122 juta rekening dormant (tidak aktif) yang dilakukan secara bertahap bersama perbankan sejak 15 Mei 2025, telah rampung pada 31 Juli 2025. Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa mayoritas rekening dormant adalah rekening yang tidak aktif dalam waktu 5 tahun hingga 35 tahun. Seiring rampungnya analisis tersebut, PPATK telah mengaktifkan kembali sekitar 90 persen dari total rekening atau 100 juta rekening. “Hingga saat ini, lebih dari 100 juta rekening atau 90 persen rekening telah kembali aktif, mayoritas rekening dormant adalah rekening yang tidak aktif dalam waktu 5 tahun hingga 35 tahun. Proses aktivasi rekening sepenuhnya diserahkan kepada pihak bank sesuai dengan mekanisme dan kebijakan internal masing-masing bank,” kata Ivan, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (9/8/2025). 100	2025-08-11
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Mencegah Rekening Terblokir PPATK di Media Sosial	Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat dalam unggahan-unggahan Facebook tersebut. Meski arahnya ke situs berbeda, semua situs yang diarahkan dari media sosial tersebut punya tampilan yang cenderung serupa. Latar putih, dengan pesan “Daftar Sekarang Juga”. Tidak ada informasi jelas mengenai halaman pendaftaran tersebut. Tampilan yang tak meyakinkan ini didukung juga dengan alamat situs yang tak kalah mencurigakan. Semua situs tersebut tidak ada yang terkait dengan situs resmi PPATK. Indikasi paling sederhana terlihat dari alamat situs yang tidak berakhiran ‘.go.id’ yang merupakan alamat situs resmi pemerintah. Pemindaian dengan URL Scan juga mengindikasikan kalau domain situs-situs tersebut tidak ada yang terhubung dengan situs PPATK. Alamat tujuan yang tercantum adalah situs komersial yang dikelola pihak di luar pemerintah. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk upaya phising alias mencuri data pribadi. Model penipuan seperti ini kerap ditemukan dengan modus pendaftaran bantuan sosial atau pendaftaran undian berhadiah. Baca juga:Hati-hati, Hoaks Tautan Bantuan Dana Koperasi Desa Merah PutihHoaks Tautan Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025Apa itu Phising dan Bagaimana Cara Menghindarinya? Lewat unggahan pada 28 Juli 2025. PPATK mengatakan adanya modus penipuan yang mencatut nama mereka. Ciri-ciri modus penipuannya beragam; - Mengaku sebagai petugas PPATK, - Menginformasikan penghentian sementara/dalam pengawasan sementara rekening karena terindikasi aliran dana transaksi mencurigakan, - Meminta data pribadi untuk proses klarifikasi, dan Mengarahkan untuk menghubungi nomor tertentu atau meminta sejumlah uang uang untuk proses pembukaan penghentian sementara. "Seluruh layanan publik PPATK tidak dipungut biaya apapun alias gratis! Jika ada informasi yang memerlukan konfirmasi PPATK, bisa langsung menghubungi via Whatsapp resmi PPATK di 082112120195," tulis mereka dalam keterangan resmi. PPATK juga memastikan kalau dalam melaksanakan tugasnya, mereka tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka berkoordinasi dengan lembaga resmi. Dalam kasus pemblokiran rekening, koordinasi dilakukan dengan pihak perbankan. "PPATK hanya berkoordinasi dengan lembaga resmi dalam pelaksanaan tugasnya. PPATK tidak pernah menghubungi secara langsung masyarakat secara perorangan terkait penghentian transaksi," tambah informasi PPATK. Lebih lanjut terkait penyampaian keberatan penghentian sementara transaksi rekening dormant, PPATK punya halaman khusus untuk pendaftaran lewat tautan berikut; https://form.ppatk.go.id/index.php/299299?lang=id. Petunjuk pengisiannya bisa diakses dari situs berikut. Sementara terkait akun yang menyebarkan narasi soal tautan pendaftaran di Facebook, akun tersebut bukanlah akun resmi PPATK. Akun resmi PPATK di Facebook adalah akun bercentang biru dengan nama “PPATK” berikut. 100	2025-08-08
Berita CekFakta	Tidak Benar Kecurangan Isi BBM dengan Mengatur Speed Nozzle SPBU	Terkait narasi yang kecepatan isi BBM mempengaruhi volume isi bahan bakar minyak (BBM), Tirto mendapat klarifikasi dari pihak Pertamina Patra Niaga. Mereka menekankan kecepatan speed nozzle dispenser tidak berpengaruh terhadap takaran BBM. Pengaturan pedal nozzle juga tidak ada kaitannya dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. “Kecepatan nozzle hanya mengatur laju aliran BBM, bukan volume atau takaran yang diberikan. Speed satu merupakan kecepatan paling lambat, sedangkan speed tiga adalah kecepatan paling cepat. Setiap dispenser di SPBU Pertamina sudah melalui proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin, untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang ditampilkan,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dalam keterangan yang Tirto terima, Rabu (6/8/2025). Heppy memastikan, takaran BBM tetap akurat karena proses pengukuran dilakukan oleh sistem penghitungan digital yang terpisah dari kecepatan aliran. Artinya, lambat atau cepatnya pengisian BBM tidak mempengaruhi jumlah liter bahan bakar yang keluar dan tetap sesuai dengan angka yang tertera di dispenser. Lebih lanjut, Pertamina juga membuka ruang pengaduan kepada masyarakat jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian takaran BBM di SPBU. Konsumen bisa menghubungi Pertamina sejumlah jalur komunikasi resmi: Call Center: 135, email: pcc135@pertamina.com, chat melalui aplikasi: MyPertamina. Hasil penelusuran lebih jauh, Tirto menemukan kalau narasi ini kerap beredar hampir setiap tahunnya. Kami menemukan narasi soal “permainan” kecepatan isi BBM ini bahkan sudah beredar sejak tahun 2016. Cerita soal pengisian BBM yang cepat bisa bercampur dengan angin disampaikan oleh akun ini (arsip). Pihak Pertamina juga senantiasa membantah narasi ini. Berdasar pantauan di sejumlah pemberitaan media nasional dan media otomotif, pihak Pertamina selalu konsisten menyebut klaim ini tidak tepat dan tidak adanya kaitan kecepatan pengisian dengan takaran BBM di kendaraan. Tidak hanya di Indonesia. Informasi soal mengisi BBM dengan kecepatan tertentu untuk memaksimalkan bahan bakar yang didapat juga banyak beredar di Amerika Serikat (AS). Hasil pantauan Tirto mendapatkan pihak Asosiasi Otomotif Amerika (American Automobile Association, AAA) juga membantah hal ini. Juru bicara AAA menyebut kecepatan aliran bensin tidak akan memengaruhi tangki Anda. AAA mengatakan bahan bakar diukur di pompa tanpa aerasi. “Pengisian cepat mungkin tidak memungkinkan Anda mengisi tangki penuh jika Anda tidak membiarkannya mengendap, tetapi tidak akan mempengaruhi penghematan bahan bakar,” tulis mereka mengutip Action News Jax. Hal ini masuk kategori mitos menurut AAA. Upaya yang bisa dilakukan untuk menghemat bahan bakar lebih banyak terkait dengan cara mengemudi dan perlakuan terhadap mobil. 100	2025-08-07
Berita CekFakta	Hoaks Prabowo Usul ke PBB Gelar Referendum Aceh & Papua Barat	Untuk memverifikasi unggahan yang beredar, Tim Riset Tirto mula-mula mengunjungi situs Antara dan memasukkan kata kunci sesuai dengan judul. Akan tetapi, hasilnya nihil. Kami tak menemukan adanya artikel Antara bertajuk “Prabowo usulkan PBB gelar referendum di wilayah sengketa Aceh dan Papua Barat”. Dengan bantuan Google Image, Tirto mencoba menyalin foto Prabowo bersama Sekjen PBB Guterres yang masuk dalam tangkapan gambar. Pencarian itu membawa kami ke artikel Antara yang tayang Senin (18/11/2024). Tajuk aslinya yaitu “Presiden Prabowo dan Sekjen PBB lakukan pertemuan bilateral bahas sejumlah isu strategis”. Dokumentasi Prabowo bersama Guterres itu merupakan momen pertemuan bilateral di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 20 di Brasil, Minggu (17/11/2024) waktu setempat. Laporan itu sama sekali tak memuat soal usulan referendum di Indonesia. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dedikasi Guterres dalam mendukung perdamaian dan keadilan internasional. “Kami sangat mengapresiasi, menghormati, dan mendukung sikap konsisten Anda dalam menegakkan perdamaian internasional, keadilan, dan hukum internasional. Sikap ini sangat menginspirasi kami, karena Anda konsisten dalam hal ini,” ujar Prabowo di awal pertemuan, menukil Antara. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya PBB, termasuk dalam isu-isu keamanan pangan, pengentasan kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, serta krisis di Palestina. Sementara Guterres menyoroti kontribusi aktif Indonesia dalam kerja sama ASEAN-PBB dan peran pentingnya dalam menyikapi situasi di Myanmar serta kawasan Timur Tengah. Ia menyatakan kesiapan PBB untuk terus mempererat kerja sama dengan Indonesia dalam mewujudkan reformasi Dewan Keamanan PBB dan institusi keuangan internasional demi mencapai keadilan global. Gambar dalam header itu dijepret oleh fotografer Muchlis Jr dan dimuat pula di situs resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Dengan demikian, tangkapan layar artikel Antara yang berseliweran telah disunting secara digital. Kantor berita Antara sendiri sudah menyatakan bahwa unggahan yang mencatut nama medianya itu hoaks. Narasi ini juga dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 100	2025-08-06
Berita CekFakta	Hoaks FIFA Ungkap Kecurangan Timnas Vietnam Saat Lawan Indonesia	Untuk memverifikasi kebenaran berbagai klaim yang beredar, Tirto melakukan penelusuran langsung melalui situs resmi FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), serta Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF). Hasil penelusuran tersebut menunjukkan bahwa tidak ditemukan pernyataan resmi yang membenarkan narasi-narasi yang tersebar di media sosial. Sejumlah pihak terkait, yaitu FIFA, AFC maupun AFF, tidak pernah mengeluarkan keterangan terkait dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Timnas Vietnam dalam laga final melawan Indonesia. Tidak ada pula informasi resmi yang menyatakan bahwa pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, terbukti melakukan suap terhadap wasit asal Jepang, Koji Takasaki yang memimpin laga final tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pernyataan dari FIFA mengenai sanksi larangan melatih seumur hidup terhadap Kim Sang-sik. Sebaliknya, AFC justru memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Timnas Vietnam menjuarai Piala AFF U-23 2025. Unggahan tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada dugaan pelanggaran atau kecurangan yang diakui secara resmi oleh lembaga sepak bola regional. Hal senada juga terlihat di situs resmi Federasi Sepak Bola Vietnam (Vietnam Football Federation/VFF). Tidak ditemukan satu pun pernyataan yang membenarkan berbagai klaim yang menyebut adanya suap, kecurangan, atau sanksi terhadap pelatih Kim Sang-sik. Per Rabu (6/8/2025), atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, Kim Sang-sik masih tercatat secara resmi sebagai pelatih Timnas Vietnam U-23. Selebihnya, tidak ada juga pemberitaan media kredibel baik dalam maupun luar negeri yang membenarkan klaim ini. 100	2025-08-06
Berita CekFakta	Tidak Benar Narasi PM Thailand Meremehkan Indonesia	Sembari menyaksikan video dari awal hingga akhir, Tim Riset Tirto mencoba memanfaatkan fitur suara Google Translate untuk mengetahui apa yang disampaikan PM Thailand, Shinawatra. Hasil translasi dari bahasa Thailand itu menunjukkan tidak adanya penyebutan negara Indonesia. Shinawatra kurang lebih bilang: “Kita tidak akan membiarkan siapa pun menindas, memfitnah, atau mengancam kita. Kita adalah negara yang bermartabat, dan kita adalah negara yang kuat. Oleh karena itu, inilah poin yang akan membuat semua orang tahu bahwa jika kita tidak mematuhi aturan hari ini, kita tidak akan diterima oleh seluruh dunia.” Dalam rangka mencari tahu konteks asli video, Tirto mencoba memasukkan tangkapan layar klip tersebut ke mesin telusur gambar Yandex. Pencarian itu membawa kami ke siaran kanal YouTube media Thailand, Ch7hDNews bertanggal 17 Juni 2025. Judul video dalam bahasa Indonesianya yakni “Perdana Menteri Menanggapi Trik Kamboja, Menegaskan Penolakan Thailand untuk Mengakui Mahkamah Internasional”. Menurut keterangan, Shinawatra di video asli menyampaikan kalau Thailand tidak menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional. Perdana Menteri juga menegaskan kembali bahwa pemerintah dan militer tetap bersatu untuk menegakkan kedaulatan nasional dan mereka tidak akan menoleransi pelecehan, fitnah, atau intimidasi. Thailand memang telah menyatakan tidak mengakui yurisdiksi International Court of Justice (ICJ) dan lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme bilateral. Reuters melaporkan pada Minggu (15/6/2025), Kamboja akan memulai proses hukum di ICJ secara independen, meskipun Thailand menolak yurisdiksi pengadilan tersebut. 100	2025-08-05
Berita CekFakta	Hati-hati, Hoaks Tautan Bantuan Dana Koperasi Desa Merah Putih	Tirto mencoba mengakses salah satu tautan situs yang disertakan di bagian akhir unggahan Facebook tersebut. Kami diarahkan ke laman situs pengisian formulir yang memintakan data pribadi berupa nama lengkap dan nomor Telegram. Situs dengan alamat kopdes[dot]merahputih[dot]ru[dot]com itu, pada Selasa 5 Agustus 2025 masih dapat diakses. Laman formulir itu juga mencantumkan logo Kopdes Merah Putih dengan foto Menkop Budi Arie sebagaimana postingan di Facebook. Di bawah kolom pendaftaran juga terdapat narasi yang mengklaim bahwa dana bantuan disalurkan secara bertahap kepada warga yang telah terdaftar dan diverifikasi lewat sistem pendaftaran yang diklaim ‘resmi’. Sayangnya, ketika Tirto mencoba memeriksa keabsahan laman formulir tersebut, hasilnya menampilkan indikasi sebaliknya. Tirto melakukan pemindaian link formulir itu menggunakan situs URLScan. Namun, hasilnya, tidak ada satupun hal terkait mengarah atau berhubungan dengan situs resmi milik Kementerian Koperasi. Modus tautan pendaftaran dana bantuan dari Kopdes Merah Putih diduga terindikasi untuk skema pencurian data pribadi lewat modus phishing. Sebab, tautan yang digunakan tidak mengarah langsung ke situs resmi yang dikelola Kementerian Koperasi (Kemenkop). Situs pendaftaran bantuan dana itu juga tidak berakhiran "go.id" selaiknya situs resmi yang dikelola pemerintah. Terlebih, hasil penelusuran Tirto menemukan bahwa Kemenkop sendiri belum pernah menyatakan informasi terkait bantuan dana dari Kopdes Merah Putih untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80. Akun Facebook yang mengunggah link pendaftaran dana bantuan Kopdes Merah Putih itu juga ternyata tidak berkaitan dengan akun resmi Kementerian Koperasi. Laman resmi milik Kemenkop sama sekali tidak memberikan informasi terkait bantuan dana untuk warga. Belakangan, modus penipuan yang mengatasnamakan program Kopdes Merah Putih serta bantuan sosial dari pemerintah memang marak beredar di media sosial. Biasanya, modus ini digunakan sebagai tindak kejahatan siber berupa phishing. 100	2025-08-05
Berita CekFakta	Salah, Artikel Sebut Tom Lembong dan Hasto Bebas karena Jokowi	Untuk mencari tahu asal muasal artikel, Tim Riset Tirto mencoba menyalin gambar Jokowi ke mesin telusur Google Image. Hasilnya, kami menemukan laporan asliGelora News dengan header dan tanggal terbit artikel yang sama persis. Arsip halamannya bisa dilihat di sini. Namun, tak seperti tangkapan layar yang beredar, tajuk asli laporan tersebut berbunyi “Reuni Angkatan 80 UGM Dituding Settingan, Jokowi: Kalau Tidak Datang Tentu Ramai”. Artikel aslinya membahas soal pernyataan Jokowi menanggapi tudingan setting-an acara reuni ke-45 angkatan 1980, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dihadiri Sabtu (26/7/2025) lalu. Jokowi mengatakan, dirinya sudah lama tak bertemu teman-temannya. Ketika disinggung tidak memakai seragam reuni seperti teman seangkatannya, Jokowi mengaku sebenarnya mendapat seragam reuni. Akan tetapi, karena seragamnya berlengan pendek dan alergi kulit di lengannya belum sembuh total, maka ia tak memakai seragam tersebut. Dalam isi artikel tidak ditemukan adanya pembahasan terkait Tom Lembong dan Hasto. Saat melakukan penelusuran lanjutan lewat pencarian Google, kami juga tak menjumpai artikel media kredibel yang mengonfirmasi klaim abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto merupakan perintah Jokowi. Narasi ini bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Jokowi sebelumnya memang sempat merespons terkait abolisi-amnesti. Seperti diwartakan Detik, Jokowi mengatakan bahwa keputusan Prabowo terkait abolisi merupakan hak prerogatif Presiden. "Ya itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada presiden," kata Jokowi ditemui di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Jumat (1/8/2025). Hal yang sama juga diungkapkan Jokowi kala menanggapi Prabowo memberikan amnesti untuk Hasto Kristiyanto. Pihaknya meminta agar menghormati keputusan Prabowo tersebut. 100	2025-08-04
Berita CekFakta	Hoaks Narasi Australia Keluar dari WHO	Mulanya, Tirto melakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci “Australia resmi keluar dari WHO” ke mesin pencarian Google. Namun, tidak ada satupun keterangan resmi dari pemerintahan Australia ataupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim soal Australia keluar dari keanggotaan WHO. Selanjutnya, Tirto melakukan penelusuran reverse images search dari tangkapan layar video yang diunggah dan berfokus pada sosok politisi yang menyatakan narasi tersebut. Hasilnya, ditemukan bahwa sosok tersebut merupakan senator Australia bernama Malcolm Roberts. Penelusuran juga membawa kepada video asli yang digunakan oleh penyebar narasi di Facebook. Potongan video pendapat yang dilontarkan Malcolm Roberts ternyata diambil dari akun YouTube resmi politisi asal One Nation Party itu. Setelah disimak, konteks asli video yang diunggah Malcolm sebetulnya tidak menyatakan Australia resmi keluar dari WHO atau PBB. Isinya lebih seperti video kampanye agenda One Nation yang mengklaim Australia akan lebih menghemat pengeluaran dan menguntungkan jika keluar dari keanggotaan WHO, WEF, dan PBB. One Nation adalah partai sayap kanan di Australia yang gaung mengkampanyekan narasi anti-imigran, anti-muslim, dan anti-multikulturalisme. Malcolm adalah salah satu anggotanya yang memang sering membuat pernyataan keliru dan menyebarkan disinformasi kesehatan. Misalnya, sebagaimana dilansir media berita ABC, Malcolm pernah mengklaim bahwa Australia dipaksa mengadopsi tindakan kesehatan restriktif oleh WHO. Pada pandemi lalu, ia juga rajin menyatakan bahwa vaksinasi merupakan agenda global dan menyebabkan efek berbahaya. Semua klaim-klaim tak berdasar itu sudah dibantah dalam artikel periksa fakta ABC. Selain itu, dalam laman resmi WHO, Australia juga masih tertera sebagai anggota resmi. Tak ada informasi kredibel dan resmi dari pemerintahan Australia bahwa mereka keluar dari WHO. Narasi yang mengaitkan pernyataan-pernyataan Malcolm di media sosial dengan bahaya imunisasi atau vaksin di Indonesia ditengarai merupakan klaim tak berdasar dari kelompok antivaksin. 100	2025-08-01
Berita CekFakta	Hoaks Video yang Diklaim Tsunami Akibat Gempa Rusia	Tirto menelusuri satu per satu video yang beredar di media sosial. Pada video pertama yang tersebar di platform X, kami melakukan verifikasi dengan menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video serupa telah diunggah lebih dahulu di kanal YouTube @gotigamer24_7 pada Selasa, 22 Juli 2025 atau sekitar satu pekan sebelum gempa bumi di Rusia terjadi. Artinya, bisa dipastikan video tersebut tidak terkait dengan tsunami yang disebabkan gempa Rusia. Selain dari waktu unggahan, sejumlah kejanggalan visual juga ditemukan dalam video tersebut. Gerakan ombak dan pencahayaan tampak tidak natural, dan yang paling mencolok, orang-orang yang berada di tepi pantai tidak menunjukkan reaksi apapun meskipun gelombang besar terlihat mendekat. Kejanggalan-kejanggalan ini mengindikasikan bahwa video tersebut kemungkinan besar merupakan hasil manipulasi digital, khususnya menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memverifikasi hal itu, kami melakukan penelusuran dengan memasukan video itu ke situs pemindai AI, Hive Moderation. Hasilnya, video tersebut mendapatkan skor 81 persen kemungkinan besar dibuat menggunakan kecerdasan buatan. Hasil penelusuran juga mengarahkan kami ke artikel periksa fakta dari media Deutsche Welle (DW), yang juga telah melakukan pemeriksaan fakta terhadap klaim video yang sama. Senada, hasil pemeriksaan fakta DW juga menyimpulkan bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI) dan tidak terkait dengan gempa rusia baru-baru ini. Selanjutnya, Tirto melakukan penelusuran terhadap klaim video tsunami akibat gempa Rusia yang tersebar di Facebook. Dengan menggunakan teknik reverse image search, kami menemukan bahwa video serupa pernah diunggah di kanal youtube “Licet Studios” pada (9/4/2021) dalam video berjudul “ TSUNAMI GREENLAND: Nelayan Lari Menyelamatkan Diri - Kamera 3”. Dari segi waktu, jelas bahwa video tersebut sudah beredar jauh sebelum peristiwa gempa bumi di Rusia yang terjadi baru-baru ini. Dalam deskripsi unggahan YouTube tersebut juga dijelaskan bahwa video tersebut merekam momen para nelayan yang berhasil menyelamatkan diri dari terjangan tsunami setinggi 10 meter yang menghantam desa Nuugaatsiaq, Greenland, pada (17/6/2017). Jadi, bisa dipastikan bahwa video tersebut tidak terkait dengan tsunami akibat gempa Rusia yang terjadi baru-baru ini. 100	2025-08-01
Berita CekFakta	Hoaks Kejaksaan & Kepolisian Panggil Semua Peserta Reuni UGM	Tirto melakukan penelusuran terhadap tangkapan layar artikel berita yang disertakan dalam unggahan tersebut dan menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satu kejanggalan terlihat pada struktur penulisan judul yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa jurnalistik yang baik, seperti penggunaan singkatan yang tidak umum serta ketidakkonsistenan dalam penggunaan huruf kapital dan huruf kecil. Selain itu, terdapat perbedaan mencolok dalam penempatan tanggal publikasi. Pada situs resmi CNN Indonesia, tanggal berita ditampilkan di bawah judul, sedangkan dalam tangkapan layar tersebut ditampilkan di bagian kanan atas. Kejanggalan lainnya adalah tidak dicantumkannya jam tayang. Sejumlah kejanggalan tersebut mengindikasikan bahwa tangkapan layar yang disertakan dalam klaim adalah palsu. Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, Tirto melakukan penelusuran langsung melalui situs resmi CNN Indonesia. Kami menggunakan kata kunci yang sesuai dengan judul berita sebagaimana tercantum dalam unggahan yang beredar, dan memasukkannya ke dalam kolom pencarian situs berita tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa media tersebut tidak pernah menerbitkan berita dengan judul ataupun isi sebagaimana yang diklaim. Tidak ditemukan juga satu pun artikel yang memuat informasi mengenai kejaksaan dan kepolisian yang akan memanggil seluruh peserta reuni alumni UGM yang dihadiri Jokowi tersebut. Selain itu, narasi yang menyatakan bahwa siapa pun yang hadir dan terbukti bukan alumni UGM akan dikenakan pidana dengan ancaman hukuman lebih dari delapan tahun, juga tidak ditemukan dalam arsip pemberitaan resmi CNN Indonesia. CNN Indonesia memang mengunggah beberapa berita yang berkaitan dengan reuni Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri Jokowi tersebut, seperti dalam berita berjudul “Di Reuni UGM, Rekan Kuliah Bela Jokowi Terkait Isu Ijazah Palsu” dan “Kesaksian Mulyono Cs soal Jokowi saat Reuni ke-45 Kehutanan UGM”. Meski demikian, tak ada satupun yang sesuai dengan judul dalam klaim unggahan yang tersebar. Kami juga melakukan verifikasi lebih lanjut dengan menelusuri situs resmi Kejaksaan dan Kepolisian, serta mencermati pemberitaan dari sejumlah media arus utama yang kredibel. Hasil penelusuran tidak menemukan satu pun keterangan resmi maupun laporan pemberitaan yang mendukung klaim tersebut. Hingga Kamis (3/7/2025) tidak terdapat pernyataan atau rilis resmi dari kedua lembaga penegak hukum tersebut yang menyatakan akan memanggil seluruh peserta reuni UGM yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. 100	2025-07-31
Berita CekFakta	Video Guncangan Air di Kolam Renang Imbas Gempa Rusia, Apa Iya?	Jika mengamati video dengan saksama, di bagian pojok kanan bawah sebenarnya terdapat keterangan waktu bulan Maret 2025, yang kemungkinan besar menunjukkan rekaman tersebut diambil. Untuk memastikan konteksnya, Tim Riset Tirto mencoba mengambil tangkapan layar klip dan memasukkannya ke mesin telusur Google Image. Dari situ kami menemukan dokumentasi yang sama persis diunggah kanal YouTube media New Delhi Television Limited (NDTV) dalam bentuk shorts. Judulnya yakni “Moment When Rooftop Swimming Pool Sways Amid Quake In Bangkok” atau “Momen Kolam Renang Atap Bergoyang di Tengah Gempa Bangkok”. Seperti judulnya, klip itu merupakan momen bencana di Bangkok yang terjadi pada Maret lalu. “Saat gempa terjadi, sebuah kolam renang atap berguncang hebat, seperti yang terlihat dalam rekaman CCTV mengerikan dari Bangkok ini. Sebelum meluap melewati tepian gedung, air mengalir deras. Para perenang terlihat mati-matian berusaha keluar dari kolam,” begitu bunyi takarir yang menyertai video. Klip serupa yang diambil dari kolam renang atap ini juga dimuat The Guardian. Menurut keterangan, rekaman media sosial tersebut diambil di ibu kota Thailand, Bangkok, saat gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang Myanmar pada Jumat (28/3/2025). Kata pihak berwenang Thailand, setidaknya 18 orang dilaporkan meninggal di Bangkok. Sementara para pejabat pun tengah melakukan inspeksi bangunan di seluruh wilayah metropolitan. Getaran kuat yang terjadi di Myanmar itu memang terasa hingga Bangkok, di negara tetangga Thailand, di mana sebuah gedung tinggi yang sedang dibangun runtuh. Gubernur Bangkok, Chadchart Sittipunt, mengatakan bahwa gempa tersebut menyebabkan kerusakan pada banyak gedung tinggi di ibu kota Thailand. 100	2025-07-31
Berita CekFakta	Hoaks Badan Pengawas Judi Slot Indonesia Resmi Dibentuk	Tirto melakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci “Badan Pengawas Judi Slot Indonesia/BPJSI atau Badan Pengawas Slot Indonesia/BPSI” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada satupun keterangan resmi ataupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim soal pembentukan atau adanya lembaga bernama BPJSI/BPSI. Lebih lanjut, kami juga tidak menemukan adanya kanal berupa situs atau media sosial milik BPJSI/BPSI, apalagi yang mengindikasikan bahwa lembaga tersebut dibentuk pemerintah. Klaim adanya lembaga tersebut juga dirasa tak masuk akal, di tengah upaya pemerintah memberantas judol di Indonesia. Tirto justru menemukan petunjuk dari situs Jabar Saber Hoaks. Situs pemeriksa fakta milik Pemprov Jawa Barat tersebut ternyata pernah membantah klaim serupa soal adanya lembaga bernama BPSI. Klaim itu memuat video artis komika Panji Pragiwaksono, di salah satu postingan Facebook mempromosikan salah satu situs judol, yang disebutkan sudah diregulasi oleh BPSI (Badan Pengawas Slot Indonesia). Pemain dijanjikan akan mendapat kemenangan lebih gampang. Panji juga diklaim sudah merasakan kemenangan sehingga dapat beli mobil, rumah, dan jam tangan ratusan juta. Narasi tersebut terbukti hoaks dan teridentifikasi merupakan video hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI). Keberadaan lembaga bernama BPSI pun tidak terbukti. Sejumlah petunjuk ini memberikan petunjuk bahwa klaim serupa yang saat ini tengah diverifikasi Tirto juga merupakan video hoaks hasil manipulasi AI. Indikasi tersebut telah terlihat dalam visual video klaim yang nampak tidak natural. Nampak, dalam beberapa momen antara gerak bibir dan suara yang dihasilkan oleh pria dalam video tidak sinkron. Ciri-ciri ini sering terjadi pada video yang dihasilkan oleh AI. Untuk memverifikasi hal tersebut, kami memasukan video itu ke perangkat pemindai AI Hive Moderation. Hasilnya, video pertama mendapatkan skor 76,4 persen terindikasi dibuat menggunakan AI. Sementara, video kedua mendapatkan skor indikasi penggunaan AI yang lebih tinggi yaitu 99,9 persen kemungkinan dibuat menggunakan perangkat AI. 100	2025-07-30
Berita CekFakta	Hoaks Tarif Denda Tilang Kepolisian Juli 2025	Untuk menelusuri kebenaran klaim ini, Tirto menelusuri situs resmi dan sejumlah akun media sosial milik Polri. Namun, dari penelusuran tersebut, tidak ditemukan informasi atau pernyataan resmi yang mendukung keberadaan daftar besaran denda lalu lintas sebagaimana yang diklaim. Tidak ada satu pun sumber resmi dari kepolisian yang mempublikasikan atau membenarkan daftar tersebut. Sebaliknya, kami justru menemukan bahwa klaim serupa sudah pernah beredar sejak tahun 2021 dan telah diklarifikasi sebelumnya. Pada tahun tersebut, Tirto bahkan pernah melakukan pemeriksaan fakta terhadap klaim yang sama dan menyimpulkan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Terbaru, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah membantah klaim yang sama pada Juli 2025. Komdigi mengkategorikan klaim itu sebagai hoaks. Sejumlah akun media sosial resmi milik kepolisian seperti akun X dan instagram resmi milik Divisi Humas Polri telah membantah klaim itu pada tahun 2020 dan 2021. “Telah beredar informasi di media sosial dan aplikasi perpesanan WhatsApp yang mengatakan bahwa Kapolri memerintahkan seluruh personelnya untuk memancing dan membuktikan ada warga yang menyuap Polisi di jalan raya akan mendapatkan bonus dari Kapolri sebesar Rp 10 juta/1 orang warga, serta yang menyuap akan dikenakan hukuman 10 tahun. Divisi Humas Polri memastikan bahwa informasi yang beredar itu adalah TIDAK BENAR atau HOAX! Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tidak pernah memberikan instruksi atau perintah seperti informasi tersebut,” tulis keterangan Divisi Humas Polri pada (30/1/2021). Tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas ini tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Ada 14 daftar tilang yang masuk dalam aturan ini, dengan nilai denda dengan kisaran antara Rp250 ribu hingga Rp1 juta. 100	2025-07-29
Berita CekFakta	Hoaks Foto & Video Jet Tempur Thailand Ditembak Jatuh Kamboja	Dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images, Tirto menelusuri foto yang memperlihatkan foto pesawat tempur yang nampak hancur di sebuah lahan terbuka. Dari hasil penelusuran tersebut, diketahui bahwa foto tersebut bukan berasal dari konflik terbaru antara Thailand dan Kamboja, melainkan merupakan dokumentasi lama dari sebuah insiden kecelakaan pesawat milik militer Thailand yang terjadi pada tahun 2015. Informasi ini dikonfirmasi melalui laporan dua media Thailand, yakni Thairath dan Voice TV. Berdasarkan kronologi yang diberitakan oleh Voice TV, insiden itu melibatkan pesawat tempur F-16A (juga dikenal sebagai B.Kh.19) dengan nomor registrasi AU 43/45 (10208). Pesawat ini merupakan bagian dari Skadron Udara 102 yang bermarkas di Pangkalan Udara 1 Nakhon Ratchasima (Korat). Kecelakaan terjadi ketika sang pilot tengah menyalakan mesin pesawat dalam mode idle. Tanpa diduga, pesawat melaju cepat sejauh hampir 100 meter ke arah tepi jalur taxi (taxi way), mendekati saluran drainase di ujung landasan. Mengantisipasi risiko pesawat terguling atau terbakar, pilot segera menarik tuas kursi pelontar dan berhasil menyelamatkan diri. Berkat keputusan sigap tersebut, pilot hanya mengalami luka ringan. Sementara itu, pesawat jatuh ke dalam saluran drainase yang mengandung cairan hidrazin, namun tidak menimbulkan kebakaran. Selanjutnya, kami melakukan penelusuran yang sama terkait video lain yang menunjukkan sebuah pesawat tempur yang tampak terbakar di udara sebelum akhirnya hancur. Hasilnya, Tirto menemukan video identik yang diunggah oleh akun instagram “tessaron_news_3”pada Jumat (13/6/2025). Keterangan dalam unggahan tersebut menunjukkan bahwa peristiwa dalam video bukanlah insiden penembakan jet tempur Thailand oleh Myanmar, melainkan video jet tempur milik Rusia yang jatuh. “Pada 13 Juni 2025, sebuah pesawat serang darat Su-25 milik Rusia dilaporkan secara tidak sengaja menembak jatuh rekan sesama pilotnya sendiri dalam sebuah serangan roket udara-ke-darat di dekat Soledar, wilayah Donetsk, Ukraina timur,” tulis keterangan takarir unggahan tersebut. Jadi, bisa dipastikan foto dan video tersebut tidak terkait dengan konflik dan saling serang yang terjadi antara Thailand dan Kamboja baru-baru ini. Dikutip dari media asal Thailand, nationthailand, Angkatan Udara Kerajaan Thailand (RTAF) membantah laporan media Kamboja yang mengklaim bahwa sebuah pesawat F-16 telah ditembak jatuh pada hari Kamis. Pihak RTAF menegaskan bahwa pesawat tersebut kembali dengan selamat setelah menjalankan misi pengeboman terhadap satu brigade militer Kamboja pada Kamis (24/7/2025) lalu. 100	2025-07-28
Berita CekFakta	Video Buatan AI Soal Kondisi Israel Usai Serangan Iran	Tirto melakukan penelusuran terhadap potongan gambar dari video berdurasi lima detik tersebut. Kami kemudian melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) terhadap salah satu potongan gambar. Hasil pencarian mengarahkan kami ke sejumlah unggahan di media sosial lain. Di YouTube dan Facebook, beredar video serupa sekitar pertengahan Juni 2025. Namun, kedua video tersebut tidak memberi konteks ataupun deskripsi mengenai kejadian dalam video. Kami juga menemukan video serupa dari unggahan akun @saifullahsaifi228 di TikTok berikut. Video di Tiktok tersebut bahkan sudah beredar sejak 4 Mei 2025, sebelum konflik antara Iran dan Israel mengemuka. Deskripsi video dari video unggahan akun @saifullahsaifi228 menyebut kejadian dalam video adalah kejadian kebakaran hutan di Yerusalem, Israel. Pada awal Mei 2025 lalu memang sempat terjadi kebakaran hutan yang melanda pinggiran Kota Yerusalem, Israel, yang kemudian merambah ke dalam kota. Namun, melihat video yang diunggah akun @saifullahsaifi228 di TikTok, terlihat beberapa video yang punya indikasi kuat adalah buatan akal imitasi (artificial intelligence, AI). Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian terhadap konten tersebut. Hasilnya, perangkat pemeriksa konten AI, Hive Moderation memberi skor 98,7 persen kemungkinan video tersebut dibuat dengan teknologi AI. Tirto juga menggunakan perangkat lain AI or Not dan Fake Image Detector yang menyimpulkan potongan gambar tersebut juga terindikasi kuat adalah buatan AI. Secara garis waktu, berdasar pemberitaan, meski ada sanggahan soal gencatan senjata dari pihak Iran, sejak 24 Juni 2025, juga diketahui tidak ada laporan serangan baik dari pihak Iran dan Israel. Sehingga unggahan yang mengindikasikan adanya kondisi gedung-gedung di Israel yang terdampak serangan udara Iran pada awal Juli 2025 juga seharusnya tidak tepat. 100	2025-07-28
Berita CekFakta	Hoaks Wamen Giring Minta Anies Tak Lagi Terjun ke Politik	Tim Riset Tirto mula-mula menyalin gambar yang beredar ke Google Image untuk melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) berdasar tangkapan layar tersebut. Hasilnya, kami menemukan artikel dengan foto dan waktu tayang yang sama persis dengan laporan Sindo News. Judul artikel aslinya berebeda dengan tangkapan layar di media sosial. Artikel tersebut berjudul: “Pendidikan Wamen Kebudayaan Giring Ganesha yang Kini Jadi Komisaris Anak Perusahaan Garuda”. Dalam laporan tersebut hanya memuat soal informasi penunjukan Giring sebagai Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk dan profilnya. Disebutkan bahwa Giring lahir di Jakarta pada 14 Juli 1983 dan menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 34 Jakarta. Setelah berkiprah sebagai musisi, Giring melanjutkan pendidikannya di Universitas Paramadina dengan mengambil jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2017. Giring Ganesha memang resmi diangkat sebagai Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI). Penunjukan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Auditorium Garuda Indonesia, Kamis (5/6/2025). Selain Giring, pemegang saham juga menunjuk Oki Yanuar sebagai Komisaris Utama dan Dean Arsland sebagai Komisaris Independen. Giring juga bukan satu-satunya wamen yang merangkap jabatan komisarin BUMN. Kabar rangkap jabatan Wamen sekaligus komisaris BUMN ini cukup menyedot perhatian publik lantaran tindakan ini dianggap melanggar aturan. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019, MK menyatakan adanya larangan bagi seorang wamen untuk merangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta. Namun begitu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengatakan tidak ada ketentuan pada Putusan MK Nomor 80 Tahun 2019 yang secara eksplisit melarang wakil menteri rangkap jabatan. Terkait narasi di unggahan yang mengutip komentar Giring soal keterlibatan Anies Baswedan di dunia politik juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tirto mencoba mencari pemberitaan media nasional terkait kutipan tersebut namun tidak memberikan hasil apapun. Akhir-akhir ini, konten media sosial berupa tangkapan layar artikel banyak bermunculan. Tak jarang, ketika diperiksa, hasilnya justru menunjukkan tangkapan layar itu tak sesuai laporan aslinya. Medio Juli lalu misalnya, beredarscreenshot artikel CNBC Indonesia berisi pernyataan Erick mengancam polisi untuk menghentikan pengusutan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Header dan tanggal terbit artikel itu nyatanya identik dengan laporan CNBC Indonesia bertajuk “Erick Thohir Akan Berkantor di Danantara Seminggu Sekali”. Dalam artikel aslinya tidak ada informasi terkait ancaman Erick ke polisi untuk menghentikan pengusutan dugaan ijazah palsu Jokowi. 100	2025-07-25
Berita CekFakta	Hoaks Video Tentara Israel Dukung Papua Merdeka	Kami melakukan penelusuran dengan menggunakan teknik reverse image search untuk mengetahui asal usul dan konteks asli video tersebut. Namun, hasil pencarian hanya mengarahkan pada sejumlah video serupa yang diunggah di berbagai platform media sosial seperti Facebook dan YouTube, dengan klaim serupa. Untuk memverifikasi apakah orang-orang berseragam dalam video tersebut benar merupakan tentara Israel, Tirto melakukan pengecekan terhadap seragam dan atribut militer Israel. Kami mengakses situs resmi Israel Defence Forces (IDF), hingga Getty Imagesguna mencocokkan tampilan seragam yang dikenakan dalam video dengan seragam resmi militer Israel. Hasilnya, seragam yang dikenakan oleh sekelompok orang dalam video tersebut tampak berbeda dari seragam resmi militer Israel. Selain itu, Tirto juga merujuk pada situs bernama draftidf, yang menampilkan berbagai jenis seragam dan atribut militer tentara Israel dari berbagai satuan. Berdasarkan penelusuran tersebut, tidak ditemukan satu pun kecocokan antara atribut militer dalam video dan yang digunakan oleh tentara Israel. Jadi, kemungkinan besar sekelompok orang berseragam militer dalam video klaim bukanlah tentara Israel. Selanjutnya, kami melakukan penelusuran dengan menggunakan perangkat pemindai kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Melalui analisis visual yang digunakan menggunakan situs pendeteksi konten AI, Was It Ai, ditemukan bahwa video tersebut kemungkinan besar telah dibuat dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Baca juga:Halusinasi AI: Saat Kecerdasan Buatan Beri Jawaban Ngawur Lebih lanjut, analisis video menggunakan situs pendeteksi konten AI, Zhuque AI Detection Assistant, mengeluarkan hasil bahwa kemungkinan besar video tersebut dibuat menggunakan AI, dengan skor persentase 65 persen. Tirto juga menelusuri konteks yang lebih luas dengan menggunakan kata kunci “Tentara Israel Dukung Kemerdekaan Papua”. Hasilnya, tidak ada keterangan resmi maupun pemberitaan media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebaliknya, sejumlah media pemeriksa fakta yang kredibel, seperti Tempo dan Turn Back Hoax, telah membantah kebenaran klaim tersebut. 100	2025-07-25
Berita CekFakta	Tidak Benar Presiden Prabowo Ditunjuk Putin Menjadi Ketua BRICS	Sebelumnya diwartakan Tirto, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 dengan tema "Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance" di Museum of Modern Art, Rio de Jainero, Brasil, Minggu (6/7/2025). Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, sempat menyatakan, keikutsertaan Indonesia dalam forum BRICS merupakan inisiasi Prabowo di tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden. “Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan disambut baik oleh seluruh anggota BRICS," katanya dalam keterangan yang diterima, Senin (7/7/2025). Dengan begitu, KTT BRICS 2025 dipimpin oleh negara Brasil, bukan Indonesia yang baru saja bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025 lalu. Indonesia tercatat sebagai anggota ke-10 BRICS yang diumumkan di KTT BRICS di Brasil. Kedatangan Prabowo ke Brasil pada KTT BRICS 2025, untuk bersua para pemimpin negara peserta BRICS lainnya. BRICS saat ini memiliki 10 anggota yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Dalam pertemuan KTT BRICS 2025 di Brasil, tidak ada satupun sumber berita kredibel yang menyatakan bahwa Prabowo ditunjuk sebagai ketua BRICS. Berdasar situs resmi disebutkan kepemimpinan BRICS digilir dari lima anggota pendirinya. Tahun 2025, Ketua BRICS dipegang oleh Brasil, dalam hal ini Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Organisasi ini mulanya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan sehingga nama BRICS juga berasal dari akronim negara tersebut. BRICS terbentuk pada 2011 silam. Hingga kini, kepemimpinan tahunan BRICS digilir secara berurutan dari kelima negara tersebut sejak tahun 2015. Tirto juga melakukan reverse images menggunakan Google Lens untuk mengecek sejumlah potongan video yang digunakan dalam video di Facebook tersebut. Hasilnya, potongan awal video pidato Presiden Prabowo ternyata dilakukan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024. Acara itu sama sekali tidak membicarakan Prabowo ditunjuk sebagai Ketua BRICS. Potongan video kedua yang ditelusuri lewat Google Lens adalah bagian yang menampilkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hasilnya, video tersebut identik dengan video yang disiarkan Kompas.com terkait pertemuan Prabowo Subianto dengan Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada Rabu (31/7/2024). Namun, kala itu Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan RI. Pertemuan itu juga sama sekali tidak membicarakan Prabowo menjadi Ketua BRICS. Potongan video ketiga yang ditelusuri Tirto, adalah momen yang tampak seperti Prabowo sedang menerima tamu kenegaraan di Istana Presiden. Hasil penelusuran menunjukkan, itu merupakan momen pertemuan antara Prabowo dengan Presiden New Development Bank (NDB), Dilma Vana Rousseff, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa sore, 25 Maret 2025. Kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan hubungan kerja sama antara Indonesia dan lembaga keuangan internasional yang didirikan oleh negara-negara BRICS tersebut. Dalam kesempatan ini, juga tidak membicarakan Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Ketua BRICS. Dengan begitu, belum terdapat informasi dari sumber kredibel yang menyatakan Prabowo ditunjuk sebagai Ketua BRICS. Konten yang diunggah dengan narasi tersebut diduga kuat merupakan konten yang sengaja disunting untuk menyebarkan informasi keliru. 100	2025-07-24
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025	Tirto mencoba mengakses tautan situs yang disertakan di bagian akhir unggahan Facebook tersebut. Kami diarahkan ke laman situs pengisian formulir yang memintakan data pribadi, berupa nama lengkap sesuai KTP, nomor Telegram, dan asal provinsi. Namun, situs formulir itu sama sekali tidak mencantumkan logo instansi resmi pemerintah, bahkan tidak ada logo Kementerian Sosial atau instansi pemerintah lain yang terkait dengan Sekolah Rakyat. Situs tersebut juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal rekrutmen guru Sekolah Rakyat seperti yang tertera dalam klaim. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan, tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) atau instansi lain yang bertanggung jawab melaksanakan program rekrutmen guru Sekolah Rakyat. Domain utama dari situs tersebut adalah daftarsekarang42.ddguirel.cyou. Domain atau alamat asal situs-situs tersebut bahkan tidak ada yang berakhiran .go.id, mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain. Meski mencatut nama dan logo Kemensos, Sejumlah akun yang menyebarkan klaim tersebut juga bukan merupakan akun Facebook resmi milik Kemensos. Sebagai informasi, akun Facebook resmi milik instansi tersebut bernama “Kementerian Sosial RI” terverifikasi resmi centang biru dan memiliki total pengikut sebanyak 214 ribu per Kamis (24/7/2025). Dikutip dari situs resmi Kemensos, pada awal Juni 2025 instansi tersebut memang membuka pendaftaran sebanyak 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama untuk nantinya ditempatkan pada Sekolah Rakyat, yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan. Syarat utama mengikuti seleksi ini adalah mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). “Untuk memenuhi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, tentunya kita sama-sama tahu, diperlukan guru. Sebagai tahapan dari penunjukkan guru tersebut, perlu adanya seleksi calon guru. Calon guru dimaksud merupakan lulusan PPG yang diselenggarakan oleh teman-teman Kemendikdasmen,“ ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico di Jakarta, Selasa (10/6/2025). Proses seleksi guru ini dilaksanakan oleh Kemensos melalui kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengadaannya dilakukan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun atau gratis. Pendaftaran guru Sekolah Rakyat bisa dilakukan di antaranya melalui situs resmi https://ppg.dikdasmen.go.id/seleksi-guru-sekolah-rakyat. Namun, mengutip penjelasan dalam situs tersebut proses penetapan dan pengumuman calon guru Sekolah Rakyat telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025. 100	2025-07-24
Berita CekFakta	Tidak Benar Perempuan Asal Padang Menjadi Presiden Singapura	Pertama-tama, Tirto melakukan pencarian sosok asli perempuan yang dicatut dalam video yang diunggah oleh akun-akun tersebut lewat Google Lens. Hasilnya, menampilkan sosok yang sama persis dalam video, ia merupakan politisi asal Singapura yang bernama Halimah Yacob. Setelah mengetahui sosok dalam video, Tirto ternyata pernah menulis profil singkat Halimah Yacob. Dalam laman profil itu, Halimah memang merupakan Presiden Singapura ke-8. Namun, Halimah ternyata lahir di Singapura pada 23 Agustus 1954. Masa pendidikan tinggi Halimah juga dihabiskan di Singapura, yakni: University of Singapore (1978), National University of Singapore (2001), dan National University of Singapore (2016). Halimah memang menjadi perempuan muslim pertama yang memimpin Singapura, setelah menjadi satu-satunya kandidat yang memenuhi syarat pemilu presiden 2017. Ia juga wanita Melayu pertama yang menjadi seorang presiden Singapura. Ia memasuki gelanggang politik pada 2001 saat dirinya terpilih sebagai anggota parlemen Konstituensi Perwakilan Jurong Group (GRC). Halimah pernah menjadi anggota People's Action Party (PAP) atau Partai Aksi Rakyat yang kemudian menjadi Ketua Parlemen dari Januari 2013 sampai Agustus 2017. Penelusuran profil Halimah, ayahnya merupakan seorang keturunan India. Sementara sosok ibu Halimah sendiri merupakan keturunan Melayu dan pernah bekerja di kedai makanan. Tirto memasukkan kata kunci ‘Halimah Yacob berasal dari Padang’ pada kolom pencarian Google, hasilnya tak ada satupun sumber kredibel yang menyatakan Halimah merupakan orang Indonesia yang berasal dari Padang. Justru, beberapa pemberitaan dari media lokal mewartakan bahwa Halimah semasa kecil, pernah membantu ibunya berjualan nasi Padang. Sebagaimana yang diberitakan di Kompas dan Detik. Dengan begitu, narasi yang mengklaim bahwa Halimah Yacob berasal dari Padang dan menjadi presiden Singapura merupakan informasi yang keliru. Presiden ke-8 Singapura itu merupakan keturunan Melayu-India dan dilahirkan di Singapura. 100	2025-07-24
Berita CekFakta	Tidak Benar Video Indonesia Berlakukan Wajib Militer	Tim Riset Tirto mencoba mencari konteks asli video dengan melakukan pencarian di YouTube. Usai mengetik kata kunci “casis” di kolom pencarian, kami menemukan beberapa shorts serupa dengan keterangan seleksi rekrutmen TNI/Polri. Meski tak sama persis, sejumlah video memperlihatkan adanya kesamaan pakaian dan barang bawaan para casis. Kanal YouTube @ARMYCHANNEL-g3o misalnya, membagikan klip dengan keterangan “Casis Bintara TNI AD yang lulus setelah panthukir atau penilaian panitia penentu akhir. Sementara di TikTok, akun dengan nama Bunda Ana juga mengunggah video laki-laki berkemeja putih dan membawa tas dengan tagar #27juni2025 #tamtamatniad #pantohir2025 #cata #casistniad #jember #arekpasuruanjawatimur. Tagar waktu yang disematkan itu sama dengan tanggal unggah akun "abdulkhalik_10". Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, telah menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada wajib militer. Dengan begitu, narasi yang disebarkan tidak benar. “Narasi video itu hoax, tidak ada wajib militer di Indonesia,” kata Kristomei Sianturi, dinukil dari Tempo, Kamis (17/7/2025). Kendati tak bisa memastikan konteks asli video, Kristomei mengatakan kalau melihat pakaian yang dikenakan, klip itu adalah calon siswa yang sedang seleksi. Baca juga:Ide Wamil ala Dedi Mulyadi Bukan Solusi Bangun Karakter Pelajar Menyoal wamil di Tanah Air, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, sebelumnya sempat menjelaskan bahwa saat ini wajib militer bersifat sukarela, yakni melalui program Komponen Cadangan (Komcad) dan Bela Negara. Program wajib militer disebut memungkinkan diimplementasikan di Indonesia, tetapi membutuhkan biaya besar. “Kalau nanti kita sudah punya anggaran yang jauh lebih banyak, bukan tidak mungkin kita bisa menerapkan kebijakan yang mungkin lebih maju ya, seperti wajib militer, tetapi tentunya ini butuh biaya yang banyak,” ujar Frega dalam webinar, seperti dilaporkan Antara, Jumat (18/4/2025). Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat menjawab pertanyaan peserta webinar terkait pelibatan warga negara Indonesia bila terjadi perang. 100	2025-07-23
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran BSU untuk Guru Honorer dan ASN	Tirto mencoba mengakses tautan situs yang disertakan di bagian akhir unggahan Facebook tersebut. Kami diarahkan ke laman situs pengisian formulir yang memintakan data pribadi berupa nama lengkap sesuai KTP, nomor Telegram, jenis kelamin, dan pilih lulusan. Namun, situs formulir itu sama sekali tidak mencantumkan logo instansi resmi pemerintah, bahkan tidak ada logo Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pelaksana program BSU. Kami kemudian mencoba memeriksa keabsahan situs formulir tersebut. Tirto melakukan pemindaian link formulir itu menggunakan situs URLScan. Hasilnya, tidak ada satupun hal terkait mengarah atau berhubungan dengan situs resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan. Modus tautan pendaftaran BSU untuk guru honorer dan guru ASN diduga terindikasi untuk skema pencurian data pribadi lewat modus phishing. Sebab, tautan yang digunakan tidak mengarah langsung ke situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Situs pengecekan peserta BSU itu juga tidak berakhiran ‘go.id’ selaiknya situs resmi yang dikelola pemerintah. Terlebih, hasil penelusuran Tirto menemukan bahwa Kemnaker sendiri sudah membuat laman resmi untuk pemeriksaan penerima BSU dengan alamat berikut ini: https://bsu.kemnaker.go.id. Header periksa fakta hoaks tautan pendaftaran BSU untuk Guru Honorer dan ASN Penelusuran Tirto pada laman resmi Kemnaker, pengecekan status BSU tidak meminta nomor yang terhubung dengan aplikasi Telegram. Masyarakat hanya tinggal memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mengecek status penerima BSU. Data calon penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah juga sudah otomatis diambil dari BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut mengenai informasi kriteria, mekanisme serta tata cara BSU 2025 dapat dilihat pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2025. Selain itu, hanya guru honorer yang masuk kategori penerima BSU dari pemerintah. Hingga saat ini tidak informasi kebijakan guru ASN disertakan dalam program BSU. Akun Facebook yang mengunggah informasi link pengecekan status penerima BSU itu juga ternyata tidak berkaitan dengan akun resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Belakangan, modus penipuan yang mengatasnamakan program BSU serta bantuan sosial dari pemerintah memang marak beredar di media sosial. Sebelumnya, Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, mengatakan pihaknya menemukan dugaan upaya phishing mengatasnamakan BSU Kemnaker. Baca juga:Hoaks Video BSU Khusus TKI dan TKW Mencatut Tribun Jateng Sunardi menjelaskan, tautan palsu sengaja dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui masyarakat dan mengambil data pribadi yang dapat disalahgunakan, dan jika ada masyarakat yang terlanjur tertipu supaya segera melaporkan kepada pihak kepolisian karena hal tersebut merupakan perbuatan pidana. Sunardi juga mengatakan, tahun ini, pemerintah menyalurkan BSU kepada para pekerja dan buruh dengan besaran sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli. "Sehingga total bantuan yang diterima pekerja adalah Rp 600 ribu. Dana tersebut dibayarkan sekaligus dalam satu kali pencairan melalui rekening penerima," jelas di Jakarta, Senin (14/7/2025). 100	2025-07-23
Berita CekFakta	Hoaks Pekerja Migran Indonesia Di-Blacklist Jepang Mulai 2026	Untuk memverifikasi kebenaran klaim yang menyebut bahwa pekerja migran Indonesia akan masuk daftar hitam (blacklist) di Jepang mulai tahun 2026, Tirto melakukan penelusuran terhadap sejumlah sumber resmi dari kedua negara. Dari sisi otoritas Jepang, penelusuran dilakukan melalui situs resmi Pemerintah Jepang dan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang. Sementara dari pihak Indonesia, sumber yang ditelusuri meliputi situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Osaka, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta sejumlah media kredibel. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak terdapat informasi resmi dari Pemerintah Jepang yang menyatakan akan diberlakukannya kebijakan blacklist terhadap pekerja migran asal Indonesia mulai tahun 2026. Sebaliknya, melalui situs resmi Kementerian Luar Negeri RI, ditemukan siaran pers dari KBRI Tokyo dan KJRI Osaka yang memberikan klarifikasi mengenai situasi terkini warga negara Indonesia di Jepang. Dalam keterangan resminya, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka menyampaikan bahwa berdasarkan data Kantor Imigrasi Jepang per Desember 2024, jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang mencapai 199.824 orang. Angka tersebut menunjukkan peningkatan lebih dari 15 persen dalam enam bulan terakhir. WNI di Jepang saat ini mewakili sekitar 5 persen dari total jumlah warga asing dan 0,16 persen dari total populasi Jepang. Mayoritas dari mereka merupakan pekerja di berbagai sektor, di samping sekitar 7.000 pelajar dan mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di berbagai institusi di Jepang. KBRI juga menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama 67 tahun berjalan dengan sangat baik. Hubungan ini perlu dijaga dan diperkuat oleh seluruh elemen, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat kedua negara. “Di tengah hubungan yang positif tersebut, beredar informasi yang tidak benar bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun terakhir masuknya pekerja Indonesia ke Jepang. Pemerintah Jepang tidak pernah menyampaikan hal tersebut, dan isu ini bukan bagian dari pembahasan resmi antara Pemerintah Indonesia dan Jepang,” tulis keterangan resmi KBRI Tokyo dan KJRI Osaka, Selasa (15/7/2025). Meski demikian pemerintah mengimbau WNI di Jepang, untuk terus bekerja, belajar, dan berkarya dengan baik sesuai bidang masing-masing; menjaga kerukunan antar-sesama; membina hubungan yang baik dengan masyarakat Jepang; serta aktif memperkenalkan budaya Indonesia. Dalam setiap aktivitas, WNI diharapkan tetap menjunjung tinggi norma, etika, budaya, serta menaati hukum yang berlaku di Jepang. Terpisah, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, juga turut membantah informasi yang menyebut bahwa pekerja migran Indonesia akan masuk daftar hitam (blacklist) di Jepang mulai tahun 2026. Karding menyebut informasi tersebut sebagai hoaks. . Ia memastikan tidak ada kebijakan penutupan akses bagi pekerja migran Indonesia ke Jepang, setelah berkoordinasi dengan KBRI Tokyo "Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI Tokyo, tidak ada kebijakan penutupan sama sekali," ujar Abdul Kadir Karding dilansir dari Antara, Kamis (17/7/2025). 100	2025-07-22
Berita CekFakta	Hoaks Vaksin TBC Dibuat untuk Membunuh Warga Indonesia	Sebagaimana diwartakan Tirto, kedatangan filantropis dunia sekaligus pendiri Microsoft, Bill Gates, ke Indonesia awal Mei lalu membawa kabar baru dalam bidang kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan, Gates akan melakukan uji klinis fase 3 untuk pengembangan vaksin TB M72 di Indonesia. Dalam artikel Tirto pada Mei lalu berjudul 'Uji Vaksin TBC Bill Gates di RI, Solusi Baru Lawan Tuberkulosis?', disebut kedatangan Gates saat itu memang diiringi pro-kontra di masyarakat. Pihak kontra mempersoalkan Indonesia sebagai tujuan percobaan vaksin TB M72 karena merasa menjadi ‘kelinci percobaan’. Namun, para pakar kesehatan menepis persepsi itu dan dinyatakan kurang tepat. Kepada Tirto saat itu, Dewan Pengawas DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), Mahesa Paranadipa Maikel, menilai kekhawatiran tersebut muncul karena literasi kesehatan masyarakat yang masih minim. Uji klinis suatu calon vaksin juga sudah diatur secara ketat dalam Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 dan diawasi langsung Komite Etik Penelitian Kesehatan Nasional (KEPKN) yang independen. Penelitian vaksin harus mengedepankan prinsip otonomi dan non-maleficence (bioetik) yang memastikan hak partisipan uji klinis tetap terjaga. Uji klinis vaksin M72, kata Mahesa, justru merupakan bentuk keterlibatan Indonesia dalam perkembangan sains global. Kemenkes juga berkali-kali sudah menegaskan bahwa narasi miring terkait uji klinis fase 3 vaksin TB M72 adalah hoaks. Misalnya lewat salah satu video yang diunggah media sosial resmi Kemenkes, yang menampilkan penjelasan dari dokter spesialis Paru sekaligus Peneliti Vaksin TBC, Prof. Dr. dr. Erlina Burhan. Dalam penjelasannya, Erlina menekankan pentingnya keterlibatan Indonesia dalam uji klinis fase 3 vaksin TB M72. Ia menegaskan, narasi vaksin TB baru akan mencelakakan manusia adalah narasi tak berdasar dan salah. Ia juga meluruskan bahwa vaksin M72 bukan buatan Bill Gates, melainkan buatan produsen farmasi dan para ilmuwan dari GlaxoSmithKline (GSK). Sementara Bill Gates mencoba turut mendanai pengembangan vaksin TB M72 karena membutuhkan dana yang tidak sedikit. “Nggak jelas banget kalau ada pendapat seperti itu ya, karena uji klinis yang kita lakukan ini adalah proses riset yang sangat ilmiah. Dan ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya itu sangat dipantau bukan saja oleh negara Indonesia tapi juga oleh dunia karena penelitian ini dilakukan di banyak negara,” kata Erlina dalam video tersebut. Erlina menyampaikan bahwa pengembangan vaksin TB M72 akan membuka harapan baru bagi Indonesia yang menjadi negara dengan kasus TB terbanyak kedua. Menurutnya, setiap jam ada 15 orang yang meninggal karena TB di Indonesia, sementara per tahunnya sekitar 1 juta orang terdeteksi TB dengan kematian mencapai 125-130 ribu kasus setiap tahun. Ia menjelaskan vaksin M72 sudah melewati masa uji coba in vitro terhadap hewan, uji klinis fase 1 dengan populasi terbatas, hingga uji klinis fase 2 dengan populasi lebih banyak serta terarah. Maka, keterlibatan Indonesia dalam uji klinis fase 3 ini justru membuka kesempatan untuk mengeliminasi kasus TB di Tanah Air. “Jadi kami sangat bersemangat, dan alhamdulillah-nya juga di-support oleh pemerintah dalam hal ini, badan POM dan juga kementerian kesehatan, akhirnya kemudian Indonesia terpilih itu,” ucap Erlina. Pelaksanaan uji klinis dimulai sejak 3 September 2024, dan rekrutmen partisipan untuk uji vaksin M72 secara resmi telah selesai per 16 April 2025. Secara global, total partisipan uji klinis fase 3 vaksin M72 berjumlah 20.081 orang dari lima negara. Pengembangan vaksin M72 diharapkan rampung seluruh rangkaiannya pada akhir 2028. Kemenkes memastikan, seluruh pelaksanaan uji klinis vaksin M72 di Indonesia diawasi secara ketat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan RI, serta para ahli vaksin nasional dan global. Dalam artikel ilmiah yang ditulis Al Maani dkk (2025) yang terbit di jurnal IJID Regions volume 14 pada Maret lalu, dinyatakan bahwa hingga Agustus 2024, terdapat 15 kandidat vaksin TB baru yang tengah memasuki tahapan pengembangan klinis dengan menargetkan berbagai aspek kekebalan tubuh. Salah satunya yang sudah mencapai uji klinis fase 3, adalah vaksin M72. Masih dalam artikel itu, beberapa vaksin yang dikembangkan dirancang untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan vaksin BCG (vaksin generasi sebelumnya). Khususnya, pada orang dewasa yang sudah menerima vaksinasi awal. “Dari jumlah (kandidat vaksin TB) tersebut, vaksin M72/AS01E maju sebagai kandidat utama yang menunjukkan efisiensi mencapai 50 persen dalam dalam mencegah penyakit TB pada individu dengan infeksi TB selama uji coba fase 3 di Afrika Selatan pada Maret 2024,” tulis artikel ilmiah itu. Dengan begitu, narasi yang menyatakan vaksin TB akan membunuh warga secara massal merupakan klaim tidak berdasar dan tidak terbukti secara ilmiah. Justru, pengembangan vaksin TB baru terus digencarkan secara global oleh ilmuwan lintas negara, agar proteksi atau pencegahan terhadap kasus TB bisa semakin efektif. 100	2025-07-22
Berita CekFakta	Hoaks Erick Thohir Minta Polisi Stop Usut Kasus Ijazah Jokowi	Tim Riset Tirto mencari kebenaran klaim ini menggunakan penelusuran Google sebagai langkah awal. Hasilnya, dengan memasukkan kata kunci “Erick Thohir*ijazah palsu Jokowi”, kami tak menemukan adanya sumber resmi maupun pemberitaan kredibel yang melaporkan soal permintaan Erick kepada polisi untuk menghentikan pengusutan dugaan ijazah palsu Jokowi. Hasil pencarian teratas justru membawa kami ke artikel yang dipublikasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menyatakan narasi ini tidak benar. Untuk mencari tahu konteks asli tangkapan layar artikel CNBC yang disematkan, Tirto mencoba memasukkan foto itu ke Google Image. Hasilnya, kami menjumpai kalau header, penulis berita, dan waktu terbit artikel identik dengan laporanCNBC Indonesia bertajuk “Erick Thohir Akan Berkantor di Danantara Seminggu Sekali”. Seperti judulnya, laporan itu berisi tentang rencana Erick untuk berkantor di Wisma Danantara minimal sekali dalam sepekan. Rencana itu menjadi bagian dari posisi Erick sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dengan begitu, dia merasa perlu untuk mengunjungi kantor Danantara. "Kami hanya regulasi pengawasan, bahkan alhamdulillah, saya diberikan kantor di Danantara di mana sudah ada kesepakatan, insya Allah setiap seminggu sekali minimum," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, seperti dilaporkan CNBC Indonesia, Selasa (8/7/2025). Dalam artikel aslinya tidak ada informasi terkait ancaman Erick ke polisi untuk menghentikan pengusutan dugaan ijazah palsu Jokowi. Universitas Gadjah Mada sebagai tempat berkuliah Jokowi sebenarnya sudah pernah mengeluarkan klarifikasi terkait dugaan ijazah dan skripsi palsu Jokowi. Lewat siaran pers, Jumat (21/3/2025), Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto, mengatakan bahwa tuduhan UGM melindungi Jokowi terkait kepemilikan ijazah dan skripsi palsu adalah hal keliru. Meski begitu, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menyatakan tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) maupun Roy Suryo. Dilansir Tempo, Rabu (9/7/2025), Yakup mengatakan hasil dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) yang telah diumumkan sudah cukup menjadi bukti keaslian ijazah Jokowi. 100	2025-07-21
Berita CekFakta	Hoaks Ikrar Setia Warga Texas ke Israel Terkait Banjir 2025	Tirto menelusuri klaim ini dengan melakukan monitoring terhadap pemberitaan media dan situs resmi kantor gubernur (pemerintahan) Texas. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun adanya pemberitaan atau keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa pemerintah Texas meminta warganya bersumpah setia kepada Israel sebagai syarat untuk menerima bantuan. Dilansir dari BBC, sebuah kota di Texas memang pernah mewajibkan warga yang mengajukan dana bantuan pemerintah pascabencana untuk menyatakan sumpah tidak memboikot Israel. Meski demikian, peristiwa itu terjadi pada tahun 2017, saat Texas dilanda Badai Harvey yang mengakibatkan kerusakan pada seluruh bagian kota yang meliputi permukiman warga. Kota yang dimaksud adalah Dickinson, yang terletak sekitar 48 kilometer di selatan Houston. Pemerintah kota saat itu mempublikasikan formulir permohonan hibah bagi warga yang membutuhkan dana untuk perbaikan rumah. Dalam formulir tersebut, tercantum klausul yang menyatakan bahwa pemohon harus menegaskan tidak sedang dan tidak akan memboikot Israel selama masa perjanjian bantuan berlaku. Klausul ini merujuk pada undang-undang negara bagian Texas yang baru disahkan pada awal tahun 2017, yang melarang entitas pemerintah menjalin kontrak dengan pihak yang memboikot Israel. Kebijakan ini turut menuai protes oleh sejumlah pihak, di antaranya Organisasi American Civil Liberties Union (ACLU) yang menyebutnya sebagai "pelanggaran mencolok" terhadap hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS. Kebijakan ini pun tak bertahan lama, Dewan Kota Dickinson menghapus klausul tersebut dari formulir permohonan Dickinson Harvey Relief Fund, menurut pernyataan dari asisten manajemen kota, Bryan Milward, seperti yang dilansir dari NBC beberapa hari setelah formulir permohonan hibah tersebut ramai diperbincangkan. Terkait musibah banjir yang melanda Texas pada awal Juli 2025, tidak ditemukan adanya perjanjian serupa dari pemerintah meminta warganya bersumpah setia kepada Israel sebagai syarat untuk menerima bantuan. Sejumlah media pemeriksa fakta internasional seperti Snopes juga telah membantah klaim tersebut. 100	2025-07-18
Berita CekFakta	Hoaks Video BSU Khusus TKI dan TKW Mencatut Tribun Jateng	Tim Riset Tirto pertama-tama menelusuri klaim ini lewat pencarian Google. Namun begitu, kami tidak menemukan adanya sumber resmi pemerintah atau pemberitaan media kredibel yang melaporkan soal adanya BSU TKI/TKW senilai Rp100 juta. Tirto kemudian mencoba memastikan konteks asli video Tribun Jateng yang disematkan akun pengunggah. Dengan mengetik kata kunci “Bantuan Subsidi Upah” di kolom pencarian kanal YouTube resmi Tribun Jateng, kami menemukan siaran identik pada 5 Juni 2025. Judulnya “Bantuan Subsidi Upah Juni 2025 Mulai Cair Hari Ini, Ini 3 Cara Cek Penerimanya”. Tak seperti dalam video yang beredar, dokumentasi aslinya sama sekali tak menyebut informasi terkait BSU khusus TKI. Itu berarti audio videonya sudah dimanipulasi secara digital. Presenter dalam video asli diketahui memulai siaran dengan mengatakan bahwa pemerintah kembali menggulirkan program BSU pada tahun 2025, sebagai stimulus ekonomi bagian menjaga daya beli masyarakat. Baca juga:Info Penyaluran BSU Batch 4, Cara Cek, dan Kapan Cair? “Program BSU 2025 dijadwalkan mulai dicairkan pada 5 Juni 2025 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 10,72 triliun. Setiap penerima akan memperoleh subsidi sebesar Rp 300.000 per bulan selama dua bulan, yaitu untuk periode Juni dan Juli. Namun, pencairannya dilakukan sekaligus sebesar Rp 600.000 pada bulan Juni,” kata pembawa acara dalam rekaman aslinya. Alih-alih ditujukan untuk TKI atau TKW, bantuan ini diberikan kepada pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta atau berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di masing-masing daerah. Menukil laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), selain menerima gaji maksimal Rp3,5 juta, syarat penerima BSU 2025 juga mencakup peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 April 2025, kategori Pekerja Penerima Upah (PU), dan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. BSU ini iprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan. 100	2025-07-18
Berita CekFakta	Hoaks Presiden AS Donald Trump Dimakzulkan Juli 2025	Pertama-tama tim riset Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dengan Google Images. Hasilnya mengarahkan ke potongan klip berita, yang diunggah oleh kanal YouTube media berita, CNBC Indonesia. Namun, klip berita tersebut diunggah di YouTube pada tahun 2019 silam. Hal ini tertera dalam deskripsi video, bertanggal 19 Desember 2019. Berdasarkan keterangan teks, keputusan pemakzulan sesuai dengan hasil voting yang dilakukan anggota parlemen terhadap dua pasal yang dituduhkan kepada Trump. Dalam voting ini, mayoritas anggota DPR menyetujui pemakzulan terhadap Trump. Dalam voting pasal penyalahgunaan kekuasaan, anggota parlemen yang setuju pasal ini sebanyak 230 orang sementara yang menolak sebanyak 197. Alhasil, konteks asli dari potongan klip video yang menarasikan Donald Trump dimakzulkan pada Juli 2025 sebenarnya merupakan berita yang tayang pada 2019. Tirto juga mewartakan kejadian tersebut, Donald Trump dimakzulkan DPR AS pada Rabu, 18 Desember 2019. Penyebabnya, penyalahgunaan kekuasaan untuk menekan Pemerintah Ukraina serta menghalangi upaya dalam penyelidikan Kongres. Namun pada 5 Februari 2020, Senat memilih untuk membebaskan Trump dari kedua pasal pemakzulan tersebut. Trump juga sempat kembali dimakzulkan untuk kedua kalinya pada 13 Januari 2021, atau sepekan sebelum jabatannya berakhir. Pada tanggal tersebut, DPR AS mengesahkan satu pasal pemakzulan terhadap Trump: hasutan untuk melakukan pemberontakan. Namun kembali, pada 13 Februari 2021 Senat AS memutuskan untuk membebaskan Trump dari dakwaan pemakzulan tersebut. Penelusuran lebih lanjut, menunjukkan tidak ada berita dari sumber-sumber kredibel mewartakan Donald Trump dilengserkan pada Juli 2025. Trump masih memimpin AS sebagai presiden hingga saat ini. Dengan begitu, narasi yang diunggah sejumlah akun Facebook perihal Trump dimakzulkan pada Juli 2025 merupakan video yang telah diedit atau dimanipulasi disertai konteks yang keliru. 100	2025-07-18
Berita CekFakta	Salah, Video Prabowo dan Menhan Belanda Bahas Kemerdekaan Papua	Untuk mencari sumber resmi atau pemberitaan kredibel terkait klaim yang berseliweran, Tim Riset Tirto mula-mula melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Prabowo dan perwakilan Belanda bahas kemerdekaan Aceh dan Papua”. Namun, kami tak menemukan adanya berita yang mengonfirmasi klaim tersebut. Tirto justru menemukan narasi ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tirto lalu mengecek asal muasal foto yang disebarkan akun pengunggah. Dengan menyalin gambar itu ke mesin telusur Google Image, kami menjumpai foto identik sebelumnya dimuat di situs resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2023. Dokumentasi itu rupanya menggambarkan momen pertemuan Prabowo dengan mantan Menhan Belanda, Kajsa Ollongren. Pertemuan bilateral tersebut berlangsung di Singapura pada 3 Juni 2023, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menhan. Keduanya membahas sejumlah isu di kawasan serta kerja sama bidang pertahanan. Kerja sama yang telah dilaksanakan antara kedua negara selama ini di antaranya di bidang alat utama sistem senjata (alutsista) dan industri pertahanan. "Upaya dan komitmen pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik di Ukraina patut diapresiasi. Semoga upaya ini segera membuahkan hasil”, kata Ollongren mengapresiasi inisiatif dan komitmen Indonesia dalam mendorong proses penyelesaian konflik Ukraina. Sementara Prabowo menyampaikan terima kasih dan bilang bahwa Indonesia akan banyak belajar dari Belanda, terutama dalam bidang pertanian, pengelolaan air, dan seawall. Diberitakan BBC Indonesia, Jumat (24/1/2025), Prabowo tengah mempertimbangkan untuk memberi amnesti kepada orang-orang atau kelompok pro-kemerdekaan Papua. Upaya ini disebut sebagai salah-satu penyelesaian konflik di wilayah tersebut. 100	2025-07-17
Berita CekFakta	Tidak Benar Video Barack Obama Umumkan Maju Pilpres AS 2028	Tim Riset Tirto mula-mula mencari konteks asli video yang berseliweran. Dengan menyalin tangkapan layar frame video ke Google Image, kami malakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) Dari hasil pencarian, kami mendapati bahwa rekaman Obama merupakan momen saat dirinya memberi pidato kemenangan presiden pada 2008. Dokumentasi utuhnya disiarkan kanal YouTube CNN dengan judul “Raw Video: Barack Obama's 2008 acceptance speech. Pernyataan Lincoln yang dikutip Obama bisa dilihat pada menit 11:19. Saat itu, Obama tampak menegaskan bahwa sekalipun ada perbedaan pilihan dalam pemilu, kepemimpinannya ditujukan untuk semua rakyat, bukan hanya pendukungnya. Secara umum, Obama menyampaikan terima kasih kepada tim kampanyenya, para relawan, dan rakyat Amerika atas kepercayaan yang telah diberikan. Transkrip utuh pidato pemilihan Obama juga dimuat NPR, seperti bisa dilihat di sini. “Jika ada orang di luar sana yang masih meragukan bahwa Amerika adalah tempat di mana segala sesuatunya mungkin terjadi; yang masih bertanya-tanya apakah impian para pendiri kita masih hidup di zaman kita; yang masih mempertanyakan kekuatan demokrasi kita, malam ini adalah jawaban Anda,” kata Obama memulai pidatonya. Artinya, video yang berlalu-lalang telah diberi narasi yang tidak tepat. Tirto pun tidak menemukan adanya berita kredibel atau sumber resmi yang mengonfirmasi klaim ini. Mengutip Newsweek, saat ini, Amandemen ke-22 Konstitusi AS, yang diratifikasi pada tahun 1951, melarang siapa pun untuk terpilih sebagai presiden lebih dari dua kali. Sementara Obama telah menjabat dua periode, sehingga berdasarkan Konstitusi AS, ia tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi. Agar Obama dapat mencalonkan diri secara sah pada tahun 2028, Amandemen ke-22 harus dicabut—yang man proses ini membutuhkan mayoritas dua pertiga di kedua majelis Kongres dan ratifikasi oleh tiga perempat legislatif negara bagian AS. 100	2025-07-16
Berita CekFakta	Hoaks Video Tom Lembong Dinyatakan Bebas oleh Pengadilan	Tirto menelusuri video pertama yang menampilkan Tom Lembong bersama istrinya memasuki sebuah ruangan, kemudian melepaskan rompi tahanan Kejaksaan Agung yang dikenakannya. Dalam video tersebut, memang terlihat Tom Lembong berjalan memasuki ruang sidang didampingi oleh sang istri. Namun, video tersebut hanya menampilkan hingga momen tersebut dan tidak menunjukkan adanya pembacaan vonis oleh hakim. Tidak ditemukan bukti visual maupun narasi dalam video yang mengonfirmasi bahwa Tom Lembong dinyatakan bebas oleh pengadilan. Tirto lalu menelusuri video tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Hasilnya, kami menemukan foto yang memperlihatkan momen identik diunggah di situs berita Antara dalam berita berjudul “Hari ini, Tom Lembong bacakan nota pembelaan pada sidang korupsi gula”, yang dipublikasikan pada Rabu (9/7/2025). Konteks asli momen tersebut adalah didampingi istri Maria Franciska Wihardja (kanan) memasuki ruangan untuk mengikuti sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (4/7/2025). Dalam sidang tersebut dijadwalkan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi dari Tom Lembong. Tidak ada pembacaan vonis hakim terkait bebasnya Tom Lembong dalam sidang tersebut. Kemudian Tirto menelusuri video kedua yang menampilkan momen saat Tom berpelukan dengan Anies Baswedan saat persidangan. Sama seperti video pertama, tidak ditemukan bukti visual maupun narasi dalam video yang mengonfirmasi bahwa Tom Lembong dinyatakan bebas oleh pengadilan. Tirto lalu menelusuri video tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Kami menemukan video yang menampikan momen serupa diunggah oleh kanal YouTube “Aksanation” berjudul “HARU BANGET! ABAH ANIES MEMELUK TOM LEMBONG” yang diunggah pada Selasa (24/6/2025). Sebagai informasi, hingga Rabu (16/7/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada vonis bebas bagi Tom Lembong. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menetapkan sidang pembacaan vonis terhadap kasus dugaan importasi gula yang menyeret Tom Lembong, sebagai terdakwa akan digelar pada Jumat (18/7/2025). 100	2025-07-16
Berita CekFakta	Hoaks Video SBY Mengatakan Merokok Lebih Baik dari Minum Obat	Usai melihat video secara utuh, Tim Riset Tirto mencurigai beberapa tanda campur tangan akal imitasi atau Artificial Intelligence (AI) dalam video. Petunjuk seperti gerakan bibir dan suara SBY yang tidak sinkron jadi indikasi kuat. Untuk membuktikan hal tersebut, kami mencoba mengecek video yang beredar dengan alat deteksi AI, Hive Moderation. Hasilnya, kemungkinan audio klip ini mengandung konten AI atau konten deepfake mencapai 92,1 persen. SBY dalam video kemungkinan besar tidak berbicara seperti dalam klip yang berseliweran. Tirto selanjutnya mencari tahu asal usul rekaman SBY dengan memasukkan tangkapan layar video ke mesin penelusuran Google Image. Metode pencarian gambar terbalik (reverse image search) itu membawa kami ke unggahan TikTok resmi media Liputan 6 pada Juni lalu. Dalam dokumentasi aslinya, SBY sama sekali tidak membahas perihal rokok dan obat, melainkan menganalisis sejumlah hal di balik gencatan senjata Iran dan Israel. Rekaman versi lebih panjang juga disiarkan Liputan 6 di kanal YouTube-nya, bertajuk “[FULL] 'Panggung Belakang' Gencatan Senjata Iran-Israel, SBY Singgung Trump, Putin, & Xi Jin Ping”. SBY saat itu tengah berbincang dengan Presenter Liputan 6, Reno Reksa dan menyinggung keputusan Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Presiden China, Xi Jin Ping yang tidak masuk ke perang iran-Israel secara langsung seperti Presiden AS, Donald Trump. Selain itu SBY juga menyarankan sederet hal yang perlu dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto dan jajarannya dalam menghadapi dinamika di Timur Tengah. “Iya kompleks, bener. Kalau kita pelajari sejarah perang, dari masa ke masa, itu ada hal yang delicate, bagaimana memadukan antara tujuan politik dengan tujuan militer,” kata SBY dalam video asli. Klip SBY mempromosikan rokok yang berlalu-lalang di media sosial, juga telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 100	2025-07-16
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran PIP Periode Juli 2025	Pertama, Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di unggahan tersebut. Hasilnya, tautan tersebut mengarah ke laman yang menampilkan poster seorang perempuan di depan monitor disertai teks keterangan ‘register now’ atau daftar sekarang. Di bawahnya, tertera formulir yang memintakan pengisi memilih asal provinsi dan memasukkan nomor Telegram. Anehnya, tidak ada menu lain yang bisa diklik di situs tersebut. Lebih janggal lagi karena tak ada satupun logo resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) yang menjadi pelaksana program PIP. Poster yang digunakan dalam laman tersebut juga tidak berkaitan sama sekali dengan program bantuan untuk anak-anak sekolah. Baca juga:Kapan PIP Juli 2025 Cair? Cek Perkiraan Jadwal & Nominalnya Kami kemudian melakukan pemindaian tautan menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menampilkan, halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi milik Kemdikdasmen yang bertanggung jawab terhadap pembagian bansos. Domain utama dari situs tautan tersebut adalah registrasi[dot]cekstatus[dot]xyz. Domain itu tidak berakhiran ‘.go.id’, yang mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk penipuan skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga pemerintah lain. Akun yang menyebarkan klaim tersebut juga bukan merupakan akun Facebook resmi milik Kemdikdasmen. Sebagai informasi, akun Facebook resmi Kemdikdasmen memiliki centang biru yang sudah terverifikasi resmi dan memiliki total pengikut sebanyak 1,9 juta per 15 Juli 2025. Penelusuran lebih lanjut, situs resmi milik Kemdikdasmen yang menampilkan informasi PIP sama sekali tak meminta nomor Telegram untuk mendaftar. Situs resmi itu, hanya meminta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) untuk mengecek status kepesertaan PIP. Situs resmi itu dikelola oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikdasmen. Diberitakan sebelumnya oleh Tirto, bantuan PIP disalurkan dalam bentuk dana tunai yang bisa digunakan mendukung keperluan pendidikan siswa, mulai dari pembelian perlengkapan sekolah, biaya transportasi, hingga kebutuhan penunjang lainnya. Penyaluran PIP Juli 2025 sudah masuk pada termin kedua, yang berarti bantuan ini dicairkan sepanjang periode Mei hingga September 2025. Waktu pencairan PIP pada termin ini tak serentak, melainkan berbeda-beda antar penerima. Pada penyaluran kali ini, prioritas diberikan kepada peserta didik yang belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya. 100	2025-07-15
Berita CekFakta	Salah, Tayangan Metro TV soal Pemberian Bansos Tanpa Syarat	Setelah menyaksikan video hingga tuntas, langkah yang Tim Riset Tirto lakukan adalah mencari asal usul video dengan memperhatikan logo dan keterangan dalam video, seperti adanya tulisan “Newsline”. Kami mencoba mengetik kata kunci “Newsline bansos” di kanal YouTube resmi Metro TV. Dari pencarian itu Tirto menemukan video asli dengan durasi lebih panjang diunggahMetro TV pada 3 Mei 2025. Tak seperti klip yang beredar, para presenter dalam video asli tidak menyampaikan informasi soal bantuan turun langsung ke rumah penerima bansos. Dengan demikan, audio yang berlalu-lalang terbukti telah dimanipulasi secara digital. Video aslinya menyiarkan berita soal penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2025. Tahap kedua ini dimulai sejak bulan April – Juni 2025 dan total bantuan yang diberikan untuk BPNT yakni sebesar Rp600 ribu. “Nah pemirsa, ada dua metode pengecekan untuk BPNT, yang pertama adalah lewat website resmi dan yang kedua adalah lewat aplikasi,” kata reporter Metro TV, Valerie Budianto, di menit 0:50. Adapun situs resmi yang digunakan untuk mengecek bansos yakni https://cekbansos.kemensos.go.id/. Dengan memasukkan beberapa data dan wilayah penerima manfaat di situs tersebut, masyarakat bisa mengecek status kepesertaannya, apakah mereka termasuk dalam kategori penerima bansos. Hal ini juga disampaikan Kemensos lewat akun Instagram resminya @kemensosri. Artinya, pengecekan bansos hanya bisa dilakukan lewat kanal-kanal resmi. Sementara, jika mengecek tautan dalam bio akun pengunggah, tautan itu tidak mengarah ke laman resmi maupun akun-akun media sosial asli Kemensos. Dengan memanfaatkan situs pengecek tautan urlscan.io, Tirto menemukan bahwa tangkapan layar laman tautan yang berlalu-lalang tidak memuat informasi soal bansos. Narasi yang berseliweran ini juga sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kemensos sebelumnya menyampaikan kalau pemerintah kini menambahkan komponen baru dalam PKH 2025, yakni kategori korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Kategori itu ditetapkan oleh Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 100	2025-07-14
Berita CekFakta	Hoaks, Lombok Akan Jadi Target Serangan Militer Israel	Tirto menelusuri klaim tersebut satu per satu. Pertama, terkait klaim dukungan Indonesia terhadap Iran dalam konflik militer melawan Israel. Hingga Senin (14/7/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada satupun pernyataan atau keterangan resmi pemerintah yang membenarkan hal tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri tidak pernah menyatakan dukungan secara langsung terhadap Iran dalam konflik militer melawan Israel. Indonesia sejauh ini secara terbuka mendukung Palestina, yang tengah digempur Israel, sampai Presiden Prabowo Subianto menyatakan bersedia menerima pengungsi dari Gaza yang menjadi korban genosida Israel. Meski demikian, Pemerintah Indonesia bersama 22 negara lainnya telah mengeluarkan pernyataan bersama pada 17 Juni 2025, mengecam keras serangan militer Israel terhadap Iran. Seturut pemberitaan Antara, pernyataan tersebut menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer bukanlah solusi berkelanjutan untuk menyelesaikan krisis yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah. Disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri RI, pernyataan yang diinisiasi oleh Mesir itu menekankan pentingnya diplomasi dan dialog sebagai satu-satunya jalan keluar yang layak. Indonesia dan 22 negara lainnya tetap menekankan bahwa serangan Israel terhadap Iran sejak 13 Juni 2025 merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional serta tujuan dan prinsip Piagam PBB. “Diplomasi, dialog, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip bertetangga yang baik, sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB, tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak untuk menyelesaikan krisis tersebut,” seperti yang dikutip dari pernyataan resmi tersebut. Terpisah, seperti yang diberitakan Tempo, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga menyayangkan serangan yang dilakukan oleh Israel tersebut. Sugiono menilai bahwa serangan Israel terhadap Iran membawa implikasi yang besar. "Kami prihatin. Kami mengutuk ini sampai terjadi. Kalau semua pihak (Israel dan Iran) tidak bisa menahan diri, tentu ini akan memperburuk situasi," kata Sugiono saat ditemui wartawan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Jumat (13/6/2025). Kemudian, terkait klaim Israel yang akan menyerang Lombok, tidak ditemukan satupun keterangan atau informasi resmi, serta pemberitaan kredibel, yang membenarkan hal tersebut. Tirto kemudian memperhatikan video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Dalam video tersebut juga tidak disertakan bukti apapun yang turut membenarkan klaim tersebut. Kami justru menemukan kejanggalan dalam video tersebut, di antaranya gerak bibir narator dan suara yang dihasilkan tidak sinkron, menunjukkan kemungkinan adanya manipulasi audio. Tampilan studio berita juga mencurigakan, meskipun mencatut nama media TV One, logo yang digunakan berbeda dari logo resmi stasiun televisi tersebut. Selain itu, tidak ada jejak pemberitaan serupa di kanal resmi TV One maupun sejumlah media kredibel lain. Hal ini mengindikasikan bahwa video tersebut adalah hasil manipulasi. Untuk memastikan klaim ini, Tirto juga menelusuri situs resmi pemerintah Israel dan pasukan pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF), hasilnya tidak ada satupun keterangan resmi yang menyebut bahwa negara tersebut akan menargetkan wilayah Lombok di Indonesia sebagai target utama serangan militer. 100	2025-07-14
Berita CekFakta	Hoaks PM Israel Benjamin Netanyahu Tewas Akibat Serangan Iran	Video tersebut tersebar pada sekitar pekan lalu. Hal ini mencurigakan sebab, Netanyahu masih beraktivitas dalam beberapa hari ke belakang. Pada Senin (7/7/2025), Netanyahu masih menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih AS. Dalam momen itu, Netanyahu bahkan menominasikan Trump untuk mendapat penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian atau Nobel Peace Prize. "Saya ingin menyerahkan kepada Anda, Tuan Presiden, surat yang saya kirimkan kepada Komite Nobel. Itu adalah nominasi Anda untuk Hadiah Perdamaian, yang sangat layak Anda terima," ujar Netanyahu kepada Trump dilansir melalui Associated Press, Selasa (8/7/2025). Dalam pernyataannya, Netanyahu juga menyampaikan optimismenya atas peluang perdamaian di kawasan Timur Tengah. Terbaru, pada Jumat (11/7/2025), melalui unggahan dalam akun Instagram resminya, Netanyahu juga masih mengunggah aktivitas bersama istrinya saat mengunjungi Kedutaan Besar Israel di Wahington DC AS. Sementara itu, video yang disertakan dalam unggahan tersebut yang memperlihatkan potongan-potongan klip prosesi pemakaman, mulai dari pengusungan peti jenazah hingga penimbunan liang lahat. Namun, video ini tidak disertai dengan konteks maupun keterangan yang jelas. Kemungkinan besar, cuplikan tersebut merupakan hasil kompilasi dari berbagai peristiwa berbeda. Hal ini tampak dari ketidakteraturan alur visual serta inkonsistensi gambar, yang telah dipastikan tidak memiliki keterkaitan dengan klaim bahwa Benjamin Netanyahu tewas akibat serangan rudal Iran. Melalui metode pencarian gambar terbalik (reverse image search), kami menemukan bahwa salah satu cuplikan dalam video yang menampilkan prosesi pengusungan jenazah oleh sejumlah pria berpakaian lengkap dengan jas dan topi serba hitam identik dengan video yang pernah diunggah di kanal youtube AP berjudul “ISRAEL: JERUSALEM:FUNERAL OF FORMER CHIEF RABBI JAKOBOVIT” Video yang diunggah pada tahun 2015 lalu itu memperlihatkan pemakaman seorang mantan pemimpin pemuka agama Yahudi, Immanuel Jakobovits. Sehingga Klaim bahwa PM Israel Benjamin Netanyahu tewas akibat serangan rudal Iran pada pekan awal Juli 2025 bisa dipastikan adalah hoaks. 100	2025-07-11
Berita CekFakta	Tidak Benar BP2MI Beri Bantuan Rp10 Juta untuk TKI di Singapura	Tim Riset Tirto mencoba mengecek akun Instagram resmi @kemenp2mi dan menyisir unggahannya. Namun begitu, kami tidak menemukan adanya informasi yang mengonfirmasi klaim. BP2MI sebenarnya telah berulang kali memberi peringatan kepada masyarakat agar waspada terhadap bentuk penipuan. Pada Maret lalu, lewat story Instagram yang diarsipkan dalam highlight “HOAX” BP2MI juga mengimbau masyarakat utuk berhati-hati dengan akun Facebook penyebar hoaks yang mengatasnamakan pihaknya. BP2MI juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan bantuan dalam bentuk apapun. “#SobatMigran. Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan instansi kami, Kementerian P2MI/BP2MI tidak pernah memberikan bantuan dalam bentuk apa pun,” tulis BP2MI dalam keterangan story-nya. Dengan begitu, informasi yang beredar tidak bisa dipastikan kebenarannya. Adapun untuk mengakses informasi resmi, masyarakat bisa mengunjungi situs www.bp2mi.go.id atau menghubungi Call Center BP2MI di 0800 1000 (dalam negeri) dan +62 21 29244800 (luar negeri). Akun-akun media sosial asli BP2MI juga memiliki centang biru. Selain mengecek akun resmi, Tirto juga mencari tahu asal usul foto yang disertakan dalam unggahan. Dengan menggunakan Google Image, kami menemukan kalau foto identik sebelumnya digunakan Antara sebagai header artikel berjudul “BP2MI pastikan tak berlaku lagi pembatasan barang milik PMI”. Menurut keterangan, foto itu merupakan tangkapan layar konferensi pers daring, Selasa (16/4/2024) lalu. Gambar tersebut salah satunya menunjukkan sosok Kepala BP2MI saat itu, yakni Benny Rhamdani. Dalam artikelnya sama sekali tidak ada narsai soal bantuan bagi TKI/TKW di Singapura. Dalam konferensi pers itu, Benny mengatakan telah diadakan rapat terbatas untuk membahas implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, salah satunya mengenai barang milik Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ia saat itu bilang kalau tidak berlaku lagi pembatasan jenis dan jumlah barang-barang kiriman milik PMI. 100	2025-07-11
Berita CekFakta	Hoaks Video Buaya Masuk Rumah Warga Saat Banjir di Bekasi	Pertama-tama, Tirto menelusuri video yang memperlihatkan seekor buaya masuk ke rumah warga yang tergenang banjir. Setelah diamati secara menyeluruh dari awal hingga akhir, memang nampak jelas seekor buaya berenang dan masuk ke dalam sebuah rumah yang digenangi air. Namun, tidak terdapat informasi waktu maupun lokasi pasti di dalam video tersebut yang bisa menunjukan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kata kunci yang terkait dengan klaim melalui mesin pencari Google. Hasil penelusuran menunjukan bahwa video dengan narasi serupa soal buaya masuk rumah saat banjir di Bekasi, ternyata sudah pernah beredar sebelumnya. Pada awal tahun 2025, video yang sama sempat mencuat ke publik dengan narasi serupa. Sejumlah pemeriksa fakta seperti Kompas.com, Jabar Saber Hoaks dan Turnbackhoax telah melakukan verifikasi klaim serupa dan menyatakan bahwa narasi dalam video tersebut tidak benar. Seturut pemberitaan Kompas.com saat itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, menegaskan bahwa video tersebut adalah hoaks. “Dari hasil penelusuran pihak Kecamatan Babelan, untuk Babelan tidak ada info tentang buaya, itu hoaks,” ujar Dodi saat dikonfirmasi pada Rabu (29/1/2025). Lebih lanjut, Dodi menyebut bahwa video yang kembali beredar saat ini sejatinya adalah video lama. Berdasarkan penelusuran pihak BPBD, video tersebut telah diunggah pertama kali pada tahun 2022. “Kami sudah telusuri dan menemukan bahwa video yang sama telah diunggah pada 2022 lalu. Tapi kami juga tidak tahu pasti lokasi buaya tersebut di mana,” jelasnya. Tirto memang menemukan video yang sama pernah diunggah oleh akun TikTok bernama “setabayuangga1” pada tahun 2022 lalu tepatnya (12/10/2022). Dalam keterangan takarir yang diunggah oleh akun tersebut disebutkan bahwa lokasi video tersebut berada di Bogor, Jawa Barat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa video buaya masuk rumah yang kembali ramai dibagikan di media sosial bukanlah terjadi pada awal Juli 2025 di Bekasi. Melainkan, video lama yang kembali dimunculkan dan disebarkan dengan narasi yang dikaitkan dengan banjir terbaru di wilayah Bekasi. 100	2025-07-10
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Perbolehkan Bendera Bulan Bintang Aceh Berkibar	Pertama, Tirto melakukan penelusuran publikasi pemberitaan dengan memasukan kata kunci “Prabowo mengizinkan pengibaran bendera bulan bintang Aceh” di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pemberitaan kredibel yang mewartakan adanya pernyataan Prabowo sebagai yang dinarasikan dalam unggahan di media sosial. Selanjutnya, Tirto melakukan penelusuran dengan metode reverse image search dengan fokus pada tangkapan gambar yang menampilkan Prabowo dan Muzakir Manaf. Hasilnya, justru membawa Tirto ke laman resmi milik Pemprov Aceh yang mengunggah gambar serupa. Namun, informasi yang diunggah Pemprov Aceh sama sekali tidak menyebutkan soal pernyataan Prabowo terkait bendera bulan bintang Aceh. Justru, informasi sesungguhnya memuat pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang mendukung penuh kebijakan swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Momen itu terjadi ketika menghadiri penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025). Sebagai informasi, Muzakir Manaf memang sempat buka suara terkait polemik bendera bulan bintang Aceh. Saat itu, ia merespons bahwa urusan izin pengibaran bendera Aceh itu masih dalam proses. Mualem, sapaannya, belum menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah mengizinkan pengibaran bendera bulan bintang Aceh. “Dalam proses, Insya Allah secepat mungkin,” kata Mualem di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6/2025) sebagaimana dilansir Media Indonesia. Di sisi lain, pihak Istana yang diwakili Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi meminta agar urusan terkait polemik 4 pulau Aceh tidak merembet ke isu-isu lainnya. Ini disampaikan Prasetyo merespons pertanyaan terkait bendera bulan bintang Aceh. Sebagai informasi, hasil nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005 menyatakan Aceh diberi sebuah status khusus dalam Negara Republik Indonesia. Status khusus yang diperoleh Aceh di antaranya boleh memiliki partai politik yang dilokalisir keikutsertaannya dalam pemilu di wilayah Aceh dan diperbolehkan untuk memiliki lambang, bendera, dan lagu daerah yang berlaku secara khusus di Aceh. Setelahnya, Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan DPR, mengundangkan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada 1 Agustus 2006. Sebagaimana dalam Nota Kesepahaman, UU Pemerintahan Aceh mengatur bahwa Aceh berhak memiliki bendera, lambang, dan himne tersendiri, namun tidak boleh dianggap sebagai lambang kedaulatan Aceh. Namun, pada 10 Desember 2007 pemerintah juga mengeluarkan PP No 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Regulasi ini melarang bendera, lambang, dan himne daerah memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan bendera, lambang, dan himne organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis. Lambang daerah Aceh juga tercantum resmi dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Bendera dan Lambang Aceh. Bendera dan Lambang Aceh yang disahkan dalam qanun ini pada dasarnya adalah bendera dan lambang yang dahulu digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka. Dengan begitu, hingga artikel ini dibuat pada Kamis (10/7/2025), belum ada pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto soal izin mengibarkan bendera bulan bintang Aceh di bawah bendera merah-putih. Adapun logo BBC World News dalam unggahan foto di media sosial dengan klaim narasi demikian, bisa dipastikan merupakan hasil manipulasi yang mencatut nama BBC. 100	2025-07-10
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Program Pembagian Benih Ikan dari KKP	Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di tiap unggahan tersebut. Salah satu tautan tersebut mengarahkan kami ke halaman situs yang meminta data diri seperti nomor telepon aktif yang tersambung ke telegram dan asal provinsi. Tidak ada satupun informasi lain ataupun logo institusi pemerintah terkait seperti KKP di situs tersebut. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan, tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Alamat IP situs tersebut terindikasi milik CLOUDFLARENET, US dan domain utama dari situs tautan tersebut adalah daftarsekarang10.berita-ku.com. Domain atau alamat asal situs-situs tersebut bahkan tidak ada yang berakhiran '.go.id', mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Sebagai informasi, situs resmi milik KKP adalah https://kkp.go.id/. Melalui situs resmi tersebut, kami tidak menemukan adanya informasi resmi dari instansi tersebut soal adanya program pembagian benih ikan air tawar gratis.. Sejumlah akun yang menyebarkan klaim tersebut juga bukan merupakan akun Facebook resmi milik KKP. Sebagai informasi, akun Facebook resmi milik instansi tersebut adalah “Kementerian Kelautan dan Perikanan RI” terverifikasi resmi centang biru dan memiliki total pengikut sebanyak 145 ribu per Rabu (9/7/2025). KKP melalui unggahan dalam Instagram resminya sendiri telah memastikan bahwa klaim adanya program pembagian benih ikan air tawar gratis yang bersliweran di media sosial adalah hoaks. KKP mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan dan hoaks mengatasnamakan instansi tersebut. “Hai #SahabatBahari, yuk lebih cermat dan cerdas dalam memilih dan memilah informasi!! Dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kamu harus lebih waspada lagi yaa. Segala bentuk informasi resmi bisa kamu akses melalui website dan media sosial KKP, tulis keterangan KKP dalam unggahan Instagram (23/4/2025). Sejumlah narasi di media sosial kerap menggunakan nama pemerintah untuk sejumlah program. Tirto sempat membantah narasi-narasi tersebut. Baca juga:Apa Iya Pemerintah Adakan Program Transmigrasi ke IKN pada 2025?Hoaks Pinjaman dari Prabowo Mencatut Koperasi Merah PutihHoaks Program Saldo E-toll Gratis Mencatut Jasa Marga 100	2025-07-09
Berita CekFakta	Apa Iya Suhu Juli-Agustus 2025 Lebih Dingin karena Aphelion?	Mula-mula, Tim Riset Tirto mencari sumber resmi dari pemerintah terkait klaim yang beredar. Kami mencoba memasukkan kata kunci “fenomena aphelion 2025 site:go.id” di mesin pencarian Google. Hal ini rupanya sudah dijelaskan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Lewat rilis resminya, Minggu (6/7/2025), BMKG menerangkan kalau saat Aphelion, posisi matahari memang berada pada titik jarak terjauh dari bumi. Kendati begitu, kondisi tersebut tidak berpengaruh banyak pada fenomena atmosfer atau cuaca di permukaan bumi. Baca juga:Fenomena Aphelion 2025 Hoax atau Fakta? Ini Penjelasan & Dampak “Sebenarnya fenomena Aphelion ini adalah fenomena astronomis yang terjadi setahun sekali pada kisaran bulan Juli. Sementara itu kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia pada periode bulan Juli tidak terkait dengan fenomena Aphelion,” kata BMKG. Menurut BMKG, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau, alias Juli – September. Saat ini, wilayah Pulau Jawa hingga NTT disebut berada pada musim kemarau dan periode ini ditandai pergerakan angin dari arah timur-tenggara yang berasal dari Benua Australia. “Pada bulan Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah Monsoon Dingin Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin, sehingga mengakibatkan suhu di beberapa wilayah di Indonesia terutama bagian selatan khatulistiwa (Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) terasa juga lebih dingin,” mengutip keterangan lanjutan BMKG. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara dikatakan turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Begitu pula langit yang cenderung bersih awannya (clear sky) juga akan menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepas ke atmosfer luar, sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. “Fenomena ini merupakan hal yang biasa terjadi tiap tahun, bahkan hal ini pula yang nanti dapat menyebabkan beberapa tempat seperti di Dieng dan dataran tinggi atau wilayah pegunungan lainnya, berpotensi terjadi embun es (embun upas) yang dikira salju oleh sebagian orang,” tulis BMKG di rilisnya. Sementara hujan ekstrem yang terjadi di berbagai daerah hingga menyebabkan banjir, longsor, dan pohon tumbang disebut BMKG terjadi lantaran dinamika atmosfer yang tidak lazim. Hal itu kemudian menyebabkan mundurnya musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia, sekaligus meningkatkan potensi cuaca ekstrem dalam beberapa pekan terakhir. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyatakan bahwa sampai akhir Juni 2025, baru sekitar 30 persen wilayah Zona Musim yang mengalami peralihan ke musim kemarau. “Padahal secara klimatologis, pada waktu yang sama, biasanya sekitar 64 persen wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau,” ungkap Dwikorita, seperti dinukil dari situs resmi BMKG, Senin (7/7). Kemunduran musim kemarau tahun ini merupakan dampak dari lemahnya Monsun Australia dan tingginya suhu muka laut di selatan Indonesia. Kedua faktor ini mengakibatkan tingginya kelembapan udara yang memicu terbentuknya awan hujan, bahkan di tengah periode yang seharusnya kering. Untuk diketahui, menurut ensiklopedi Britannica, nama Aphelion berasal dari Bahasa Yunani kuno, yakni ‘Apo’ yang berarti jauh dan ‘helios’ yang artinya matahari. Peristiwa itu dikenal dalam istilah astronomi sebagai keadaan ketika titik pada orbit planet, komet, atau benda lain berada paling jauh dari matahari. Bumi berada di titik Aphelion pada awal Juli, saat bumi berjarak 4,8 juta km lebih jauh dari matahari ketimbang ketika bumi dekat berada di perihelionnya pada awal Januari. Tirto sebelumnya juga sempat memeriksa klaim tidak tepat soal fenomena Aphelion sebabkan cuaca lebih dingin. 100	2025-07-09
Berita CekFakta	Hoaks Foto Cristiano Ronaldo Hadiri Pemakaman Diogo Jota	Tirto melakukan penelusuran terhadap akun media sosial resmi milik Cristiano Ronaldo serta laporan dari sejumlah media internasional yang kredibel, guna menelusuri asal-usul dan konteks foto yang diklaim memperlihatkan Ronaldo menghadiri pemakaman Diogo Jota. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi maupun bukti yang mendukung bahwa foto tersebut benar diambil saat prosesi pemakaman Jota berlangsung. Seturut pemberitaan sejumlah media kredibel, termasuk Goal.com, Cristiano Ronaldo sendiri dipastikan tidak hadir dalam prosesi pemakaman Diogo Jota. Keputusan tersebut memang sempat menuai perbincangan di media sosial, namun absennya mantan pemain Manchester United tersebut disebut sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga Jota, karena ia khawatir kehadirannya justru akan mengalihkan perhatian dari esensi prosesi pemakaman. Sumber yang sama juga mengatakan, kakak Ronaldo, Katia Aveiro, turut memberikan penjelasan. Katia menjelaskan bahwa Ronaldo memiliki pengalaman pribadi yang menyakitkan terkait prosesi pemakaman, yakni saat ayah mereka meninggal dunia. Saat itu, Ronaldo yang tengah berduka harus menghadapi sorotan media dan kerumunan yang luar biasa di pemakaman sang ayah. “Ketika ayah saya meninggal dunia, selain rasa sakit karena kehilangan, kami juga harus menghadapi serbuan kamera dan orang-orang yang ingin tahu di pemakaman dan di mana pun kami berada. Dan itu belum seintens sekarang, ketika akses media dan perhatian publik tidak separah hari ini... Kami (anak-anak) sama sekali tidak bisa keluar dari kapel; hanya saat pemakaman baru kami bisa keluar, saking hebohnya situasi saat itu," ujarnya melalui unggahan media sosial, seperti yang dilansir dari Goal.com, Minggu (6/7/2025). Senada, media asal Portugal, Record, mengabarkan bahwa Cristiano Ronaldo kemungkinan memilih untuk tidak menghadiri pemakaman Diogo Jota karena sensitivitas pribadi terkait kematian ayahnya, José Diniz Aveiro, yang meninggal pada September 2005 saat Ronaldo baru berusia 20 tahun. Ronaldo dilaporkan sangat terkejut mendengar kabar meninggalnya Diogo Jota. Namun, ia disebut memilih untuk tidak melakukan perjalanan menghadiri pemakaman karena tidak ingin kehadirannya justru mengalihkan fokus dari momen penghormatan kepada Jota dan sang adik, Andre Silva. Tirto kemudian menelusuri foto yang memperlihatkan Cristiano Ronaldo menghadiri pemakaman Jota, menggunakan perangkat pemindai kecerdasan buatan (artificiall intelligence/AI), Illuminarty. Setelah dilakukan pengecekan, foto tersebut terindikasi merupakan hasil manipulasi AI dengan skor probabilitas 68,5 persen. 100	2025-07-08
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pengecekan Status Penerima BSU Kemnaker	Tirto mencoba mengakses tautan situs yang disertakan di bagian akhir unggahan di Facebook tersebut. Kami diarahkan ke laman situs pengisian formulir yang memintakan data pribadi berupa nama lengkap dan nomor Telegram. Di bagian atas situs berbentuk formulir tersebut juga terlihat logo dengan tulisan ‘Kemnaker’. Dalam format pengisian data diri juga disertakan foto Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan narasi soal BSU dari pemerintah sebesar Rp600.000. Baca juga:Ketahui Ciri-Ciri Link Phishing dan Bagaimana Cara Mengeceknya? Kami kemudian mencoba untuk memeriksa keabsahan situs formulir tersebut. Tirto melakukan pemindaian link formulir itu menggunakan situs URLScan. Hasilnya, tidak ada satupun hal terkait yang mengarah atau berhubungan dengan situs resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan. Modus seperti pengecekan BSU untuk pekerja/buruh ini juga terindikasi mencuri data pribadi lewat skema phishing. Sebab, tautan yang digunakan tidak mengarah langsung ke situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Baca juga:2,45 Juta Orang Sudah Terima Bantuan Subsidi Upah Rp600 Ribu Situs pengecekan peserta BSU itu juga tidak berakhiran ‘go.id’ selaiknya situs resmi yang dikelola pemerintah. Terlebih, hasil penelusuran Tirto menemukan bahwa Kemnaker sendiri sudah membuat laman resmi untuk pemeriksaan penerima BSU dengan alamat berikut ini: https://bsu.kemnaker.go.id. Sebagai informasi, pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan memang mengadakan program BSU pada tahun ini untuk pekerja/buruh. Baru-baru ini sebagaimana dilansir Antara, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan BSU sudah disalurkan kepada 8,3 juta penerima manfaat. Menaker mengatakan penyaluran BSU senilai Rp600.000 itu punya dua mekanisme penyaluran, yaitu melalui bank BUMN/Himbara dan PT Pos Indonesia. Ia mengungkapkan, penyaluran via PT Pos masih memerlukan waktu sekitar satu minggu ke para penerima. “Yang belum itu sebagian besar (disalurkan) dari (mekanisme) PT Pos, dan ini memang membutuhkan waktu. Lalu sebagian kecil itu kita salurkan melalui bank (Himbara) karena masih ada hasil verifikasi dan validasi data yang sepertinya kami harus cek ulang-ulang,” ujar Yassierli. Namun, penelusuran Tirto dalam laman resmi milik Kemnaker, pengecekan status BSU tidak meminta nomor yang terhubung dengan aplikasi Telegram. Masyarakat hanya tinggal memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mengecek status penerima BSU. Data calon penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut mengenai informasi kriteria, mekanisme serta tata cara BSU 2025 dapat dilihat pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2025. Akun Facebook yang mengunggah informasi link pengecekan status penerima BSU itu juga ternyata tidak berkaitan dengan akun resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Lebih aneh lagi, akun tersebut baru dibuat pada 5 Juli 2025 lalu. Tambah mencurigakan karena akun itu juga menyebarkan iklan (ads) untuk mempromosikan unggahan terkait tautan yang mereka klaim sebagai tautan untuk mengecek status peserta BSU. Belakangan, modus penipuan yang mengatasnamakan program BSU serta bantuan sosial dari pemerintah memang banyak beredar di media sosial. Tirto sudah sering kali melakukan penelusuran kebenaran terhadap beberapa unggahan tersebut. Kebanyakan diduga terkait dengan modus phishing yang mencoba mengakses data pribadi sensitif calon korban. 100	2025-07-08
Berita CekFakta	Hoaks Indonesia Gantikan Iran di Piala Dunia 2026	Tirto menelusuri situs resmi FIFA dan tidak menemukan informasi maupun pernyataan resmi yang membenarkan klaim bahwa FIFA telah mencoret Iran dari Piala Dunia 2026 dan menunjuk Indonesia sebagai penggantinya. Pada kolomFIFA Registration Ban List yang tersedia di situs FIFA per Senin (7/7/2025), nama Iran tidak tercantum sebagai negara yang dikenai larangan tampil atau hukuman dari FIFA. Selain itu, tidak terdapat keputusan atau pengumuman di laman resmi FIFA yang menyatakan Indonesia ditunjuk untuk menggantikan Iran dalam ajang Piala Dunia 2026. Kami juga menelusuri situs resmi dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Hasilnya, tidak ada juga keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa FIFA resmi menunjuk Indonesia untuk menggantikan Iran dalam ajang Piala Dunia 2026. Seperti diberitakan oleh Bein Sports, isu mengenai kemungkinan pencoretan Iran dari Piala Dunia 2026 berakar dari hubungan diplomatik yang tegang antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Perlu diketahui, AS merupakan salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, bersama dengan Kanada dan Meksiko. Iran termasuk dalam daftar blacklist negara yang warganya dilarang memasuki wilayah AS. Selain Iran, sejumlah negara lain seperti Afghanistan, Bhutan, Kuba, Libya, Korea Utara, Somalia, Sudan, Suriah, Yaman, dan Venezuela juga dikabarkan masuk dalam daftar tersebut. Pada akhir Juni lalu, The Guardian pernah mengonfirmasi terkait isu ini ke FIFA. Kepada media itu, FIFA tak memberikan tanggapan spesifik dan kemungkinan masih mempertimbangkan berbagai opsi sebelum pengundian grup, yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember. Sementara itu, kepada media asal Malaysia, Scoop, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, menyatakan bahwa AFC belum menerima informasi resmi dari FIFA terkait kemungkinan pelarangan Iran tampil di Piala Dunia. Menurutnya, jika keputusan seperti itu benar adanya, tentu sudah diumumkan secara resmi oleh FIFA. “Dari sudut pandang AFC, kami sangat percaya bahwa politik seharusnya tidak mencampuri urusan olahraga,” ujar Windsor dikutip dari Scoop, Kamis (26/6/2025). 100	2025-07-07
Berita CekFakta	Apa Benar Wali Kota Boston Michelle Wu Keturunan Indonesia?	Tim Riset Tirto menelusuri klaim yang berlalu-lalang lewat pencarian Google. Dengan kata kunci “Wali Kota Boston keturunan Indonesia”, kami menemukan klip yang sama persis disiarkan media VOA Indonesia di situs resminya. Video itu diunggah pada 3 Juni 2022 dan diberi judul “Michelle Wu, Perempuan Keturunan Taiwan Wali Kota Boston”. Meski memiliki keturunan Asia, jika disimak dari awal hingga akhir, dalam video aslinya tak ada keterangan soal Wu berasal dari Indonesia. “Sejak 2021, Michelle Wu mencetak rekor sebagai perempuan, minoritas dan keturunan Asia pertama yang memimpin kota Boston, Massachusetts. Jelang setahun memangku jabatan, pengacara dan politisi usia 37 tahun ini telah meluncurkan sejumlah inisiatif dan perombakan,” begitu bunyi keterangan videonya. Tirto tidak menjumpai adanya keterangan resmi atau pemberitaan dari media kredibel yang memuat informasi soal keturunan Wu dari Indonesia. Narasi ini bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Seperti diwartakan NPR, kemenangan Wu pada pemilihan wali kota tahun 2021 mengakhiri 199 tahun berturut-turut dominasi pemimpin kota laki-laki kulit putih. Wu, yang orang tuanya berimigrasi ke AS dari Taiwan, diketahui pindah ke Boston dari Chicago, dan kuliah di Universitas Harvard dan Sekolah Hukum Harvard. Ia telah mengalahkan sesama Anggota Dewan Kota Demokrat, Annissa Essaibi George, yang menggambarkan dirinya sebagai orang Amerika keturunan Arab-Polandia generasi pertama yang lahir dan dibesarkan di kota tersebut. “Persaingan antara kedua kandidat itu menandai titik balik dalam politik Boston, yang memiliki sejarah ketegangan rasial yang menegangkan dan desegregasi paksa. Hal ini juga mencerminkan kota yang semakin beragam di mana penduduk kulit hitam, Latin, dan Asia kini menjadi lebih dari setengah populasi dan kelompok kulit putih terus menyusut,” mengutip NPR. Dalam platform kampanyenya, Wu tercatat memulai kariernya di bidang pelayanan publik dengan magang di Balai Kota untuk Wali Kota Tom Menino dan merupakan alumni Rappaport Fellows Program di bidang Hukum dan Kebijakan Publik. 100	2025-07-07
Berita CekFakta	Hoaks Tangkapan Layar Artikel Bernarasi Jokowi Terkena Kusta	Tirto mula-mula mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) terhadap gambar yang tersebar di Facebook tersebut. Namun, kami tidak menemukan artikel dari situs Gelora News yang serupa dengan unggahan di media sosial. Kami kemudian mencoba menggunakan judul artikel dalam tangkapan layar yang tersebar untuk melakukan pencarian mendalam di Google dengan memasukkan kata kunci berikut: intext:Kusta, penyakit yang sering dikaitkan dengan azab AND site:gelora.co. Hasilnya, ditemukan sebuah artikel dengan judul yang sama dan terbit di situs resmi Gelora News. Namun, artikel tersebut sama sekali tidak membicarakan soal Jokowi yang terkena penyakit kusta. Muka berita asli dari artikel tersebut juga tidak menggunakan wajah Jokowi. Terlebih, berita itu terbit pada 8 Februari 2019 silam atau enam tahun lalu. Sangat jauh eseblum pemberitaan di media massa yang mengabarkan Jokowi mengalami alergi kulit sepulang dari Vatikan. Konteks asli dari artikel yang terbit di laman Gelora News justru merupakan artikel edukatif soal penyakit kusta. Isi artikel itu membantah mitos pada penyakit kusta yang kerap disebut disebabkan azab. Dengan begitu, tidak benar bahwa berita tersebut memberitakan Jokowi terkena penyakit kusta. Mengutip CNN Indonesia dan Tempo, ruam akibat alergi di tubuh Jokowi muncul beberapa hari setelah kepulangan dari Vatikan, akhir Mei 2025 lalu. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menduga cuaca di Vatikan menjadi penyebab alergi kulit dari eks presiden. Pengobatan Jokowi, kata Syarif, dilakukan oleh dokter yang biasa menangani mantan orang nomor satu di Indonesia itu. Kondisi Jokowi juga cenderung fit dan telah beraktivitas kembali. Dalam pemberitaan Kompas.com, Jokowi sudah buka suara terkait kondisi kesehatannya. Ia membenarkan sedang mengalami alergi kulit, namun menegaskan dalam kondisi baik-baik saja dan sedang dalam masa pemulihan. Ada indikasi penyuntingan gambar, dengan mengganti muka berita untuk membuat narasi baru. Modus seperti ini banyak digunakan berbagai unggahan di media sosial yang sempat Tirto simpulkan sebagai hoaks. Baca juga:Hoaks, Artikel Jokowi Katakan Peti Paus Fransiskus BercahayaHoaks Jokowi Mengaku Terkena Penyakit Kulit karena Azab 100	2025-07-04
Berita CekFakta	Apa Iya FIFA Sanksi Malaysia karena Langgar Aturan Naturalisasi?	Tim Riset Tirto mencoba mengecek situs resmi FIFA dan AFC, akan tetapi kami tak menemukan adanya rilis soal sanksi mereka kepada timnas Malaysia. Sebaliknya, FIFA disebut telah menyetujui lima pemain naturalisasi Malaysia jalur keturunan tersebut. Presiden FAM, Datuk Mohd Joehari Ayub mengatakan kalau mereka telah mengikuti prosedur dan instruksi yang ditetapkan oleh FIFA. Ia juga mengungkap pihaknya tidak akan ragu untuk membagikan informasi apa pun jika diperlukan, seperti dilaporkan VN Express, Rabu (2/7/2025). Selain itu, Ayub juga menambahkan bahwa FIFA akan menolak penambahan pemain jika memang ada masalah. "Dalam kasus ini, semuanya jelas dan mengikuti protokol,” lanjutnya. Garces sebelumnya memang telah memicu beberapa kontroversi. Dia disebut tidak pernah tinggal atau bermain di Malaysia, dan leluhurnya belum sepenuhnya diverifikasi. Namun, hingga saat ini, mengutip Seasia, FIFA belum mengeluarkan pernyataan apa pun yang menunjukkan adanya pelanggaran peraturan. Baca juga:Potensi Poin FIFA Timnas Malaysia Usai Juni 2025, Kejar Garuda? FIFA sendiri mengatur syarat naturalisasi dalam Pasal 7 Regulasi FIFA tentang Kelayakan Bermain untuk Tim Nasional. Seorang pemain yang ingin membela tim nasional negara barunya harus memenuhi setidaknya satu dari empat kriteria, antara lain lahir di wilayah tersebut, memiliki orang tua biologis yang lahir di negara tersebut, memiliki kakek atau nenek yang lahir di negara tersebut, dan tinggal di negara tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan waktu itu yakni minimal 3 tahun jika mulai tinggal sebelum usia 10 tahun, minimal 5 tahun jika mulai tinggal antara usia 10-18 tahun, dan minimal 5 tahun jika mulai tinggal setelah usia 18 tahun. Jika seorang pemain tidak memiliki hubungan keluarga dengan negara tersebut, mereka wajib menjalani periode tinggal minimal lima tahun sebelum bisa membela tim nasional. 100	2025-07-04
Berita CekFakta	Hoaks Halaman Pendaftaran Rekrutmen SKK Migas Periode 2025	Tirto mencoba mengakses beberapa tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut. Tautan yang dicantumkan itu, per Kamis (3/7/2025) siang, masih dapat diakses. Tautan-tautan tersebut memiliki karakteristik serupa, yakni mengarah ke situs yang memuat tampilan pengisian formulir sederhana. Halaman tersebut meminta sejumlah data; nama asli sesuai kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor telepon aktif yang terhubung dengan aplikasi Telegram. Meski tercantum logo SKK Migas pada sejumlah situs, namun tidak ditemukan identitas resmi atau elemen visual lain, yang mengindikasikan bahwa situs tersebut memiliki afiliasi dengan SKK Migas secara resmi. Beberapa situs hanya menampilkan poster lowongan pekerjaan tanpa memiliki fitur lain selain kolom pengisian data pribadi. Melalui penelusuran menggunakan layanan URLScan pada salah satu situs, diketahui tautan situs halaman pendaftaran yang ada tidak terafiliasi dengan situs resmi milik SKK Migas. Domain utama situs yang dicek itu menggunakan ‘vercel.app’, yang juga mencurigakan, sebab tidak berakhiran '.go.id’ yang biasanya menjadi ciri dari domain yang dikelola resmi oleh pemerintah. Alamat ‘vercel.app’ adalah salah satu penyedia layanan hosting, layanan penyimpanan dan pengelolaan data website. Platform ini menyediakan alat, alur kerja, serta infrastruktur yang diperlukan pengembang untuk membangun aplikasi web lebih cepat, tanpa konfigurasi tambahan. Akun yang menyebarkan klaim informasi lowongan pekerjaan SKK Migas periode 2025 itu juga bukan merupakan akun Facebook resmi milik SKK Migas. Sebagai informasi, akun Facebook resmi milik SKK Migas adalah “Humas SKK Migas” yang memiliki sekitar 68 ribu pengikut. Di akun media sosial resmi milik SKK Migas tersebut, juga tidak ada unggahan terkait rekrutmen lowongan kerja di bulan Juni-Juli 2025. Pihak SKK Migas, dalam unggahan di Instagram juga pernah membantah klaim ini. “SKK Migas tidak pernah membuka lowongan kerja melalui media sosial pribadi, pesan berantai, atau pihak ketiga yang tidak resmi,” tulis unggahan akun @skkmigasofficial Februari 2025 lalu. Halaman formulir palsu yang ada dalam tangkapan layar situs juga serupa dengan tautan yang tersebar di media sosial. Pihak SKK Migas juga menekankan informasi resmi mengenai lowongan kerja hanya ada di website resmi; skkmigas.go.id dan media sosial resmi SKK Migas. “Tetap waspada terhadap informasi palsu dan jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dapat dipercaya,” tulis keterangan unggahan. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising dan penipuan. Modus serupa pernah kami temukan mengatasnamakan lembaga dan instansi lain, baik mengklaim pemerintahan atau perusahaan swasta. Biasanya, modus mereka sama-sama meminta calon pendaftar kerja memasukan data pribadi seperti yang tercantum di KTP dan nomor telepon terhubung Telegram/WhatsApp. Syarat pendaftaran SKK Migas juga tak meminta peserta mencantumkan nomor seluler yang mesti terhubung dengan Telegram pribadi atau membayar biaya pendaftaran. 100	2025-07-04
Berita CekFakta	Video Warga Papua Sambut Kedatangan Imigran Israel, Benarkah?	Tirto melakukan penelusuran untuk mengetahui konteks video tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search dan pencarian dengan kata kunci terkait di platform pencarian video Youtube. Hasil penelusuran mengungkap bahwa video pertama, yang menampilkan sekelompok orang mengibarkan bendera Israel, identik dengan sebuah unggahan videoshorts dari kanal YouTube @bertosyukwes. Video tersebut diunggah pada 1 November 2023 dan dilengkapi dengan keterangan takarir bertuliskan “Orang Papua Membawa Bendera Israel Sambil Memuji Tuhan.” Dalam keterangan teks video, dijelaskan bahwa momen tersebut merupakan bagian dari aktivitas komunitas Sion Kids di Papua yang sedang mengibarkan bendera Israel. Tidak ada keterangan lebih lanjut dari video tersebut yang membenarkan klaim bahwa itu adalah momen sambutan warga Papua atas kedatangan imigran Israel. Komunitas Sion Kids Center of Papua diketahui memang kerap melakukan konvoi sambil mengibarkan bendera Israel, sebagaimana pernah diberitakan oleh Antaradan Detik. Seturut pemberitaan Detik pada tahun 2018, pihak kepolisian menyatakan bahwa aksi konvoi massa yang membawa bendera Israel merupakan bagian dari komunitas Sion Kids tersebut tidak berkaitan dengan isu politik maupun bentuk dukungan terhadap Israel. Sementara itu, video kedua yang menampilkan sejumlah orang berjalan sambil membawa barang bawaan seperti koper dan ransel, ternyata identik dengan unggahan di sebuah akun TikTok bernama “chris19100505” yang diunggah pada (19/6/2025). Dalam video tersebut terdapat keterangan berbahasa Prancis yang berbunyi "ouverture hier du camping Hellfest". Tirto menerjemahkan keterangan tersebut ke dalam bahasa Indonesia yang berarti “perkemahan Hellfest dibuka kemarin.” Video tersebut kemungkinan besar adalah cuplikan momen Hellfest Summer Open Air, sebuah festival rock yang berfokus pada musik heavy metal, yang diadakan setiap tahun pada bulan Juni di Clisson, Prancis. Pada tahun ini festival tersebut digelar pada 19-22 Juni 2025. Jadi, video tersebut bisa dipastikan bukan merupakan momen imigran dari Israel yang datang ke Papua, seperti yang dinarasikan dalam klaim. 100	2025-07-03
Berita CekFakta	Hoaks Kemenkes Luncurkan Tag Telinga Inovatif Buatan Pfizer	Untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, pertama-tama Tim Riset Tirto mengecek akun Instagram (@kemenkes_ri) dan akun X (@KemenkesRI) resmi milik Kemenkes yang telah terverifikasi. Hasilnya, tidak ditemukan informasi terkait peluncuran tag telinga inovatif yang dibuat oleh perusahaan Pfizer dan diklaim untuk memantau kesehatan dan vaksinasi anak-anak. Kami turut menelusuri akun X dan Facebook pengunggah klaim peluncuran alat tag telinga inovatif buatan Pfizer tersebut. Disimpulkan bahwa sejumlah akun tersebut bukanlah akun media sosial resmi milik Kemenkes. Bahkan akun X bernama @Kembiskes, memplesetkan sebutan Kementerian Kesehatan menjadi ‘Kementerian Bisnis Kesehatan’ disertai logo milik Kemenkes sebagai gambar profil mereka. Selain itu, kami juga menelusuri laman resmi perusahaan farmasi Pfizer dengan alamat situs (https://www.pfizer.co.id/) untuk kembali menelusuri informasi ini. Dalam kolom pencarian, kami menuliskan kata kunci ‘tag telinga inovatif’, hasilnya tidak ditemukan satupun informasi terkait hal tersebut. Penelusuran di kolom pencarian Google juga mendapati hal serupa. Tidak ditemukan sama sekali informasi kredibel yang menyebutkan bahwa Kemenkes meluncurkan alat tag telinga inovatif buatan Pfizer. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, turut membantah bahwa informasi tersebut berasal dari akun media sosial resmi Kemenkes RI. “Akun media sosial Kemenkes di semua platform sudah terverifikasi," kata Aji saat dihubungi Tirto, Rabu (2/7/2025) sore. Lebih lanjut, unggahan foto bergambar anak SD dengan tag telinga bertuliskan Pfizer yang diunggah penyebar narasi ini juga terindikasi menggunakan artificial intelligence (AI). Untuk memastikan kemungkinan tersebut, Tirto memanfaatkan situs Hive Moderation untuk mengecek kemungkinan penggunaan AI dalam fot itu. Hasilnya, kemungkinan mengandung konten yang dibuat oleh AI atau deepfake sebesar 99,9 persen. Hive Moderation Periksa Fakta Hoaks Klaim Kemenkes Luncurkan Tag Telinga Inovatif buatan Pfizer. Dengan begitu, informasi terkait Kemenkes meluncurkan alat tag telinga inovatif buatan Pfizer tersebut ditengarai keliru. Bahkan, foto yang digunakan untuk mendukung narasi tersebut terbukti dibuat menggunakan AI. 100	2025-07-03
Berita CekFakta	Klaim 100 Pulau Dijual Mendagri, Bagaimana Faktanya?	Tim Riset Tirto mencari awal mula klaim ini dengan menggunakan Google Image dan penelusuran Google menggunakan kata kunci “Mendagri jual 100 pulau”. Dari pencarian itu, kami menemukan artikel Go Riau pada 6 Desember 2022. Lansiran itu memasang header foto Tito dengan judul yang sama persis, yakni “100 Pulau Dilelang, Mendagri Tito Bilang Daripada Kosong Mending Dijual”. Namun begitu, isi laporannya justru memuat penjelasan Mendagri kalau pulau yang dimaksud, yakni Kepulauan Widi, bukan dilelang untuk dijual, melainkan untuk menarik investor. Narasi ini memang ramai saat tahun 2022, di mana 100 pulau di kawasan Kepulauan Widi, Maluku Utara dikabarkan dilelang di situs lelang asing di New York. Namun, Tito sudah menjelaskan kalau konteks pelelangan yakni untuk pengembangan pariwisata di Kepulauan Widi. Dilansir Detik, Tito bilang, pengembang Kepulauan Widi, PT Leadership Islands Indonesia (LII) diberikan waktu 7 tahun untuk mengembangkan kawasan tersebut. PT LII disebut mencari investor karena kekurangan modal. "Dari LII ini 7 Tahun diberikan kesempatan untuk mengembangkan, tetapi lebih 7 tahun hingga tahun 2022, mungkin dia kekurangan modal, sehingga dia belum kembangkan," jelasnya di Kemendagri, Senin (5/12/2022). Tito juga mengatakan kalau target investor untuk pengembangan kepulauan tersebut diperbolehkan dari asing. Menurutnya, yang terpenting kepemilikan dari kawasan tersebut milik Indonesia. "Investor asing kan boleh saja, yang penting bukan pemiliknya, uangnya dari luar negeri, kemudian perusahaan dikelola oleh pemerintah Indonesia kan tidak ada masalah," tuturnya. Tito mengatakan bahwa penandatanganan PT LII dengan Kepulauan Widi sudah terjadi sejak 2015 silam. Kerja sama itu bertujuan untuk mengembangkan daerah tersebut menjadi kawasan wisata. "Daripada dia tidak digunakan kosong begitu saja, kenyataannya masyarakat bisa memancing dan melakukan aktivitas. Ecotourism itu kan bagus sebetulnya, pasti ada beberapa daerah yang akan dipakai untuk dijadikan resortnya, Raja Ampat juta seperti itu. Tetapi ada persentasenya, kalau tidak salah itu 30% untuk konservasi," ungkapnya. Sementara PT LII juga sudah menegaskan pihaknya bukan melakukan penjualan hak milik pulau, melainkan mencari mitra investor untuk pengembangan pariwisata di Kepulauan Widi. Juru Bicara LII, Okki Soebagio menyatakan untuk mempercepat investasi ke Kepulauan Widi, pihaknya bekerja sama dengan rumah lelang Sotheby di New York, untuk mencari mitra investor dengan model lelang. Narasi yang berlalu lalang ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 100	2025-07-02
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Kupon Undian Berhadiah BNI Tahun 2025	Untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, pertama-tama Tim Riset Tirto mengecek akun instagram resmi milik Bank BNI (@bni46) yang telah terverifikasi. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya informasi soal undian kupon berhadiah khusus bertajuk “Rejeki Wondr BNI” bagi nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) yang telah aktif menggunakan layanan mobile banking BNI. Lebih lanjut, Tirto melakukan penelusuran dengan mengeklik tautan pendaftaran yang tertera dalam unggahan. Hasilnya, kami diarahkan ke salah satu alamat situs website dan diminta untuk mengisi data diri seperti nomor telepon. Dari hasil penelusuran Tirto, situs tersebut bukanlah situs resmi dari Bank BNI. Ketika salah satu link unggahan dicek menggunakan URLScan, tidak ditemui tautan resmi yang terhubung dengan situs resmi BNI. Justru, link tersebut dikategorikan sebagai tautan yang berbahaya (malicious). Sebagai informasi, situs resmi Bank BNI adalah https://www.bni.co.id/id-id/, kami menelusuri akun Facebook pengunggah klaim kupon berhadiah dari BNI tersebut. Disimpulkan bahwa sejumlah akun tersebut bukanlah akun media sosial resmi milik Bank BNI. Bahkan, lewat keterangan pers di situs resmi pada 6 Juni 2025, BNI mengingatkan nasabah untuk berhati-hati terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan BNI. Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menegaskan bahwa BNI tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apapun kepada nasabah untuk proses klaim hadiah undian, termasuk dalam program undian terbaru rejeki Wondr BNI. “Kami minta masyarakat untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengaku sebagai admin BNI dan menipu dengan modus undian berhadiah. Itu hanya jebakan agar korban mentransfer sejumlah uang ke pelaku. Jangan mudah percaya,” ujar Corina dalam keterangan tersebut. Dijelaskan Corina, Rejeki Wondr BNI 2025 merupakan program loyalitas nasabah yang digelar sejak April 2025 hingga 31 Januari 2026. Program ini bertujuan untuk mengapresiasi nasabah Setia sekaligus mendorong pertumbuhan transaksi dan tabungan melalui aplikasi digital Wondr by BNI. Kupon undian rejeki Wondr BNI akan ter-generate secara otomatis setiap kali nasabah melakukan transaksi yang memenuhi syarat, seperti pembukaan rekening, transaksi perbankan, aktivasi aplikasi Wondr, dan peningkatan saldo tabungan. Kupon tersebut dapat langsung dilihat melalui aplikasi Wondr. Selain itu, nasabah juga dapat menukarkan Poin+ yang dimiliki menjadi kupon undian, namun penukaran ini hanya dapat dilakukan sendiri oleh nasabah melalui aplikasi Wondr, dan tidak melalui pihak manapun. Corina juga menegaskan bahwa seluruh program undian resmi BNI, termasuk rejeki Wondr BNI 2025, tidak pernah mensyaratkan pembayaran atau transfer dana untuk pencairan hadiah. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BNI. Akun resmi media sosial BNI adalah sebagai berikut: Instagram: @bni46 (centang biru) Facebook: BNI (centang biru) Twitter: @BNI (centang kuning) atau @BNICustomerCare (centang kuning) TikTok: @bni46 (centang biru) YouTube: BNI-Bank Negara Indonesia Maka, dapat dipastikan akun Facebook penyebar narasi soal kupon undian berhadiah khusus bertajuk “Rejeki Wondr BNI” bukanlah dari akun resmi dan berpotensi penipuan. 100	2025-07-01
Berita CekFakta	Hoaks Tarif Listrik Nasional Resmi Naik Mulai Juli 2025	Pertama-tama, Tirto menelusuri kanal resmi Kementerian ESDM yang meliputi situs dan akun media sosial resmi instansi pemerintah yang namanya dicatut dalam klaim tersebut. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun informasi ataupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa instansi tersebut resmi mengumumkan kenaikan tarif listrik mulai bulan Juli 2025. Penelusuran serupa juga dilakukan pada situs resmi milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, badan usaha milik negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan kelistrikan di Indonesia. Hasilnya, tidak ditemukan informasi yang menunjukan bahwa PLN mengumumkan kenaikan tarif listrik per Juli 2025. Seturut pemberitaan Antara, Kementerian ESDM sendiri telah menegaskan bahwa tarif listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan III 2025 (periode Juli–September) tidak mengalami kenaikan. Pemerintah memastikan tarif listrik tetap berlaku bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi sebagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat. "Untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan daya beli masyarakat, serta daya saing industri, Triwulan III 2025 diputuskan tarif tetap, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh Pemerintah," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu di Jakarta, Jumat (27/6/2025). Di sisi lain, tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga dipastikan tidak mengalami perubahan. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Pemerintah berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dengan tetap menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dapat terjaga," lanjut Jisman. Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi memang dilakukan setiap tiga bulan. Penyesuaian ini mempertimbangkan parameter ekonomi makro, seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah (ICP), inflasi, dan harga batu bara acuan (HBA). Pada Triwulan III tahun 2025, sejumlah indikator ekonomi memang menunjukkan potensi terjadinya kenaikan tarif. Namun, pemerintah memilih untuk tidak menaikkan tarif listrik, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Meski secara nasional tidak ada kenaikan tarif, penyesuaian tarif listrik tetap dilakukan di wilayah tertentu, yakni di wilayah operasional PLN Batam. Penyesuaian ini berlaku mulai 1 Juli 2025 dan hanya berdampak pada golongan rumah tangga mampu dengan daya 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) serta golongan pelanggan pemerintah (P1, P2, dan P3). Meski demikian, perwakilan PLN Batam, Zulhamdi, seperti yang diberitakan dari Antara, menyebut penyesuaian tersebut bersifat selektif dan hanya mempengaruhi sekitar 7,49 persen dari total pelanggan PLN Batam. Kenaikan tarifnya pun relatif kecil, yakni sebesar 1,43 persen dari tarif sebelumnya. 100	2025-07-01
Berita CekFakta	Hoaks Narasi Shin Tae-yong Kembali Dipanggil PSSI	Sebagai konteks, Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi memberhentikan STY dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia, per Senin (6/1/2025). Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kala itu menyebut, bahwa wacana memberhentikan STY sudah muncul sejak lama, sebelum pertandingan Indonesia vs Cina, dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 zona Asia, pada Oktober 2024 lalu. Pada 12 Januari 2025, PSSI mengumumkan bahwa Patrick Kluivert resmi menjadi Pelatih Timnas Indonesia yang baru. Kluivert dibantu oleh tiga orang asisten yakni Alex Pastoor, Denny Landzaat dan Gerald Vanenburg. Kembali ke klaim yang menyebut bahwa saat STY kembali resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Untuk memverifikasi kebenaran isu itu, Tirto mengunjungi situs resmi PSSI yang merupakan induk organisasi sepak bola di Indonesia Hasilnya, kami tak menemukan satupun informasi soal penunjukan kembali STY menjadi pelatih Timnas Indonesia. Informasi dari laman resmi PSSI dengan kata pencarian ‘STY’ hanya menampilkan aktivitas STY sebelum dipecat oleh PSSI pada Januari 2025. Selanjutnya, hasil penelusuran kami di Instagram pribadi milik STY pun menunjukan tak ada satupun unggahan yang membenarkan bahwa pelatih yang menangani Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu, kembali dipanggil PSSI menjadi pelatih Timnas Indonesia. Kami juga melakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci “STY kembali resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada satupun informasi resmi dan pemberitaan kredibel yang membenarkan hal tersebut. Kami melanjutkan penelusuran menggunakan teknik pencarian gambar terbalik (reverse image search) dengan fokus ke tangkapan video yang unggahan akun Facebook tersebut. Hasilnya, video yang digunakan untuk mendukung narasi keliru tersebut merupakan potongan video momen Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025 usai dipecat PSSI. Video tersebut serupa dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV dan SINDOnews kala memberitakan momen tersebut. Dalam momen itu, sejumlah suporter timnas Indonesia mengantar kepulangan Shin Tae-yong di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan begitu, tidak benar narasi yang mengklaim bahwa STY kembali dipanggil PSSI untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia. Saat ini, pelatih Tim Garuda dinahkodai oleh Patrick Kluivert sejak Januari 2025. 100	2025-06-30
Berita CekFakta	Apa Iya Pemerintah Adakan Program Transmigrasi ke IKN pada 2025?	Untuk memverifikasi klaim yang berseliweran, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “program transmigrasi ke IKN 2025”. Hasilnya, kami menemukan unggahan Instagram dari akun resmi @kementrans.ri yang sudah menyatakan narasi ini hoaks alias tidak benar. “Kementerian Transmigrasi menegaskan bahwa informasi tentang Ikuti Program Transmigrasi di IKN Kalimantan Timur yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan instan adalah tidak benar dan menyesatkan,” tulis Kementrans RI, Sabtu (21/6/2025). Lewat kanal YouTube “Kementerian Transmigrasi RI”, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementrans, Felix Vernando Wanggai juga sudah mengatakan pihaknya tidak pernah mengadakan program transmigrasi ke IKN pada 2025. "Kami ingin tegaskan di kesempatan ini bahwa Kementerian Transmigrasi sama sekali atau tidak pernah membuka rekrutmen terbuka untuk transmigrasi ke Kalimantan Timur secara khusus di ibu kota IKN Nusantara," ujar Felix dalam video YouTube Kementrans, yang diunggah Rabu (21/6/2025). Felix meminta masyarakat untuk cermat dalam memahami perkembangan infomrasi dan mengecek terlebih dahulu informasi yang diterima di media sosial. Adapun informasi terkait Kementrans bisa diakses melalui laman www.transmigrasi.go.id serta beberapa media sosial resmi mereka. Narasi soal program transmigrasi ini juga sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Meski tak ada spesifik program transmigrasi ke IKN, Kementrans sebelumnya sudah membagikan syarat-syarat menjadi transmigran, seperti WNI, belum pernah terdaftar sebagai transmigran, dan harus punya identitas seperti KTP dan KK. Transmigrasi sendiri merupakan perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. 100	2025-06-30
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Kalbe Farma	Tirto mencoba mengakses tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut. Tautan yang dicantumkan itu, per Jumat (26/6/2025) siang, masih bisa diakses. Tautan mengarahkan ke laman situs yang memuat tampilan pengisian formulir sederhana yang meminta nama asli sesuai kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor telepon aktif yang terhubung dengan aplikasi Telegram. Tidak ditemukan logo, identitas resmi, atau elemen visual lain, yang mengindikasikan bahwa situs tersebut memiliki afiliasi dengan PT Kalbe Farma Tbk, justru yang janggal poster muka di laman tersebut menampilkan logo-logo dari instansi pemerintahan seperti BUMN, OJK, Kementerian Kesehatan dan Kominfo. Melalui penelusuran menggunakan layanan URLScan, diketahui bahwa tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi milik PT Kalbe Farma Tbk. Domain utama dari situs tautan tersebut vercel.app juga mencurigakan, sebab tidak berakhiran '.co.id’ yang biasanya menjadi ciri dari domain tingkat tinggi kode negara (ccTLD) yang digunakan untuk website yang beroperasi di Indonesia, khususnya untuk perusahaan atau bisnis. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising dan penipuan. Modus serupa pernah kami temukan mengatasnamakan lembaga dan instansi lain, baik mengklaim pemerintahan atau perusahaan swasta. Biasanya, modus mereka sama-sama meminta calon pendaftar kerja memasukan data pribadi seperti yang tercantum di KTP dan nomor telepon terhubung Telegram/WhatsApp. Baca juga:Apa itu Phising dan Bagaimana Cara Menghindarinya? Akun yang menyebarkan klaim informasi pendaftaran lowongan kerja PT Kalbe Farma Tbk itu juga bukan merupakan akun Facebook resmi milik perusahaan farmasi tersebut. Sebagai informasi, akun Facebook resmi milik PT Kalbe Farma bernama “Kalbe Farma” terverifikasi dengan tanda centang biru. Akun resmi tersebut memiliki sekitar 19 ribu pengikut lebih. Sementara akun Instagram resmi milik PT Kalbe Farma bernama @ptkalbefarmatbk yang juga ditandai dengan centang biru dan memiliki 56 ribu pengikut lebih. Di akun media sosial resmi milik PT Kalbe Farma tersebut, tidak ada unggahan terkait rekrutmen lowongan kerja di bulan Mei 2025. Selain itu, rekrutmen PT Kalbe Farma Tbk hanya dilakukan melalui laman resmi mereka: https://kalbe.co.id/. Syarat pendaftaran untuk PT Kalbe Farma Tbk juga tidak meminta peserta mencantumkan nomor seluler yang mesti terhubung dengan Telegram pribadi. Baca juga:Hoaks Lowongan Pekerjaan Mencatut PT HM SampoernaHoaks Lowongan Kerja BNPB Tahun 2025Hoaks Lowongan Kerja CPNS IKN 2025 100	2025-06-26
Berita CekFakta	Konten Buatan AI Pesawat Israel Jatuh di Indonesia	Tim Riset Tirto mencoba mencari asal muasal gambar pesawat jatuh ini lewat pencarian Google Image. Namun demikian, kami tidak menemukan situs apapun yang sebelumnya memuat foto ini di internet. Hasil penelusuran dengan alat pencarian gambar, Yandex pun nihil. Jika dicermati, di salah satu gambar yang berseliweran, terdapat watermark “AttaliaRangkuty”, yang mengarahkan kami ke unggahan Instagram dengan nama akun tersebut. Akun itu mengunggah video serupa pada Senin, (23/6/2025), dengan takarir berbunyi “Dokumentasi pesawat bomber B-69 Spirit milik Isriwil, jatuh di pinggir sungai Desa Cianjir, Kabupaten Cianjay pagi tadi”. Namun, unggahan tersebut disertai tagar #aiart, #aiindonesia, dan #aicommunity, yang mengindikasikan bahwa konten itu dibuat menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) generatif. Untuk memastikan foto yang berlalu-lalang dihasilkan AI, Tirto mencoba memasukkan gambar pesawat jatuh ini ke situs deteksi AI Hive Moderation dan wasitai.com. Hasilnya, keduanya menunjukkan bahwa foto pesawat Israel yang jatuh ini memang merupakan buatan AI. Hive Moderation memperlihatkan persentase kemungkinan foto ini mengandung konten AI generatif atau deepfake mencapai 72,6 persen. Jadi, gambar ini berasal dari sebuah klip yang awalnya seperti hanya dibuat untuk merespons konflik Iran-Israel. Baca juga:Kemenperin Sebut Konflik Iran-Israel Buat Industri Terpukul Akan tetapi, beberapa akun media sosial lain seolah menggambarkan hal ini benar-benar terjadi. Sebagai tambahan informasi, sejak Iran menutup bandara udaranya pada 13 Juni, kini negara tersebut sudah membuka kembali sebagian bandara udaranya pasca gencatan senjata dengan Israel. Seperti dilaporkan Al Jazeera, bandara udara di wilayah timur Iran telah dibuka kembali untuk penerbangan internasional serta penerbangan domestik dengan asal atau tujuan di bandara yang terletak di Iran timur. 100	2025-06-26
Berita CekFakta	Video Prabowo Tegaskan Indonesia Siap Berperang, Apa Benar?	Tim Riset Tirto mencari tahu konteks utuh video dengan memanfaatkan teknik pencarian gambar terbalik (reverse image search). Setelah memasukkan tangkapan layar video ke mesin telusur Google Image, kami menemukan cuplikan identik diunggah oleh kompas.com pada awal April lalu. Dalam video aslinya, Prabowo sedang memberikan keterangan soal rencana kunjungan ke negara-negara Timur Tengah, termasuk Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab (UEA). Ketua Umum Partai Gerindra ini bilang, ia melawat ke lima negara di Timur Tengah untuk meminta dukungan mengenai rencana evakuasi 1.000 warga Gaza, Palestina, ke Indonesia dalam gelombang pertama. Prabowo juga mengatakan nantinya proses evakuasi akan dilakukan menggunakan pesawat. "Kami siap evakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapa pun boleh," kata Prabowo di Pangkalan TNI AU, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4/2025). Ia menyampaikan keterangan itu sebelum keberangkatannya melawat ke lima negara Timur Tengah Menyoal evakuasi tersebut, ia menyebutkan, syaratnya semua pihak terkait harus menyetujui. Prabowo menekankan evakuasi warga Gaza ke RI hanya sementara, dan jika kondisi Gaza sudah memungkinkan, warga yang dievakuasi harus kembali tempat asal. Dokumentasi ini juga disiarkan di kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden dengan tajuk “LIVE: Keterangan Pers Presiden Prabowo, Lawatan ke Timur Tengah dan Türkiye, Jakarta, 9 April 2025”. Jika disimak dari awal sampai akhir, tidak ada pernyataan Prabowo terkait kesiapan Indonesia untuk terlibat dalam perang di Timur Tengah. Presiden Prabowo hanya mengungkap soal kesiapan Indonesia menampung ribuan warga Gaza yang terdampak perang di Palestina. Prabowo dalam klip aslinya sedang didampingi oleh beberapa menteri dan Wakil Presiden, Gibran Rakbuming Raka. Terkait narasi di video YouTube yang menyebut Indonesia siap berperang juga ada penyelewengan konteks. Prabowo dalam pidatonya mengatakan Indonesia siap, "berperan", bukan berperang. "Saya sampaikan bahwa Indonesia siap, bila diminta oleh semua pihak yang terlibat, untuk berperan kami siap. Berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia," sebut Prabowo dalam video di sekitar menit 5:50. Narasi soal hoaks Iran dan Israel juga banyak misinformasinya. Kami menemukan sejumlah narasi beberapa waktu terakhir. Baca juga:Hoaks Foto Pilot Perempuan Israel Jadi Tahanan IranHoaks Video PM Israel Netanyahu akan Hancurkan IndonesiaTidak Benar Video Dampak Serangan Rudal Iran di Haifa Israel 100	2025-06-25
Berita CekFakta	Hoaks Andika Perkasa Diangkat Jadi Dirut PLN	Pertama-tama Tirto melakukan penelusuran dengan mengecek situs resmi PLN. Pada bagian daftar direksi, tidak ditemukan nama Andika Perkasa, baik sebagai direktur utama maupun sebagai anggota direksi lainnya. Hingga Rabu (25/6/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, jabatan Direktur Utama PLN masih dipegang oleh Darmawan Prasodjo, yang telah menjabat sejak pertama kali diangkat pada tahun 2021. Sebagai informasi, PLN memang baru saja menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang menetapkan perubahan susunan pengurus perseroan, baik di jajaran dewan komisaris maupun direksi pada Selasa (18/6/2025). Meski demikian, tidak ada nama Andika Perkasa dalam susunan komisaris dan direksi tersebut. Baca juga:Profil Rizal Calvary, Orang Dekat Bahlil yang Jadi Direktur PLN Lebih lanjut, kami melakukan verifikasi dengan memasukan kata kunci terkait penunjukan Andika Perkasa sebagai Direktur Utama PLN melalui mesin pencarian Google. Hasilnya, kami justru menemukan bantahan yang diunggah oleh kantor berita milik pemerintah Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tentang klaim ini. Seturut pemberitaan Antara, Komisaris Independen PLN, Andi Arief, juga menegaskan bahwa tidak ada pergantian direktur utama maupun komisaris utama dalam restrukturisasi yang dilakukan PLN baru-baru ini. Perubahan hanya terjadi pada dua posisi direksi, yakni Direktur Retail dan Niaga Edi Srimulyanti dan Direktur Manajemen Pembangkitan Adi Lumakso. Sementara itu, Komdigi juga memberi label hoaks pada klaim yang menyebut bahwa Andika Perkasa diangkat sebagai Direktur Utama PLN. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut terhadap akun Instagram resmi milik Andika Perkasa, tidak ditemukan unggahan atau pernyataan apapun yang mengonfirmasi ataupun menyinggung soal pengangkatan dirinya ke posisi tersebut. 100	2025-06-25
Berita CekFakta	Video CCTV Bom RS di Lebanon Diklaim Jatuhnya Pesawat Air India	Tirto melakukan penelusuran untuk memverifikasi kebenaran video yang beredar luas dan diklaim sebagai video CCTV kecelakaan pesawat Air India. Verifikasi menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasil penelusuran menunjukkan video tersebut bukanlah rekaman insiden pesawat Air India yang menabrak sebuah rumah sakit. Video identik justru ditemukan telah diunggah akun Instagram dari Sheikh Ragheb Harb University Hospital, @srhuhospital dan diunggah 6 Februari 2025. Rumah Sakit Universitas Sheikh Ragheb Harb terletak di Kota Toul, Lebanon. Setelah ditelusuri, konteks asli dari video tersebut adalah rekaman CCTV serangan bom di Rumah Sakit di Lebanon itu. Ledakan tersebut diduga akibat aksi militer Israel. Dampak serangan bom tersebut menghancurkan bagian dalam rumah sakit hingga berdampak pada area parkir Rumah Sakit Universitas Sheikh Ragheb Harb. Jika diperhatikan seksama pada narasi video yang diklaim sebagai rekaman CCTV ledakan pesawat Air India, nama Rumah Sakit Universitas Sheikh Ragheb Harb dan logo mereka tampak di sudut kiri bawah rekaman tersebut. Logo yang sama juga terlihat di sebagian klip yang viral tersebut. Hal ini menegaskan bahwa video tersebut tidak terkait dengan insiden kecelakaan pesawat Air India. Rekaman CCTV serangan bom di Rumah Sakit Universitas Sheikh Ragheb Harb, Lebanon itu juga disebarkan oleh beberapa media Palestina, termasuk Quds News Network yang mengkonfirmasi lokasi itu sebagai Rumah Sakit Universitas Sheikh Ragheb Harb. Media Al-Jarmaq News, jaringan berita di Palestina, juga menampilkan rekaman tersebut untuk menunjukkan kehancuran rumah sakit di kota Toul. Laporan mereka juga menyebut itu disebabkan serangan udara militer Israel. Dengan demikian, meskipun terjadi kecelakaan pesawat Air India awal Juni lalu yang turut menabrak bangunan B.J. Medical College, namun narasi video rekaman CCTV yang diklaim sebagai klip kecelakaan tersebut bersifat keliru karena dalam konteks aslinya adalah video CCTV ledakan bom di Rumah Sakit Universitas Sheikh Ragheb Harb, Lebanon, pada awal Februari 2025. 100	2025-06-25
Berita CekFakta	Benarkah E-wallet GoPay Luncurkan Kartu Fisik?	Tim Riset Tirto mula-mula mencoba mengecek profil akun pengunggah bernama “Go-Jek”. Akun itu diketahui bukanlah akun resmi dan baru dibuat pada 15 Juni 2025. Tak seperti akun Facebook asli “Gojek Indonesia” yang sudah diikuti oleh 1,2 juta orang, akun palsu ini hanya memiliki satu pengikut. Di bagian “tentang” dalam profil akunnya juga terdapat ulasan dari seorang pengguna Facebook yang memberi peringatan kalau akun ini menyebarkan konten penipuan. Untuk memastikan klaim, Tirto melanjutkan penelusuran dengan memanfaatkan pencarian Google. Usai memasukkan kata kunci “kartu fisik GoPay”, kami menemukan unggahan Facebook resmi “gopayindonesia” yang menyatakan kalau narasi soal kartu fisik GoPay tidak benar. GoPay mengatakan kalau pihaknya tidak punya kartu fisik lantaran seluruh layanan GoPay tersedia di aplikasi GoPay dan Gojek. Informasi ini merupakan penipuan dan disebarkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. “Inget ya, kalo ada yang nawarin bikinin kamu kartu fisik GoPay, jangan percaya karena itu semua jelas PENIPUAN,” tulis GoPay dalam unggahan Instagram-nya, Senin (24/2/2025). Head of Corporate Affairs GoPay, Audrey Progastama Petriny, juga sudah menyampaikan kalau pihaknya tidak pernah menerbitkan kartu fisik untuk layanan finansial GoPay, GoPay Later maupun layanan GoPay lainnya. “Kami mengimbau kepada masyarakat agar waspada dan berhati-hati, serta mengabaikan atau langsung menolak dengan tegas apabila ada pihak yang menawarkan kartu fisik dengan mengatasnamakan GoPay maupun GoPay Later,” ujar Audrey, dilansir dari situs resmi GoPay. Seluruh informasi terkait produk, layanan, dan program promosi GoPay dan GoPay Later hanya disampaikan melalui kanal resmi, seperti akun Instagram resmi @gopayindonesia, email resmi, atau notifikasi melalui aplikasi GoPay. Masyarakat bisa menjaga akun GoPay dengan menggunakan kombinasi PIN yang tidak mudah ditebak dan mengganti kombinasi pin e-wallet secara berkala, tidak memberikan kode One Time Password (OTP) kepada siapapun, tidak mengakses file, tautan, atau website yang mencurigakan, dan menjaga kerahasiaan informasi data pribadi. Selain GoPay, Tirto sebelumnya juga pernah memeriksa klaim soal pendaftaran kartu fisik DANA. DANA sudah menegaskan kalau aplikasi dompet digital ini dapat digunakan tanpa kartu ATM dan DANA sendiri tidak menyediakan kartu fisik seperti ATM. 100	2025-06-24
Berita CekFakta	Hoaks Foto Pilot Perempuan Israel Jadi Tahanan Iran	Tirto mula-mula mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari foto pilot perempuan tersebut. Hasil pencarian mengarahkan sejumlah unggahan dengan narasi serupa di berbagai negara dan beragam bahasa. Misalnya unggahan di X berikut. Hasil pencarian lain mengarahkan ke artikel dari Aeroflap berikut. Artikel bertanggal 30 Desember 2021 itu membahas soal Angkatan Laut Chili melatih penerbang perempuan pertama dalam sejarahnya. Adapun perempuan dalam foto tersebut adalah Letnan Daniela Figueroa Scholz. Berdasar narasi di artikel, dia menerbangkan pesawat Pilatus PC-7 turboprop. Jika dilihat lebih detail, terlihat tanda nama "Figueroa" di baju perempuan tersebut. Berdasar keterangan foto, Figueroa berfoto di depan pesawat Embraer EMB-111 milik Angkatan laut Chili. Sehingga bisa disimpulkan, perempuan di foto bukanlah Sarah Ahronot, pilot perempuan Israel yang ditahan Iran, seperti disebut di takarir. Terkait narasi pilot Israel yang tertangkap oleh Israel, juga belum bisa dikonfirmasi. Mengutip Arab News, pihak Teheran menyebut kalau ada dua orang pilot F-35 yang ditahan, salah satunya adalah perempuan. Pihak Iran menyatakan akan merilis foto pilot pesawat tempur Israel dalam waktu dekat. Namun, narasi ini dibantah oleh Juru Bicara IDF, Letnan Kolonel Nadav Shoshani. Dalam unggahan di X, dia membantah narasi ini. "Iran tidak menembak jatuh pesawat tempur Israel. Mereka mencoba menciptakan narasi kemenangan palsu dan hasilnya tidak berjalan baik," ujar cuitan akun @LTC_Shoshani yang terverifikasi. Kesimulan Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan foto perempuan yang tersebar di media sosial dengan narasi pilot Israel yang ditahan Israel bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading). Foto yang tersebar di media sosial adalah foto Letnan Daniela Figueroa Scholz, piilot perempuan pertama yang dilatih oleh Angkatan Laut Chili. Terkait narasi pilot perempuan Israel yang tertangkap Iran juga belum ada kejelasan dan konfirmasi jelas. == Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id. 100	2025-06-24
Berita CekFakta	Hoaks Informasi Papua Nugini Akan Bergabung ke Indonesia	Tirto menonton secara utuh video yang disertakan akun Facebook “Alutsista Militer Indonesia” dalam unggahan tersebut. Setelah menonton video secara keseluruhan, kami tidak menemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim bahwa Papua Nugini menyatakan akan bergabung dengan Indonesia. Video tersebut berisi kumpulan dari berbagai cuplikan peristiwa, termasuk pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, serta potret kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara tersebut yang juga memperlihatkan penyambutan oleh PM Marape. Selain itu, video itu memuat penjabaran sejarah berdirinya Papua Nugini dan hubungan bilateral yang telah terjalin dengan Indonesia. Meski demikian, sepanjang video, tidak ada satu pun bagian yang menyampaikan pernyataan eksplisit, bukti, ataupun rujukan resmi yang menyatakan bahwa Papua Nugini ingin atau telah memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia. Tirto kemudian menelusuri satu per satu cuplikan dalam video yang beredar. Pada menit ke-1:30 hingga 1:32, tampak potongan adegan saat Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape berjabat tangan. Sementara pada menit ke-2:57 hingga 3:03, terlihat momen ketika James Marape, didampingi Prabowo, sedang duduk dan menandatangani buku tamu. Kedua cuplikan tersebut identik dengan video resmi yang diunggah oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 20 Oktober 2024. Dalam konteks aslinya, momen itu merupakan bagian dari agenda pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan PM James Marape yang berlangsung pada tanggal yang sama. Baca juga:Jokowi: PLN Sudah Aliri Listrik di Perbatasan RI-Papua Nugini Dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, pada hari itu Presiden Prabowo memang menerima sejumlah tamu pemimpin negara. Tamu keempat yang datang pada hari itu adalah PM Papua Nugini James Marape. Meski demikian, tidak ada informasi dalam video maupun keterangan resmi dari dua negara tersebut yang menyebutkan atau mengindikasikan pernyataan Papua Nugini untuk bergabung dengan Indonesia. Untuk kembali memastikan kebenaran klaim ini, Tirto juga mengunjungi situs resmi parlemen Papua Nugini. Hasilnya, hingga Selasa (24/6/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ditemukan informasi yang menyebut bahwa negara tersebut akan bergabung dengan Indonesia. Kami justru menemukan, media pemeriksa fakta lain yaitu Tempo pernah melakukan penelusuran terhadap klaim serupa pada pertengahan Juni 2025 ini. Tempo mendapatkan konfirmasi langsung dari Humas Kementerian Luar Negeri Rolliansyah Soemirat yang menegaskan bahwa Papua Nugini tidak pernah menyatakan ingin bergabung dengan Indonesia. 100	2025-06-24
Berita CekFakta	Hoaks BI Luncurkan Uang Pecahan Rp80.000 Peringatan HUT RI ke-80	Untuk memverifikasi narasi yang berseliweran, Tim Riset Tirto mencoba mengunjungi akun Instagram resmi @bank_indonesia. Alih-alih menemukan informasi yang mengonfirmasi klaim, narasi ini rupanya sudah dinyatakan tidak benar. BI lewat unggahan Instagram-nya, Jumat (20/6/2025), menyatakan kalau hingga saat ini pihaknya tidak menerbitkan uang rupiah peringatan kemerdekaan terbaru. BI menjelaskan, uang peringatan kemerdekaan terbaru diterbitkan pada peringatan 75 kemerdekaan RI, yakni di tahun 2020 silam. “#SobatRupiah, belakangan ini beredar video yang menampilkan narasi uang Rupiah edisi '80 Tahun Kemerdekaan RI' dengan gambar Ir. Soekarno, bendera Merah Putih, peta Indonesia, Garuda Pancasila, serta tulisan dan angka '80 NKRI'. Faktanya, informasi tersebut tidak benar!,” tulis BI dalam unggahannya. Lebih jauh, BI mengimbau masyarakat untuk mengecek fakta dan memvalidasi informasi lewat saluran resmi BI, antara lain WhatsApp 081 131 131 131 atau media sosial resmi BI. Adapun media sosial resmi BI lain yakni akun X “bank_indonesia”. Masyarakat bisa mengecek jenis dan gambar uang yang berlaku saat ini di laman resmi bi.go.id. Menukil situs tersebut, uang kertas yang berlaku saat ini antara lain uang kertas pecahan Rp100.000 tahun emisi 2022, Rp50.000 tahun emisi 2022, Rp20.000 tahun emisi 2022, Rp10.000 tahun emisi 2022, Rp5.000 tahun emisi 2022, Rp2.000 tahun emisi 2022, dan Rp 1.000 tahun emisi 2022. Sedangkan untuk uang koin, pecahan yang berlaku yakni Rp1.000 tahun emisi 2016, Rp500 tahun emisi 2016, Rp200 tahun emisi 2016, Rp100 tahun emisi 2016, Rp1.000 tahun emisi 2010, dan Rp500 bergambar bunga melati tahun emisi 2003. Tirto sebelumnya telah beberapa kali memeriksa klaim soal uang kertas emisi baru, seperti uang dengan gambar wajah Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dan uang pecahan Rp25 ribu bergambar Gus Dur. Namun demikian, narasi-narasi itu terbukti tidak benar. Baca juga:Benarkah BI Luncurkan Uang Pecahan Rp25 Ribu Bergambar Gus Dur?Hoaks Adanya Uang Kertas Emisi Terbaru Bergambar Sri Mulyani 100	2025-06-24
Berita CekFakta	Hoaks Video PM Israel Netanyahu akan Hancurkan Indonesia	Tirto melakukan penelusuran dengan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search). Kami berfokus dengan video pidato PM Israel Benjamin Netanyahu yang dicatut dalam unggahan akun-akun Facebook tersebut. Hasil penelusuran lewat Yandex mengarahkan ke video YouTube yang diunggah oleh akun berita FOX 5 Washington DC. Video tersebut menunjukkan sesi pidato PM Israel Benjamin Netanyahu dalam gelaran Kongres gabungan AS di Washington, pada 24 Juli 2024. Konten visual yang ditampilkan memang sama persis dengan potongan video yang diunggah oleh akun-akun Facebook sebelumnya. Di dalamnya, terlihat Netanyahu mengenakan jas hitam dengan dasi biru tengah berbicara di podium. Namun, jika disimak dengan seksama isi dari pidato Netanyahu, sama sekal tidak ada pembahasan tentang menyerang negara-negara Asia. Apalagi, narasi menghancurkan Indonesia. Dalam pidato tersebut, PM Netanyahu meminta dukungan AS untuk membantu Israel terus melawan kelompok perlawanan Hamas di Palestina. Ia menyebut AS sebagai sekutu Israel yang terus berdampingan. Dalam pidatonya, Netanyahu juga meminta AS terus memasok bantuan senjata untuk pasukan Israel. Dalam pidato di hadapan kongres gabungan itu, Netanyahu memang menyinggung Iran. Ia berkata bahwa Iran merupakan “poros teror bagi Amerika, Israel, dan sekutu Arab kita”. Tak hanya itu, dalam pidatonya Netanyahu menyebut konflik dengan Iran dan milisi sekutunya sebagai benturan antara “kebiadaban dan peradaban”. “Agar kekuatan peradaban bisa menang, Amerika dan Israel harus berdiri bersama. Karena ketika kita berdiri bersama, sesuatu yang sangat sederhana akan terjadi. Kita menang. Mereka kalah,” kata Netanyahu dalam pidato tersebut. Transkrip utuh pidato Netanyahu dalam acara tersebut bisa dibaca di sini. Dengan begitu, di dalam video pidato PM Netanyahu di kongres gabungan AS pada 24 Juli 2024 lalu, tidak ada narasi bahwa Israel akan menghancurkan Indonesia. Maka video yang diunggah oleh sejumlah akun Facebook diiringi narasi demikian, merupakan konten yang dimanipulasi dengan mengedit sulih teks dari pidato Netanyahu secara serampangan dan tidak sesuai konteks pidato. 100	2025-06-23
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Gebyar BCA pada Tahun 2025	Mula-mula Tirto mencoba mengakses tautan di bagian akhir unggahan. Tautan tersebut mengarahkan ke halaman lain dengan alamat gebyar.bybca.id. Kami sempat disajikan dengan tampilan formulir pendaftaran dengan logo BCA yang terlihat jelas. Halaman tersebut meminta sejumlah informasi data pribadi, mulai dari nama lengkap, no. WhatsApp, sampai dengan nilai saldo terakhir. Namun, menariknya selain kolom-kolom tersebut, bagian lain di halaman tidak dapat diklik. Hal ini bisa menjadi indikasi, halaman situs palsu. Lebih lanjut saat kami mencoba mengakses tautan tersebut dari browser dengan mode keamanan, situs tersebut ditandai sebagai situs berbahaya. Kami juga sempat melakukan pemindaian menggunakan URLScan.io. Hasil pemindaian menunjukkan situs gebyarbca.id tidak terkait sama sekali dengan situs resmi BCA, bca.co.id. Hal ini makin memperkuat asumsi kalau situs tersebut adalah situs dengan modus phising yang bisa mencuri data pribadi. Baca juga:Apa itu Phising dan Bagaimana Cara Menghindarinya? Lebih lanjut, kami juga menemukan pengumuman berikut dari BCA. Bank tersebut megimbau nasabah untuk berhati-hati dengan modus penipuan yang mengatasnamakan program Gebyar Hadiah BCA. Dalam artikel tersebut BCA menyebut adanya penipuan yang menyebar informasi lewat SMS, WhatsApp ataupun iklan di media sosial yang menawarkan pendaftaran, tukar poin, atau cetak kupon yang mengatasnamakan program Gebyar Hadiah BCA, lewat tautan. "Jika link diklik, akan diarahkan ke situs palsu Gebyar Hadiah BCA yang gambar-gambarnya diambil dari halaman resmi program Gebyar Hadiah BCA, lalu diminta mengisi data-data pribadi perbankan. Padahal, Program Gebyar Hadiah BCA tidak pernah meminta nasabah untuk mendaftar mencetak kupon undian atau menukar poin. Apalagi diminta mengisi data-data pribadi, itu fix penipuan," begitu tulis pengumuman BCA. Keterangan resmi BCA juga menyebut semua nasabah yang memiliki rekening Tahapan BCA, Tahapan Gold BCA, dan/atau Tahapan Xpresi BCA secara otomatis sudah dapat mengikuti program Gebyar Hadiah BCA dengan mengumpulkan poin yang bisa didapatkan dari menabung atau melakukan transaksi. Sementara dalam halaman soal program Gebyar Hadiah BCA dijelaskan kalau program tersebut berjalan antara 15 April - 31 Juli 2025. Tidak ada proses pendaftaran khusus. Nantinya para pemilik rekening akan mendapatkan poin dari menabung atau lewat transaksi lewat aplikasi myBCA dan BCA mobile. Lebih lanjut artikel dari situs BCA juga menjelaskan kalau pengumuman pemenang akan diumumkan di situs resmi BCA. “Jangan pernah klik link yang tidak jelas sumbernya; jangan pernah memberikan data pribadi perbankan seperti nomor kartu ATM, masa berlaku kartu, kode CVV/CVC, kode OTP, PIN/password dll; Jika menemukan informasi yang meragukan, konfirmasikan kebenaran via aplikasi Halo BCA,” begitu bunyi tips keamanan dari situs resmi BCA. Artikel tersebut BCA buat pada tahun Februari 2025 dan mendapat pemabaruan pada Maret 2025. Namun, berdasar pantauan Tirto, sampai artikel ini tayang, pada Juni 2025, masih sangat banyak beredar unggahan dengan narasi tautan pendaftaran BCA Festival. 100	2025-06-23
Berita CekFakta	Tidak Benar Video Dampak Serangan Rudal Iran di Haifa Israel	Sejumlah media lokal Israel seperti The Jerusalem Post dan The Times of Israel turut membenarkan adanya serangan rudal dari Iran yang menyebabkan kerusakan pada kilang minyak utama di Haifa dan kampus Institut Ilmu Pengetahuan Weizmann di Rehovot pada Minggu (15/6/2025) dan Senin (16/6/2025). Menukil pemberitaan The Times of Israel, kilang minyak Bazan dilaporkan mengalami kerusakan pada pipa dan jalur transmisi yang menghubungkan fasilitas-fasilitas di kompleks besar Haifa, demikian disampaikan perusahaan dalam laporan ke Bursa Efek Tel Aviv. Selanjutnya, Tirto melakukan penelusuran untuk memverifikasi kebenaran video yang beredar luas dan diklaim sebagai dampak serangan rudal Iran terhadap kilang minyak di Kota Haifa, Israel. Verifikasi dilakukan menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut bukanlah rekaman dari serangan terbaru di Israel. Video identik ditemukan telah diunggah di kanal YouTube Reuters berjudul "Large fire at Saudi Aramco storage facility" yang dipublikasikan pada 26 Maret 2022. Konteks asli dari video tersebut adalah kebakaran di fasilitas penyimpanan milik perusahaan minyak Arab Saudi, Aramco, yang terjadi akibat serangan kelompok Houthi dari Yaman. Menurut laporan Reuters saat itu, kelompok Houthi mengakui telah melancarkan serangan terhadap fasilitas energi Arab Saudi. Koalisi pimpinan Saudi mengonfirmasi bahwa stasiun distribusi produk minyak milik Aramco di Jeddah menjadi sasaran serangan, yang menyebabkan kebakaran pada dua tangki penyimpanan. Sejumlah media internasional seperti Deutsche Welle (DW) dan Al Jazeera turut memberitakan peristiwa serangan terhadap fasilitas minyak milik Aramco di Arab Saudi tersebut. Media nasional, tvOnenews.com juga mempublikasikan laporan serupa melalui artikel berjudul “Pejuang Yaman Kirim Rudal ke Fasilitas Minyak Raksasa Arab Saudi, Aramco Membara.” pada Sabtu (26/3/2022). Media tersebut juga menggunakan thumbnail yang identik dengan potongan video yang kini tersebar luas dan diklaim sebagai dampak serangan rudal Iran terhadap kilang minyak di Haifa, Israel. Dengan demikian, meskipun benar bahwa telah terjadi serangan rudal dari Iran yang menargetkan kilang minyak terbesar Israel di Kota Haifa, video yang beredar dan diklaim memperlihatkan situasi kebakaran akibat serangan tersebut, adalah keliru. Penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut sebenarnya berasal dari peristiwa kebakaran di fasilitas penyimpanan milik perusahaan minyak Arab Saudi, Aramco, yang terjadi pada tahun 2022. Kebakaran itu disebabkan oleh serangan kelompok Houthi dari Yaman. 100	2025-06-23
Berita CekFakta	Hoaks Artikel Berita Sebut MUI Dukung Serangan Israel ke Iran	Pertama-tama Tirto menelusuri klaim ini ke kanal resmi MUI, instansi yang namanya dicatut dalam klaim ini. Baik di situs ataupun media sosial resmi dari MUI, tidak ditemukan satupun informasi yang membenarkan klaim bahwa kembaga tersebut mengeluarkan pernyataan sikap mendukung serangan yang dilakukan Israel ke Iran. Penelusuran kemudian dilanjutkan ke situs kumparan, media yang namanya disebut-sebut menerbitkan artikel berjudul "MUI Dukung Serangan Israel ke Iran: Syiah Bukan Islam, Syiah Adalah Kafir yang Halal Dimusnahkan", sebagaimana yang tersebar dalam bentuk tangkapan layar. Tirto mencoba memasukkan judul itu ke kolom pencarian di situs resmi. Hasilnya, tidak ditemukan artikel apa pun dengan judul tersebut. Ini menunjukkan bahwa media tersebut tidak pernah menerbitkan berita sebagaimana diklaim. Dari sini, muncul dugaan kuat bahwa judul berita dalam tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Untuk memverifikasi kecurigaan tersebut, Tirto melakukan penelusuran dengan menggunakan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google Images. Hasilnya, ditemukan artikel asli dari kumparan dengan thumbnail yang identik, namun dengan judul yang berbeda: "MUI Kecam Serangan Israel ke Iran: Perburuk Krisis Kemanusiaan-Keamanan Global", yang dipublikasikan pada Sabtu (14/6/2025). Artikel asli yang dimuat di kumparan menggunakan thumbnail yang menampilkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim—sama persis dengan gambar yang beredar dalam tangkapan layar palsu. Namun, konteks pemberitaan aslinya justru berkebalikan dari klaim yang tersebar. Dalam artikel tersebut, MUI secara tegas mengecam serangan militer Israel ke Teheran, Iran, yang menewaskan sejumlah pejabat tinggi, ilmuwan, dan warga sipil. "Saya atas nama MUI dan seluruh umat Islam Indonesia mengutuk serangan Israel. Terlaknatlah Israel atas dosa kemanusiaan dan pembangkangan secara kasat mata terhadap hukum internasional," tegas Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025). Sudarnoto menyampaikan duka cita mendalam atas para korban serangan tersebut. Ia menyebut mereka yang gugur sebagai syuhada. Ia menyampaikan, serangan yang dilakukan Israel tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap kedaulatan negara, tetapi juga memperparah kondisi global. "Dampak serangan ini adalah memperburuk krisis kemanusiaan, politik dan keamanan global. Israel dengan sengaja telah memporak-porandakan tatanan dunia karena telah memancing eskalasi pertempuran tingkat global,” ujarnya. 100	2025-06-20
Berita CekFakta	Benarkah Demul Haruskan Warga Jabar Bangun Rumah dengan Bambu?	Tim Riset Tirto mencoba menelusuri narasi yang berseliweran dengan melakukan pencarian Google terkait kebijakan wajib menggunakan bambu untuk pembangunan rumah warga Jabar. Akan tetapi, kami tak menemukan adanya sumber resmi maupun pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim. Narasi ini justru sudah dinyatakan tidak benar oleh Diskominfo Kota Sukabumi dan Polda Jawa Barat. Lewat lansiran media Polda Jabar, TB News Jabar Polri, disebutkan bahwa tidak ada kebijakan atau peraturan daerah yang mewajibkan seluruh rumah di Jawa Barat menggunakan bambu. Penggunaan bambu baru diwacanakan untuk pembangunan sekolah dan fasilitas tertentu sebagai upaya pemanfaatan material lokal yang ramah lingkungan. Pada akhir Mei lalu, Dedi memang sempat melontarkan rencana menggunakan bambu sebagai fondasi bangunan sekolah, usai melihat penerapannya di beberapa negara. Menurut Dedi, bambu menjadi material alternatif yang menjanjikan dan layak untuk dicoba Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam membangun bangunan. “Dan itu dibuktikan kan di Tiongkok bagaimana hotel dibuat dari bambu, di Amerika juga hotel dibuat dari bambu, kenapa kita penghasil bambu terbaik di dunia tidak mengembang ini?” kata Dedi kepada wartawan di Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, seperti dilaporkan Kompas.com, Rabu (28/5/2025). Keinginan itu juga didasari oleh upaya meminimalisir eksploitasi sumber daya alam, termasuk pengurangan penggunaan batu dan semen dalam pembangunan. Wacana ini dikatakan akan dimulai tahun 2025 ini. Meski benar terdapat wacana untuk membangun sekolah dengan bahan bambu, Tirto tidak menemukan adanya pernyataan Dedi ataupun kebijakannya yang mengharuskan warga Jabar untuk membangun rumah dengan bambu. 100	2025-06-20
Berita CekFakta	Tangkapan Layar Prabowo Perintahkan Tangkap Jokowi Adalah Hoaks	Pertama-tama, Tim Riset Tirto menelusuri tangkapan layar artikel berita yang disertakan dalam unggahan beberapa akun yang memposting narasi serupa. Kami memasukan kata kunci “Prabowo tiba di Singapura Beri pernyataan jika Jokowi tidak berikan ijasah Aslinya perintah Kapolri tangkap dia!!!” (sesuai konteks judul artikel dalam tangkapan layar yang tertera) ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan sama sekalil berita yang menerbitkan narasi tersebut. Lalu kami mengunjungi situs resmi Antaranews, serta memasukan kembali kata kunci yang sama pada fitur pencarian di laman tersebut. Hasilnya, juga tidak ditemukan satupun artikel yang menyatakan narasi bahwa Prabowo memerintahkan Kapolri menangkap Jokowi jika tidak memberikan ijazahnya. Lebih lanjut, kami melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) menggunakan Google Images. Kami berfokus hanya pada gambar sosok Prabowo yang menjabat tangan PM Singapura, Lawrence Wong, yang dijadikan sampul artikel dalam tangkapan layar. Alhasil, justru ditemukan sumber asli foto tersebut yang berasal dari pemberitaan Antara. Namun, judul asli dari artikel pemberitaan Antara berbeda dan dimanipulasi oleh penyebar narasi-narasi yang menyebut Prabowo memerintahkan Kapolri untuk menangkap Jokowi. Artikel beritaAntara itu, aslinya bertajuk: Prabowo tiba di Singapura disambut langsung PM Lawrence Wong. Foto berita sama persis dengan tangkapan layar narasi-narasi keliru yang tersebar di media sosial Facebook. Artikel tersebut terbit di Antara pada 16 Juni 2025 pukul 00:12 WIB. Tidak hanya memanipulasi judul, berita di Antara itu sama sekali tidak membahas tentang Prabowo yang memerintahkan Kapolri menangkap Jokowi jika tidak memberikan ijazahnya. Isinya justru terkait lawatan Prabowo ke Singapura yang disambut langsung PM Lawrence Wong di Pangkalan Udara Paya Lebar Air Base, Singapura, pada Minggu (15/6/2025). Selain PM Wong, beberapa tokoh yang menyambut Presiden Prabowo yakni Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo, serta Atase Pertahanan KBRI Singapura Kolonel Hendra Supriyadi. Prabowo juga mengunjungi Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam yang digelar di Parliament House Singapore, Senin (16/6) lalu. Kunjungan ini dilakukan untuk mempererat hubungan Indonesia dan Singapura serta membuka kerja sama baru di berbagai sektor. 100	2025-06-19
Berita CekFakta	Hoaks Video Dedi Mulyadi Sakit dan Dirawat di RS pada Juni 2025	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri kanal media sosial resmi milik Dedi Mulyadi, khususnya di platform YouTube, TikTok dan Instagram. Ketiga platform tersebut selama ini dikenal sebagai saluran utama bagi Dedi Mulyadi untuk membagikan berbagai aktivitasnya kepada publik. Berdasarkan penelusuran tersebut, tidak ditemukan satu pun unggahan atau informasi yang menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi sedang menjalani perawatan di rumah sakit pada periode awal hingga pertengahan Juni ini. Sebaliknya, ia tampak aktif beraktivitas dan secara konsisten mengunggah dokumentasi kegiatannya di kedua platform tersebut. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik (reverse image search) dan penelusuran kata kunci terkait di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke video identik yang diunggah di kanal YouTube resmi milik Dedi Mulyadi, yakni “KANG DEDI MULYADI CHANNEL”, dalam video berjudul “KANG DEDI JALANI T1NDAKAN DSA DI RSPAD \| DI0PERASI DIPIMPIN dr. TERAWAN \| KENAPA YA ?”. Video yang belakangan beredar luas di media sosial, yang menampilkan Dedi Mulyadi tengah berada di rumah sakit, ternyata merupakan rekaman lama yang pertama kali diunggah pada 26 Januari 2022 di kanal YouTube milik Dedi Mulyadi tersebut. Video tersebut merekam momen ketika Dedi Mulyadi menjalani operasi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada tahun 2022. Momen Dedi Mulyadi menjalani perawatan di rumah sakit pada awal 2022 juga sempat diberitakan oleh kanal berita Detikcom. Saat itu, Dedi yang masih menjabat sebagai anggota DPR RI diketahui mendatangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto untuk menjalani tindakan medis. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Menurut keterangan, tindakan medis itu dilakukan untuk membersihkan aliran darah guna mencegah terjadinya penyumbatan. Hasil pemeriksaan dari tim dokter syaraf menunjukkan bahwa kondisi Dedi Mulyadi saat itu dalam keadaan sehat. Namun, terdapat potensi masalah kesehatan yang perlu diantisipasi lebih awal agar tidak berkembang menjadi penyakit serius di kemudian hari. "Tidak ada apa-apa sih hanya ada sesuatu yang harus segera dibenahi supaya lebih sehat lagi, tapi sudah ngomong tadi enggak mau pakai obat kimia karena tidak biasa makan obat," ujar Dedi dalam rilis yang diterima Detik, Kamis (27/1/2022). Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sendiri juga telah mengunggah bantahan terkait klaim yang menyebut Dedi Mulyadi sakit dan dirawat di rumah sakit pada Juni 2025. Komdigi melabeli klaim tersebut sebagai hoaks. 100	2025-06-19
Berita CekFakta	Hoaks Dubes Jepang Laporkan Rismon Sianipar Karena Ijazah Palsu	Sebagai konteks, Rismon Sianipar dikenal sebagai seorang ahli forensik digital yang belakangan cukup vokal dalam menyuarakan pendapat terkait polemik seputar keaslian ijazah milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Baca juga:Kuasa Hukum: Laporan Tudingan Ijazah Palsu untuk Jatuhkan Jokowi Kembali ke klaim unggahan, pertama-tama Tirto melakukan penelusuran dengan menelusuri kanal resmi yang meliputi situs dan akun media sosial milik Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia. Melalui akun Instagram resminya (@jpnambsindonesia) pada Kamis (12/6/2025), Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia menyatakan narasi dan gambar yang beredar tersebut palsu. “Menanggapi unggahan yang tersebar di sosial media terkait respon Duta Besar Masaki Yasushi mengenai topik ijazah, kami menyampaikan bahwa informasi tersebut TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR,” tulis keterangan resmi Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Kamis (12/6/2025). Kedutaan Besar Jepang menegaskan bahwa Duta Besar Masaki tidak pernah memberikan klarifikasi maupun respon serta pendapat mengenai isu yang sedang beredar dalam bentuk apapun dan di platform manapun. Mereka menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya, serta mengimbau masyarakat untuk memverifikasi setiap informasi melalui sumber-sumber resmi dan terpercaya. Untuk melengkapi penelusuran, Tirto turut melakukan pencarian gambar balik (reverse image search) terhadap foto yang disertakan dalam unggahan tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tangkapan layar tersebut identik dengan cuplikan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram resmi milik Media Indonesia (@mediaindonesia) pada Rabu (4/12/2024). Dalam video tersebut, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, sama sekali tidak menyinggung soal ijazah Rismon Sianipar. Ia menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024. “Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, turut mendukung acara Festival Setara dan Berdaya yang akan diadakan Media Indonesia pada 11-12 Desember 2024,” berikut keterangan yang ditulis dalam unggahan dari akun Media Indonesia tersebut. 100	2025-06-18
Berita CekFakta	Tidak Benar Video SBY Pidato soal Polemik 4 Pulau	Untuk mencari asal muasal video, Tim Riset Tirto mencoba mengambil tangkapan layar video dan menyalin gambarnya ke mesin telusur gambar Yandex. Hasil pencarian itu membawa kami ke unggahan kanal YouTube Kompas TV yang menyiarkan klip identik. Video itu dipublikasikan hampir dua tahun lalu, yakni pada 27 Desember 2023. Judulnya "SBY Kenang Detik-Detik Tragedi Tsunami di Tengah Upaya Damai Konflik Aceh". Alih-alih bicara soal sengketa empat pulau yang tengah ramai, Presiden ke6 RI tersebut aslinya sedang mengenang tragedi tsunami Aceh tahun 2004. Cerita itu dikisahkan SBY saat menghadiri acara silaturahmi dengan tokoh dan ulama di Banda Aceh, Selasa (26/12/2023). Dokumentasi utuhnya diunggah pula oleh Kompas TV di sini. Jika dicermati, cuplikan yang berseliweran tampaknya mencatut video SBY pada menit 10:12. Selain mengenag tragedi tsunami Aceh, SBY dalam video juga berpesan kepada seluruh pemimpin di Indonesia, termasuk Prabowo Subianto, yang saat itu mejabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI agar tetap menjaga perdamaian Aceh. Sepanjang video, Prabowo tidak menyinggung perihal empat pulau dan rekaman ini pun diambil jauh sebelum ramai persoalan empat pulau. Itu artinya, video yang berlalu-lalang diberi keterangan yang tidak sesuai dan disangkutpautkan dengan polemik empat pulau. Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar, pun sudah mengatakan kalau klaim SBY memperintahkan Presiden Prabowo mengembalikan 4 pulau ke Aceh tidak dapat dikonfirmasi. Ia berharap agar tidak ada pihak yang membenturkan SBY dengan Presiden Prabowo. "Kami perlu mengklarifikasi hal ini, kami mau klarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar. Benar bahwa ada video dibuat di bulan Desember 2023 yang intinya menyatakan: “Pemimpin di Indonesia yang sedang mengemban amanah, termasuk Bapak Prabowo Subianto, lakukanlah hal-hal yang mesti dilakukan untuk Indonesia tercinta, Aceh tercinta,”. Tapi di video tersebut tidak ada pernyataan apapun dari Pak SBY mengenai 4 pulau tersebut karena video tersebut dibuat tahun 2023. Jauh sebelum ada masalah silang sengketa 4 pulau tersebut," jelas Renanda, seperti dilaporkan Liputan 6, Selasa (17/6/2025). Pemerintah pusat sendiri telah menetapkan empat pulau di perbatasan antara Aceh dengan Sumatra Utara tetap menjadi milik administrasi Provinsi Aceh. 100	2025-06-18
Berita CekFakta	Hoaks Bantuan Dana Mencatut Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI	Kami menelusuri klaim ini ke situs dan media sosial resmi milik Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun adanya informasi soal bantuan dana dari Pemerintah Australia yang disalurkan lewat Ditjen Bimas Kristen untuk masyarakat Kristiani di Indonesia. Lebih lanjut, ditemukan juga fakta bahwa akun penyebar klaim tersebut bukanlah akun Facebook resmi milik Ditjen Bimas Kristen, yakni akun berikut, seperti yang tertera di situs resmi Kemenag. Penelusuran dilanjutkan dengan mengamati kedua video yang disertakan dalam klaim ini dari awal hingga akhir. Kami menemukan kejanggalan terhadap kedua video tersebut. Kedua video tersebut nampak tidak natural, gerak bibir dan suara yang dihasilkan oleh Pdt. Amsal Yowei dan Pdt. Jacklevyn F Manuputty dalam video itu nampak tidak sinkron. Ketidaksesuaian ini menjadi indikasi kuat bahwa video-video tersebut kemungkinan besar telah disunting atau dimanipulasi menggunakan teknologi tertentu. Untuk mendalami hal ini lebih lanjut, kami melakukan pencarian menggunakan teknik reverse image search serta penelusuran kata kunci terkait di Google. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video yang menampilkan Pdt. Amsal Yowei identik dengan cuplikan dari video yang diunggah kanal YouTube “Kanwil Kemenag Papua” berjudul "Penyerahan Bantuan Dana Pembangunan dan Operasional Gereja di Papua", yang telah dipublikasikan pada 14 November 2023. Dalam video aslinya, Pdt. Amsal Yowei, selaku Direktur Urusan Agama Kristen Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI, menyampaikan penyerahan bantuan dana pembangunan dan rehabilitasi sarana peribadatan kristen dan operasional di Papua. Tidak ada satupun pernyataannya terkait bantuan dana dari Pemerintah Australia yang disalurkan lewat Ditjen Bimas Kristen untuk masyarakat Kristiani di Indonesia, seperti dalam klaim unggahan. Baca juga:Dibantu Australia, Indonesia akan Bergabung CPTPP Lalu, untuk video kedua yang menampilkan sosok Pdt. Jacklevyn F Manuputty selaku Ketua Umum PGI, kami menemukan bantahan resmi dari akun resmi Ditjen Bimas Kristen dan PGI terkait video yang beredar itu. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan bahwa video yang beredar itu adalah konten palsu atau penipuan. “Video tersebut telah dimanipulasi menggunakan teknologi AI (deepfake) dan disebarkan dengan tujuan menipu atau merugikan masyarakat. Kami tegaskan bahwa PGI tidak pernah membuat atau menyebarkan video tersebut, dan tidak pernah meminta dukungan dana melalui cara-cara demikian,” ujar PGI dalam keterangan resmi pada Rabu (14/5/2025). Tirto mengecek kedua video tersebut dengan menggunakan perangkat pemindai AI, Hive Moderation. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa kedua video tersebut memiliki skor agregat sebesar 99,8 persen, yang mengindikasikan bahwa konten tersebut kemungkinan besar merupakan hasil manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau termasuk dalam kategori deepfake. 100	2025-06-17
Berita CekFakta	Video Pembakaran Alat Berat di Kolombia Diklaim di Raja Ampat	Usai menyimak video secara utuh selama 11 detik, Tim Riset Tirto mencoba mengambil salah satu frame video dan menyalinnya ke mesin telusur Google Image. Setelah memasukkan tangkapan layar gambar helikopter terbang, kami menjumpai dokumentasi identik di postingan Facebook media MiRegión360. Gambar itu diunggah pada Minggu (25/5/2025) dengan keterangan berbahasa Spanyol. Menurut takarirnya, dokumentasi tersebut menggambarkan mesin yang digunakan untuk menghancurkan penambangan ilegal di Antioquia, Kolombia. “Dalam operasi yang dilakukan Sabtu ini di sektor El Saltillo di kotamadya Zaragoza, Antioquia, Kepolisian Nasional menghancurkan beberapa mesin yang digunakan dalam kegiatan penambangan ilegal,” begitu bunyi keterangannya. Menurut pihak berwenang, operasi ini bertujuan untuk mengekang dampak lingkungan negatif yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal di Antioquia timur laut. Intervensi tersebut merupakan bagian dari upaya kelembagaan untuk melindungi sumber daya alam di wilayah tersebut. Tirto lalu mencoba mencari sumber lain untuk mengonfirmasi informasi ini. Rupanya, informasi soal operasi ini juga dimuat di situs resmi kepolisian Kolombia. Dalam keterangannya disebukan, sebagai bagian dari Operasi Achilles, Kepolisian Nasional berkoordinasi dengan Angkatan Udara Kolombia, melaksanakan intervensi strategis yang disebut "Lince I," yang difokuskan pada penanggulangan eksploitasi mineral ilegal di daerah pedesaan kotamadya Zaragoza di departemen Antioquia, khususnya di sepanjang bagian Remedios-Zaragoza dari Jalan Raya Penghubung Utara. Dengan begitu, video yang berlalu-lalang terbukti tak diambil di kawasan Raja Ampat. Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo juga telah memastikan kalau foto dan narasi tersebut hoaks. “Berita tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan tidak termakan oleh informasi yang tidak benar,” kata Brigjen Gatot kepada seputarpapua.com, Minggu (8/6/2025). Kendati pembakaran ekskavator ini tidak terjadi di Raja Ampat, warga setempat memang diketahui menolak adanya penambangan nikel di pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Domberai bahkan mengkritik kehadiran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dan para pejabat daerah Papua Barat Daya ke Pulau Gag, Raja Ampat. Para pejabat itu belum lama meninjau lokasi tambang yang dikelola PT Gag Nikel. 100	2025-06-18
Berita CekFakta	Hoaks Video 700 Kepala Desa Ditangkap KPK	Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video tersebut secara menyeluruh, dari awal hingga akhir. Berdasarkan hasil peninjauan, tidak ditemukan adanya petunjuk atau informasi yang dapat membenarkan klaim bahwa video tersebut menampilkan momen penangkapan 700 kepala desa oleh KPK. Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan memasukkan kata kunci “700 kepala desa ditangkap KPK” ke mesin pencari Google. Hasil pencarian tidak menunjukkan adanya pernyataan resmi dari pihak terkait, seperti KPK, kepolisian, maupun instansi berwenang lainnya. Selain itu, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Langkah selanjutnya, kami menelusuri video tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke video identik yang diunggah kanal youtube “KompasTV Makassar” berjudul “Polda Sulsel Tetapkan 21 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Senilai 2 Milyar dari 3 Kasus” yang diunggah pada Kamis (14/11/2024). Baca juga:KPK Periksa Gibrael Isaak Terkait Korupsi Dana Operasional Papua Video serupa juga ditemukan di kanal YouTube “TV Radio Polri” dengan judul “31 Kasus Korupsi dengan 21 Tersangka Terungkap di Wilayah Hukum Polda Sulsel”, yang diunggah sehari sebelumnya, yakni Rabu (13/11/2024). Pada video yang diunggah oleh kanal YouTube “KompasTV Makassar” cuplikan yang memperlihatkan sejumlah orang berbaju oranye dikawal oleh aparat terlihat mulai detik ke-01. Sementara itu, dalam video dari kanal “TV Radio Polri” adegan serupa muncul mulai detik ke-21. Kedua video tersebut memberikan konteks yang sama, yaitu konferensi pers terkait 31 kasus korupsi, yang ditangani oleh Subdirektorat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulawesi Selatan, pada 12 November 2024. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Terkait kasus ini, sebagaimana diberitakan oleh Antara, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang mencakup berbagai bidang, mulai dari proyek konstruksi, kredit perbankan, hingga penyalahgunaan bantuan COVID-19. Penetapan tersangka ini disampaikan dalam ekspos kasus yang digelar di Mapolda Sulsel. "Ada gabungan tiga LP (laporan polisi), jadi kita gabung jadi satu. Tersangkanya masih kita gabungkan tiga LP tersebut, jadi kita gabungkan 21 orang (tersangka) ini," ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol. Yudhiawan saat ekspos di Makassar, Selasa (12/11/2024). Dalam kasus ini, penyelamatan uang negara (uang dan barang) senilai Rp8,7 miliar lebih, hasil perhitungan kerugian negara (PKN) sebesar Rp25,4 miliar lebih, dan potensi kerugian negara sebesar Rp59,4 miliar lebih, total keseluruhan senilai Rp84,8 miliar lebih. Kembali pada klaim yang menyebut bahwa 700 kepala desa ditangkap oleh KPK, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memastikan bahwa informasi yang ramai beredar di media sosial tersebut tidak benar. Komdigi secara tegas mengkategorikan klaim tersebut sebagai hoaks. 100	2025-06-16
Berita CekFakta	Video Kim Jong-un Mendukung Kebijakan Dedi Mulyadi, Apa Iya?	Tim Riset Tirto mula-mula menelusuri klaim yang berseliweran dengan memanfaatkan pencarian Google. Dengan kata kunci berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kami tak menemukan adanya berita kredibel yang mengonfirmasi klaim. Narasi Kim Jong-un mendukung kebijakan Dedi ini justru sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tirto sebelumnya pernah memeriksa video Jong-un yang sama persis, tapi dengan narasi bahwa pemimpin Korea Utara itu prihatin atas praktik korupsi di Indonesia. Namun begitu, klip aslinya terbukti tak ada kaitannya dengan pembahasan korupsi di Indonesia maupun apresiasi terhadap Dedi Mulyadi. Video aslinya diunggah oleh kanal YouTube “El Pais” dalam bentuk shorts dan disiarkan pula oleh kanal YouTube Arirang News dengan judul “Kim Jong-un kembali menyebut Korea Selatan sebagai ‘negara yang bermusuhan nomor 1’”. Mengutip keterangan video Arirang News, pidato Kim Jong-un menyebut Korea Selatan sebagai "negara yang bermusuhan" dan berjanji untuk menjaga perdamaian melalui "kekuatan", bukan perundingan. Pidato tersebut diberikan Kim Jong-un pada peringatan 76 tahun berdirinya rezim militer di Korea Utara, pada 8 Februari 2024 lalu. “Beberapa minggu yang lalu, Kim memerintahkan revisi konstitusi untuk mendefinisikan Korea Selatan sebagai "negara yang bermusuhan nomor 1," dan menetapkan pendudukan teritorial jika terjadi perang,” begitu bunyi potongan keterangan videonya. Adapun dokumentasi lengkap pidato Jong-un bisa dilihat di unggahan kanal YouTube “NORTH KOREA NOW" yang dikelola oleh Kantor Berita Yonhap News Agency. Pernyataan yang dicuplik dalam video TikTok yang beredar identik dengan durasi 25:39. Segendang sepenarian dengan pemberitaan Arirang News, pidato Jong-un ini terkait dengan upaya dia membakar semangat para awak militernya dengan mengupayakan perdamaian, tapi tidak lewat jalur negosiasi. Meski beberapa kebijakan Dedi mendapat sorotan, termasuk soal mengirimkan pelajar “bandel” ke barak militer, Tirto tak menjumpai adanya komentar dari Jong-un terkait hal ini. 100	2025-06-16
Berita CekFakta	Hoaks Narasi Nadiem Bagi Dua Duit Korupsi Laptop dengan Jokowi	Pertama-tama, Tim Riset Tirto menelusuri tangkapan layar artikel berita yang disertakan dalam unggahan beberapa akun yang memposting narasi serupa. Kami memasukan kata kunci “Nadiem Makarim Tegaskan uang pengadaan laptop sebesar 11 Triliun Bagi Dua sama Pak Jokowi Gibran Saksinya di Solo” (sesuai konteks judul artikel yang tertera) ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tak ditemukan satupun artikel berita yang menerbitkan narasi tersebut. Justru, ditemukan banyak artikel berita yang menangkis narasi tersebut dan melabeli hal tersebut sebagai kabar hoaks. Lebih lanjut, kami melakukan reverse images menggunakan Google Images dan berfokus hanya pada gambar sosok Nadiem Makarim yang menjadi cover artikel tersebut. Alhasil, justru ditemukan sumber asli foto tersebut yang berasal dari pemberitaan Tempo. Berita di Tempoitu bertajuk: Ini Peran 2 Stafsus Nadiem Makarim dalam Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook. Foto berita sama persis dengan tangkapan layar narasi-narasi di media sosial yang mengklaim bahwa Nadiem Makarim berbagi uang korupsi laptop kepada Presiden Jokowi. Tak hanya itu, tanggal terbit berita di Tempo tersebut juga sama, yakni 28 Mei 2025, pukul 21.36 WIB. Tidak hanya berbeda judul, berita di Tempo itu sama sekali tidak membahas tentang pembagian uang Rp11 triliun yang dilakukan Nadiem Makarim dengan mantan Presiden Jokowi. Isinya justru terkait proses pengusutan dugaan korupsi di Kemendikbudristek yang masih berjalan dan terkait peran 2 stafsus Nadiem Makarim dalam perkara ini. Di sisi lain, hingga Jumat (13/6/2025), Kejagung sendiri belum menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019-2022 ini. 100	2025-06-13
Berita CekFakta	Tidak Benar Patrick Kluivert Mundur dari Timnas Indonesia	Untuk memverifikasi kebenaran klaim ini, Tim Riset Tirto menelusuri kanal-kanal informasi resmi yang berkaitan dengan klaim ini. Di antaranya situs web dan akun media sosial milik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Timnas Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Berdasarkan penelusuran tersebut, tidak ditemukan pernyataan resmi apa pun yang mengonfirmasi kebenaran klaim bahwa Patrick Kluivert resmi mengundurkan diri dari posisi pelatih Timnas Indonesia. Kami juga melakukan penelusuran lebih lanjut melalui pemantauan pemberitaan dari sejumlah media keredibel. Hasilnya, tidak ada satupun pemberitaan soal Kluivert yang mengundurkan diri dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Tirto justru menemukan artikel dari kantor berita milik pemerintah Indonesia, Antara, yang membantah klaim ini. Media tersebut melabeli klaim ini sebagai hoaks. Seturut pemberitaan Antara, Kluivert sendiri justru ingin menjadikan kekalahan lawan Jepang sebagai pelajaran berharga untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin menuju putaran keempat babak kualifikasi yang dimainkan pada Oktober mendatang. Hal itu diungkapkan mantan pemain Ajax dan Barcelona itu dalam wawancara usai laga melawan Jepang di Osaka, Selasa (10/6/2025). "Kita perlu belajar dari situasi ini. Saya rasa ini momen pembelajaran yang sangat penting. Secara individu, sebagai pelatih, tetapi juga sebagai tim. Kita perlu belajar dari situasi ini," kata Kluivert pada jumpa pers pasca-pertandingan di Stadion Suita, dikutip dari rekaman audio yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (10/6/2025). "Sekali lagi, kami menghormati Jepang. Banyak kualitas. Kami memulai Jepang dengan sangat baik. Namun, secara individu, mereka memiliki banyak kualitas. Sebagai tim juga. Mereka mendominasi permainan. Itu hal yang jujur. Semua orang melihat permainan. Kita perlu menghormati itu. Kita perlu belajar dari ini. Itu hal yang paling penting," sambung pelatih asal Belanda tersebut usai laga. Selebihnya, tak ada satupun pernyataan Kluivert usai laga melawan Jepang yang menyebut dirinya akan mundur dari kursi pelatih Timnas Indonesia. 100	2025-06-13
Berita CekFakta	Hoaks Program Kemitraan AQUVIVA	Penelusuran Tirto menemukan, akun-akun yang mengunggah video dengan narasi AQUVIVA telah membuka program kemitraan bukanlah akun resmi dari produk air mineral tersebut. Akun-akun tersebut tampak asli karena memakai foto profil dengan gambar produk AQUVIVA. Berdasarkan informasi di situs resminya, akun media sosial resmi AQUVIVA untuk Facebook adalah akun ini dan di Instagram adalah akun ini. Ketika Tirto mengecek unggahan dari akun media sosial resmi AQUVIVA, tidak ditemukan satupun unggahan yang menyebarkan informasi soal program kemitraan. Justru, lewat akun media sosial resminya, AQUVIVA mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan perusahaan tersebut. Unggahan tersebut menyatakan bahwa AQUVIVA tidak menyelenggarakan program kemitraan dan WINGS Food tidak pernah meminta deposit atau imbalan apapun. “Waspadai nomor yang beredar. Apabila kamu ingin menjadi agen resmi AQUVIVA, dapat menghubungi melalui Instagram, TikTok, X dan Facebook @aquviva_id atau melalui WINGS Customer Care 021-5907-7907,” bunyi klarifikasi dalam akun Instagram resmi jenama tersebut. Dengan begitu, kuat dugaan akun-akun lain yang menyerupai AQUVIVA di media sosial dan menawarkan program kemitraan dengan deposit merupakan modus penipuan mengatasnamakan AQUVIVA. Media sosial dan kontak resmi AQUVIVA sendiri bisa dilihat di laman situs resmi jenama tersebut. 100	2025-06-12
Berita CekFakta	Hoaks Foto Najwa Shihab Ditangkap Polisi	Pertama-tama, Tirto mengamati ulang foto klaim yang disertakan dalam unggahan tersebut. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, foto sosok perempuan yang menyerupai Najwa tersebut nampak seperti tidak natural. Hal ini mengindikasikan bahwa foto tersebut merupakan hasil suntingan. Untuk memverifikasi lebih lanjut, kami melakukan penelusuran terkait foto tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke sejumlah situs berita yang mengunggah foto identik mirip dengan klaim di atas. Foto tersebut di antaranya diunggah oleh situs Kompas TV dalam berita berjudul “ART Bobol Rekening Majikan Rp73,9 Juta: Buat Bayar Utang, Kabur Jadi Pemandu Karaoke” yang tayang pada Senin (4/3/2024). Foto serupa juga ditemukan sebagai thumbnail dalam artikel milik Detik berjudul “Akhir Pelarian ART Pembobol ATM Majikan”, dipublikasikan pada Kamis (29/2/2024). Kesamaan utama dalam foto tersebut terletak pada komposisi visual foto, yang memperlihatkan seorang perempuan berdiri di antara dua pria berseragam polisi. Kedua polisi tersebut juga sama-sama memakai masker seperti dalam unggahan klaim. Nama yang tertulis dalam seragam polisi tersebut yaitu “Arief” juga nampak sama dengan klaim. Namun, sosok asli seorang wanita dalam foto tersebut bukanlah Najwa Shihab. Menukil informasi dari artikel Kompas TV, sosok wanita yang berada di foto tersebut adalah Yunita Sari (31) seorang asisten rumah tangga pelaku pembobolan rekening milik majikannya di salah satu rumah di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan senilai Rp73,9 juta. Selain itu, kami tidak menemukan bukti lain, baik berupa foto asli maupun pemberitaan dari sumber kredibel, yang mendukung klaim bahwa Najwa Shihab telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Tirto kemudian coba mengeklik tautan yang disertakan dalam unggahan. Setelah di klik, tautan tersebut ternyata merupakan link afiliasi yang mengarahkan ke sebuah situs marketplace, yang mempromosikan produk tertentu untuk dijual. 100	2025-06-12
Berita CekFakta	Hoaks BLT untuk UMKM Sebesar Rp5 Juta dari Kementerian UMKM	Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di unggahan yang beredar di media sosial. Tautan tersebut mengarahkan kami ke sebuah situs yang menampilkan formulir pendaftaran bantuan BLT UMKM yang memintakan sejumlah data diri seperti nama lengkap sesuai KTP, nomor telepon yang tersambung dengan telegram hingga asal provinsi. Terdapat tombol 'claim BLT UMKM' jika masyarakat telah mengisi semua data diri tersebut. Halaman situs tersebut juga memuat poster yang menyertakan logo Kementerian UMKM dan foto Menteri UMKM, Maman Abdurrahman. Namun, logo-logo tersebut hanya gambar (beberapa dengan resolusi rendah) yang tidak bisa diklik. Dari keseluruhan halaman tersebut, bagian yang bisa diklik dan diisi hanya kolom nama dan nomor telepon. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan, tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi Kementerian UMKM (https://umkm.go.id/), instansi yang namanya dicatut dalam klaim ini. Alamat IP situs tersebut terindikasi milik CLOUDFLARENET, US dan domain utama dari situs tautan tersebut adalah treecaft.com. Domain atau alamat asal situs-situs tersebut bahkan tidak ada yang berakhiran '.go.id', mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain. Untuk memverifikasi kebenaran klaim lebih lanjut, Tirto mengunjungi situs resmi Kementerian UMKM. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun informasi terkait adanya program pemberian BLT dari Kementerian UMKM terhadap para pelaku usaha UMKM sebesar Rp5 juta. Melalui unggahan dalam akun instagram resmi Kementerian UMKM, @kementerianumkm, instansi tersebut telah membantah informasi soal adanya program pemberian BLT terhadap pelaku UMKM sebanyak Rp5 juta. Kementerian UMKM menegaskan bahwa saat ini tidak ada program BLT UMKM baik dari instansi tersebut maupun dari pemerintah pusat. “Beredar informasi berisi konten terkait BLT UMKM Bantuan 5 Juta untuk semua pelaku UMKM. Faktanya unggahan tersebut tidak benar dan terindikasi penipuan,” tulis keterangan Kementerian UMKM, Rabu (30/1/2025). Kementerian UMKM mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Informasi resmi terkait Kementerian UMKM hanya melalui kanal media sosial resmi dan website resmi umkm.go.id. A post shared by #KitaUMKM (@kementerianumkm) 100	2025-04-17
Berita CekFakta	Klaim Jokowi Sebut Pertemuan Prabowo-Megawati Langgar Kode Etik	Tim Riset Tirto mencari asal muasal artikel Gelora News yang disematkan dalam unggahan. Memanfaatkan penelusuran Google, kami memasukkan kata kunci judul artikel dan menambahkan keterangan media. Hasil pencarian itu mengarahkan kami ke laporan Gelora News dengan gambar Jokowi yang identik dan tanggal terbit artikel yang sama persis. Namun begitu, tajuk aslinya berbunyi: “Pertemuan Prabowo-Megawati Mengganggu Batin Jokowi”. Judul ini tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Artinya, judulnya telah disunting untuk tujuan framing tertentu. Artikel aslinya hanya memuat pendapat Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, yang menyebut kalau batin Jokowi sangat terganggu melihat pertemuan Prabowo-Megawati yang sangat harmonis. Dalam laporan aslinya tidak ditemukan adanya pernyataan Jokowi secara langsung, maupun respons Jokowi yang menyebut perjumpaan Prabowo-Megawati melanggar kode etik. Narasi yang berseliweran juga sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tirto tidak menemukan pemberitaan dari media lainnya yang mengonfirmasi klaim soal pernyataan Jokowi. Jokowi memang sempat memberikan tanggapan soal pertemuan Prabowo-Megawati, tapi komentar tersebut cenderung positif. Dilansir CNN Indonesia, Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengatakan pertemuan antara tokoh-tokoh nasional di momen Lebaran akan berdampak baik untuk bangsa Indonesia. "Ya tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi, masih dalam suasana Lebaran, antar-tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik. Untuk kebaikan negara sangat baik" kata Jokowi di kediamannya di Solo, Selasa (8/4) malam. Modus penipuan dengan menggunakan tangkapan gambar artikel yang disunting juga banyak beredar belakangan ini. Sebelumnya Tirto sempat membuat sanggahan terhadap unggahan di media sosial tersebut. 100	2025-04-17
Berita CekFakta	Hoaks Pendaftaran Umrah Gratis Mengatasnamakan Raja Arab Saudi	Tirto mengunjungi situs resmi Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia di Indonesia berikut, mengingat klaim tersebut mencatatu nama pemimpin negara Timur Tengah tersebut. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun informasi dalam situs resmi kedutaan Arab Saudi yang membenarkan klaim bahwa Raja Arab Saudi menyelenggarakan pendaftaran program umrah gratis, seperti yang disebut dalam klaim unggahan. Selanjutnya, Tirto coba mengakses tautan pendaftaran yang disertakan dalam unggahan tersebut. Tautan tersebut mengarahkan kami ke halaman situs yang menyediakan formulir pendaftaran program umrah gratis dari Raja Arab Saudi. Terdapat kolom nama lengkap dan nomor telepon yang harus diisi oleh masyarakat untuk melakukan pendaftaran program itu. Halaman situs tersebut juga memuat logo milik Kementerian Agama RI (Kemenag). Namun, logo-logo tersebut hanya gambar (beberapa dengan resolusi rendah) yang tidak bisa diklik. Dari keseluruhan halaman tersebut, bagian yang bisa diklik dan diisi hanya kolom nama dan nomor telepon. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan, tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi Kemenag, salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam urusan haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia. Situs tersebut terdeteksi berasal dari Miami, Amerika Serikat (AS) dan domain utama dari situs tautan tersebut adalah id-klik.vercel.app. Domain atau alamat asal situs-situs tersebut bahkan tidak ada yang berakhiran '.go.id', mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Kami justru menemukan klarifikasi resmi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag yang membantah adanya program umrah gratis dari Raja Arab Saudi. “Assalamu’alaikum #TamuAllah. Beredar hoaks yang menawarkan undangan umrah gratis dari Kerajaan Arab Saudi di media sosial. Mimin ingatkan kembali yaa agar jangan sampai tertipu konten-konten di media sosial yang menawarkan pemberangkatan haji ataupun umrah gratis,” ujar Kemenag melalui akun resmi @informasihaji, Sabtu (1/2/2025) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah membantah kebenaran klaim itu. Instansi tersebut memastikan bahwa adanya program umrah gratis dari Raja Arab Saudi kepada 50 orang masyarakat Indonesia adalah hoaks. Sebelumnya, Tirto juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap klaim serupa, terkait dengan program haji gratis lainnya. 100	2025-04-16
Berita CekFakta	Modus Penipuan Berkedok Pendaftaran Kartu Fisik DANA	Tim Riset Tirto pertama-tama mengecek tautan yang disertakan dalam unggahan. Kami memanfaatkan situs urlscan.io untuk menelusuri domain tautan tersebut. Hasilnya, tautan ini diketahui tidak mengarah ke laman resmi DANA dan alamat IP utamanya justru berada di Amsterdam, Belanda. Akun pengunggah bernama “daftar dana cicil atau dana paylater terbaru 2025” juga bukan merupakan akun resmi DANA. Hasil penelusuran Tirto, akun itu hanya memiliki tiga pengikut per Rabu (16/4/2025). Akun ini bahkan baru dibuat pada 5 April 2025. Untuk memverifikasi narasi yang beredar, Tirto lalu melakukan penelusuran Google dengan mengetik kata kunci “daftar kartu fisik dana” di mesin pencarian. Dari situ kami menemukan konten penjelasan terkait dari akun Instagram resmi @dana.id. DANA telah menyatakan bahwa klaim pendaftaran kartu fisik merupakan penipuan sebab mereka tidak memiliki kartu fisik. “Cara daftar kartu fisik DANA. Gak ada caranya! DANA kan gak punya kartu fisik! Semua transaksi langsung di aplikasi DANA ya!”, tulis DANA lewat unggahan akun Instagram-nya, Kamis (28/11/2024). Di laman resminya, DANA juga sudah menegaskan kalau aplikasi dompet digital ini dapat digunakan tanpa kartu ATM dan DANA sendiri tidak menyediakan kartu fisik seperti ATM. Pengguna dapat melakukan berbagai transaksi seperti transfer uang, pembayaran tagihan, top up pulsa, dan belanja online hanya dengan menggunakan aplikasi DANA. “Namun meskipun tidak memiliki kartu fisik, DANA memungkinkan penggunanya untuk menambahkan kartu debit ke aplikasi. Anda dapat menikmati beberapa manfaat tambahan jika Anda menghubungkan kartu bank Anda ke akun DANA yang Anda miliki,” begitu bunyi keterangannya. Masyarakat bisa menerapkan tips keamanan transaksi di DANA dengan mengaktifkan PIN DANA dan selalu memeriksa saldo serta riwayat transaksi secara berkala. Beberapa saluran media sosial resmi DANA antara lain Facebook “DANA” dengan centang biru, Instagram “dana.id” bercentang biru, dan akun X @danawallet dengan centang kuning. 100	2025-04-16
Berita CekFakta	Apa Iya Menag Sebut Uang Zakat Akan Dipakai untuk Masjid IKN?	Untuk mencari keaslian tangkapan layar berita yang disertakan, Tim Riset Tirto mencoba memanfaatkan alat telusur gambar Yandex. Usai menyalin foto Nasaruddin ke mesin penelusuran tersebut, kami menemukan header identik pernah digunakan dalam artikel Berita Satu bertajuk “Barang Diduga Gratifikasi untuk Menteri Agama Nasarudin Umar Dikirim ke Masjid Istiqlal”. Namun demikian, penulis dan waktu terbit artikel tidak sama dengan unggahan yang beredar di media sosial. Tirto lalu melakukan penelusuran lanjutan menggunakan Google Lens. Dengan memasukkan foto Nasaruddin yang lebih jernih, kami menjumpai artikelBerita Satu dengan penulis dan waktu publikasi yang sama persis. Judul artikelnya tidak seperti dalam tangkapan layar yang tersebar, melainkan “Menag Nasaruddin Umar: KPK Cegah Orang Masuk Neraka!”. Tajuk laporan itu rupanya telah dimanipulasi dan dibungkus narasi yang tidak sesuai. Artikel aslinya memuat pernyataan Menag, Nasaruddin soal pencegahan korupsi yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mencegah orang masuk neraka. Nasaruddin mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak memandang KPK sebagai sesuatu yang seram, tetapi KPK harus dijadikan sebuah pendorong untuk hidup berintegritas. "Apa yang dilakukan oleh KPK sebetulnya itu artinya pencegahan neraka. Saya ingin mengatakan bahwa dengan adanya KPK, banyak sekali orang tercekal untuk tidak masuk neraka," kata Nasaruddin, menukil Berita Satu, Rabu (12/3/2025). Dalam artikel itu, Menag juga menekankan integritas bukan hanya tuntutan hukum, tetapi juga kewajiban agama. Ia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menyerukan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Tidak dijumpai pernyataan Nasaruddin soal penggunaan dana zakat dan infak untuk kepentingan masjid di IKN. Ketika Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Menag sebut uang zakat dan infak akan digunakan untuk masjid di IKN”, kami juga tidak menemukan adanya sumber resmi maupun pemberitaan media kredibel yang mengonfirmasi klaim ini. Narasi yang bertebaran justru sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 100	2025-04-15
Berita CekFakta	Hoaks Lowongan Pekerjaan Mengatasnamakan Kemenkes Tahun 2025	Pertama, Tirto memeriksa akun pengunggah klaim lowongan pekerjaan dari Kemenkes tersebut. Meski menggunakan logo milik Kemenkes dalam foto profilnya, namun akun “Recruitment Kementerian Kesehatan” diketahui bukan merupakan akun Facebook resmi dari Kemenkes. Mengutip situs resmi Kemenkes, akun Facebook resmi milik instansi tersebut bernama “Kementerian Kesehatan RI” (terverifikasi resmi). Lebih lanjut, Tirto menelusuri situs resmi dan akun Facebook resmi milik Kemenkes tersebut untuk lowongan pekerjaan yang disebutkan. Hasilnya, kami tidak menemukan informasi serupa terkait informasi lowongan pekerjaan Kemenkes periode tahun 2025 seperti dalam klaim unggahan. Kami juga melakukan verifikasi klaim ini ke situs dan sejumlah kanal resmi milik Kemenkes lain seperti Instagram (@kemenkes_ri) dan (@lifeatkemenkes). Hasilnya, kami juga tidak menemukan informasi apapun terkait informasi lowongan pekerjaan seperti dalam klaim unggahan. Tirto juga mengeklik tautan yang disertakan dalam sejumlah unggahan tersebut. Alih-alih mengarahkan ke situs resmi milik Kemenkes atau pihak terkait, tautan tersebut justru mengarahkan ke nomor WhatsApp pribadi dengan kontak bernama “Tenaga Kesehatan Kemenkes”. Untuk memverifikasi terkait kebenaran klaim ini, Tirto melakukan penelusuran dengan kata kunci “Rekrutmen Pegawai Kementerian Kesehatan Tahun 2025” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke situs Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang telah menyatakan bahwa informasi lowongan pekerjaaan dari Kemenkes periode tahun 2025 seperti yang tersebar di Facebook adalah hoaks. Pada Januari 2025 lalu, Antara juga telah memeriksa klaim sejenis berisi unggahan yang menampilkan informasi rekrutmen pegawai Kemenkes periode tahun 2025. Perwakilan dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Santi Komalasari, mengkonfirmasi kepada Antara bahwa informasi lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial tersebut merupakan hoaks. Ia memastikan bahwa informasi lowongan resmi dari lembaganya hanya terdapat di laman dan kanal resmi Kementerian Kesehatan. Kemenkes mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap berbagai bentuk penipuan. Pada tahun 2024 lalu, Tirto juga telah melakukan pemeriksaan fakta terhadap klaim serupa terkait informasi lowongan pekerjaan di Kemenkes yang disertai oleh tautan yang mengarahkan ke tautan yang menghubungkan dengan nomor WhatsApp pribadi. Saat itu, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemenkes, Hendrastuti Pertiwi menyatakan bahwa lowongan pekerjaan itu adalah hoaks. “Hoaks, nomor WA dan situs yang dicantumkan dalam unggahan bukan resmi milik Kemenkes,” katanya kepada Tirto, Rabu (23/10/2024) Lebih lanjut, Hendrastuti menjelaskan bahwa informasi soal lowongan kerja resmi dari Kemenkes bisa dilihat di situs https://casn.kemkes.go.id/ atau media sosial resmi milik Kemenkes lainnya. 100	2025-04-15
Berita CekFakta	Tidak Benar AFC Larang PSSI Naturalisasi Pemain Belanda	Mengingat informasi ini mencatut nama AFC, langkah pertama Tirto adalah memverifikasi klaim ini ke situs resmi milik AFC berikut. Kami tidak menemukan satupun informasi maupun keterangan resmi dari AFC, terkait klaim bahwa mereka melarang PSSI untuk melakukan naturalisasi pemain asal Belanda. Lebih lanjut, penelusuran Tirto dengan memasukan kata kunci “AFC larang PSSI naturalisasi pemain asal Belanda” ke mesin pencarian Google juga tak menghasilkan hasil apapun yang membenarkan klaim ini. Tirto juga mengunjungi akun Fabrizio Romano, pemerhati sepak bola yang namanya dicatut dan diklaim memberikan informasi tentang klaim ini. Berdasarkan penelusuran di media dan akun media sosial milik Romano, di X dan Instagram, tidak ditemukan informasi soal larangan AFC untuk Indonesia melakukan naturalisasi pemain Belanda. Kami juga tidak menemukan informasi apapun dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Situs resmi induk organisasi olahraga sepak bola tertinggi di Indonesia tersebut, hingga Rabu (14/4/2025), juga tidak ada pemberitaan ataupun keterangan resmi yang membenarkan klaim pelarangan naturalisasi dari AFC. Disinformasi soal Timnas Indonesia dan program naturalisasi pemain kerap kami temukan. Tirto sempat membantah beberapa klaim seperti program naturalisasi untuk Virgil Van Dijk, Vinicius Jr., dan Ayase Ueda. 100	2025-04-14
Berita CekFakta	Hoaks Artikel Beritakan Demul Tidak Percaya Keberadaan Tuhan	Tim Riset Tirto menelusuri narasi yang beredar dengan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search). Untuk mencari tahu berita dengan foto identik, kami mencoba menyalin tangkapan layar foto Dedi dan memasukkannya ke mesin telusur Google Lens. Hasilnya, Tirto menemukan artikelRadar Bogor dengan foto, nama penulis, dan waktu terbit yang sama persis. Laporan aslinya bertajuk “Cinta Banget sama Kokom, Dedi Mulyadi Ngaku Rela Puasa Matigeni dan Keluar Kamar Cuma Salat, Gubernur Jawa Barat: Sekarang Sudah jadi Janda”. Artikel tersebut berisi cerita Demul semasa SMA yang pernah menyukai seorang siswi bernama Kokom. Dedi mengaku pernah melakukan puasa demi mendapat cinta Kokom. Dalam artikel asli sama sekali tidak disinggung terkait pernyataan Dedi mengenai Tuhan. Header identik foto Dedi juga pernah dimuat laman Radar Cianjur dalam beritanya berjudul “KDM akan Datangi Kabupaten Cianjur Besok, Ada Apa?”. Namun demikian, tidak ada juga pembahasan Demul yang skeptis tentan Tuhan. Saat Tirto mencoba melakukan penelusuran Google, kami pun tidak menjumpai adanya berita dari media kredibel berisi Dedi Mulyadi mengatakan Tuhan tidak ada. Kami juga tidak menemukan narasi Dedi Mulyadi lebih percaya kepada Nyi Roro Kidul. Jadi, dapat dikatakan bahwa judul artikel aslinya telah melalui proses penyuntingan. Demul memang kerap terseret dalam isu-isu miring terkait agama. Sebelum terpilih menjadi pemimpin kawasan tanah Pasundan, agama Dedi pernah disebut tidak jelas, dikatakan sebagai pemimpin musyrik, mistik, hingga dukun. Tirto sendiri pernah memeriksa video Dedi dengan klaim bahwa Dedi sedang mabuk-mabukan. Klip itu nyatanya menunjukkan peristiwa penggerebekan toko minuman keras. Kanal YouTube resmi milik Dedi Mulyadi telah menyiarkan tayangan yang menunjukkan Dedi membeli semua minuman keras tersebut dan membuangnya. 100	2025-04-14
Berita CekFakta	Modus Penipuan Undian Berhadiah Mencatut BSI Tahun 2025	Mengingat informasi ini mencatut nama BSI, langkah pertama Tirto adalah memverifikasi klaim ini ke situs resmi milik BSI berikut. Pada tahun 2025, BSI memang menyelenggarakan undian berhadiah bertajuk “BYOND BERKAH”, yang merupakan program pemberian apresiasi kepada nasabah yang terdaftar sebagai pengguna BSI Mobile per tanggal 31 Januari 2025 dan melakukan pengalihan ke BYOND by BSI selama periode 01 Februari – 30 April 2025. Sejumlah syarat dan ketentuan program tersebut di antaranya nasabah wajib mengumpulkan poin program dengan melakukan migrasi & transaksi-transaksi dengan minimal nominal Rp 10.000 (di luar biaya admin) setelah melakukan pengalihan dari BSI Mobile ke BYOND by BSI. Melalui penjelasan dalam situs resmi BSI, nasabah yang melakukan migrasi dari BSI Mobile ke BYOND by BSI akan mendapatkan 1 poin. Semakin banyak poin yang dikumpulkan oleh nasabah akan memperbesar kesempatan bagi nasabah untuk memperoleh hadiah. Sementara, transaksi yang memperoleh poin untuk dihitung adalah, transfer antar bank, pembayaran melalui QRIS Byond dan top up e-money/e-wallet. Sejumlah hadiah yang ditawarkan dalam program resmi dari Bank BSI tersebut adalah 10 Unit Sepeda Motor Scoopy, 20 Unit Smart TV Xiaomi 43”, 20 Unit Tablet Samsung, 20 Unit Sepeda Lipat Pacific dan 60 Saldo Tabungan e-mas senilai masing-masing Rp 500.000. Jika diperhatikan secara seksama, kami menemukan perbedaan signifikan antara undian berhadiah resmi yang ditawarkan BSI dalam progam “BYOND BERKAH” dan klaim undian berhadiah yang disertakan dalam sejumlah unggahan Facebook di atas. Pertama, program bertajuk “BYOND BERKAH” yang resmi dari BSI tidak mengarahkan nasabah untuk mengeklik tautan tertentu untuk melakukan pendaftaran program hadiah seperti dalam unggahan klaim. Selain itu, sejumlah program, hadiah dan periode waktu yang ditawarkan dalam unggahan klaim nampak berbeda dengan hadiah yang ditawarkan oleh program undian resmi BSI. Lebih lanjut, kami juga menemukan satu petunjuk kunci bahwa akun Facebook resmi milik BSI adalah “Bank Syariah Indonesia” (terverifikasi resmi). Jadi, bisa dipastikan sejumlah akun pengunggah undian berhadiah di luar akun tersebut adalah akun palsu. Melalui penelusuran di akun Facebook asli BSI, kami juga tidak menemukan informasi apapun terkait program undian berhadiah dari bank tersebut, yang serupa seperti dalam klaim unggahan. Tirto kemudian mencoba mengeklik tautan pendaftaran yang disertakan oleh kelima akun penyebar klaim tersebut. Tautan tersebut mengarahkan ke situs yang menampilkan formulir pendaftaran yang meminta sejumlah data pribadi seperti nama, nomor telepon dan saldo terakhir. Terdapat logo BSI dalam situs tersebut, namun logo tersebut hanya gambar (beberapa dengan resolusi rendah) yang tidak bisa diklik. Dari keseluruhan halaman tersebut, bagian yang bisa diklik dan diisi hanya kolom nama, nomor telepon dan saldo terakhir. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan, tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi milik Bank BJB. Situs tersebut terdeteksi berlokasi di Amerika Serikat dengan domain utama bernama infffbssi.web.app. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain, seperti yang menimpa Bank BPD DIY, Bank Jatim dan Bank BJB baru-baru ini. BSI sendiri pernah memberikan pernyataan agar masyarakat mewaspadai segala informasi yang kerap mencatut nama bank tersebut, termasuk situs palsu yang mengatasnamakan bank tersebut. BSI mengimbau hanya mengakses layanan BSI melalui bankbsi.co.id dan tidak membuka tautan mencurigakan. “Assalamu’alaikum, Sahabat Syariah! Sahabat, banyak website palsu yang mengatasnamakan Bank Syariah Indonesia (BSI). Jangan sampai terjebak dan selalu pastikan kamu hanya mengakses layanan BSI melalui bankbsi.co.id dan tidak membuka tautan mencurigakan. Jika menemukan sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan ke BSI Call 14040,” bunyi keterangan resmi BSI melalui unggahan instagram, Sabtu (15/2/2025) 100	2025-04-13
Berita CekFakta	Hoaks Video Prabowo Peringatkan Akan Musnahkan TNI-Polri	Usai menyimak video sampai tuntas, Tim Riset Tirto mengambil tangkapan layar klip tersebut dan melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) di Google Lens. Dari situ kami menemukan klip identik dari unggahan akun Instagram Bisnis.com. Cuplikan tersebut bersumber dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Tirto lantas mengecek laman YouTube Sekretariat Presiden dan mengetik kata kunci “TNI Polri”. Hasilnya, kami menemukan rekaman utuhnya yang diberi judul “Presiden Prabowo Beri Arahan pada Rapat Pimpinan TNI Polri Tahun 2025, Jakarta, 30 Januari 2025”. Video tersebut diambil sebelum pengesahan RUU TNI, Maret 2025. Dalam rekaman utuhnya, tak ada pernyataan Prabowo soal rencana memusnahkan TNI-Polri jika mereka menyusahkan rakyat. Prabowo Subianto hanya menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga eksistensi dan menegakkan kedaulatan negara. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pengarahannya pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Polri Tahun 2025 yang digelar di The Tribrata, Jakarta, Kamis (30/1/2025). "TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan-Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan Presiden, dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan," ujar Prabowo. Lebih lanjut Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara terlihat dari bagaimana TNI dan Polri menjalankan tugasnya. Menurut Prabowo, tentara dan polisi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga jika kedua institusi ini gagal, maka negara itu pun bisa dikatakan gagal. "Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata," lanjut Prabowo. Prabowo pun mengingatkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada TNI dan Polri merupakan amanah besar dari rakyat. Ia menyebut, rakyat memercayakan kekuasaan TNI dan Polri dan berharap agar kedua institusi tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan pengabdian. Klip pada bagian itu yang kemudian tersebar di media sosial. Pidato tersebut dipotong dan diberi narasi yang tidak sesuai dengan aslinya. Tirto tidak menjumpai adanya sumber resmi pemerintah maupun pemberitaan media kredibel yang mengonfirmasi klaim Prabowo akan menghapuskan TNI-Polri apabila menyusahkan rakyat. 100	2025-04-11
Berita CekFakta	Video Erupsi Gunung Gede pada Awal April 2025, Benarkah?	Usai menyaksikan video secara utuh, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “erupsi Gunung Gede April 2025”. Hasilnya, narasi ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah memastikan informasi aktivitas erupsi Gunung Gede yang beredar di berbagai media sosial pada April 2025 adalah kabar hoaks. Mengutip rilis Badan Geologi, klip tersebut nyatanya diambil dari aktivitas erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat. Menurut pemantauan aktivitas visual dari Pos PGA Gunung Gede yang berada di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, hingga Selasa (8/4/2025), diketahui tidak terjadi erupsi maupun keluarnya kolom abu di atas kawah Gunung Gede. “Pengamatan visual sejak 1 Januari 2025 hingga tanggal 8 April 2025 menunjukkan aktivitas yang tampak di permukaan masih berupa hembusan asap putih tipis hingga sedang yang berasal dari Kawah Wadon dengan ketinggian asap kawah berkisar antara 50 – 100 meter,” tulis Badan Geologi ESDM di laman resminya, Selasa (8/4/2025). Erupsi terakhir Gunung Gede sendiri terjadi pada tahun 1957, berupa kolom erupsi mencapai 3 ribu meter di atas Kawah Ratu. Sementara pemantauan kegempaan menunjukkan, sejak peningkatan Gempa Vulkanik-Dalam (VA) pada tanggal 1 April 2025, tidak terjadi peningkatan aktivitas hembusan asap kawah ataupun terjadi lagi peningkatan Gempa Vulkanik-Dalam (VA). “Pada periode 2 April 2025 hingga 8 April 2025 pukul 06.00 WIB terekam 1 kali gempa Tornillo, 2 kali gempa Vulkanik-Dalam, 6 kali gempa Tektonik Lokal, dan 14 kali gempa Tektonik Jauh. Dengan demikian tingkat aktivitas G. Gede hingga tanggal 8 April 2025 pukul 06.00 WIB masih ditetapkan pada Level I (Normal),” begitu bunyi rilis lanjutannya. Dengan status itu, ESDM mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Gede dan pengunjung atau wisatawan untuk tidak menuruni, mendekati dan bermalam dalam radius 600 meter dari Kawah Wadon. Per Jumat (11/4/2025), situs ESDM https://magma.vsi.esdm.go.id/ untuk mengecek stasus vulkanik gunung pun memperlihatkan kalau Gunung Gede masih berstatus level 1 atau normal, dan tidak terlihat adanya erupsi. 100	2025-04-11
Berita CekFakta	Video Orasi PDIP Diklaim Berhubungan dengan Demo RUU TNI	Untuk mengecek asal muasal rekaman, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Adian Napitupulu orasi PDIP”. Dari situ kami menemukan sejumlah klip identik dari beberapa angle. Hasil pencarian teratas mengarahkan ke video berikut dari kanal YouTube Kompas TV, pada Jumat (21/2/2025). Berdasar keterangan deskiripsi video, disebutkan Adian melakukan orasi didepan para anggota PDI Perjuangan usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Video tersebut diambil pada Kamis (20/2/2025). Dalam rekaman aslinya, Adian mengatakan kepada para kader hingga simpatisan PDIP agar menunggu arahan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri usai penahanan Hasto. Sepanjang video, tidak ada pernyataan Adian soal demo RUU TNI. Pengambilan rekaman Adian orasi dari angle lain juga bisa dilihat di siaran YouTubeViva.co.id berikut. “Kita ingin katakan kepada semua orang, musuh kita bukan KPK, musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan tentara bukan siapa-siapa, musuh utama kita ketidakadilan yang bisa menjelma dalam berbagai bentuk orang,” kata Adian dalam klip asli. Bagian tersebut dipotong di video yang tersebar di media sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa video yang beredar diberi narasi yang tidak sesuai dengan konteks aslinya. Mengenai sikap PDIP terhadap RUU TNI, Megawati pernah secara tegas mengkritik rencana revisi UU TNI dan Polri. Menukil Tempo, Megawati menilai revisi UU TNI dan RUU Polri hendak menyetarakan kedua institusi tersebut dan bakal mengembalikan dwifungsi ABRI. Padahal, kata Megawati, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengeluarkan Ketetapan (Tap) MPR Nomor 6/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. la pun lantas tegas menolak revisi tersebut. Meski kemudian, PDIP kemudian mendukung pengesahan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025 lalu. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pun menjelaskan UU TNI saat ini mengedepankan supremasi sipil dan menjunjung demokrasi. Dia mengeklaim bahwa UU TNI sesuai dengan aturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum internasional. 100	2025-04-10
Berita CekFakta	Tidak Benar Wamenaker Minta Sumbangan Imbas Kas Negara Kosong	Tim Riset Tirto mula-mula mencari tahu sumber artikel CNBC Indonesia yang dicatut dalam unggahan. Dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik lewat Google Image, kami menemukan artikel CNBC dengan tanggal terbit dan penulis yang sama, judulnya “Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak”. Tirto tidak menjumpai adanya artikel CNBC Indonesia dengan judul seperti yang terlampir dalam unggahan, saat melakukan penelusuran di kolom pencarian laman media tersebut. Itu artinya, tajuk artikel tersebut telah disunting dan disesuaikan dengan isu yang dibingkai. Dalam artikel aslinya pun tak ada pembahasan mengenai kas negara atau pun permintaan sumbangan dari pemerintah kepada rakyat. Wamenaker, Noel, dalam laporan asli menyatakan sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha. Hal itu lantaran tindakan pemalakan bisa merugikan dunia usaha dan menghambat iklim investasi. Kata Noel, pemerintah akan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi dan menindak tegas ormas-ormas yang melakukan intimidasi atau pemerasan terhadap pelaku usaha. "Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi, akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata pemberantasan," kata Noel dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip CNBC, Rabu (26/3/2024). Saat Tirto melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Wamenaker minta sumbangan karena kas negara kosong”, kami pun tak menemukan pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim. Narasi ini justru telah dinyatakan tidak benar pula oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menyoal kas negara, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Dari total efisiensi itu, sebanyak Rp256,10 triliun berasal dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L), sementara Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD). Arahan tersebut tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Namun, tak ada keterangan resmi dari pemerintah bahwa rakyat perlu menyumbang uang karena pemerintah kekurangan dana. 100	2025-04-10
Berita CekFakta	Hoaks Video Mahasiswa Menyerang Anggota Polres Bogor	Setelah menonton video secara utuh, Tim Riset Tirto mencoba mengambil tangkapan layar salah satu kejadian dalam video. Potongan gambar tersebut menjadi bahan untuk melakukan pencarian gambar terbalik menggunakan Google Lens. Hasil pencarian mengarahkan kami ke artikel dari portal berita resmi Polri, Tribrata News berikut. Artikel tersebut menjelaskan kalau narasi dalam video tidak benar. Klip tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok resmi @humas_polres_malinau pada 23 Mei 2023. Dalam video aslinya yang berdurasi lebih panjang, keributan yang terlihat hanyalah bagian dari sebuah sandiwara atau 'prank'. Para anggota polisi dalam video bersandiwara untuk merayakan ulang tahun Wakil Kepala Polres (Wakapolres) Malinau. “Prank Pak Waka Polres Malinau yang ultah," tulis akun TikTok Humas Polres Malinau. Dalam video asli di Tiktok, yang berdurasi sekitar satu menit, terlihat para personel polisi menyalami dan memberikan kue ulang tahun kepada Wakapolres, pada setengah akhir bagian video. Hal itu menegaskan suasana tegang yang terekam hanyalah rekayasa yang disengaja untuk kejutan ulang tahun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa cuplikan yang berseliweran telah dipotong dan dibubuhi konteks yang tidak sesuai. Klarifikasi terkait unggahan ini juga dimuat di akun Instagram “humaspoldajabar”, Minggu (6/4/2025). Saat Tirto melakukan penelusuran lanjutan lewat mesin pencarian Google, kami juga menemukan narasi video penyerangan anggota polres Bogor oleh mahasiswa ini sudah dinyatakan tidak tepat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). “Faktanya, video tersebut adalah prank untuk merayakan ulang tahun Wakil Kapolres Polres Malinau, dan bukan kejadian penyerangan di Polres Bogor. Video tersebut diambil dari akun TikTok Human Polres Malinau dan telah dipelintir dengan narasi yang salah,” tulis Komdigi dalam penjelasannya. Sebelumnya Tirto juga sempat menemukan sejumlah misinformasi beredar di media sosial yang menyinggung polisi. 100	2025-04-09
Berita CekFakta	Cleveland Clinic Tak Sebut Penerima Vaksin COVID akan Meninggal	Tim Riset Tirto mula-mula mengunjungi situs resmi https://my.clevelandclinic.org/ untuk memverifikasi klaim. Saat memasukkan kata kunci “Covid-vaxxed will die within 5 years” di kolom pencarian situs tersebut, kami tak menemukan artikel maupun rilis yang mengonfirmasi narasi ini. Tirto lalu melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Cleveland Clinic say millions of people with COVID-19 vaccines will die within 5 years”. Hasilnya sama, kami pun tak menemukan adanya laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Narasi ini justru telah dinyatakan tidak benar oleh beberapa lembaga pemeriksa fakta, seperti PolitiFact dan LogicallyFacts. Pihak Cleveland Clinic bahkan sudah mengonfirmasi bahwa klaim yang berlalu-lalang salah. "Klaim terbaru yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 akan menyebabkan miokarditis dan kematian massal adalah salah dan tidak memiliki dasar ilmiah apa pun. Penelitian telah menunjukkan bahwa tertular virus COVID-19 merupakan faktor risiko yang lebih besar untuk komplikasi terkait jantung, termasuk miokarditis, daripada vaksin," kata juru bicara Cleveland Clinic, seperti dikutip Logically Facts. Situs Cleveland Clinic memuat informasi tentang miokarditis, termasuk gejala, penyebab, dan komplikasi seriusnya. Namun, Tirto tidak menemukan informasi tentang kematian massal di halaman lembaga tersebut tentang miokarditis. Miokarditis sendiri merupakan peradangan pada otot jantung. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh virus, infeksi bakteri, atau penyakit autoimun. Meski miokarditis masuk dalam kemungkinan komplikasi yang ditimbulkan vaksin mRNA COVID (menggunakan instruksi untuk bagian dari virus untuk melatih sistem kekebalan tubuh, seperti Moderna dan Pfizer-Biontech), menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) dan Badan Obat-obatan Eropa (EMA), penyakit ini merupakan efek samping langka dari vaksin COVID-19. Situs British Heart Foundation juga menyatakan bahwa meskipun miokarditis dapat melemahkan otot jantung dan menyebabkan nyeri dada, sesak napas, dan palpitasi, dengan pengobatan, kebanyakan orang akan pulih dengan baik. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa narasi yang beredar tidak memiliki dasar yang jelas. Lagi pula, Media Bias Fact Check mengidentifikasi situs Slay News sebagai situs yang memiliki kredibilitas rendah dan bias ekstrem sayap kanan. Situs Slay News disebut seringkali menyebarkan propaganda, konspirasi, pseudosains, dan konten-konten palsu. Tirto sebelumnya juga pernah memeriksa klaim salah soal WHO mengakui Mpox sebagai efek samping vaksin COVID-19, yang juga mengutip artikel Slay News. 100	2025-04-09
Berita CekFakta	Video Diklaim Pembongkaran Patung Naga di Aceh, Apa Iya?	Tim Riset Tirto mencoba memasukkan kata kunci “pembongkaran patung naga di Aceh” ke mesin penelusuran Google. Hasilnya, kami menjumpai narasi ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Disebutkan bahwa video yang beredar merupakan rekaman pembongkaran Taman Wisata Matahari (TWM) Park, yang terletak di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saat Tirto melakukan penelusuran lanjutan dengan mengetik kata kunci “patung naga di Taman Wisata Matahari Puncak Bogor” di kolom pencarian YouTube, kami juga menemukan beberapa klip yang memperlihatkan adanya patung naga di TWM Park. Akun YouTube “Lala Salmon” salah satunya, yang mengunggah dokumentasi jalan-jalan di tempat wisata tersebut pada 5 Mei 2018 lalu. Potret patung naga bisa dilihat di menit 4:28. Selain itu ada juga akun YouTube “zizoungie” yang membagikan shorts YouTube berisi visual patung naga di TWM pada 27 November 2022. TWM Park sendiri merupakan tempat rekreasi yang didirikan sejak 2007 silam, akan tetapi kini telah ditutup. Lokasinya diambil alih oleh Taman Safari Indonesia dan saat ini menjadi destinasi wisata baru bernama Enchanting Valley. Seperti dilaporkan Kompas, Enchanting Valley milik Taman Safari Indonesia Group mengusung konsep retail, dining, and experience. Saat ini, Enchanting Valley sudah dibuka untuk umum dan berencana mengadakan grand opening pada April 2025. Isu patung naga rupanya tak hanya sekali ini berlalu-lalang di internet. Sebelumnya, patung naga raksasa ini disebut bakal dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN), namun klaim ini sudah dinyatakan hoaks oleh Antara. 100	2025-04-09
Berita CekFakta	Tidak Benar Prabowo Teken SK Pemecatan 55 Pejabat Kepala Daerah	Sebagai langkah awal, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran Google dengan kata kunci sesuai klaim, yakni “Prabowo teken SK pemecatan kepala daerah”. Dari pencarian itu, kami menemukan narasi ini sudah dinyatakan tidak tepat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kami mencoba menelusuri asal muasal klaim dengan menyalin gambar yang disertakan ke mesin pencarian Google Image. Rupanya, gambar serupa sebelumnya digunakan sebagai thumbnail video di YouTube dan diunggah oleh kanal “Kajian Online”, pada Selasa (25/2/2025). Meski narasi yang digaungkan sama persis, tayangan tersebut aslinya tak memuat pernyataan resmi Prabowo meneken SK pemecatan pemimpin daerah. Unggahan itu menyinggung perihal pejabat daerah yang tak mengikuti retret dan pernyataan Prabowo yang mempersilakan kepala daerah yang ragu jalani retret untuk mundur. Prabowo memang mengungkap hal tersebut usai melantik kepala daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025), seperti dilaporkan Antara. Namun demikian, tidak ada pernyataan terkait pemecatan pejabat daerah yang tidak mengikuti retret. “Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retret yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur,” kata Prabowo, yang tampak didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dokumentasi Prabowo bersama Tito itulah yang kemudian ditampilkan dalam unggahan hoaks yang beredar dan disunting seolah-olah berada dalam satu frame dengan Megawati dan Rano. Tirto menemukan bahwa foto Rano sedang menangis yang disertakan tidak ada kaitannya dengan pemecatan atau retret kepala daerah. Hasil penelusuran menggunakan Yandex menunjukkan gambar Rano ini dijadikan header dalam artikel tvOne News berjudul “Rano Karno Tak Mampu Menahan Tangis: Saya Mohon Maaf, Agak Emosional”. Rano yang saat itu masih menjadi Cawagub Jakarta diketahui tak mampu menahan tangis saat berkunjung ke rumah kerabatnya di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2024). Momen penuh haru ini dipicu oleh kenangan indahnya bersama Engkong Zen, tetangga semasa kecil yang ia anggap sebagai sosok kakek. Jadi, bisa disimpulkan kalau gambar yang beredar merupakan hasil manipulasi digital untuk mendukung klaim. Menyoal kepala daerah yang absen dalam rekret, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, sendiri mengatakan pemimpin daerah yang tak hadir dalam acara retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, tidak melanggar undang-undang (UU). Bima menyebut kepala daerah yang tak hadir hanya dikenakan sanksi kepanitiaan yang tak berefek apa pun pada kinerja mereka. "Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini. Jadi, di undang-undang itu tidak ada, misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum, konsekuensinya tidak ada," kata Bima di Media Center, Akmil, Magelang, Jumat (21/2/2025). Dilansir Kompas, Bima mengatakan ada 10 kepala daerah yang terkonfirmasi tidak hadir dalam acara retreat di Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari 2025 lalu. Dia menyebut, 10 kepala daerah ini adalah kader PDIP yang menunda kepesertaan mereka. 100	2025-04-08
Berita CekFakta	Video AI Hotman Paris Promosi Situs Judi Online Miliknya	Setelah menyimak video sepanjang 23 detik, Tim Riset Tirto mencoba mengambil tangkapan layar rekaman Hotman dan memasukkanya ke mesin telusur Google Image. Hal ini dilakukan untuk mencari asal muasal video dan konteks aslinya. Hasil pencarian lewat Google Image itu membawa kami ke akun Instagram resmi “hotmanparisofficial”. Video yang diunggah pada Minggu (16/2/2025) tersebut tidak ada kaitannya dengan situs judol, melainkan berisi tanggapan Hotman terhadap Firdaus Oiwobo, yang saat itu tengah mendapat sorotan. Firdaus sempat berseteru dengan Hotman dan membandingkan aset yang dimiliki keduanya. Firdaus juga sempat mengklaim memiliki sebuah gunung di kawasan Parung. “Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, banyak usulan dari masyarakat agar dilakukan pemeriksaan terhadap ijazah, terhadap kebenaran, keaslian dari ijazah sarjana hukum dari 2 oknum pengacara. apakah benar palsu atau tidak,” kata Hotman dalam video asli. Dari awal sampai akhir video, Tirto tidak menemukan adanya pernyataan promosi situs judol milik Hotman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa audio Hotman telah disunting. Tirto mengecek kemungkinan video ini dibuat oleh AI dengan memanfaatkan situs deteksi AI, Hive Moderation. Hasilnya, potensi video mengandung konten AI mencapai 99,7 persen. Klip Hotman mengiklankan laman judol miliknya juga telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 100	2025-04-07
Berita CekFakta	Salah, Video Momen Jembatan Citra Raya Tangerang Ambruk	Tirto melakukan penelusuran dengan mengamati video itu dari awal hingga akhir. Kami menemukan setidaknya ada beberapa potongan klip yang berbeda dari video itu. Dari mulai momen orang yang sedang berupaya menyelamatkan diri dengan cara memanjat jembatan, momen mobil berwarna putih yang terperosok ke sungai hingga momen mobil berwarna hitam yang nampak akan tenggelam ke dasar sungai. Kami menemukan sejumlah kejanggalan visual dalam video tersebut, di antaranya pergerakan orang-orang dalam video terkesan tidak natural. Orang-orang yang sedang berjalan menyelamatkan diri nampak berjalan dengan santai seolah tak terjadi apa-apa. Ada juga momen orang yang nampak sedang berjalan di bagian jembatan yang rusak. Sejumlah kejanggalan visual itu mengindikasikan bahwa video tersebut adalah video yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Untuk membuktikan hal tersebut, kami melakukan penelusuran dengan teknik reverse image search yang bertujuan untuk mengetahui asal usul dan konteks video tersebut. Hasilnya, kami menemukan video itu bersumber dari unggahan di kanal youtube bernama “ai headline” dalam tiga video yang berbeda yaitu ini, ini dan ini yang semuanya diunggah pada Februari 2025. Menariknya, YouTube melabeli semua video yang berasal dari kanal tersebut sebagai konten hasil modifikasi atau tidak asli. Artinya suara atau visual yang ada dalam video tersebut secara signifikan merupakan hasil suntingan atau dibuat secara digital. Dalam profilnya, kanal YouTube "ai headline" memang menuliskan bahwa konten video yang diunggahnya merupakan hasil suntingan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). "Selamat datang di Chanel ai-headlinehub, konten berita yang disajikan langsung oleh teknologi kecerdasan buatan yang canggih! Kami menghadirkan beragam konten berita untuk membantu Anda menjadi lebih waspada, mawas diri, dan siap menghadapi tantangan. Mulai dari peristiwa terkini, perkembangan teknologi, politik global, hingga cerita inspiratif dan fakta-fakta menarik, semuanya disajikan dengan gaya yang segar dan mudah dipahami. Konten ini dirancang untuk tujuan edukatif dan hiburan semata. Harap diingat bahwa informasi yang disajikan tidak dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi," tulis channel YouTube ai headline. Untuk kembali memastikan bahwa video tersebut dibuat menggunakan AI, Tirto juga menelusuri video itu dengan menggunakan perangkat pemindai AI, Hive Moderation. Hasilnya, Hive Moderation memberikan agregat skor 90,9 persen kemungkinan video tersebut dibuat menggunakan teknologi AI. Penelusuran juga dilakukan dengan memasukan kata kunci “Jembatan Ambruk Citra Raya Cikupa Kabupaten Tangerang” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada satupun informasi dan keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa ada jembatan ambruk di daerah Citra Raya, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Penelusuran justru mengarahkan kami ke situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menegaskan bahwa video jembatan ambruk di daerah Citra Raya, Cikupa, Kabupaten Tangerang seperti yang beredar di media sosial adalah hoaks. 100	2025-04-04
Berita CekFakta	Tidak Benar Narasi Respon Imun dari Vaksin Sebabkan Keracunan	Tirto mencoba membedah narasi yang disampaikan di media sosial soal reaksi imun dari vaksin yang menyebabkan keracunan. Mengutip MedlinePlus, respon imun didefinisikan sebagai cara tubuh mengenali dan mempertahankan diri terhadap bakteri, virus, dan zat yang tampak asing dan berbahaya. MedlinePlus adalah situs bagian dari layanan National Library of Medicine (NLM), perpustakaan medis terbesar di dunia, yang merupakan bagian dari National Institutes of Health (NIH). Berdasar penjelasan lebih lanjut, sistem imun disebut akan melindungi tubuh dari zat yang berbahaya. Paparan dari berbagai zat berbahaya akan memacu sistem imun atau kekebalan tubuh untuk berkembang dan terbentuk. Vaksinasi menjadi salah satu cara memperoleh kekebalan atau imunisasi tanpa perlu mengalami infeksi dari zat berbahaya terlebih dahulu. “Vaksinasi (imunisasi) adalah cara untuk memicu respons imun. Dosis kecil antigen, seperti virus hidup yang sudah mati atau dilemahkan atau bagian dari virus, diberikan untuk mengaktifkan "memori" sistem imun (sel B yang diaktifkan dan sel T yang peka). Memori memungkinkan tubuh Anda bereaksi dengan cepat dan efisien terhadap paparan di masa mendatang,” tulis keterangan dari artikel yang telah di-review oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam, David C. Dugdale, MD. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia (PP Peralmuni), Iris Rengganis juga membantah soal narasi yang beredar di media sosial tersebut. Dia menyebut kalau narasi "respons imun" adalah penutup untuk reaksi tubuh terhadap racun tidaklah tepat. “Tidak benar, vaksin tidak bikin keracunan,” jawabnya kepada Tirto, Rabu (26/3/2025) lewat pesan singkat. Proses pemberian vaksin adalah dengan memasukan penyebab penyakit yang telah dilemahkan, untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Sementara itu Dokter Romsyah Maryam, peneliti di Pusat Riset Veteriner Organisasi Riset Kesehatan, di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjelaskan terdapat sistem imun yang adaptif yang menghasilkan antibodi. "Antibodi sendiri adalah antinya dari antigen. Apabila ada antigen masuk, otomatis membentuk sistem kekebalan. Antibodi ini merupakan respon imun yang adaptif, contohnya saat pemberian vaksin. Antibodi merupakan immunoglobulin (Ig) sebagai protein berukuran besar yang dapat memberikan respon imun, akan bergerak menetralkan atau mencegah patogen, atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh,” terangnya. Antigen sendiri adalah zat yang ada permukaan sel, virus, jamur, atau bakteri. Sistem imun bekerja untuk mengenali dan menghancurkan zat yang mengandung antigen ini. Terkait narasi vaksin berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan juga mendapat bantahan dari Pan American Health Organization (PAHO). “Meskipun bahan-bahan dalam label vaksin mungkin tampak menakutkan (misalnya merkuri, aluminium, dan formaldehida), bahan-bahan tersebut biasanya ditemukan secara alami dalam tubuh, makanan yang kita makan, dan lingkungan sekitar kita - misalnya, dalam ikan tuna. Jumlahnya dalam vaksin sangat kecil dan tidak akan ‘meracuni’ atau membahayakan tubuh,” tulis informasi dari halaman 'Membongkar Mitos Imunisasi'. Organisasi ini juga menyebut, vaksin yang diedarkan telah melalui tahap uji coba ilmiah yang ketat dan panjang serta proses sertifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan badan regulasi negara untuk memastikan bahwa vaksin tersebut aman dan efektif. 100	2025-04-03
Berita CekFakta	Beragam Hoaks Undian Berhadiah Mengatasnamakan Bank Lampung	Tirto mencoba mengakses tautan-tautan pendaftaran tersebut. Sayangnya, tautan tersebut justru mengarahkan ke halaman situs tidak bisa diakses. Kami juga mencoba melakukan pemindaian situs menggunakan perangkat URLScan.io. Hasilnya, mengatakan situs tersebut mengarahkan ke situs dengan domain appnet-promo.my.id. Situs tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan situs resmi Bank Lampung, https://www.banklampung.co.id. Lebih lanjut, kami juga menemukan unggahan berikut dari akun Instagram @bpd_lampung. Meski akun ini tidak bercentang biru, tanda verifikasi, akun Instagram ini terhubung dengan situs resmi Bank Lampung. Berdasar keterangan unggahan dari Bank Lampung, modus pendaftaran di Facebook ini adalah penipuan. "HATI-HATI PENIPUAN mengatasnamakan Bank Lampung, selalu cek kebenarannya melalui akun Instagram resmi Bank Lampung (@bpd_lampung) dan Telepon Resmi 1500575," begitu tulis keterangan dalam unggahan. Terlihat juga unggahan di Facebook yang dimaksud serupa dengan temuan kami. Informasi lain dari situs resmi Bank Lampung menyebut adanya modus penipuan yang mengarahkan nasabah membuka tautan ke situs lain. Modus ini sudah ada sejak tahun 2023 lalu. "Nasabah diharapkan untuk lebih cermat, Karena penipuan ini menggunakan akun yang menyerupai nama akun media sosial Bank Lampung. Akun resmi Bank Lampung adalah @bpd_lampung," bunyi keterangan dari Bank Lampung. Mereka juga memberi peringatan agar tidak membuka tautan mencurigakan. Bank Lampung juga mengatakan tidak pernah meminta nasabah untuk membuka link promo. "Jangan memasukkan data pribadi, kode OTP sampan Password atau PIN anda," tambah pesan dari informasi Bank Lampung tersebut. Model unggahan mengatasnamakan undian dari Bank Lampung juga sudah banyak beredar sebelumnya. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pernah memberi label hoaks untuk modus penipuan yang mengarahkan nasabah melakukan pendaftaran lewat tautan yang tersebar di media sosial tersebut. Narasi penipuan di media sosial mengatasnamakan bank juga bukan hanya dialami oleh Bank Lampung. Tirto sempat menemukan sejumlah narasi serupa yang menyangkut lembaga perbankan lain. 100	2025-04-02
Berita CekFakta	Salah, Video Penangkapan Dalang Pembakaran Foto Prabowo-Gibran	Tim Riset Tirto mula-mula menyaksikan video X dari awal sampai akhir. Setelah itu, kami mencoba mengambil tangkapan layar salah satu frame dan menyalinnya ke alat telusur gambar, Google Image. Dari situ Tirto menemukan artikel Berita Satu dengan header foto identik. Isi berita itu bukan tentang penangkapan mahasiswa yang jadi dalang pembakaran foto Prabowo-Gibran, melainkan penetapan tersangka 13 mahasiswa Universitas Katolik (Unika) Santo Thomas Medan. Tirto lalu melakukan penelusuran lanjutan dengan memasukkan kata kunci “13 mahasiswa Universitas Katolik (Unika) Santo Thomas Medan ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan tawuran” ke mesin perambah Google. Hasilnya, kami menjumpai video dengan durasi lebih panjang diunggah kanal YouTube Tribun MedanTV. Disebutkan dalam keterangan videonya bahwa Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal menangkap 13 mahasiswa Unika Santo Thomas Medan buntut bentrokan sesama mahasiswa yang terjadi pada Kamis 5 Desember 2024 lalu, di Jalan Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Medan Selayang, Kota Medan. Kapolsek Medan Tembung Kompol Bambang Gunanti Hutabarat mengatakan, mereka yang ditahan merupakan mahasiswa Unika Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian. "Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita lakukan terhadap para mahasiswa yang kita amankan, maka 13 orang yang kami amankan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kompol Bambang Gunanti Hutabarat, Senin (9/12/2024). Tirto tak menjumpai adanya sumber resmi maupun sumber berita kredibel yang melaporkan soal penangkapan dalang pembakaran foto Prabowo-Gibran. Klaim ini justru sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara itu, video polisi dengan tulisan "RESMOB" yang berlalu-lalang di Facebook identik dengan siaran kanal YouTube tvOneNews bertajuk “Debt Collector Bentak Polisi, Sempat Ancam Bunuh Sopir”. Rekaman yang dipublikasikan pada 23 Februari 2023 itu sama sekali tak berkaitan dengan penangkapan dalang pembakar foto Prabowo-Gibran. 100	2025-04-01
Berita CekFakta	Tidak Benar Presiden Prabowo Menghentikan Pengangkatan PPPK	Tirto mengamati video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Dalam video itu, Mensesneg Prasetyo Hadi memang tengah membahas soal mekanisme penerimaan PPPK. Namun, tidak ada satupun pernyataan Prasetyo yang menyebut Presiden Prabowo menghentikan pengangkatan PPPK. “Berkenaan dengan proses penerimaan PPPK untuk tahun 2024 ini kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Kami ulangi, untuk proses penerimaan PPPK tahun 2024 ini kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan,” ujar Prasetyo dalam video tersebut Tirto kemudian menelusuri asal usul dan konteks video tersebut dengan memasukan kata kunci “Mensesneg Prasetyo Hadi penerimaan PPPK” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami menemukan bahwa cuplikan klip yang beredar itu berasal dari unggahan kanal YouTube resmi Kementerian Sekretariat Negara dalam video berjudul “Konferensi Pers Menteri Sekretaris Negara dan Menteri PANRB terkait Pengangkatan CASN 2024”. Momen video tersebut adalah saat Prasetyo Hadi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan konferensi pers mengenai kebijakan pemerintah terkait pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (17/03/2025). Tirto menonton video konferensi pers itu dari awal sampai akhir, hasilnya tidak ada satupun pernyataan Prasetyo Hadi, maupun MenpanRB Rini Widyantini, yang membenarkan klaim bahwa Presiden Prabowo menghentikan pengangkatan PPPK. Dalam kesempatan itu, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa tahun 2024 merupakan tahun terakhir penerimaan PPPK melalui jalur afirmasi, bukan penghentian pengangkatan PPPK secara keseluruhan. Proses penerimaan PPPK untuk tahun 2025 tetap akan berlangsung, namun melalui jalur rekrutmen normal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan serta kebutuhan instansi pemerintah. Pemerintah justru memutuskan pengangkatan CASN tahun 2024 dipercepat. Untuk pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025, sedangkan untuk pegawai PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Transkrip lengkap konferensi pers tersebut tersedia di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara berikut. Sementara itu, situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah memberikan klarifikasi bahwa klaim yang menyebut bahwa Presiden Prabowo menghentikan pengangkatan PPPK adalah hoaks. 100	2025-03-31
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Mudik Gratis dari Bank BRI	Tirto mencoba mengakses tautan-tautan pendaftaran mudik gratis yang berada di bagian akhir unggahan. Tautan-tautan tersebut mengarahkan ke situs lain. Format situsnya cenderung seragam, berupa halaman pendaftaran yang memintakan data pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon dan tempat tanggal lahir. Selain menampilkan logo Bank BRI, halaman situs tersebut juga memuat beberapa logo badan atau kementerian, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, sekarang menjadi Komdigi). Namun, logo-logo tersebut hanya gambar (beberapa dengan resolusi rendah) yang tidak bisa diklik. Dari keseluruhan halaman tersebut, bagian yang bisa diklik dan diisi hanya kolom nama dan nomor telepon. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian (1,2,3) menunjukkan, tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak ada yang terafiliasi dengan situs resmi Bank BRI dan sejumlah kementerian yang logonya dicatut dalam situs tersebut. Dua alamat IP situs tersebut terindikasi milik CLOUDHOST-AS-AP dan terdeteksi berlokasi di Singapura. Sebagai informasi situs resmi Bank BRI adalah https://bri.co.id/. Melalui informasi dalam akun resmi tersebut juga terdapat petunjuk bahwa sejumlah akun Facebook penyebar klaim ini bukanlah akun resmi milik Bank BRI. Akun Facebook resmi milik Bank BRI adalah “Bank BRI” (terverifikasi resmi). Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain seperti dalam klaim pendaftaran mudik gratis Kemenhub dan Kementerian BUMN yang tersebar di Facebook belum lama ini. Mengutip penjelasan dalam situs resminya, Bank BRI memang menggelar program mudik gratis pada tahun 2025 ini dengan rute Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Wonogiri dan Jakarta-Surabaya. Meski begitu, pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui tautan resmi yang telah disediakan di situs resmi Bank BRI mulai 7 Maret – 10 Maret 2025 atau sampai kuota terpenuhi. “Saat ini, pendaftaran Mudik Aman Sampai Tujuan BRI 2025 hanya dapat dilakukan secara online melalui tautan resmi yang telah disediakan. Kami menghimbau seluruh calon peserta untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan guna memastikan kelancaran proses seleksi dan verifikasi,” bunyi keterangan resmi BRI. Per Kamis (27/3/2025) atau saat artikel ini ditulis kuota mudik gratis dari Bank BRI sendiri sudah terpenuhi, artinya bank tersebut telah menutup pendaftaran program mudik gratis. Artinya, pendaftaran resmi program mudik gratis oleh BRI tersebut sudah ditutup. 100	2025-03-28
Berita CekFakta	Video Kericuhan di DPR Tidak Terkait RUU Perampasan Aset	Tirto mengamati video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Kami menemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut, di antaranya beberapa anggota DPR yang ada di video tersebut diketahui sudah tidak menjabat pada periode 2024-2029. Sosok perempuan berbaju merah muda yang duduk di kursi pimpinan DPR adalah Popong Otje Djundjunan, ia adalah politisi yang berasal dari Partai Golkar. Wanita yang juga akrab disapa Ceu Popong ini pernah menjadi anggota Komisi X yang membidangi kebudayaan dan pendidikan. Terlihat di video juga sosok Masinton Pasaribu, yang dalam video itu nampak sedang berdiri di dekat meja pimpinan. Di tahun 2014, Masinton Pasaribu, S.H, terpilih menjadi Anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Dapil DKI Jakarta II. Kedua politisi tersebut diketahui sudah tidak menjabat sebagai Anggota DPR periode 2024-2029. Artinya, video tersebut kemungkinan besar bukan terjadi baru-baru ini. Penelusuran untuk mengetahui asal usul dan konteks video itu dilanjutkan dengan menggunakan teknik reverse image search. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke video identik di kanal youtube BeritaSatu berjudul “Breaking News: Sidang Paripurna Ricuh” yang diunggah pada Kamis (2/10/2014). Konteks asli video tersebut adalah momen kericuhan saat sidang paripurna untuk menentukan pimpinan DPR periode 2014-2019. Kericuhan itu membuat pimpinan sidang sementara, Popong Otje Djunjunjan dan Ade Rezky Pratama, harus menskors sidang beberapa kali. Kericuhan itu sama sekali tidak terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset. Sebagai informasi, penyusunan RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif dari Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2003. Pada 2014, RUU Perampasan Aset masuk kembali dalam daftar pembahasan prioritas. Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, RUU ini bahkan jadi RUU inisiatif pemerintah dan masuk Prolegnas prioritas 2023. Langkah tersebut telah pula diikuti surat dan draf yang dilayangkan pemerintah kepada Ketua DPR pada Mei 2023. Jokowi meminta DPR segera membahas RUU Perampasan Aset di Senayan. Namun, RUU tersebut urung dibahas pada tahun itu. Seturut pemberitaan Tirto pada November 2024, RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam 41 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. RUU Perampasan Aset hanya bercokol sebagai salah satu dari 178 RUU Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029. 100	2025-03-27
Berita CekFakta	Hoaks Kepala Baznas Korupsi Dana Zakat Sebesar Rp11,7 T	Pertama-tama, Tirto menelusuri kasus korupsi di lembaga LPEI yang dikaitkan dengan korupsi dana zakat yang sebesar Rp11,7 triliun yang dilakukan oleh Kepala Baznas. Sebagai informasi, KPK pada awal Maret 2025 memang tengah melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit yang terjadi di LPEI. Dalam perkembangannya, lembaga antirasuah tersebut mengungkapkan ada kode 'uang zakat' dari Direksi LPEI untuk mendapatkan fee dari debitur yang mendapatkan fasilitas kredit. Hal ini disampaikan oleh Plh. Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, saat mengumumkan lima tersangka kasus korupsi pada pemberian fasilitas kredit di LPEI. "Memang ada namanya uang zakat, ya, yang diberikan oleh para debitur ini kepada direksi yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit tersebut," kata Budi kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025). Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka yaitu, Direktur Pelaksana I LPEI, Dwi Wahyudi; Direktur Pelaksana IV LPEI, Arif Setiawan; dan tiga orang dari salah satu debitur yaitu PT Petro Energy bernama Jimmy Marsin, Newin Nugroho, dan Susy Mira Dewi Sugiarta. Berdasarkan penelusuran Tirto, kasus korupsi yang terjadi di LPEI ini sendiri tidak ada kaitannya dengan klaim adanya korupsi dana zakat yang dilakukan oleh Kepala Baznas sebesar Rp11,7 triliun. Uang zakat yang disinggung dalam kasus ini hanya merujuk pada kode dari direksi LPEI untuk mendapatkan fee dari debitur yang mendapatkan fasilitas kredit. Sementara, angka Rp11,7 triliun yang diklaim sebagai dana zakat yang dikorupsi adalah perhitungan perkiraan kerugian negara yang ditaksir KPK dalam perkara LPEI ini. KPK sendiri sama sekali tidak menyinggung soal adanya keterlibatan Kepala Baznas dalam kasus ini. Mengingat informasi ini mencatut nama Baznas, langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah memverifikasi klaim ini ke lembaga tersebut. Melalui keterangan resmi yang diunggah di situs resmi Baznas, Ketua Baznas, Noor Achmad, menegaskan bahwa tidak ada uang zakat yang dikorupsi dalam kasus LPEI yang sedang diusut KPK. Ia menyayangkan adanya penggunaan diksi "Uang Zakat" sebagai kode dalam dugaan kasus korupsi di LPEI. Menurutnya, penggunaan diksi tersebut tidak hanya mendegradasi makna zakat yang suci dalam ajaran Islam, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap ajaran agama Islam. "Zakat merupakan ibadah wajib yang memiliki nilai sosial tinggi, bertujuan untuk membantu mustahik serta mereka yang berhak, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, mengaitkannya dengan tindakan kotor dan tercela seperti korupsi merupakan hal yang sangat tidak pantas," ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (9/3/2025). Noor Achmad mengungkap kesalahan pemahaman dan penyebaran informasi yang kurang tepat di ruang publik telah menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah dana zakat yang dikelola oleh lembaga resmi seperti Baznas terlibat dalam tindak pidana tersebut. "Padahal dalam kasus ini, yang terjadi adalah penggunaan istilah "zakat" sebagai kode komunikasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan dana zakat yang sesungguhnya," katanya. Sebagai informasi, Baznas merupakan satu-satunya badan untuk menghimpun atau menyalurkan zakat sedekah maupun infak pada lingkup nasional yang diakui negara. Badan tersebut dibentuk oleh pemerintah kurang lebih 21 tahun lalu lewat Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001. Sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat di Indonesia, Baznas memastikan dana zakat dikelola dengan transparan serta akuntabel untuk kepentingan umat. “Ðalam upaya pengelolaan yang transparan dan akuntabel BAZNAS RI telah berhasil mempertahankan dua sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 yang dikeluarkan oleh PT Garuda Sertifikasi Indonesia,” bunyi keterangan resmi lembaga tersebut. Tirto juga melakukan penelusuran terhadap foto yang disertakan dalam unggahan. Dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images, kami menemukan bahwa foto tersebut identik dengan unggahan salah satu momen yang diunggah kanal YouTube "Kejari Tanjab Timur" pada 10 Juni 2024 berjudul "Pengembalian Barang Bukti Tipikor sebesar 988 Juta pada Baznas Kab. Tanjung Jabung Timur". Konteks asli foto yang disertakan dalam klaim unggahan adalah momen pengembalian barang bukti tindak pidana korupsi penyaluran dana infaq zakat shodaqoh (ZIS) yang dilakukan Kejaksaaan kepada Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 100	2025-03-27
Berita CekFakta	Tidak Benar Video Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un Masuk Islam	Tirto menelusuri satu persatu video yang disertakan dalam unggahan. Video pertama yang disertakan memperlihatkan sosok pria, yang dinarasikan sebagai Kim Jong-un, sedang membaca kalimat syahadat dan sejumlah kata berbahasa Indonesia bahwa dirinya telah masuk agama islam. Setelah diamati secara seksama, sosok pria yang ada di video tersebut bukanlah Kim Jong-un. Selain itu terdapat kejanggalan antara gerak bibir dan ucapan yang disampaikan oleh pria itu yang nampak tidak sinkron. Penggunaan bahasa Indonesia pada akhir video juga terdengar janggal, mengingat sosok Kim Jong-un nampak belum pernah berbicara dengan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan sebelumnya. Sejumlah kejanggalan tersebut mengindikasikan video tersebut merupakan hasil manipulasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Untuk membuktikan hal ini, kami menguji video tersebut menggunakan perangkat pemindai AI yaitu Deepware dan Hive Moderation. Hasilnya, Deepware mendeteksi video tersebut merupakan sebagai deepfake atau hasil manipulasi menggunakan AI. Sementara, Hive Moderation memberi skor sebesar 57,4 persen video tersebut dibuat menggunakan teknologi AI. Video kedua menampilkan sosok perempuan mengenakan baju khas korea berwarna merah muda sedang berbicara. Nampak juga beberapa cuplikan klip Kim Jong-un nampak sedang berpidato mengenakan pakaian ihram berwarna putih di podium yang bertuliskan Ramadan Mubarak 2025-1446. Kami menggunakan teknik reverse image search untuk menelusuri asal usul dan konteks video itu. Hasilnya, kami menemukan bahwa video itu identik dengan video yang diunggah akun YouTube Martyn Williams berjudul “New Year's Greeting from Ri Chun Hee and North Korean TV” yang diunggah pada 1 Januari 2019. Sosok wanita yang berbicara dalam video tersebut diketahui adalah Ri Chun-hee, seorang penyiar dari Korean Central Television/North Korean TV. Dalam video asli tersebut, hanya nampak sosok Chun-hee yang sedang berbicara dalam bahasa Korea. Tidak ditemukan cuplikan klip Kim Jong-un berpidato mengenakan pakaian ihram berwarna putih. Melalui fitur subtitle yang disediakan platform YouTube, kami mentranskrip perkataan Chun-hee dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Hasilnya, dalam video itu,Chun-hee sedang menyampaikan ucapan selamat tahun baru dan memberikan gambaran sejumlah prestasi yang dicapai Korea Utara di bawah Kim Jong-un. Tidak ada satupun pernyataan yang terkait dengan klaim bahwa Kim Jong-un telah memeluk agama Islam. Terakhir, Tirto juga melakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci yang berkaitan dengan klaim ke mesin pencarian Google. Hasilnya, per Rabu (26/3/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada satupun informasi keterangan resmi dari pemerintah Korea Utara ataupun pemberitaan media kredibel, baik lokal maupun internasional, yang membenarkan klaim tersebut. 100	2025-03-27
Berita CekFakta	Modus Penipuan Acara Undian Berhadiah Bank BJB Tahun 2025	Mengingat informasi ini mencatut nama Bank BJB, langkah pertama Tirto adalah memverifikasi klaim ini ke situs resmi milik Bank BJB berikut. Kami menemukan bahwa bank itu memang beberapa kali menyelenggarakan program undian berhadiah. Pada tahun 2025, Bank BJB menyelenggarakan undian berhadiah bertajuk "BJB Super Lucky" yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan, baik yang baru maupun yang sudah menjadi nasabah Bank BJB. Periode pengumpulan poin untuk program ini berlangsung mulai tanggal 19 September 2024 hingga 31 Maret 2025 sementara jadwal pengundian akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Nasabah memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah berupa 7 unit mobil listrik, tiga puluh unit sepeda motor matic, serta logam mulia dengan berat bervariasi. Selain itu, pada tahun 2024 lalu Bank BJB juga pernah mengadakan undian berhadiah bertajuk “BJB Gebyar Tanda Mata”. Hadiah yang ditawarkan dalam program tersebut adalah dalam bentuk cashback dengan equivalent nilai hadiah dan jangka waktu Program Promosi Gebyar Tandamata Tahun 2024 maksimal sebesar 6.50 persen p.a yang berlaku mulai 2 Januari sampai dengan 29 Februari 2024. Meski begitu, kami tidak menemukan satupun adanya informasi terkait undian berhadiah bertajuk “Bank BJB Tanda Mata” seperti yang diklaim dalam sejumlah unggahan tersebut. Selain itu, sejumlah program, hadiah dan periode waktu yang ditawarkan dalam unggahan klaim nampak berbeda dengan hadiah yang ditawarkan oleh program undian resmi Bank BJB. Meski begitu, kami menemukan satu petunjuk bahwa Bank BJB hanya memiliki satu akun Facebook bernama “bank bjb” (terverifikasi). Jadi, bisa dipastikan sejumlah akun pengunggah klaim gebyar undian berhadiah seperti yang tertera di atas, adalah akun palsu. Melalui penelusuran di akun Facebook asli Bank BJB, kami juga tidak menemukan informasi apapun terkait gebyar undian berhadiah dari bank tersebut, seperti dalam klaim unggahan. Tirto kemudian mencoba mengeklik tautan pendaftaran yang disertakan oleh keempat akun penyebar klaim tersebut. Per Rabu (26/3/2025) beberapa tautan yang tertera nampak tidak bisa diakses. Sementara itu, beberapa tautan lainnya mengarahkan ke situs yang menampilkan formulir pendaftaran yang meminta sejumlah data pribadi seperti nama, nomor telepon dan saldo terakhir. Terdapat logo Bank BJB dalam situs tersebut, namun logo tersebut hanya gambar (beberapa dengan resolusi rendah) yang tidak bisa diklik. Dari keseluruhan halaman tersebut, bagian yang bisa diklik dan diisi hanya kolom nama dan nomor telepon. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan, tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi milik Bank BJB. Situs tersebut terdeteksi berlokasi di Miami, Amerika Serikat dengan domain utama bernama bankbjbfestival.vercel.app. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain, seperti yang menimpa Bank BPD DIY dan Bank Jatim baru-baru ini. Bank BJB, lewat akun Instagramnya, Minggu (14/7/2024), telah memberi peringatan kepada nasabah untuk berhati-hati terhadap penipuan dengan modus undian berhadiah yang mengatasnamakan pihaknya. Informasi yang valid disebut hanya berasal dari akun resmi Bank BJB, antara lain Instagram @bankbjb dengan centang biru, Facebook “bank bjb” dengan centang biru, dan X @infobankbjb dengan centang biru. Di samping itu, nasabah juga bisa mengunjungi akun TikTok @infobankbjb atau YouTube @bankbjbofficial. Adapun WhatsApp resmi Bank BJB yakni bernomor +62811-2023-373. Dalam unggahan tersebut, Bank BJB turut membagikan beberapa tips untuk mengenali ciri-ciri akun palsu Bank BJB, di antaranya menggunakan logo dan nama Bank BJB yang tidak resmi, menginformasikan undian berhadiah atau promo yang tidak terduga, meminta data pribadi, dan menginstruksikan transfer sejumlah uang ke rekening mencurigakan. “Ingat! Bank BJB tidak pernah: (1) meminta data pribadi melalui DM atau chat media sosial, (2) menawarkan hadiah atau promo tanpa mekanisme yang jelas, (3) meminta transfer uang ke rekening pribadi. Segera bantu Block dan Report berbagai macam modus penipuan yang mengatasnamakan Bank BJB!” tulis akun Instagram Bank BJB, Minggu (14/7/2024). Artinya, akun-akun Facebook yang menyebarkan narasi soal program undian berhadiah Bank BJB merupakan akun palsu dan berpotensi penipuan. Terbaru, Bank BJB juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan promo tukar poin atau kupon berhadiah yang mengatasnamakan Bank BJB. Bank itu memastikan tidak pernah meminta data rahasia nasabah seperti PIN, password, Kode OTP, CVV/Kode di belakang kartu, dan data pribadi lainnya. “Ingat ya sahabat, seluruh program, pengumuman pemenang, serta aktivitas lainnya hanya dipublikasikan melalui akun resmi bank bjb,” tulis akun instagram resmi BJB, Selasa (25/3/2025) 100	2025-03-26
Berita CekFakta	Hoaks Sri Mulyani Mundur karena Perselisihan dengan Prabowo	Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Dalam video tersebut, Sri Mulyani memang nampak diwawancarai oleh sejumlah wartawan saat akan masuk ke dalam mobilnya. Dalam momen tersebut, nampak ada satu wartawan yang memberikan pertanyaan soal adanya perselisihan antara Sri Mulyani dan Prabowo. “Ada perselisihan sama Pak Prabowo, betul, Bu?” tanya salah satu wartawan dalam video tersebut. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani nampak tidak menjawab pertanyaaan tersebut. Hal yang sama juga dalam keseluruhan video, tak ada satupun pernyataan dari mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut yang menyebut dirinya resmi mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Selanjutnya, Tirto melakukan penelusuran dengan mencari asal usul dan konteks utuh video tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search. Kami menemukan bahwa cuplikan video yang beredar tersebut identik dengan video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV Jawa Barat berjudul “Diisukan Mundur dari Kabinet Jokowi, Sri Mulyani: Saya Bekerja, Bekerja” yang diunggah pada Jumat (19/1/2024). Video tersebut menampilkan momen saat Sri Mulyani ditanya wartawan soal isu dirinya mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala itu. Video tersebut merupakan video lama yang tidak terkait dengan isu mundurnya Sri Mulyani karena isu perselisihan dengan Presiden Prabowo saat ini. "Saya bekerja, bekerja," ujar Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan wartawan, seperti yang dikutip dari KompasTV, Jumat (19/1/2024) Seperti yang dilaporkan Tirto baru-baru ini, Sri Mulyani sendiri memastikan tak akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia berjanji tetap menjalankan tugasnya dalam mengatur serta menjaga keuangan negara. “Saya tegaskan saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur,” tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (18/3/2025). Sri Mulyani menegaskan dirinya masih fokus menjalankan tugas sebagai bendahara negara yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara profesional. Dia mengatakan dirinya, bersama Kemenkeu, terus berupaya menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang dinilai penting guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan di Indonesia, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Isu Sri Mulyani mundur dari Kabinet Merah Putih memang sempat mencuat pada awal Maret 2025 usai dia bertemu dengan Presiden Prabowo. Sri Mulyani disebut membicangkan pengunduran dirinya, namun hal ini langsung dibantah. "Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain," kata Sri Mulyani setelah bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga membantah isu yang menyatakan akan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih bersama Sri Mulyani. Airlangga mengaku masih akan fokus bekerja sebagai menteri hingga saat ini. Airlangga lantas menyebutkan isu yang menyatakan dia dan Sri Mulyani akan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih adalah berita bohong. "Jadi, itu [isu Airlangga-Sri Mulyani mengundurkan diri] hoaks," tutur Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025). Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, membantah isu adanya upaya perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada April 2025 mendatang. Muzani juga menyangkal jika Menteri Keuangan, Sri Mulyani, diisukan hendak hengkang dari kabinet setelah sebelumnya sempat bertemu empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. "Saya melihat Bu SMI (Sri Mulyani Indrawati) enjoy-enjoy saja," kata Muzani di Gedung Nusantara 3, Kompleks MPR/DPR RI, Senin (17/3/2025). 100	2025-03-25
Berita CekFakta	Tidak Benar Polisi Lakukan Penilangan dengan Menyita Kendaraan	Tirto melakukan verifikasi terkait kebenaran isu ini dengan mengunjungi situs resmi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, selaku instansi terkait. Hasilnya, kami menemukan konfirmasi langsung dari Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso yang membantah isu adanya aturan tilang dengan menyita kendaraan. Jenderal bintang satu itu mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia menyebut bahwa sampai saat ini belum ada perubahan aturan tilang yang berlaku di masyarakat. “Di sini memang banyak katanya katanya yang penting adalah kita nyatanya seperti apa. Jadi sesuai dengan berita-berita yang viral itu dapat saya sampaikan bahwa untuk yang pertama tidak ada perubahan aturan tilang.Tidak ada perubahan dalam proses penilangan,” kata Dirgakkum di Aula Madellu Gedung NTMC Polri, Rabu (19/3/2025). Lebih lanjut, Dirgakkum Korlantas Polri menyebut bahwa pihaknya akan tetap mengoptimalkan penindakan pelanggaran dengan kamera ETLE dan juga meminimalisir tilang manual untuk menghindari kontak dengan masyarakat. “Dari ETLE apabila masyarakat sudah tercapture pelanggaran itu akan kita validasi dulu, setelah kita validasi baru kita kirimkan surat konfirmasi kepada pelanggar yang ada di kamera ETLE untuk melakukan pembayaran denda sehingga tidak ada perubahan sama sekali untuk penyitaan kendaraan tidak ada yang disampaikan di berita-berita itu,” ujar dia. Dalam kabar yang beredar di media sosial, disebutkan bahwa aturan tilang yang berlaku pada April 2025 adalah kendaraan dengan STNK yang mati selama dua tahun akan disita dan datanya akan dihapus. Menanggapi hal itu, Brigjen Slamet mengatakan bahwa STNK memang harus disahkan setiap tahun. Namun, jika tertangkap petugas dan STNK belum disahkan maka pengendara tetap ditilang, tapi kendaraan tidak disita. Ia juga menegaskan bahwa jika STNK belum disahkan selama dua tahun, data kendaraan tidak akan dihapus kecuali atas permintaan pemilik. “Di Pasal 74 sudah ada apabila pajak kendaraan mati 5 tahun kemudian selama 2 tahun tidak diurus pajaknya, maka itu dapat dilakukan penghapusan atas dasar permintaan dari masyarakat itu sendiri. Mungkin bisa jadi kecelakaan atau pencurian karena kendaraan itu yang tadinya terdaftar tapi tidak operasional, kan sayang masyarakat harus tetap membayar pajaknya kalau itu tidak dihapuskan,” ujarnya. 100	2025-03-25
Berita CekFakta	Hoaks Gebyar Undian Berhadiah Bank Jatim Tahun 2025	Mengingat informasi ini mencatut nama Bank Jatim, langkah pertama Tirto adalah memverifikasi klaim ini ke situs resmi milik Bank Jatim berikut. Berdasarkan penelusuran di laman situs Bank Jatim, kami tidak menemukan informasi apapun terkait gebyar undian berhadiah yang diselenggarakan bank tersebut, seperti dalam klaim unggahan. Meski begitu, kami menemukan satu petunjuk bahwa Bank Jatim hanya memiliki satu akun Facebook bernama “Bank Jatim” (terverifikasi). Jadi, bisa dipastikan sejumlah akun pengunggah klaim gebyar undian berhadiah seperti yang tertera di atas, adalah akun palsu. Melalui penelusuran di akun Facebook asli Bank Jatim, kami juga tidak menemukan informasi apapun terkait gebyar undian berhadiah dari bank tersebut, seperti dalam klaim unggahan. Tirto kemudian mencoba mengeklik tautan pendaftaran yang disertakan oleh keempat akun penyebar klaim tersebut. Per Senin (24/3/2025) beberapa tautan yang tertera nampak tidak bisa diakses. Sementara itu, beberapa tautan lainnya mengarahkan ke situs yang menampilkan formulir pendaftaran yang meminta sejumlah data pribadi seperti nama, nomor telepon dan saldo terakhir. Terdapat logo Bank Jatim dalam situs tersebut, namun logo tersebut hanya gambar (beberapa dengan resolusi rendah) yang tidak bisa diklik. Dari keseluruhan halaman tersebut, bagian yang bisa diklik dan diisi hanya kolom nama dan nomor telepon. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan, tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi milik Bank Jatim. Alamat IP situs tersebut terindikasi milik CLOUDFLARENET, US dan domain utama dari situs tautan tersebut adalah cettaakpoonundianmubankjatiim.liinkresmii.web.id. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain, seperti yang menimpa Bank BPD DIY baru-baru ini. Melalui unggahan yang disematkan dalam akun instagram resmi Bank Jatim, yaitu @bankjatim (terverifikasi) kami menemukan keterangan resmi dari bank itu yang mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan yang “Gebyar Undian Berhadiah” yang mengatasnamakan Bank Jatim. Bank Jatim juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta data diri dari nasabah. Bank itu juga mengimbau nasabah untuk memastikan sumber informasi yang diterima hanya dari akun dan sumber informasi resmi dari Bank Jatim. “Hati keburu senang ternyata penipuan! Jangan mudah terkecoh dengan berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Bank Jatim ya sobat! Pastikan kembali akun sosial medianya dan Bank Jatim tidak pernah meminta data diri nasabah,” tulis keterangan resmi Bank Jatim, Rabu (15/5/2024). 100	2025-03-24
Berita CekFakta	Hoaks Budi Arie Kembalikan Dana Haji untuk IKN dalam Bentuk THR	Tirto mengunjungi situs media CNN Indonesia, yang namanya dicatut dalam klaim unggahan tersebut. Kami memasukkan kata kunci judul artikel klaim tersebut dalam kolom pencarian berita. Hasilnya, kami tidak menemukan artikel yang memberitakan bahwa Budi Arie akan mengembalikan dana haji yang dipakai untuk pembangunan IKN dalam bentuk THR. Kami juga memasukan kata kunci judul berita tersebut di Google, “CNN Indonesia Budi Arie: Dana Haji yang dipakai pemerintah tidak sengaja untuk IKN mencapai 700 Triliun dikembalikan dalam bentuk THR”. Hasilnya, kami kembali tidak menemukan artikel dengan judul berita tersebut. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Hasilnya, kami menemukan artikel dari CNN Indonesia yang identik dengan klaim unggahan namun dengan judul berita yang berbeda. Artikel itu berjudul "210 Ribu Orang Bakal Dilatih Kelola Koperasi Desa Merah Putih". Terdapat sejumlah kesamaan antara artikel itu dengan artikel yang disertakan dalam klaim unggahan, yaitu dari thumbnail foto berita yang digunakan, serta tanggal dan jam publikasi artikel. Artikel asli memberitakan pernyataan Budi Arie yang menyebut sebanyak 210 ribu orang bakal mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Projo tersebut menegaskan program itu merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi petani dan warga desa dari sistem ekonomi yang tidak adil. "Pak Prabowo ini memang hatinya untuk koperasi dan rakyat. Karena itulah ide pembentukan kopdes yang dicanangkan oleh beliau dan diperintahkan kepada saya ini," ujar Budi Arie dalam acara Buka Puasa Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025), seperti yang dikutip dari CNN Indonesia. Artikel berita yang berseliweran, berjudul, "Budi Arie: Dana Haji yang dipakai pemerintah tidak sengaja untuk IKN mencapai 700 Triliun dikembalikan dalam bentuk THR", kemungkinan besar merupakan hasil suntingan. Kami tidak menemukan adanya artikel berita dengan judul serupa yang diunggah CNN Indonesia dan sejumlah media kredibel lain. Senada, berdasarkan hasil penelusuran di Google, kami juga tidak menemukan adanya satupun pernyataaan Budi Arie yang menyebutkan akan mengembalikan dana haji yang dipakai untuk IKN bakal dikembalikan dalam bentuk THR. Pada tahun 2022 lalu, pemerintah sendiri telah menegaskan bahwa tidak menggunakan dana haji untuk kepentingan lain, termasuk sebagai biaya pembangunan IKN. Hal tersebut diungkapkan Menteri Agama kala itu Yaqut Cholil Qoumas. "Saya ingin menegaskan bahwa tidak benar kalau ada hoaks yang mengatakan bahwa dana Haji digunakan pemerintah untuk keperluan ini dan itu termasuk keperluan untuk membangun IKN. Itu sama sekali tidak benar," tegas Yaqut dalam keterangan usai rapat terbatas pelaksanaan haji di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5/2022). Belum lama ini, Tirto juga telah melakukan pemeriksaan fakta terhadap klaim palsu serupa yang menyebut Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menyebut pemerintah tidak sengaja memakai dana haji jadi tidak berdosa. Klaim tersebut juga menampilkan artikel berita serupa yang menyertakan logo CNN Indonesia. 100	2025-03-24
Berita CekFakta	Hoaks Serangkaian Narasi Menyerang Bocor Alus Politik Tempo	Dari sejumlah serangan digital yang menyerang Tempo, kami mencoba membedahnya. Pertama, terkait dengan narasi yang mengutip Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), Sasmito Madrim terkait program Bocor Alus Politik. Sasmito mengatakan kalau narasi yang beredar di media sosial tersebut tidaklah benar. “itu jelas konten yang tidak sesuai fakta. Saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu,” terangnya dalam pesan singkat yang Tirto terima, Kamis (18/3/2025). Dia sendiri mengaku baru mengetahui beredarnya konten yang mencatut namanya itu beberapa saat lalu. Konten tersebut dikhawatirkan dapat menyebarkan informasi yang keliru kepada publik dan dia menganggapnya sebagai upaya adu domba. “Kalau dengan kawan-kawan Tempo, saya yakin mereka paham, bahwa itu bukan pernyataan saya. Tapi orang yang tidak kenal saya, bisa jadi memandang Bocor Alus itu, sesuai pernyataan saya (yang dicatut di media sosial) dan menganggap Tempo adalah media yang memecah belah publik,” tambahnya. Penjelasan Sasmito ini sejalan dengan klarifikasinya di halaman Instagram pribadinya, Kamis (18/3) malam. "Saya tidak pernah mengatakan, Tempo mendukung pemecatan saya dari VoA dan tidak pernah menyatakan Bocor Alus Tempo merupakan program disintegrasi bangsa," tulis dia dalam unggahan tersebut. Sementara pendiri Lokataru, Haris Azhar, juga membantah narasi konten X yang mencatut namanya soal program Bocor Alus Politik Tempo. "Gambar dan kutipan itu palsu, fitnah. Saya tidak kenal siapa pemilik akun X yang posting, tidak pernah interaksi dan tidak pernah ada wawancara atau pernyataan saya keluar seperti dalam kutipan tersebut,” kata Haris mengutip konfirmasi kepada Tempo pada Kamis, 20 Maret 2025. Senada dengan Sasmito, dia menganggap ini adalah upaya mengadu domba kelompok kritis dengan Tempo. Kemudian, terkait narasi investasi Media Development Investment Fund (MDIF), yang dikutip dari unggahan di X dan juga beredar di TikTok, Tempo juga telah memberi penjelasan. Dalam artikel penjabarannya, Tempo menyoroti tiga fakta yang kurang sesuai dengan narasi di video yang tersebar di media sosial. Pertama terkait MDIF yang disebut sebagai investor asing yang mendanai Tempo pada Juli 2024. Tempo menjabarkan kalau George Soros memang sempat menjadi investor pertama pada tahun 1995. Namun, dia bukan pendanaan tunggal MDIF. Seperti yang tertera dalam informasi situs MDIF, organisasi itu menerima pendanaan dan investasi dari 70 entitas dari berbagai negara. Di antaranya Arjuna Capital, Allianz Foundation, Association of Alternative Newsmedia, Mediahuis, dan Oak Foundation. Sampai tahun 2025, MDIF juga telah berinvestasi ke 154 media independen di 48 negara, termasuk empat organisasi media di Indonesia. Kedua, terkait independensi Tempo setelah pendanaan dari MDIF. Tempo menjelaskan kalau Investasi dari MDIF bukan membeli kepemilikan saham Tempo. "Dana dari MDIF berbentuk surat utang yang dapat dikonversi (convertible performance debenture). Mayoritas saham PT Info Media Digital (IMD) dikuasai PT Tempo Inti Media Tbk.," tulis Tempo dalam penjelasannya. Tempo juga menegaskan pendanaan dari MDIF bukan satu-satunya penopang bisnis media tersebut. Perusahaan memiliki model bisnis dengan sumber pemasukan beragam. CEO Tempo Digital, Wahyu Dhyatmika, menjelaskan dana investasi dari MDIF dan investor lain bertujuan membantu Tempo menciptakan ekosistem bisnis media digital yang ditopang oleh publik dan pelanggan. “Investor justru ingin mempertahankan redaksi yang independen dan berorientasi sepenuhnya melayani kepentingan publik,” kata Wahyu pada Senin, 3 Maret 2025. Terakhir, Tempo menegaskan fakta kalau krisis moneter 1997-1998 bukan disebabkan oleh faktor tunggal. Hal ini untuk meluruskan klaim konten di TikTok, kalau George Soros dituding sebagai dalang utama di balik krisis moneter Indonesia pada 1997-1998. Dalam penjabarannya Tempo menjelaskan narasi George Soros, sebagai biang kerok krisis adalah pernyataan dari Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia kala itu. Narasi tersebut kemudian mendapat bantahan dari sebuah studi yang menunjukkan hanya ada sedikit bukti kalau perusahaan investasi milik Soros berkontribusi terhadap krisis keuangan di Asia. Dokumen dari International Monetary Fund (IMF) menjelaskan kalau krisis moneter di sejumlah negara di Asia disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya nilai impor yang lebih besar daripada ekspor, kerentanan uang domestik dengan lembaga keuangan, tata kelola ekonomi yang buruk seperti konsentrasi kepemilikan, dan pinjaman luar negeri yang tinggi. 100	2025-03-21
Berita CekFakta	Hoaks Video Penangkapan Ridwan Kamil	Tirto mencoba mengambil beberapa potongan klip dari video tersebut untuk kemudian melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search). Salah satu hasil pencarian mengarahkan ke foto berikut dari Antara. Terlihat di foto tersebut seorang pria berbaju kuning dan mengenakan rompi merah duduk di bangku tahanan. Pria tersebut mengenakan topi dengan logo "New York" sama seperti figur pria dalam video, juga dengan baju kuning lengan panjangnya. "Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) periode 2024-2029 dari Partai Gerindra, Bachtiar, duduk di dalam mobil tahanan, yang tengah diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi di Kantor Kepegawaian Tinggi Sumsel di Palembang, Selasa (11/3/2025),” begitu tulis keterangan foto tersebut. Keterangan dari Antara juga menambahkan, Kejati Sumsel menangkap Bachtiar, sebab dia tersangka kasus korupsi di sektor sumber daya alam, khususnya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mura. Terdapat beberapa rangkaian foto dari Antara. Salah satunya, terlihat Bachtiar sedang mengangkat tangan serupa dengan kejadian di video. Kembali ke video yang tersebar di media sosial. Pada sekitar detik ke-10, juga terdengar wartawan yang berkata, "Pak Bachtiar, ada yang mau disampaikan pak?" yang ditanggapi, "saya minta keadilan, saya dijadikan korban kebijakan,". Hal ini memperkuat narasi pria dalam video bukan RK tapi Bachtiar. Lebih lanjut, kami juga tidak menemukan adanya pemberitaan dari media kredibel tentang penangkapan Ridwan oleh KPK hingga Jumat (21/3/2025). Berdasar rangkuman Tirto, Ketua KPK, Setyo Budianto, menegaskan status Kang Emil– panggilan akrab Ridwan Kamil – masih sebagai saksi. Peluang pemanggilan RK didasarkan oleh kebutuhan penyidik dalam mengungkap kasus. Sejauh ini, RK sendiri bersifat kooperatif, seraya menanggapi penggeledahan rumahnya terkait dugaan korupsi Bank BJB dengan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada KPK. Per 21 Maret 2025, belum ada informasi mengenai penangkapan RK. Per 13 Maret 2025, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan BJB. Para tersangka yang berasal dari pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR), dan pemimpin Divisi Corsec Bank BJB, Widi Hartoto (WH). Tiga tersangka lainnya berasal dari kalangan swasta, yakni Ikin Asikin Dulmanan (ID) selaku pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Suhendrik (S) selaku pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres, serta Sophan Jaya Kusuma (SJK) selaku pengendali agensi PT Cipta Karya Mandiri Bersama dan Cipta Karya Sukses Bersama. 100	2025-03-21
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Mudik Gratis dari Kemenhub dan BUMN	Tirto mencoba mengakses tautan-tautan yang berada di bagian akhir unggahan. Tautan-tautan tersebut mengarahkan ke situs lain. Format situsnya cenderung seragam, berupa halaman pendaftaran yang memintakan data pribadi. Salah satunya bahkan meminta unggahan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP). Salah satu tautan pendaftaran bahkan menggunakan logo Kemenhub, Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan Pelni, di bagian atas dan bawahnya. Namun, logo-logo tersebut tidak bisa diklik dan tidak mengarahkan ke situs manapun. Kami kemudian melakukan pemindaian menggunakan perangkat URLScan.io. Hasil pemindaian menunjukkan domain (alamat asal) situs-situs tersebut tidak mengarahkan ke situs resmi Kemenhub, Kementerian BUMN, ataupun situs transportasi di bawah pemerintah lainnya. Dua di antaranya bahkan mengarahkan ke domain situs dengan mendapat peringatan situs berbahaya, saat kami coba akses (tautan 1, tautan 2). Tanda-tanda ini membuat laman situs ini dicurigai merupakan salah satu modus phishing, atau pencurian data pribadi. Halaman-halaman pendaftaran tersebut, meski menggunakan embel-embel mudik gratis dari lembaga pemerintahan pada URL-nya, tidak menggunakan domain berakhiran 'go.id'. Situs terkait program pemerintah, umumnya menggunakan akhiran situs ‘go.id’. Lebih lanjut, Tirto juga mencoba mencari informasi soal mudik gratis yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian. Pengumuman dari akun resmi Kemenhub, @kemenhub151 (terverifikasi), di Instagram, menjelaskan, kalau pendaftaran terkait program mudik gratis adalah lewat situs nusantara.kemenhub.go.id. Sementara informasi mudik gratis BUMN banyak dibagikan lewat masing-masing badan usaha. Misalnya unggahan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berikut. Tirto juga sempat merangkum beragam program mudik gratis yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, lembaga swasta maupun BUMN. Berdasar rangkuman Tirto, Rabu (19/3/2025), Kemenhub membuka pendaftaran tambahan mudik gratis 2025 secara online. Pendaftaran dilakukan melalui situs resmi Kemenhub dan melayani keberangkatan dari lima terminal yakni Terminal Jatijajar, Terminal Pondok Cabe, Terminal Poris Plawad, Terminal Kampung Rambutan, dan Terminal Pulogebang. Sementara mudik gratis oleh BUMN, salah satunya diselenggarakan oleh Indonesia Financial Group (IFG) Holding. Proses pendaftarannya sudah berlangsung sejak awal Maret 2025 lalu melalui aplikasi Mitra Darat. Kembali ke konten hoaks soal tautan pendaftaran mudik gratis dari kementerian, pihak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah membuat artikel bantahan terkait hal ini. Kementerian tersebut membeli label hoaks untuk unggahan program mudik gratis yang mencatut logo Garuda Indonesia, Kemenhub, KAI, dan Pelni, seperti salah satu unggahan di media sosial yang kami temui. 100	2025-03-20
Berita CekFakta	Hoaks Maarten Paes Dicoret dari Timnas Indonesia	Sebagai informasi, Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert resmi memanggil 27 pemain untuk persiapan laga Indonesia menghadapi Australia (20/3/2025) dan Bahrain (25/3/2025). Mengutip Antara, jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 30 pemain seiring kedatangan tiga nama baru yang dinaturalisasi, yaitu Joey Pelupessy, Dean James, dan Emil Audero. Sesuai regulasi, setiap tim hanya boleh mendaftarkan 23 pemain saat pertandingan. Itu artinya, Kluivert harus mencoret tujuh pemain. Sementara ini ada tiga pemain yang dipastikan absen yakni Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, dan Egy Maulana Vikri. Dua yang disebut pertama terkena larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning, sementara Egy belum pulih dari cedera. Kondisi ini berarti Kluivert masih harus mencoret empat pemain lagi untuk laga melawan Australia, sore nanti. Sejauh pemantauan Tirto, belum ada pengumuman daftar 23 pemain sampai sekitar pukul 10.00 WIB. Sekitar pukul 08.00 WIB akun @timnasindonesia sempat mengunggah informasi soal jelang laga melawan Australia. Tapi tidak ada keterangan tentang pencoretan pemain. Sementara unggahan akun X (dulu Twitter) @TimnasIndonesia pada 19 Maret 2025, sekitar pukul 16.28 WIB menunjukan latihan perdana para pemain Timnas di Jubilee Stadium, Sydney. Sosok Paes terlihat masih berlatih bersama rekan-rekannya. Berdasar informasi sampai Kamis (20/3/2025), belum ada pengumuman resmi pemain yang akan mengisi daftar 23 pemain Timnas untuk melawan Australia. Kluivert diyakini baru akan mengumumkan skuad beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Dengan begitu, narasi pencoretan resmi Paes dari skuad Indonesia sejak 11 Maret 2025 tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. 100	2025-03-20
Berita CekFakta	Tidak Benar Video Penampakan Uang Korupsi PT PLN Rp1,2 T	Tirto mencoba menyaksikan keseluruhan video berdurasi sekitar 40 detik di YouTube dan Threads. Tidak banyak petunjuk yang kami dapatkan dari video tersebut. Kami kemudian mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search), salah satu hasilnya mengarahkan ke unggahan TikTok berikut. Unggahan ini menampilkan video yang sama, tapi narasinya berbeda. Uang yang ditampilkan di video disebut sebagai hasil sitaan hasil korupsi bekas Direktur Utama Pertamina, Nur Pamudji, sebesar Rp173 miliar. Di video tersebut juga terlihat watermarkSuara.com. Video yang beredar di Facebook juga mempunyai watermark Suara.com. Berdasar petunjuk yang ada, kami mencoba melakukan pencarian dengan kata kunci, “suara. com tumpukan uang pln”. Hasil pencarian teratas mengarahkan ke unggahan berikut dari kanal YouTube media Suaradotcom (terverifikasi). Video tersebut berjudul "Polisi Perlihatkan Tumpukan Uang Rp 173 Miliar Hasil Korupsi Eks Dirut PT PLN Nur Pamudji". Video berasal dari kejadian hampir lima tahun lalu. Suaradotcom mengunggah video tersebut pada 28 Juni 2019. Kami juga menemukan video berikut dari SCTV pada tahun 2019. Seperti Suara.com, pemberitaan SCTV juga menyebut bahwa uang Rp173 miliar tersebut adalah barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis high speed diesel (HSD) oleh PLN di tahun anggaran tahun 2010. Berdasarkan arsip Tirto, pada tahun 2019, memang ada kasus korupsi pengadaan solar yang melibatkan mantan Dirut PLN, Nur Pamudji. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp188 miliar kala itu. Kasus tersebut melibatkan upaya Nur yang memanipulasi tender pengadaan HSD pada 2010. Tuban Konsorsium yang melibatkan Trans-Pacific Petrochemical lndotama (TPPI) menang dan masuk menjadi pemasok HSD. Bahan bakar itu digunakan untuk suplai ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok dan PLTGU Belawan periode tahun 2010. Kontrak antara PLN dan Tuban Konsorsium berjangka empat tahun, sampai 10 Desember 2014. Namun, TPPI hanya mampu memasok 11 bulan. Hal ini mendorong PLN harus memasok HSD dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dan menyebabkan PLN mengalami kerugian. Jadi, video yang beredar di media sosial bukanlah video penyitaan bukti korupsi PLN pada tahun 2025 senilai Rp1,2 triliun, tetapi penyitaan barang bukti korupsi Dirut PLN pada tahun 2019, yang kurang lebih berjumlah sekitar Rp173 miliar. Terkait klaim adanya kasus korupsi PLN pada tahun 2025 senilai Rp1,2 triliun, kasusnya sendiri belum terkonfirmasi. Mengutip Kumparan, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri sejauh ini masih melakukan penyelidikan. Kasus yang dimaksud terkait dengan mangkraknya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 di Kalimantan Barat. Mangkraknya proyek tersebut diduga sebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp1,2 triliun. "Masih tahap penyelidikan, ya. Belum bisa saya konfirmasikan sekarang. Masih dalam penyelidikan tahap awal," ungkap Wakil Kepala Kortastipidkor Polri, Brigadir Jenderal Arief Adiharsa, seperti dilansir dari Kumparan. Polisi disebut juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat PLN Pusat pada 3 Maret 2025 lalu. Diketahui, PLTU 1 Kalbar mulai mangkrak pada 2016, sebab konsorsium KSO BRN yang memenangkan proses lelang ternyata tidak memenuhi syarat prakualifikasi dan evaluasi teknis. Dalam beberapa hari terakhir, kami juga menemukan sejumlah narasi hoaks terkait berbagai kasus korupsi. Berikut beberapa di antaranya. 100	2025-03-19
Berita CekFakta	Hoaks, Narasi Keluarga Besar Jokowi Terlibat Korupsi Pertamina	Tirto menyaksikan keseluruhan video pendek yang tersebar di media sosial tersebut. Video tersebut menjabarkan profil Bagaskara Ikhlasulla Arif dan Joko Priambodo. Nama yang disebutkan pertama adalah keponakan Jokowi, anak dari adik bungsu Jokowi, Titik Relawati. Dia menempati posisi Manager Non-Government Relations di PT Pertamina sejak Maret 2024. Sementara Joko Priambodo adalah Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak usaha PT Pertamina Patra Niaga, sejak 20 Mei 2024. Dia secara tidak langsung adalah keponakan Jokowi. Joko adalah menantu dari Idayati yang merupakan adik kandung Jokowi. Namun, dalam video singkat yang tersebar di media sosial, tidak ada sama sekali informasi soal keterlibatan dua orang itu terhadap dugaan kasus korupsi Pertamina. Narasi soal keluarga Jokowi terlibat dalam korupsi Pertamina juga hanya berdasar keterangan teks yang tidak dibahas di dalam video. Kami kemudian melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari beberapa klip video tersebut. Salah satu hasil pencarian mengarahkan ke video TikTok berikut, dari unggahan Juli 2024 lalu. Konten tersebut berisikan audio yang sama dengan unggahan lain di media sosial, yang membahas soal Bagaskara dan Joko yang menjabat posisi strategis di Pertamina. Namun, narasi dalam video tersebut juga tidak menyebut adanya keterlibatan dua orang tersebut dalam kasus korupsi. Pun, video tersebut diunggah sejak Juli 2024, jauh sebelum kasus korupsi Pertamina terkuak. Tirto kemudian mencoba melakukan pencarian berdasar petunjuk di thumbnail awal video. Potongan judul dengan highlight oranye bertuliskan 'Keluarga Jokowi Punya Jabatan Strategis di Pertamina," begitu yang kami simpulkan dari potongan judul tersebut. Teks tersebut kemudian kami gunakan untuk melakukan pencarian. Hasil penelusuran teratas mengarahkan kami ke video berikut dari Kompas.com. Video tersebut sama persis dengan unggahan yang tersebar di media sosial, hanya saja durasinya lebih panjang. Video Kompas.com berdurasi sekitar 2,5 menit. Isinya selain menjelaskan soal profil Bagaskara dan Joko juga membahas soal tanggapan Pertamina terkait jabatan dua famili Jokowi ini. Video tersebut juga pertama diunggah pada 9 Juni 2024. Kala itu pemberitaan media massa menyoroti adanya dua kerabat Jokowi yang baru saja menempati jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina. Lebih jauh, hasil pemantauan Tirto, sampai dengan Rabu (19/3/2025) ada sembilan orang tersangka kasus korupsi minyak mentah Pertamina. Tidak ada nama Bagaskara ataupun Joko dalam daftar tersebut. Berikut rangkuman Antara soal nama dan jabatan para tersangka: 100	2025-03-19
Berita CekFakta	Salah Konteks Video Anggota DPR Terima Amplop saat Rapat	Tirto mencoba mencari informasi soal kebenaran video suap amplop dalam rapat dengar DPR dengan Pertamina tersebut. Kami menemukan video aslinya dalam kanal TVR Parlemen berikut. Rapat tersebut terjadi pada Selasa (11/3/2025). Klip yang dicurigai terjadinya suap terjadi di garis waktu sekitar 1 jam 53 menit, terlihat pria berbatik kuning baru hadir. Lalu sekitar satu menit kemudian, terlihat pria berbatik kuning tersebut didatangi pria lain yang membawa map. Kemudian kejadian seperti narasi yang viral di media sosial terjadi. Bisa dikatakan bahwa video tersebut asli dan tidak mengalami penyuntingan. Pencarian Tirto mengarahkan ke klarifikasi dari DPR. Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, mengklarifikasi perihal adanya pemberian amplop kepada Anggota Komisi VI DPR RI saat rapat kerja dengan Pertamina. Dalam penjelasannya Andre menyebut kalau amplop yang menjadi bahan perbincangan di media sosial bukanlah suap. Amplop tersebut berisi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang menurutnya hak bagi tiap anggota DPR RI. "Padahal, saya ingin sampaikan bahwa amplop cokelat yang diterima anggota Komisi VI itu, dengan bapak berbatik kuning itu, itu adalah amplop yang merupakan uang SPPD di mana bapak batik baju kuning itu menandatangani SPPD itu soal perjalanan dinasnya " kata Andre Rosiade, dalam pernyataannya di sela rapat dengan direksi PT Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina Hulu Energi, Rabu (12/3/2025). Tayangan tersebut juga tersedia di kanal TVR Parlemen, sehari setelah klip tersebut ramai di media sosial. Klarifikasi dari DPR ditampilkan pada sekitar menit 57. Pria berbatik kuning yang menerima amplop tersebut diketahui adalah Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron. Andre menjelaskan amplop tersebut baru sempat diambil Herman setelah melakukan perjalanan dinas pekan seblumnya. Sementara itu, Herman mengaku terkejut bahwa kejadian tersebut viral di media sosial. Dia beranggapan, ada pihak yang mencoba memfitnahnya ataupun Komisi VI DPR secara keseluruhan. "Maka saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak berpikir apapun saya tanda tangan di sini dan saya terima SPPD di meja sini. Jadi kalau kemudian muncul di medsos seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu yang disebut itu, itu sebuah fitnah yang keji," tutur Herman. Dia juga mengimbau orang yang menyebarkan narasi tersebut di media sosial untuk menghapus konten tersebut. "Saya klarifikasi juga di media sosial kalau itu tidak benar, tapi kadang medsos itu kejam. Tapi menurut saya di bulan puasa ini marilah kembali ke jalan yang benar. Karena ya tidak mungkin saya tanda tangan yang lain sebagainya di sini. Itulah kepolosan saya, saya biasa saja, itu adalah hak yang harus diterima semua anggota, yang tidak perlu ditutup-tutupi,” tambah Herman lagi. 100	2025-03-19
Berita CekFakta	Hoaks Kim Jong-un Prihatin atas Praktik Korupsi di Indonesia	Tirto menyaksikan keseluruhan video pendek tersebut. Kami mengidentifikasi beberapa bagian yang mencurigakan, termasuk tidak sinkronnya gerak mulut dan kata-kata yang keluar dari mulut Jong-un dalam video tersebut. Mulanya, kami menduga adanya penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) untuk membuat video tersebut. Namun, menurut hasil pemindaian Hive Moderation, tidak penggunaan AI dalam pembuatan video itu. Kami kemudian mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) terhadap salah satu potongan video tersebut. Salah satu hasil pencaian mengarahkan ke rangkuman berita dari "El Pais". Terlihat Kim Jong-un menyampaikan pidato dengan latar yang serupa, di depan bendera Korea Utara, bertanggal 8 Februari 2024. Gambar juga diambil dari sisi kanan depan mimbar. "Kim Jong-un: “Kami akan memusnahkan mereka yang mencoba menggunakan kekerasan terhadap negara kami," begitu tulis keterangan deskripsi video, mengutip salah satu bagian yang diucapkan Jong-un. Berdasar deskripsi video, diketahui juga video tersebut pertama kali tayang pada 9 Februari 2024. Hasil pencarian lain, mengarahkan ke video berikut dari Arirang News (kanal terverifikasi). Lembaga Penyiaran Internasional Korea Selatan tersebut menggunakan thumbnail Jong-un yang berpidato. Dalam video dijelaskan bahwa pidato tersebut diberikan Kim Jong-un pada peringatan 76 tahun berdirinya rezim militer di Korea Utara, 8 Februari 2024 lalu. Mengutip Arirang News, Kim Jong-un menyebut menyebut Korea Selatan sebagai "negara yang bermusuhan" dan berjanji untuk menjaga perdamaian melalui "kekuatan", bukan perundingan. Kami kemudian mencoba mencari video lengkap pidato Jong-un dari peringatan 76 tahun berdirinya rezim militer di Korea Utara, tahun 2024 lalu. Kami menemukan video dari kanal "NORTH KOREA NOW" berikut yang dikelola oleh Kantor Berita Yonhap News Agency. Kami juga menemukan arsip berita Korea Central TVberikut yang menunjukkan pidato Jong-un. Dalam video hampir setengah jam tersebut, terlihat kehadiran Jong-un di acara sampai saat dia menyampaikan pidato. Cuplikan pidato Jong-un yang tersebar di media sosial diambil dari sekitar menit 25:37. Pengambilan gambar dari sudut kanan dan berpindah ke kiri Jong-un juga terlihat serupa dari antara video yang tersebar di media sosial dengan video dari "NORTH KOREA NOW". Kami juga mencoba mendengarkan kembali audio dari video pendek di media sosial dan melakukan pencocokan dengan video dari NORTH KOREA NOW, hasilnya terdengar serupa dan selaras. Video pendek di media sosial hanya memotong beberapa gambar yang tidak mengarah ke wajah Jong-un. Karena itulah, ada ketidaksinkronan gerak mulut dan audio dalam video. Kami kemudian mencoba melakukan transkrip isi pesan yang disampaikan Jong-un dan menerjemahkannya. Selaras dengan pemberitaan Arirang News sebelumnya, pidato Jong-un ini terkait dengan upaya dia membakar semangat para awak militernya dengan mengupayakan perdamaian, tapi tidak lewat jalur negosiasi. Dia juga sempat menyebut soal daerah perbatasan dengan Korea Selatan yang disebut mengancam keselamatan Korea Utara. "Kita harus selalu siaga dalam berperang," begitu kalimat akhir Jong-un yang dicuplik di media sosial. Dalam pidatonya tersebut, Jong-un sama sekali tidak menyebut Indonesia. Lagipula, garis waktunya pun tidak tepat. Pidato Jong-un terjadi pada Februari 2024, sementara isu soal korupsi besar di Indonesia, misalnya korupsi Pertamina, baru terkuak, sekitar akhir Februari 2025 lalu. 100	2025-03-18
Berita CekFakta	Tidak Benar Gibran Sebut Pemerintah Tak Sengaja Pakai Dana Haji	Tirto mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) dari tangkapan layar dalam unggahan. Hasil pencarian Google Lens mengarahkan ke dua unggahan media sosial lain di TikTok dan X (dulu Twitter). Dua unggahan dari dua media sosial lain itu menggunakan foto yang sama juga sama-sama dari tangkapan layar CNN Indonesia, namun judul berita dan tanggal publikasi beritanya berbeda. Kami juga mengidentifikasi kejanggalan dari penulisan judul dari tangkapan gambar di Threads dan YouTube. Di artikel yang dicatut di tangkapan layar, terlihat penulisan judulnya tidak menggunakan huruf kapital di awal tiap kata. Sementara di tangkapan gambar di TikTok dan X, penulisan judulnya konsisten, menggunakan huruf besar di awal kata (kecuali kata sambung seperti ‘di’). Kami mencoba mencari semua judul artikel dari tangkapan layar tersebut. Untuk artikel dengan judul 'Wapres Gibran Isi Materi Retret Kepala Daerah di Akmil Besok' dan 'Gibran Jamin Tak Ada Kemacetan di Libur Panjang Nataru', keduanya ditemukan di situs CNN Indonesia. Satu dipublikasikan pada 25 Februari 2025, sementara yang kedua pada 22 Desember 2024. Sementara artikel berjudul ‘Wapres Gibran Pemerintah Tidak Sengaja Memakai Dana Haji Jadi Tidak Berdosa’, tidak ditemukan oleh mesin pencari di situs CNN Indonesia. Tirto kemudian mencoba mengakses histori indeks beritaCNN Indonesia. Kami menemukan artikel berikut, dengan judul 'Gibran Ingatkan Pengusaha: Genjot Hilirisasi, Tetap Jaga Lingkungan'. Artikel tersebut tayang pada Sabtu, 15 Maret 2025, pukul 05.20 WIB, waktu yang tepat sama dengan tangkapan layar di Threads dan YouTube. Artikel ini juga tidak membahas soal dana haji. Sesuai judulnya, artikel ini mengutip pesan Gibran yang mengingatkan para pengusaha untuk tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan industri hilirisasi, Jumat (14/3/2025). Judul yang berbeda menunjukkan adanya upaya penyuntingan judul dari tangkapan layar. Penulisan huruf kapital di judul yang tidak mengikuti kaidah ejaan yang telah disempurnakan (EYD) dan tidak konsisten dengan judul artikel lain memperkuat dugaan penggantian judul. Hal ini menjadi indikasi bahwa artikel ini mungkin hasil fabrikasi dan tak pernah dipublikasikan oleh CNN Indonesia. Lebih lanjut, Tirto juga mencoba mencari informasi soal komentar Gibran dengan dana haji dalam periode sekitar Maret 2025. Hasilnya nihil. Artikel terbaru yang memberi hasil dari kata kunci 'gibran dana haji' adalah artikel berikut dari Republika dengan judul '100 Hari Prabowo-Gibran: Tantangan di Tengah Turunnya Biaya Haji 2025'. Sisanya adalah artikel periksa fakta yang juga menyebut artikel yang mencatut CNN Indonesia soal pernyataan Gibran adalah hasil suntingan, terutama di di bagian judul artikel. Nama Gibran memang kerap dicatut dalam disinformasi yang tersebar di media sosial. Tirto mencatat setidaknya ada tiga narasi hoaks yang tersebar di media sosial yang mencatut nama Gibran. 100	2025-03-17
Berita CekFakta	Hoaks Prabowo Resmikan Hukuman Mati bagi Koruptor	Mula-mula Tirto mencoba melakukan transkrip dari informasi yang disampaikan oleh narator. Kami menggunakan potongan dari narasi tersebut sebagai kata kunci pencarian. Hasilnya mengarahkan ke beberapa artikel dari sejumlah situs berikut; tautan 1, tautan 2, tautan 3. Artikel-artikel tersebut berisi tulisan yang sama persis dengan apa yang dibacakan narator dalam video. Hasil pengamatan Tirto, artikel dari JurnalPatroliNews menjadi yang terbit paling awal, pada 9 Maret 2025. Hasil penelusuran lebih lanjut terkait situs tersebut mengarahkan kami ke pengumuman dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, sekarang menjadi Komdigi) berikut. Dalam pernyataan Kominfo, nama "Jurnal patroli news" menjadi salah satu dari 319 media yang dituding media "abal-abal", alias media yang tak bisa dipertanggung jawabkan kebenaran informasinya. Kami juga mencoba mencari informasi soal penulis dan detail informasi lebih lanjut dari dari waktu kejadian dalam narasi video, namun kami tidak menemukan informasi resmi ataupun pemberitaan media kredibel yang menyebut Prabowo meresmikan hukuman mati bagi koruptor. Sementara bagian pidato Prabowo yang digunakan dalam video tersebut adalah potongan dari kejadian lain. Kata-kata Prabowo tersebut berasal dari sambutan saat peluncuran Danantara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/2/2025). Potongan pidato Prabowo tersebar di sejumlah unggahan media nasional. Sementara, video lengkapnya bisa diakses dari tautan berikut dari kanal YouTube media Kompas TV (sekitar menit 16:18) serta Instagram media TVRI Nasional ini. Dalam pidatonya tersebut, Prabowo hanya menyampaikan komitmen pemerintah untuk bertindak tegas dalam menghadapi tindakan korupsi. Dia tidak menjabarkan sama sekali terkait hukuman mati bagi koruptor. Kami juga tidak menemukan Perppu terkait hukuman mati koruptor, seperti yang disebut dalam narasi video dan artikel, hingga artikel ini ditulis pada Senin (17/3/2025). 100	2025-03-17
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Klaim BBM Gratis dalam Rangka Tunjangan Hari Raya	Tim Riset Tirto mula-mula menghubungi Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, untuk memverifikasi klaim adanya BBM gratis dalam rangka pemberian THR. Ia menyatakan informasi yang beredar tidak benar. “Kami tidak menyediakan BBM Regulasi THR dan menggiring publik melalui link web yang dicurigai penipuan dan tidak menggunakan logo mypertamina untuk hal tersebut sehingga dipastikan hoaks,” ungkap Fadjar kepada Tirto, Jumat (14/3/2025). Tirto lantas mengunjungi profil akun TikTok pengunggah, “riskacabby12”, untuk menelusuri tautan klaim BBM gratis dalam rangka THR. Setelah itu, kami menyalin tautan tersebut ke mesin deteksi situs, urlscan.io. Tautan yang disertakan dalam unggahan rupanya tidak mengarah ke situs resmi maupun akun-akun resmi Pertamina. Tautan tersebut meminta beberapa data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram aktif. Klaim pemberian BBM gratis juga sebelumnya sempat berseliweran. Pertamina dikabarkan menggratiskan pengisian BBM di SPBU pada tanggal 29 dan 30 Februari 2025. Namun, narasi tersebut sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), selain juga bulan Februari 2025 hanya sampai tanggal 28. Wacana terkait BBM gratis sebagai upaya kompensasi Pertamina memang sempat mengemuka. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, merupakan salah satu orang yang melontarkan ide tersebut. Dalam rapat dengar pendapat dengan Pertamina, Selasa (11/3/2025), ia mengusulkan Pertamina agar memberikan BBM secara gratis kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Menurutnya, usulan dari para warganet dapat dipertimbangkan untuk mengembalikan nama baik Pertamina yang beberapa minggu terakhir ini disorot akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Meski demikian, belum ada rilis resmi Pertamina maupun berita kredibel yang mengonfirmasi wacana ini. Dilaporkan Antara, Rabu (12/3/2025), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyebut kalau kompensasi pemberian BBM sebagai bentuk permintaan maaf dari PT Pertamina masih harus dikaji lebih lanjut. Menurut Erick, kasus korupsi harus ditindaklanjuti secara hukum. 100	2025-03-14
Berita CekFakta	Situs Promosi Jual Beli Kripto Mencatut Media The Jakarta Post	Tim Riset Tirto mencoba mengecek situs asli media https://www.thejakartapost.com/ dan memasukkan kata kunci seperti judul berita yang beredar. Setelah mengetik kalimat “Central Bank of Indonesia sues Prabowo Subianto over statements he made on live television” di kolom pencarian situs media tersebut, kami tak menemukan adanya berita dengan judul tersebut. Baik situs palsu yang mempromosikan platform trading kripto, maupun situs asli The Jakarta Post, memang menunjukkan tampilan halaman depan serupa, seperti adanya pilihan menu tiga garis di pojok kiri. Ada juga beberapa menu di bagian atas yang sama persis, termasuk pilihan “Indonesia”, ”business”, dan “world”, yang menunjukkan kanal-kanal di media tersebut. Meski begitu, satu hal yang berbeda yakni di situs palsu, opsi tiga garis di pojok kiri tidak bisa diklik, sementara di situs asli The Jakarta Post, menu itu memunculkan beberapa pilihan, seperti “Multimedia” dan “Travel”. Beberapa menu yang dimunculkan di situs palsu juga tidak mengarah ke situs resmi The Jakarta Post. Untuk melakukan penelusuran lebih jauh, Tirto juga menghubungi Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, Taufiq Rahman. Kepada Tirto, ia telah menyatakan narasi yang beredar tidak benar. “Betul sekali, kami tidak pernah menerbitkan berita tersebut dan ini contoh kesekian kali nama dan logo TJP dipakai untuk menyebarkan fake news dengan tema politik,” kata Taufiq lewat keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025). Jadi, bisa dikatakan bahwa logo The Jakarta Post telah dicatut untuk membuat klaim tak akurat yang berisi promosi platform jual beli kripto. Tirto kemudian mencari konteks foto Prabowo mengenakan jas abu-abu yang digunakan sebagai header dalam berita promosi trading kripto mengatasnamakan The Jakarta Post tersebut. Dengan memanfaatkan Google Image, kami menemukan foto ini identik dengan jepretan fotografer Antara. Gambar Prabowo itu kemungkinan besar merupakan momen saat pelantikan pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024). “Presiden Prabowo Subianto melantik Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK dan empat Wakil Ketua KPK, yakni Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono, serta lima Dewan Pengawas KPK yaitu Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno,” tulis keterangan fotonya. Artinya, dokumentasi Prabowo yang digunakan juga tidak ada kaitannya dengan jual beli kripto. Tirto tak menemukan adanya sumber resmi maupun pemberitaan dari media lain yang mengonfirmasi narasi seperti yang tengah berlalu-lalang. Kami juga menelusuri laman situs melalui URLscan.io. Hasilnya, domain dari situs tersebut ada di Belanda dan tak berafiliasi sama sekali dengan The Jakarta Post. 100	2025-03-14
Berita CekFakta	Manipulasi Video Jokowi Mempromosikan Seprai UMKM	Usai menyaksikan video dari awal hingga akhir, Tim Riset Tirto menemukan beberapa tanda klip ini dibuat oleh kecerdasan buatan/Artificial Intelligence (AI), seperti gerakan wajah yang tidak sesuai dengan bunyi suara yang dikeluarkan. Kami lalu mencoba memasukkan potongan video Jokowi ini ke situs deteksi AI, Hive Moderation. Hasilnya, secara umum, persentase kemungkinan video ini mengandung konten AI atau deepfake mencapai 99,8 persen. Untuk memastikan asal muasal rekaman Jokowi, Tirto memanfaatkan Google Image dengan memasukkan tangkapan layar gambar Jokowi memakai kemeja batik. Dari situ kami menemukan foto serupa di rilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dokumentasi itu tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi promo seprai, melainkan momen di mana Jokowi berpidato dalam acara Kompas 100 CEO Forum 2021 di Istana Negara, Kamis (18/11/2021). Saat itu Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong program hilirisasi industri dengan mengurangi ekspor bahan mentah atau raw material. Menurut Jokowi, kebijakan tersebut diambil guna meningkatkan nilai tambah di sektor industri. “Kita ingin nilai tambah, kita ingin added value, kita ingin ciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan itu sekarang mulai disadari oleh negara-negara lain,” ujar Jokowi, dinukil dari laman PANRB. Jadi, bisa disimpulkan kalau video Jokowi mempromosikan seprai tidak benar dan merupakan hasil manipulasi digital. Pola yang sama juga dijumpai di video Prabowo membagikan seprai pada 2024 lalu. Klip itu juga dibuat oleh AI, dan footage aslinya memperlihatkan percakapan Prabowo dan jurnalis Najwa Shihab, yang berasal dari rekaman bincang-bincang Mata Najwa dalam program kolaborasi Narasi bersama Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (UGM). 100	2025-03-13
Berita CekFakta	Benarkah Prabowo Akan Samakan Gaji DPR, MPR, dengan PNS?	Untuk memastikan kebenaran narasi yang beredar, Tim Riset Tirto mencoba menyalin teks dalam foto yang berbunyi “Prabowo sampaikan siapa yang setuju gaji DPR dan MPR disetarakan dengan gaji PNS”, ke mesin pencarian Google. Dari penelusuran itu kami tak menjumpai sumber resmi maupun pemberitaan media kredibel yang mengonfirmasi adanya rencana Prabowo untuk menyamakan gaji DPR, MPR, dengan PNS. Tirto justru menemukan narasi ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ketentuan gaji DPR dan MPR sendiri diatur dalam beberapa regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan, kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan gaji pokok setiap bulan. Gaji pokok juga diberikan pula kepada Pimpinan MPR yang bukan Pimpinan DPR. Selain gaji pokok, seperti disebut dalam pasal 3 ayat (1), Pimpinan Lembaga Tertinggi (MPR)/Tinggi Negara (salah satunya DPR) dan Anggota Lembaga Tinggi Negara juga diberikan tunjangan jabatan, tunjangan yang berlaku bagi PNS, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait nominal gaji pimpinan dan anggota DPR, MPR, termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara. Pasal 1 PP 75/2000 menyebut kalau Ketua MPR dan DPR memperoleh gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Lalu Wakil Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR mendapatkan Rp.4.620.000 per bulan, dan anggota DPR memperoleh gaji pokok senilai Rp4.200.000 setiap bulan. Sementara itu, aturan terkait gaji pokok PNS tercantum dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS. Dalam aturan itu terdapat skema gaji bagi PNS berdasarkan golongannya. Golongan terendah yakni golongan Ia (juru muda), yang mendapat gaji pokok dalam rentang Rp1.685.700 - Rp2.522.600. Kemudian golongan tertinggi yakni golongan IVe (Pembina utama), yang mengantongi gaji sebanyak Rp3.880.400 - Rp6.373.200. 100	2025-03-13
Berita CekFakta	Video Bulan Dihantam Asteroid, Bagaimana Faktanya?	Tim Riset Tirto mencoba menelusuri berita dan sumber kredibel, salah satunya dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Dengan mencoba memasukkan beberapa kata kunci di mesin perambah Google, di antaranya “moon hit by an asteroid in march 2025” dan “bulan dihantam asteroid”, kami tak menemukan adanya laporan yang mengonfirmasi. Asteroid sendiri merupakan benda berbatu kecil yang mengorbit matahari. Meskipun asteroid mengorbit matahari seperti planet, ukurannya jauh lebih kecil ketimbang planet. Sejumlah fenomena astronomi memang akan menghiasi langit selama bulan Maret 2025, tapi Tirto tak menemukan soal berita adanya fenomena asteroid menghantam Bulan. Dinukil dari situs NASA, pada tanggal 13-14 Maret mendatang, akan ada Gerhana Bulan Total, di mana Bulan berubah menjadi bola merah tua selama beberapa jam pada tanggal 13 Maret hingga 14 Maret (tergantung pada zona waktu). Selain itu juga bakal ada bulan purnama pada tanggal 14 Maret 2025, dan bulan baru pada tanggal 29 Maret. Bulan baru adalah saat sisi gelap Bulan menghadap ke Bumi. Namun, tak ada berita kredibel yang membenarkan informasi yang beredar terkait asteroid yang menabrak bulan. Video serupa juga sudah dinyatakan tidak benar oleh beberapa lembaga pemeriksa fakta, salah satunya USA Today. Seorang profesor ilmu komputer dari Northwestern University, V.S. Subrahmanian dan peneliti pascadoktoral, Marco Postiglione, menemukan sejumlah tanda yang membuktikan kalau video yang berlalu lalang kemungkinan merupakan hasil manipulasi digital. Beberapa petunjuk itu antara lain asteroid yang tampak meledak sebelum menghantam bulan dan gelombang kejut melewati awan di langit secara tidak wajar. Video yang diperkecil setelah benturan juga dikatakan menunjukkan bahwa klip tersebut disunting setelah direkam. Adapun suara ledakan yang lebih pelan daripada suara alarm dan gonggongan anjing juga disebut menunjukkan kalau audio tersebut telah diedit. Meskipun hantaman asteroid jarang terjadi, bulan dibombardir oleh meteoroid yang lebih kecil setiap hari, dan bukan hal yang aneh jika dampak tersebut bisa terlihat dari Bumi tanpa teleskop. Menurut siaran pers NASA, pada 17 Maret 2013 silam, sebuah objek dengan lebar kurang dari 2 kaki menabrak Bulan saat melaju sekitar 56.000 mph. Hal itu menyebabkan ledakan yang setara dengan 5 ton TNT (senyawa kimia sebagai bahan peledak). “Siapa pun yang melihat bulan pada saat terjadi tabrakan dapat melihat ledakan tersebut – tidak perlu teleskop,” begitu bunyi siaran tersebut. “Selama sekitar satu detik, lokasi tumbukan bersinar seperti bintang berkekuatan empat.” NASA juga memuat video di situsnya yang menunjukkan kilatan serupa yang disebabkan oleh tumbukan di bulan. Mengutip informasi dari situs The Planetary Society (organisasi nirlaba di AS yang fokus pada isu astronomi), jika asteroid besar menghantam bulan, ia akan membuat kawah yang cukup besar dan melontarkan material dari permukaan, tetapi kerusakannya hanya sampai di situ. Tidak ada asteroid di tata surya yang cukup besar untuk memecah bulan atau menjatuhkannya dari orbitnya. 100	2025-03-12
Berita CekFakta	Salah, Tautan Pendaftaran Bansos Ramadhan 2025 Rp1,5 Juta	Tim Riset Tirto pertama-tama mengecek profil akun pengunggah. Akun itu rupanya baru dibuat pada 3 Maret 2025 dan hanya memiliki 12 pengikut. Dalam berandanya tampak hanya satu unggahan yang pernah dibagikan, yakni terkait bantuan Ramadan 2025. Sudah jelas bahwa akun tersebut bukanlah akun asli Kemensos. Akun Facebook resmi Kemensos sendiri bernama “Kementerian Sosial RI” yang memiliki centang biru dan diikuti oleh 184 ribu orang. Tirtotak menemukan adanya informasi yang membenarkan klaim yang beredar dalam akun media sosial resmi Kemensos. Narasi ini bahkan telah dinyatakan hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Penyaluran bansos dari pemerintah tidak menggunakan Telegram dan pemerintah pada triwulan 1-2025 masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penyaluran bansos. Hasil penelusuran menggunakan urlscan.io juga menemukan kalau tautan yang disebarkan akun palsu tak mengarah ke situs resmi maupun akun-akun media sosial Kemensos. Tautan seperti ini umumnya merupakan modus penipuan atau pencurian data pribadi (phishing). Kemensos lewat akun Instagram-nya telah menyatakan bahwa pihaknya tidak membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bantuan sosial. Dalam highlight story “HOAKS”, Kemensos menyatakan bahwa penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/BPNT dan PKH, adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan Pemerintah Daerah atau dapat mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos. Dilaporkan Kompas TV, Sabtu (1/3/2025), Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, pun menegaskan kalau tidak akan ada penambahan bansos khusus selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah alias pada tahun 2025 ini. Hal itu karena penyaluran bantuan sosial untuk perlindungan sosial di tiga bulan pertama tahun 2025 sudah dilakukan, dengan tingkat penyaluran mencapai lebih dari 90 persen. "Tetap kita bansos untuk perlindungan sosial di tiga bulan pertama ini sudah salur ya, sudah 90 persen lebih. Nanti kita akan menyalurkan lagi pada 3 bulan ke depan," ungkapnya. Untuk bantuan sosial pada triwulan kedua tahun 2025, Kemensos akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penerima manfaat. Adapun beberapa bansos yang cair bertepatan dengan bulan Ramadan, seperti dilansir CNBC Indonesia, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras 10 kilogram (kg), bantuan pangan non-tunai (BNPT), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Untuk PKH, masyarakat bisa memantau status penyaluran bantuan sosial yang mereka terima lewat situs http://cekbansos.kemensos.go.id/. Di situ, masyarakat bisa memilih lokasi domisili, memasukkan nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengklik tombol "cari data". Tirto sebelumnya pernah memeriksa klaim tidak benar terkait PKH 2025 dan PKH 2024. 100	2025-03-11
Berita CekFakta	Benarkah BI Luncurkan Uang Pecahan Rp25 Ribu Bergambar Gus Dur?	Untuk mencari tahu kebenaran klaim yang berlalu lalang, Tim Riset Tirto mula-mula mengunjungi akun Instagram resmi @bank_indonesia. Hasilnya, kami tak menemukan adanya informasi yang membenarkan adanya peluncuran uang kertas pecahan Rp25.000 bergambar Gus Dur. Tirto lalu memanfaatkan penelusuran Google untuk melakukan pencarian lanjutan. Setelah memasukkan kata kunci “BI keluarkan uang bergambar Gus Dur” ke kolom pencarian, kami menemukan narasi ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 2 Maret 2025 lalu. Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, M Anwar Bashori, menjelaskan, sampai saat ini pihaknya belum mengeluarkan kebijakan adanya uang rupiah emisi baru pecahan Rp25.000 bergambar Gus Dur. Menurut Anwar, setiap uang pecahan baru yang dikeluarkan oleh BI bakal diumumkan di media sosial dan situs resmi institusi tersebut. BI mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mempercayai informasi yang beredar. Menukil laman resmi BI, uang rupiah yang berlaku saat ini di antaranya uang kertas pecahan Rp100.000 tahun emisi 2022, Rp50.000 tahun emisi 2022, Rp20.000 tahun emisi 2022, Rp10.000 tahun emisi 2022, Rp5.000 tahun emisi 2022, Rp2.000 tahun emisi 2022, dan Rp 1.000 tahun emisi 2022. Sementara untuk uang koin, pecahan yang berlaku yakni Rp1.000 tahun emisi 2016, Rp500 tahun emisi 2016, Rp200 tahun emisi 2016, Rp100 tahun emisi 2016, Rp1.000 tahun emisi 2010, dan Rp500 bergambar bunga melati tahun emisi 2003. Masyarakat bisa mengecek informasi lengkap tentang uang rupiah yang masih berlaku di laman https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/Default.aspx. 100	2025-03-11
Berita CekFakta	Benarkah Apple Hapus Hari Perempuan Internasional dari Kalender?	Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Apple remove International Women’s Day from its calendar”. Hasilnya, kami menemukan beberapa lembaga pemeriksa fakta yang telah menyatakan klaim ini tidak tepat, seperti PolitiFact dan Snopes. Masyarakat diketahui menyamakan Apple dengan langkah yang diambil Google. Raksasa teknologi Google pada tahun 2024 lalu memang menghapus banyak peringatan budaya dari kalendernya, termasuk Bulan Sejarah Perempuan, Black History Month (untuk menghormati warga Afrika-Amerika), serta Pride Month. Seperti tercantum di laman resmi Google, Tim Kalender Google disebut mulai menambahkan serangkaian momen yang lebih luas secara manual di sejumlah besar negara di seluruh dunia — seperti perayaan budaya, hari guru, dan lainnya. “Kami mendapat masukan bahwa banyak acara dan negara lain yang tidak tercantum, dan tidak memungkinkan untuk memasukkan ratusan momen ke dalam kalender setiap orang — jadi pada pertengahan tahun 2024 kami memutuskan untuk menyederhanakan dan hanya menampilkan hari libur umum dan peringatan nasional dari timeanddate.com,” tulis Google. Meski Google memutuskan menghapus Bulan Sejarah Perempuan dan beberapa peringatan lain, Apple mengatakan untuk kasus pihaknya tidak demikian. Menukil Snopes, pihak Apple menyatakan bahwa narasi semacam itu adalah kesalahpahaman lantaran Hari Perempuan Internasional maupun Bulan Sejarah Perempuan, yang juga terjadi pada Maret, tidak pernah ditampilkan dalam kalender standar Apple. Tirto pun tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan kalau Apple menghapus Hari Perempuan Internasional dari aplikasi kalendernya, maupun data yang memperlihatkan perusahaan teknologi itu mencantumkan Peringatan Hari Perempuan Internasional di kalendernya, dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah arsip yang menunjukkan tangkapan layar kalender MacBook pada 2024 juga tidak menampilkan label khusus untuk Hari Perempuan Internasional saat 8 Maret. Dengan demikian, klaim soal Apple menghapus Hari Perempuan Internasional dari kalender bisa menyesatkan tanpa tambahan keterangan. 100	2025-03-10
Berita CekFakta	Tidak Benar Klaim Kasus Antam Rugikan Negara Rp5,9 Kuadriliun	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “kerugian negara kasus Antam”. Dari pencarian itu kami menemukan sejumlah media yang memberitakan terkait angka kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas. Namun demikian, Tirto tak menemukan adanya berita kredibel atau sumber resmi yang melaporkan kerugian negara akibat kasus Antam mencapai Rp5,9 kuadriliun. Seperti dilaporkan CNN Indonesia, sebanyak 13 orang diproses hukum dan dihadapkan ke meja hijau untuk diadili dalam kasus dugaan korupsi ini. Enam orang merupakan mantan petinggi Antam, sementara tujuh lainnya dari pihak swasta. Enam terdakwa mantan pejabat PT Antam itu bekerja sama dengan pihak swasta selaku pelanggan jasa lebur cap emas dan jasa pemurnian emas (emas cucian). Mereka yang diproses hukum salah satunya yakni General Manager (SVP) Logam Mulia Business Unit (UBPP Logam Mulia) periode 1 Agustus 2017-5 Maret 2019, Abdul Hadi Aviciena. Kemudian tujuh orang yang merupakan pelanggan jasa lebur cap emas dan jasa pemurnian emas di antaranya Lindawati Effendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, James Tamponawas, Ho Kioen Tjay, Djudju Tanuwidjaja, dan Gluria Asih Rahayu. Para terdakwa disebut telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara buntut kasus ini mencapai Rp3,3 triliun. Nilai itu berdasar pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Kegiatan Usaha Komoditi Emas Tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 Nomor: PE.03/R/S-1028/D5/01/2024 tanggal 23 September 2024, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP). Rinciannya yakni Lindawati Effendi diperkaya sebesar Rp616.943.385.300,00; Suryadi Lukmantara Rp444.925.877.760,00; Suryadi Jonathan Rp343.412.878.342,59; dan James Tamponawas Rp119.272.234.430,00; Lalu Djudju Tanuwidjaja diperkaya senilai Rp43.327.261.500,00; Ho Kioen Tjay Rp35.460.330.000,00; Gluria Asih Rahayu Rp2.066.130.000,00; serta pihak pelanggan lainnya (perorangan, toko emas, perusahaan) non kontrak karya sebesar Rp1.702.671.167.794,45. Liputan dengan jumlah kerugian negara yang sama juga dipublikasikan oleh Kompas.com. Untuk diketahui, Kejagung mulai memproses hukum kasus ini pada pertengahan tahun lalu. Kasus yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah itu sedang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Pengadilan Tipikor diketahui kembali menggelar sidang lanjutan kasus cap emas ilegal yang menyeret nama perusahaan PT Antam, Senin ini (10/3/2025). Penetapan tersangka kasus cap emas ilegal yang melibatkan PT Antam ini juga dimuat dalam situs resmi Kejagung. 100	2025-03-10
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Kompensasi Pertamina untuk Korban Pertamax Oplosan	Sebagai informasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memang membuka pos pengaduan bagi warga yang merasa menjadi korban Pertamax oplosan. Melalui keterangan resmi, LBH Jakarta mengungkap pembukaan pos pengaduan ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan, memetakan dampak yang dialami oleh warga, serta menentukan langkah advokasi yang dapat dilakukan guna menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang ada. Tidak ada keterangan dari LBH Jakarta ataupun CELIOS terkait adanya kompensasi dari pihak Pertamina sebesar Rp1,5 juta bagi masyarakat yang mendaftarkan dirinya ke pos pengaduan tersebut. Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di tiap unggahan tersebut. Beberapa tautan tersebut mengarahkan ke halaman situs dengan tampilan yang mirip. Halaman tersebut memuat logo Pertamina dan MyPertamina. Tersedia juga kolom formulir yang meminta sejumlah data diri pribadi seperti nama, nomor telepon yang tersambung dengan telegram dan asal provinsi. Meski begitu, hasil pemindaian yang dilakukan Tirto menggunakan URL Scan menunjukkan, tautan-tautan halaman pendaftaran ini tidak terafiliasi dengan situs LBH Jakarta, CELIOS maupun Pertamina. Selanjutnya, kami menghubungi pihak LBH Jakarta untuk memverifikasi klaim yang beredar. Kepada Tirto, Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, memastikan bahwa sejumlah akun yang mengunggah klaim tersebut bukanlah akun resmi milik LBH Jakarta. “Unggahan tersebut tidak benar dan bukan diunggah oleh akun resmi LBH Jakarta,” ujarnya saat dikonfirmasi Tirto, Jumat (7/3/2025). Senada, Tirto juga mendapatkan keterangan resmi dari Pertamina yang membantah adanya pemberian kompensasi senilai Rp1,5 juta bagi masyarakat yang mendaftarkan diri ke pos pengaduan yang ada di tautan tersebut. Perusahaan plat merah tersebut juga memastikan bahwa akun pengunggah klaim dan tautan yang beredar bukan milik Pertamina. 100	2025-03-07
Berita CekFakta	Salah, Video Tentara Ukraina Pura-Pura Perang Demi Bantuan AS	Tirto menemukan petunjuk adanya watermark dari akun TikTok bernama “vitsikkkk2” dalam video yang tersebar. Kami kemudian mengunjungi akun TikTok itu dan menemukan video serupa yang diunggah pada Kamis (27/2/2025). Unggahan tersebut juga diberi keterangan berbahasa Ukraina, “@Віцик - борець за життя ?? @Мар'яна Чечелюк кліп доступний за посиланням в біо”. Tirto menerjemahkan keterangan tersebut ke bahasa Indonesia. Hasilnya, keterangan dalam takarir tersebut mengindikasikan bahwa potongan klip video terindikasi sebagai bagian dari video klip musik/film, yakni “@Віцик - pejuang kehidupan ?? @Мар'яна Чечелюк, klip tersedia melalui tautan di bio”. Untuk mengetahui secara utuh konteks klip video tersebut kami memasukan sebuah kata kunci terkait klaim unggahan, di antaranya “Ukraine fake scenes of war” dan “vitsikkkk2” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, Tirto menemukan penjelasan dari Center for Countering Disinformation atau Pusat Penanggulangan Disinformasi yang dikelola pemerintah Ukraina terkait klaim ini. Melalui cuitan dalam akun “@CforCD” instansi tersebut mengklarifikasi potongan klip video yang beredar dengan narasi tentara Ukraina sedang berpura-pura melakukan peperangan demi mendapat bantuan dana AS adalah keliru. Potongan klip yang beredar adalah bagian dari video klip musik yang diunggah di YouTube ini. Hasil penelusuran juga mengarahkan kami ke artikel pemeriksaan fakta dari AFPyang telah mengecek klaim serupa. AFP mendapatkan konfirmasi dari pengunggah video tersebut di TikTok, bahwa klip yang beredar adalah bagian dari produksi video musik untuk lagu "Brothers" yang dibawakan oleh sang pemilik akun, Vitsyk, dan artis Misha Scorpion. Kepada AFP, pemilik akun tersebut mengatakan bahwa para pemeran dalam video klip tersebut semuanya adalah anggota pasukan bersenjata Ukraina. Disebutkan juga bahwa pemilik akun TikTok “vitsikkkk2” itu adalah seorang petugas medis tempur Ukraina yang menggunakan panggilan "Vitsik". Sementara, sosok perempuan yang nampak dalam potongan klip yang sedang diberi make-up dan kotoran di wajah yang diklaim sebagai tentara Ukraina adalah Maryana Checheliuk. Ia adalah seorang polisi berusia 25 tahun yang ditawan oleh militer Rusia di Mariupol pada 2022 dan dibebaskan pada Juni 2024. 100	2025-03-07
Berita CekFakta	Tidak Benar Ada Emas Palsu Milik PT Antam Sebanyak 109 Ton	Tirto menelusuri sejumlah foto dan video yang disertakan dalam sejumlah unggahan tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Hasilnya, kami menemukan bahwa foto dan video yang disertakan dalam unggahan identik dengan video yang diunggah kanal Youtube “Liputan 6” berjudul “Kejagung Tangkap Enam Tersangka yang Memalsukan 109 Ton Emas Antam Selama 11 Tahun Lebih \| Liputan 6” yang tayang pada 31 Mei 2024. Konteks video tersebut adalah saat Kejagung menetapkan enam orang General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLN) PT Antam Tbk periode 2010-2021, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas emas periode tahun 2010-2021, seberat 109 ton. Menukil laporan Liputan 6, para tersangka, selaku GM UBPPL PT Antam, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan aktivitas secara ilegal terhadap jasa manufaktur, yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia. Para tersangka tersebut secara melawan hukum dan tanpa kewenangan telah melekatkan logam mulia milik swasta dengan merk Logam Mulia (LM) Antam. Terkait hal itu, Liputan 6, dalam artikel berjudul “Informasi PT Antam Edarkan Emas Palsu Beredar Lagi, Simak Faktanya” yang diperbarui pada Kamis (5/3/2025), telah memuat pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung kala itu, Ketut Sumardana, yang menjelaskan bahwa emas yang beredar bukanlah emas palsu. "Ini bukan emas palsu, emasnya tetap asli sebagaimana standar Antam. Emas yang sudah distempel oleh Antam itu emas ilegal karena diperoleh dari hasil yang ilegal seperti didapat dari penambang-penambang liar dari luar negeri," ujar Ketut, seperti dilansir dari Liputan 6. "Itu emas asli, cuma tadi kalau beredar terlalu banyak seperti uang yang beredar, itu menyebabkan pasokan-nya banyak demand-nya sedikit. Sehingga harganya jadi turun, sehingga ada selisih harga pada saat itu," ujarnya menambahkan. Kemudian, lebih lanjut, seperti dilansir Antara, Ketut menjelaskan, permasalahannya ada di stempel Antam pada emas-emas yang didapat secara ilegal ini. Secara aturan, emas yang akan distempel itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Namun, dalam kasus 109 ton ini, emas ilegal tersebut bercampur dengan emas legal, sehingga menyebabkan memengaruhi suplai dari Antam. Lalu, terjadi kelebihan di pasaran yang juga memengaruhi harga pada saat itu, sehingga harga emas jadi turun. Terkait kekhawatiran masyarakat setelah muncul berita emas 109 ton yang diusut oleh Kejaksaan Agung sebagai emas palsu, Ketut menekankan, emas tersebut tetap asli. "Itu emas asli, cuma tadi kalau bereda terlalu banyak seperti uang yang beredar, itu menyebabkan pasokan-nya banyak demand-nya sedikit. Sehingga harganya jadi turun, sehingga ada selisih harga pada saat itu," tutur Ketut pada Senin (3/6/2024). Senada dengan pernyataan Ketut, Direktur Utama PT Antam Nico Kanter juga memastikan keaslian produk emas yang diproses selama kurun waktu tahun 2010-2021. "Emas palsu tidak ada, Pak. Itu kita semua emas yang diproses, harus melalui proses yang tersertifikasi. Dan LBMA (London Bullion Market Association) itu sangat-sangat rigid dalam mengaudit kita," kata Nico dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, dilansir dari Antara. Menurut Nico, perkara keaslian emas ini sudah diklarifikasi Antam kepada Kapuspen Kejaksaan Agung. “Oleh berita itu dikatakan bahwa emas palsu. Nah, Alhamdulillah dalam penjelasan kami kepada Kapuspen (Kejagung) beliau juga mempertajam statement-nya bahwa bukan emas palsu,” ucap Nico. Melalui keterangan resmi perusahaan, PT Antam sendiri menjamin keaslian dan kemurnian seluruh produk emas logam mulia yang diproduksi melalui Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia. Manajemen PT Antam menyatakan bahwa seluruh produk emas logam mulia ANTAM dilengkapi sertifikat resmi, dan diolah di satu-satunya pabrik pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang telah tersertifikasi London Bullion Market Association (LBMA). Oleh karenanya, dapat dipastikan seluruh produk emas merek Logam Mulia ANTAM yang beredar di masyarakat adalah asli dan terjamin kadar kemurniannya. “Adapun 109 ton produk emas logam mulia yang diperkarakan oleh Kejaksaan dianggap berkaitan dengan penggunaan merek LM ANTAM secara tidak resmi, sementara produknya sendiri merupakan produk asli yang diproduksi di pabrik ANTAM,” Ujar Sekretaris Perusahaan ANTAM, Syarif Faisal Alkadrie, melalui keterangan resmi (31/5/2024). Untuk mengetahui atau mengecek lebih jauh terkait produk Antam, Antam menyatakan pelanggan dapat menghubungi Whatsapp ALMIRA 0811-1002-002 dan Call Center 0804-1-888-888. 100	2025-03-06
Berita CekFakta	Hoaks Diskon Tarif Listrik 50% Diperpanjang Hingga April 2025	Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di tiap unggahan tersebut. Beberapa tautan tersebut mengarahkan ke halaman situs dengan tampilan yang mirip. Tautan tersebut berisi kolom formulir yang memintakan nama, nomor telepon pengguna yang tersambung dengan aplikasi Telegram, ID pelanggan PLN, serta golongan daya. Halaman tersebut juga memuat logo PT PLN (Persero) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tertera juga tulisan bahwa situs tersebut merupakan pendaftaran program diskon listrik 50 persen periode Maret-April 2025. Situs tersebut meminta masyarakat untuk mengisi formulir yang tersedia. Hasil pemindaian (1,2,3) menunjukkan, tautan-tautan halaman pendaftaran ini tidak terafiliasi dengan situs resmi PLN. Berdasarkan informasi alamat IP yang terlacak, ketiga situs tersebut bahkan tidak terdeteksi berada di Indonesia. Dua situs terlacak berada di Amerika Serikat (AS) dan satu situs terlacak berlokasi di Singapura. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising atau pencurian data pribadi. Tirto kemudian melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi PLN. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya informasi yang menyebut bahwa PLN memperpanjang program diskon listrik 50 persen dari Maret hingga April 2025. Dari penelusuran itu, kami juga menemukan bahwa ketiga akun pengunggah klaim bukan merupakan akun Facebook resmi PLN. Akun Facebook resmi PLN adalah “PLN 123” (terverifikasi resmi dengan tanda centang biru). Senada, kami juga tidak menemukan informasi yang menyebut bahwa PLN memperpanjang program diskon listrik 50 persen dari Maret hingga April 2025. Menyambut bulan Ramadan 2025 ini, PLN memang menghadirkan program diskon 50 persen, akan tetapi program ini hanya untuk program tambah daya di semua golongan tarif dan tambahan diskon 50 persen khusus pelanggan rumah ibadah. Program ini juga hanya berlaku mulai 2 Februari hingga 1 Maret 2025. Menukil laporan Antara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemberian diskon sebesar 50 persen untuk tarif listrik pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya sampai dengan 2.200 VA, tidak diperpanjang, dan hanya berlaku pada Januari hingga Februari saja. "Enggak diperpanjang, dua bulan aja," kata Bahlil, dilansir dari Antara, Kamis (23/1/2025). Senada, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menyampaikan bahwa per tanggal 1 Maret 2025, tarif listrik berlaku normal sesuai dengan ketetapan tarif penyesuaian triwulan I tahun 2025. “Setelah berakhirnya masa diskon, maka per tanggal 1 Maret 2025, tarif listrik berlaku normal sesuai dengan ketetapan tarif adjustment triwulan I tahun 2025,” ujar Greg, dilansir dari Antara, Jumat (28/2/2025) 100	2025-03-06
Berita CekFakta	Salah, Poster Kaesang Pimpin Holding Operasional Danantara	Tirto melakukan penelusuran soal asal usul poster tersebut menggunakan fitur reverse image search dari Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke poster identik yang diunggah di situs Bisnis.com dalam artikel berjudul “Pertaruhan Prabowo di BPI Danantara” yang tayang pada Kamis (17/2/2025). Artikel tersebut menampilkan infografik poster yang identik dengan yang diunggah oleh sejumlah akun di media sosial itu. Meski begitu, dalam infografik yang diunggah Bisnis.com, tidak terdapat foto tokoh-tokoh seperti dalam klaim unggahan yang tersebar, termasuk foto Kaesang yang diklaim menduduki posisi di Holding Operasional Danantara. Poster tersebut hanya menampilkan struktur organisasi Danantara yang memuat sejumlah jabatan dan tugas yang bersumber dari draf Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang disahkan oleh DPR RI pada Selasa (4/2/2025). Tidak ada foto dan nama tokoh yang menduduki jabatan tersebut. Bisnis.com, dalam artikel berjudul “CEK FAKTA: Viral Thomas Djiwandono hingga Kaesang Masuk Struktur Danantara” juga telah memberikan klarifikasi terkait poster yang menampilkan Kaesang diklaim menduduki posisi di Holding Operasional Danantara. Media tersebut memastikan bahwa poster yang memuat Kaesang itu merupakan hoaks. Poster itu memanipulasi poster asli yang dibuat oleh Tim Artistik Bisnis Indonesia sebagai ilustrasi dari artikel "Pertaruhan Prabowo di BPI Danantara" yang disebut di atas. Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, dalam cuitan di akun X nya, juga menyinggung isu yang mengeklaim bahwa Kaesang menduduki posisi Holding Operasional Danantara, seperti dalam unggahan poster yang beredar. Raja Juli membantah bahwa ketua umum partainya tersebut bergabung dalam kepengurusan Danantara dan menyatakan bahwa informasi yang beredar tentang klaim itu adalah hoaks. “Banyak pertanyaan: Mas Kaesang bergabung di Danantara seperti banyak meme/poster yang beredar? Jawabannya: tidak. Itu hanya gosip dan hoax yang diada-adakan dengan tujuan tertentu,” ujarnya seperti dikutip dari cuitannya, Senin (24/2/2025). Menukil laporan Tempo, Kaesang sendiri juga telah membantah klaim yang menyatakan dirinya masuk dalam struktur organisasi Danantara. "Tidak ada, tidak ada," kata Kaesang singkat saat ditanya apakah dirinya masuk dalam struktur organisasi Danantara seperti yang diberitakan Tempo, Senin (24/5/2025). Nama Kaesang sendiri memang tidak ada dalam susunan struktur organisasi Danantara yang telah diresmikan. Posisi kepala Holding Operasional Danantara, yang diklaim dijabat Kaesang, diisi oleh Dony Oskaria. Mengutip laporan Tirto, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa Danantara akan dipimpin oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, sebagai Group CEO. Rosan dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer/Holding Investasi (COO) dan Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, sebagai Chief Operating Officer/Holding Operasional (COO). "Danantara akan dipimpin oleh Bapak Rosan Roeslani, nanti akan dibantu oleh Bapak Pandu Sjahrir, akan dibantu juga oleh Bapak Dony Oskaria," kata Hasan Nasbi saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). Rosan Roeslani menyebut bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengelola investasi, Danantara dibentuk dengan struktur organisasi berlapis, mulai dari dewan pengawas, dewan penasihat, hingga komite pengawas. "Juga ada komite audit, komite investasi, dan masih ada lagi untuk memastikan bahwa kita menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar," kata Rosan Senin (24/2/2025) dikutip dari Antara. Presiden Prabowo menunjuk Menteri BUMN, Erick Thohir, sebagai Ketua Dewan Pengawas didampingi dengan Wakil Ketua Dewan Pengawas, Muliaman Hadad. Adapun Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menduduki posisi anggota Dewan Pengawas. Susunan lengkap pengurus Danantara dapat dilihat di sini. 100	2025-03-05
Berita CekFakta	Hoaks Rekrutmen Asesor Sekolah dan Madrasah Tahun 2025	Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), seperti yang tertulis dalam klaim tersebut, saat ini telah berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), seperti yang juga tertulis dalam klaim tersebut, saat ini telah melebur dengan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN-PAUD) menjadi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM). Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut BAN-PDM adalah badan yang melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan program pendidikan kesetaraan yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan professional. Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di tiap unggahan tersebut. Beberapa tautan tersebut mengarahkan ke halaman situs dengan tampilan yang mirip. Tautan tersebut berisi kolom formulir yang memintakan nama dan nomor telepon pengguna. Halaman situs tersebut juga memuat beberapa logo badan atau kementerian, di antaranya BAN-PDM, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, sekarang menjadi Komdigi), dan lain sebagainya. Namun, logo-logo tersebut hanya gambar (beberapa dengan resolusi rendah) yang tidak bisa diklik. Dari keseluruhan halaman tersebut, bagian yang bisa diklik dan diisi hanya kolom nama dan nomor telepon. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian (1, 2,3) menunjukkan, tautan-tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terkait dengan situs resmi Kemendikdasmen dan BAN-PDM, dua instansi yang bertanggung jawab terhadap rekrutmen asesor pendidikan. Domain atau alamat asal situs-situs tersebut bahkan tidak ada yang berakhiran .go.id, mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Salah satu situs bahkan terlacak berlokasi di Amerika Serikat (AS) dengan domain utama bernama indowave.vercel.app. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising atau pencurian data pribadi. Lebih lanjut, kami mencari informasi ke situs resmi Kemendikdasmen dan BAN-PDM untuk memverifikasi kebenaran klaim soal rekrutmen asesor pendidikan ini. Melalui penjelasan dalam situs resmi, BAN-PDM secara tegas telah membantah adanya rekrutmen asesor sekolah/madrasah seperti yang berseliweran di media sosial ini. Instansi itu menyatakan informasi tersebut sebagai hoaks. “Penggunaan logo BAN-S/M dan/atau BAN-PDM serta sampul panduan akreditasi yang diedit pada akun-akun tersebut tidak ada kaitannya dengan BAN-PDM,” bunyi keterangan resmi BAN-PDM. BAN-PDM mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika mendapatkan atau menerima informasi yang mencurigakan mengenai rekrutmen asesor, akreditasi, dan sebagainya yang berpotensi merugikan, seperti scam atau tindak penipuan. Sampai saat ini, BAN-PDM belum mengumumkan penyelenggaraan rekrutmen asesor tahun 2025. Adapun informasi resmi mengenai rekrutmen calon asesor dan/atau akreditasi dapat diakses melalui web resmi BAN-PDM (www.ban-pdm.id) dan akun Instagram resmi BAN-PDM (ban.pdm). 100	2025-03-05
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Bantuan Sosial PKH Tahun 2024	Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di tiap unggahan tersebut. Salah satu tautan tersebut mengarahkan kami ke halaman situs yang menampilkan poster dari Indonesia Baik soal bansos senilai Rp500 ribu, serta kolom formulir yang memintakan nama dan nomor telepon pengguna. Sisanya, beberapa tautan yang tertera nampak tidak bisa diakses. Halaman situs tersebut juga memuat beberapa logo badan atau kementerian, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, sekarang menjadi Komdigi), dan lain sebagainya. Namun, logo-logo tersebut hanya gambar (beberapa dengan resolusi rendah) yang tidak bisa diklik. Dari keseluruhan halaman tersebut, bagian yang bisa diklik dan diisi hanya kolom nama dan nomor telepon. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan, tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) yang bertanggung jawab terhadap pembagian bansos. Alamat IP situs tersebut terindikasi milik CLOUDFLARENET, US dan domain utama dari situs tautan tersebut adalah bantuanpkh.vendisy.uk. Domain atau alamat asal situs-situs tersebut bahkan tidak ada yang berakhiran .go.id, mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain. Sejumlah akun yang menyebarkan klaim tersebut juga bukan merupakan akun instagram resmi milik Kemensos. Sebagai informasi, akun Instagram resmi Kemensos adalah (@kemensosri) terverifikasi resmi centang biru dan memiliki total pengikut sebanyak 730 ribu per awal Maret 2025. Kemensos lewat akun Instagram-nya sudah pernah menyatakan bahwa pihaknya tidak membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bantuan sosial. “Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/BPNT dan PKH, adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan Pemerintah Daerah atau dapat mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos”, begitu bunyi keterangan dalam story Instagram Kemensos yang dimasukkan dalam highlight “HOAKS”. 100	2025-03-05
Berita CekFakta	Hoaks Prabowo Minta Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Mundur	Tirto secara utuh menonton video yang disertakan dalam unggahan. Dalam video tersebut, ia memang sempat berkata bahwa akan menindak pihak yang bandel dan dablek, namun tidak disebutkan siapa pihak tersebut. Kami lalu menelusuri konteks video tersebut secara utuh menggunakan fitur reverse image search dari Google. Hasilnya, kami menemukan bahwa potongan video pidato itu berasal dari momen pidato Prabowo dalam agenda Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). Pidato itu diunggah secara utuh oleh kanal youtube Kompas TV berjudul “[FULL] Pidato Presiden Prabowo di Harlah ke-102 NU: Saya Merasa Nyaman dengan NU” pada Rabu (5/2/2025). Konteks asli ucapan Prabowo dalam pidato tersebut adalah keinginannya menindak anak buahnya yang melanggar hukum. Prabowo beralasan, penindakan untuk kebersihan institusi tersebut patut dilakukan demi bangsa dan warga Tanah Air. Purnawirawan TNI ini pun mengaku telah memberikan peringatan berkali-kali terkait kebersihan institusi, baik swasta maupun pemerintah. "100 hari pertama ya, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, saya akan tindak," ucap Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Hari Lahir ke-102 NU di Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). Ia kembali mengingatkan aparat pemerintah agar menjaga kesetiaannya untuk masyarakat Indonesia. Prabowo mengaku tidak segan untuk menindak aparat yang berlaku di luar hukum. Dalam kesempatan itu, ia meminta aparat membersihkan diri sebelum dibersihkan. "Saya ingatkan semua aparat kesetiaanmu adalah pada rakyat dan bangsa Indonesia, kalau kau tidak setia, kalau kau menghalangi, saya akan tindak saudara-saudara sekalian," tuturnya. Pidato itu sama sekali tidak ditunjukan bagi kepala daerah dari PDIP yang tidak mengikuti retret. Hingga akhir video itu, Prabowo sama sekali tidak menyinggung soal kader PDIP yang tidak mengikuti retret. Lagi pula video itu disampaikan pada Rabu (5/2/2025) jauh sebelum instruksi Megawati kepada kepala daerah kader PDIP untuk menunda mengikuti retret yang terbit pada Kamis (20/2/2025). Menukil laporan Tirto, Juru Bicara DPP PDIP, Ahmad Basarah, membantah adanya larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bagi para kadernya mengikuti retret kepala daerah. Dalam instruksi yang dikeluarkan DPP PDIP, menurut Basarah, Megawati hanya menginstruksikan anak buahnya untuk menunda keberangkatan, bukan melarang hadir di acara retret. Megawati, kata Basarah, bahkan meminta kepala daerah yang telah bergabung mengikuti retret angkatan pertama untuk mengikuti acara hingga selesai. “Jadi perlu kami tegaskan bahwa, Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu, tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” ungkap Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025). Sebelumnya, pada Senin (24/2/2025), setelah tiga hari absen dari agenda Retret Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, bersama 18 kepala daerah PDIP, akhirnya tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Pramono menegaskan bahwa dirinya dan 18 kepala daerah PDIP yang hadir di hari itu adalah rombongan terakhir yang mengikuti retret. Sehingga, terdapat 10 kepala daerah kader PDIP lain yang tak hadir. Mereka nantinya akan digantikan oleh para sekretaris daerah (sekda). Di antara kepala daerah kader PDIP yang tak hadir itu adalah Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Bupati Asmat, Thomas Safanpo. Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan kepala daerah yang tak hadir dalam acara retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, tidak melanggar undang-undang (UU). Bima menyebut kepala daerah yang tak hadir hanya dikenakan sanksi kepanitiaan yang tak berefek apa pun pada kinerja mereka. "Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini. Jadi, di undang-undang itu tidak ada, misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum, konsekuensinya tidak ada," kata Bima di Media Center, Akmil, Magelang, Jumat (21/2/2025). 100	2025-03-04
Berita CekFakta	Hoaks, Cuitan Akun X Vatikan Umumkan Paus Fransiskus Meninggal	Vatican News (@VaticanNews) merupakan akun resmi milik Tahta Suci Vatikan yang memberikan kabar seputar Paus Fransiskus, Vatikan, dan gereja. Berdasarkan penelusuran di akun tersebut, kami tidak menemukan adanya unggahan yang menyebarkan informasi kabar duka bahwa Paus Fransiskus telah meninggal dunia. Pada Senin pagi (3/3/2025) waktu setempat, akun ini justru memberikan berita terbaru terkait kondisi kesehatan Paus Fransiskus. Hingga minggu malam, kondisi klinis Paus tetap stabil saat beliau melanjutkan perawatan untuk bilateral pneumonia (pneumonia di kedua paru-paru) yang dideritanya di Rumah Sakit Gemelli, Roma, Italia. Paus juga dilaporkan tertidur secara nyenyak sepanjang malam. Sehari sebelumnya, pada Minggu (2/3/2025), akun ini juga memberikan updatekondisi kesehatan dari Paus Fransiskus yang dikabarkan masih melanjutkan pemulihannya di Rumah Sakit Gemelli. Pada hari yang sama, Kantor Pers Takhta Suci juga merilis pidato Angelus Paus Fransiskus saat beliau melanjutkan pemulihannya di Rumah Sakit Gemelli. Dalam pesannya, Paus mengungkapkan rasa terima kasih atas doa dan perawatan medis yang diterimanya, ia juga mengajak untuk terus menerus memanjatkan doa untuk perdamaian. “Dari sini, perang tampak semakin absurd,” katanya, khususnya menyerukan doa untuk “Ukraina yang teraniaya, Palestina, Israel, Lebanon, Myanmar, Sudan, dan Kivu”. Sebelumnya, pada Sabtu (1/3/2025) malam waktu setempat, Kantor Pers Takhta Suci, juga mengabarkan bahwa kondisi kesehatan Paus Fransiskus tetap stabil. Secara klinis, Paus dikabarkan dalam kondisi tidak demam dan secara teratur menjalani fisioterapi pernapasan. Sebagai informasi, Paus Fransiskus sendiri dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli di Roma sejak Jumat (14/2/2025). 100	2025-03-03
Berita CekFakta	Hoaks Gebyar Undian Berhadiah Mengatasnamakan Bank BJB Syariah	Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat dalam unggahan. Kami diarahkan ke sebuah situs dengan format formulir yang meminta data seperti nomor kartu ATM, nomor rekening, nama lengkap, nomor handphone, dan tanggal lahir. Kami juga melakukan pemeriksaan menggunakan URL Scan. Hasil pemindaian menunjukkan sumber (domain) formulir dalam situs tersebut tercatat sebagai https://promo-bjb-syariah.my.id/data.html. Situs ini sama sekali tidak terkait dengan situs resmi Bank BJB Syariah (https://www.bjbsyariah.co.id/). Sejumlah akun yang menyebarkan klaim ini diketahui juga bukan merupakan akun resmi milik Bank BJB Syariah. Pada laman transparansi halaman di Facebook, diketahui akun-akun tersebut baru dibuat pada bulan Februari 2025 dan isi unggahannya juga hanya soal klaim undian berhadiah ini. Sebagai informasi, akun Facebook resmi Bank BJB Syariah adalah “bank bjb syariah” (terverifikasi resmi, centang biru). Kemudian, berdasarkan penelusuran resmi di akun Facebook resmi bank tersebut, kami pun tidak menemukan informasi apapun terkait adanya undian berhadiah dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Senada, ketika kami menelusuri situs resmi Bank BJB Syariah dan akun Instagram resmi “bankbjbsyariah”, kami tidak menemukan informasi apapun terkait adanya undian berhadiah dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Sementara itu, Bank BJB Syariah, lewat unggahan akun Instagram resminya, pada Kamis (23/1/2025), telah memberi peringatan kepada nasabah untuk berhati-hati terhadap modus penipuan daring yang mengatasnamakan pihak bank. Informasi yang valid hanya berasal dari situs dan akun resmi Bank BJB Syariah, antara lain bankbjbsyariah (Instagram), bank bjb syariah (Facebook), @bankbjbsyariah (TikTok), bankbjbsyariah (X, sebelumnya Twitter), @bankbjbsyariahofficial (YouTube), dan situs resmi https://www.bjbsyariah.co.id/. “Supaya Sobat Maslahah tidak terjebak dalam modus penipuan online, yuk kenali akun-akun resmi bank bjb syariah. Pastikan informasi yang Sobat terima berasal dari kanal-kanal resmi bank bjb syariah di atas ini, ya!” bunyi keterangan resmi bank tersebut. Masyarakat juga bisa menghubungi SalaMaslahah 1500 727 atau melalui Contact Center Maslahah di Mobile Maslahah jika menemukan aktivitas yang mencurigakan dan mengatasnamakan bank bjb syariah. 100	2025-03-03
Berita CekFakta	Salah, Video Temuan Uang Dikaitkan Kasus Korupsi Pertamina	Pertama-tama, Tirto menonton video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya bukti dalam video itu yang membenarkan klaim bahwa penemuan brankas uang itu terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan fitur reverse image search di Google. Hasilnya, kami menemukan bahwa video tersebut identik dengan video yang pernah diunggah anggota DPR-RI Ahmad Sahroni di akun Instagramnya pada November 2024 lalu. Dalam keterangan unggahan, Ahmad Sahroni mempertanyakan kebenaran narasi yang diklaim penemuan tumpukan uang di ruang stafsus eks Menkominfo Budi Arie terkait kasus judi online. Benar-benar Gila..!!Ruangan staf khusus Budi Ari (Menkoinfo) pelindung judi online di grebek Polisi, telah ditemukan tumpukan uang yg jumlahnya sangat fantastis. Serius nih berita beneran gak siy ???” tulis Sahroni di akun Instagramnya, Minggu (10/11/2024). Tirto telah melakukan pemeriksaan fakta terkait klaim tersebut sebelumnya. Hasilnya, kami menemukan keterangan resmi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membantah bahwa video yang beredar tersebut merupakan penemuan tumpukan uang di ruang stafsus eks Menkominfo Budi Arie terkait kasus judi online. Mengutip laporan Tirto yang melansir Antara, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengatakan video yang diunggah Ahmad Sahroni merupakan kejadian di tempat lain dan dalam kasus berbeda. "Kami tidak melakukan penggeledahan di tempat itu," kata Harli, Senin (11/11/2024). Terpisah, mengutip pemberitaan Kompas, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Abdul Qohar menjelaskan, sekelompok orang berpakaian merah dalam video yang beredar memang merupakan penyidik Kejagung. Namun, konteks asli penggeledahan tersebut adalah saat penyidik Kejagung menyita uang di kantor PT Aset Pasifik terkait kasus dugaan korupsi PT Duta Palma. "Ketika yang dipakai seragam yang saya lihat itu, pada saat kita melakukan penggeledahan di PT Asset Pacific," kata Abdul, dikutip dari Kompas, Selasa (12/11/2024). Jadi, bisa dipastikan video yang disertakan dalam unggahan tersebut merupakan video lama yang tidak terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Mengutip laporan Tirto, pada Jumat (28/2/2025) penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap hasil sitaan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina di tiga lokasi, yakni di daerah Jakarta dan Cilegon, Banten. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menuturkan bahwa untuk penggeledahan di PT Optima Terminal Merak, dilakukan penyitaan sejumlah dokumen. "Penyidik juga berhasil membawa, menyita setidaknya 95 bundel berupa dokumen yang terkait dengan berbagai administrasi persuratan dan kontrak," kata Harli di Komplekas Kejagung, Jakarta, Jumat (28/2/2025). Dia menyebutkan, penyidik juga menyita barang bukti elektronik berupa dua unit ponsel. Harli menyampaikan, barang bukti elektronik itu akan dianalisis dan dibaca apa isinya dan keterkaitan dengan perkara ini. Lebih lanjut, Harli mengungkap, penyidik juga menyita CCTV dari penggeledahan di rumah Riza Chalid. "Kemudian penyidik juga kemarin masih terus melakukan penggeledahan di salah satu rumah di Jalan Panglima Polim dan dari sana penyidik membawa menyita berupa DVR serta CCTV," ungkap Harli. 100	2025-03-03
Berita CekFakta	Tidak Benar Bupati Brebes Dipecat PDIP Karena Ikut Retret	Kami menonton video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir, dan tidak menemukan satupun adanya informasi yang membenarkan klaim bahwa Bupati Brebes itu dipecat oleh PDIP karena mengikuti retret. Penelusuran dilanjutkan dengan menelusuri situs dan akun media sosial resmi milik PDIP. Hasilnya, kami juga tidak menemukan adanya keterangan resmi maupun surat keputusan yang membenarkan klaim bahwa Bupati Brebes dipecat oleh PDIP karena mengikuti retret. Senada, hasil pencarian kami dengan memasukan kata kunci “Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma Dipecat PDIP” ke mesin pencarian Google pun tak menghasilkan informasi yang dapat membenarkan klaim tersebut. Menukil laporan Tirto, Juru Bicara DPP PDIP, Ahmad Basarah, membantah adanya larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bagi para kadernya mengikuti retret kepala daerah. Dalam instruksi yang dikeluarkan DPP PDIP, menurut Basarah, Megawati hanya menginstruksikan anak buahnya untuk menunda keberangkatan, bukan melarang hadir di acara retret. Megawati, kata Basarah, bahkan meminta kepala daerah yang telah bergabung mengikuti retret angkatan pertama untuk mengikuti acara hingga selesai. “Jadi perlu kami tegaskan bahwa, Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu, tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” ungkap Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025). Basarah menekankan Megawati hanya meminta seluruh kadernya tersebut untuk menunda terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah. Mereka diinstruksikan untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati. Sebelumnya, pada Senin (24/2/2025), setelah tiga hari absen dari agenda Retret Kepala Daerah, Pramono Anung bersama 18 kepala daerah PDIP akhirnya tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Pramono menegaskan bahwa dirinya dan 18 kepala daerah PDIP yang hadir di hari itu adalah rombongan terakhir yang mengikuti retret. Sehingga, terdapat 10 kepala daerah kader PDIP lain yang tak hadir. Mereka nantinya akan digantikan oleh para sekretaris daerah (sekda). Di antara kepala daerah kader PDIP yang tak hadir itu adalah Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Bupati Asmat, Thomas Safanpo. 100	2025-03-01
Berita CekFakta	Salah, Ada Sertifikat Laut Atas Nama Anies Baswedan & Said Didu	Untuk memverifikasi kebenaran klaim ini, Tirto menelusuri situs resmi KPK, instansi yang namanya juga dicatut dalam klaim tersebut. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya satupun keterangan resmi dari lembaga antirasuah tersebut yang mengungkap adanya kepemilikan sertifikat laut atas nama Anies Baswedan dan Said Didu. Tirto kemudian juga menelusuri Kumparan, media yang logo nya dicatut dalam unggahan foto yang disertakan. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya satupun pemberitaan dari Kumparan terkait temuan KPK yang mengungkap ada kepemilikan sertifikat laut atas nama Anies Baswedan dan Said Didu. Kami juga melakukan penelusuran terkait asal usul unggahan gambar yang disertakan dalam unggahan tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search. Hasilnya, gambar tersebut identik dengan unggahan foto milik wartaberitasatu dalam artikel berjudul “Kasus Korupsi Rumah Dp 0 Rupiah, Mantan Dirut Perumda Sarana Jaya Dituntut 5 Tahun Penjara Kerugian Negara Mencapai Rp 256 M Lebih” yang diunggah pada Selasa (3/12/2024). Foto tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan klaim KPK yang mengungkap ada kepemilikan sertifikat laut atas nama Anies Baswedan dan Said Didu. Konteks asli foto itu adalah sidang Mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Yoory Corneles dalam kasus engadaan lahan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) untuk program “DP 0 Rupiah”. Kami juga memasukan kata kunci “KPK ungkap sertifikat laut atas nama Anies Baswedan dan Said Didu” ke mesin pencarian Google. Hasilnya serupa kami tidak menemukan satupun keterangan resmi KPK ataupun pemberitaan media kredibel yang membenarkan klaim itu. Terkait kasus ini, pada Minggu (23/2/2025) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN membatalkan sertipikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertipikat hak milik (SHM) milik entitas usaha terafiliasi Sugianto Kusuma atau Aguan, PT Cahaya Inti Sentosa (CIS), yang berada di luar garis pantai area pagar laut Tangerang, Banten. Sebelumnya, Nusron Nusron Wahid, menyatakan institusinya sudah membatalkan sebanyak 192 dari jumlah total 280 bidang sertifikat terkait pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ini masih tersisa 13 sertifikat laut di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, yang belum tereksekusi. “Ini abu-abu 13 (sertifikat), ini barang syubhat mutasyabihat (samar-samar atau tidak jelas), antara pantai dengan darat atau lautnya. Jadi ini antara tengah-tengah garis pantai atau garis laut ini sedang ditelaah dan butuh waktu karena ini kan perlu hati-hati,” kata Nusron di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Jumat (21/2/2025). Dia juga menjelaskan 13 sertifikat tersebut masih belum jelas ketetapan hukumnya dan dipastikan masih milik Badan Usaha. Maka dari itu, pihaknya harus berhati-hati agar tidak menjadi sengketa di kemudian hari. Namun, Nusron tidak merinci siapa Badan Usaha pemilik 13 sertifikat laut itu. “Kami itu membatalkan sertifikat taruhannya reputasi. Kalau nanti kemudian digugat sama orang yang kami batalkan, Kemudian kalah digugat, itu reputasi kantor (ATR/BPN) rusak hanya demi untuk menyenangkan publik,” kata dia. 100	2025-02-28
Berita CekFakta	Hoaks Lowongan Kerja CPNS IKN 2025	Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat dalam unggahan. Kami diarahkan ke sebuah situs dengan format formulir yang meminta data seperti nama lengkap, usia, jenis kelamin, dan nomor telepon dengan akun aktif di aplikasi pesan Telegram. Kami juga melakukan pemeriksaan menggunakan URL Scan. Hasil pemindaian menunjukkan sumber (domain) formulir dalam situs tersebut tercatat sebagai w91hd7b.xuv3dxw.web.id. Situs tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan situs resmi IKN (ikn.go.id) maupun situs perekrutan CPNS (https://sscasn.bkn.go.id/). Sejumlah akun yang menyebarkan klaim ini diketahui juga bukan merupakan akun resmi milik Otorita IKN. Sebagai informasi, akun resmi Facebook milik Otorita IKN adalah “IKN Indonesia”, seperti yang tertera di situs resmi Otorita IKN. Kemudian, berdasarkan penelusuran di akun resmi Facebook Otorita IKN tersebut, kami pun tidak menemukan adanya informasi soal lowongan CPNS IKN 2025. Tirto juga mengunjungi situs resmi Otorita IKN untuk memverifikasi klaim itu. Hasilnya, kami tidak menemukan informasi apapun soal lowongan CPNS IKN 2025. Pada 1 Agustus 2024 lalu, Otorita IKN, dalam situs resminya, sempat membuat pernyataan soal hoaks lowongan kerja serupa. Lembaga tersebut menegaskan kalau informasi lowongan kerja di Ibu Kota Negara mengikuti jalur yang sama dengan pendaftaran Pegawai Negeri Sipil pada umumnya. “Bahwa Seleksi Pengadaan ASN di lingkungan Otorita IKN maupun di Kementerian/Lembaga lainnya baik pusat maupun daerah pada saatnya nanti akan diumumkan dan dilaksanakan melalui aplikasi resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan diumumkan melalui kanal informasi resmi Otorita IKN,” begitu bunyi keterangan resmi dari Otorita IKN. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi dan selalu merujuk ke sumber resmi sebelum menyebarkan informasi soal lowongan kerja di IKN. Terkait pendaftaran CPNS di tahun 2025 ini, pada Januari 2025 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menyebut akan mempertimbangkan rekrutmen CPNS 2025 setelah proses CPNS 2024 selesai. Untuk diketahui, proses rekrutmen CPNS 2024 masih berlangsung dan baru akan rampung pada Maret 2025. "Sangat mungkin (CPNS dibuka tahun 2025). Tapi sampai kita harus menyelesaikan yang CPNS (2024), kita harus selesaikan dulu nih supaya enggak numpuk dan yang daftar juga enggak bingung," ungkap Rini, Selasa (10/12/24), dikutip Antara. Lebih lanjut, hingga Kamis (27/2/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, Tirto belum menemukan informasi adanya pembukaan pendaftaran CPNS 2025, termasuk untuk formasi penempatan di Otorita IKN. 100	2025-02-28
Berita CekFakta	Video Suntingan AI Dirut Pertamina Patra Niaga Mengoplos BBM	Tirto melakukan penelusuran dengan mengamati video tersebut dari awal sampai akhir. Kami menemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Pertama, ada keanehan dari seragam yang dikenakan petugas Kejagung dalam video. Dalam video, nampak petugas Kejagung memakai seragam setengah berwarna coklat tua dan setengah berwarna oranye seperti rompi yang digunakan tersangka. Ini anomali, mengingat seragam pakaian dinas harian (PDH) Kejagung secara aturan berwarna coklat tua. Kedua, rompi oranye yang digunakan tersangka Riva dalam video juga nampak berwarna oranye. Padahal, rompi tahanan milik Kejagung sendiri diketahui berwarna pink. Ketiga, gerakan tangan Riva dalam video tersebut nampak tidak natural. Saat mencelupkan tangan ke gelas berisi Pertalite, tangannya nampak tidak basah. Keempat, saat menuangkan gelas berisi Pertalite ke Pertamax, gelas berisi Pertamax nampak tidak tumpah mesti telah dituang seluruh isi gelas berisi Pertalite. Kelima, di akhir video, nampak gelas yang berisi Pertalite tiba-tiba menghilang secara tidak normal. Di sisi lain, kami juga mendapatkan petunjuk utama berupa adanya watermark bertuliskan "Antara Foto" dalam video tersebut. Tirto lalu menelusuri asal usul dan konteks video tersebut menggunakan teknik Google reverse image search. Hasilnya, kami menemukan momen dalam video tersebut identik dengan foto yang diunggah Antaraberikut. Konteks momen asli foto tersebut adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, yang berada di tengah foto, berjalan memasuki mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Namun, dalam foto asli tersebut, Riva nampak mengenakan rompi warna pink seperti milik Kejagung bukan oranye seperti dalam video. Selain itu, petugas Kejagung yang mendampinginya juga mengenakan seragam PDH berwarna coklat tua milik Kejagung. Unggahan tersebut juga hanya berbentuk foto bukan video. Menariknya, tidak ditemukan momen dimana Riva sedang mencontohkan cara mengoplos BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax seperti yang tertera dalam klaim unggahan. Verifikasi dilanjutkan dengan menelusuri video lain terkait penahanan Riva oleh Kejagung yang diunggah sejumlah media lain di YouTube. Serupa, kami juga tidak menemukan adanya momen Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga itu sedang mencontohkan cara mengoplos BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax. Sejumlah kejanggalan ini mengindikasikan bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Indikasi ini diperkuat dengan ditemukannya watermark bertuliskan “pixverse.AI” pada ujung kanan atas video. Sebagai informasi, PixVerse AI Video Generator adalah platform berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dirancang untuk membuat video secara otomatis dari teks, gambar, atau skrip. Dengan menggunakan platform ini sangat memungkinkan untuk melakukan manipulasi gambar foto menjadi video yang bergerak. Berdasarkan hasil temuan serta analisis ini, kemungkinan besar video yang disertakan dalam unggahan adalah hasil manipulasi menggunakan AI, tepatnya platform PixVerse AI. Video tersebut berasal dari foto asli yang diunggah oleh Antara, kemudian dimanipulasi menjadi video yang bergerak menggunakan PixVerse, seolah-olah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, yang sedang mencontohkan cara mengoplos BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax. Kami kemudian mencoba mencari perangkat kecerdasan buatan lain yang dapat digunakan untuk memanipulasi foto. Hasil pencarian kami mengarahkan ke video Planet AI berikut dan tutorial ini dari kanal yang sama. Penjelasan dari video tutorial di YouTube menyebut, setiap konten AI yang dibuat akan memberikan hasil yang tidak sama. Namun, setidaknya cara ini menunjukkan cara untuk membuat foto diam menjadi terkesan bergerak, yang mengindikasikan bahwa ada kemungkinan bahwa video tersebut dibuat oleh AI. Teknik manipulasi serupa pernah kami temukan dalam video klaim Bobby Nasution memeluk perempuan berikut ini. 100	2025-02-27
Berita CekFakta	Hoaks Mie Gacoan Disegel karena Mengandung Minyak Babi	Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran terhadap video yang disertakan dalam sejumlah unggahan tersebut. Kami menemukan adanya watermark bertuliskan @tangsel.life dan www.tangselife.com dalam video tersebut yang menjadi salah satu petunjuk kunci dalam penelusuran. Kami menemukan bahwa video yang disertakan oleh sejumlah akun tersebut memang berasal dari unggahan akun TikTok “tangsel.life” pada 5 Januari 2023 dengan keterangan unggahan yang berbunyi, “Satpol PP Kembali Segel Gerai Mi Gacoan di Puspiptek Serpong #miegacoan #tangsel.” Memang benar, dalam video tersebut, Satpol PP Kota Tangerang Selatan terlihat melakukan penyegelan salah satu gerai Mie Gacoan di Kota Tangerang Selatan. Namun, dalam video yang disertakan, kami tidak menemukan alasan penyegelan tersebut karena restoran tersebut karena makanan yang dijual mengandung minyak babi seperti yang tertera dalam klaim. Penelusuran dilakukan dengan memasukan kata kunci “Satpol PP Kota Tangerang Selatan Segel Mie Gacoan” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, terdapat beberapa artikel yang menjelaskan mengenai penyegelan gerai Mie Gacoan di Kota Tangerang Selatan. Di antaranya adalah artikel milik Detik berjudul “Mie Gacoan Serpong Tangsel Disegel Satpol PP!” yang diunggah pada Kamis (22/12/2022). Dari segi waktu dan kesamaan lokasi, artikel tersebut yang paling mendekati dengan unggahan video dari akun TikTok “tangsel.life” Artikel tersebut memberitakan bahwa gerai Mie Gacoan di Jalan Raya Puspiptek Raya, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), disegel Satpol PP Kota Tangerang Selatan karena pengelola restoran tersebut tidak dapat menunjukan izin. Penyegelan dilakukan setelah pihak Mie Gacoan tidak menindaklanjuti surat panggilan yang diberikan sebelumnya. "Pas kita tanyakan sejauh mana izinnya, katanya KRK (Keterangan Rencana Kota). Kemarin kita tungguin di lokasi nggak bisa ditunjukin, katanya ada di PTST (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), ya sudah kita segel saja dulu," ujar Kepala Bidang Penegakan Perundangan-undangan Satpol PP Kota Tangsel Taufik Wahidin saat dimintai konfirmasi Detik, Kamis (22/12/2022). Lebih lanjut, tidak ada satupun pernyataan dari Satpol PP Tangerang Selatan, maupun sejumlah pihak terkait saat itu, yang menyebut bahwa alasan penyegelan gerai Mie Gacoan karena restoran tersebut karena makanan yang dijual mengandung minyak babi seperti yang disebut dalam klaim. Kami juga menemukan artikel berita terbaru dari Kompas.com, pada Senin (24/2/2025), yang memberitakan adanya penyegelan restoran Mie Gacoan yang juga berlokasi di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Namun, penyegelan dilakukan karena proyek restoran tersebut belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang menjadi syarat wajib bagi bangunan usaha di daerah itu. "Jadi, mereka sudah mengurus PBG, cuma belum turun. Nanti, setelah PBG sudah keluar, mereka bisa mengajukan permohonan buka segel ke Satpol PP, baru bisa kembali beroperasi," kata Suherman saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/2/2025). Senada, seperti kasus penyegelan pada tahun 2022 lalu tidak ada satupun pernyataan dari Satpol PP Tangsel maupun sejumlah pihak terkait saat itu yang menyebut bahwa alasan penyegelan gerai Mie Gacoan berdasar pada alasan makanan yang dijual mengandung minyak babi, seperti yang tertera dalam klaim. Lebih lanjut, hingga Rabu (26/2/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis tidak ditemukan bukti adanya gerai Mie Gacoan yang disegel karena menjual makanan yang mengandung minyak babi. Sebagai informasi, pada Juni 2023 lalu, Mie Gacoan secara resmi telah memiliki sertifikasihalal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Artinya, Mie Gacoan telah terakreditasi menggunakan bahan-bahan halal dan aman yang telah diakui oleh MUI. 100	2025-02-27
Berita CekFakta	Hoaks Undian Berhadiah Mengatasnamakan Bank BPD DIY	Tirto mencoba mengeklik tautan pendaftaran yang disertakan oleh ketiga akun penyebar klaim. Hasilnya, per Rabu (26/2/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis ketiga tautan tersebut mengarahkan ke situs yang kini tak bisa diakses. Untuk memverifikasi klaim ini, Tirto mengunjungi situs resmi Bank BPD DIY. Hasilnya, kami juga tidak menemukan satupun adanya informasi soal festival undian berhadiah Bank BPD DIY tahun 2025. Dari penelusuran di situs resmi Bank BPD DIY kami menemukan bahwa ketiga akun pengunggah klaim itu bukanlah akun resmi milik bank tersebut. Akun media sosial resmi milik bank tersebut adalah “bpddiy” (Instagram), “Bank BPD DIY” (Facebook), dan Bank BPD DIY (YouTube). Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi Bank BPD DIY, penarikan undian tabungan simpeda terakhir dilakukan pada Agustus 2024. Hingga Februari 2025, tidak ditemukan lagi informasi adanya undian berhadiah seperti dalam klaim unggahan. Melalui unggahan pada akun Facebook resmi Bank BPD DIY, kami justru menemukan bantahan resmi dari bank tersebut terkait klaim festival undian berhadiah yang bersliweran di media sosial baru-baru ini. Dalam keterangan resminya, Bank BPD DIY memastikan tidak memiliki program undian berhadiah bertajuk “Festival Undian Bank BPD DIY 2025” seperti yang diunggah sejumlah akun di Facebook baru-baru ini. Lebih lanjut, bank tersebut meminta masyarakat untuk berhati-hati jika ada promosi atau undian berhadiah yang mencatut nama Bank BPD DIY. Masyarakat juga diimbau untuk tidak memberikan data pribadi seperti PIN, kode OTP atau password terhadap pihak yang tak bertanggungjawab. “Jika ada yang mencurigakan segera hubungi Bank BPD DIY di 1500061 atau Media Sosial Resmi Bank BPD DIY,” tulis keterangan pada akun resmi Bank BPD DIY, pada Jumat (21/2/2025). 100	2025-02-26
Berita CekFakta	Tidak Benar Siswa SD di Papua Selatan Meninggal Keracunan MBG	Pertama-tama, Tim Riset Tirto menelusuri lokasi Kampung Kabuwage, lokasi yang diklaim terdapat siswa SD yang meninggal akibat keracunan makanan dari program MBG. Hasilnya, kami menemukan bahwa wilayah tersebut masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Tirto lalu melakukan verifikasi terhadap klaim ini dengan memasukan kata kunci “Siswa SD di Kampung Kabuwage, Boven Digoel, Meninggal Akibat Keracunan Makanan Program MBG” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami menemukan pernyataan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, Pilemon Tabuni, yang membantah informasi adanya siswa SD meninggal di wilayahnya akibat keracunan makanan dari program MBG. Hal ini disebabkan, Boven Digoel saat ini belum menjalankan program MBG. “Informasi yang beredar tentang meninggalnya siswa karena mengonsumsi makanan bergizi gratis adalah hoaks,” jelas Pilemon Tabuni, Kamis (20/2/2025) dikutip dari RRI. Ia menjelaskan, bahwa saat ini program MBG di Boven Digoel masih dalam tahap persiapan infrakstruktur. Pemda Boven Digoel juga masih juga masih melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendataan sekolah yang ada di wilayah Boven Digoel. Sementara itu, melalui keterangan dalam akun Instagram resminya, Kodam XVII/Cenderawasih menyebut klaim bahwa ada siswa SD di Papua yang meninggal dunia akibat keracunan makanan dari program MBG adalah tidak benar. Berdasarkan penelusuran Kodam Cenderawasih, siswa SD yang nampak sedang terbaring kaku seperti dalam foto yang beredar adalah ERM (13 tahun) yang meninggal dunia pada 17 Februari 2025. Namun, penyebab meninggal dunianya anak tersebut bukan karena program MBG, karena di wilayah tersebut belum berjalan program MBG. "Saat ini penyebab meninggalnya karena hal lain yang masih dalam proses penyelidikan Polres Boven Digoel," ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan, S.E.,M.M. Kamis (20/2/2025). Pun, Candra mengungkap, di Kabupaten Boven Digoel tidak ada kampung Kubuwage seperti yang disebut di unggahan media sosial, yang ada adalah kampung Kabuwage di Distrik Firiwage. Sementara itu, terkait foto lain dalam unggahan klaim yang memperlihatkan sejumlah siswa berseragam SD yang nampak sedang berbaring di dalam kelas, Tirto menemukan bahwa foto itu identik dengan foto yang diunggah media Suara Merdeka Pantura pada Selasa (9/8/2022). Konteks asli foto tersebut adalah potret sejumlah siswa SD Slawi Wetan 01, yang diduga mengalami keracunan jajanan sekolah dalam bentuk makarno telor (maklor), pada Senin (8/8/2022). Para siswa ini kemudian mendapat penanganan dari Puskesmas Slawi dan PSC 119 Dinkes Kabupaten Tegal. Selebihnya, hingga Selasa (25/2/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, kami tidak menemukan adanya informasi atau keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa ada siswa SD di Boven Digoel, Papua Selatan yang meninggal dunia akibat keracunan makanan dari program MBG. 100	2025-02-26
Berita CekFakta	Hoaks Shin Tae-yong Gantikan Indra Sjafri Latih Timnas U-20	Sebagai informasi, isu ini sendiri kembali merebak usai PSSI memberhentikan Indra Sjafri, sebagai pelatih Timnas U-20 usai gagal memenuhi target pada Piala Asia U-20 2025. Indra Sjafri gagal memenuhi target yang dibebankan kepadanya untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U-20 2025, yakni dengan minimal mencapai semifinal pada Piala Asia U-20 2025 di China. Garuda Nusantara hanya menduduki posisi ketiga di klasemen akhir Grup C, di bawah dua tim yang lolos ke fase berikutnya, yakni Iran dan Uzbekistan. Dari tiga pertandingan yang dimainkan, Indonesia hanya mengumpulkan satu poin. Kembali ke klaim yang menyebut bahwa STY resmi menjadi pelatih Timnas U-20 gantikan Indra Sjafri. Untuk memverifikasi kebenaran isu ini, Tirto mengunjungi situs dan akun media sosial resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), yang merupakan induk organisasi sepak bola tanah air. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun informasi yang membenarkan klaim bahwa STY kembali menjadi pelatih Timnas U-20. Mengutip laman resmi PSSI, Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan, PSSI segera mencari pelatih pengganti Indra Sjafri agar program pembinaan prestasi pesepak bola Indonesia terus berjalan. Ia memastikan bahwa pembinaan prestasi sepak bola yang sudah berjalan dalam 2 tahun terakhir dapat berkelanjutan, sehingga mereka bisa menjadi pelapis utama Timnas Indonesia senior di masa depan. Meski begitu, Erick belum menentukan siapa nama pelatih baru yang akan menukangi Tim Garuda muda tersebut. Tirto juga melakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci “STY resmi menjadi pelatih Timnas U-20” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, per Selasa (25/2/2025), atau saat artikel ini ditulis, tidak ada satupun pemberitaan media kredibel maupun keterangan resmi dari organisasi terkait yang membenarkan klaim tersebut. Terpisah, mengutip pemberitaan Bolasport, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, menyebut, meski dipecat dari kursi pelatih Timnas U-20, Indra Sjafri masih ditugaskan untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U-22 ke SEA Games 2025 Thailand. "Pak Erick Thohir menyampaikan, kemarin melaporkan ke saya juga sementara pelatih Timnas U-20 dicoba diganti. Tapi beliau menyampaikan kepada saya bahwa coach Indra Sjafri tetap akan ditugaskan untuk mempersiapkan SEA Games 2025," jelas Dito, Senin (24/2/2025). 100	2025-02-25
Berita CekFakta	Hoaks Program Pembagian Saldo E-Toll Gratis dari Jasa Marga	Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi Jasa Marga. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun informasi yang mengonfirmasi klaim bahwa perusahaan tersebut menyelenggarakan program pembagian saldo e-toll gratis. Kami justru menemukan bahwa ketiga akun Facebook pengunggah klaim ini bukan merupakan akun resmi milik Jasa Marga. Akun media sosial resmi milik perusahaan tersebut bernama “PT Jasa Marga – Persero Tbk” (Facebook), “official.jasamarga” (Instagram), @OFFICIAL_JSMR dan @PTJASAMARGA (X, dulunya Twitter), dan Official Jasa Marga (YouTube). Berdasarkan penelusuran di akun resmi milik perusahaan, kami juga tidak menemukan satupun keterangan terkait program pembagian saldo e-toll gratis. Lewat unggahan dalam akun Instagram resmi Jasa Marga, kami justru menemukan bantahan dari perusahaan tersebut terkait klaim adanya program pembagian saldo e-toll gratis senilai Rp500 ribu. “Jasa Marga saat ini tidak sedang mengadakan program berbagi Saldo E-Toll Gratis. Berbagai program serupa seperti yang tertera di foto postingan ini dan informasi selain dari akun media sosial resmi milik Jasa Marga adalah HOAX!” tulis keterangan dalam unggahan tersebut, pada Jumat (10/1/2025). Jasa Marga mengingatkan bahwa program resmi perusahaan hanya diinformasikan melalui situs dan akun media sosial resmi milik perusahaan itu. Masyarakat diimbau untuk waspada atas informasi yang beredar dan selalu mengecek kebenaran di situs dan akun media sosial resmi milik perusahaan. “Jika Kawan JM menemukan postingan serupa yang menyebarkan berita tidak benar, jangan ragu untuk laporkan akun tersebut ke platform media sosial terkait,” tulis Jasa Marga dalam keterangan tersebut 100	2025-02-24
Berita CekFakta	Salah, Video Cristiano Ronaldo Tiba di NTT	Seperti yang telah disinggung di awal, Ronaldo sendiri diisukan akan tiba di Jakarta pada 18 Februari dan bertolak ke Kupang sehari setelahnya. Namun, hingga Senin (24/2/2025), tidak ada satupun bukti atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim bahwa pemain yang kini bermain untuk klub Al-Nassr FC itu telah tiba di Indonesia. Pemerintah Provinsi NTT sendiri telah memberikan klarifikasi lanjutan yang menyebut kedatangan Ronaldo ke Kupang belum dapat dipastikan kejelasannya. Hal ini diungkapkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT selaku Plh. Gubernur NTT, Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M. “Mengenai kedatangan Cristiano Ronaldo di Kupang belum ada informasi yang jelas,” katanya Rabu (19/2/2025), dikutip dari situs Pemprov NTT. Menurut siaran pers tersebut, sesuai jadwal seharusnya pada 19 Februari 2025, pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), ada pertemuan antara Cristiano Ronaldo dan Yayasan Graha Kasih Indonesia, beserta Pemerintah Provinsi NTT, dan Asosiasi Provinsi PSSI NTT, di Kantor Gubernur NTT. Namun, pertemuan tersebut dibatalkan karena CR7 belum tiba di Kupang. Tirto kemudian mengecek foto dan video dalam klaim unggahan yang menyebut bahwa Ronaldo telah tiba di Kupang dengan menggunakan fitur reverse image search di Google. Video tersebut nampak identik dengan video yang diunggah oleh ESPN pada 2 Juni 2023 dengan judul "Ronaldo greeted with hysteria at start of Singapore visit". Berdasarkan keterangan dalam takarir unggahan tersebut, video itu berlokasi di Singapura, bukan Kupang NTT. Tirto mendapatkan informasi lanjutan dari situs mustsharenews.com yang menjelaskan bahwa peristiwa dalam video itu terjadi ketika Ronaldo berkunjung ke Singapore Botanic Gardens pada 2 Juni 2023. Senada, kami juga menemukan artikel berita dari Liputan6yang memberitakan momen tersebut. Disebutkan, Ronaldo berada di Singapura dalam acara untuk mendukung beasiswa pemuda yang didirikan oleh filantropis Peter Lim. Video lain yang menampilkan sosok Ronaldo sedang turun dari pesawat, yang dinarasikan sebagai kedatangan pemain mega bintang tersebut di Kupang, juga keliru. Berdasarkan penelusuran Tirto dengan menggunakan fitur reverse image search Google, video tersebut identik dengan video yang diunggah kanal youtube “Sports Extra” pada 14 Juni 2024. Konteks asli video tersebut adalah momen saat Ronaldo dan Timnas Portugal tiba di Jerman untuk mengikuti kompetisi Euro 2024. 100	2025-02-24
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Resmikan Pinjaman Online Bank BCA	Tirto mencoba menelusuri kebenaran informasi ini dengan mengakses situs resmi serta kanal media sosial resmi BCA. Namun kami tidak menemui informasi apapun terkait narasi adanya pinjaman daring dari bank tersebut, yang diresmikan oleh Prabowo. Kami justru menemukan artikel berikut di situs resmi BCA. "Hati-hati Tawaran Pinjol Mengatasnamakan BCA di Tiktok!" begitu judul artikel yang tayang 15 Oktober 2024 tersebut. "Seperti diketahui, Bank BCA sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan produk pinjaman online (pinjol), apalagi hanya melalui persyaratan mengirimkan foto KTP," begitu bunyi informasi pembuka artikel. Artikel tersebut menjabarkan modus penipuan serupa unggahan yang kami temukan di TikTok. Mula-mula penipu akan menggunakan nama akun, profil, dan visual unggahan yang menyerupai akun resmi BCA. Ciri-ciri ini persis dengan unggahan-unggahan yang Tirto temukan. "Kemudian penipu membuat postingan-postingan pinjaman online yang dikemas dengan kata-kata 'amanah', 'terdaftar di OJK', bahkan membawa-bawa nama pemerintah ('diresmikan oleh Pemerintah/Presiden RI') agar seolah-olah resmi dari bank BCA," bunyi dari artikel tersebut. Penipu kemudian akan mencantumkan nomor WhatsApp BCA palsu. Di WhatsApp, penipu akan berpura-pura menjadi customer service BCA dan memberi syarat pinjaman online. Berdasarkan penelusuran BCA, data yang diminta mencakup foto KTP dan foto selfie korban memegang KTP. "Padahal, data-data tersebut digunakan oleh si penipu untuk mengajukan pinjaman online ke aplikasi-aplikasi pinjol. Uangnya masuk ke si penipu, tagihannya ditujukan ke para korban," tegas informasi artikel tersebut. BCA juga menegaskan kalau akun TikTok resmi bank tersebut adalah @BankBCA dengan centang biru resmi di sebelah nama akun, bukan hijau seperti di beberapa akun pengunggah klaim. Pihak BCA juga membantah narasi soal produk pinjaman online tanpa agunan. Informasi yang tersebar di TikTok disebut sebagai hoaks. “Kami tegaskan bahwa pengumuman tersebut termasuk AKSI PENIPUAN. BCA TIDAK PERNAH menawarkan produk seperti diinformasikan,” ujar EVP Corporate and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn, kepada Tirto Jumat (21/2/2025). Hera juga mengimbau nasabah untuk berhati-hati terhadap pengumuman yang mengatasnamakan BCA. Dia mengatakan, nasabah untuk menghubungi kantor cabang setempat, menghubungi call center HaloBCA 1500888 dan aplikasi Halo BCA jika mendapatkan informasi yang mencurigakan. “Jangan pernah bagikan data pribadi perbankan yang bersifat rahasia seperti nomor kartu ATM, PIN, OTP, dan lain lain,” tambah Hera. Dia juga menegaskan kalau informasi resmi hanya ada dari kanal resmi BCA yaitu: Aplikasi: Halo BCA Halo BCA: 1500888 (tanpa 021, +0621, atau tambahan lainnya) WhatsApp: Bank BCA 08111500998 (ada centang biru) Instagram: @goodlifebca (sudah centang biru) Website: www.bca.co.id 100	2025-02-21
Berita CekFakta	Hoaks Iklan Penurun Berat Badan Mencatut Ilmuwan di Facebook	Kami mencoba menyaksikan kedua video tersebut. Meski menunjukkan waktu tayang 10 menit, nyatanya keseluruhan video tersebut hanya sekitar 1 menit 20 detik. Kedua video tersebut juga menunjukkan sosok pria yang sama berbicara dalam video. Keterangan pelengkap video menyebut, nama pria dalam video adalah Riza Arief Putranto. Kedua unggahan juga menyebut kalau dia adalah seorang dokter (disalahartikan di teks sebagai Dr.) dengan pengalaman lebih dari 20 tahun pengalaman penurunan berat badan. Kedua video tersebut juga terlihat mencurigakan, terutama dari gerak bibir dan konten audio yang tidak selaras di beberapa bagian. Tirto mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari salah satu potongan gambar pria dalam video. Hasil pencarian mengarahkan ke video berikut yang menunjukkan video wawancara. Terlihat dalam video tersebut pria yang sama dengan video di YouTube. Pria tersebut mendapat mention dan kami diarahkan ke akun Instagram @rizaputranto berikut. Orang dalam video benar adalah Riza Arief Putranto. Namun, dalam bio akun bercentang biru (tanda verifikasi) tersebut, tertulis kalau dia adalah seorang ilmuwan biologi molekuler dan komunikator sains. Akun tersebut juga memuat tautan Linktree yang mengarahkan ke sejumlah video wawancara yang Riza sambangi. Tiga video di antaranya menunjukkan latar yang serupa dengan kejadian dalam video yang tersebar di media sosial. Video pertama dari unggahan kanal Cherryl Hatumesen di YouTube dengan judul "FAKTA MENGEJUTKAN TENTANG WARISAN GENETIKA \| BERSAMA RIZA PUTRANTO", tayang pada 6 Desember 2024. Terlihat Riza mengenakan kemeja biru tua dan gelang di tangan kanan serta jam tangan di tangan kirinya. Penampilannya identik dengan cuplikan dari video unggahan akun "Tv0ne". Dalam video sekitar 55 menit tersebut Riza membahas soal berpikir logis dan filosofis, cara mengatasi overthinking, sampai permasalahan sehari-hari yang dipengaruhi oleh faktor gender. Tidak ada pembahasan sama sekali soal penurunan berat badan seperti video di Facebook. Sama halnya dengan video kedua dan ketiga. Riza hadir sebagai narasumber dalam acara di kanal SEA Today News pada 22 Desember 2024. Di acara tersebut, ia membahas soal efek biologis trauma masa kanak-kanak. Riza mengenakan kemeja biru muda dengan latar layar biru tua seperti yang ada di video "Konsultasi Penurunan BB Profesional". Dalam wawancara tersebut, Riza tidak berbicara soal penurunan berat badan. Tidak hanya itu, wawancara juga dilakukan dalam Bahasa Inggris. Sehingga, makin kuat dugaan adanya penyuntingan audio yang dilakukan dalam video tersebut. Kami mencoba melakukan analisis lewat perangkat Hive Moderation. Hasilnya menunjukkan kedua video tersebut terdeteksi mengandung konten buatan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI). Skor agregatnya mencapai 99,9 persen, terutama dari bagian audionya. Kami juga sempat mendapat konfirmasi dari Riza. Ia menjelaskan kalau dua video yang tersebar di Facebook tersebut adalah hoaks. Ia menduga video tersebut melalui penyuntingan dengan AI. Sebab, di dua kesempatan tersebut, dia tidak membahas soal penurunan berat badan seperti yang dinarasikan video. "Video asli diambil dari Live SEA News Today berjudul 'Biological Effects of Childhood Trauma'. Kamu bisa lihat kata, 'Effects & Trauma' dari sebelah kiri wajah saya (di latar) di tangkapan layar," terangnya kepada Tirto, Kamis (20/2/2025). Dia juga menjelaskan ke Tirto soal adanya situs palsu yang mencatut namanya. Serupa situs tersebut juga mengaitkan Riza dengan program penurunan berat badan. “Saya menyatakan bahwa saya tidak dalam koneksi dengan produk kesehatan apapun secara pribadi baik dalam pengembangan maupun sebagai brand ambassador. Saya tidak pernah dikontak ataupun dimintai izin penggunaan foto dan statement profesional di laman website tersebut. Saya juga tidak memberikan rekomendasi medis apapun dengan profesi sebagai seorang ilmuwan,” ujarnya kepada Tirto. Riza menambahkan kalau alamat yang tertera di situs juga tidak ada kaitannya dengan dia. Nomor yang tercantum di kontak telepon juga adalah nomor telepon dengan lokasi di Cirebon, yang tidak ada hubungannya dengan Riza. "Di zaman digital, wajah siapapun bisa digunakan untuk mengambil keuntungan. Berhati-hatilah dan bijaksana dalam menyikapi situs di internet," tambah Riza. 100	2025-02-21
Berita CekFakta	Hoaks Video Prabowo Minta Maaf atas Kelangkaan Gas LPG 3 Kg	Tirto menyaksikan keseluruhan video pendek tersebut. Di tengah video terlihat tulisan “Perayaan Natal Nasional 2024” sebagai latar lokasi. Hal ini mengindikasikan pidato yang disampaikan Prabowo kemungkinan berasal dari kegiatan tersebut. Kami juga melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search). Hasil penelusuran mengarahkan ke artikel berikut dari Antara. Foto tersebut menunjukkan Prabowo mengenakan batik coklat dengan kain tenun biru, serta di kepalanya mengenakan peci hitam, serupa dengan tampilan di video di TikTok. Di keterangan foto, tertulis kalau gambar tersebut diambil saat Prabowo menyampaikan sambutan dalam perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta pada Sabtu, 28 Desember 2024. Dari transkrip pesan Prabowo, kami juga melakukan pencarian dan mengarah ke artikel berikut dari situs resmi Sekretariat Negara. Dalam artikel tersebut, dijelaskan kalau konteks dalam sambutan Prabowo tersebut soal komitmennya bersama seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja keras melayani rakyat Indonesia. Artikel tersebut juga tidak membahas sama sekali terkait permintaan maaf terkait kelangkaan LPG 3 kg. Wajar, mengingat pembatasan penjualan LPG 3 kg belum terjadi kala Prabowo menyampaikan sambutan tersebut. Perayaan Natal Nasional 2024 juga disiarkan langsung oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 28 Desember 2024. Sambutan Prabowo terlihat dari sekitar garis waktu 50:40. Sambutannya berlangsung sekitar 29 menit. Bagian pidato Prabowo yang identik dengan unggahan di Tiktok terlihat di time stamp 1 jam 4 menit. Sama seperti pernyataan di artikel resmi Sekretariat Negara, konteks sambutan Prabowo adalah soal komitmennya melayani rakyat. Selain tidak ada kaitannya pernyataan Prabowo dengan permintaan maaf terkait kelangkaan LPG 3 kg, secara timing, video sambutan Prabowo juga lebih dulu dipublikasikan ketimbang kejadian kelangkaan gas subsidi. Hoaks mencatut nama Presiden Prabowo memang kian banyak, terutama setelah dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Banyak beredar pula unggahan deepfake dengan wajah Prabowo ataupun pejabat lainnya di media sosial. 100	2025-02-20
Berita CekFakta	Salah, Bantuan Wifi Gratis Mengatasnamakan Program BAKTI	Kami mencoba mengakses tautan yang ada di bagian akhir unggahan. Namun, tautan dengan alamat berupa kombinasi angka tersebut mengarahkan ke situs lain yang mencurigakan. Tidak hanya meminta data pribadi seperti nama lengkap, usia, jenis kelamin, dan nomor akun aplikasi Telegram aktif, situs tersebut juga menggunakan bahasa yang tidak konsisten. Hal ini membuat kredibilitas akun tersebut patut dipertanyakan. Kami juga mencoba melakukan pemindaian akun tersebut dengan menggunakan perangkat URLScan.io. Hasilnya diketahui kalau situs tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan situs Komdigi yang memiliki program BAKTI. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk menjebak orang yang mengakses situs agar memberikan data pribadinya. Modus seperti ini biasa disebut dengan skema phising. Hasil penelusuran Tirto menunjukkan BAKTI Komdigi memang punya program penyebaran akses internet gratis. Program ini ada di bawah layanan PASTI BAKTI, atau Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). "Sistem Informasi untuk pengajuan permohonan dan monitoring proses usulan Akses Internet, BTS, Relokasi dan Ubah bandwidth secara digital," begitu tulis Komdigi dalam halaman penjelasan mengenai PASTI BAKTI. Di halaman tersebut, dijelaskan kalau yang bisa mendaftar untuk mendapat layanan internet gratis ini adalah pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga. Terdapat juga beberapa persyaratan untuk membuat pengajuan, seperti lokasi yang adalah fasilitas publik, tetapi susah sinyal atau tidak ada internet mandiri. Kami juga menemukan bantahan resmi dari akun BAKTI Komdigi. Kementerian menyebut kalau narasi yang beredar di Facebook tidak benar adanya. Kementerian juga telah memberi stempel hoaks pada unggahan dan akun Facebook yang menyebarkan narasi ini. "Waspada penipuan! BAKTI Komdigi tidak pernah meminta data pribadi melalui tautan apa pun. Pengajuan akses internet gratis hanya lewat aplikasi PASTI," begitu tulis keterangan resmi dari akun resmi (bercentang biru) BAKTI Komdigi. Tirto juga mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) terhadap gambar yang ada dalam poster. Hasilnya menunjukkan foto tersebut adalah kejadian pada 21 November 2024 lalu. Orang dalam foto adalah Anggota Komisi I DPR RI, Gavriel Novanto, yang melakukan peninjauan akses internet BAKTI Komdigi di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT. Pengadaan akses internet di wilayah tersebut diberikan lewat beberapa fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas. Sebelumnya, Tirto juga menemukan informasi soal program pemerintah lain, seperti pendaftaran Cek Kesehatan Gratis, penerima LPG 3 kg, serta bansos PKH ibu hamil, yang beredar di media sosial. Informasi-informasi tersebut terbukti sebagai hoaks. 100	2025-02-20
Berita CekFakta	Hoaks Foto Peresmian Pagar Laut di Tangerang	Tirto mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) dari foto tersebut. Pencarian menggunakan Google Lens mengarahkan mengarahkan ke dua artikel dari medcom dan Republika. Meski tidak persis sama, kedua foto ini menunjukkan tujuh orang dalam gambar, termasuk empat orang yang memakai topi polisi dan sosok pria berbaju batik biru di tengahnya. Berdasar keterangan teks di foto, kejadian tersebut adalah momen groundbreaking pembangunan Gedung Batalion A Brimob Polda Metro Jaya di Pantai Indah Kosambi (PIK 2), Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, pada 5 April 2023 lalu. Dalam kesempatan itu, Kapolri Sigit turut hadir bersama dengan beberapa personel Polri dan Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho. Pada kesempatan itu juga turut hadir Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail. Sosok pria berbatik biru dalam gambar juga dipastikan adalah Aguan. Berdasarkan informasi dalam artikel, gedung yang dibangun tersebut terletak di area seluas 4,8 hektare yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Mako Brimob itu dibangun dengan kapasitas maksimal sebanyak 250 personel. Hasil penelusuran juga menunjukkan unggahan foto dari akun Humas Polsek Serang Baru berikut. Akun tersebut juga membuat unggahan video dokumentasi kegiatan tersebut. Kami juga menemukan keterangan resmi dari Polri terkait kegiatan pada April 2023 ini. Pembangunan markas Brimob di lokasi tersebut disebut penting mengingat banyaknya objek vital dan startegis di sekitar lokasi tersebut. Tidak ada pembahasan apapun mengenai kasus pagar laut yang kasusnya baru ramai menjadi perbincangan publik, hampir dua tahun setelah foto tersebut diambil. 100	2025-02-20
Berita CekFakta	Hoaks Pertamina Bagi BBM Gratis pada Bulan Februari	Tirto mencoba mengakses tautan yang ada di bagian akhir unggahan. Tombol tersebut bertuliskan ‘bahan bakar gratis’ dan dinarasikan sebagai akses menuju halaman pendaftaran. Namun, saat kami mencoba mengakses tautan tersebut, terdapat keterangan kalau situs tersebut tidak dapat diakses. Tidak hanya tidak bisa diakses, hasil pemeriksaan latar situs juga menunjukkan situs tersebut mencurigakan. Hasil pemindaian menggunakan perangkat URLScan.io meunjukkan, situs tersebut tidak terkait sama sekali dengan situs Pertamina, sebagai badan penyedia BBM dari BUMN, ataupun penyedia BBM lain dari swasta. Situs tersebut mengarah ke domain (alamat utama) vercel.app, salah satu penyedia layanan hosting, layanan penyimpanan dan pengelolaan data website. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk menjebak orang yang mengakses situs agar memberikan data pribadinya. Modus seperti ini biasa disebut dengan skema phising. Kami juga mencoba mencari informasi di situs resmi Pertamina, tetapi tidak menemukan informasi apapun terkait informasi soal bagi-bagi pertalite dan solar gratis pada bulan Februari. Facebook resmi Pertamina adalah akun dengan pengikut lebih dari 468 ribu orang berikut. Di halaman tersebut juga terdapat informasi soal akun media sosial lain dari Pertamina, seperti X, Instagram, LinkedIn, TikTok, dan YouTube. Di semua kanal media sosial tersebut, tidak ada satupun yang mempublikasikan informasi soal program pemberian BBM gratis. Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, juga menegaskan kalau informasi tersebut tidak benar. Kepada Tirto, ia menyebut narasi pemberian BBM gratis pada Februari 2025 yang tersebar di media sosial adalah hoaks. Dia juga menegaskan kalau Pertamina tidak pernah punya program bagi Pertalite dan solar gratis. Kami juga mencoba membedah akun "seputar informasi Bansos" yang membagikan informasi ini. Akun tersebut, berdasar keterangan detail halaman, baru dibuat pada 30 Januari 2025. Selain itu, unggahan akun tersebut, pada 31 Januari 2025 lalu, juga pernah diperiksa oleh Kompas dan dinyatakan sebagai informasi hoaks. Selain unggahan ini, banyak beredar juga di Facebook soal narasi soal bagi-bagi BBM gratis pada 29 dan 30 Februari (tautan 1, tautan 2). Narasi ini lebih masuk kategori parodi mengingat tanggalan bulan Februari tahun 2025, hanya hingga tanggal 28. Unggahan-unggahan tersebut, meski ramai mendapat perhatian masyarakat, namun tidak memuat informasi yang bisa menyebabkan orang tertipu. 100	2025-02-19
Berita CekFakta	Hoaks Video Sandra Dewi Menangis setelah Vonis 20 Tahun Harvey	Tirto menyaksikan keseluruhan video 19 detik tersebut dan coba menelusuri keaslian video tersebut. Mula-mula, kami mengambil salah satu potongan fragmen dari video tersebut dan melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search). Hasil pencarian mengarahkan ke video berikut di TikTok dengan narasi yang sama. Sandra Dewi menangis setelah suaminya mendapat vonis 20 tahun penjara. Namun terlihat dalam video tersebut, wajah Sandra Dewi tidak menangis tersedu seperti video lain yang tersebar di media sosial. Hasil pencarian lain mengarahkan ke dua video berikut (video 1, video 2) dari kanal situs hiburan Cumicumi.com yang terverifikasi. Di kedua video itu, terlihat Sandra, dengan mata berkaca-kaca, memberi penjelasan soal uang dan sejumlah barang bermerek yang dia miliki. Harta tersebut, kata Sandra dalam video, adalah milik dia pribadi yang didapat dari kerjanya menjadi artis. Kedua video tersebut juga bertanggalkan akhir tahun 2024, salah satunya bertanggalkan 11 Oktober 2024, sementara yang satu lagi pada 21 Desember 2024. Hasil pencarian lebih lanjut mengarahkan ke mengarahkan kami ke video berikut dari Tribunnews dan iNews. Keduanya menunjukkan momen Sandra Dewi menjawab pertanyaan wartawan pada 10 Oktober 2024. Kala itu Sandra menjadi saksi di sidang suaminya di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Di video asli tersebut juga terlihat Sandra tidak menangis tersedu seperti video yang tersebar di X dan Facebook. Hal ini mengindikasikan adanya upaya penyuntingan video asli. Penelusuran Tirto lebih lanjut juga mendapatkan kalau Sandra tidak hadir di sidang banding saat Harvey mendapat vonis 20 tahun penjara. Sandra juga belum memberi pernyataan publik apapun sampai dengan artikel ini tayang, 18 Februari 2025. 100	2025-02-18
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Program Cek Kesehatan Gratis	Tirto mengakses dua tautan yang ada di bagian akhir unggahan. Keduanya mengarahkan ke halaman lain dengan narasi pendaftaran yang meminta data pribadi seperti nama dan nomor telepon. Ada indikasi pengambilan data pribadi phising dalam model unggahan seperti ini. Kami mencoba melakukan analisis lebih jauh untuk mendapatkan informasi soal situs pendaftaran tersebut. Hasil pemindaian URLScan.io, kami mendapat informasi kalau kedua situs tersebut (tautan 1, tautan 2) mengarah ke situs vercel.app. Ini adalah salah satu penyedia layanan hosting, layanan penyimpanan dan pengelolaan data website. Kedua situs dari tautan vercel tersebut juga tidak terkait dengan situs Kemenkes ataupun badan pemerintah lainnya, yang alamatnya seharusnya berakhiran ‘.go.id’. Cara pendaftaran lewat tautan di media sosial juga tidak termasuk dalam salah satu cara yang diinformasikan pemerintah. Mengutip informasi dari situs resmi Kemenkes, terdapat tiga cara untuk masyarakat bisa mendaftar layanan Cek Kesehatan Gratis, yakni: 1.⁠ ⁠Melalui aplikasi Satu Sehat Mobile – Masyarakat dapat mengetahui jadwal dan lokasi Puskesmas untuk cek kesehatan gratis. 2.⁠ ⁠Melalui chatbot WhatsApp di nomor 081110500567 – Chatbot ini akan memandu masyarakat dalam proses pendaftaran dengan cara yang mudah dan praktis. 3.⁠ ⁠Datang langsung ke Puskesmas terdekat. Bagi masyarakat di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses internet, cukup membawa KTP atau KK, dan petugas Puskesmas akan membantu proses pendaftaran. Berdasar informasi yang Tirto dapatkan, ada tiga momentum pelaksanaan CKG ini, yakni CKG ulang tahun, CKG sekolah, dan CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Dalam keterangannya, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, CKG tidak serupa dengan MCU yang ada di rumah sakit. Nantinya, kata dia, skrining ini akan mengarah pada cek kesehatan untuk menekan angka kematian dan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara merata. “Kita kematian tertinggi kan stroke sama jantung. Stroke sama jantung. Itu yang harus diskrining tiga sebenarnya, tekanan darah, gula darah, sama lemak darah atau kolesterol. Ini kalau ini diukur, ini puluhan juta rakyat Indonesia yang punya problem ini,” ujarnya dikutip Tirto, 9 Februari 2025 lalu. A post shared by tirto.id (@tirtoid) Program CKG juga tidak mewajibkan masyarakat untuk memiliki kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial alias BPJS. Masyarakat hanya dianjurkan tetap mengaktifkan keanggotaan, sebagai antisipasi dalam tata laksananya, apabila ternyata, menurut hasil CKG, ada masalah kesehatan serius. Tirto juga sempat melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) pada gambar Prabowo dalam poster. Hasil pencarian mengarahkan ke poster berikut dengan tampilan desain yang hampir sama. Perbedaan terlihat hanya di bagian teks dalam poster. Alih-alih ajakan mendaftar CKG, poster unggahan akun Facebook resmi bercentang biru Gerindra tersebut berisi rencana program MCU gratis pada Februari 2025, "sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat tanpa dipungut biaya." Unggahan tersebut berasal dari akun resmi Partai Gerindra, yang dipublikasikan pada 14 Januari 2025, sebagai pengumuman tentang rencana implementasi CKG. Unggahan asli ini juga tidak memuat tautan ke halaman pendaftaran lain. 100	2025-02-18
Berita CekFakta	Hoaks Pendaftaran Pengawas Bawaslu Mencatut Rahmat Bagja	Mula-mula, Tirto mengakses tautan yang terdapat di akhir unggahan. Tautan tersebut mengarahkan ke halaman baru yang berisikan sebuah poster dan formulir pendaftaran yang memintakan sejumlah informasi di bagian bawahnya. Beberapa data yang diminta dari halaman tersebut di antaranya nama lengkap, usia, alamat, jenis kelamin, dan nomor dari akun Telegram aktif. Unggahan tersebut mencurigakan karena terdapat ketidakkonsistenan bahasa pada kolom nomor telepon (yang meminta informasi dalam Bahasa Inggris). Halaman pendaftaran tersebut juga tidak mencantumkan tombol akses lain yang terkait dengan situs resmi Bawaslu. Kami mencoba melakukan pemindaian menggunakan perangkat URLScan.io. Hasilnya, didapatkan kalau domain (alamat utama) situs tersebut adalah zilcv.com, yang tidak ada sangkut pautnya dengan situs resmi Bawaslu (bawaslu.go.id). Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah ditemukan dengan mengatasnamakan lembaga lain. Tirto juga coba mengonfirmasi hal ini ke Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, yang namanya dicatut dalam unggahan ini. Dengan tegas, ia mengatakan kalau informasi tersebut adalah hoaks. Dia juga menekankan kalau saat ini Bawaslu tidak mengadakan pembukaan pendaftaran pengawas seperti yang tertera di unggahan di media sosial. Hasil penelusuran kami juga menemukan akun media sosial Rahmat Bagja di Instagram berikut yang bercentang biru, tanda verifikasi. Akun tersebut mengarahkan ke akun berikut yang merupakan akun Facebook pribadi dari Rahmat. Terlihat di akun Facebook asli Rahmat, meski tidak bercentang biru, terlihat aktif mengunggah informasi ataupun kegiatan. Unggahan terbaru bertanggal 16 Februari 2025 lalu. Di akun asli ini, tidak ditemukan informasi soal pendaftaran pengawas Bawaslu. Kami juga sempat membedah akun yang menyebarkan halaman pendaftaran Bawaslu tersebut. Akun yang mencatut nama Rahmat tersebut hanya berisikan unggahan mengenai pendaftaran anggota Bawaslu, dan tidak membahas soal hal lain. Berdasarkan informasi soal halaman Facebook tersebut, ditemukan pula kalau akun itu baru dibuat pada 2 Februari 2025 lalu. Senada, di situs resmi Bawaslu juga tidak ada pengumuman soal rekrutmen pengawas Bawaslu, seperti yang tersebar di media sosial. Tirto menemukan beberapa informasi terkait rekrutmen dalam situs tersebut. Pertama soal Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (masa jabatan 2025-2030) dan pengumuman hasil akhir seleksi CPNS pascasanggah. Namun, keduanya juga dipublikasikan pada Januari 2025 dan berbeda dengan unggahan di media sosial soal pendaftaran pengawas. Kami juga sempat melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari gambar dalam poster. Hasil pencarian mengarahkan ke sejumlah unggahan mengenai perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di sejumlah daerah (contoh link 1, 2,3). Hal ini terkait dengan kegiatan Pilkada 2024 yang sudah berakhir. Ilustrasi animasi dalam poster tersebut juga terlihat menggunakan atribut-atribut dengan tulisan PTPS yang makin mempertegas maksud dari unggahan poster tersebut. Sebagai tambahan konteks, Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan bertugas untuk mencegah pelanggaran, mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta menerima laporan dugaan pelanggaran. Mereka menjalankan fungsi pengawasan di lapangan di tiap daerah. 100	2025-02-17
Berita CekFakta	Hoaks Ribuan Damkar di Los Angeles Lakukan Syahadat Massal	Tirto mula-mula mencoba mencari informasi soal petugas damkar Los Angeles dan syahadat massal yang disebut dalam video, dengan asumsi kejadian tersebut kemungkinan mendapat perhatian dari publik. Namun, kami tidak menemukan informasi apa pun terkait narasi adanya sekelompok besar petugas damkar di LA yang mualaf. Kami juga mampir ke situs resmi dan beberapa kanal media sosial damkar LA. Di dalamnya terdapat beragam informasi soal kebakaran hebat di sekitar wilayah LA. Menariknya dari beberapa foto dan video yang mereka publikasikan, terlihat kalau seragam bertugas petugas damkar di sana berwarna kuning. dan helm merah. Berbeda dengan foto petugas damkar yang tersebar di media sosial yang terlihat mengenakan pakain hitam dengan helm putih. Kami juga mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search). Hasilnya mengarahkan ke video berikut dari YouTube. Di sekitar menit 12:36, terlihat foto yang sama, dengan gambar dalam unggahan di media sosial. Ratusan atau bahkan ribuan pemadam petugas damkar mengangkat tangannya seperti mengucap sumpah. Terlihat latar lokasi dari gambar tersebut di sebuah masjid yang sangat besar. Saking besarnya, terlihat sebuah unit mobil damkar masuk dan berada di sisi kiri gambar. Bagian deskripsi akun ini secara jelas menjelaskan kalau cerita dalam video tersebut adalah fiksi dengan tujuan hiburan dan inspirasi semata. Terlihat dalam video panjang di YouTube tersebut terdapat sejumlah ilustrasi gambar. Beberapa gambar tersebut terlihat mencurigakan, seperti buatan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI). Lebih lanjut kami memperhatikan reels yang tersebar di Facebook. Di dalamnya terdapat takarir (subtitle), serupa narasi cerita. Kurang lebih rangkuman takarir tersebut sebagai berikut: "Mereka tidak hanya melihat perubahan dalam diri Carlos, tetapi juga merasakan kedamaian yang sama yang ia rasakan setelah memeluk agama ini. Masing-masing dari mereka memiliki perjalanan dan alasan sendiri untuk memilih Islam, tetapi semuanya terinspirasi oleh kisah Carlos yang penuh makna.” Kami coba menuliskan narasi tersebut di mesin pencarian Google dan mendapat hasil video berikut dari kanal "Montezza YT", pada 20 Januari 2025. Terlihat potongan video di Facebook serupa dengan bagian video di garis waktu sekitar 20:40. Sama halnya dengan video YouTube sebelumnya, Montezza YT juga mencantumkan keterangan kalau video ini adalah karya fiksi semata. Kami juga mencoba memastikan kecurigaan terhadap penggunaan AI untuk ilustrasi gambar dalam video. Tiga perangkat pemeriksa AI yang kami pakai bersepakat kalau gambar-gambar yang digunakan dalam video adalah hasil buatan AI. Perangkat Decopy memberi skor 92,32 persen untuk probabilitas gambar buatan AI, dengan kesimpulan prediksi gambar adalah palsu. Sementara pemindaian AI Image Detector memberi skor 89,99 persen gambar sebagai buatan AI. Sementara perangkat wasitAI menyebut cukup yakin kalau gambar yang tersaji adalah buatan kecerdasan buatan. Tirto juga sebelumnya sempat membedah narasi hoaks soal kebakaran LA. Beberapa ada yang menggunakan AI untuk membuat gambar palsu. 100	2025-02-17
Berita CekFakta	Salah, Cuitan Musk soal Penangguhan Akun X yang Kritik Trump	Tim Riset Tirto mencoba menyisir cuitan akun X resmi @elonmusk. Dengan mengetik kata kunci “anyone protesting the Trump Administration will be suspended from X” di kolom pencarian akunnya, kami tak menemukan adanya cuitan yang dimaksud, baik pada tanggal 29 Januari 2025, maupun di waktu-waktu lain. Cuitan terakhir Musk, yakni pada Jumat (14/2/2025) siang, adalah video pernyataannya seputar pemangkasan defisit anggaran dan deregulasi. Jika dilihat secara saksama, tangkapan layar cuitan X Musk yang berlalu-lalang juga hanya menampilkan tombol "ikuti", sementara cuitan akun X Musk yang asli memperlihatkan tombol "berlangganan" di samping logo xAI di pojok kanan atas. Ketika tim Tirto melakukan pengecekan tangkapan layar yang diarsipkan dari halaman X Musk sejak pertengahan 2023 hingga 14 Februari 2025, kami juga tidak menemukan bukti kalau ia pernah mengunggah narasi tentang penangguhan akun X yang anti-Trump. Lagi pula, tanda centang biru dalam tangkapan layar cuitan juga terlihat lebih kabur ketimbang detail lain dalam gambar. Akun pengunggah pun tidak memberikan tautan unggahan asli dalam cuitannya, yang mana hal ini bisa menjadi indikasi bahwa tangkapan layar yang dibagikan kemungkinan merupakan hasil fabrikasi melalui manipulasi digital. Saat Tirto berusaha menelusuri klaim ini lewat pencarian Google, kami juga menemukan beberapa lembaga pemeriksa fakta sudah menyatakan tangkapan layar cuitan Musk ini tidak benar, seperti Reuters, Logically Facts, dan Snopes. Meski Musk mengidentifikasi dirinya sebagai “free speech absolutist” atau "penganut kebebasan berbicara yang absolut", para pengkritik Musk menyebutnya sebagai sosok yang tunduk pada penyensoran pemerintah dan terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ia anut. Sekelompok jurnalis dan komentator sayap kiri pernah secara misterius ditangguhkan dari X tanpa peringatan atau pemberitahuan. Satu-satunya kesamaan dari semua akun itu adalah mereka mengkritik okupasi Israel di Gaza. Namun, setelah protes yang berkelanjutan, akun mereka akhirnya dipulihkan. Musk mengklaim, hal itu terjadi karena "pembersihan spam" yang melibatkan akun nyata. 100	2025-02-14
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan untuk Mendaftar sebagai Penerima Elpiji 3 Kg	Tim Riset Tirto pertama-tama mengecek tautan yang disertakan dalam unggahan. Dengan memanfaatkan situs urlscan.io, kami menemukan kalau tautan ini mengarah pada laman pendaftaran yang meminta beberapa data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor Telegram. Tautan ini terdeteksi berbahaya atau malicious, dan tidak mengarah pada akun-akun media sosial resmi Pertamina. Beberapa media sosial resmi Pertamina di antaranya akun Facebook “Pertamina” dan akun Instagram “@pertamina” dengan centang biru. Tirto lalu mencoba menghubungi Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, untuk memastikan kebenaran informasi yang tersebar. Ia mengatakan tidak ada pendaftaran melalui tautan khusus bagi penerima Liquefied Petroleum Gas (LPG) Subsidi 3 kg. “Pembelian LPG Subsidi 3 kg seperti yang selama ini dilakukan, yaitu masyarakat/konsumen langsung ke pangkalan dengan menunjukkan KTP [Kartu Tanda Penduduk] atau NIK [Nomor Induk Kependudukan], yang selanjutnya akan di data oleh pangkalan melalui aplikasi Merchant Application Pertamina (MAP),” katanya, lewat keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025). Heppy mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan atau informasi yang tidak benar seputar distribusi LPG maupun Bahan Bakar Minyak (BBM). Warga bisa menghubungi call center Pertamina, 135, untuk mengecek kebenaran informasi terkait hal itu. Jadi bisa disimpulkan, masyarakat tidak perlu melakukan pendaftaran lewat situs apapun, karena pendataan akan dilakukan oleh petugas pangkalan. Seperti dilansir dari laman resmi My Pertamina, konsumen yang sudah terdata di pangkalan 1 juga tetap bisa membeli LPG di pangkalan-pangkalan lainnya, dan tidak terbatas pada domisili yang tertera dalam KTP. Keismpulan Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, tautan untuk mendaftar sebagai penerima elpiji 3 kg yang beredar bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading). Tautan ini mengarah pada laman pendaftaran yang meminta beberapa data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor Telegram. Situs ini terdeteksi berbahaya atau malicious, dan tidak mengarah pada akun-akun media sosial resmi Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengatakan tidak ada pendaftaran melalui tautan khusus bagi penerima Liquefied Petroleum Gas (LPG) Subsidi 3 kg. 100	2025-02-14
Berita CekFakta	Mentimun Bisa Atasi Sakit Tumit saat Bangun Tidur, Benarkah?	Tim Riset Tirto mula-mula melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “sakit tumit saat bangun tidur”. Menurut artikel Alodokter yang sudah ditinjau oleh dr. Arindya Bella, tumit yang sakit di pagi hari biasanya akan hilang sendiri dengan beberapa pengobatan mandiri. Namun, pengobatan dari dokter diperlukan bila keluhan sudah sangat mengganggu atau tidak membaik selama berhari-hari. Tumit sakit saat bangun tidur disebut muncul akibat peradangan di jaringan tumit. Adapun beberapa kondisi yang menyebabkan kerusakan pada jaringan tersebut, termasuk plantar fasciitis, Tendinitis Achilles, bursitis, patah tulang, atau hipotirodisme. Plantar fasciitis merupakan penyebab umum nyeri tumit di pagi hari. Hal ini terjadi lantaran adanya peradangan pada plantar facia, yaitu jaringan yang membentang dari tumit hingga jari kaki. Rasa nyeri yang ditimbulkan bisa lebih buruk di pagi hari akibat kurangnya suplai darah ke area tumit. Plantar fasciitis lebih sering terjadi pada atlet, seperti pelari jarak jauh, karena banyaknya tekanan di area tumit. Selain yang disebutkan itu, berat badan berlebih, berdiri terlalu lama, atau berjalan terlalu jauh juga bisa menimbulkan rasa sakit di tumit saat pagi hari. Adapun cara untuk meredakan nyeri tumit saat bangun tidur di antaranya mengompres tumit dengan es batu yang dibungkus handuk selama 20 menit dan diulang tiap 2–3 jam, menopang kaki saat berbaring, misalnya dengan bantal, dan melakukan peregangan (khususnya sebelum dan setelah olahraga). Cara lain yang bisa dilakukan juga meletakkan sol yang empuk atau bantalan tumit (heel pad) dalam sepatu, dan menggunakan sepatu yang nyaman dan sesuai ukuran kaki. Tapi, apakah timun bisa menyembuhkan sakit tumit atau telapak kaki saat bangun tidur? Untuk mencari tahu kebenaran narasi ini, Tim Riset Tirto menghubungi dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes., yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran di Universitas Dian Nuswantoro. Ia menyatakan bahwa belum ada bukti ilmiah atau penelitian yang kuat yang menunjukkan bahwa mentimun langsung dapat mengobati sakit tumit dan telapak kaki. Dokter Wilson menyarankan masyarakat untuk mencari tahu penyebab sakit tumit terlebih dahulu, sehingga perlu pergi ke dokter. “Namun mentimun merupakan buah yang mengandung purin yang sangat rendah yaitu hanya 7,3 miligram purin, tiap 100 mg sayuran tersebut. Hal ini membuat mentimun sangat cocok untuk orang yang mempunyai kadar asam urat sangat tinggi karena kita tahu bahwa sumber asam urat adalah purin. Dan salah satu gejala asam urat adalah sakit tumit dan telapak kaki,” ujar dr. Wilson, saat dihubungi Tirto, Kamis (13/2/2025). Selain itu, dr. Wilson bilang, mentimun juga mengandung silika yang sangat penting untuk kesehatan sendi. Seperti dinukil dari artikel Klik Dokter yang telah ditinjau oleh dr. Dyah Novita, kandungan vitamin K dalam timun bisa mengurangi risiko patah tulang dan meningkatkan massa tulang yang sehat. Kombinasi vitamin K dan kalsium yang ada di dalam timun juga bisa mencegah terjadinya osteoporosis (penyakit tulang yang ditandai dengan menurunnnya kepadatan tulang secara keseluruhan). Senada, sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Applied Sciences berjudul “Effectiveness of a Cucumber Extract Supplement on Articular Pain in Patients with Knee Osteoarthritis: A Randomized Double-Blind Controlled Clinical Trial” (2023) juga menemukan bahwa suplementasi ekstrak mentimun dapat menjadi pendekatan alami yang berguna untuk menjaga kesehatan sendi, pada penelitian yang melibatkan pasien yang menderita osteoarthritis di bagian lutut. Dengan demikian, bisa dikatakan mentimun memang baik untuk kesehatan sendi dan tulang. Meski begitu, belum ada bukti ilmiah yang mengungkap kalau timun bisa secara langsung bisa mengatasi sakit tumit atau telapak kaki saat bangun tidur. 100	2025-02-13
Berita CekFakta	Apa Benar Sertifikat Tanah Versi Kertas Tidak Lagi Berlaku?	Untuk mengecek narasi ini, Tim Riset Tirto mencoba mengunjungi akun Instagram resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Lewat unggahan Instagram-nya, Jumat (7/2/2025), Kementerian ATR/BPN rupanya sudah menegaskan bahwa informasi dalam video berseliweran tidak benar. Pihaknya menyatakan, sertifikat lama dengan sampul hijau masih berlaku dan tidak akan ditarik. “Selama kamu tidak mengajukan permohonan alih media atau layanan pertanahan lainnya, maka sertifikat lama (hijau) milikmu tidak akan berubah menjadi sertifikat elektronik,” begitu bunyi pernyataannya. A post shared by Kementerian ATR/BPN (@kementerian.atrbpn) Lebih jauh, Kementerian ATR/BPN mengatakan, jika masyarakat mengajukan layanan pemeliharaan data pertanahan, seperti balik nama, roya, dan pemecahan, maka pada proses ini sertifikat lama secara otomatis akan berganti ke sertifikat elektronik. Meski demikian, negara tidak akan merampas tanah, bangunan, dan barang berharga masyarakat hanya karena tidak mengubah sertifikat menjadi elektronik. “Halo #SobATRBPN, perhatian! Aset kamu tidak akan diambil oleh negara!! Hati-hati ya terhadap informasi yang tidak valid seperti pada slide pertama, Sob!,” tulis akun Instagram @kementerian.atrbpn. Kementerian ATR/BPN memang sebelumnya sempat menyatakan soal target keseluruhan sertifikat tanah bisa berganti ke sertifikat elektronik pada 2026. Namun demikian, tidak ada sumber resmi maupun berita kredibel yang mengonfirmasi klaim sertifikat tanah dalam bentuk kertas tidak lagi berlaku. Seperti dilaporkan Detik, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi mengatakan, saat ini program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah menghasilkan hampir 100 juta sertifikat. "Kalau bisa kita tingkatkan kualitasnya dan selebihnya kita lakukan alih media. Jadi perkiraan kita sekitar tahun 2026 kita sudah bisa alih media semua dan kita bisa melaksanakan layanan elektronik secara masif," kata Asnaedi, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025). Program digitalisasi dokumen pertanahan melalui penerapan Sertifikat Tanah Elektronik ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Dalam pasal 2 ayat 4 disebutkan, pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh menteri. Narasi yang beredar juga sudah dinyatakan hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 100	2025-02-13
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Sub Pangkalan Elpiji 3 Kg	Untuk memverifikasi narasi ini, Tim Riset Tirto menghubungi Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari. Ia memastikan unggahan yang beredar hoaks dan cenderung penipuan. “Kami mengimbau agar masyarakat selalu berhati-hati dan memastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Pertamina,” kata Heppy, lewat keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025). Tautan yang beredar juga tidak mengarah ke situs resmi maupun akun-akun media sosial Pertamina. Hasil pengecekan menggunakan urlscan.io menunjukkan bahwa tautan itu terdeteksi berbahaya atau malicious. Akun Facebook pengunggah juga bukan merupakan akun asli Pertamina. Informasi profil akun Facebook “Distributor Agen Gas LPG” memperlihatkan akun itu hanya memiliki 17 pengikut dan baru dibuat pada 3 Februari 2025 lalu. Sementara itu, untuk cara mendaftar sebagai sub pangkalan LPG, menurut pemantauan Tim Riset Tirto, per 12 Februari 2025, belum ada pengumuman resmi terkait tata caranya di laman Media dan Informasi Pertamina.com. Namun, sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, meminta pengecer gas elpiji 3 kg agar mendaftar sebagai sub pangkalan resmi PT Pertamina melalui aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP). "Dengan terdaftar resmi di aplikasi MAP sebagai sub pangkalan, maka harga di tingkat konsumen bisa terjaga. Begitu pula distribusi gas elpiji tiga kilogram bisa disalurkan ke tangan rakyat yang benar-benar berhak mendapatkannya," kata Hasan Nasbi, mengutip Tirto, Rabu (5/2/2025). 100	2025-02-13
Berita CekFakta	Tidak Benar Prabowo Pecat Kapolri Listyo pada Februari 2025	Tim Riset Tirto mula-mula melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Prabowo pecat Listyo”. Alih-alih menemukan berita yang mengonfirmasi, klaim ini justru sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kami mencoba menyalin foto penandatanganan berkas di hadapan Prabowo yang dibubuhkan dalam unggahan. Dengan memanfaatkan alat telusur gambar, Yandex, Tirto menemukan gambar yang beredar sudah dimanipulasi secara digital. Foto aslinya dimuat di laman Sekretariat Kabinet dan menunjukkan momen saat Presiden ke-7, Joko Widodo, melantik Listyo sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang memasuki masa pensiun. Dokumentasi itu diambil di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1/2021), dengan menerapkan protokol kesehatan. Menurut keterangan fotonya, Listyo tengah menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan Presiden Jokowi. Namun, gambar itu telah diedit, sehingga sosok Jokowi hilang dan diganti dengan foto Prabowo. Foto dengan deskripsi serupa juga digunakan sebagai header berita Antara Jabar berjudul “Kapolri Listyo Sigit: Polri akan tampilkan sosok tegas namun humanis”. Situs resmi Polri pun masih mencatat Listyo sebagai Kapolri sampai artikel ini diterbitkan pada Rabu (12/2/2025). Dia juga terlihat masih meghadiri acara acara Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2025, Rabu (5/2/2025). Menukil Tempo, Listyo sebagai Kapolri saat itu mengampanyekan bahaya judi online dan upaya pencegahannya. Menurut Listyo, masifnya judi online tak lagi hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah umur. 100	2025-02-12
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Bantuan Sosial PKH untuk Ibu Hamil Tahun 2025	Pertama, Tim Riset Tirto mengecek profil akun Facebook pengunggah “Bantuan Khusus Tunai Ibu Hamil 2025”. Menurut profilnya, akun itu hanya memiliki 32 pengikut dan baru dibuat 3 Februari lalu, alias belum berumur 10 hari, per Selasa (11/2/2025). Akun itu bukanlah akun asli Kementerian Sosial (Kemensos). Akun Facebook resmi Kemensos sendiri bernama “Kementerian Sosial RI” yang memiliki centang biru dengan 183 ribu pengikut. Untuk mengecek tautan yang berlalu-lalang tanpa harus mengklik tautannya, kami mencoba memanfaatkan urlscan.io. Hasilnya, tautan yang disebarkan akun palsu juga tak mengarah ke situs resmi maupun akun-akun media sosial Kemensos. Unggahan semacam ini dikhawatirkan merupakan modus penipuan atau pencurian data pribadi atau phishing. Kemensos lewat akun Instagram-nya sudah pernah menyatakan bahwa pihaknya tidak membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bantuan sosial. “Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/BPNT dan PKH, adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan Pemerintah Daerah atau dapat mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos”, begitu bunyi keterangan dalam story yang dimasukkan dalam highlight “HOAKS”. Sementara cara cek penerima bansos PKH tahap 1 2025 ini, seperti dilansir Antara, bisa dilakukan lewat aplikasi “Cek Bansos Kemensos” yang bisa diunduh dari Google Play atau App Store. Setelah itu, buat akun dengan mengisi data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat, Nomor Kartu Keluarga (KK), dan nomor ponsel serta email. Setelah itu masyarakat bisa mengunggah dokumen pendukung, mencakup foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan swafoto. Setelah melakukan aktivasi, masyarakat bisa login ke aplikasi dan mengecek status penerimaan bansos melalui menu “Profil”. Dengan aplikasi dan tahapan yang sama, masyarakat juga bisa mendaftar bansos PKH, yakni dengan memilih opsi “Daftar Usulan”, kemudian klik “Tambahkan Usulan”. Pilih jenis bantuan dan tunggu proses verifikasi dari Dinas Sosial dan kepala daerah setempat. Selain pendaftaran online, masyarakat juga punya opsi untuk mendatangi kelurahan setempat. Di sana, mereka dapat mengajukan diri sebagai penerima bansos dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Pencairan dana PKH dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Untuk tahap pertama, pencairan mencakup periode Januari sampai Maret 2025. Besaran bantuan PKH 2025 untuk ibu hamil sebesar Rp750 ribu setiap 3 bulan dan Rp3 juta per tahun. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini, masyarakat bisa menghubungi layanan resmi Kemensos atau mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id. 100	2025-02-11
Berita CekFakta	Salah: Nilai Tukar Dolar AS Ambles Akibat Trump Dihabisi Bankir	Hasil pencarian Google tak menemukan adanya pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim kalau anjloknya nilai tukar dolar AS terhadap mata uang rupiah disebabkan oleh ulah bankir terhadap Presiden AS, Donald Trump. Tirto sebelumnya sudah pernah melaporkan bahwa hal ini merupakan kesalahan dari Google. Perwakilan Google telah mengakui adanya masalah perihal informasi nilai tukar rupiah dan mengatakan bahwa data konversi mata uang mereka berasal dari sumber pihak ketiga. "Ketika kami mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin," kata perwakilan Google, dalam rilis tertulis yang terima, Sabtu (1/2/2025). Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Denny Prakoso, mengatakan telah terjadi ketidaksesuaian nilai tukar mata uang rupiah yang ditampilkan di laman Google. "Level nilai tukar USD/IDR Rp8.100-an, sebagaimana yang ada di Google bukan merupakan level yang seharusnya," kata Denny, saat dihubungi Tirto, Sabtu (1/2/2025). Denny menegaskan, data BI mencatat nilai tukar rupiah ke dolar AS saat itu yakni Rp16.312. Ia pun mengatakan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam sistem laman Google, sehingga angka yang muncul keliru. Hingga Senin (10/2/2025), nilai tukar rupiah juga berada pada level Rp 16.406 per dolar AS. Data dari BI memperlihatkan, sepanjang Januari 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap berada pada level 16 ribu per satu dolar dan sama sekali tidak mengalami penurunan signifikan. Kondisi itu juga konsisten, bahkan saat Trump dilantik menjadi Presiden AS pada 20 Januari 2025. Nilai tukar rupiah tetap berada pada angka 16 ribu per dolar AS. Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menduga data nilai tukar rupiah sebesar Rp8.170,65 per dolar AS pada tampilan Google saat itu merupakan serangan peretas atau hacker. Menukil Antara, Sabtu (1/2/2025), Ibrahim berpendapat para peretas mempermainkan nilai tukar rupiah sebagai ekspresi kekecewaan mereka. Asumsi itu mempertimbangkan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Menurut Ibrahim, data kurs rupiah pada Google itu adalah cara peretas menunjukkan bahwa rupiah bisa bernilai Rp8 ribu jika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 8 persen. 100	2025-02-11
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis Tahun 2025	Tim Riset Tirto mencoba mengecek profil halaman pengunggah “info BPJS Gratis 2025”. Akun itu nyatanya bukan akun resmi BPJS Kesehatan dan baru dibuat 2 Februari lalu. Lain dengan akun Facebook resmi “BPJS Kesehatan” bercentang biru yang memiliki 362 ribu pengikut, akun Facebook palsu tersebut hanya diikuti oleh 246 orang per Senin (10/2/2025). Selanjutnya, Tirto menelusuri tautan yang disertakan dalam unggahan dengan memanfaatkan situs urlscan.io. Hasilnya, kami menemukan kalau tautan ini tidak mengarah ke situs resmi maupun akun-akun media sosial asli BPJS Kesehatan. Tangkapan layar halaman pendaftaran itu juga memperlihatkan bahwa tautan yang beredar meminta beberapa data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram aktif. Saat mengecek akun Instagram resmi @bpjskesehatan_ri, narasi semacam ini juga sebelumnya telah dinyatakan tidak benar. Lewat unggahan akun Instagram BPJS Kesehatan, Jumat (10/2/2025), Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, memastikan bahwa informasi lewat tautan yang biasanya mengarah ke install aplikasi dipastikan bukan dari pihaknya dan pasti tidak terverifikasi kebenarannya. “Karena memang banyak sekali masyarakat yang didaftarkan pemerintah, tapi mekanismenya jelas tidak melalui WhatsApp maupun SMS. Gratis itu justru dari pemerintah yang akan aktif kepada masyarakat, tidak melalui jalur-jalur seperti itu,” kata David. Unggahan itu juga memberi peringatan kepada masyarakat bahwa informasi pengalihan BPJS Kesehatan mandiri ke gratis cukup dengan mengklik sebuah tautan dan bio bisa jadi merupakan modus penipuan. Dengan demikian, tidak ada kebijakan yang menyatakan soal pengalihan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri ke BPJS Kesehatan gratis pada tahun 2025. Pendaftaran BPJS Kesehatan untuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) Gratis memang ada dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan, yang tidak mampu membayar iuran. Namun demikian, mekanisme tidak melalui tautan seperti unggahan yang tersebar. Dilansir Antara, cara daftarnya yakni melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Google Play. Setelah melengkapi data-data, masyarakat memilh opsi “tambahkan usulan”. Kemudian data akan diverifikasi oleh pemerintah daerah sebelum resmi terdaftar sebagai peserta PBI. Program PBI ini memungkinkan mereka mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan. Oleh karenanya, iuran BPJS Kesehatan untuk peserta dari kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dibayar oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 100	2025-02-10
Berita CekFakta	Manipulasi AI Foto Trump Bersama Netanyahu dan Elon Musk	Tim Riset Tirto mula-mula mengamati detail foto yang beredar. Kami menemukan beberapa kejanggalan yang umumnya dijumpai dalam gambar yang dihasilkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), seperti ketidakwajaran lipatan ibu jari Trump, dan sebagian ibu jari Musk yang warnanya tampak menyatu dengan latar belakang. Dengan beberapa indikasi tersebut, Tirto lalu mencoba menyain foto Trump bersama Netanyahu dan Musk ke situs deteksi AI, Hive Moderation. Hasilnya, kemungkinan konten gambar ini dihasilkan oleh AI atau deepfake mencapai 98 persen. Hasil yang serupa juga ditemukan saat mengecek gambar ini menggunakan isitai.com. Penelusuran dengan situs deteksi AI itu menampilkan kemungkinan foto ini dibuat oleh AI mencapai 80 persen. Tertulis di situs tersebut, metode potensial yang digunakan dalam proses manipulasi yakni Midjourney. Setelah itu, Tirto menelusuri klaim ini dengan mengetik kata kunci “picture of Trump, Netanyahu, and Elon Musk” di mesin perambah Google. Dari situ kami menemukan beberapa lembaga pemeriksa fakta, seperti France 24 dan LogicallyFacts, yang juga menyatakan kalau foto ini tidak benar dan merupakan manipulasi AI. Meski Trump dan Netanyahu benar melangsungkan pertemuan pada Februari lalu, rekaman langsung pertemuan keduanya, yang disiarkan oleh kanal YouTube AP News dan saluran YouTube resmi Gedung Putih “The White House”, tidak menunjukkan tanda-tanda ikut hadirnya Musk. Pakaian Trump dan Netanyahu dalam rekaman langsung pun berbeda dari gambar yang berlalu-lalang. Dalam gambar bersama Musk, Trump terlihat mengenakan setelan jas biru dengan dasi gelap, sementara Netanyahu terlihat mengenakan blazer hitam dengan kemeja putih. Namun demikian, selama pertemuan asli, Trump justru terlihat mengenakan setelan jas biru tua dengan dasi biru muda dan Netanyahu memakai setelan jas hitam dengan dasi merah. Netanyahu memang sempat bertemu Musk selama kunjungannya ke AS. Dokumentasi pertemuan tersebut diunggah Putra Netanyahu, Yair Netanyahu, di akun Instagram-nya pada Rabu (5/2/2025). Meski begitu, tidak ada gambar resmi Musk, Trump, dan Netanyahu bersama-sama. 100	2025-02-10
Berita CekFakta	Tidak Benar Kemenag Buka Pendaftaran Haji Gratis untuk 100 Orang	Tim Riset Tirto mula-mula mengecek profil halaman Facebook pengunggah, yakni “program haji gratis”. Menurut informasi profilnya, halaman itu diikuti oleh 111 orang dan baru dibuat pada 5 Februari 2025. Begitu pula dengan halaman Facebook "Haji & Umroh" yang hanya memiliki 74 pengikut dan baru dibuat pada 1 Januari 2025. Akun-akun ini diketahui bukanlah akun Facebook resmi Kementerian Agama. Media sosial Facebook asli Kemenag bernama “Kementerian Agama RI” dengan centang biru, yang diikuti oleh 704 ribu pengikut. Tirto lalu mencoba menelusuri tautan yang disematkan dalam unggahan. Kami menyalin tautan itu ke situs urlscan.io untuk mengecek keamanannya tanpa harus mengklik tautan. Hasilnya, kami menemukan situs ini besifat malicious atau berbahaya. Tautan itu juga sama sekali tidak mengarah ke situs maupun akun-akun media sosial resmi Kemenag. Saat mengecek akun Instagram resmi Direktorat Penerangan Agama Islam Kemenag RI, Tirto menjumpai klaim ini sudah dinyatakan hoaks. Kemenag menyatakan pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran haji gratis dengan persyaratan tertentu. “Jika ada pihak yang mengatasnamakan Kemenag RI untuk percepatan keberangkatan haji gratis harap berhati-hati. Dan jika ada kerugian yang terjadi segera laporkan kepada pihak berwajib,” tulis akun Direktorat Penerangan Agama Islam Kemenag RI dalam unggahan Instagramnya, Selasa (28/1/2025). Kemenag juga mengimbau masyarakat untuk mencari informasi resmi hanya melalui kanal Kemenag RI dan Informasi Haji. Masyarakat bisa mengunjungi situs https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list untuk mengecek informasi terkait waktu tunggu dan kuota untuk setiap daerah. 100	2025-02-07
Berita CekFakta	Tidak Benar PBB dan WEF Berkolaborasi Ciptakan Krisis Air	Untuk mencari kebenaran klaim yang beredar, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci berbahasa Inggris, “UN and WEF join forces to initiate water crisis”. Hasilnya, kami tak menemukan adanya sumber resmi atau pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi. Hasil pencarian teratas justru membawa kami ke artikel WEF tentang Konferensi Air yang diadakan WEF bersama PBB. Kedua lembaga itu memang pernah melangsungkan Konferensi Air pada 22 – 24 Maret 2023, di New York, AS. Konferensi ini justru dimaksudkan untuk mengantisipasi krisis air dan sanitasi, di samping juga merayakan Hari Air Sedunia. Tujuan utama diadakan konferensi ini disebut guna mendukung dan mencapai target terkait air yang disepakati secara internasional, termasuk yang tercantum dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. “Krisis air dan sanitasi yang sedang berlangsung merupakan ancaman bagi semua orang karena pengelolaan air yang buruk meningkatkan atau melipatgandakan risiko dalam semua aspek kehidupan,” begitu bunyi potongan pernyataan visi Konferensi Air di laman PBB. Prinsip konferensi ini yakni inklusif, berorientasi pada tindakan, dan dilakukan secara lintas-sektoral. Menurut informasi dari situs WEF, konferensi pertama dalam hampir lima dekade ini ditutup dengan adopsi Agenda Aksi Air, yang berisi hampir 700 komitmen untuk melindungi “kebaikan bersama global yang paling berharga bagi manusia”. WEF juga sering menyerukan terkait “water security”. Ketahanan air disebut lebih dari sekadar apakah kita memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit sumber daya fisik. Manusia membutuhkan air yang cukup, dengan kualitas yang tepat, untuk menjaga mereka tetap sehat. Oleh karenanya, nantinya bisa menopang penghidupan, mengembangkan ekonomi, dan melindungi ekosistem. “Ketahanan air mencakup semua aspek masalah ini, mulai dari bencana yang berhubungan dengan air dan penyakit yang ditularkan melalui air, hingga konflik atas sumber daya bersama dan tantangan tata kelola, hingga keanekaragaman hayati dan kualitas air tanah,” tulis WEF di laman resminya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa WEF dan PBB justru menyerukan dan menciptakan agenda-agenda untuk mengatasi krisis air, bukan malah berkolaborasi menciptakan krisis itu sendiri. WEF sendiri sudah sering menjadi sasaran narasi miring. Sebelumnya, mencuat klaim terkait dokumen WEF yang menyebut 6 miliar orang akan meninggal pada 2025. Namun, setelah diperiksaTirto, narasi itu tidak benar adanya. Pihak WEF telah menyatakan bahwa klaim yang menghubungkan organisasi itu dengan konspirasi depopulasi tidak berdasar dan berakar pada disinformasi yang berasal dari sumber tak kredibel. 100	2025-02-07
Berita CekFakta	Hoaks Video Buaya Masuk Rumah Saat Banjir di Kota Pekalongan	Tim Riset Tirto memanfaatkan penelusuran Google untuk menelusuri video yang beredar. Dengan memasukkan kata kunci “buaya masuk rumah saat banjir Pekalongan”, kami menemukan video serupa juga sebelumnya sempat beredar di X dan diberi keterangan berlangsung ketika banjir di Kawasan Babelan, Bekasi. Namun demikian, klaim itu sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Klip ini rupanya sudah berlalu-lalang sejak tahun 2022 dan pertama kali diunggah oleh akun TikTok “setabayuangga1”. Dalam unggahan tersebut, akun pengunggah menyematkan tagar yang menunjukkan lokasi video berada di Bogor, Jawa Barat. Tak hanya pada saat banjir, pemilik akun TikTok itu diketahui beberapa kali membagikan konten yang memperlihatkan dirinya bermain bersama buaya di rumahnya, seperti bisa dilihat di sini dan di sini. Menyoal banjir Pekalongan, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kota Pekalongan, Aprilyanto Dwi Purnomo, menjelaskan, luapan air Sungai Bremi disebabkan hujan dengan intensitas sedang-besar disertai angin, dengan durasi cukup lama, yang melanda Kota Pekalongan, pada pada 28-29 Januari 2025. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tingginya intensitas curah hujan di Jawa Tengah dipengaruhi oleh kombinasi aktif beberapa fenomena atmosfer global, seperti La Nina lemah, Monsun Asia, serta fase bulan baru. “Intensitas hujan tinggi selama dua hari menyebabkan daerah cekung di Kota Pekalongan tergenang, drainase penuh, serta limpasan air Sungai Bremi sisi barat Kota Pekalongan, menggenangi permukiman warga khususnya di wilayah Kelurahan Tirto,” katanya, mengutip situs resmi Provinsi Jawa Tengah. 100	2025-02-06
Berita CekFakta	Salah: Video Amerika Tolak Bantuan Indonesia untuk Kebakaran LA	Usai menyaksikan video secara utuh, Tim Riset Tirto mencoba menyalin transkrip potongan audio ke mesin penelusuran Google. Hal ini dilakukan untuk mencari dari mana asal muasal narasinya muncul. Kami pertama-tama memasukkan kata kunci “Namun, niat baik Prabowo tersebut tidak diterima oleh Amerika Serikat. Pemerintah Amerika menolak tawaran bantuan dari Indonesia, tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Langkah ini mengerjutkan banyak pihak, terutama mengingat skala bencana yang sedang dihadapi”. Dari situ, kami hanya menemukan unggahan YouTube dan Instagram, yang juga tidak jelas sumbernya dan bukan merupakan pemberitaan dari media kredibel. Tirto lalu mencoba memasukkan potongan pernyataan lain, yakni “di tengah bencana ini, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan niatnya untuk memberikan bantuan kepada Amerika Serikat. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memitigasi kebakaran, memberikan dukungan kemanusiaan, dan mempererat hubungan diplomatik antara ke-2 negara”. Hasilnya pun nihil. Tirto tidak menemukan adanya sumber resmi maupun berita kredibel yang mengonfirmasi klaim yang beredar. Narasi itu kemungkinan besar hanya dibuat-buat untuk mendukung klaim yang disebarkan. Alih-alih menjumpai berita soal penolakan AS terhadap tawaran bantuan Indonesia, Tirto justru menemukan laporan tentang gotong royong orang-orang Indonesia di AS dalam memberikan bantuan untuk kebakaran Los Angeles. Seperti dilaporkan VOA Indonesia, diaspora Indonesia di berbagai penjuru Amerika turut memantau keadaan sesama diaspora Indonesia di Los Angeles dan sekitarnya, juga mengadakan berbagai penggalangan dana baik secara langsung ataupun lewat media sosial. Organisasi nirlaba, Indonesian Women Alliance (IWA) di Los Angeles yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan, serta memberikan inspirasi kepada komunitas ini, juga menggalang dana dan mengumpulkan donasi barang yang dibutuhkan oleh para korban, baik warga Indonesia maupun lokal. Adapun terkait hubungan Indonesia-AS belakangan juga tak menunjukkan adanya masalah. Pada pertangahan November 2024, Prabowo bahkan melakukan pertemuan dengan Presiden AS saat itu, Joe Biden, di Gedung Putih, Washington DC. Dalam pertemuan, Prabowo menyatakan kalau AS adalah teman yang sangat baik. Ia menegaskan komitmen hubungan antara Indonesia dengan AS yang telah berlangsung hingga lebih dari 75 tahun. Lebih jauh, dia berjanji akan bekerja keras untuk menjaga hubungan persahabatan antara Indonesia dengan AS di waktu yang akan datang. 100	2025-02-06
Berita CekFakta	Hoaks Video Pemusnahan Gas Melon karena Beralih ke DME	Tim Riset Tirto pertama-tama mencari asal muasal footage video yang beredar dengan memanfaatkan Google Image. Dengan memasukkan tangkapan layar salah satu frame video, kami menjumpai video identik sudah tersebar di Instagram sejak pertengahan Desember 2024. Selain di Instagram, video serupa juga muncul di YouTube, dengan narasi bahwa rekaman ini merupakan proses peleburan ulang gas melon. Tirto lalu menghubungi Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, untuk mencari kebenaran soal video ini. Ia mengatakan klaim yang beredar tidak benar. Heppy juga menjelaskan bahwa saat ini tidak ada kebijakan penghancuran tabung elpiji 3 kg. “Sesuai arahan pemerintah kemarin, penataan pengecer untuk menjadi sub pangkalan sebagai bagian distribusi LPG 3 kg segera kami laksanakan,” kata Heppy dalam keterangan tertulis, Rabu (5/2/2025). Lebih lanjut, Heppy bilang, video tersebut kemungkinan menampilkan proses retest, alias tes ulang untuk memastikan tabung masih layak edar atau tidak. Tabung yang tidak layak kemudian akan dikirim ke retester alias bengkel pemeliharan dan perbaikan elpiji 3 kg, untuk menentukan apakah tabung perlu cat ulang, dilakukan quality control berat tabung, atau dikategorikan rusak dan cacat (rucat). Meski aturan soal pelarangan penjualan gas melon melalui pengecer sempat diketok palu, keputusan itu telah dicabut. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan, ada instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk kembali membuka jalur distribusi gas melon ke pedagang eceran. "Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Terkait peralihan ke DME, meski DME sempat diwacanakan menjadi energi alternatif elpiji pada tahun 2020, sampai artikel ini terbit pada Rabu, (5/2/2025), tidak ada aturan atau kebijakan yang memutuskan penggunaan DME sebagai pengganti elpiji 3 kg bersubsidi. 100	2025-02-05
Berita CekFakta	Tidak Benar Video Prabowo Berhasil Tangkap Harun Masiku	Tim Riset Tirto menelusuri narasi penangkapan Harun Masiku lewat pencarian Google. Namun demikian, kami tak menemukan adanya sumber resmi maupun media kredibel yang memberitakan soal Prabowo berhasil menciduk Harun. Tirto justru menemukan artikel dari beberapa lembaga pemeriksa fakta yang telah menyanggah klaim yang beredar, seperti Kompas dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia/Mafindo. Sebelumnya, mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, sempat mengungkap kalau KPK sebenarnya pernah hampir menangkap Harun Masiku pada tahun 2021 silam. Seperti dilaporkan Kompas, Minggu (16/6/2024), Praswad menjelaskan, pada saat itu, tim gabungan yang mengejar Harun Masiku sudah mengidentifikasi keberadaan eks caleg PDIP tersebut. "Bahwa benar pada awal tahun 2021, tim gabungan penyidik dan penyelidik yang dibentuk untuk mengejar buron Harun Masiku telah berhasil dan mengkonfirmasi keberadaan Harun Masiku," ujar Praswad, menukil Kompas. Praswad mengatakan, berdasarkan informasi dari intelejen, Harun berada di salah satu pulau yang berada di luar teritori Indonesia. Saat itu, menurutnya, Harun teridentifikasi sedang menyamar menjadi guru bahasa Inggris. Meski begitu, ketika melaporkan operasi penangkapan Harun, tiba-tiba digulirkan penonaktifan karyawan KPK yang disebut gagal lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hingga artikel ini terbit pada Rabu (5/2/2025), Tirto belum menjumpai adanya berita yang melaporkan soal Harun berhasil ditangkap. Kendati Harun belum ditemukan, kasus ini telah berkembang dan terdapat tersangka baru, yaitu Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan advokat, Donny Tri Istiqomah. Bahkan, bukan hanya jadi tersangka suap, Hasto juga jadi tersangka dugaan perintangan penyidikan kasus ini. Sidang perdana praperadilan Hasto, yang sedianya digelar pada Selasa (21/1/2025) ditunda hingga Rabu (5/2/2025). Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan pihaknya tetap melanjutkan penyidikan sebuah perkara, meski terdapat gugatan praperadilan yang diajukan seorang tersangka. Tim Riset Tirto menemukan bahwa foto Prabowo berpose hormat yang dipakai dalam unggahan tidak ada kaitannya dengan penangkapan Harun. Dengan memanfaatkan alat telusur gambar, Yandex, kami menjumpai gambar Prabowo itu sebelumnya digunakan sebagai thumbnail video media Detik pada Agustus 2024. Isi videonya yakni terkait ketidakhadiran Prabowo dalam pelantikan menteri baru Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Dengan demikian, foto itu kemungkinan besar disunting supaya terlihat seolah bersanding dengan Megawati dan Puan. 100	2025-02-05
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Lowongan Relawan Ramadan Baznas Tahun 2025	Pertama-tama Tim Riset Tirto mengecek profil akun “Lokerblog”. Akun itu nyatanya bukan akun resmi dan hanya memiliki 13 pengikut per Selasa (4/2/2025). Akun yang baru dibuat pada 26 Januari 2025 ini kerap membagikan informasi rekrutmen dari berbagai instansi. Kontrasnya, akun resmi Facebook Baznas resmi diikuti oleh lebih dari 63 ribu orang per 4 Februari 2025. Akun ini juga mencantumkan logo Baznas sebagai foto profilnya. Lagi pula, berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat pengecek tautan urlscan.io, tautan yang disertakan akun “Lokerblog” juga tidak mengarah ke situs resmi maupun akun media sosial resmi Baznas. Hasil pengecekan tersebut bisa dilihat di sini. Saat mengecek informasi rekrutmen relawan Ramadan Baznas tahun 2025 di mesin perambah Google, Tirto pun menemukan narasi ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Rekrutmen relawan Ramadan 2025 memang dibuka di cabang Baznas Jakarta. Namun demikian, informasi yang tertera tidak sama dengan klaim yang berlalu-lalang di Facebook. Informasi selengkapnya bisa dicek di situs resmi https://baznasbazisdki.id/karir/1/relawan-ramadhan. Baznas, lewat akun Instagram resminya, telah memberi peringatan kepada masyarakat terkait penipuan yang berkaitan dengan informasi lowongan. Baznas mengatakan, informasi perihal rekruitmen hanya disampaikan melalui media sosial dan situs resmi BAZNAS, yakni @baznasindonesia atau baznas.go.id. “Selalu waspada dalam menyerahkan informasi pribadi pada pihak yang tidak bertanggung jawab,” tulis Baznas dalam unggahannya, Senin (13/1/2025). 100	2025-02-04
Berita CekFakta	Salah: Big Data Cyber Security Dipasang untuk Intai Percakapan	Tim Riset Tirto mencoba melakukan pencarian Google dengan kata kunci “Big Data Cyber Security (BDCS) Indonesia sudah terpasang untuk memata-matai percakapan masyarakat di internet”. Dari situ kami menemukan narasi ini sudah beredar sejak 2015 dan sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi (dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika). Dalam Siaran Pers No.84/PIH/KOMINFO/10/2015 dikatakan, sistem pengawasan untuk mengintai percakapan warga itu tidak diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Teknologi Big Data sendiri merupakan teknologi pengolah data yang telah umum diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini, termasuk di Indonesia; baik untuk kepentingan korporasi maupun pemerintahan. Teknologi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memampukan pengolahan data dari berbagai sumber dengan efektif dan efisien. Akan tetapi, menurut Komdigi, penerapan teknologi big data disertai pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi Hak Asasi Warga Negara. “Pada prinsipnya, pengawasan terhadap aktivitas seseorang di Internet dapat melanggar hak konstitusi warga negara khususnya mengenai privasi dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi. Perlindungan terhadap privasi, dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi merupakan bagian penting dari pengembangan demokrasi dan selaras dengan instrumen internasional,” tulis Komdigi di situs resminya. Komdigi menegaskan, Indonesia menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, penerapan sistem informasi yang dapat melanggar hak asasi manusia akan dilakukan penilaian yang komprehensif untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya intersepsi atau penyadapan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tetap menjaga dan menghormati HAM,” bunyi keterangannya. Lagi pula, sistem yang sudah dibangun Indonesia juga bukan BDCS, melainkan Pusat Data Nasional (PDNS) di bawah Kominfo. Fasilitas ini digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data. Untuk diketahui, meski narasi yang beredar tidak benar, ada sejumlah laporan di mana teknologi spyware bisa dimaanfaatkan secara ilegal untuk memata-matai warga lewat ponsel. Pegasus misalnya, yang menjadi alat sadap milik perusahaan NSO Group asal Israel, dilaporkan masuk ke Indonesia sejak 2018. Alat itu diduga pernah dipakai Polri dan Badan Intelijen Negara. Pegasus digunakan untuk keperluan keamanan, terutama pada kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba. Namun, Indonesialeaks menemukan fakta bahwa alat sadap ini tidak hanya untuk keamanan, tapi juga digunakan demi kepentingan politik, khususnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. 100	2025-02-04
Berita CekFakta	Hoaks Penjualan LPG Bright Gas Nonsubsidi 3 Kg dalam Waktu Dekat	Untuk memverifikasi klaim ini, Tim Riset Tirto menghubungi Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari. Ia menyatakan, narasi penjualan elpiji Bright Gas nonsubsidi 3 kg dalam waktu dekat tidak benar. “Produk LPG 3 kg pink nonsubsidi (Bright Gas) yang menggantikan LPG 3 Kg [gas melon] adalah informasi tidak benar, dan produk Bright Gas saat ini hanya tersedia dalam 2 kemasan saja yaitu 5,5 kg dan 12 kg,” kata Heppy lewat keterangan tertulis, Senin (3/2/2025). Bright Gas sendiri merupakan produk elpiji nonsubsidi dari Pertamina. Jenis ini dikemas dalam bentuk tabung maupun kaleng dengan warna khas pink fuschia. Meski ada juga produk Bright Gas 3 kg, Irto Ginting, yang dulu menjabat sebagai Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, menjelaskan gas merah muda ukuran kecil itu telah ada sejak 2018. Peluncurannya bukan untuk menggantikan elpiji subsidi 3 kg atau gas melon. Memang, pada 2018, Bright Gas 3 kg sempat diluncurkan di dua kota besar, yakni Jakarta, dan Surabaya, Jawa Timur. Produk itu disebut diluncurkan sebagai opsi bagi konsumen kelas menengah yang mampu secara ekonomi dan bukan penerima LPG subsidi. Terkhusus di wilayah Jakarta, saat itu tersedia sebanyak 3.500 tabung Bright Gas 3 kg yang didistribusikan dengan kisaran harga Rp39.000- Rp40.000 per tabung isi ulang. Meski sempat beredar di pasaran, Tirto tak menemukan adanya informasi resmi terkait penjualan Bright Gas 3 kg nonsubsidi dalam waktu dekat di seluruh Indonesia. Masyarakat bukan berarti tak bisa lagi membeli gas melon, namun pembeliannya bisa dilakukan melalui Pangkalan Resmi Pertamina. Adapun untuk menemukan pangkalan LPG 3 kg atau gas melon terdekat, masyarakat bisa mengunjungi tautan https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau bisa meminta informasi melalui Call Centre 135. 100	2025-02-03
Berita CekFakta	Foto AI Patung Oscar Hangus di Antara Sisa Kebakaran Los Angeles	Tim Riset Tirto mula-mula menelusuri foto ini menggunakan alat deteksi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), wasitai.com. Hasilnya, kami menemukan bahwa gambar ini kemungkinan dihasilkan oleh AI. “Kami cukup yakin bahwa gambar ini, atau bagian pentingnya, dibuat oleh AI,” begitu bunyi hasil analisis wasitai.com. Kami juga melakukan pencarian Google dengan kata kunci berbahasa Inggris “Oscar burned in fire”. Dari situ kami menjumpai beberapa lembaga pemeriksa fakta yang juga menyatakan gambar ini tidak benar dan merupakan hasil buatan AI, di antaranya PolitiFact dan AFP. Kepala divisi investigasi di GetReal Labs, Emmanuelle Saliba, mengungkap lewat unggahan LinkedIn, bahwa perusahaan deteksi deepfake itu telah menemukan gambar tersebut "kemungkinan merupakan hasil sintesis atau modifikasi". Saliba menyatakan, meski ada bukti autentik yang menunjukkan kerusakan besar yang disebabkan oleh kebakaran hutan di LA, gambar patung Oscar yang hangus bukanlah salah satunya. “Kepala Sains GetReal Labs, Hany Farid, menganalisis gambar ini menggunakan GetReal Workbench yang menganalisis berbagai aspek gambar untuk mencari jejak sintesis atau manipulasi. Analisis ini menemukan anomali statistik dan fisik yang menunjukkan bahwa gambar tersebut kemungkinan merupakan hasil sintesis atau modifikasi,” kata Saliba lewat unggahan akun LinkedIn-nya, Rabu (15/1/2025). Menurut penelusuran, gambar ini awalnya dijumpai di sebuah grup Facebook yang didedikasikan untuk berbagi kreasi AI dan seni digital. Meski gambar tersebut sudah dihapus, tetapi pembuatnya telah mengunggahnya ke grup seni FB lainnya pada tanggal 11 Januari 2025. Saliba mengatakan telah berbicara dengan pencipta gambar, yang mengaku sebagai seorang desainer grafis. Sang kreator menjelaskan bahwa tujuan pembuatan gambar tersebut “tidak untuk menyesatkan orang.” Gambar tersebut dibuat di ponselnya menggunakan Google Gemini untuk menghasilkan gambar AI. Kemudian kepala patung diedit agar terlihat lebih realistis lewat Adobe Photoshop. Kreator itu turut membagikan gambar file asli kepada tim GetReal Labs. 100	2025-02-03
Berita CekFakta	Hoaks Kemensos Buka Rekrutmen Pendamping Sosial PKH	Tirto mendapatkan konfirmasi langsung dari Direktur Jaminan Sosial Kemensos, Faisal, pada Sabtu (1/2/2024), bahwa informasi terkait rekrutmen pendamping sosial PKH merupakan hoaks atau tidak benar. “Atas informasi yang beredar luas di beberapa media sosial tentang rekrutmen pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa dapat kami sampaikan informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Saya Faisal selaku Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI mengimbau agar masyarakat untuk tidak percaya atas informasi-informasi seperti itu. Terima kasih,” ujarnya kepada Tirto pada Sabtu (1/2/2025). Tirto kemudian menelusuri asal-usul poster yang digunakan dalam unggahan hoaks tersebut dengan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search). Hasilnya, poster serupa ditemukan di akun Instagram “indonesiabaik.id”, yang diunggah pada 11 September 2024. Aslinya, poster tersebut merupakan ucapan selamat kepada Saifullah Yusuf yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024, menggantikan Tri Rismaharini, yang kala itu maju di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. Selain itu, berdasarkan penelusuran di akun media sosial resmi Kemensos, tidak ditemukan informasi rekrutmen pendamping sosial PKH. Kemensos juga pernah mengklarifikasi modus penipuan serupa melalui akun Instagram resminya pada 4 Desember 2024 silam. "Kementerian Sosial RI tidak membuka rekrutmen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini. Informasi yang beredar terkait penerimaan pendamping PKH adalah TIDAK BENAR.   Jika ada pengumuman resmi, Kementerian Sosial RI akan menyampaikannya melalui media sosial dan website resmi kami," bunyi klarifikasi dari Kemensos pada unggahan tersebut. Adapun kanal resmi Kemensos adalah Instagram @kemensosri, Threads @kemensosri, Facebook Kementerian Sosial RI, X (Twitter) @KemensosRI, TikTok @kemensosri, serta YouTube Kemensos RI. 100	2025-02-02
Berita CekFakta	Hoaks Anak Yatim Piatu di Makassar Meninggal Karena Kelaparan	Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran dengan mengeklik tautan yang tersedia dalam unggahan tersebut. Hasilnya, tautan tersebut justru mengarahkan kami ke salah satu situs e-commerce. Penelusuran dilanjutkan dengan memasukan kata kunci “Anak yatim piatu di Makassar meninggal dunia karena kelaparan” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke artikel beridata.com berjudul “Cek Fakta: Anak Meninggal di Kelurahan Masale Karena Kelaparan Adalah Hoaks” yang diunggah pada Minggu (22/12/2024). Artikel tersebut memuat pernyataan Ketua RT 5 RW 4 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukan, Kota Makassar, Rosnanengsih, yang menjawab isu adanya anak yatim piatu di Kota Makassar yang meninggal dunia karena kelaparan. Rosnanengsih menyebutkan anak yang dimaksud dalam narasi tersebut adalah NAP (10). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa NAP bukanlah seorang anak yatim piatu seperti yang diberitakan dalam sejumlah unggahan. Ia memiliki seorang ibu bernama Yeti Sapta Rini, yang tercatat memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jawa Timur. Sementara itu, sang ibu Yeti Sapta Rini menjelaskan bahwa anaknya mendadak mengalami kejang-kejang sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir pada Jumat (20/12/2024) sekitar pukul 10.00 WITA. Masih mengutip sumber yang sama, Rosnanengsih, menyebut keluarga tersebut baru beberapa minggu tinggal di Jl. Adhyaksa Baru Lorong 4, Kelurahan Masale, tanpa pernah melapor ke pihak RT atau RW setempat. Ia menceritakan, bahwa pihak keluarga baru melapor setelah anaknya meninggal dunia. Selebihnya, Tirto tidak menemukan adanya informasi dan keterangan resmi dari pemerintah kota Makassar maupun pemberitaan media kredibel yang membenarkan adanya klaim yang menyebut ada anak yatim piatu di Makassar meninggal dunia karena kelaparan. Kami justru menemukan bantahan yang sama terkait klaim ini yang dimuat di laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Tribrata News Polda Jabar yang turut membantah isu soal anak yatim piatu di Makassar meninggal dunia karena kelaparan. 100	2025-01-31
Berita CekFakta	Hoaks Disnaker Pemalang Adakan Program Tebus Murah iPhone 15	Pertama-tama, Tim Riset Tirto mengunjungi laman resmi Disnaker Pemalang, instansi yang namanya dicatut dalam klaim tersebut. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya satupun informasi resmi terkait adanya program tebus murah iPhone 15 Pro Max dari instansi tersebut. Selanjutnya, penelusuran dilakukan dengan memasukan kata kunci “Disnaker Pemalang Tebus Murah iPhone 15 Pro Max” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami menemukan klarifikasi resmi dari Disnaker Pemalang melalui akun instagram @blkpemalang1 tentang klaim tersebut. Disnaker Pemalang membenarkan bahwa akun @disnakerpemalang awalnya adalah akun resmi dari instansi tersebut. Meski begitu, akun itu disebut telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga unggahan program tebus murah iPhone 15 Pro Max bukan merupakan unggahan resmi dari Disnaker Pemalang. Disnaker Pemalang meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap unggahan di akun tersebut. “Harap berhati-hati terhadap segala post atau aktivitas pada akun tersebut, karena hal tersebut bukan dari kami. Kami sedang berupaya mengembalikan akun tersebut. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tulis keterangan resmi dari Disnaker Pemalang tersebut. Hasil penelusuran juga mengarahkan kami ke situs periksa fakta milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Senada, Komdigi juga telah memastikan bahwa klaim soal Disnaker Pemalang mengadakan program tebus murah iPhone 15 Pro Max adalah hoaks. 100	2025-01-31
Berita CekFakta	Hoaks Elon Musk Akuisisi TikTok dan Ganti Namanya Jadi X-Videos	Perlu diketahui, dua hari sebelum Donald Trump dilantik menjadi Presiden AS, TikTok berhenti beroperasi di Negeri Paman Sam, tepatnya Sabtu (18/1/2025) malam. Aplikasi tersebut menampilkan pesan pop-up kepada pengguna yang berisi tentang pemberlakuan undang-undang yang melarang TikTok di AS. Namun, pemblokiran ini hanya berlangsung singkat, Donald Trump mengeluarkan dokumen Instruksi Presiden untuk menunda pemblokiran TikTok di AS. Kemudian TikTok kembali dapat diakses pada Senin (20/1/2025). Meskipun TikTok kembali beroperasi, perusahaan tetap diharuskan untuk melakukan divestasi sesuai ketentuan UU yang berlaku. Trump menyarankan dalam platform Truth Social, agar TikTok dimiliki 50 persen oleh investor AS dalam upaya menyelamatkan platform tersebut, seperti dilansir dari Reuters. Selain itu, Trump juga menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan Elon Musk membeli TikTok. Trump menyatakan keterbukaannya terhadap ide tersebut dengan mengatakan, “Saya akan terbuka [terhadap kemungkinan tersebut], jika dia [Elon Musk] ingin membelinya,” sebagaimana dikutip dari USA Today pada Selasa (21/1/2025). Berdasarkan laporan BBC, beberapa nama yang muncul sebagai calon pembeli TikTok salah satunya bintang YouTube yaitu, MrBeast. Selain itu, ada mantan Menteri Keuangan Trump, Steven Mnuchin, dan investor TV Shark Tank, Kevin O'Leary. Meski demikian, belum ada berita selanjutnya mengenai pihak yang benar-benar membeli TikTok, dan platform tersebut masih beroperasi dengan nama yang sama. Kembali ke klaim bahwa TikTok telah dibeli oleh Elon Musk. Untuk memverifikasi kebenaran isu tersebut, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan kata kunci “Elon Musk acquired TikTok" melalui mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan adanya berita dari media kredibel yang mengonfirmasi klaim tersebut. Salah satu penjelasan yang muncul adalah artikel Bloomberg yang menyebut bahwa pihak Tiongkok masih mempertimbangkan kemungkinan untuk menjual TikTok kepada Elon Musk. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan pada akun media sosial pribadi Elon Musk di platform X (sebelumnya Twitter), tidak ditemukan unggahan yang menyatakan bahwa dirinya mengakuisisi TikTok atau berencana mengganti namanya menjadi "X-videos". Dalam unggahan yang beredar, terdapat foto Elon Musk yang disandingkan dengan logo TikTok, seakan ini adalah foto yang berkaitan dengan akuisisi platform tersebut. Namun, setelah ditelusuri menggunakan perangkat Google reverse image search, foto ini berasal dari situs Getty Images, seperti yang dipublikasikan oleh The Mirror. Menurut laman Getty Images, foto tersebut diambil pada Selasa (1/12/2020) lalu. Saat itu, Elon Musk menghadiri acara penghargaan Axel Springer di Berlin, Jerman. Dalam foto tersebut, pemilik SpaceX dan CEO Tesla itu tampak tiba di karpet merah untuk menerima Penghargaan Axel Springer 2020. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa gambar tersebut diambil dalam konteks pengumuman akuisisi TikTok. Hingga Jumat (31/1/2025), tidak ada pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Elon Musk telah membeli TikTok, dan nama platform tersebut masih tetap TikTok. 100	2025-01-31
Berita CekFakta	Hoaks Hotel Grand Hyatt Dijual Senilai Rp12,5 Triliun	Tim Riset Tirto menelusuri klaim ini dengan mengecek akun Instagram resmi Plaza Indonesia, selaku pemilik Hotel Grand Hyatt. Lewat unggahan bertanggal Selasa (28/1/2025), Corporate Secretary PT Plaza Indonesia Realty Tbk, Umbas Rombe, sudah membantah informasi tersebut. Ia mengatakan bahwa narasi yang beredar menyesatkan. Menurutnya, kabar tersebut telah mencemarkan nama baik PT Plaza Indonesia Realty Tbk. “Informasi terkait dengan penjualan Hotel Grand Hyatt Jakarta tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan serta mencemarkan nama baik PT Plaza Indonesia Realty Tbk selaku pemilik sah atas Hotel Grand Hyatt Jakarta,” kata Umbas dalam keterangan resminya di akun Instagram @plazaindonesia. Umbas mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan mengabaikan klaim atau informasi apapun terkait dengan dugaan penjualan Hotel Grand Hyatt Jakarta. “Pernyataan ini sebagai klarifikasi kepada masyarakat dan agar menjadi perhatian bersama. Kami berhak untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Umbas. Tirto juga mencoba mengunjungi grup Facebook “Jual Beli Hotel n Rumah Sakit n Pabrik”. Grup itu merupakan grup publik dengan jumlah anggota mencapai 21 ribu orang per Kamis (30/1/2025). Selain berisi informasi penjualan hotel hingga pabrik, grup itu juga memuat iklan-iklan penjualan tanah. Berhubung setiap orang bisa mengunggah informasi di grup serupa, narasi yang beredar di dalamnya tentu perlu disaring agar tak terjebak dalam informasi menyesatkan atau bahkan penipuan. 100	2025-01-30
Berita CekFakta	Hoaks Terjadi Tsunami Setelah Kebakaran Hebat di Los Angeles	Tirto mencoba menyaksikan video singkat berdurasi 15 detik tersebut. Terdapat beberapa detail yang mencurigakan, seperti pergerakan orang dan bentuk manusia dalam video tersebut. Kami lantas mencoba melakukan pemindaian menggunakan perangkat Hive Moderation. Hasilnya, video tersebut memilik 94,6 persen kemungkinan dibuat menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI). Kami juga mengambil beberapa potongan dan menggunakan perangkat wasitai.com, yang dapat mendeteksi gambar dengan kandungan AI. Beberapa potongan, terutama dari potongan video awal, mendapat penilaian dengan tingkat keyakinan tinggi buatan AI. "Kami cukup yakin bahwa gambar ini, atau bagian pentingnya, dibuat oleh AI," begitu pesan hasil pemindaian perangkat tersebut. Kami juga mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search). Hasilnya mengarahkan ke video serupa dari unggahan TikTok berikut. Bio akun @pavoros0 menyebut dirinya sebagai pembuat tsunami. Dari beberapa video yang ia unggah terlihat dia memang membagikan video-video kejadian tsunami, namun dalam beberapa video terlihat cukup jelas kreasi buatan AI. Kami juga mengunjungi kanal YouTube-nya yang tertera di bio. Video yang tersebar di Facebook terlihat aslinya terdiri dari dua buah video yang disatukan. Kedua video tersebut diunggah pada 16 dan 17 Januari 2025. Keterangan penyerta unggahan mengatakan adanya gelombang raksasa tersebut terjadi di Rio, mengacu ke Rio De Janeiro, kota di Brasil. Menariknya, dua video unggahan di YouTube tersebut mendapat keterangan kalau video tersebut adalah konten hasil modifikasi atau sintetis. Dalam halaman pusat bantuan YouTube disebut kalau hal ini mengindikasikan video, "menghasilkan adegan yang terlihat realistis yang sebenarnya tidak pernah terjadi". Catatan konten sintetis ini kemungkinan diberikan oleh pengunggah konten atau mendapat tanda otomatis dari YouTube karena terindikasi menggunakan perangkat Dream Track atau Dream Screen. Berdasar informasi dari Layanan Cuaca Nasional (National Weather Service) AS, tidak ada peringatan tsunami sejak 7 Januari 2025. Pesan tsunami terakhir dikeluarkan di sekitar wilayah AS, terjadi pada 2 Januari 2025, di sisi barat Sacramento, California. Peristiwa kebakaran hebat di Los Angeles memang menarik perhatian banyak orang. Di media sosial, ada sejumlah narasi yang ternyata adalah misinformasi. Tirto sempat membahas beberapa narasi soal hoaks terkait kebakaran di Los Angeles. Baca juga: 100	2025-01-28
Berita CekFakta	Hoaks Undian Awal Tahun Bank Mandiri	Tirto mula-mula mencoba mengakses tautan pendaftaran unggahan yang ada dalam unggahan. Namun tautan-tautan tersebut bermasalah. Salah satu tautan bahkan langsung menunjukkan peringatan situs berbahaya setelah diklik. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan perangkat URLScan.io. Hasilnya menunjukkan kalau domain tautan di unggahan tidak terkait dengan situs Bank Mandiri. Kami juga mencoba mencari informasi di akun Bank Mandiri resmi (bercentang biru) di Facebook. Di situ, tidak ada informasi apapun mengenai undian berhadiah pada tahun 2025. Dalam unggahan terbarunya, pada 21 Januari 2025, Bank Mandiri malah memberi peringatan soal bahaya dari link palsu yang mengatasnamakan bank mandiri dan tersebar di pesan singkat ataupun aplikasi chat. Meski motif dan platform-nya berbeda, modus yang digunakan serupa, menggunakan tautan ke situs yang mencatut Bank Mandiri. Unggahan Bank Mandiri menyebut, tautan palsu itu kebanyakan berujung dengan permintaan data pribadi dan berujung phising. "Jika mendapatkan pesan mencurigakan, tetap tenang dan cek dulu kebenarannya. Kalau masih ragu, segera hubungi mandiri call 14000," begitu bunyi pesan unggahan tersebut. Bank Mandiri juga menegaskan pihak mereka tidak pernah meminta data rahasia seperti nomor & masa berlaku kartu, CVV, OTP, Pin, atau password lewat saluran apapun. Informasi resmi hanya beredar melalui kanal resmi mereka yaitu; Instagram: @bankmandiri TikTok: @bankmandiri YouTube: Bank Mandiri Facebook: @bankmandiri dan @mandiricare X: @bankmandiri dan @mandiricare Whatsapp: MITA 08118414000 Mandi Call Center: 14000 Situs resmi: bankmadiri.co.id dan mandirikartukredit.com. Akun-akun yang menyebarkan informasi soal undian berhadiah Bank Mandiri tidak ada dalam daftar tersebut. Bahkan, akun-akun tersebut baru dibuat pada Januari 2025. Isi akunnya pun hanya membahas soal undian-undian yang tidak terbukti kebenarannya ini. Hasil penelusuran kami, Mandiri juga tidak memiliki program undian berhadiah pada tahun 2025. Terakhir, program Mandiri Undian Jempolan 2024 berakhir pada 31 Desember 2024. Program tersebut juga tidak menuntut pendaftaran anggota, cukup dengan menjadi nasabah Mandiri Tabungan Mitra Usaha, bisa mengikuti program tersebut. 100	2025-01-27
Berita CekFakta	Hoaks Lowongan Pekerjaan Mencatut Kementerian Pekerjaan Umum	Untuk mencari kebeneran klaim yang berlalu-lalang, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “lowongan kerja Kementerian PU”. Pencarian itu mengantarkan kami ke artikel Kompas TV yang berisi informasi terkait. Meski lowongan pekerjaan di Kemen PU pada 2025 ini benar adanya, namun informasi aslinya tak seperti dalam klaim Facebook yang beredar. Kemen PU Direktorat Jenderal Sumber Daya Air membuka lowongan untuk penempatan Jakarta Selatan. Adapun posisi yang dibuka yakni Konsultan Individu Program Nufrep 2025 untuk posisi Hydrology/Climate Change Specialist, FFEWS Specialistlink, System Analyst Specialistlink, dan IT Specialist. Pengumuman lengkap mengenai hal tersebut bisa diakses di situs resmi lembaga tersebut, yakni https://sda.pu.go.id/pages/pengumuman-lowongan-pekerjaan. Di laman itu, tertera detail informasi setiap posisi yang dibutuhkan, informasi gaji, dan durasi kerja. Disebut bahwa durasi kerja yakni 5 bulan terhitung sejak Februari 2025 dan gaji yang diberikan mulai dari Rp15 juta per bulan. Kemen PU mengimbau masyarakat yang ingin melamar untuk mengunjungi situs sda.pu.go.id “Lowongan hanya dibuka sampai dengan 31 Januari 2025 yaa, Sahabat SDA,” begitu bunyi informasi yang disertakan. Tirto juga mencoba menyisir akun Instagram resmi Kemen PU dan situs resmi Kemen PU, tetapi tak menemukan informasi seperti dalam unggahan Facebook. Kemen PU lewat laman resminya telah memberi peringatan kepada masyarakat untuk waspada terhadap tindak penipuan dengan berbagai modus yang mengatasnamakan lembaga tersebut. “Bersama ini kami mengimbau kepada segenap mitra kerja PU dan masyarakat agar bersikap waspada dan berhati-hati serta melakukan konfirmasi langsung ke Kementerian PU melalui Call Center 158 atau sahabat.pu.go.id/eppid,” tulis Kemen PU di halaman depan situsnya. Lagi pula, ketika Tirto mengecek tautan yang disertakan dalam unggahan Facebook menggunakan mesin pelacak WhereGoes, tautan itu tak mengarah pada akun-akun resmi Kemen PU. Akun Facebook pengunggah juga diketahui bukan media sosial resmi Kemen PU. Akun Facebook asli Kemen PU yakni “Kementerian Pekerjaan Umum RI” dengan centang biru dan memiliki pengikut sebanyak 587 ribu orang per Jumat (24/1/2025). Jadi, klaim yang beredar perlu diwaspadai lantaran tak resmi bersumber dari Kemen PU. Unggahan semacam ini juga berpotensi penipuan. 100	2025-01-24
Berita CekFakta	Hoaks, Video AI Prabowo Bagi-bagi Uang dan Hapus Utang	Mula-mula, Tirto mengamati ulang video yang disertakan dalam unggahan secara seksama dari awal hingga akhir. Kami menemukan ada ketidaksinkronan antara gerak bibir dan suara Prabowo dalam video tersebut. Suara Prabowo dalam video tersebut juga terdengar tidak natural. Kejanggalan tersebut mengindikasikan bahwa video tersebut adalah hasil manipulasi menggunakaan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI). Kami menggunakan bantuan perangkat pemindai AI Hive Moderation untuk menelusuri video tersebut. Hasilnya, video tersebut kemungkinan merupakan hasil manipulasi menggunakan AI/deepfake dengan keyakinan sebesar 99,8 persen. Selanjutnya, untuk menemukan konteks asli dari video tersebut, Tirto mencoba mengambil tangkapan layar dari video singkat tersebut. Kami melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari tangkapan layar itu lewat Google Reverse Image Search dan Yandex. Hasilnya video tersebut identik dengan video Prabowo saat mengucapkan ulang tahun kepada Agung Rasono yang ke-75 tahun. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok bernama “prabowosubianto08” pada Senin (25/3/2024). Kemudian diunggah ulang di kanal youtube akun bernama “Bugis Warta” pada Senin (15/4/2024). Dalam video asli tersebut, Prabowo sama sekali tidak berbicara soal bagi-bagi uang seperti dalam klaim video. Lebih lanjut, penelusuran Tirto pada akun resmi Prabowo Subianto di IG Prabowo, X @prabowo, Facebook Prabowo Subianto juga tidak menemukan informasi yang menyebut bantuan uang sebesar Rp50 juta. Hingga Jumat (24/1/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ditemukan juga keterangan resmi dan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim bahwa Prabowo membagikan uang ke masyarakat dengan nominal Rp50 juta. Sementara itu, terkait unggahan soal penghapusan utang, hasil pemindaian dengan Deepware, menunjukkan bahwa unggahan tersebut terdeteksi menggunakan deepfake. Prabowo memang telah menandatangani aturan yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada November 2024 lalu. Jumlahnya maksimal Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perseorangan. Namun, penghapusan utang hanya menyasar 1 juta UMKM yang sudah terdaftar dalam daftar penghapusbukuan himpunan bank-bank milik negara (Himbara). Penghapusan utang juga hanya berlaku bagi UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, maupun perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, yaitu gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19. Nasabah penerima kebijakan tersebut harus berkategori tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun. Tak ada informasi kredibel yang bisa membuktikan bahwa penghapusan ini harus melalui kontak dengan WhatsApp nomor pribadi seperti unggahan. 100	2025-01-24
Berita CekFakta	Hoaks Shin Tae-yong Resmi Jadi Pelatih Timnas Brunei Darussalam	Sebagai konteks, Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi memberhentikan STY dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia, Senin (6/1/2025). Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut, wacana memberhentikan STY sudah muncul sejak lama, sebelum pertandingan Indonesia vs Cina dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 zona Asia, pada Oktober 2024 lalu. "Memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah ada [yang] dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum, pertandingan Indonesia melawan Cina," ujar Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar di Aryanusa Ballroom, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025). Kembali ke klaim yang menyebut bahwa saat ini STY telah resmi menjadi pelatih Timnas Brunei Darussalam. Untuk memverifikasi kebenaran isu itu, kami mengunjungi situs resmi Football Association of Brunei Darussalam (FABD) yang merupakan induk organisasi sepak bola negara tersebut. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun informasi soal penunjukan STY menjadi pelatih Timnas Brunei Darussalam. Senada, penelusuran Tirto ke akun Instagram resmi FABD juga tak menemukan informasi serupa yang menyebut bahwa STY resmi menjadi pelatih Timnas Brunei Darussalam. Selanjutnya, hasil penelusuran kami di instagram pribadi milik STY pun menunjukan tak ada satupun unggahan yang membenarkan bahwa pelatih yang menangani Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu kini resmi menjadi pelatih Timnas Brunei Darussalam. Kami juga melakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci “STY resmi menjadi pelatih Timnas Brunei Darussalam” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada satupun informasi resmi dan pemberitaan kredibel yang membenarkan hal tersebut. Sebagai informasi, berdasarkan data dalam situs Transfermarkt saat ini Timnas Brunei Darussalam masih dilatih pelatih asal Brazil, Vinicius Eutropio, yang telah melatih tim tersebut sejak Oktober 2024 lalu. 100	2025-01-24
Berita CekFakta	Hoaks Pembukaan Pendaftaran CPNS 2025	Tirto mencoba mengakses tautan yang ada di unggahan tersebut. Kami diarahkan ke situs lain yang berformat formulir, meminta data nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Situs tersebut juga menempatkan lambang Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan lambang PANRB di bagian bawah situs. Namun, gambar-gambar tersebut tidak mengarahkan ke situs resmi, dan bahkan tidak bisa diklik. Serupa, tautan di situs lain juga memintakan data pribadi. Bahkan, ada yang meminta alamat lengkap sesuai domisili. Sama halnya juga dengan unggahan soal lowongan CPNS IKN, terdapat tautan ke halaman yang berbentuk formulir pendaftaran. Kami melakukan pemindaian menggunakan perangkat URLScan.io. Hasilnya menunjukkan salah satu situs, dengan URL "pendaftaranterbaru2025.info" masuk kategori situs berbahaya. Tidak hanya itu, semua situs yang kami pindai juga tidak terhubung dengan domain (alamat asal situs) PANRB ataupun SSCASN. Modus seperti ini berbahaya karena berpotensi menyebabkan terjadinya pencurian data lewat skema phising. Lebih lanjut, kami juga mencoba mencari informasi dari situs resmi PANRB. Berdasar surat pengumuman terakhir, yang tertanda 20 Januari 2025, sejauh ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih memproses tahapan seleksi CPNS 2024, tepatnya tahapan jawaban sanggahan dari CPNS yang tidak lulus. Merujuk ke penyesuaian jadwal seleksi CPNS tahun 2024, yang terbit pada 5 September 2024, proses seleksi ini baru akan selesai pada 23 Maret 2025. Sama halnya dengan seleksi CPNS untuk Otorita IKN, pengumuman terakhir, bertanggalkan 10 Januari 2025, masih tentang hasil dari proses seleksi tahun 2024 lalu, bukan CPNS 2025. Sementara itu Menteri PANRB, Rini Widyantini, juga sempat menjelaskan kalau pembukaan pendaftaran CPNS 2025 harus setelah proses rekrutmen CPNS 2024 selesai terlebih dahulu. "Sangat mungkin (CPNS dibuka tahun 2025). Tapi sampai kita harus menyelesaikan yang CPNS (2024), kita harus selesaikan dulu nih supaya enggak numpuk dan yang daftar juga enggak bingung," ungkap Rini, Selasa (10/12/24), dikutip dari Antara. Situs resmi SSCASN juga masih berisikan informasi mengenai seleksi calon ASN 2024. Belum ada informasi apapun mengenai seleksi CPNS 2025. Narasi soal lowongan pekerjaan palsu, sekitar awal tahun 2025, banyak beredar. Tirto sempat membedah beberapa yang sempat beredar di media sosial. Masyarakat sebaiknya meningkatkan kewaspadaan agar tak menjadi korban. 100	2025-01-23
Berita CekFakta	Hoaks Halaman Pendaftaran Bansos 2025 dari Kementerian Sosial	Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di tiap unggahan tersebut. Semua tautan tersebut mengarahkan ke halaman situs dengan tampilan yang mirip. Semuanya menampilkan poster dari Indonesia Baik soal bansos senilai Rp500 ribu, serta kolom formulir yang memintakan nama dan nomor telepon pengguna. Halaman situs tersebut juga memuat beberapa logo badan atau kementerian, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, sekarang menjadi Komdigi), dan lain sebagainya. Namun, logo-logo tersebut hanya gambar (beberapa dengan resolusi rendah) yang tidak bisa diklik. Dari keseluruhan halaman tersebut, bagian yang bisa diklik dan diisi hanya kolom nama dan nomor telepon. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian (1, 2, 3, 4, 5) menunjukkan, tautan-tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terkait dengan situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) yang bertanggung jawab terhadap pembagian bansos. Domain atau alamat asal situs-situs tersebut bahkan tidak ada yang berakhiran .go.id, mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain. Lebih lanjut, kami mencari informasi dari situs resmi Kemensos untuk mencari informasi soal pendaftaran dan pencairan bansos pada tahun 2025. Kami tidak menemukan narasi soal bansos Rp500 ribu seperti narasi dalam poster. Kami justru menemukan informasi relevan dari situs Kemensos pada September 2022 lalu. Dalam unggahan tersebut, Kemensos menegaskan kalau tautan terkait pencairan atau pendaftaran bansos yang tersebar di media sosial bersifat hoaks. "Kementerian sosial TIDAK PERNAH membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial," tulis keterangan dalam dalam artikel tersebut. Halaman tersebut juga memuat contoh tautan dan pesan berantai yang berisikan pesan bohong di media sosial. Kemensos juga menjelaskan kalau penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Jika masyarakat layak menerima, namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah," begitu tulis keterangan resmi dari Kemensos. Kemensos juga mengingatkan bahwa informasi soal bansos dapat diperiksa melalui situs resmi Kementerian Sosial ataupun akun media sosial resmi Kemensos. Dari halaman resmi Kemensos, akun media sosial resmi kementerian ini ada di Facebook, X, Instagram, TikTok, dan YouTube. Secara khusus, di Facebook resmi Kemensos, tidak ada satupun informasi soal pendaftaran ataupun pencarian Bansos Rp500 ribu, pada tahun 2025 ini. Kami kemudian mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) pada poster dengan logo Indonesia Baik yang tersebar di media sosial. Hasilnya, kami diarahkan ke unggahan Faceboook resmi IndonesiaBaik.Id (bercentang biru) dan situs Indonesia Baik yang mencantumkan poster tersebut. Poster tersebut dari Indonesia Baik dan diunggah pada September 2020. Bantuan Bansos uang tunai Rp500 ribu tersebut disalurkan pada masa awal pandemi Covid-19 untuk 9 juta peserta Program Sembako yang tidak menerima PKH. Uang tunai Rp500 ribu per keluarga tersebut akan disalurkan pada kuartal tiga tahun 2020, berdasar informasi dari keterangan resmi Kemensos pada Agustus 2020. Adapun program tersebut termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah. Poster tersebut juga telah digunakan secara berulang untuk menarasikan informasi hoaks. Tirto menemukan bantahan dari Komdigi. Dalam artikelnya pada 14 Oktober 2024, Komdigi memberi label hoaks untuk informasi yang tersebar di media sosial dengan poster yang sama. 100	2025-01-22
Berita CekFakta	Hoaks Kematian Anak Akibat Tersetrum Sepeda Listrik	Tirto mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari salah satu cuplikan video tersebut. Hasil pencarian mengarahkan ke konten berikut. Obrolan di grup "Seputar Facebook" sempat membahas kejadian ini. Akun "Jhon Samkot" menyebut kejadian meninggal akibat kesetrum akibat kesetrum sepeda listrik tersebut terjadi di Sukoharjo pada November 2024. Namun, di kolom komentar ada salah satu komentar yang menyertakan narasi berbeda. Kejadian tersebut disebut adalah kecelakaan di Makassar. Kejadian sebenarnya adalah bahwa anak tersebut sedang mengendarai sepeda listrik, sebelum kemudian tertabrak mobil, berdasar pemberitaan Tribun dalam foto tersebut. Tirto mencoba mencari informasi lebih lanjut terkait kejadian tersebut dengan pencarian di Google menggunakan narasi kecelakaan sepeda listrik di Makassar. Kami menemukan artikel dari media lokal Makassar Terkini pada Juli 2023 lalu. Video tersebut disebut beredar pertama di Instagram lewat unggahan akun @mksinfo.official pada 26 Juli 2023. Menurut informasi unggahan, anak dalam video meninggal dunia setelah ditabrak mobil box di jalan raya. Kami mencoba mengunjungi akun instagram @mksinfo.official dan menemukan video yang dimaksud diunggah pada 26 Juli 2023. "Baru-baru ini, viral seorang anak meninggal dunia setelah tertabrak mobil box di jalan raya. Menurut informasi, korban yang mengendarai sepeda listrik itu hilang kendali dan keluar jalur," begitu tulis keterangan penyerta unggahan tersebut. Video ini nampaknya juga sudah berulang kali tersebar dengan informasi penyerta yang salah. Pada 28 Maret 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi, saat itu masih Kominfo) sempat membuat bantahan juga terkait narasi ini. Komdigi memberi label hoaks informasi ini. Terkait dengan aturan penggunaan sepeda listrik di jalan raya, mengutip artikel Kompas.com, penggunaan sepeda listrik di jalan raya bisa mendapat tilang dari kepolisian. "Karena ini sudah berkaitan dengan keselamatan, dan sejauh ini, sepeda listrik belum termasuk kendaraan yang layak dioperasikan di jalan umum," ujar Kasubdit Standar Cegah dan Tindak Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Pol Mohammad Tora. 100	2025-01-22
Berita CekFakta	Hoaks Obat Pembunuh Parasit Mencatut Dokter Tirta	Tirto mencoba menyaksikan keseluruhan video tersebut. Meski durasi maksimal video 10 menit, nyatanya konten dalam video hanya ada pada sekitar tiga menit pertama. Dalam video tersebut terlihat dr. Tirta menarasikan berbagai hal, mulai dari beragam masalah kesehatan, peran parasit dalam merusak kesehatan, sampai dengan penelitian dengan Kementerian Kesehatan untuk meneliti penyakit mematikan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, video monolog dr. Tirta tersebut terlihat mencurigakan. Sebab gerak mulut dan audio yang ada tidak sinkron di beberapa bagian. Melihat beberapa kecurigaan, Tirto melakukan pemindaian kandungan konten AI. Kami menggunakan perangkat Hive Moderation dan TrueMedia. Hasil pemindaian Hive Moderation terhadap potongan video di bagian awal tersebut, menunjukkan kemungkinan yang sangat tinggi, 99,8 persen, bahwa konten audio dalam video itu adalah buatan AI. Kesimpulan serupa juga datang dari TrueMedia. Alat pemindai ini merekam bahwa terdapat bukti substansial kalau konten audio dalam video dr. Tirta tersebut mengandung manipulasi menggunakan AI. Kami kemudian juga melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) terhadap potongan video. Hasil pencarian mengarahkan ke foto berikut, tangkapan layar Pikiran Rakyat dari artikel bertanggal 10 Oktober 2022. Di bagian kredit foto tersebut, tertulis bahwa foto diambil dari kanal YouTube Tirta PengPengPeng. Kami mencoba mengunjungi akun YouTube tersebut dan menemukan video berikut. Video unggahan 1 Agustus 2021 tersebut berjudul, "#suaratirta: SPELE NAMUN BERBAHAYA DAN MENGANCAM NYAWA". Dalam video tersebut, dr. Tirta membahas kebiasaan sepele yang bisa membahayakan kesehatan. Terlihat dalam video itu, dr. Tirta mengenakan pakaian serba putih, serupa dengan yang dia kenakan di video unggahan di Facebook. Begitu pula latar putih dengan rak di sisi kiri video juga serupa dengan unggahan di Facebook. Terlihat dalam video di Facebook, gerakan dr Tirta menunjuk ke telinganya. Sementara di video aslinya, dr. Tirta menjelaskan soal bahaya mengorek kuping. Oleh sebab itu, gestur mendekatkan jari ke telinga relevan dengan bahasan soal bahaya menggunakan korek kuping. Di video tersebut dia membahas empat kebiasaan sepele yang dapat mengganggu kesehatan. Empat bahaya tersebut adalah mengorek kuping, menahan buang air kecil, duduk terlalu lama tanpa olahraga, dan memaksa fisik untuk olahraga. Tidak ada bahasan soal parasit ataupun promosi obat untuk pengobatannya dalam video asli tersebut. 100	2025-01-21
Berita CekFakta	Hoaks Halaman Pendaftaran Voucher Listrik Gratis PLN	Tirto mencoba masuk ke tautan-tautan pendaftaran yang tersebar di media sosial tersebut. Semuanya mengarahkan ke halaman dengan narasi pendaftaran PLN Peduli. Halaman tersebut menggunakan logo PLN Peduli dan berisikan kolom yang meminta data pribadi. Terdapat pula halaman yang mengarahkan ke halaman pendaftaran pelanggan listrik diskon 50 persen. Narasinya serupa, dan sama-sama meminta data pribadi. Adapun data pribadi yang diminta adalah nama, ID Pelanggan, golongan daya, dan nomor Telegram aktif. Di akhir halaman, terdapat logo PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun kedua logo tersebut mencurigakan. Selain tidak bisa diklik, dua logo tersebut terlihat resolusinya rendah. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian (1,2) menunjukkan, tautan-tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terkait dengan situs resmi PLN (pln.co.id). Alamat URL dari situs tersebut adalah pendaftaran2024.live dan daftar2024.live. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain. Kami kemudian mencoba mencari informasi ke kanal-kanal resmi PLN. Di akun Instagram resmi (bercentang biru) PLN ,terdapat pengumuman soal modus penipuan. "Hati-hati Penipuan! PLN tidak pernah membagikan token listrik gratis melalui program apa pun," begitu tulis informasi dalam unggahan PLN tersebut. Perusahaan tersebut menekankan kalau semua program resmi PLN hanya diumumkan melalui kanal resmi, yakni: Instagram: @pln_id Facebook: PLN X: @_pln_id Situs resmi: pln.co.id Aplikasi: PLN Mobile Kami juga menemukan unggahan berikut yang menyebut informasi adanya halaman pendaftaran untuk diskon tarif PLN adalah penipuan. "Electrizen, PLN mengingatkan kepada para pelanggan untuk berhati-hati terhadap informasi palsu. Diskon tarif listrik 50 persen untuk pelanggan rumah tangga (450 VA, 950 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA) tidak memerlukan pendaftaran maupun pembayaran apa pun," begitu tulis keterangan unggahan 24 Desember 2024 tersebut. Berdasar rangkuman Tirto, program diskon listrik PLN 50 persen memang tidak memerlukan pendaftaran apa-apa. Tetapi, diskon listrik ini hanya berlaku untuk pembelian token listrik, dengan proses pembelian secara daring. Pembeliannya bisa melalui aplikasi PLN Mobile, minimarket, marketplace, ataupun transfer via ATM. Pemotongan tarif akan berlaku secara otomatis per 1 Januari 2025, dan akan terus berlangsung hingga Februari 2025. Direktur Utama (Dirut) PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan mekanisme pemberian diskon 50 persen tarif listrik bagi pengguna di bawah 2.200 VA. Ia menegaskan, potongan tarif 50 persen berlaku otomatis tanpa harus registrasi. “Dengan adanya sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi di PLN, maka kami memudahkan pelanggan agar tidak perlu ada registrasi yang berbelit,” kata Darmawan, dikutip dari situs resmi PLN. Tarif tersebut juga berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar. Bagi pelanggan prabayar, diskon akan langsung otomatis diberikan tiap pembelian token pada Januari hingga Februari 2025. Sementara berdasar informasi dari situs resmi PLN, PLN Peduli yang disebut dalam formulir pendaftaran adalah bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PLN. PLN Peduli adalah program Community Development. Kami juga menemukan bantahan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait voucher gratis PLN ini. Mereka telah memberi label hoaks terhadap informasi ini. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, menyebut kalau PLN tidak pernah memberikan promo tersebut, dikutip dari Kompas.com. 100	2025-01-21
Berita CekFakta	Hoaks Rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2025	Tirto mencoba mengakses tautan yang ada di akhir unggahan. Tiap tautan mengarahkan ke halaman yang berbeda, tetapi semuanya berbentuk formulir yang memintakan data pribadi, setidaknya nama dan nomor telepon aktif. Halaman-halaman tersebut juga mencantumkan beberapa logo organisasi, seperti BPS, Kawan Baik, bahkan ada yang mencantumkan logo Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital), yang tidak ada sangkut pautnya dengan sensus petani. Terdapat kejanggalan juga dari tidak adanya tombol di formulir yang bisa diklik. Penggunaan bahasa di formulir juga cenderung tidak konsisten, mencampurkan Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris. Kami kemudian melakukan pemindaian menggunakan perangkat URLScan.io. Hasil pemindaian (1, 2, 3, 4) menunjukkan situs-situs tersebut memiliki alamat asal situs (domain) yang tidak ada sangkut pautnya dengan BPS, badan yang menyelenggarakan sensus. Modus seperti ini berbahaya karena berpotensi menjadi ladang pencurian data, lewat skema phising. Tirto juga sempat melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) untuk salah satu poster yang tersebar di media sosial. Hasil penelusuran menunjukkan mengarahkan ke gambar berikut. Gambar tersebut asalnya adalah poster penjelasan tentang ciri petugas Sensus Pertanian 2023. Sebagai informasi, Sensus Pertanian 2023 dilakukan pada 1 Juni - 31 Juli 2023 lalu. Dalam poster aslinya terdapat penjelasan tentang atribut yang harus dikenakan petugas sensus. Lebih lanjut, penelusuran kami mengarahkan ke unggahan dari akun resmi (bercentang biru) milik BPS berikut. Unggahan tersebut menyebut soal rekrutmen mitra palsu BPS yang banyak beredar belakangan. "Akhir-akhir ini banyak beredar informasi rekrutmen mitra statistik untuk kegiatan survei/sensus di tahun 2025, seperti rekrutmen mitra untuk Sensus Pertanian," tulis unggahan akun tersebut. Terlihat juga unggahan di media sosial yang mendapat cap hoaks, serupa dengan unggahan di media sosial yang kami temukan. "Sahabat Data, selalu waspada terhadap penyebaran informasi palsu dan penipuan yang mengatasnamakan perekrutan petugas/mitra Badan Pusat Statistik (BPS). Informasi resmi rekrutmen mitra statistik yang dilakukan BPS, baik sensus atau survei, akan selalu disampaikan melalui saluran resmi BPS provinsi/kabupaten/kota,” tulis keterangan unggahan tersebut. Akun Facebook resmi BPS juga menyebut informasi yang beredar di media sosial tersebut sebagai hoaks. Akun Facebook resmi BPS tidak membuka pendafataran untuk Sensus pertanian pada tahun 2025. Berdasar informasi dalam halaman sensus resmi BPS, dijelaskan kalau Sensus Pertanian dilakukan setiap 10 tahun sekali, sema seperti sensus lainnya. “Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, penyelenggaraan sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali, termasuk Sensus Pertanian pada setiap tahun berakhiran angka 3 (tiga),” begitu tulis keterangan dalam situs tersebut. Hasil pencarian kami juga menunjukkan rekrutmen terakhir untuk petugas sensus pertanian terjadi pada Februari 2023 lalu, tepatnya 21-28 Februari 2023. 100	2025-01-20
Berita CekFakta	Hoaks Bantuan Pinjaman Dana Darurat dari Kementerian P2MI	Pertama-tama, Tim Riset Tirto menelusuri situs resmi milik Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI untuk memverifikasi kebenaran video dan klaim adanya program bantuan pinjaman dana darurat untuk pekerja migran dengan nama "peminjaman cicil". Di situs resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, kami tidak menemukan informasi terkait adanya program bantuan pinjaman dana darurat untuk pekerja migran dengan nama peminjaman cicil. Selanjutnya, kami kembali menonton video video yang menampilkan sosok Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, yang disertakan dalam unggahan. Kami menemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Pertama, terlihat ada ketidaksinkronan antara gerak bibir, dengan kata yang diucapkan oleh Menteri P2MI Abdul Kardir Karding, dalam video tersebut. Kejanggalan itu mengindikasikan bahwa audio dalam video tersebut merupakan hasil manipulasi. Kami menggunakan perangkat pemindai AI, Hive Moderation untuk menganalisis keaslian audio dalam video tersebut. Hasilnya, audio dalam video tersebut memiliki skor 78 persen terindikasi dibuat dengan kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikan, Tirto menelusuri konteks video asli yang menampilkan Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, dengan memasukan kata kunci “Menteri P2MI Abdul Kadir Karding” melalui platform pencarian video Youtube. Hasilnya, kami menemukan video yang disertakan dalam unggahan tersebut berasal dari unggahan video kanal youtube “Kompas TV” berjudul “TEGAS‼️ (FULL MENTERI P2MI KARDING) Arab Saudi Minta Indonesia Kirim Pekerja Migran \| Lanturan 82” yang diunggah pada Jumat (13/12/2024). Dalam video aslinya Menteri P2MI Abdul Kadir Karding sama sekali tidak berbicara soal adanya program bantuan pinjaman dana darurat untuk pekerja migran dari Kementerian P2MI dengan nama peminjaman cicil. Tirto juga telah mendapatkan keterangan resmi dari Kementerian P2MI yang telah membantah isi klaim dari video unggahan. Kementerian P2MI memastikan tak pernah memberikan layanan pinjaman dana darurat terhadap pekerja migran. “Video yang beredar di salah satu platform media sosial ini tidak benar dan dipastikan hasil editan. Kementerian P2MI tak pernah memberikan layanan pinjaman dana darurat terhadap pekerja migran,” tulis keterangan resmi Kementerian P2MI seperti yang diterima Tirto, Sabtu (18/1/2025) Kementerian P2MI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yg beredar luas di sosial media terutama yang mengatasnamakan instansi tersebut. Instansi tersebut meminta masyarakat untuk mengecek kanal-kanal informasi resmi milik Kementerian P2MI untuk mendapatkan informasi resmi. “Call center Kementerian P2MI (08001000) hadir untuk memberikan informasi resmi berkaitan dengan pekerja migran indonesia,” tulis instansi tersebut 100	2025-01-19
Berita CekFakta	Hoaks Video Tornado Api Kembar di California	Tirto melakukan fitur penelusuran gambar terbalik (reverse image search) pada Google, dengan menggunakan salah satu potongan gambar dalam video tersebut. Hasil pencocokan gambar mengarahkan kami ke video dari akun TikTok @m_307reinke (arsip). Video yang sama, namun tidak menyebut tempat di California tersebut, diunggah pada 28 Agustus 2024. Berdasar keterangan pelengkap video, diketahui kalau kejadian ini terjadi pada pertengahan Agustus 2024 di wilayah Wyoming. Kejadian tersebut dikenal dengan nama Kebakaran Remington. “Kebakaran Remington yang bermula di Wyoming utara meluas hingga 194.527 hektar dan memasuki daerah Montana pada Jumat malam. Kejadian ini termasuk ke kebakaran hutan besar di area tersebut. Lebih dari 400.000 hektar telah terbakar di wilayah tersebut sejauh ini. Lebih dari 30 kebakaran terjadi di Wyoming pada Rabu, 21 Agustus 2024, saat badai petir kering melanda area tersebut,” tulis keterangan pelengkap unggahan. Akun tersebut juga membagikan video dalam durasi yang lebih panjang. Dalam keterangan teksnya, disebut kalau kejadian tersebut tepatnya terjadi di wilayah Clearmont/Arvada, Wyoming. Pengunggah video adalah relawan pemadam api di wilayah Clearmont. Kami juga mendapatkan video serupa yang dibagikan akun X @HotshotWake, pada 25 Januari 2024. Informasinya pun senada, bahwa kejadian tersebut bertempat di Clearmont, Wyoming. Kami juga menemukan artikel dari USA Today yang menyebut informasi dalam video tersebut adalah hoaks. Kepala Distrik Pemadam Kebakaran Clearmont, Josh McKinley, berada di TKP saat kejadian. "Saya adalah komandan lapangan pada kebakaran itu dan mengambil foto dan video dari peristiwa yang sama," ujarnya dalamsurel kepada USA Today. Akun Facebook Pemadam Kebakaran Distrik Clearmont juga membagikan foto terkait tornado api tersebut pada 25 Agustus 2024. Mengutip Kompas.com, asisten profesor dari Departemen Politeknik di Worcester Plythecnic Institute, James Urban, mengatakan, tornado api terjadi karena efek gabungan dari angin dan peningkatan laju pembakaran yang disebabkan oleh pusaran api atau pembakaran yang lebih intens. 100	2025-01-18
Berita CekFakta	HMPV Disebut Virus Buatan Manusia, Apa Iya?	Hasil rangkumanTirto mendapatkan kalau HMPV bukanlah penyakit baru. Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), HMPV adalah penyakit lama yang sudah teridentifikasi dunia medis sejak tahun 2001 lalu dan bukan ancaman baru seperti Covid-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kalau lonjakan kasus HMPV di Cina juga kurang tepat. Ia mengklaim informasi tersebut juga sudah dikonfirmasikan kepada pemerintah Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut Budi, yang terjadi di Cina hanyalah peningkatan kasus flu biasa. Di negara empat musim, hal tersebut bisa dibilang umum terjadi memasuki musim dingin. Budi menegaskan bahwa HMPV bukan virus yang mematikan. Virus ini memiliki karakteristik mirip influenza biasa seperti gejala batuk, demam, pilek, dan sesak napas. Sebagian besar orang yang terinfeksi dinyatakan akan kembali pulih tanpa memerlukan perawatan khusus. “Saya sudah lihat datanya, yang naik di Cina itu virusnya bukan HMPV tapi melainkan tipe H1N1 atau virus flu biasa. HMPV itu ranking nomor tiga di China dari sisi prevalensi, jadi itu tidak benar,” ucap Menkes. Sementara terkait asal-usul HMPV, sebuah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Maret 2022 di jurnal Viruses, menjelaskan kalau HMPV pertama kali ditemukan pada tahun 2001 lalu. Bahkan, menurut sejumlah studi, HMPV telah menular pada manusia setidaknya 50 tahun ke belakang. Tulisan dalam jurnal kesehatan tersebut menyebut HMPV memiliki kedekatan dengan avian metapneumoviruses (AMPV), virus pada unggas. Metapneumovirus, anggota keluarga Pneumoviridae, ditemukan pada burung (avian metapneumovirus/AMPV) dan manusia (human metapneumovirus/HMPV). AMPV dan HMPV adalah virus yang saling terkait dengan struktur genom serupa dan menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada burung dan manusia. AMPV terbagi menjadi empat subgrup (A–D). Subgrup AMPV-C memiliki hubungan lebih dekat dengan HMPV dibandingkan subgrup AMPV lainnya, menunjukkan HMPV berkembang dari AMPV-C melalui transfer zoonosis, menurut temuan penelitian tersebut. Analisis urutan dari penelitian yang dilakukan juga menunjukan evolusi virus di hewan (zoonosis) tersebut mungkin terjadi sekitar 200 tahun yang lalu. Penelitian ini juga memberi bukti ilmiah dan penjelasan bagaimana HMPV adalah evolusi dari virus lain yang berasal dari unggas. Sementara kepada Tirto, epidemiolog dan pengamat kesehatan masyarakat, Dicky Budiman, menyatakan bisa saja virus HMPV sudah tersebar di Indonesia, sejak virus tersebut pertama kali ditemukan pada 2001. Hal ini membuat peredaran HMPV di masyarakat tidak menjadi sebuah ancaman baru, sehingga tak menjadi perhatian sebelumnya. Dicky sendiri menilai memang sistem deteksi virus di negeri ini belum merata, sehingga sirkulasi kasus HMPV bisa saja baru tercatat sekarang ini. Dia juga menyebut bahwa infeksi HMPV cenderung ringan hingga sedang. Umumnya, istirahat yang cukup dapat membantu memulihkan kondisi orang yang tertular. Namun, Dicky mengingatkan, masyarakat dan pemerintah untuk tidak memandang remeh penyakit ini. Ia menilai tetap ada risiko keparahan bagi kelompok rentan dalam konteks HMPV, sehingga tetap harus waspada dan saling menjaga kesehatan tubuh. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga sempat membahas narasi soal HMPV sebagai virus sintetis dan memberi label hoaks. Dalam artikelnya mereka juga mengutip Dicky sebagai epidemiolog, yang mengatakan tidak ada virus yang bersifat sintetis. "Kalau bicara satu penyakit, tidak ada penyakit sintetis. Penyakit itu biologis semuanya dan tidak bisa manusia menciptakan virus atau bakteri, mereka kan makhluk hidup," kata Dicky,” dikutip dari Kompas.com. Lebih lanjut, terkait narasi HMPV dibuat sebagai senjata atau serangan biologis yang sengaja dibuat oleh manusia juga tidak tepat. "Ada kriteria tertentu untuk suatu patogen dijadikan sebagai senjata. Dalam kaitan itu, Covid-19 dan HMPV tidak dalam kategori itu," tambah Dicky. Narasi di X, juga mencantumkan foto berikut dalam unggahannya. Foto tersebut menunjukkan penjelasan soal HMPV yang dikutip dari media lain. Penelusuran Tirto, potongan foto tersebut berasal dari video berikut dari program Good Morning America, bagian dari kanal ABC. Dalam video potongan berita tersebut, terdapat penjabaran mengenai HMPV. Video tersebut juga menyebut kalau HMPV bukan virus baru dan sudah ditemukan sekitar 20 tahun lalu. "CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat) tracking jumlah kasus dalam jumlah besar sebelum pandemi Covid-19. Sama halnya dengan virus lain seperti RSV, mumps (gondongan), dan campak," ujar Chief Medical Correspondent ABC News, Dr. Jennifer Ashton di video tersebut. Dia menyebut kalau masyarakat terlalu fokus dengan virus seperti influenza dan Covid-19, padahal ada juga virus lain seperti HMPV ini yang sebenarnya menyebar tapi kurang mendapat perhatian. Terkait beragam wabah penyakit yang banyak menyebar dan menarik perhatian masyarakat, publik cenderung sering bereaksi heboh di media sosial. Beberapa kemudian terjerumus dalam narasi yang bersifat misinformasi. Sebelumnya Tirto menemukan banyak narasi tersebar di media sosial yang ternyata hoaks seputar Mpox. 100	2025-01-17
Berita CekFakta	Salah, Raffi Ahmad Bagi-bagi Rezeki	Melihat ketidaksinkronan konten video dan audio, Tirto mencoba melakukan pemindaian video. Perangkat Hive Moderation dapat memeriksa kandungan AI dari sebuah konten yang beredar di media sosial. Hasil penelusuran dari Hive Moderation menunjukkan bahwa audio dari video Raffi Ahmad tersebut dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI Generated), dengan tingkat kemungkinan sebesar 99,8 persen. Lebih lanjut, kami mencoba melakukan pencarian video asli monolog Raffi Ahmad tersebut. Kami menemukan video berikut dari akun @galery.jam.tangan di Instagram (terverifikasi). Unggahan tersebut menjelaskan kejadian dalam video adalah saat Raffi memperingati Hari Pahlawan bersama dengan pejabat di jajaran Kabinet Merah Putih, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Minggu (10/11/2024). Pencarian di YouTube mengarahkan kami ke video berikut dari kanal “Raffi Ahmad Nagita Slavina Lovers” berikut. Penampakan Raffi Ahmad bermonolog di mobil terlihat sama dengan cuplikan di menit 2:26. Raffi menjelaskan kegiatannya hari itu, mulai dari tabur bunga sampai dengan upacara. Dia juga memberi apresiasi bagi pahlawan dalam monolog tersebut. Tidak ada narasi apapun soal bagi-bagi uang ataupun rezeki. Kami juga melakukan penelusuran ke Facebook, tempat video informasi ini beredar. Akun resmi Raffi Ahmad di Facebook adalah akun dengan 15 juta pengikut berikut. Di akun tersebut, tidak ada video Raffi Ahmad membagi-bagikan uang seperti narasi di unggahan yang beredar sebelumnya. Misinformasi soal artis bagi-bagi uang sebelumnya memang telah banyak beredar di media sosial. Tirto sempat membuat artikel bantahan terkait hal ini. 100	2025-01-16
Berita CekFakta	Hoaks Bantuan Tunai BPJS Kesehatan	Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di bagian akhir unggahan. Terdapat dua tautan yang berbeda dari sekumpulan unggahan tersebut. Tautan pertama menggunakan URL dengan nama "Indobantuan" sementara tautan kedua menggunakan nama "BPJS Gratis". Saat mencoba mengakses URL pertama (indobantuan.vercel.app), kami mendapat peringatan kalau situs tersebut tidak dapat diakses karena alasan hukum. Ini memberi impresi yang kurang baik terhadap kredibilitas konten unggahan. Sementara URL kedua berupa situs dalam bentuk formulir dengan menggunakan embel-embel BPJS Kesehatan. Terdapat nama BPJS Kesehatan, gambar beberapa media sosial, yang biasa mengindikasikan tautan ke akun media sosial resmi, di bagian atas. Di bagian bawah situs terdapat beberapa kolom yang meminta data pribadi seperti nama, usia, jenis kelamin, dan nomor kontak. Selain textbox tempat mengisi data pribadi, tidak ada tombol dalam halaman yang bisa diklik. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan perangkat URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan tidak ada sangkut-paut situs tersebut dengan situs resmi BPJS Kesehatan, https://www.bpjs-kesehatan.go.id. Alamat utama, alias domain situs tersebut mengarahkan ke vercel.app. Ini adalah salah satu penyedia layanan hosting, layanan penyimpanan dan pengelolaan data website. Platform ini menyediakan alat, alur kerja, serta infrastruktur yang diperlukan pengembang untuk membangun aplikasi web lebih cepat, tanpa konfigurasi tambahan. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah ditemukan dengan mengatasnamakan lembaga lain. Lebih lanjut, Tirto juga mendapat klarifikasi dari pihak BPJS Kesehatan. Kepala Humas Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan informasi yang tersebar di media sosial tersebut sebagai hoaks. “Ini hoaks dan penipuan Mas. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut,” ujarnya kepada Tirto, Kamis (16/1/2025). Dia juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan instansinya. “Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165,” tambahnya. Pada Juni 2024 lalu, modus penipuan serupa juga beredar di media sosial. Kala itu BPJS Kesehatan, lewat keterangannya di akun Facebook mereka (bercentang biru) menegaskan kalau program bagi-bagi uang tunai dengan mencatut instansi mereka adalah hoaks. "BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan dana bantuan tunai untuk masyarakat di seluruh Indonesia,” begitu tegas mereka dalam unggahan tersebut. Jika menelaah akun Facebook yang menyebarkan informasi soal bantuan tunai BPJS, keduanya (info akun 1, info akun 2) juga tidak terkait dengan akun resmi BPJS. Dua akun tersebut bahkan baru dibuat pada Desember 2024 dan Januari 2025. Isi unggahannya pun hanya seputar program bantuan tunai, yang juga telah dibantah keasliannya. BPJS Kesehatan sudah beberapa kali menjadi objek sasaran hoaks. Tirto sempat menemukan dan membantah narasi yang sempat beredar di media sosial. 100	2025-01-16
Berita CekFakta	Hoaks Video Pesawat Pemadam Kebakaran Jatuh di LA	Tirto mencoba membedah video pendek berdurasi sekitar 15 detik tersebut, menjadi potongan klip-klip kecil. Kami kemudian melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari salah satu potongan gambar tersebut. Hasil pencarian mengarahkan ke video berikut dari kanal 4 bits di YouTube dan video berikut dari @aircraft.world di Instagram. Kedua video tersebut diunggah pada Januari 2024. Kedua unggahan ini juga menyebut kejadian pesawat jatuh tersebut bertempat di Chili. Kami juga menemukan hasil pemberitaan Free Press Jurnalberikut, yang menyertakan video kejadian hasil unggahan dari X. Kejadian tersebut terjadi dekat Bandar Udara Panguilemo (TLX) di Chili. Pilot dan seorang rekannya di dalam kabin pesawat meninggal akibat kejadian ini. Pesawat tersebut tengah menjalankan penugasan dari Kementerian Kehutanan Chili (CONAF). Kejadian pesawat jatuh tersebut terjadi pada 15 Januari 2024, tepatnya pukul 4.30 sore hari waktu setempat. Berdasar video dari saksi mata (yang kemudian tersebar di media sosial, juga dibuat seolah kejadian di LA), menunjukkan sayap pesawat menyentuh kabel yang tergantung antara dua tiang listrik. Hal ini menyebabkan percikan sesaat sebelum pesawat tersebut jatuh. The Telegraph juga mempublikasikan video dari sudut pandang saksi mata tersebut. "Kecelakaan itu, yang menewaskan pilot dan melukai empat orang lainnya, terjadi di jalan dekat Bandara Udara Panguilemo di Talca, sebuah komune di wilayah Maule, Chili, pada Senin sore," begitu tulis pemberitaan pada Selasa (16/1/2024). 100	2025-01-16
Berita CekFakta	Hoaks Pendaftaran Relawan & Pekerja Program Makan Bergizi Gratis	Tirto mencoba mencermati isi unggahan yang ada di media sosial. Kebanyakan mengarahkan tautan situs lain, baik di akhir unggahan maupun di tautan bio profil akun tersebut. Kami mencoba mengakses tautan-tautan ini. Kami diarahkan ke situs lain, yang menampilkan formulir yang meminta data pribadi pengisinya; mulai dari nama sesuai e-KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, hingga nomor telepon. Model format situs formulir seperti ini sudah banyak beredar dan berpotensi merupakan modus pencurian data lewat skema phising. Tirto juga melakukan pemindaian situs menggunakan perangkat URLScan.io. Hasil pemindaian menunjukkan, setidaknya dua situs yang tercantum dalam unggahan tidak terkait dengan situs BGN. Bahkan salah satu situs berbentuk formulir tersebut masuk kategori situs berbahaya (malicious). Kemudian, kami juga melakukan penelusuran ke situs resmi BGN (https://www.bgn.go.id/). Hasilnya, tidak ditemukan adanya informasi soal relawan ataupun lowongan pekerjaan seperti klaim yang tersebar di media sosial. Pada Selasa (24/12/2024), BGN justru sempat membuat pernyataan yang menyebut soal penipuan yang mengatasnamakan BGN. "Badan Gizi Nasional tidak pernah meminta biaya atau donasi dalam bentuk apa pun terkait program-program kami. ⁠Petugas resmi Badan Gizi Nasional selalu dilengkapi dengan dokumen tugas yang dapat diverifikasi. ⁠Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang mencemarkan nama baik lembaga ini,” begitu bunyi pesan dalam pernyataan resmi tersebut. BGN juga dalam laporan tersebut mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan kejadian mencurigakan terkait program lembaga tersebut. “Informasi dan klarifikasi resmi hanya dapat diperoleh melalui website resmi (www.bgn.go.id) atau media sosial resmi kami di IG: @badangizinasional.ri; Tiktok: @badangizinasional.ri." Sementara itu Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan, perekrutan untuk petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia berada di bawah komando BGN. Dalam pesan singkatnya kepada Tirto, Rabu (15/1/2025), ia juga menyebut bahwa seleksi untuk petugas SPPG melalui jalur Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Pendaftarannya melalui https://spp-indonesia.com. Prosesnya sejauh ini masih berjalan. Periode pendaftaran berlangsung antara 27 Desember 2024-15 Maret 2025. Nantinya, proses seleksi baru akan benar-benar selesai pada 4 Agustus 2025. Penipuan terkait lowongan kerja memang marak tersebar di media sosial. Beberapa bulan terakhir, Tirto telah membuat bantahan terkait beberapa disinformasi serupa. 100	2025-01-15
Berita CekFakta	Hoaks Ledakan Rumah Dokter Terawan yang Mencatut CNN Indonesia	Tirto menyaksikan keseluruhan video tersebut. Video tersebut berdurasi lebih dari 20 menit, tapi konten utamanya terangkum dalam sekitar tiga menit pertama. Mula-mula, kami mencoba mendeteksi isi pesan dalam headline tayangan di CNN Indonesia tersebut. Hasil deteksi dengan perangkat Google Translate menginformasikan kalau headline tersebut menggunakan bahasa Tagalog. "Rumah dokter dihancurkan setelah industri narkoba dikritik," begitu hasil terjemahannya. Lebih lanjut kami mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) dari salah satu bagian video. Hasil pencarian mengarahkan ke video berikut dari kanal resmi CNN Indonesia di YouTube. Video dengan judul "Menanti Gebrakan Menkes Terawan; Blak-blakan Menkes Terawan", tersebut tayang pada 29 Oktober 2019. Video tersebut adalah program 'Newsroom Talk' yang menghadirkan dr. Terawan sebagai narasumbernya. Terawan, yang baru menjadi menteri kala itu, menjelaskan soal rencana kerjanya. Tidak ada bahasan apapun mengenai ledakan rumahnya ataupun konspirasi perusahaan farmasi seperti yang disebut dalam video. Kami juga melakukan pemindaian kecerdasan buatan (AI) menggunakan perangkat Hive Moderation dan True Media. Hasil pemindaian Hive Moderation menyebut, ada 99,8 persen kemungkinan konten tersebut buatan AI. Senada, hasil pemindaian TrueMedia juga menyebut terdapat bukti kuat video tersebut adalah hasil manipulasi. 100	2025-01-14
Berita CekFakta	Hoaks Kepulangan Shin Tae-yong ke Korea Selatan	Tirto mencoba menyaksikan keseluruhan video singkat tersebut. Dalam video terlihat STY berjalan hanya dengan sebuah tas kecil di tangan dengan didampingi seorang pria dengan kemeja batik. Kami mencoba melakukan pencarian gambar terbalik dari salah satu cuplikan video tersebut. Penelusuran gambar terbalik (reverse image search) saat STY berdampingan dengan pria berbaju batik mengarahkan ke hasil pencarian berikut. Pria berbaju batik yang mendampingi STY, yang mengenakan kemeja dan celana serba hitam, adalah Rektor President University (PU), Handa S. Abidin. Dalam unggahannya di Instagram, dia menyebut STY sempat hadir ke kampusnya pada Juni 2024. Hasil pencarian lebih lanjut menunjukkan kunjungan STY ke President University terjadi pada 7 Juni 2024. Dia menghadiri acara Seoul Beats Korean Festival. Handa, di akun TikTok pribadinya, juga mengunggah video yang menjelaskan tentang kunjungan STY ke kampus PU (unggahan 1, unggahan 2, unggahan 3). Kami juga menemukan video berikut, yang terdokumentasi pada pada 7 Juni 2024, yang menunjukkan momen STY baru masuk ke dalam gedung pertemuan. STY juga diketahui masih berada di Indonesia. Berdasarkan unggahan akun @shintaeyong_academy di Instagram, pada Senin (13/1/2025), ia masih mengikuti kegiatan fun footballsession di Urban Sports Dome, Cilandak, Jakarta Selatan. 100	2025-01-14
Berita CekFakta	Hoaks Kartu Lansia untuk Gratis Naik Kereta	Sesuai anjuran bagian akhir unggahan, untuk mencari informasi lebih lanjut, Tirto mencoba mengakses situs dan akun media sosial resmi Commuter Line. Di situs resmi terkait info Commuter Line, tidak ada informasi apapun terkait hal ini. Pun, akun Instagram dan Facebook resmi PT KCI, tidak ada bahasan soal informasi ini. Kami menemukan klarifikasi KAI, dalam cuitan di X (dulu Twitter). Dalam unggahan Senin (6/1/2025), akun @CommuterLine dengan tegas menyebut informasi ini sebagai hoaks. "Hi #RekanCommuters, TIDAK BENAR bahwa KAI Commuter menawarkan fasilitas gratis untuk lansia melalui program "Kartu Lansia" yang saat ini beredar di media sosial. Hati-hati terhadap penipuan, pastikan mengikuti akun resmi dan sumber terpercaya. Tetap waspada!” begitu bunyi unggahan akun tersebut. Hi #RekanCommuters, TIDAK BENAR bahwa KAI Commuter menawarkan fasilitas gratis untuk lansia melalui program "Kartu Lansia" yang saat ini beredar di media sosial.Hati-hati terhadap penipuan, pastikan mengikuti akun resmi dan sumber terpercaya. Tetap waspada! pic.twitter.com/LuZLO2UtAp 100	2025-01-13
Berita CekFakta	Hoaks Video Buatan AI Diklaim Kebakaran di Los Angeles	Tirto mencoba menyaksikan keseluruhan video yang tersebar di media sosial tersebut. Kami mencurigai adanya penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) dalam pembuatan video. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan perangakat Hive Moderation. Hasil pemindaian dari dua video memberi penilaian agregat skor 98,2 persen dan 99,1 persen. Artinya perangkat pemindai meyakini di atas 98 persen keduda video dibuat dengan AI. Secara khusus bagian video yang menunjukkan kebakaran di ambil dari kamera dari atas langit, dengan keyakinan tertinggi terkait konten buatan AI. Di salah satu klip video juga terlihat papan bertuliskan "Hollywood" yang terbakar. Monumen tersebut memang menjadi salah satu ikon dari Los Angeles yang terletak di kawasan Hollywood Hills. Hasil pencarian kami mengarahkan ke cuitan berikut di X (dulu Twitter). Unggahan tersebut menunjukkan kejadian serupa, tulisan "Hollywood" yang terbakar. Namun, unggahan tersebut mendapat catatan komunitas yang menyebut kalau video tersebut adalah buatan AI. Dalam video yang tersebar di X, terlihat jelas kepalsuan video dari tulisan "Holllywood", dengan huruf "L" yang lebih banyak dari seharusnya. Catatan komunitas juga menegaskan kalau berdasar pemberitaan, landmark tersebut tidak dalam kondisi terbakar. Hal ini seperti diberitakan ABC 10 News San Diego, sebuah media lokal. Reuters uga menegaskan kalau informasi tersebut adalah hoaks. Berdasar konfirmasi dari Ketua Hollywood Sign Trust, Jeff Zarrinnam, monumen tersebut tidak terdampak kebakaran dan dalam keadaan aman. Mereka juga membandingkan dengan foto yang mereka ambil pada Kamis (9/1/2025), terlihat kalau tulisan tersebut masih aman, tanpa ada api di sekitarnya. Memanfaatkan kecerdasan buatan milik X "Grok", membuat gambar tulisan "Hollywood" terbakar juga sangat mudah. Meski tidak bisa membuat format video, hal ini menunjukkan kapabilitas AI dalam membuat kejadian palsu seperti kebakaran papan tulisan legendaris tersebut. Sementara itu, terkait klaim bahwa video yang sama adalah kejadian kebakaran di New York, hasil pencarian gambar terbalik (reverse image search) mengarahkan kami ke video berikut dari kanal “The NYC Buff” di YouTube. Video tersebut mengombinasikan sejumlah video kiriman yang menjelaskan kejadian kebakaran di wilayah Bronx, New York, pada 11 Januari 2025. Cuplikan serupa unggahan di Instagram dapat terlihat di sekitar menit 13:50 video. Mengutip ABC 7 New York, pada Jumat (10/1/2025) memang terjadi kebakaran di daerah apartemen Bronx, tepatnya di Wallace Avenue. Kejadian tersebut membuat bagian atas apartemen tersebut ludes dan setidaknya ada delapan orang terluka. Investigasi masih dilakukan terkait penyebab kebakaran. Namun, kebakaran terjadi bukan karena masalah bencana alam seperti di Los Angeles. Kejadian ini diduga terjadi akibat adanya korsleting ataupun masalah dengan perangkat dalam apartemen itu sendiri. 100	2025-01-13
Berita CekFakta	Hoaks Pendaftaran Festival Berhadiah BRI Awal Tahun 2025	Sebelum menelusuri klaim yang beredar, Tim Riset Tirto mencoba mengecek profil masing-masing akun Facebook pengunggah. Baik “new year 2025 brimo festival”, “FSTVL BRImo Akhir Thn 2024”, maupun “Layanan Program Berhadiah Festival” diketahui hanya memiliki tak lebih dari 50 pengikut, sampai Jumat (10/1/2025). Ketiga akun itu juga baru dibuat dalam kurun waktu November 2024 – Januari 2025 dan bukan merupakan akun resmi Bank BRI. Akun Facebook resmi Bank BRI sendiri yakni “BANK BRI” dengan centang biru yang sudah diikuti oleh 1 juta orang. Saat menyisir akun Facebook dan Instagram resmi Bank BRI, Tirto tak menemukan adanya informasi yang mengonfirmasi klaim yang berseliweran. Bank BRI lewat unggahan Facebook-nya, pada Jumat (10/1/2025), justru memberikan peringatan pada nasabah untuk waspada terhadap penipuan. Bank BRI mengimbau nasabah untuk menjaga data pribadi dan tidak tertipu dengan tawaran yang terlalu bagus buat jadi kenyataan. “2025 ANTI SAMA PENIPU!!! Sobat BRI, penipu zaman sekarang makin ada aja intriknya. Swipe sampai slide akhir supaya tahu cara supaya kamu gak tertipu. Yang terpenting, Jangan gampang percaya ya sama oknum yang mengatasnamakan BRI ya! Share postingan ini ke temen & keluarga kamu biar gak kena jebakan penipu!,” tulis Bank BRI dalam takarir unggahannya. Adapun daftar akun resmi milik Bank BRI, antara lain: X: @BANKBRI_ID, @promo_BRI, @kontakBRI Instagram: @bankbri_id Facebook: BANK BRI YouTube: BANK BRI Tiktok: bankbri_id Mengenai undian berhadiah, Bank BRI memang tengah mengadakan program BRImo FSTVL yang dimulai sejak 1 Oktober 2024 lalu hingga 31 Maret 2025 mendatang. BRImo FSTVL menyediakan dua bentuk hadiah bagi nasabah, antara lain hadiah langsung dengan cara redeem poin dan program undian berhadiah. Syarat dan ketentuan program tersebut bisa dicek di sini. Meski terdapat acara undian serupa dari Bank BRI, informasi dari situs resmi berbeda dengan narasi yang tersebar di Facebook dan acara ini bukanlah festival awal tahun 2025. Lagipula, tautan yang disertakan unggahan Facebook, menurut penelusuran WhereGoes juga tidak mengarah ke laman resmi Bank BRI. Dengan demikian, unggahan yang beredar dikhawatirkan merupakan modus penipuan atau phishing (upaya mendapat data seseorang dengan pengelabuan). 100	2025-01-10
Berita CekFakta	Salah: Video Pidato Erdogan Sebelum Walk Out dari KTT D-8	Tim Riset Tirto pertama-tama menyimak video secara utuh. Setelah itu, kami mengambil tangkapan layar video dan memasukkannya ke mesin telusur gambar Yandex. Hasilnya, kami menemukan video identik telah beredar di YouTube sejak tahun 2017. Untuk mencari tahu konteks asli pernyataan Erdogan dalam pidatonya, Tirto mencoba menggunakan bantuan audio Google Translate. Potongan pidato Erdogan yang berhasil diterjemahkan berbunyi “Kita tidak bisa melindungi Madinah. Jika Madinah hancur, kita tidak bisa melindungi Mekkah. Jika Mekkah hancur, kita juga akan kehilangan Kakbah. Jangan lupa bahwa Yerusalem berarti Istanbul”. Tirto lantas mencoba menyalin pernyataan Erdogan dalam bahasa Turki ke mesin pencarian Google. Penelusuran itu mengarahkan kami ke laman media Anadolu Agency yang menayangkan klip serupa dan diberi judul “Presiden Erdogan: Kita tidak bisa melindungi Madinah jika Yerusalem hilang”. Menurut keterangan video yang diunggah pada 16 Desember 2017 tersebut, Presiden Erdoğan berkata bahwa jika Yerusalem hancur, kita tidak akan bisa melindungi Madinah. Jika Madinah hancur, kita tidak akan bisa melindungi Mekkah. Jika Mekkah hancur, kita juga akan kehilangan Kakbah. Dilansir Haber Turk pada Jumat (15/12/2017), pidato Erdogan tersebut diketahui disampaikan pada acara "Necip Fazil Awards 2017" yang diselenggarakan di Istanbul Lütfi Kirdar Convention and Exhibition Center, di Istanbul, Turki. Dengan demikian, video yang berlalu lalang tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan KTT D-8 di Kairo, Mesir, pada Desember 2024. Adapun terkait video Erdogan keluar ruangan pada acara KTT D-8, Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, telah membantah anggapan bahwa Erdogan melakukan aksi walk out. Dia menjelaskan bahwa di antara Prabowo dan Erdogan sudah ada kesepakatan sebelumnya terkait agenda. "Sesi satu sendiri mundur di luar jadwal. Harusnya selesai jam 12.30, ternyata baru selesai jam 14.30. Akhirnya, sesi 2 baru dimulai jam 15.00," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024), mengutip Tirto. Teddy menjelaskan kalau sesi kedua yang dimaksud membahas soal situasi Gaza dan Lebanon. Dalam sesi tersebut, Prabowo semestinya memberikan pidato pertama seperti halnya pada sesi pertama. Namun, karena suatu alasan, Erdogan meminta untuk berbicara lebih dulu dan meminta maaf karena setelah itu mesti meninggalkan ruangan. 100	2025-01-10
Berita CekFakta	Video Diklaim Megawati dan Puan Datangi KPK untuk Bebaskan Hasto	Tim Riset Tirto memanfaatkan penelusuran Google dengan memasukkan kata kunci “Megawati dan Puan datangi KPK untuk bebaskan Hasto” di mesin pencarian. Hasilnya, kami menemukan narasi ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Disebutkan, video dalam unggahan Facebook merupakan video lama dan identik dengan unggahan shorts YouTube @osotvchannel. Video aslinya diambil pada momen Rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kota Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2023. Tirto lalu mencoba melakukan penelusuran lanjutan dengan menggunakan kata kunci “Puan dan Megawati bersama Mahfud MD” di mesin perambah Google. Dari situ kami menemukan laporan Liputan 6 dengan judul “Mahfud Md, Megawati, hingga Sandiaga Rapat Bareng TPN Ganjar Siang Ini”. Artikel itu memuat dokumentasi foto Megawati dan Puan dengan pakaian yang sama persis seperti dalam video. Dilansir Liputan 6, Mahfud MD dan Megawati mendatangi markas TPN GP di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023). Turut hadir di markas Hary Tanoe, Kepala Bappilu PPP, Sandiaga Uno, dan Puan Maharani. Megawati saat itu terpantau tiba di lokasi sekitar pukul 14.08 WIB dengan menggunakan baju hitam dan syal merah. Megawati didampingi Sekeretaris Kabinet, Pramono Anung, yang terlihat perdana mengikuti rapat TPN Ganjar-Mahfud. Menurut laporan Kumparan, rapat itu bertepatan dengan lawan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian, klip yang berseliweran tak ada kaitannya dengan momen Megawati dan Puan mendatangi gedung KPK untuk menuntut Hasto dibebaskan. Sampai artikel ini terbit pada Kamis (9/1/2025), Tirto juga tak menemukan adanya pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim tersebut. Kendati Hasto telah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku dan perintangan penyidikan, KPK belum menangkap dan menahan Sekjen PDIP tersebut. Alasannya, menukil Kompas.id, PDIP dan Hasto berkomitmen untuk menaati prosedur serta proses hukum yang sedang berjalan. 100	2025-01-09
Berita CekFakta	Hoaks Lowongan Pekerjaan Mencatut PT HM Sampoerna	Tim Riset Tirto mencoba mengecek profil lengkap akun Facebook pengunggah bernama “Informasi Loker PT Sampoerna 2024”. Jika diamati, akun itu hanya memiliki 32 pengikut dan baru dibuat pada 17 Oktober 2024. Pada berandanya juga hanya terdapat satu unggahan, yakni mengenai lowongan pekerjaan PT HM Sampoerna. Saat Tirto melacak tautan yang disertakan dalam unggahan menggunakan pelacak situs WhereGoes, tautan itu juga tak mengarah pada laman resmi PT HM Sampoerna. Dengan demikian, informasi ini berpotensi penipuan. Lagi pula, akun Facebook yang beredar juga bukan merupakan media sosial resmi. Akun Facebook asli PT HM Sampoerna bernama “PT HM Sampoerna Tbk.” dengan centang biru dan memiliki 1,4 juta pengikut per Kamis (9/1/2025). Tirto lantas mengunjungi tautan resmi https://www.sampoerna.com/id/careers untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terkait lowongan pekerjaan di PT HM Sampoerna. Lewat situs itu, PT HM Sampoerna telah memberikan peringatan kepada masyarakat untuk waspada terhadap penipuan rekrutmen. Perusahaan menyatakan bahwa mereka hanya memberikan informasi lowongan pekerjaan melalui laman karir dan akun LinkedIn. “Kami dan konsultan kami tidak pernah meminta dan mewajibkan kandidat untuk melakukan pembayaran apapun selama proses rekrutmen,” tulis PT HM Sampoerna di lamannya. Lebih jauh, PT HM Sampoerna juga memberi peringatan untuk tidak melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak yang mengirimkan lowongan pekerjaan yang mencurigakan, mengklik tautan apapun yang terdapat di dalam lowongan pekerjaan yang mencurigakan, dan memberikan data pribadi kepada pihak yang mencurigakan. Disebutkan pula, masyarakat bisa mengonfirmasi informasi lowongan pekerjaan PT HM Sampoerna yang mencurigakan dengan mengirim email ke recruitment@sampoerna.com. PT HM Sampoerna memang tengah membuka kesempatan pekerjaan untuk beragam posisi, seperti Key Account Executive dan Consumer Experience Executive, yang bisa diakses di situs resmi https://join.pmicareers.com/gb/en/jobs-in-indonesia. 100	2025-01-09
Berita CekFakta	Hoaks Prabowo Pecat Hakim yang Memvonis Harvey 6,5 Tahun Penjara	Pertama-tama Tim Riset Tirto melakukan Google Reverse Image pada gambar unggahan TikTok, dan kami diarahkan pada video yang ada pada kanal YouTube Lingkarnews. Video tersebut juga berisi narasi yang sama dengan unggahan TikTok tersebut, namun Tim Riset Tirto masih memiliki rasa curiga lantaran video tersebut tidak menyertakan bukti apapun yang mendukung narasi. Video hanya berisi cuplikan gambar Harvey Moeis dan Presiden Prabowo yang diiringi oleh suara narator. Dalam merespons hukuman terhadap Harvey, dilansir Tempo, Prabowo meminta para aparat hukum membersihkan diri sebelum dibersihkan rakyat. Sebab, kata Prabowo, rakyat Indonesia bukan rakyat yang bodoh. Presiden Prabowo juga mengkritik hakim-hakim yang menjatuhkan vonis ringan kepada koruptor. Ia mendorong para hakim untuk mengajukan banding. Meski Prabowo banyak melontarkan kritik, Tirto tak menemukan adanya sumber resmi atau pemberitaan kredibel yang melaporkan soal keputusan Prabowo memberhentikan hakim terkait kasus Harvey. Tim Riset Tirto kemudian menelusuri dua gambar dalam unggahan TikTok yang berseliweran menggunakan Google Reverse Image. Hasilnya pencarian gambar yang berada di sisi kiri mengarahkan kami ke situs Pengadilan Negeri Watansoppeng. Ditemukan bahwa gambar tersebut aslinya merupakan acara pengambilan sumpah dan pelantikan untuk hakim Elisabeth Panjaitan, Moh. Kurniawan Sidiq, dan Willfrid Partohap Lumban Tobing, yang diselenggarakan pada Kamis (23/4/2020). Pada gambar aslinya, tidak ditemukan sosok Prabowo dan Harvey Moeis, sehingga bisa dikatakan gambar dalam unggahan TikTok merupakan hasil manipulasi digital. Sementara hasil penelusuran dengan menggunakan perangkat Google Reverse Image, dari foto yang berada di sisi kanan, mengarahkan kami ke artikel Kumparan dengan judul “ICW Sebut Ada 791 Kasus Korupsi Sepanjang 2023, Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir”. Alih-alih berhubungan dengan kasus Harvey, konteks asli gambar tersebut justru merupakan dokumentasi petugas KPK yang sedang menampilkan aset almarhum Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe, terkait kasus tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, kedua foto yang ditampilkan dalam unggahan TikTok sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus Harvey dan tidak mengonfirmasi klaim yang disebutkan. Adapun hakim-hakim yang yang menjatuhkan hukuman pada Harvey Moeis, yaitu 6,5 tahun plus denda Rp1 miliar, serta penggantian kerugian negara sebesar Rp210 miliar, pada sidang 23 Desember 2024, adalah majelis yang diketuai Eko Aryanto dengan anggota Suparman Nyompa, Eryusman, Jaini Basir, dan Mulyono, seperti dilansir dari Media Indonesia. Hingga 8 Januari 2025, tidak ada pengumuman resmi terkait pemberhentian hakim-hakim tersebut, termasuk ketua majelis hakim Eko Aryanto. Teranyar, Kejaksaan Agung (Kejagung) hanya menyatakan pada Minggu (5/1/2025), bahwa lembaga tersebut sedang menunggu aduan dari masyarakat perihal dugaan adanya persekongkolan atau pelanggaran oleh hakim di balik pemberian vonis 6,5 tahun bagi terdakwa korupsi tata kelola timah, Harvey Moeis, seperti dilansir dari Tempo. 100	2025-01-08
Berita CekFakta	Video di LRT Jakarta Diklaim Persebaran Virus Zombie di Cina	Untuk mengecek konteks asli video yang berseliweran, Tim Riset Tirto mula-mula menonton cuplikan secara utuh dan mencoba mengamati detail-detail dalam video. Jika diamati, dalam kereta terlihat beberapa tulisan berbahasa Indonesia, salah satunya “instruksi”, sehingga ini mengindikasikan video ini sepertinya diambil di Indonesia. Tirto kemudian melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “video zombie di kereta Indonesia”. Hasilnya, kami menemukan footage identik disiarkan kanal YouTube Tribun Travel pada Agustus 2022. Dokumentasi itu rupanya tak berkaitan dengan virus zombi di Cina, melainkan wahana bernama "Train to Apocalypse", yang mengambil lokasi di kereta, di Indonesia. Dokumentasi foto dari wahana Train to Apocalypse juga bisa dilihat di laman Kompas. Seperti dilaporkan Kompas, Train to Apocalypse diselenggarakan oleh PT Lintas Raya Terpadu (LRT) berkolaborasi dengan event organizer Pandora Box. Wahana ini digelar setiap hari, mulai 5 Agustus hingga 11 September 2022. Rute kereta zombie ini bermula dari Stasiun LRT Boulevard Utara, Kelapa Gading, hingga berakhir di Stasiun LRT Velodrome, Rawamangun. General Manager Operasi dan Pelayanan LRT Jakarta, Ampunghuang R Patriadi, mengatakan, pengunjung wahana diatur beregu dengan maksimal beranggotakan 10 orang dalam satu regu. "Masing-masing regu bergantian memasuki setiap wahana yang tersedia secara berurutan. Idealnya lima sampai enam orang saja, semakin sedikit semakin menyeramkan," ujar Ampunghuang, menukil Kompas, Sabtu (13/8/2022). Saat berangkat, pengunjung bisa melihat kondisi Stasiun LRT yang sudah berantakan dan hancur seolah-olah akibat serbuan para zombie. Latar suara yang mengiringi layaknya evakuasi bencana sungguhan, sehingga menambah ketegangan suasana. Di Stasiun Boulevard Utara, terdapat wahana bernama area kekacauan (Chaos Area), mayat hidup tertidur (Sleeping Zombie), dan pembangunan (Under Construction). Menurut laporan Kompas, sensasi pengejaran zombi terasa berbeda di setiap titik. Hal ini lantaran ada zombi yang agresif, ada yang hanya berdiri menakuti pengunjung, dan ada juga yang tertidur. Petugas yang berjaga juga senantiasa memandu pengunjung, serta memastikan bahwa tidak ada yang terluka maupun "terinfeksi" zombi. Pandora Box sendiri mengiklankan gelaran ini di akun Instagram resminya. Saat menelusuri kata kunci “zombie virus in China” di mesin perambah Google, Tirto menemukan klaim ini juga sudah dinyatakan tidak benar oleh sejumlah lembaga pemeriksa fakta, seperti Factly, PolitiFact, dan AFP. 100	2025-01-08
Berita CekFakta	Modus Penipuan Promo Apple Watch Mengatasnamakan David GadgetIn	Tim Riset Tirto menelusuri klaim yang beredar dengan memasukkan kata kunci “promo Apple Watch David GadgetIn” di mesin perambah Google. Pencarian teratas memunculkan video dari kanal YouTube resmi GadgetIn berjudul “Penipuan atas nama David GadgetIn”. Lewat video yang diunggah Rabu (16/10/2024) itu, David telah menyatakan bahwa informasi promosi jam tangan yang mencatut namanya merupakan penipuan. Sedangkan foto David berdiri di depan iBox atau di depan beberapa toko resmi lain juga disebut hasil suntingan. “Jadi, lewat video ini, sekali lagi saya pengen klarifikasi, itu penipuan. Channel resmi GadgetIn masing-masing cuma ada satu di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Kalau di YouTube ada dua sih, ada GagdetIn Shorts juga, tapi itu channel eksperimen, udah lama nggak upload,” kata David. Adapun beberapa akun resmi GadgetIn antara lain Instagram “gadgetins” dengan centang biru, X “GadgetIn”, Facebook “GadgetIn”, dan TikTok “gadgetin”. David memberi peringatan kepada publik untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah tergoda dengan promo yang terlalu indah. Harga Apple Watch Series 9 di iBox sendiri dibanderol dengan harga mulai dari Rp6,5 juta. Melalui situs resminya, iBox telah memberi peringatan terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan iBox. “Harap diingat, iBox tidak pernah mengirim Whatsapp/SMS/Email untuk mengundang Anda masuk ke dalam group tidak resmi dengan menawarkan produk di luar platform resmi kami. Informasi tentang iBox hanya dirilis yang melalui berbagai platform resmi kami,” tulis iBox di situsnya. Saluran resmi iBox yakni situs www.ibox.co.id, call center:1500372, email info@iBox.co.id, Instagram @iBoxIndonesia, Facebook @iBoxIndonesia, dan WhatsApp 0812 9077 7722. 100	2025-01-07
Berita CekFakta	Hoaks Video Hasto Menangis Usai Ditetapkan sebagai Tersangka	Usai menyaksikan video secara utuh selama 45 detik, Tim Riset Tirto pertama-tama menelusuri foto Hasto menggunakan pakaian batik. Dengan menyalin potret itu ke mesin telusur gambar Yandex, kami menemukan foto identik diunggah di laman CNN Indonesia. Menurut keterangan, dokumentasi itu diambil saat Hasto memenuhi panggilan KPK pada Senin (10/6/2024), untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019 – 2024 dengan tersangka Harun Masiku. Sementara untuk mengecek video Hasto menangis, Tirto mencoba memanfaatkan Google Image dan mengambil salah satu frame videonya. Hasil penelusuran itu membawa kami ke kumpulan dokumentasi Detik kala Hasto bicara soal sosok Abdullah Azwar Anas, yang mengundurkan diri dari pencalonan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Dilansir Kompas, Hasto saat itu tengah memberikan pernyataan kepada awak media di depan kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (6/1/2018). Emosi Hasto seketika meluap lantaran sedih, kesal dan prihatin atas beredarnya foto-foto syur mirip Azwar Anas dengan seorang perempuan. "Kami semua menangis, para kiai menangis, ibu Megawati (Soekarnoputri) menangis. Kami tidak menyangka, ada orang yang (masih) menggunakan cara-cara seperti ini," ucap Hasto, mengutip Kompas. Dengan bersimbah air mata, Hasto pun menuturkan bahwa baik partainya telah lama mengenal sosok Bupati Banyuwangi tersebut. Karenanya, kata Hasto, PDIP benar-benar mengutuk pihak-pihak yang menggunakan cara-cara keji dalam berpolitik. "Mereka yang menggunakan cara-cara yang keji, cara-cara yang tidak benar, ini seharusnya tidak mendapat tempat di republik yang mengedepankan politik yang berkeadaban," kata dia. Rekaman Hasto menangis saat bicara soal Azwar Anas mundur dari Pilkada Jatim juga disiarkan kanal YouTube Berita Satu, pada Sabtu (6/1/2018). Jadi, bisa dikatakan bahwa video Hasto menangis tidak ada kaitannya dengan penetapan dirinya sebagai tersangka kasus suap pada PAW DPR RI yang melibatkan buron Harun Masiku. Video Hasto yang sama juga pernah dinarasikan sebagai momen Hasto menangis karena didatangi penyidik KPK dan ruang kerjanya akan digeledah terkait dengan OTT KPK yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Namun, narasi tersebut telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi RI). 100	2025-01-07
Berita CekFakta	Video Lama Diklaim Modus Baru Pengurasan Saldo BRI Lewat Telepon	Tim Riset Tirto menelusuri konteks asli video yang beredar dengan memanfaatkan penelusuran Google. Usai memasukkan kata kunci “Bawaslu DKI*pengurasan saldo BRI” di mesin perambah Google, kami menemukan artikel Kompas tahun 2018 yang melaporkan peristiwa ini. Di bawah tajuk “Buat Video yang Sudutkan Bank BRI, Pegawai Bawaslu DKI Minta Maaf”, dilaporkan bahwa seorang pegawai Bawaslu DKI Jakarta, Andi Maulana, menjadi korban penipuan yang menyebabkan saldo tabungannya terkuras. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, kejadian tersebut berlangsung pada Rabu (14/3/2018) silam. Setelah mengetahui dirinya ditipu, Andi kemudian membuat sebuah video. Namun demikian, Andi telah mengklarifikasi perkataannya dalam video yang menyebut kalau uangnya di rekening BRI terkuras hingga hanya bersisa Rp57 ribu. Ia menyampaikan permintaan maaf atas videonya yang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Andi mengaku tak bermaksud mencemarkan nama baik Bank BRI dengan rekaman video tersebut. "Informasi yang saya sampaikan spontanitas setelah kejadian dan betul rekening berkurang. Transaksi ini sebenarnya ada telepon dari (nomor) 082178690507 yang saya tidak kenal dan mengaku Bank BRI sehingga saya beri kode OTP [One Time Password] jadi dia bisa transaksi. Dari kejadian ini saya minta maaf ke masyarakat dan Bank BRI," katanya, seperti dikutip Kompas. Dokumentasi klarifikasi Andi dalam bentuk video juga disiarkan Tribun News lewat kanal YouTube-nya, pada 18 Maret 2018. Jadi, bisa dikatakan video ini merupakan kasus penipuan lawas yang telah terselesaikan Bank BRI lewat akun Facebook-nya telah memberikan peringatan kepada nasabah untuk waspada terhadap modus penipuan dan melakukan beberapa tips untuk mencegah penipuan. Bank BRI mengimbau nasabah untuk tidak memberikan data untuk transaksi kepada siapapun, seperti PIN, username, password, kode OTP, nomor CVV/CVC, serta nomor dan tanggal kadaluwarsa kartu ATM. Selain itu, nasabah juga sebaiknya menghiraukan SMS, email, dan telepon yang mengatasnamakan BRI jika diminta PIN, Kode OTP, CVV/CVC, dan tanggal kadaluwarsa kartu ATM. Nasabah bisa melapor aktivitas mencurigakan ke pusat informasi BRI di 14017/1500017 atau email callbri@bri.co.id. 100	2025-01-07
Berita CekFakta	Salah, OCCRP Hapus Nama Jokowi sebagai Finalis Pemimpin Terkorup	Untuk menelusuri klaim yang beredar, Tim Riset Tirto mencoba memasukkan kata kunci “Joko Widodo” di pencarian di situs https://www.occrp.org/, seperti yang digunakan akun pengunggah. Meski tak membuahkan hasil, OCCRP bukan berarti telah menghapus atau membatalkan nama Jokowi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024. Penelusuran lebih lanjut di situs OCCRP menemukan bahwa nama Jokowi sebagai finalis tercantum di artikel OCCRP berjudul “Bashar al-Assad”. Nama-nama finalis pemimpin terkorup terdapat di tabel bawah bagian kanan. Dalam tabel itu terpampang lima nama sebagai finalis, di mana nama Jokowi berada di urutan nomor dua. Sementara empat finalis lain di antaranya Presiden Kenya, William Ruto; Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; mantan perdana menteri Bangladesh Sheikh Hasina; dan pebisnis India, Gautam Adani. Dari kelima finalis, para juri OCCRP kemudian menentukan Bashar al-Assad, rezim pemimpin Suriah yang digulingkan, sebagai pemimpin paling korup tahun 2024 atau “Person Of The Year In Organized Crime And Corruption”. Penghargaan tersebut diberikan untuk menyoroti individu yang telah berkontribusi paling banyak dalam kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia. Daftar pemenang penghargaan pemimpin terkorup dunia versi OCCRP sebelumnya mencakup Jaksa Agung Guatemala, María Consuelo Porras (2023), mantan Presiden Brazil, Jair Bolsonaro (2020), mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (2017), dan Presiden Rusia Vladimir Putin (2014). Lewat artikel bertajuk “Behind the Decision (Indonesia): How OCCRP’s ‘Person of the Year’ Highlights the Fight Against Corruption”, OCCRP telah memberikan klarifikasi proses seleksi, di mana nama Jokowi masuk sebagai finalis pemimpin terkorup dunia. OCCRP menyatakan, penghargaan ini telah dilakukan selama 13 tahun dan diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalisme. Semuanya disebut memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan. Lebih jauh, OCCRP menegaskan kalau pihaknya tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, lantaran saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. “Ini termasuk nominasi mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi. OCCRP memasukkan dalam finalis nominasi karena mengumpulkan dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk dimasukkan,” tulis OCCRP dalam artikelnya yang dirilis Kamis (2/1/2025). OCCRP menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan komisi antikorupsi Indonesia. Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya, yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto. Proses seleksi akhir OCCRP disebut didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan. Jadi, bisa dikatakan OCCRP tidak menghapus nama Jokowi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi tahun 2024. Untuk diketahui, OCCRP sendiri merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, yang berkantor pusat di Amsterdam dan memiliki staf di enam benua. OCCRP didirikan oleh reporter investigasi veteran, Drew Sullivan dan Paul Radu, pada tahun 2007. 100	2025-01-07
Berita CekFakta	Hoaks Video Warga Palestina Serang Gereja Bethlehem Tahun 2024	Usai menyimak video dari awal sampai akhir, Tim Riset Tirto berusaha melakukan penelusuran Google dengan kata kunci berbahasa Inggris dengan tanda “” untuk menunjukkan keterkaitan, seperti “Bethlehemattack*Christmas”. Namun, hasilnya, kami tak menemukan adanya sumber resmi maupun media kredibel yang memberitakan terkait peristiwa tersebut tahun ini. Tirto justru menjumpai laporan media Arab News bertanggal 23 Desember 2024, yang menyatakan bahwa pada Desember 2024, untuk tahun kedua secara berturut-turut, perayaan Natal di Bethlehem akan suram dan kalem, sebagai bentuk penghormatan terhadap perang yang sedang berlangsung di Gaza. Disebutkan kalau akhir tahun lalu, tidak akan ada pohon Natal raksasa di Manger Square, tidak ada pawai pramuka yang riuh, tidak ada lampu publik yang berkelap-kelip, dan sangat sedikit dekorasi atau pajangan publik di tempat tersebut. Kami lantas mengambil salah satu frame video dan memasukkannya ke Google Image. Dari situ Tirto menjumpai video identik diunggah akun X “Avi Kaner” sejak 31 Oktober 2022. Akun itu memberi keterangan bahwa “Umat Kristen diserang di Bethlehem oleh massa Palestina saat mereka sedang berlatih Natal di sebuah gereja”. Dengan menampilkan header tangkapan layar dari video yang sama, kami malah menemukan artikel dari All Arab News bertanggal 29 Oktober 2022. Menurut artikel ini, kejadian ini berlangsung pada Oktober 2022. Menurut artikel tersebut, sekelompok pria Muslim menyerang sebuah gereja di Beit Sahour – sebuah daerah pinggiran Bethlehem, di selatan Yerusalem – pada Jumat malam dalam insiden yang disebut oleh salah satu pemimpin gereja sebagai "mengerikan". Perlu diketahui, Beit Sahour berada sekitar 1,5 kilometer bagian timur dari Bethlehem. "Sangat disayangkan dan membuat marah menyaksikan apa yang terjadi tadi malam dalam penyerangan terhadap Gereja Ortodoks Yunani The Forefathers di Beit Sahour oleh sekelompok penjahat, menyusul pertengkaran di antara beberapa pemuda," demikian potongan laporan yang mengutip pernyataan juru bicara Uskup Katolik Tanah Suci, Wadie Abunassar, dalam sebuah unggahan Facebook. Jerusalem Post juga mewartakan insiden tersebut pada hari yang sama, yakni 29 Oktober 2022. Disebutkan bahwa para pemimpin gereja mengecam serangan terhadap gereja Ortodoks di Beit Sahour dan meminta Otoritas Palestina untuk mengadili para penyerang. Dengan demikian, dapat disimpulkan kalau video telah dinarasikan secara tidak tepat. Selain tak terjadi di Bethlehem, kejadian ini juga berlangsung pada Oktober 2022, bukan Desember 2024. Tirto mendapati klip, dengan klaim penyerangan gereja Bethlehem oleh warga Palestina pada Hari Raya Natal 2024 ini, juga telah dinyatakan tidak benar oleh beberapa lembaga pemeriksa fakta, seperti Newschecker dan Reuters. 100	2025-01-06
Berita CekFakta	Benarkah PSSI Nyatakan Indonesia Keluar dari AFF?	Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video yang disertakan dalam unggahan dari awal sampai akhir. Pada menit awal, video tersebut memang menampilkan video Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sedang melakukan konferensi pers. Meski begitu, dalam video tersebut tidak ada satupun pernyataan Erick Thohir yang menyatakan bahwa Indonesia keluar dari AFF dan tidak akan lagi mengikuti Piala AFF. Tirto lantas menelusuri asal usul video Erick Thohir sedang melakukan konferensi pers yang disertakan dalam video tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search di Google Images dan Yandex. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke video serupa yang diunggah di kanal YouTube resmi PSSI pada Jumat (28/4/2023) berjudul “LIVE: Press Conference Exco PSSI”. Dalam video utuh berdurasi 27 menit dan 20 detik tersebut tidak ada satupun pernyataan Erick Thohir yang menyatakan bahwa Indonesia keluar dari AFF dan tidak akan lagi mengikuti Piala AFF. Erick Thohir dalam video tersebut di antaranya menyampaikan bahwa Joko Widodo (Jokowi), yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI, mendukung langkahnya untuk membentuk Satgas Anti Mafia Bola. Kami melakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci “PSSI menyatakan Indonesia keluar dari AFF dan tidak akan lagi mengikuti Piala AFF” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun pemberitaan maupun keterangan resmi dari PSSI, maupun Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang membenarkan klaim tersebut. Tirto juga mengunjungi laman resmi PSSI untuk memverifikasi kebenaran isu tersebut. Hasilnya, tidak ada keterangan dari PSSI dalam laman tersebut yang membenarkan klaim bahwa PSSI menyatakan Indonesia keluar dari AFF dan tidak akan lagi mengikuti Piala AFF. Mengutip laman resmi AFF per Jumat (3/1/2025), saat artikel periksa fakta ini ditulis, Indonesia masih tercatat sebagai anggota resmi AFF, bersama 11 negara lain. 100	2025-01-04
Berita CekFakta	Hoaks Wacana Uang Pecahan Rp100 Ribu Bergambar Jokowi	Pertama-tama, Tim Riset Tirto menelusuri sumber gambar yang beredar. Terlihat petunjuk, watermarkDetik.com pada sudut foto, kami memasukkan kata kunci “Uang 100 ribu gambar Jokowi detikcom” pada kolom pencarian Google. Hasilnya, kami menemukan artikel dari Detik (arsip) yang memberitakan hal tersebut. Berdasarkan artikel berita tersebut, konten uang pecahan Rp100 bergambar Jokowi pertama kali diunggah oleh pengguna Tiktok dengan nama akun @ins4nt4k_punya pada Selasa (12/7/2022). Kami juga melakukan pencarian dengan metode reverse image search (pencarian gambar terbalik). Hasilnya juga mengarahkan ke halaman yang serupa. Artikel dari Detik tersebut membahas tentang gambar yang sama, uang pecahan Rp100 ribu dengan wajah Jokowi. Artikel tersebut pertama kali tayang pada Juli 2022 lalu. Tirto juga sempat membuat artikel terkait hal ini. Pada pertengahan Juli 2022, gambar pecahan uang Rp100 bergambar Jokowi tersebut viral di TikTok. Narasinya serupa, bahwa BNI akan mengeluarkan mata uang tersebut menggantikan uang pecahan Rp100 ribu. Kala itu pihak Bank Indonesia langsung memberi tanggapan. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono memastikan informasi tersebut hoaks atau tidak benar. Sebab uang kertas acuan dikeluarkan bank sentral selama ini menggunakan gambar pahlawan. "Cuma yang pasti itu salah itu hoax," kata Erwin Selasa, (12/7/2022), dikutip Tirto. Dia menuturkan penggunaan gambar pahlawan di uang kertas memiliki track record dan kredibilitas bagus. Karena jika menggunakan gambar orang masih hidup akan sangat berisiko. "Jadi kalau masih hidup terus tersangkut apa-apa tapi sudah jadi disimpan gambar uang itu kan berisiko. Jadi untuk jaga-jaga kayak gitu kala pun mau pakai gambar orang itu gambar pahlawan," jelasnya. Erwin pun mengimbau kepada seluruh pengguna media sosial agar bijak dan tidak menyebarkan informasi hoaks. Sebab rupiah merupakan kedaulatan negara dan sesuai dengan undang-undang sehingga ada sanksi pidana bagi mereka yang melanggar aturan. "Itu ada undang-undangnya sanksi pidana," pungkasnya. Sementara itu Corporate Secretary BNI, Mucharom, juga sempat berkomentar kala itu. Kepada CNBC Indonesia (arsip), dia menegaskan bahwa BNI sebagai Bank Umum Milik Negara tidak memiliki tugas atau kewenangan seperti yang dipegang oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh sebagai otoritas moneter, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam aturan tersebut, tugas dan kewenangan pengelolaan uang yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, hingga pemusnahan sepenuhnya berada di bawah kendali Bank Indonesia. “Sejarahnya, pada tahun 1968, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi 'Bank Negara Indonesia 1946' dengan status sebagai Bank Umum milik negara. BNI bukanlah Bank Sentral yang memiliki tugas dan kewajiban seperti yang dipegang Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral," jelas Mucharom dikutip CNBC Indonesia, juga pada Selasa (12/7/2022). Jika merujuk ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, tepatnya di Pasal 6 juga ada ketentuan mengenai wajah orang dalam uang rupiah. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memuat gambar orang yang masih hidup.” Lebih lanjut, dalam Pasal 7 UU 7/2011 terdapat ketentuan yang lebih detil, bunyinya: (1) Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah. (2) Penggunaan gambar pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Pemerintah dari instansi resmi yang bertanggung jawab dan berwenang menatausahakan gambar dimaksud dan memperoleh persetujuan dari ahli waris. (3) Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Aturan ini dibuat untuk menjaga nilai sejarah dan penghormatan terhadap tokoh yang diabadikan di uang kertas. Biasanya, uang Rupiah memuat gambar Pahlawan Nasional atau figur publik yang sudah wafat, dengan penetapan resmi melalui Keputusan Presiden. Tirto juga menemukan artikel dari arsip artikel Kementerian Komunikasi dan Digital. Isu uang Rp100 bergambar Jokowi sempat beredar juga sebelumnya, pada tahun 2021. Kala itu uang dengan wajah Jokowi tersebut dikaitkan dengan redenominasi rupiah, penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya. Pada tahun 2021, Bank Indonesia juga menyebut informasi ini sebagai hoaks. Mereka menyebut kalau kala itu tidak ada rencana mengeluarkan uang pecahan baru redenominasi. Isu soal uang berwajah Jokowi adalah isu lawas yang diungkit kembali. 100	2025-01-03
Berita CekFakta	Salah, Foto Benjamin Netanyahu Sakit Keras di Rumah Sakit	Tirto melakukan verifikasi dengan mengambil tangkapan layar foto seorang pria sedang terbaring di ranjang rumah sakit yang diklaim adalah Netanyahu lalu menelusurinya dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke artikel periksa fakta milik AFP yang juga telah memeriksa klaim yang sama. Dikutip dari AFP, seorang ahli forensik digital di Universitas of California Berkeley, Hany Farid, telah menganalisis foto tersebut dengan menggunakan tiga model identifikasi gambar yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan/Artificial Intelligence (AI). Hasilnya, ketiganya mengindikasikan adanya penggunaan AI dalam foto tersebut. Selain itu, Farid membandingkan gambar tersebut dengan foto Netanyahu yang asli, dan dia menemukan bahwa telinga kiri pria di foto yang beredar berbeda dengan telinga kiri perdana menteri Israel, yang mengindikasikan bahwa gambar tersebut "tidak asli". Masih mengutip AFP, Siwei Lyu, direktur Forensik Media Lab Buffalo di State University of New York juga telah melakukan pemeriksaan gambar tersebut dengan menggunakan program yang dirancang untuk mendeteksi gambar deepfake. Hasil pemeriksaan juga menemukan bahwa gambar itu kemungkinan tidak asli. Untuk membuktikan dugaan tersebut, Tim Riset Tirto mencoba menelusuri lebih lanjut lewat situs pendeteksi AI, Hive Moderation. Hasil penelusuran menunjukan foto tersebut memiliki skor 85,7 persen kemungkinan dibuat menggunakan AI. Tirto juga melakukan penelusuran kata kunci di mesin pencarian Google terkait klaim yang menyebut bahwa Netanyahu dilarikan ke rumah sakit karena menderita sakit yang serius. Hasilnya, tidak ada satupun pemberitaan dari media kredibel dan informasi dari kanal resmi pemerintah Israel yang membenarkan hal tersebut. Di Instagram resmi Benjamin Netanyahu, @b.netanyahu (centang biru), per 13 Desember 2024, Benyamin Netanyahu juga terlihat sehat dan masih memberikan pernyataan terkait Iran. Tak ada tanda-tanda atau informasi mengenai kepala negara Israel itu terbaring sakit. 100	2025-01-02
Berita CekFakta	Hoaks Sri Mulyani Bagi Uang setelah Jadi Menteri Keuangan Lagi	100	2024-12-31
Berita CekFakta	Salah, Sri Mulyani Bongkar Korupsi Jokowi Terkait Dana LPEI	Untuk memastikan kebenaran informasi, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “Jokowi korupsi melalui LPEI” ke mesin pencari Google. Alhasil, kami tidak menemukan petunjuk berupa berita ataupun artikel media tepercaya terkait korupsi Joko Widodo dan LPEI. Kami menemukan artikel dari Detik yang menyebut Sri Mulyani lapor ke Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi triliunan di LPEI. Tapi, dalam artikel tersebut, laporan Menkeu bukan soal korupsi oleh Jokowi. Artikel menyebut ada empat debitur diduga terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp2,5 triliun, berdasar penelusuran tim terpadu LPEI, BPKP, JAMDatun, dan Inspektorat Kemenkeu. “Pada kesempatan yang baik pada hari ini kami bertandang ke Kejaksaan dan pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin sangat baik hati menerima kami untuk juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan debitur tersebut," kata Sri Mulyani, melansir detik, di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024). Empat debitur yang diduga melakukan kecurangan atau penipuan dalam laporan yang diterima Kejaksaan Agung adalah PT. RII sebesar Rp1,8 triliun; PT. SMS sebesar Rp216 miliar; PT. SPV sebesar Rp144 miliar; dan PT. PRS sebesar Rp305 miliar. Tidak ada nama Jokowi sama sekali yang disebutkan dalam artikel tersebut. Nama Bahlil yang dikaitkan narator video di media sosial dengan LPEI juga tidak muncul dari laporan Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung tersebut. Artikel dari Detik pada Maret 2024 tersebut juga menggunakan sebuah foto yang menunjukkan Sri Mulyani dan Jaksa Agung Burhanuddin berdiri di depan podium, menyampaikan pengumuman. Foto tersebut punya latar yang serupa dengan kejadian dari kumpulan video yang tersebar di media sosial. Berdasar keterangan foto tersebut, kejadian tersebut adalah jumpa pers. Hasil pencarian gambar terbalik (reverse image search) mengarahkan kami ke video berikut. Video tersebut adalah unggahan kanal "KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR". Video tersebut berisikan informasi yang identik dengan artikel Detik soal laporan Menkeu dan Kejaksaan Agung soal dugaan korupsi terkait LPEI yang melibatkan empat perusahaan. Beberapa bagian dari video tersebut nampak sama dengan potongan video yang tersebar di media sosial. Di video asli ini juga tidak disebutkan nama Jokowi maupun pernyataan Sri Mulyani soal korupsi yang dilakukan Jokowi. Penelusuran juga mengarahkan kami ke artikel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berikut. Narasi soal Sri Mulyani bongkar korupsi Jokowi sudah sempat beredar juga pada September 2024 lalu. Komdigi telah memberi label hoaks terhadap informasi yang beredar kala itu. 100	2024-12-31
Berita CekFakta	Hoaks, Janda dan Duda Dikenakan Pajak 16%	Tim Riset Tirto mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari potongan gambar dari foto di akun @my_black.007. Hasilnya mengarahkan kami ke banyak situs yang menggunakan foto tersebut, termasuk situs FEB UI yang menggunakan gambar serupa dengan unggahan TikTok. Namun, alih-alih memberikan pernyataan soal pajak untuk duda dan janda, berita tersebut berisi soal Menkeu Sri Mulyani yang meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 dari majalah Global Markets. Foto ini juga digunakan oleh artikel industrycoid, terkait strategi penanganan Covid-19. Lalu, Tirto juga menelusuri dokumen UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hasilnya, kami tidak menemukan pasal yang menyebut janda atau duda akan dikenakan pajak 16 persen dihitung dari lama status pernikahannya tersebut. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) RI juga telah memberikan klarifikasi terkait narasi ini di unggahan akun resmi Instagram lembaga tersebut bertanggal 29 Desember 2024. Pada klarifikasi ini, Ditjen Pajak menyebut informasi ini sebagai hoaks. "Tidak ada pemajakan khusus untuk janda/duda. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan status janda/duda dipersamakan dgn WP OP tidak kawin," bunyi klarifikasinya. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi WP OP tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, sesuai banyaknya tanggungan, maksimal 3 orang, seperti yang tercantum di Pasal 10 ayat (5) huruf b РМK-252/PMK.03/2008.   "Namun, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai WP, baik subjektif maupun objektif, janda/duda tersebut tidak wajib mendaftarkan NPWP dan tidak dipotong pajak penghasilan," pungkasnya. 100	2024-12-30
Berita CekFakta	Benarkah Mahfud MD Ditunjuk Prabowo Jadi Jaksa Agung?	Setelah menyaksikan video secara utuh, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci “Mahfud MD diangkat Prabowo jadi Jaksa Agung” di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi valid yang mendukung klaim tersebut. Tirto kemudian mencari asal usul footage utama di mana Mahfud mengenakan baju batik dan peci hitam. Hasil penelusuran dengan perangkat reverse image search (pencarian gambar terbalik) di Google Image, menghantarkan kami ke informasi bahwa cuplikan itu bersumber dari unggahan kanal YouTube resmi Mahfud MD Official. Video yang disiarkan pada Jumat (20/12/2024) itu berisi rekaman Mahfud MD saat menjawab pertanyaan dari wartawan terkait isu-isu terkini, termasuk soal pernyataan Prabowo memaafkan koruptor. Meski begitu, dalam video asli yang berdurasi 17 menit 15 detik, tidak ditemukan adanya pembahasan mengenai pengangkatan Mahfud MD sebagai Jaksa Agung. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian terkait sumber asli sejumlah foto Mahfud yang dimuat dalam unggahan TikTok. Dengan metode yang sama, yakni lewat Google Image, kami menemukan foto pertama di mana Mahfud duduk dan menggunakan baju batik identik dengan video dari kanal YouTube resmi Kemenko Polhukam RI. Video itu merupakan momen saat Mahfud MD menerima kunjungan perwakilan keluarga korban tragedi Kanjuruhan di kantor Kemenko Polhukam pada Jumat (6/1/2023). Sementara foto kedua, yakni Mahfud MD duduk di samping Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, merupakan dokumentasi lawas pada 2022. Gambar itu tersedia di situs Antara Foto. Menurut keterangan, Mahfud saat itu tengah bersiap memberikan konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (30/12/2022), pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian, foto ketiga, yang menampilkan potret Mahfud dengan batik cokelat, diketahui berasal dari video YouTube Kemenko Polhukam RI yang diunggah pada Kamis (5/11/2020) lalu. Dalam video itu, Mahfud MD memberikan tanggapan terkait rencana kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia. Sementara itu, foto keempat di mana Mahfud tampak mengangkat tangan ditemukan di situs Portal Berita Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan berasal dari artikel bertajuk “Menko Polhukam Mahfud MD Sebut Perguruan Tinggi Berperan sebagai Pengawasan dan Pemantau Pemilu”. Dari hasil penelusuran tersebut dapat disimpulkan bahwa potongan video dan foto-foto yang dimuat oleh akun TikTok “quotenu” tidak ada kaitannya dengan klaim Mahfud MD diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Jaksa Agung. Tirto juga menemukan klarifikasi resmi dari Mahfud MD di platform X (sebelumnya Twitter) dengan nama pengguna @mohmahfudmd. Pada Kamis (26/12/2024), Mahfud menyampaikan klarifikasi berupa foto dengan stempel “HOAX” dan menegaskan bahwa kabar dirinya diangkat menjadi Jaksa Agung tidak benar Dalam unggahannya, Mahfud menyatakan, “Dengan segala hormat, saya sampaikan bahwa berita di bawah ini hoax. Berita bahwa saya dilantik atau akan menjadi jaksa agung itu tidak berdasar sumber yang akurat. Gambarnya editan, narasinya hanya fiksi. Jangan bertanya kepada saya lagi, tanya kepada yang memproduksi saja. Saya benar-benar tidak tahu soal ini.” Klarifikasi serupa juga disampaikan Mahfud MD melalui unggahan di akun Instagram resminya @mohmahfudmd, pada hari yang sama. Hal ini mempertegas bahwa informasi yang beredar di TikTok dan media sosial lainnya tidak memiliki dasar yang dapat dipercaya. Foto-foto yang muncul dalam video yang beredar merupakan dokumentasi lama yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan klaim Mahfud diangkat oleh Prabowo menjadi Jaksa Agung. 100	2024-12-30
Berita CekFakta	Hoaks Lowongan Pekerjaan Mengatasnamakan BPOM	Sebagai informasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pertama-tama, Tirto mencoba mengeklik tautan pendaftaran yang disertakan dalam seluruh unggahan klaim. Hasilnya, tautan tersebut tidak mengarahkan ke situs resmi milik BPOM melainkan ke situs asing beralamat INDOREGISTT.COM yang per Kamis (12/12/2024) sudah tidak bisa diakses. Tirto kemudian menelusuri akun Facebook pengunggah klaim lowongan pekerjaan ini. Kami menemukan meski mencatut nama BPOM, akun tersebut bukanlah akun resmi milik instansi pengawas obat dan makanan tersebut. Di bagian transparansi halaman, akun bernama “Rekrutmen Badan BPOM” tersebut diketahui baru dibuat pada 4 Oktober 2024 dan per Kamis (12/12/2024) baru memiliki 12 pengikut di Facebook. Sebagai informasi, akun Facebook resmi BPOM bernama “Badan Pengawas Obat dan Makanan” (terverifikasi resmi centang biru) yang per Kamis (12/12/2024) telah memiliki 27 ribu pengikut. Kami juga menelusuri akun Facebook resmi BPOM tersebut untuk menelusuri kebenaran informasi lowongan pekerjaan seperti yang diklaim dalam unggahan. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun adanya unggahan terkait lowongan pekerjaan serupa. Penelusuran di situs resmi BPOM juga tidak menemukan hasil yang membenarkan klaim adanya lowongan pekerjaan dengan posisi dan kualifikasi seperti yang ditulis dalam unggahan klaim. Sebagai informasi, rekrutmen di BPOM dilakukan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lewat portal Sistem Seleksi CPNS Nasional BKN, www.sscasn.bkn.go.id. Mengutip penjelasan di akun Instagram resmi BPOM yaitu “bpom_ri” dan “birosdm.bpom”, pada Rabu (6/11/2024) lalu, instansi tersebut saat ini memang sedang membuka lowongan pengadaan PPPK tahap II tahun anggaran 2024 dengan waktu pendaftaran 17 November - 31 Desember 2024. Namun, rekrutmen tersebut hanya dibuka untuk tenaga non ASN masih aktif bekerja pada BPOM paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus. Lebih lanjut, BPOM memastikan informasi soal rekrutmen tersebut hanya diberikan melalui situs casn.pom.go.id dan pendaftaran melalui sscasn.bkn.go.id. 100	2024-12-30
Berita CekFakta	Hoaks Foto Helikopter Israel Ditembak Jatuh di Lebanon	Tim riset Tirto melakukan penelusuran fakta dengan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search), terhadap gambar helikopter tersebut. Hasil pencarian mengarahkan ke sejumlah artikel ataupun konten serupa di media sosial. Menariknya beberapa hasil pencarian teratas menyebut kalau foto yang digunakan tersebut berasal dari kejadian tahun 2019. Artikel dari The Times of Israel bertanggal 20 Mei 2019 juga menggunakan foto tersebut. Keterangan foto juga menyebut kalau kejadian tersebut terjadi sekitar lima tahun lalu. “Helikopter Israel melepaskan suar di atas Jalur Gaza beberapa jam setelah roket dari daerah kantong Palestina menghantam sebuah rumah di dekat Tel Aviv dan melukai tujuh orang, yang menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi yang lebih parah,” begitu keterangan deskripsi gambar tersebut. Keterangan gambar juga menyebut kejadian tersebut pada 25 Maret 2019 dan diabadikan oleh fotografer AFP Mohammed Abed. Foto tersebut juga diperjualbelikan di Getty Images. Kami juga menemukan unggahan serupa digunakan artikel CNN Indonesia berikut. Artikel pada tahun 2020 ini menggunakan foto ilustrasi yang sama. Dari kredit fotonya, diketahui kalau ini adalah foto yang sama dari Fotografer AFP Mohammed Abed. Kami mencoba mencari foto tersebut dari arsip AFP dan menemukannya di sini. Deskripsi foto berisi informasi yang sama, hanya terdapat informasi pelengkap yang menyebut Israel melancarkan serangan terhadap sasaran Hamas di Gaza, beberapa jam setelah roket dari Palestina menghantam sebuah rumah di dekat Tel Aviv dan melukai tujuh orang. Informasi lengkap dari foto menyebut kalau foto diambil di Kota Gaza pada 25 Maret 2024, tepatnya pukul 18.42 waktu universal (UTC). Tidak saja foto tersebut bukan menunjukkan pesawat Israel yang ditembak jatuh, foto tersebut juga kejadian lampau dari tahun 2019 dan lokasinya juga bukan di Kota Khiam, Lebanon, tapi di Gaza, Palestina. Dalam pencarian, kami juga menemukan unggahan serupa berbahasa Arab, dari cuitan akun @A_E_T_er (arsip) yang menarasikan kejadian tersebut di Lebanon. Cuitan tersebut juga viral dan mengumpulkan lebih dari 175 ribu penonton. Kota Khiam di Selatan Lebanon memang menjadi salah satu kawasan kunci. Daerah ini hanya berjarak sekitar lima kilometer dari perbatasan dengan Israel. Pada 11 Desember 2024, Al Jazeera menyebut lima orang kehilangan nyawa akibat serangan Israel ke sejumlah kota di sisi Selatan Lebanon. Eskalasi serangan Israel ke wilayah Lebanon meningkat pada akhir September 2024. Pada 27 November 2024 lalu terjadi pelanggaran gencatan senjata yang kemudian membuat eskalasi konflik meningkat. Sementara itu, Kantor Berita Turki, Anadolu Agency menyebutkan, Hizbullah mengaku menembakkan roket ke pasukan Israel yang berada di Khiam, Lebanon, pada Sabtu (23/11/2024). Dalam sebuah pernyataan di Telegram, Hizbullah mengatakan pasukannya menargetkan "pasukan musuh" dengan "serangan roket," yang menandai serangan keempat hari itu. Namun, tidak ada pernyataan apapun yang mengonfirmasi mereka menembak jatuh helikopter Israel. 100	2024-12-27
Berita CekFakta	Konteks Lengkap Laporan Serangan Ransomware pada BRI	Terkait polemik yang terjadi, BRI, lewat akun resminya di Instagram mengeluarkan pernyataan yang menyebut kalau tidak ada serangan ransomware terhadap sistem perbankan mereka, pada Kamis (19/12/2024). "BRI telah melakukan asesmen mendalam dan tidak menemukan adanya ancaman ransomware terhadap sistem kami. Asesmen lebih lanjut juga menunjukkan bahwa data yang dipublikasikan bukanlah dara keluaran dari sistem BRI," begitu keterangan resmi tertanda dari Direktur Digital dan IT BRI, Arga M. Nugraha. Lewat pernyataan tersebut, BRI menegaskan kalau seluruh layanan dan sistem perbankan BRI berjalan dengan normal tanpa gangguan. Bank ini juga memastikan keamanan data nasabah tetap terjaga. “BRI menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan nasabah untuk tetap bertransaksi melalui berbagai layanan perbankan kami,” begitu tutup pesan resmi BRI tersebut. Sebelumnya, pada Rabu (18/12/2024), Arga menyebut kalau data dan dana nasabah aman. Dia menegaskan kalau seluruh sistem keamanan perbankan BRI berjalan normal dan seluruh layanan transaksi dapat beroperasi dengan lancar. “BRI menegaskan bahwa sistem keamanan teknologi informasi yang dimiliki BRI telah memenuhi standar internasional dan terus diperbarui secara berkala untuk menghadapi berbagai potensi ancaman. Langkah-langkah proaktif dilakukan untuk memastikan bahwa informasi nasabah tetap terlindungi,” ujar Arga. Tirto juga mencoba mencari konfirmasi dari pihak Falcons Feeds. Platform penyedia jasa keamanan siber ini menjelaskan dalam kasus seperti ini sulit untuk langsung mempercayai pernyataan kedua pihak. Penilaian terhadap data lengkap perlu dilakukan untuk benar-benar yakin terhadap sangkalan dari pihak manapun. Sampai dengan Senin (23/12/2024), kelompok hacker ransomware Bashe juga terpantau belum mengeluarkan data yang mereka sebut akan rilis. Terkait polemik peretasan akun BRI tersebut, Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) sempat mengatakan kalau serangan ini kemungkinan tidak benar. “Karena pada malam kemarin (Rabu, 18/12/2024), serta pagi ini (Kamis, 19/12/2024), layanan perbankan BRI serta mobile banking BRI juga tidak mengalami kendala operasional, tidak seperti pada saat Bank Syariah Indonesia yang mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan kegagalan operasional perbankan dan aplikasi mobile banking mereka selama beberapa hari,” begitu sebut Chairman CISSReC, Pratama Persadha, dari keterangan yang Tirto terima, Kamis (19/12/2024). Hasil investigasi Tim CISSReC juga menyebut kalau sampel data yang dibagikan Bashe Ransomware identik dengan salah satu unggahan Scribd (arsip) yang diunggah oleh salah satu akun bernama "Sonni GrabBike" pada tanggal 17 September 2020. Pada investigasi yang lebih lanjut secara random pada beberapa sample data, CISSReC juga menemukan bahwa nomor kartu yang tertera pada sample data yang didapatkan dari Scribd adalah valid serta nomor kartu tersebut masih aktif karena masih bisa dilakukan transfer ke nomor kartu tersebut. “Melihat beberapa fakta ini, untuk saat ini serangan siber berupa ransomware tersebut kemungkinan besar adalah informasi yang kurang benar, pun jika memang terkena serangan ransomware, BRI memiliki sistem backup dan prosedur recovery yang bagus karena bisa dengan waktu singkat mengembalikan layanan perbankan,” begitu terang Pratama. CISSReC juga melihat bahwa informasi serangan ransomware ini hanya upaya coba-coba untuk memeras BRI, bahwa seolah-olah mereka terkena serangan ransomware. Sebab jika memang kelompok hacker Bashe memiliki data asli dari BRI hasil serangan malware mereka, tentu saja seharusnya mereka mengunggah data tersebut, bukannya mengunggah data yang sudah pernah diunggah di Scribd sebelumnya. Identifikasi CISSReC juga menyebut kalau aktivitas kelompok hacker Bashe di dark web cenderung mencurigakan. Sebab meski sudah mengaku aktif sejak 3 September 2019, mereka baru aktif melakukan peretasan pada 5 April 2024. Di halaman darkweb-nya, Bashe membagikan 63 data yang mereka klaim didapat dari peretasan dan ransomware. BRI menjadi salah satu data yang mereka masih menunggu penebusannya sampai 23 Desember 2024, pukul 16.00 WIB. “Saat ini kita hanya dapat menunggu sampai batas waktu yang diberikan habis dan pihak Bashe melakukan publikasi dari data yang berhasil mereka dapatkan untuk bisa mengonfirmasi kembali apakah data yang mereka unggah adalah data lama seperti yang diunggah sebelumnya di Scribd atau memang data baru,” begitu keterangan dari Pratama, Kamis (19/12/2024). Lebih lanjut CISSReC menyoroti persebaran data pribadi di salah satu akun Scribd. "Karena file yang berisi 99 data pribadi yang berisi nama, tanggal lahir, nomor HP, no kartu, Bank yang menyetujui, nama ibu kandung serta alamat lengkap termasuk nama perusahaan tidak seharusnya bocor dan diunggah ke sebuah situs berbagi dokumen seperti Scribd,” begitu catatan mereka. Mereka menyarankan pihak BRI untuk berkoordinasi dengan BSSN dan Komdigi untuk melakukan investigasi tentang data yang dibocorkan di situs Scribd tersebut. Senada, konsultan keamanan siber yang juga founder Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, pun menyatakan kalau data ransomware yang dipublikasi nyatanya merupakan data yang pernah ditemukan di internet. "Setelah tenggat waktunya udah habis, akhirnya datanya dirilis oleh pelaku. Isi datanya cuma 1 file excel yang isinya cuma 100 row data yang match dengan salah satu dokumen di Scribd dan pdfcoffee. Mari tepuk tangan untuk Bashe, group ransomware terkocak sepanjang masa," ujar Teguh lewat akun X resminya, @secgron pada Rabu (25/12/2024). 100	2024-12-27
Berita CekFakta	Hoaks Portugal Resmi Mengeluarkan Uang Koin Bergambar Ronaldo	Tirto melakukan penelusuran foto koin bergambar Ronaldo tersebut dengan menggunakan fitur reverse image search dari Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke beberapa gambar serupa yang diunggah di sejumlah platform media sosial. Akan tetapi, dari penelusuran ini, kami belum mendapatkan konfirmasi resmi terkait kebenaran klaim bahwa pemerintah Portugal resmi mengeluarkan uang koin bergambar Ronaldo. Penelusuran dilakukan dengan memasukan foto koin bergambar Ronaldo yang disertakan dalam unggahan tersebut ke perangkat pemindai AI Hive Moderation. Hasil pemindaian menunjukan kemungkinan bahwa gambar koin dalam video tersebut dihasilkan oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebesar 99,9 persen. Untuk kembali memastikan kebenaran klaim ini, Tirto memasukan kata kunci “Pemerintah Portugal Mengeluarkan Koin Bergambar Ronaldo” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun adanya informasi dan keterangan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran justru mengarahkan kami ke artikel pemeriksa fakta milik AFP yang telah lebih dulu melakukan pemeriksaan fakta terhadap klaim yang menyebut pemerintah Portugal mengeluarkan uang koin bergambar Ronaldo. Dilansir dari AFP, Juru bicara Badan Percetakan Uang Portugal (INCM), memastikan bahwa lembaganya tidak merilis uang koin untuk menghormati Cristiano Ronaldo. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kabar apapun yang berkaitan dengan penerbitan uang oleh pemerintah Portugal hanya akan dipublikasikan di kanal resmi INCM. Tirto pun menelusuri situs resmi INCM, hasilnya per Kamis (12/12/2024) kami tidak menemukan satupun pengumuman resmi yang membenarkan klaim bahwa pemerintah Portugal mengeluarkan koin bergambar Ronaldo. Jadi, informasi soal pemerintah Portugal resmi mengeluarkan koin bergambar Ronaldo bisa dipastikan adalah hoaks. Sebagai informasi, Tirto juga pernah melakukan pemeriksaan fakta terkait klaim palsu serupa yang menyebut bahwa pemerintah Argentina resmi mengeluarkan uang kertas bergambar Lionel Messi pada Juli 2024 lalu. 100	2024-12-26
Berita CekFakta	Hoaks Lowongan Pekerjaan Mengatasnamakan Perum BULOG	Sebagai informasi, Perum BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Untuk menelusuri kebenaran informasi yang tersebar di Facebook ini, Tim Riset Tirto memeriksa situs yang disertakan dengan cara mengeklik tautan yang disertakan dalam unggahan. Hasilnya, tautan yang disertakan dalam unggahan mengarahkan kami ke situs yang bertuliskan “Rekrutmen Perum BULOG Tingkat SMA/K, D3/S1. Situs tersebut meminta calon pelamar untuk mengisi data diri pribadi seperti nama asli (sesuai e-ktp) dan nomor telepon untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lowongan tersebut. Selanjutnya, meski situs tersebut mencantumkan logo milik Perum BULOG, namun setelah diteliti lebih lanjut, situs tersebut bukanlah situs resmi milik Perum BULOG. Berdasarkan penelusuran Tirto, situs resmi milik Perum Bulog adalah situs https://www.bulog.co.id/. Tirto kemudian menelusuri akun Facebook pengunggah klaim lowongan pekerjaan ini. Meski mencatut nama Perum BULOG akun tersebut bukanlah akun resmi milik Perum BULOG. Akun Facebook resmi perusahaan milik negara tersebut bernama “Perum BULOG”, yang per Rabu (11/12/2024) telah memiliki 14 ribu pengikut. Berdasarkan penjelasan dalam situs resmi Perum BULOG, perusahaan tersebut saat ini telah menutup masa pendaftaran rekrutmen pegawai. Lebih lanjut, informasi resmi terkait lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut hanya melalui situs Rekrutmen Perum BULOG bulog.rakamin.com dan media sosial resmi Perum BULOG. “Website Rekrutmen BULOG: bulog.rakamin.com, IG dan Tiktok : @perum.bulog, Twitter : PerumBulog, Facebook : Perum Bulog,“ tulis keterangan dalam situs tersebut. Sebagai informasi, unggahan tentang lowongan pekerjaan Perum BULOG telah beberapa kali beredar di media sosial. Pada Oktober 2024 lalu misalnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kompas juga telah melakukan pemeriksaan fakta terhadap informasi palsu soal rekrutmen Perum BULOG. 100	2024-12-25
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Petani Milenial dengan Gaji Rp10 Juta	Tim Riset Tirto mencoba mengunjungi profil pengunggah untuk mengecek kredibiltas akunnya. Akun tersebut diketahui bukan akun Kementan dan hanya memiliki 15 pengikut. Akun ini pun baru dibentuk pada 2 Desember 2024 lalu dan hanya berisi satu unggahan soal pendaftaran petani milenial. Sementara akun Facebook resmi Kementan yakni "Kementerian Pertanian Republik Indonesia" dengan centang biru dan memiliki 273 ribu pengikut per Selasa (10/12/2024). Untuk memverifikasi narasi beserta tautan yang berseliweran, Tirto memasukkan kata kunci “pendaftaran petani milenial” di mesin perambah Google. Rupanya, klaim ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Akun Facebook yang mengatasnamakan program Petani Millenial 2024 tersebut adalah akun palsu dan tautan pendaftaran program Petani Milenial yang resmi yakni https://latihanonline.pertanian.go.id/registrasi/. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 19 – 39 tahun dan memiliki pengalaman dasar di bidang pertanian bisa mendaftar program ini dengan melengkapi data formulir pendaftaran, seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta alamat lengkap. Petani Milenial sendiri merupakan program yang digagas Kementan. Program ini berfokus pada pengembangan wirausaha tani demi menciptakan ekosistem pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Adapun terkait gaji Rp10 juta yang disinggung dalam unggahan, Kementan menyampaikan nominal tersebut sejatinya bukan gaji. Dilansir CNN Indonesia, Jumat (22/11/2024), Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian/BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti, menyatakan bahwa angka Rp10 juta itu merupakan potensi pendapatan. Potensi dihitung dari swakelola bagi hasil antara lapangan usaha dan petani, baik dari sisi pendapatan produksi maupun hasil jual yang mencapai Rp6 ribu per kilogram gabah kering giling (GKG). "Itu bukan gaji tapi pendapatan dari harga jual GKG yang mencapai Rp6.000 per kilogram. Kemudian ada juga pembagian lainya seperti 20 persen lapangan usaha. Jadi kami sudah hitung di dalam 15 orang anggota brigade swasembada pangan itu pendapatan perorangan bisa 10 juta," katanya, mengutip CNN Indonesia. Jadi, bisa dikatakan tautan yang berlalu-lalang berpotensi penipuan atau phising (upaya mendapatkan data pribadi seseorang dengan teknik pengelabuhan). 100	2024-12-24
Berita CekFakta	Hoaks Kejagung Sita Aset Milik Bobby Nasution dan Kaesang	100	2024-12-23
Berita CekFakta	Salah, Jokowi Gantikan Bahlil Jadi Ketua Umum Partai Golkar	Tirto melakukan penelusuran dengan menelusuri foto Jokowi, Prabowo, dan Bahlil yang disertakan dalam unggahan tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke foto serupa yang diunggah Antara berjudul “Jokowi tanggapi spekulasi kemungkinan jadi Dewan Pembina Golkar” pada Rabu (21/8/2024). Konteks asli foto tersebut, seperti yang diberitakan Antara, adalah momen saat Jokowi didampingi Prabowo dan Bahlil menyampaikan keterangan pers seusai Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Rabu (21/8/2024) alias empat bulan lalu. Dilansir Antara, dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan dirinya yang disebut-sebut akan menjadi Dewan Pembina Partai Golkar. Jokowi meminta agar pertanyaan mengenai hal itu ditujukan langsung kepada Ketua Umum Partai Golkar. "Tanyakan pada Ketum Golkar, jangan tanya saya," ujar Jokowi seperti yang dikutip dari Antara. Tirto juga menemukan foto serupa diunggah oleh akun instagram resmi Partai Golkar yang diunggah pada Kamis (22/8/2024). Keterangan takarir dalam unggahan itu menjelaskan bahwa momen tersebut terjadi saat Munas XI Partai Golkar di JCC Senayan, pada Rabu (21/8/2024). Munas XI Partai Golkar itu menyepakati secara aklamasi Bahlil menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Dalam momen tersebut, Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI dan hadir sebagai tamu undangan. Ia hadir di Munas bersama Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta para Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Jadi, foto yang disertakan dalam unggahan itu bisa dipastikan merupakan foto lama pada bulan Agustus 2024 lalu dan sama sekali tidak terkait dengan klaim bahwa bahwa Jokowi resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Bahlil. Lebih lanjut, untuk memastikan kebenaran klaim ini, kami juga memasukan kata kunci “Jokowi resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, hingga Senin (23/12/2024) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada satu pun keterangan resmi dan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. 100	2024-12-23
Berita CekFakta	Hoaks Pendaftaran Program Bedah Rumah Wakil Presiden Gibran	Mula-mula Tirto mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) dari foto yang digunakan dalam unggahan. Hasil penelusuran teratas mengarahkan ke satu episode program Bedah Rumah di GTV pada tahun 2018. "Rejeki Nomplok! Rumah Pak Karsita Disulap Jadi Istana \| BEDAH RUMAH SPESIAL EPS. 30 (6/6) GTV 2018," begitu judul video dalam unggahan tersebut. Video tersebut tayang pada 15 Maret 2018 dan menunjukkan rumah yang sama dengan warna dasar merah muda, dan pilar berwarna biru. Empat orang anggota keluarga yang berfoto bersama pembawa acara juga terlihat di dalam video tersebut. Kembali ke unggahan di Facebook, kami mencoba mengakses tautan yang terdapat di bagian akhir. Tautan tersebut membawa kami ke sebuah situs dengan format serupa formulir (URL-nya serupa dengan yang dibagikan di kolom komentar). Halaman itu meminta nama dan nomor telepon pengguna yang terhubung dengan akun Telegram. Namun, tidak ada konten lain dalam halaman formulir tersebut yang bisa ditekan. Di bagian atas halaman terdapat tombol pemilihan bahasa dan tombol menu. Namun semuanya tidak berfungsi. Sementara di bagian bawah, terdapat logo sejumlah lembaga pemerintahan. Mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, sekarang berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Lembaga yang disebutkan terakhir telah dibubarkan pada tahun 2023 seiring dengan pengakhiran penangan Covid-19. Sekumpulan hal mencurigakan ini membuat situs perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini mencurigakan bisa berujung ke skema skema phishing, atau pencurian data pribadi. Lebih lanjut kami melakukan pemindaian situs lewat perangkat URLScan.io. Hasilnya, domain situs disebut adalah vercel.app yang berpusat di Amerika Serikat. Vercel adalah platform bagi pengembang piranti lunak yang menyediakan berbagai peralatan dan infrastruktur untuk membuat sebuah situs yang terpersonalisasi. Hal ini makin memperkuat kecurigaan situs tersebut adalah formulir palsu. Situs tersebut, meski menggunakan embel-embel Wapres Gibran, tidak menggunakan domain berakhiran, "go.id". Situs terkait program pemerintah, umumnya menggunakan akhiran situs ‘go.id’ tersebut. Lebih lanjut kami juga mencoba menelusuri situs wapres.go.id. Situs ini, salah satunya berisikan program-program di bawah Gibran. Hasil pencarian kata kunci "bedah rumah" tidak mengarahkan ke informasi apapun yang relevan. 100	2024-12-23
Berita CekFakta	Hoaks Prabowo Telepon Sunhaji, Minta Maaf Perilaku Gus Miftah	Pertama-tama, Tim Riset Tirto mencoba mencari lebih awal lewat mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “Prabowo meminta maaf pada Sunhaji”. Kami mendapatkan informasi terkait Presiden Prabowo menegur Gus Miftah perihal ucapannya ke pedagang es. “Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaanya karena kejadian kemarin,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam pernyataannya kepada wartawan melalui video yang diterima di Jakarta, Rabu (4/12/2024), melansir Antara. Hasan menegaskan, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran pemerintah agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara, terutama kepada rakyat kecil yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lebih lanjut, Tirto mengindikasikan bahwa video yang digunakan unggahan di atas tidak memiliki korelasi terkait kasus pengolok-olokan pedagang es teh awal bulan Desember silam. Untuk memverifikasi indikasi tersebut, kami mencoba memasukkan tangkapan layar video di atas ke Google Lens. Alhasil kami menemukan potongan video tersebut adalah saat Raja Yordania Abdullah II memberikan selamat kepada Prabowo Subianto usai unggul dalam perolehan suara sementara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Februari lalu. “Saya tahu negaramu membutuhkanmu. Saya mengenal Anda sejak lama dan saya sangat bangga, kawanku," kata Abdullah II lewat telepon, dikutip dari Detik, Selasa (12/3/2024). Pencarian lebih dalam, kami menelusuri akun Instagram resmi milik Presiden Prabowo. Salah satu unggahannya adalah video yang mirip dengan unggahan yang tersebar di media sosial. Dalam unggahan Prabowo terlihat tengah bercakap-cakap dengan Bahasa Inggris via telepon sembari menggunakan jas hitam serta dasi biru sama persis dengan unggahan yang mengklaim Prabowo meminta maaf lewat telepon kepada Bapak Sunhaji. “Saya sangat terhormat menerima ucapan selamat atas hasil sementara pemilu dari sahabat saya, Yang Mulia Raja Abdullah II dari Yordania. Kita berkomitmen untuk terus memperkuat persahabatan dan kerja sama antara kedua negara. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmat-Nya untuk Raja Abdullah II beserta keluarga dan saudara-saudari kita di Yordania," tulis Prabowo dalam keterangan di unggahannya. Kami juga tidak menemukan informasi yang menyebutkan Prabowo meminta maaf secara langsung kepada Bapak Sunhaji. 100	2024-12-20
Berita CekFakta	Hoaks Pengalihan Tunggakan BPJS Kesehatan ke BPJS Gratis PBI	Sekadar informasi, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Gratis adalah salah satu program unggulan dari BPJS Kesehatan, yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan, yang tidak mampu membayar iuran, melansir dari Antara. Program ini memungkinkan mereka mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan. Oleh karena itu, iuran BPJS Kesehatan untuk peserta dari kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dibayar oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kembali ke unggahan. Mula-mula Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di unggahan media sosial. Tautan di TikTok mengarahkan ke grup Telegram. Di dalam grup tersebut, terdapat lagi tautan yang mengarahkan ke situs lain. Situs tersebut berisikan formulir yang meminta data pribadi seperti nama lengkap, nomor kartu BPJS Kesehatan, pekerjaan, dan nomor akun aplikasi pesan Telegram. Situs tersebut juga menggunakan header BPJS Kesehatan dan terdapat keterangan "Portal Data JKN" di bagian atasnya. Namun saat kami mencoba mengakses tombol "home" di halaman tersebut, tampilan halaman menjadi error. Serupa, tautan dari Facebook juga mengarahkan ke halaman dengan format formulir yang serupa, meminta nama dan nomor telegram aktif. Di halaman tersebut juga tidak ada tombol lain yang bisa ditekan selain tombol daftar dan kotak teks yang meminta data pribadi. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian terhadap dua situs tersebut. Hasil pemindaian URLScan.io menunjukkan situs domain atau alamat utama situs tersebut adalah "pedulirakyat.my.id" dan "cek-data.xyz". Kedua situs tersebut tidak terkait dengan situs resmi BPJS Kesehatan, https://www.bpjs-kesehatan.go.id. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah ditemukan dengan mengatasnamakan lembaga lain. Kepada Tirto, Kepala Humas Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah juga membantah soal isu tersebut. "Untuk informasi tersebut hoaks ya," ujarnya menanggapi pertanyaan Tirto soal kebenaran unggahan di TikTok, Kamis (19/12/2024). Dia juga menjelaskan tautan yang ada di Telegram bukan dari situs resmi BPJS Kesehatan. Pada 4 November 2024, akun Instagram resmi BPJS Kesehatan (@bpjskesehatan_ri) juga sempat mengunggah bantahan soal pengalihan PBPU ke BPJS Kesehatan PBI. Konten tersebut beredar dengan narasi serupa dan mendapat cap hoaks dari BPJS Kesehatan. "Hati-hati atas berbagai macam penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan, informasi resmi hanya ada di website resmi dan media sosial resmi BPJS Kesehatan," begitu bunyi keterangan dalam unggahan. Adapun akun media sosial BPJS yang telah terverifikasi adalah sebagai berikut: TikTok: @bpjskesehatan_ri Facebook: BPJS Kesehatan X: @BPJSKesehatanRI Instagram: @bpjskesehatan_ri YouTube: @BPJSKesehatan_RI Hasil penelusuran Tirto ke media-media sosial tersebut juga tidak ada yang mengunggah soal pengalihan BPJS Kesehatan ke skema PBI untuk penghapusan tunggakan. Pihak BPJS Kesehatan juga menjelaskan, untuk pengalihan ke BPJS KBI, kewenangannya ada di Kementerian Sosial atau Dinas Sosial untuk tingkat daerah. Nantinya, baru akan diproses oleh BPJS Kesehatan setelah masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, jika sudah dialihkan, tunggakan dari BPJS peserta mandiri, jika ada, tidak diputihkan, dan akan tetap perlu dibayarkan. 100	2024-12-20
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Tunjuk Jokowi Jadi Ketua Umum Partai Gerindra	Tirto melakukan penelusuran dengan menelusuri foto Prabowo dan Jokowi yang disertakan dalam unggahan tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke foto yang diunggah media Tribunnews berjudul “Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo” yang diunggah pada Jumat (6/12/2024). Konteks foto tersebut seperti yang diberitakan Tribunnews adalah momen saat Prabowo bersama Jokowi memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Kediaman Prabowo di Jakarta, pada Jumat (6/12/2024) malam. Situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia diketahui juga memberitakan momen tersebut. Dalam keterangan resmi yang dilansir dari situs tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk undangan balasan kepada Presiden ke-7 RI Jokowi. Sebelumnya, diketahui Prabowo telah mengunjungi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada bulan November lalu. “Jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta saya undang makan begitu. Jadi saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara,” ujar Prabowo seperti yang dilansir dari situs Sekretariat Kabinet, Sabtu (7/12/2024). Prabowo menegaskan bahwa tidak ada agenda khusus dalam pertemuan malam ini selain makan malam. Senada, Jokowi juga menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah bentuk silaturahmi dengan Presiden Prabowo. “Beliau Bapak Presiden waktu ke Merauke kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta kayak kunjungan balasan gitu lo karena kangen,” ungkapnya. Sementara itu, melansir laporan Detik, dalam keterangan pers usai makan malam tersebut, Prabowo memang menyampaikan partainya terbuka jika Jokowi ingin bergabung, meski begitu ia tak akan memaksa. "Oh, kalau Gerindra terbuka, tapi tentunya kami nggak bisa maksa beliau masuk," ungkap Prabowo seperti yang dikutip dari Detik, Sabtu (7/12/2024). Selebihnya, tidak ada satupun pernyataan yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menunjuk Jokowi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Kami juga menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan memasukan kata kunci “Prabowo menunjuk Jokowi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra” ke mesin pencarian Google. Mengutip laporan Kompas, pada Selasa (10/12/2024), Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sempat menyambangi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pertemuan itu terjadi hanya berselang empat hari setelah Jokowi bersua dengan Prabowo di Jakarta. Meski begitu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi Kompas, Rabu (11/12/2024), mengatakan, pertemuan antara Muzani dan Jokowi hanya sebatas membahas rencana Kongres Gerindra. Dalam pertemuan itu, Muzani sekaligus mengundang Jokowi untuk hadir dalam kongres. “Ya, memang hanya untuk mengundang kongres, tidak lain tidak bukan, tidak ada (soal ajakan Gerindra kepada Jokowi untuk bergabung dengan Gerindra),” kata Dasco seperti yang dikutip dari Kompas. Selebihnya, per Kamis (19/12/2024), ketika artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada satupun keterangan resmi dan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menunjuk Jokowi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Mengutip situs resmi Partai Gerindra per Kamis (19/12/2024), Prabowo Subianto masih tercatat sebagai ketua umum partai berlambang Garuda tersebut. 100	2024-12-19
Berita CekFakta	Hoaks Prabowo Marah Karena Program "Lapor Mas Wapres"	Setelah menyaksikan keseluruhan video, kami membagi video tersebut jadi dua bagian utama. Bagian awal terkait dengan narasi Prabowo yang mendadak memanggil Gibran. Sedangkan bagian kedua terkait pesan Prabowo soal pelepasan jabatan untuk petugas pemerintahan yang tidak bekerja keras. Dari potongan video awal, soal pemanggilan mendadak Gibran oleh Prabowo, terdapat dua suara narator. Suara perempuan di awal membacakan pesan, “Alasan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak dipanggil Presiden Prabowo Subianto.” Video masih berlanjut, tetapi suara narator perempuan ganti menjadi suara laki-laki dengan narasi dengan gaya bahasa yang lebih santai juga, “Hari ini kemarahan kubu Prabowo terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Gibran, nampaknya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Karena ketika Gibran membuka posko pengaduan ‘Lapor Mas Wapres’, ini ternyata tidak ada koordinasi, tidak bilang siapa-siapa, tiba-tiba muncul begitu saja. Jadi wapres mengambil satu sikap politik sendiri tanpa koordinasi dan tanpa izin kepada presiden. Ini –denger-denger, membuat marah dan kecewa kelompok, kubu Presiden Prabowo karena seperti tidak dihargai.” Kami mencoba mencari informasi terkait narasi pemanggilan mendadak Gibran oleh Prabowo terlebih dahulu. Kami menggunakan kata kunci, “terungkap alasan wakil presiden gibran rakabuming raka mendadak dipanggil presiden prabowo subianto,” sesuai dengan narasi tulisan dalam video. Hasil pencarian teratas mengarahkan ke video berikut dari TribunNews, yang terlihat sama dengan video yang diunggah ulang di TikTok. Pemanggilan mendadak Prabowo terhadap Gibran tidak terkait program Lapor Mas Wapres. Berdasar laporan dari artikel video, Gibran pernah mendadak dipanggil Presiden Prabowo ketika sedang menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong, di Hutan Kota Plataran, Senayan, kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Hal itu dikarenakan Gibran harus menuju ke Istana Kepresidenan RI untuk mengikuti Rapat Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung Prabowo. Terkait klaim program "Lapor Mas Wapres" yang dilakukan tanpa koordinasi, juga coba kami pastikan kebenarannya. Hasil pencarian dengan Google, mengarahkan kami ke artikel yang dari Kompas.com berikut. Berdasar artikel tersebut, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan "Lapor Mas Wapres" dilaksanakan sesuai arahan dan selaras dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Hal ini juga telah dikonfirmasi Tirtosebelumnya. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menegaskan, program "Lapor Mas Wapres" telah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Prita Laura juga membantah jika Gibran membentuk program tersebut tanpa koordinasi dengan Prabowo, karena "Lapor Mas Wapres" adalah bagian dari program pemerintahan. Lanjut ke bagian video kedua, yang menunjukkan Prabowo mengenakan pakaian batik coklat dan menyampaikan pesan tegas soal pelepasan jabatan bagi mereka yang tidak bekerja keras. Tirto melakukan penelusuran fakta dengan melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search). Salah satu hasil pencarian mengarahkan pada unggahan instagram akun @bsip_ntt. Video tersebut menunjukkan hal yang sama. Dalam video tersebut, tertulis akun TikTok @banggaindonesia08 sebagai sumbernya. Tirto kemudian mengunjungi akun tersebut, dan menemukan unggahan asli yang sama, dengan tampilan gambar video terlihat lebih utuh. Di sekitar detik ke-54 video tersebut, terlihat apa yang disampaikan Prabowo soal pelepasan jabatan bagi yang tidak bekerja keras. Potongan ini identik dengan unggahan video di TikTok. Konteks pesan Prabowo ini adalah terkait pelepasan jabatan bagi pejabat yang mempersulit birokrasi dan menyusahkan rakyat. Tidak ada narasi soal kemarahan akibat program "Lapor Mas Wapres" dalam video tersebut. Hasil pencarian lebih lanjut menunjukkan pesan Prabowo tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana, Kantor Presiden, pada 23 Oktober 2024. Naskah lengkap arahan Prabowo diarsipkan oleh Antaradalam artikel berikut. “Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah anda laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera. Suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita,” begitu potongan pesan Prabowo kala itu. Hasil pencarian Tirto terkait potongan video pesan Prabowo tersebut kami temukan dari unggahan kanal YouTube Sekretariat Presiden berikut. Dalam video yang berdurasi 26 menit tersebut, terdapat pidato lengkap Prabowo kepada para menteri. Terlihat Gibran tengah duduk di sampingnya, mengenakan baju batik, sebagai Wakil Presiden. Pesan Prabowo yang dicuplik dalam video di TikTok diambil dari sekitar menit ke-18. Sebelumnya, Tirto juga menemukan sejumlah unggahan yang memelintir pernyataan Prabowo dan menjadi misinformasi terkait kebijakan Prabowo. 100	2024-12-19
Berita CekFakta	Tidak Benar, Klaim Pencucian Uang Triliunan Dirut BRI	Terkait narasi soal informasi pencucian uang oleh Dirut BRI, Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi memberi sanggahan. Dia menyebut informasi yang tersebar di media sosial adalah hoaks. “BRI memastikan hal yang disampaikan dalam video atau konten yang diunggah di sosial media TikTok tersebut tidak benar dan tidak berdasar,” ujar Agustya kepada Tirto, Rabu (18/12/2024). Agustya juga menegaskan perusahaan selalu berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai good corporate governance (GCG) dalam menjalankan operasional. BRI mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan sosial media secara positif dan tidak mudah termakan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kami juga menemukan artikel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berikut yang membantah narasi tersebut. Sampai dengan 18 Desember 2024, belum ada informasi dari media kredibel ataupun dari sumber lain yang bisa membenarkan narasi pencucian uang oleh Dirut BRI ini, termasuk di situs Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menangani kasus pencucian uang. 100	2024-12-18
Berita CekFakta	Sampul Palsu Majalah The Economist dengan Narasi Soal Kiamat	Tirto mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) terhadap gambar tersebut. Hasil pencarian mengarahkan ke hasil pemeriksaan fakta dari beberapa lembaga internasional. Informasi ini mendapat cap hoaks, termasuk oleh USA Today. Kemudian, kami juga menelusuri situs The Economist. Terdapat halaman arsip yang menunjukkan sampul majalah tiap edisi The Economist. Di edisi tahun 2024, tidak terlihat ada gambar sampul seperti yang tersebar di media sosial. The Economist, dalam majalahnya juga selalu menaruh tanggal terbit edisi tersebut. Sampul yang tersebar di media sosial tidak memuat tulisan tanggal di bagian atasnya, di sebelah judul majalah. Dalam sampul di bagian atas kanan, juga terdapat beberapa liputan utama dari edisi tersebut. Di edisi yang tersebar di media sosial tertulis liputan utama; America pumbed-up economy, Times up for TikTok, Crazy Rich Indians, A special report on oil industry, dan Biden left the White House. Terdapat beberapa salah ketik dari tulisan liputan utama tersebut seperti penulisan “pumbed-up” (seharusnya pumped-up), dan “Times” (seharusnya Time’s). Tirto juga mendapatkan daftar liputan utama dari majalah ini serupa dengan edisi 16-22 Maret 2024. Hasil penelusuran ini menunjukkan adanya upaya memanipulasi gambar sampul The Economist yang tersebar di media sosial dari edisi majalah aslinya. The Economist memang mempublikasikan artikel soal keputusan Biden untuk membiarkan Ukraina untuk menggunakan misil jarak jauh yang disuplai oleh AS untuk menyerang Rusia. Namun, tak seperti isi unggahan, artikel tersebut tidak menyebut langkah tersebut sebagai awal dari Perang Dunia III. 100	2024-12-17
Berita CekFakta	Hoaks, Program Pemberlakuan SIM Gratis dan Seumur Hidup	Tim Riset Tirto mula-mula mencoba mengakses informasi yang ada di bio akun @polisi.indonesia57 seperti yang disebut dalam video. Saat mencoba mengklik tautan tersebut, kami justru diarahkan ke tautan untuk masuk grup Telegram yang bernama “Samsat Digital Nasional,” tanpa keterangan lebih lanjut. Modus seperti ini banyak tersebar di internet. Upaya mempromosikan sesuatu yang kemudian diarahkan ke aplikasi pesan cepat seperti Telegram atau WhatsApp. Model seperti ini patut dicurigai, apalagi akun Telegram yang dicantumkan juga bukan akun resmi instansi tertentu. Tirto juga mengidentifikasi akun TikTok serta Facebook yang menyebarkan informasi soal SIM gratis bukan akun resmi dari Korlantas ataupun Samsat manapun. Lantas, kami menelusuri akun Instagram resmi milik Korlantas Polri guna memastikan kebenaran terkait informasi program SIM gratis dan seumur hidup. Kami menemukan unggahan dari Korlantas Polri, pada 13 Desember 2024, yang menyatakan bahwa beredarnya informasi pembuatan SIM gratis dan seumur hidup adalah hoaks. “Sahabat Lantas, terkait berita yang beredar bahwa ada pembuatan SIM gratis dan seumur hidup, itu HOAX ya. Kenapa sih, SIM tidak gratis dan tidak seumur hidup? karena sudah tertulis di undang-undang ya sahabat lantas,” begitu klarifikasi yang disampaikan oleh Korlantas Polri lewat akun Instagram resminya. Mereka juga mencantumkan detail aturan soal SIM dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Hal ini tertuang di Pasal 86 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang berbunyi; “(1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi. (2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi. (3) Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.” Untuk memverifikasi lebih lanjut terkait konten program pembuatan SIM gratis dan seumur hidup, Tirto menelusuri lewat mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “Program SIM gratis dan seumur hidup” hasilnya kami menemukan artikel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang menyebut narasi yang beredar di media sosial adalah hoaks. Kami juga menemukan artikel bantahan terkait isu ini dari Tempo. Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korp Lalu Lintas Lantas Polri, Brigjen Yusri Yunus mengatakan bahwa Polri tidak pernah membuat program kebijakan baru yang memberikan SIM tanpa biaya apalagi berlaku seumur hidup. “Informasi yang beredar tentang program tersebut tidak benar,” ucap Brigjen Yusri dalam keterangannya, mengutip Tempo, pada Sabtu (14/12/2024). Tim Riset Tirto juga menelusuri grafis yang digunakan pada unggahan di TikTok lewat Google Lens. Alih-alih mendapatkan informasi terkait SIM gratis, kami diarahkan ke sebuah artikel soal cara perpanjang SIM secara online dari Sindonews. Tidak ada keterangan apapun baik program SIM gratis dan seumur hidup maupun langkah-langkah pendaftarannya. Sementara terkait unggahan di Facebook, yang menyebut Prabowo resmi mengumumkan pembuatan dan perpanjangan SIM secara gratis, juga tidak tepat. Hasil penelusuran gambar menunjukkan gambar yang digunakan adalah foto saat sumpah jabatan presiden. Selebihnya, Tirto tidak menemukan adanya media kredibel yang memberitakan tentang terlaksananya program SIM gratis dan seumur hidup ini. 100	2024-12-17
Berita CekFakta	Benarkah Propolis Bisa Atasi Penyakit Tuberkulosis?	Perlu diketahui mula-mula bahwa propolis merupakan bahan alami dari getah pohon atau tumbuhan yang digunakan oleh lebah untuk menutupi celah di sarangnya. Menukil artikel Halodoc yang sudah ditinjau Dokter Rizal Fadli, propolis adalah zat resin yang dihasilkan oleh lebah, dari bahan dasar yang diambil dari pucuk tumbuhan. Zat ini disebut kaya kandungan flavonoid yang baik sebagai antioksidan, sehingga kerap dimanfaatkan untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan. Sementara itu, TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dilansir laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes), penyakit ini dikatakan dapat menyerang siapa saja dan organ tubuh yang diserang biasanya adalah paru-paru, tulang belakang, kulit, otak, kelenjar getah bening, dan jantung. Penularan atau infeksi terjadi saat kuman TB yang berada dan bertebaran di udara terhirup oleh orang lain. Saat penderita TB batuk atau bersin tanpa menutup mulut, bakteri akan tersebar ke udara dalam bentuk percikan dahak atau droplet. Gejala utama TBC bervariasi, antara lain batuk terus-menerus (berdahak maupun tidak berdahak), demam dan meriang dalam jangka waktu yang panjang, sesak nafas dan nyeri dada, serta berat badan menurun. Gejala lainnya juga mencakup munculnya darah bercampur dahak ketika batuk, menurunnya nafsu makan, dan berkeringat di malam hari meski tanpa melakukan kegiatan. Lantas, apakah propolis bisa mengatasi penyakit TBC yang disebabkan oleh infeksi bakteri? Untuk menjawab pertanyaan itu, Tim Riset Tirto menghubungi dr. Nurul Fajriah Afiatunnisa, dari Praktek Mandiri Dokter Nurul, di Rangkasbitung, Banten. Dokter Nurul menyatakan bahwa penanganan utama penyakit TB adalah obat anti tuberkulosis, atau disebut juga OAT, yang saat ini menjadi obat program bagi pasien yang didiagnosis TB paru ataupun ekstra paru. “Dosisnya telah ditentukan dan wajib dipatuhi aturan minumnya oleh pasien yang didiagnosis TB untuk mencapai kesembuhan total. Tingginya kasus TB di Indonesia sering dikaitkan dengan tidak teraturnya pengobatan TB yang berakibat pasien resisten atau bakteri M. Tb tidak mempan dengan OAT, itulah sebabnya perlu kepatuhan dalam meminum obat TB,” ujar dr. Nurul kepada Tirto, Senin (16/12/2024). Adapun propolis yang mengandung senyawa baik, menurut dr. Nurul, fungsinya berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sifatnya hanya melengkapi atau suplementasi, bukan terapi utama. “Jadi tidak bisa hanya mengandalkan propolis untuk menangani TB, obat OAT utama adalah pilihan pengobatannya, akan tetapi penggunaan propolis terbatas untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh atau sebagai suplementasi saja bukan pengganti obat utama TB yaitu OAT yang berisikan antibiotika spesifik untuk TB,” lanjut dr. Nurul. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Ina Agustina Isturini, pun mengungkap hal senada. Ia menegaskan bahwa pengobatan TBC yang adekuat harus memenuhi empat prinsip, termasuk pengobatan diberikan dalam bentuk paduan OAT yang tepat dan mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi, serta diberikan dalam dosis yang tepat. “Pengobatan TBC yang tidak sesuai standar berisiko tidak efektif dan dapat menyebabkan kegagalan pengobatan, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan TBC resisten obat (TBC RO). Oleh karena itu, sangat penting bagi pasien TBC untuk mengikuti pengobatan dengan OAT yang telah direkomendasikan oleh tenaga medis, dan tidak menggantikan pengobatan tersebut dengan pengobatan herbal,” kata Ina lewat keterangan yang diterima Tirto, Senin (16/12/2024). Propolis yang dimanfaatkan sebagai obat herbal pendamping penderita TBC memang pernah diungkap oleh sebuah studi yang dimuat di Jurnal Gizi Pangan (2018). Namun demikian, sekali lagi propolis dalam hal ini hanya digunakan sebagai pelengkap obat utama. Penelitian oleh Mahani, dkk itu menyimpulkan bahwa suplementasi 20 tetes propolis dengan konsentrasi 30 persen sebagai adjuvan (pembantu/penunjang) terhadap obat anti tuberkulosis (ATD) standar untuk pengobatan pasien TBC paru, bermanfaat untuk mempercepat efek pengobatan dan pemulihan berat badan. Seperti yang telah disampaikan Ina dari Kemenkes, pengobatan TBC yakni dengan patuh minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter. Dilansir Alodokter yang telah ditinjau oleh dr. Pittara, empat obat TBC yang umumnya diminum di antaranya Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamide, dan Ethambutol. Obat tersebut harus dikonsumsi secara rutin selama 6–9 bulan. Jika pasien berhenti minum obat sebelum waktu yang disarankan, maka bakteri TBC berpotensi kebal terhadap obat yang biasa diberikan. Akibatnya, TBC menjadi lebih berbahaya dan akan lebih sulit diobati. Penyakit TBC sendiri bisa dicegah dengan beberapa upaya, antara lain makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga sirkulasi udara yang baik dengan cara membuka pintu dan jendela tiap pagi supaya rumah mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar, dan mendapatkan suntik vaksin BCG bagi anak usia di bawah 5 tahun untuk menghindari TB berat (meningitis dan milier). 100	2024-12-17
Berita CekFakta	Klaim Pandemi SEERS Akan Terjadi pada April 2025, Apa Benar?	Tim Riset Tirto melakukan penelusuran Google untuk memeriksa klaim yang beredar. Setelah mengetik kata kunci dalam Bahasa Inggris. yakni “upcoming pandemic SEERS”, kami menemukan narasi ini telah dinyatakan hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan beberapa lembaga pemeriksa fakta seperti AP News. Tak seperti narasi unggahan, SEERS merupakan virus fiktif yang dibuat sebagai bagian dari simulasi latihan kesiapsiagaan pandemi untuk para pejabat kesehatan masyarakat dan pemerintah. Latihan ini diadakan pada bulan Oktober 2022 di Brussels, Belgia. Latihan yang disebut "Catastrophic Contagion" ini mensimulasikan serangkaian pertemuan dewan penasihat kesehatan darurat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di mana para peserta membahas cara terbaik untuk mengatasi epidemi yang terjadi di satu bagian dunia yang kemudian menyebar dengan cepat. Dalam ringkasan acara yang tercantum di situs resmi Center for Health Security Johns Hopkins, pandemi ini dijelaskan sebagai penyakit yang memiliki "angka kematian lebih tinggi daripada COVID-19 dan secara tidak proporsional memengaruhi anak-anak dan kaum muda." Peserta yang terdiri dari 10 menteri kesehatan saat itu dan sebelum-sebelumnya, serta pejabat senior kesehatan masyarakat dari berbagai negara, ditantang untuk membuat keputusan kebijakan yang mendesak dengan informasi yang terbatas dalam menghadapi ketidakpastian. Setiap masalah dan pilihan yang dibuat memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan, ekonomi, dan sosial. Simulasi ini diselenggarakan oleh Johns Hopkins Center for Health Security, bermitra dengan WHO dan Bill & Melinda Gates Foundation (yayasan non-profit yang didirikan oleh Bill Gates dan Melinda Gates). Center for Health Security tersebut pun telah menyatakan bahwa peristiwa yang dirinci dalam latihan itu bersifat fiktif dan sama sekali tidak menggambarkan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. “Wabah fiktif yang digambarkan dalam skenario tersebut sama sekali tidak bersifat prediktif; sebaliknya, patogen dalam latihan tersebut dibayangkan murni sebagai teknik pendidikan untuk membantu para peserta menghadapi jenis-jenis dilema kebijakan yang dapat diperkirakan selama keadaan darurat kesehatan masyarakat berskala besar,” begitu bunyi pernyataan yang diberikan kepada AP News. Pihaknya menegaskan, tujuan dari latihan fiktif tersebut yakni untuk menyoroti kesenjangan dalam kesiapsiagaan pandemi dan untuk menghasilkan ide-ide untuk inisiatif yang dapat diambil negara-negara saat ini, untuk meningkatkan kemampuan kolektif dunia dalam menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian selama pandemi di masa mendatang. 100	2024-12-16
Berita CekFakta	Hoaks Pendaftaran Undian Akhir Tahun BRI	Tim Riset Tirto mula-mula melakukan penelusuran ke situs resmi Bank BRI (bri.co.id). Berdasarkan penelusuran kami di situs tersebut, tidak ditemukan informasi terkait adanya undian berhadiah akhir tahun seperti yang klaim di media sosial. Situs resmi BRI juga mencantumkan akun media sosial Facebook resmi milik Bank BRI. Sebagai informasi, Bank BRI sendiri hanya memiliki satu akun Facebook resmi bernama Bank BRI (terverifikasi, bercentang biru). Jadi, bisa dipastikan akun yang menyebarkan informasi terkait beragam undian berhadiah Bank BRI saat ini seperti “Program Festival Akhir Tahun”, “Promo sobat BRI”, “Sobat BRI akhir tahun”, dan lain sebagainya, bukanlah akun resmi dan berpotensi mengandung penipuan. Menurut penelusuran Tirto di akun Facebook resmi BRI, baru-baru ini, berdasarkan unggahan 12 Oktober, memang ada undian sekaligus hadiah langsung sebagai bagian dari BRImo FSTVL, di periode 1 Oktober 2024 - 31 Maret 2025, yang berhadiah BMW, Hyundai Creta, hingga iPhone 16 Pro Max. Namun, informasinya berbeda dengan yang tersebar di media sosial dan bukan festival akhir tahun. Di undian BRImo FSTVL, juga tidak ada tautan yang meminta data diri seperti di unggahan. Disebutkan pula di unggahan resmi BRI, informasi terkait hadiah dan undian ini hanya melalui bbri.id/brimofstvl. Dalam penjelasan dalam situs resminya, Bank BRI meminta masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan melalui akun palsu yang mengatasnamakan Bank BRI. “Sobat BRI, zaman sekarang banyak banget loh penipuan melalui akun palsu yang mengatasnamakan Bank BRI dimana Pelaku membuat berbagai macam akun yang menyerupai akun bank BRI, mulai dari akun Chatting Apps (WhatsApp, Telegram, Line), hingga media sosial (IG,FBTwitter). Tujuannya untuk memanfaatkan kelengahan nasabah dalam menjalankan aksi kejahatan dengan modus akun palsu," begitu bunyi keterangan dalam laman resmi BRI, Rabu (12/1/2022). Dikutip dari situs resmi Bank BRI, berikut adalah list akun resmi milik Bank BRI: X (dulunya Twitter) : @BANKBRI_ID, @kontakBRI, @promo_BRI Instagram : @bankbri_id Tiktok : bankbri_id YouTube : BANK BRI Facebook : BANK BRI Sementara itu, untuk mengetahui lebih detail terkait perbedaan akun resmi BRI dan akun palsu yang mengatasnamakan bank pelat merah itu, BRI juga mempublikasikan artikel ini. Dalam artikel tersebut, BRI menyoroti beberapa perbedaan akun asli dan palsu BRI. Mulai dari jumlah pengikut, tanda centang biru, sampai dengan detail seperti tidak adanya fitur call/video di kanal Whatsapp resmi mereka. Tim Riset Tirto sendiri sempat mencoba melakukan penelusuran dengan mengeklik tautan pendaftaran yang tertera dalam unggahan. Hasilnya, kami mendapat peringatan “dangerous site”, yang menandakan situs tersebut merupakan situs berbahaya. Hasil pemindaian menggunakan URLScan.io juga menunjukkan situs tersebut berstatus "malicious" alias dibuat dengan maksud jahat. Domain situs tersebut juga diketahui adalah github.io atau halaman pengembangan yang bisa diakses semua orang, serta tidak berkaitan dengan situs resmi BRI. Sementara itu, tautan lain yang kami klik mengarahkan pada situs lain yang bukan situs resmi milik BRI. Tautan tersebut diketahui meminta sejumlah data diri nasabah seperti nama lengkap, nomor handphone, dan nominal saldo di rekening. Uniknya, tombol dan informasi halaman dari tautan tersebut tidak bisa diklik, kecuali kolom yang meninta data pribadi. Terkait hal ini, BRI, melalui penjelasan dalam situs resminya, meminta nasabah untuk berhati-hati terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan BRI. BRI juga mengimbau nasabah untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data pribadi seperti nomor kartu, PIN, CVV/CVC, OTP dan masa berlaku kartu. “Waspadai link palsu atau pihak yang mengatasnamakan BRI, apalagi sampai meminta data pribadi kamu. Ingat BRI tidak pernah meminta data pribadi kepada nasabah. Jaga selalu kerahasiaan data pribadi kamu seperti Nomor Kartu, PIN, CVV/CVC, OTP dan masa berlaku kartu," tulis keterangan dalam situs resmi BRI. BRI mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan akun atau tautan palsu yang mengatasnamakan Bank BRI. BRI dapat dikontak melalui telepon di 14017/1500017 atau email di callbri@bri.co.id. Kami juga menemukan informasi berikut dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang menemukan narasi serupa di media sosial dan memberi cap hoaks. Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy, menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan merupakan modus penipuan. Dalam satu tahun terakhir, BRI juga kerap menjadi sasaran informasi undian palsu seperti ini. Sebelumnya, Tirto juga telah membuat bantahan terhadap model penipuan seperti ini. Hasil penelusuran fakta menunjukkan, klaim mengenai undian akhir tahun BRI yang tersebar di media sosial melalui sejumlah akun Facebook bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading). Akun-akun tersebut bukanlah akun resmi BRI. Tautan pendaftaran yang disertakan dalam unggahan juga tidak mengarah ke situs resmi milik Bank BRI. Meski memang ada undian berhadiah sebagai bagian dari BRImo FSTVL, tapi BRI menegaskan informasi mengenai promo ini hanya ada di bbri.id/brimofstvl dan kanal-kanal resmi BRI. 100	2024-12-16
Berita CekFakta	Apa Iya Ustaz Adi Resmi Gantikan Miftah Jadi Utusan Presiden?	Meski nama Ustaz Adi Hidayat santer disebut sebagai pengganti untuk posisi yang ditinggalkan Gus Miftah, hingga artikel ini terbit pada Kamis (12/12/2024), belum ada sumber resmi atau pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi. Tim Riset Tirto lalu menonton video yang beredar dari awal hingga akhir. Setelah itu, kami mencoba melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai klaim foto tersebut menggunakan kata kunci “Ustaz Adi Hidayat dengan Prabowo Subianto” di kolom pencarian YouTube. Dari hasil penelusuran, Tirto menemukan video serupa yang memuat foto Ustaz Adi Hidayat bersalaman dengan Prabowo Subianto, namun dengan narasi berbeda dari unggahan akun TikTok “malique.seanalfatih”. Video bertajuk “Silaturahmi Ustadz Adi Hidayat dengan Prabowo Subianto” ini diunggah oleh kanal YouTube resmi Gerindra TV pada Sabtu (13/4/2019). Dalam keterangan video lawas itu diketahui bahwa potret Ustaz Adi bersalaman dengan Prabowo merupakan dokumentasi silaturahmi Ustaz Adi dengan Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, lima tahun silam. Video aslinya menayangkan momen Ustadz Adi Hidayat bersama beberapa artis mengunjungi kediaman Prabowo di Jakarta Selatan. Dalam video, Ustaz Adi, yang saat itu merupakan pendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019, tampak sedang berbincang dengan Prabowo. Jadi, bisa disimpulkan kalau foto yang beredar tidak ada kaitannya dengan pelantikan Ustaz Adi sebagai Utusan Khusus Presiden, menggantikan Gus Miftah. Lagipula, narasi ini telah diklarifikasi langsung oleh Ustaz Adi Hidayat lewat kanal YouTube miliknya, yakni “Adi Hidayat Official” pada Selasa (10/12/2024) lalu. Dalam video panjang berdurasi 8 menit 23 detik itu, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan terkait isu yang beredar tentang dirinya yang dikabarkan dilantik menjadi Stafsus (Staf Khusus) oleh pemerintah. “Dalam video ini saya menyampaikan bahwa isu yang dimaksud tidak benar adanya. Sekali lagi, kami ingin sampaikan bahwa isu dimaksud, penetapan, pengangkatan, pelantikan, atau apapun diksinya, terkait stafsus itu tidaklah benar adanya,” kata Ustaz Adi pada menit 1:18. Dengan demikian, video yang beredar di jagat maya telah diklaim secara keliru. Video hanya menggunakan dokumentasi silaturahmi Ustaz Adi Hidayat dengan Prabowo pada 2019. 100	2024-12-13
Berita CekFakta	Salah, Video Diklaim Banjir Malang pada 1 Desember 2024	Setelah menonton video sampai tuntas, Tim Riset Tirto mencoba mengambil keyframe dari cuplikan awal dan memasukkannya ke Google Image. Dari situ kami menemukan beberapa akun TikTok yang menyebarkan klip serupa, seperti ini dan ini. Melihat waktu unggahan klip TikTok, video tersebut rupanya tak diambil baru-baru ini dan sudah beredar sejak Oktober 2022. Salah satu akun pengunggah menyertakan keterangan bahwa peristiwa ini terjadi di Malang. Untuk menelusuri lebih lanjut kebenaran video ini, Tirto mencoba memanfaatkan mesin pencarian Google dan mengetik kata kunci “video banjir Malang 2024”. Hasilnya, kami menemukan kalau klip dengan klaim banjir Malang pada 1 Desember 2024 ini telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Dampit, Iptu Ahmad Taufik, pun telah angkat bicara merespons video ini. Lewat laporan Tribun News, ia menyampaikan video banjir bandang dan longsor yang beredar sejak 30 November 2024 itu tidak benar adanya. Taufik mengatakan, video merupakan dokumentasi peristiwa banjir yang terjadi dua tahun silam, tepatnya pada Oktober 2022. Mantan Kepala Seksi Humas atau Kasihumas Polres Malang itu meminta masyarakat untuk tidak panik menyikapi video yang beredar. “Kejadiannya dua tahun lalu, itu peristiwa banjir dan tanah longsor di Dusun Kampung Teh, Desa Sukodono, Kecamatan Dampit,” ujar Taufik, Senin (2/11/2024). Senada, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalaksa BPBD) Kabupaten Malang, R. Ichwanul Muslimin, pun menyampaikan bahwa narasi yang berseliweran hoaks. Menukil inimalangraya.com, Ichwanul bilang, rekaman yang beredar merupakan video peristiwa banjir yang terjadi pada Oktober 2022. “Saya pastikan peristiwa banjir bandang serta tanah longsor itu di Dusun Kampung Teh, Desa Sukodono, Kecamatan Dampit. Kejadian beberapa tahun lalu jadi warga tidak perlu panik,” ujarnya, mengutip inimalangraya.com, Senin (2/12/2024). Bencana banjir dan tanah longsor memang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Malang pada Oktober 2022. Seperti dilaporkan Detik, Senin (17/10/2024), peristiwa longsor disertai aliran air deras terjadi di Kampung Teh, Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Sementara terkait banjir Malang yang terjadi pada penghujung November lalu, dilansir Kompas, Minggu (1/12/2024),BPDB Kabupaten Malang mencatat total ada 111 rumah dan 2 unit mobil pikup terendam banjir dengan jumlah warga terdampak sebanyak 119 kepala keluarga. 100	2024-12-12
Berita CekFakta	Hoaks Cuitan Elon Musk Setelah Penembakan CEO UnitedHealth	Tirto mencoba mencari cuitan Elon Musk tersebut di akun X pribadinya. Dari antara 4-5 Desember 2024 –kejadian pembunuhan sampai dengan unggahan di Facebook beredar, kami mendapatkan ada sekitar 50 cuitan Elon Musk. Dari 50 cuitan tersebut tidak ada satupun yang berisikan dukungan untuk CEO, ataupun menyebut Amerika akan melarat tanpa CEO seperti dirinya. Foto Elon Musk dalam cuitan dalam tangkapan layar juga berbeda dengan yang ada di akun X resminya. Menggunakan narasi teks asli dari cuitan dalam tangkapan layar, sebagai kata kunci di mesin pencarian ataupun di X juga tidak memberi hasil apapun. Kami juga mencoba menggunakan perangkat PolitiTweet Archive untuk menelusuri cuitan Elon Musk yang dihapus. Namun, dari alat tersebut juga hasilnya nihil. Dari cuitan Musk antara dua hari tersebut hanya ada satu cuitan yang bersinggungan dengan isu kesehatan. Pada 4 Desember 2024 malam, dia sempat mengutip unggahan soal nilai belanja kesehatan di Amerika serikat yang dinilainya boros. Kami juga mencoba menganalisis cuitan-cuitan Musk lainnya, dia cenderung hanya memberi tanggapan singkat di X. Salah satu cuitannya yang paling panjang, terdiri dari tiga kalimat yang menjabarkan operasi satelit Starlink berikut. Isi cuitannya cenderung singkat, padat, dan terstruktur dalam kalimat yang baik. Sementara tangkapan gambar di media sosial menunjukkan isi cuitan Musk yang cenderung tidak tertata dengan rapi dan bertele-tele. Beberapa pemeriksa fakta seperti CheckYourFact serta Reuters Fact Check juga telah menyebut informasi soal tangkapan gambar soal cuitan tersebut yang tidak ditemukan di akun asli Musk. 100	2024-12-12
Berita CekFakta	Hoaks Video Gus Miftah Bagikan Bantuan sebagai Permintaan Maaf	Setelah menyaksikan video secara utuh, Tim Riset Tirto mencoba mengunjungi profil akun pengunggah. Akun itu terlihat tak memasang foto profil apapun dan memiliki 2.712 pengikut hingga Rabu (11/12/2024). Tirto lalu mencari akun TikTok asli Gus Miftah dan mendapati akun dengan nama “gusmiftahofficial” dengan pengikut sebanyak 31 ribu orang per Rabu (11/12/2024). Dalam bionya akun itu mencantumkan keterangan bahwa akun ini resmi milik Miftah. Tak seperti klip yang beredar, saat menyisir unggahannya, Tirto tak menjumpai adanya informasi soal Miftah bagi-bagi bantuan. Video terakhir yang diunggah akun asli Miftah yakni rekaman dirinya memborong jajanan di rutinan Malam Ahad Pahing di lingkungan pondok miliknya, PonPes Ora Aji. Klip ini diunggah pada Selasa (3/12/2024). Selanjutnya, Tirto melakukan penelusuran dengan memasukkan tangkapan layar video ke Google Lens, untuk mengecek konteks potret Miftah saat mengenakan jas hitam. Hasilnya, kami menemukan beberapa artikel dengan header foto identik, salah satunya laporan Merdeka yang terbit pada Selasa (22/10/2024). Alih-alih melaporkan soal Miftah bagi-bagi bantuan, artikel itu berisi tentang pelantikan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. “Soal kerukunan di Indonesia itu menarik dan merupakan isu krusial. Negara kita memiliki begitu banyak perbedaan, dengan 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 736 bahasa, dan 6 agama,” ungkap Gus Miftah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Tim Riset Tirto memang melihat adanya indikasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) pada suara yang digunakan dalam video Gus Miftah di atas. Untuk memverifikasi hal tersebut, maka kami mencoba menelusuri lebih lanjut lewat situs deteksi AI, Hive Moderation. Setelah memasukkan potongan audio ke mesin deteksi itu, kami menemukan bahwa audio yang diklaim sebagai suara Gus Miftah memiliki 99,7 persen kemungkinan dibuat menggunakan AI. Gus Miftah diketahui telah meminta maaf kepada penjual es teh yang bersangkutan, bernama Sunhaji. Ia pun dilaporkan memberikan sejumlah uang ke Sunhaji dan menjanjikan akan mengadakan acara pengajian di tempat tinggal Sunhaji pada 17 Desember 2024. Dilansir Detik dan Liputan6, Sunhaji pun dibanjiri dukungan oleh masyarakat Indonesia pasca kasus viral Gus Miftah saat mengisi acara selawatan di Magelang pada Senin (25/11/2024). Mulai dari umrah gratis dari Uztaz Fakhrurrazi Anshar, donasi dari warganet Indonesia, hingga uang tunai Rp100 juta dari konten kreator, Willie Salim. Akan tetapi, Tirto tidak menemukan adanya pemberitaan dari media kredibel terkait Gus Miftah membagikan bantuan pribadi lewat TikTok untuk mengurangi rasa kesalahannya seperti yang disebutkan pada unggahan di atas. Kami juga tidak menemukan informasi yang mengonfirmasi di akun Instagram resmi milik Gus Miftah. 100	2024-12-12
Berita CekFakta	Salah, Foto Keadaan Darurat Militer di Korea Selatan	Tirto mencoba melakukan penelusuran terhadap foto konvoi kendaraan militer dengan latar warna yang berbeda dari foto lainnya. Kami melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari gambar tersebut. Hasil pencarian menunjukkan kalau foto tersebut banyak beredar dan digunakan oleh berbagai platform informasi terkait kejadian darurat militer di Korea Selatan. Menariknya, terdapat beberapa unggahan (tautan 1, tautan 2) berbahasa Korea Selatan bertanggalkan 27 Januari 2024 yang juga menggunakan foto yang sama. Hasil terjemahan menginformasikan kalau gambar mobil berlapis baja dalam gambar adalah K808 milik Grup Keamanan Pertama Komando Pertahanan Ibu Kota Angkatan Darat. Unit-unit tersebut disebut juga sebagai Harimau Putih. Mobil-mobil tersebut tengah melakukan pelatihan manuver di pusat kota Seoul pada 25 Januari 2024. Terdapat juga tautan ke kanal YouTube Kantor Berita KFN berikut yang menunjukkan video yang menunjukkan konvoi kendaraan lapis baja dalam Kota Seoul, serupa foto yang tersebar di media sosial. Unggahan tersebut juga beredar pada 25 Januari 2024 lalu. "Kendaraan lapis baja beroda K808 'Baekho' (Harimau Putih), perlengkapan utama untuk mobilitas Angkatan Darat, melakukan pelatihan mobilitas malam dengan tujuan untuk melindungi ibu kota, Seoul. Kami memperkenalkan adegan di mana 12 ‘harimau putih’ berlomba melintasi pusat kota Seoul," begitu bunyi keterangan penjelas di video tersebut. Kami juga menemukan penjelasan serupa, kalau foto tersebut berasal dari kejadian pada Januari 2024 dari catatan komunitas di platform X. Penjelasan dalam catatan komunitas menyebut gambar tersebut diambil dari latihan yang diadakan pada Januari 2024 dan tidak berhubungan dengan keadaan darurat militer yang terjadi di Korea Selatan saat ini. Artikel dari situs Zum ini mengunggah gambar tersebut pada 27 Januari 2024. Ini berarti foto tersebut telah digunakan dengan konteks yang salah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Korea Selatan mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) yang hanya bertahan enam jam. Presiden Suk-yeol mengatakan langkah ini diambil untuk melindungi negaranya dari ancaman komunis dari internal dan eksternal. Majelis Nasional Korsel kemudian membatalkan deklarasi darurat militer ini setelah melakukan sidang pleno pada pukul 01.00 waktu setempat. Buntut dari kejadian tersebut, Presiden Suk-yeol mendapat ancaman pemakzulan setelah parlemanen mengajukan mosi tidak percaya. 100	2024-12-12
Berita CekFakta	Suporter Borussia Dortmund Buat Koreografi untuk Indonesia?	Tirto mengambil salah satu cuplikan video yang menunjukkan bendera merah putih dibentuk oleh suporter Borussia Dortmund tersebut. Dari potongan gambar tersebut kemudian kami lakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) yang mengarahkan ke sejumlah hasil video serupa. Salah satu hasil pencarian mengarahkan ke cuitan akun @Bundesliga_EN berikut. Bundesliga adalah liga utama sepak bola Jerman. Video tersebut identik dengan yang beredar di Threads dan Facebook, hanya saja punya kualitas gambar yang lebih baik. Video tersebut diunggah pada 17 Februari 2020. The Yellow Wall was out in full force this weekend ?? pic.twitter.com/bMlUY7S17N 100	2024-12-11
Berita CekFakta	Hoaks Jokowi dan Kapolri Mendatangi Rumah Gus Miftah	Tirto melakukan penelusuran fakta dengan melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search). Salah satu hasil pencarian teratas mengarahkan ke unggahan dari akun bercentang biru (verified) milik Gus Miftah. Unggahan tersebut menunjukkan serangkaian foto kunjungan rombongan Jokowi ke Ponpes Ora Aji, milik Gus Miftah. Foto Jokowi, Kapolri Sigit, Pratikno, dan Gus Miftah dalam satu ruangan, yang viral di media sosial juga ada di unggahan tersebut. "Matur nuwun bapak presiden @jokowi atas hadirnya di rangkaian harlah @ponpesoraaji yang ke 12…… ???,” begitu bunyi keterangan teks penyerta foto. Berdasar keterangan tanggal diketahui, unggahan tersebut diunggah pada 19 September 2024 lalu. Kejadian dalam foto adalah perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-12 Ponpes Ora Aji. Jokowi, yang masih menjadi Presiden Indonesia kala itu, hadir sekitar satu jam antara pukul 9.15-10.15 WIB. Dalam acara tersebut Jokowi bertemu dengan kiai muda se-Jawa sebanyak 50 orang. Selain itu Jokowi juga sempat membagikan sembako, baju, dan buku untuk ratusan warga yang berkerumun di depan halaman ponpes, seperti diberitakan Antara. Sejumlah bantahan di media sosial juga menyebut hal yang sama, beberapa kolom komentar di unggahan di X (tautan 1, tautan 2), menyebut kalau foto ini adalah foto dari kejadian 19 September. Berdasar pemantauan Tirto, sejak Jumat (6/12/2024) Jokowi diketahui berada di Jakarta dan setidaknya menghabiskan akhir pekan di sana. Hal ini dapat dilihat dari unggahan di akun media sosialnya yang menunjukkan kegiatan akhir pekan di Jakarta. A post shared by Joko Widodo (@jokowi) Sementara unggahan yang beredar di media sosial baru beredar sekitar Jumat (6/12/2024), berselisih sedikit waktu dengan pengunduran diri Gus Miftah. Secara garis waktu, kalaupun ada pertemuan antara Jokowi dan Gus Miftah, terjadi sebelum Jumat (6/12/2024), sehingga kecil kemungkinan membahas soal rencana pengembalian jabatan. 100	2024-12-10
Berita CekFakta	Benarkah Prabowo Pecat Gus Miftah?	Tirto mencoba mencari klarifikasi terkait klaim pemecatan Gus Miftah oleh Prabowo. Informasi yang kami kumpulkan menyebut kalau pada Jumat (6/12/2024), Gus Miftah memutuskan untuk mundur dari jabatan Utusan Presiden Prabowo bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Hal ini dia sampaikan dalam konferensi pers di Pesantren Ora Aji, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). "Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya, sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan," ucapnya terbata-bata, seraya tersedu dikutip dari artikel Tirto. Dia melanjutkan kalau pengunduran dirinya atas keinginan pribadi dan bukan tekanan dari pihak lain. Dalam pernyataan tersebut, Miftah juga menyampaikan terima kasih kepada amanah yang diberikan Prabowo, seraya mengucap maaf. "Saya memohon maaf pada bapak belum bisa menjadi sesuai yang bapak harapkan pada saya," tambahnya. Miftah juga mengatakan kalau sampai hari itu (Jumat, 6/12/2024), dia belum bertemu dan berkomunikasi dengan Prabowo. Saya akan ketemu dengan Bapak Prabowo minggu depan, baru dijadwalkan oleh Pak Seskab," ungkapnya. Sementara Prabowo menanggapi pengunduran Miftah dengan positif. Menurut Prabowo apa yang dilakukan Gus Miftah sebagai sifat kesatria. "Saya kira, itu adalah tindakan bertanggung jawab. Tindakan kesatria, beliau sadar beliau salah ucap," katanya mengutip Tirto. Mantan Menteri Pertahanan RI ini menilai, pernyataan menghina Miftah tidak lepas dari pergaulan dan interaksinya saat berdakwah kepada masyarakat kalangan bawah. Oleh karena itu, Prabowo melihat Miftah tak ada tendensi menghina saat berceramah. Sebelumnya, pada Rabu (4/12/2024), lewat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Prabowo menegur Gus Miftah terkait kejadian sindiran kepada pedagang es teh, Sunhaji. "Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin," ujar Hasan dikutip dari Antara. Dalam keterangannya, Hasan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menekankan pentingnya menghormati rakyat kecil, termasuk pedagang kaki lima, nelayan, dan petani yang bekerja keras mencari nafkah halal untuk keluarga mereka. Lebih lanjut Hasan juga mengatakan kalau jajaran pemerintahan perlu berhati-hati saat bersikap dan berbicara kepada rakyat kecil. Hal ini menunjukkan tidak ada pemecatan Gus Miftah oleh Prabowo. Gus Miftah mengundurkan diri dan diterima oleh Prabowo pada Jumat (6/12/2024). Terkait unggahan di media sosial, kami juga sempat mencoba melakukan penelusuran, terkait konten gambar yang digunakan. Hasil pencarian gambar terbalik (reverse image search) soal gambar Gus Miftah yang beredar di media sosial adalah hasil kolase foto oleh media Tribunnews. Pencarian lebih jauh mengarahkan ke sumber berikut, dari kanal YouTube Wartahot, pada April 2022. Dalam video tersebut Gus Miftah menyampaikan pendapatnya soal fisik bayi Rizky Billar dan Lesty Kejora yang dihujat warganet. Gambar tersebut tidak terkait dengan pemecatan Gus Miftah. Sementara potongan gambar lain yang bertuliskan, "Jiwa Kopassus Prabowo Keluar Gus Miftah Pasrah Dipecat", ternyata adalah potongan thumbnail dari sebuah video YouTube. Video dari kanal "Ngomongin Politik" ini juga menyebarkan narasi yang sama kalau Gus Miftah dipecat Prabowo, tetapi dalam videonya tidak ada satupun bukti yang mendukung narasi ini. Video tersebut hanya menceritakan latar kejadian, serta tanggapan Prabowo dan Partai Gerindra. 100	2024-12-09
Berita CekFakta	Hoaks Pemain Timnas Jepang Ayase Ueda Resmi Dinaturalisasi	Mengutip laman Transfermarkt, Ayase Ueda lahir di Mito, Ibaraki, Jepang pada 28 Agustus 1998. Pemain berposisi striker, yang saat ini berusia 26 tahun tersebut, diketahui telah membela beberapa klub, di antaranya Kashima Antlers (Jepang), Cercle Brugge (Belgia) hingga Feyeenord (Belanda). Ayase Ueda juga aktif memperkuat Timnas Jepang. Ia tercatat telah membela “Samurai Biru” selama 30 kali dengan total 14 buah gol. Kembali ke klaim yang menyebut bahwa Ayase Ueda resmi dinaturalisasi menjadi WNI dan siap membela Timnas Indonesia. Tirto melakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci “Ayase Ueda Dinaturalisasi dan Siap Membela Timnas Indonesia” di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi resmi yang mengonfirmasi bahwa Ayase Ueda resmi dinaturalisasi dan siap membela Timnas Indonesia. Kami juga menelusuri laman resmi milik PSSI, hasilnya tidak ada satupun pemberitaan yang membenarkan klaim bahwa Ayase Ueda resmi dinaturalisasi dan siap membela Timnas Indonesia. Penelusuran juga dilakukan di akun Instagram resmi milik pemain Feyeenord tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan juga adanya unggahan yang berkaitan dengan isu naturalisasi dan Timnas Indonesia. Tirto juga melakukan penelusuran terhadap foto Ketua PSSI, Erick Thohir, yang sedang bersalaman dengan Ayase Ueda yang disertakan dalam unggahan. Tirto menemukan unggahan identik di Instagram resmi milik Erick Thohir yang diunggah oleh Ketua PSSI tersebut pada Kamis (14/11/2024). Kami melihat adanya kesamaan dari jas dan kemeja yang digunakan oleh Erick Thohir yang identik dengan foto yang disertakan dalam klaim unggahan. Meski begitu, konteks asli foto tersebut adalah saat Erick bersalaman dengan pemain berdarah Indonesia, Tim Geypens dan Dion Marx. “Double Salaman ???? ?. Bersama Tim Geypens dan Dion Markx, pemain berdarah Indonesia yang punya komitmen untuk membela Timnas Indonesia U-20 hingga Timnas senior,” tulis Erick dalam keterangan unggahannya. Lebih lanjut, berdasarkan penelusuran di Instagram resmi milik Erick Thohir maupun dari sumber lain seperti akun resmi PSSI dan pemberitaan media kredibel, kami tidak menemukan satupun foto Erick Thohir yang sedang bersalaman dengan Ayase Ueda. Jadi, kemungkinan besar foto antara Erick Thohir dan Ayase Ueda merupakan hasil manipulasi. Mengutip laporan VIVA, salah satu anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, juga telah membantah kabar yang menyebut bahwa Ayase Ueda resmi dinaturalisasi menjadi WNI yang siap membela Timnas Indonesia. Dia menegaskan, PSSI saat ini hanya fokus untuk memproses pemain-pemain yang sudah ada, salah satunya adalah Ole Romeny. "Kemarin tiba-tiba ada yang bilang ini ada pemain Jepang yang dinaturalisasi, hoaks," ucap Arya seperti yang dikutip dari VIVA, Jumat (6/12/2024). 100	2024-12-06
Berita CekFakta	Hoaks Bantuan Dana Pekerja Migran Mengatasnamakan Menteri P2MI	Pertama-tama, Tim Riset Tirto menonton video yang disertakan dari awal hingga akhir. Kami menemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut, pertama terlihat ada ketidaksinkronan antara gerak bibir dan kata yang diucapkan oleh Menteri P2MI Abdul Kardir Karding dalam video tersebut. Kedua, suara yang dinarasikan milik Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dalam video nampak berbeda di detik 00.01-00.12, dan 00.12-00.19. Sejumlah kejanggalan yang ditemukan mengindikasikan bahwa audio dalam video tersebut merupakan hasil manipulasi. Kami lantas menelusuri situs dan akun media sosial resmi milik Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI untuk memverifikasi kebenaran video dan klaim bantuan sebesar Rp3 miliar kepada 15 pekerja migran Indonesia. Di situs resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, kami tidak menemukan informasi terkait adanya program bantuan sebesar Rp3 miliar kepada 15 pekerja migran Indonesia seperti yang dinarasikan dalam video pengunggah klaim. Sementara itu, lewat akun instagram resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, yaitu “bp2mi_ri” (terverifikasi resmi) kami menemukan keterangan resmi dari lembaga tersebut yang memastikan bahwa video Menteri P2MI Abdul Kadir Karding memberikan bantuan sebesar Rp3 miliar kepada 15 pekerja migran Indonesia adalah hoaks. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI memastikan audio dalam video tersebut merupakan hasil manipulasi menggunakan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI)dari oknum yang tidak bertanggung jawab. “Kementerian P2MI tidak pernah memberikan iming-iming bantuan sebagaimana tertuang pada video di atas. Harap #SobatMigran berhati-hati dengan modus pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melalui penyebaran informasi bohong atau Hoax,” tulis keterangan resmi instansi tersebut pada Kamis (5/12/2024). Lebih lanjut, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI mengungkap, informasi resmi Pekerja Migran Indonesia bisa didapatkan melalui kanal situs dan akun media sosial resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI yang bercentang biru. Terkait klaim video buatan AI, kami juga menggunakan perangkat TrueMedia untuk menganalisis kemungkinan video ini dibuat oleh AI. Hasil analisis TrueMedia menunjukkan, audio di video unggahan Facebook ini memiliki 100 persen kemungkinan dibuat oleh AI. Lebih lanjut, Tirto juga mendapatkan konfirmasi langsung dari Menteri P2MI Abdul Kadir Karding yang telah membantah kebenaran klaim dalam video yang menarasikan dirinya memberikan bantuan sebesar Rp3 miliar kepada 15 pekerja migran Indonesia. “Saya sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Indonesia memastikan bahwa video yang menyatakan bahwa Kementerian atau BP2MI akan membagikan uang Rp3 miliar untuk 15 orang adalah hoaks atau berita bohong jangan dipercaya,” ujar Abdul Kadir Karding, kepada Tirto, Jumat (6/12/2024). Tirto juga mendapatkan konfirmasi bahwa momen pidato Menteri P2MI Abdul Kadir Karding yang digunakan dalam video klaim unggahan adalah momen saat Rakernas Perhimpunan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin pada Minggu (24/11/2024). Dari salinan pidato Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dalam acara tersebut, yang diakses oleh Tirto, tidak terdapat pernyataan yang memuat klaim pemberian bantuan bantuan sebesar Rp3 miliar kepada 15 pekerja migran Indonesia. 100	2024-12-06
Berita CekFakta	Klaim Kerusakan Mobil oleh BBM Pertamax, Bagaimana Faktanya?	PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina (Persero), merespons laporan yang mengatakan adanya sejumlah kendaraan yang mengalami kerusakan mesin usai menggunakan Pertamax dari SPBU di Cibinong, Jawa Barat. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut, mulai dari mengecek kualitas Pertamax di terminal BBM hingga ke SPBU-SPBU. Bahkan, Pertamina Patra Niaga juga melakukan pengecekan ke bengkel-bengkel di area Cibinong. Selain berkoordinasi dengan bengkel, Pertamina Patra Niaga juga menggandeng Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB). Happy menjelaskan, berdasarkan hasil uji lab Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas, sampel-sampel BBM jenis Pertamax SPBU Cibinong, Bogor dan beberapa wilayah lainnya telah memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun uji lab ini dilakukan untuk mengetahui kandungan dari Pertamax yang sebelumnya sempat dikabarkan membuat mesin kendaraan rusak. "Hasil uji lab dari Lemigas menyatakan bahwa produk Pertamax on spec, sesuai ketentuan Dirjen Migas. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," tegas Heppy, dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (29/11/2024). Meski begitu, Sub Holding Pertamina Commercial & Trading itu tetap akan terus memonitor kondisi kendaraan-kendaraan yang mengalami kerusakan usai mengisi bahan bakar menggunakan Pertamax. Selain itu, pengawasan dan kajian lebih lanjut juga dilakukan Pertamina bersama LAPI ITB. "Kami masih melakukan kajian mengingat kendala mesin hanya terjadi di merek dan jenis kendaraan tertentu serta di lokasi-lokasi tertentu, jadi kami perlu mempelajari detail penyebab gangguan pada mesin-mesin kendaraan di lokasi-lokasi tersebut," ujar Heppy. Tidak hanya itu, Pertamina juga berkomitmen untuk bertanggungjawab terhadap produk yang mereka salurkan. Meski begitu, Heppy juga meminta kepada para konsumen untuk senantiasa melakukan perawatan kendaraan rutin di bengkel resmi dan menggunakan bahan bakar sesuai spesifikasi kendaraan, sehingga performa tetap optimal. Hasil monitoring sementara di lapangan menunjukkan bahwa kendala mesin hanya terjadi pada kendaraan dari jenama dan tipe tertentu. Heppy menyebut bahwa tidak di semua kendaraan yang melakukan pengisian Pertamax mengalami kerusakan mesin. “Meskipun penyebab belum diketahui—apakah dari produk Pertamax atau dari sparepart kendaraan, kami mohon maaf atas kejadian ini,” ujarnya. Lebih lanjut, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso juga telah mengonfirmasi isu ini dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024), seperti dilansir Detik. "Sampel endapan dari kendaraan yang bermasalah sudah dicek oleh Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB dan dinyatakan bahwa penyebab rusaknya kendaraan bukan dari BBM Pertamax," katanya. Namun, penjelasan lebih lanjut juga diberikan oleh Tri Yuswidjajanto Zaenuri, dosen dan ahli konversi energi Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, yang juga bagian dari tim LAPI ITB. Yuswidjajanto mengatakan, kemungkinan ada kandungan dari lapisan anti-karat pada bagian dinding tangki BBM mobil yang larut setelah diisi Pertamax dan membentuk endapan. "Endapan inilah penyebab mobil kehilangan tenaga karena menyumbat filter sebelum bahan bakar masuk ke dalam pompa, sehingga suplai bahan bakar ke mesin tidak mencukupi," ujar Yuswidjajanto, dalam keterangan resminya, dilansir dari Kompas.com. Yuswidjajanto juga mengatakan pada Kompas.com, pelapis anti-karat tangki BBM yang digunakan oleh mobil-mobil sebelum tahun 2012 adalah terne metal. Terne metal merupakan kombinasi paduan antara timbal dan timah. "Harusnya setelah tahun 2012 sudah diganti, timbalnya dihilangkan, dan diganti dengan Seng (Zn), timahnya tetap. Tapi, setelah itu, diganti lagi juga dengan electroplating. Jadi, hanya timah saja lapisan anti-karatnya," kata Yuswidjajanto. "Nah, yang bermasalah ini adalah yang masih pakai terne metal, masih pakai paduan timbal (Pb) dan timah (Sn), yang lengket-lengket warna abu-abu itu adalah timbal," ujarnya. Menurutnya, industri otomotif harusnya berubah mengikuti perkembangan bahan bakar juga. Kandungan dalam bahan bakar juga kerap berganti seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Yuswidjajanto mengatakan, dirinya mempertanyakan mengapa industri otomotif sekarang ini masih mempertahankan penggunaan lapisan anti-karat tersebut. Sebab, seharusnya mobil-mobil sekarang sudah menggunakan metode electroplating galvanized atau timah. "Kemudian, dari sisi bahan bakarnya, kenapa kok di dalamnya ada sesuatu yang melarutkan Pb (timbal). Sampai sekarang belum ditemukan apa itu. Kita masih mencari nih, apa yang ada di bahan bakar, yang bisa melarutkan Pb," ujar Yuswidjajanto. Yuswidjajanto menambahkan, pabrikan lain atau merek lain yang tidak terdampak mungkin saja lapisan anti-karat di dalam tangki sudah tidak lagi menggunakan pelapis yang memiliki kandungan timbal. "Industri otomotif yang mengikuti update teknologi mungkin sudah diganti. Makanya, tidak ada masalah yang pelapisnya tidak mengandung timbal," kata Yuswidjajanto. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa penelitian soal penyebab kerusakan filter pompa bensin tersebut masih berjalan. Bahan pelapis anti-karat tangki BBM yang digunakan oleh mobil-mobil sebelum tahun 2012 adalah terne metal dan ini juga diduga menjadi faktor kerusakan filter bensin di mobil. Di sisi lain, peneliti masih mencari tahu apa yang membuat pelapis ini luntur, meski Pertamina sendiri telah menegaskan bahwa penyebabnya bukan Pertamax. 100	2024-12-05
Berita CekFakta	Hoaks Video Burung Bertopi dari Kalimantan	Pertama-tama, Tim Riset Tirto menonton secara utuh salah satu video yang disertakan dari awal hingga akhir. Video tersebut memang memperlihatkan dua ekor burung yang nampak memiliki bulu di bagian kepala yang menyerupai topi. Namun, kami melihat kejanggalan dalam video tersebut khususnya pada detik ke 22-26. Bagian menyerupai topi pada kepala burung tiba-tiba hilang secara tidak natural dalam video dan nampak seperti hasil suntingan. Anehnya lagi, bagian menyerupai topi itu kembali muncul pada detik ke-26. Kejanggalan tersebut mengindikasikan adanya ciri-ciri penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan video. Tirto kemudian mengunduh video tersebut lalu menelusurinya dengan menggunakan perangkat pemindai AI, Hive Moderation. Sebagai informasi, Hive Moderation merupakan sebuah perangkat yang dapat membantu mendeteksi kemungkinan konten berbasis AI dalam bentuk gambar, video dan teks. Hasil penelusuran menggunakan Hive Moderation menunjukkan, video burung bertopi yang disertakan dalam unggahan memiliki skor nilai 99,8 persen kemungkinan dibuat menggunakan teknologi AI. Sebagai informasi, unggahan tersebut juga menyertakan foto burung bertopi yang sama. Dengan menggunakan perangkat Hive Moderation, kami juga menelusuri keaslian foto tersebut. Senada, hasil analisis Hive Moderation menunjukkan, foto burung bertopi yang disertakan dalam unggahan juga memiliki skor nilai 99,8 persen kemungkinan dibuat menggunakan teknologi AI. Tirto lalu menelusuri kebenaran klaim yang menyatakan bahwa burung bertopi itu merupakan hewan langka yang berasal dari pedalaman Pulau Kalimantan. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun adanya bukti keberadaan hewan tersebut sebagai hewan langka yang diklaim berasal dari Pulau Kalimantan. Pencarian menggunakan kata kunci “Burung Bertopi Langka dari Pedalaman Kalimantan” justru mengarahkan kami ke artikel pemeriksaan fakta yang diunggah di situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Komdigi menyatakan bahwa video burung bertopi yang diklaim berasal dari pedalaman Pulau Kalimantan adalah hoaks. Serupa dengan penelusuran Tirto, video tersebut kemungkinan besar diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan AI. 100	2024-12-05
Berita CekFakta	Hoaks BBM Gratis dari Pertamina setelah Daftar MyPertamina	Pertama-tama, Tim Riset Tirto memeriksa akun Facebook pengunggah klaim tersebut. Meski menggunakan foto profil logo MyPertamina, akun tersebut nampak mencurigakan karena baru dibuat pada 1 Oktober 2024 dan hanya memiliki lima pengikut. Tirto kemudian mengeklik tautan yang disertakan dalam unggahan. Hasilnya, tautan tersebut mengarahkan kami ke situs yang telah tidak dapat diakses. Meski begitu, dilihat dari alamat situs web yang tertera situs tersebut bukanlah situs resmi milik Pertamina atau MyPertamina. Penelusuran dilanjutkan dengan mengunjungi situs resmi Pertamina dan MyPertamina. Sebagai informasi, akun Facebook resmi milik Pertamina, seperti yang tertera dalam situs resminya, bernama “Pertamina”. Sementara, MyPertamina hanya memiliki akun Instagram bernama “mypertamina” (terverifikasi resmi), YouTube bernama “MyPertamina”, dan TikTok bernama “mypertamina.id”. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun adanya informasi tentang adanya program pemberian BBM gratis setelah melakukan pendaftaran MyPertamina. Jadi, bisa dipastikan bahwa akun pengunggah klaim tersebut bukanlah akun resmi milik Pertamina. Begitu pula tautan pendaftaran akun yang disertakan dalam unggahan juga tak berhubungan dengan Pertamina. Berdasarkan analisis URLscan.io, situs yang disertakan memiliki IP address yang berlokasi di Ashburn, Amerika Serikat, dan tak ada hubungannya dengan Pertamina. Untuk memverifikasi kebenaran klaim ini, Tirto menghubungi Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso. Ia menampik kebenaran klaim program pemberian BBM gratis tersebut dan memastikan informasi tersebut adalah hoaks. “Hoaks,” ujar Fadjar saat dihubungi Tirto, Rabu (4/12/2024). 100	2024-12-04
Berita CekFakta	Hoaks Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Mengatasnamakan Kemenkes	Pertama-tama, Tim Riset Tirto memeriksa akun Facebook pengunggah klaim tersebut. Meski menggunakan nama “kemenkes”, akun tersebut nampak mencurigakan karena baru dibuat pada tanggal 20 November 2024 dan hanya memiliki 50 pengikut. Akun tersebut juga terpantau hanya mengunggah informasi soal rekrutmen tenaga kesehatan haji tanpa ada informasi lain soal Kemenkes RI. Lebih lanjut, Tirto mengunjungi situs resmi Kemenkes RI, hasilnya kami menemukan bahwa akun pengunggah klaim tersebut bukanlah akun resmi milik Kemenkes RI, akun Facebook resmi dari Kemenkes RI bernama “Kementerian Kesehatan RI" (terverifikasi resmi dengan tanda centang biru). Kami menelusuri situs dan akun Facebook resmi milik Kemenkes RI. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun adanya informasi terkait rekrutmen tenaga kesehatan haji seperti dalam klaim unggahan. Tirto juga mencoba mengeklik tautan yang disediakan dalam unggahan, hasilnya tautan tersebut justru mengarahkan kami ke situs mencurigakan yang bukan merupakan situs resmi milik Kemenkes RI. Selanjutnya, Tirto menghubungi Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, untuk mengonfirmasi kebenaran klaim soal informasi rekrutmen tenaga kesehatan haji dari unggahan tersebut. Hasilnya, Aji memastikan informasi dalam unggahan tersebut adalah hoaks. Senada dengan hasil penelusuran Tirto, ia memastikan bahwa akun Facebook pengunggah klaim bukanlah akun resmi milik Kemenkes RI. Lebih lanjut, Ia menjelaskan, untuk saat ini Kemenkes RI secara resmi belum mengumumkan rekrutmen petugas haji untuk musim haji tahun 2025. “Hoaks, akun Facebook (pengunggah klaim) bukan akun resmi milik Kemenkes RI. Pengumuman soal rekrutmen petugas kesehatan haji akan disebarluaskan melalui website dan akun media sosial resmi milik Kemenkes RI,” kata Aji saat dikonfirmasi Tirto, Selasa (3/12/2024). Sebagai informasi, unggahan yang menawarkan rekrutmen pekerjaan yang disertai tautan untuk mendaftar seringkali merupakan modus penipuan. Sebelumnya, Tirto juga pernah melakukan pemeriksaan fakta terkait klaim palsu serupa soal lowongan pekerjaan yang mencatut Kemenkes RI dan BPJS Kesehatan. 100	2024-12-04
Berita CekFakta	Hoaks Kementan Akan Impor 1,8 Juta Ton Susu dari Vietnam	Pertama-tama, Tim Riset Tirto memasukan kata kunci konteks klaim sesuai yang tertera dalam gambar yaitu “Kementan Akan Impor 1,8 Juta Ton Susu dari Vietnam untuk Program Makan Bergizi” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke artikel milik Liputan 6 berjudul “Kementan akan Undang Investor Vietnam Penuhi 1,8 Juta Ton Susu Sapi Program Makan Bergizi” yang diunggah pada Minggu (27/10/2024). Artikel tersebut memuat pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang menyebut akan mengundang investor dari Vietnam untuk memproduksi susu sapi sebanyak 1,8 juta ton. "Untuk susu sapi kita mengundang investor dari Vietnam, dia berani produksi susu 1,8 juta (ton), kita impor 3,7 juta (ton), berarti separuh kan. Kami mau kawal,” tegasnya seperti yang dikutip dari Liputan 6, Minggu (27/10/2024). Meski begitu, tidak ada pernyataan yang menyebut bahwa Kementan akan mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk program makan bergizi gratis dari pemerintah. Dalam berita tersebut, Amran menyatakan akan mengundang investor dari Vietnam untuk memproduksi susu 1,8 juta ton di Indonesia melalui program pekarangan pangan bergizi serta program peningkatan produksi susu dan daging. Mengutip laporan Antara, Kementan sendiri telah menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa Kementan tidak ada rencana melakukan impor tersebut, namun lebih kepada mengajak investor dari Vietnam untuk membangun industri sapi perah di tanah air. "Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief, dilansir dari Antara, Kamis (28/11/2024). Lebih lanjut, Arief mengungkapkan, investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun. Langkah ini diharapkan membawa dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi. Senada, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui keterangan dalam situs resminya juga telah membantah klaim yang menyebut bahwa Kementan akan mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk program makan bergizi gratis dari pemerintah. 100	2024-12-03
Berita CekFakta	Hoaks Presiden Prabowo Akan Blokir TikTok Shop	Sebagai informasi, TikTok Shop adalah fitur social e-commerce yang memungkinkan pengguna maupun para kreator mempromosikan dan menjual produk sekaligus melakukan aktivitas belanja. Mengutip laporan Tirto, pada September 2023 Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memang sempat melarang keberadaan TikTok Shop di Indonesia. Larangan TikTok Shop di Indonesia tercantum dalam revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang akan segera dirilis. Menteri Perdagangan RI yang saat itu menjabat Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia sepakat menerapkan peraturan yang jelas mengenai jalannya social commerce seperti TikTok Shop. Zulhas menekankan bahwa social commerce hanya bisa menjalankan iklan tapi tidak boleh menerima uang. "Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023). Regulasi ini menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa TikTok Shop telah berdampak buruk kepada pelaku UMKM di Tanah Air, penjualan UMKM lokal anjlok. Padahal menurut Presiden, TikTok itu adalah sosial media bukan ekonomi media. "Pada pasar di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun karena serbuan. Mestinya ini kan dia itu sosial media bukan ekonomi media. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur," kata Presiden Jokowi pada Sabtu (23/9/2023). Meski begitu, dalam perkembangannya TikTok shop kembali hadir setelah bergabung dengan Tokopedia. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim, pada April 2024 menyebut Shop Tokopedia disiapkan sebagai pengganti TikTok Shop agar sesuai peraturan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. "Untuk Tokopedia sekarang izinnya seluruhnya sudah memenuhi, dan kami segera berkirim kepada Shoptokopedia sebagai pengganti TikTok Shop, ini tinggal perizinannya saja yang diperbaiki," kata Isy kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (25/4/2024). Sejak diterapkannya Permendag Nomor 31, pengaturan aplikasi antara TikTok Shop dan Tokopedia terus dipantau. Saat ini, Isy melaporkan bahwa back end (teknologi) dan front end (tampilan depan) Shoptokopedia sudah sesuai aturan. Namun demikian, pengawasan merger antara keduanya masih terus dipantau. Di samping itu, sejak kembalinya TikTok Shop setelah izinnya sempat dicabut, pihak Tokopedia menyampaikan bahwa ada peningkatan penjualan produk lokal melalui program Beli Lokal. Oleh karena itu, pelaku UMKM terus diupayakan didorong dari aktivitas penjualan. "Klaim dari teman-teman Tokopedia ada peningkatan dari program Beli Lokal tadi, memang ada peningkatan, tapi kita harus ada survei," ucap Isy kata Isy kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (25/4/2024) Kembali ke klaim yang menyebut bahwa Presiden Prabowo memblokir TikTok shop karena dinilai merugikan UMKM. Pertama-tama, untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tirto memasukan kata kunci “Prabowo Blokir TikTok Shop” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya pernyataan resmi dari pemerintah dalam bentuk keterangan tertulis dan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim bahwa Presiden Prabowo memblokir TikTok shop karena dinilai merugikan UMKM. Tidak ada pula pernyataan resmi dari laman resmi Presiden RI terkait hal ini. Penelusuran justru mengarahkan kami ke artikel pemeriksaan fakta di situs resmi milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang telah membantah kebenaran klaim bahwa Presiden Prabowo memblokir TikTok shop karena dinilai merugikan UMKM. Komdigi mengakategorikan klaim tersebut sebagai hoaks. 100	2024-12-03
Berita CekFakta	Salah, Pencurian Data dengan Menggunakan QRIS	Pertama, Tirto melakukan penelusuran dengan mencari asal usul dan konteks utuh video tersebut. Kami menemukan petunjuk bertuliskan “The Samuel Christ Show” pada latar video, petunjuk tersebut kami gunakan untuk menjadi kata kunci pencarian di platform pencarian video Youtube. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke video yang diunggah di kanal YouTube bernama “Samuel Christ” berjudul “ORANG KAYA DITARGET OLEH MAFIA JUDOL!” pada Kamis (14/11/2024). Video tersebut berisi rekaman siniar antara host Samuel Christ yang mewawancarai seorang bernama Mr. Bert yang menyatakan bahwa QRIS bisa digunakan untuk melakukan penipuan. Untuk menelusuri klaim tersebut, Tirto mencoba melakukan pemindaian terhadap kode Quick Response (QR) yang ditunjukan dalam video dengan menggunakan aplikasi QRIS di aplikasi mobile banking milik Bank BCA dan aplikasi dompet digital Go-Pay. Hasilnya, kode QR yang ditampilkan dalam video tersebut tidak dapat terbaca dengan aplikasi QRIS. Tirto kemudian melakukan pemindaian kode QR yang ditampilkan tersebut dengan menggunakan Google Lens. Hasil pemindaian justru berhasil mengarahkan kami ke situs beralamat verifikasidata.com, namun sayangnya situs tersebut diketahui telah tak bisa diakses. Meski begitu, kami menemukan penelusuran terdahulu yang dilakukan oleh TemSalahpo pada Kamis (21/11/2024). Pada saat itu, Tempo masih bisa mengakses situs yang berhasil dipindai oleh Google Lens tersebut, situs itu berpenampilan mirip situs dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) namun bisa dipastikan bukan situs resmi dari BRI. Dalam situs itu, pengguna harus masuk (login) dengan memasukkan tiga jenis data pribadi, yakni username, password, dan PIN. Jadi, bisa dipastikan kode QR tersebut merupakan kode biasa yang tidak dapat dibaca menggunakan QRIS yang tersedia di aplikasi perbankan dan pembayaran, melainkan harus menggunakan pemindaian manual Google Lens. Mengutip penelusuran Tempo, Assistant Professor Cyber Security dari Monash University-Indonesia, Rizka Widyarini Purwanto, juga mencoba memeriksa kode menyerupai QRIS dalam video itu. "Video tersebut tidak ada hubungannya dengan QRIS, tapi menggunakan kode QR (bukan QRIS) untuk mencuri data," ujarnya dikutip dari Tempo, Kamis (21/11/2024). Lebih lanjut, Rizka meminta masyarakat awam untuk berhati-hati. Ia menjelaskan, jika kode QR tidak dapat dipindai oleh aplikasi bank maupun dompet digital lalu melanjutkan proses transaksi dengan memindainya dengan kamera. "Sebenarnya ini mudah untuk dihindari. Jika tidak dapat dipindai pada aplikasi perbankan, maka patut dicurigai," katanya. Masih mengutip sumber yang sama, Ketua Komtap Cyber Security Awareness Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (Aptiknas) Alfons Tanujaya, sistem QRIS dari Bank Indonesia sejauh ini aman. Kasus pencurian data maupun penipuan keuangan dapat terjadi karena rekayasa sosial. “Jadi bukan kelemahan di sistem QRIS,” kata dia. Sebagai informasi, mengutip penjelasan Bank Indonesia, kode QR dan QRIS merupakan dua hal yang berbeda. Kode QR atau QR Code adalah sebuah kode matriks 2 (dua) dimensi, terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi, titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter dan simbol. Sementara, QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Bank Central Asia (BCA) melalui penjelasan dalam situs resminya membagikan sejumlah tips langkah pencegahan yang dapat membuat transaksi menggunakan QRIS tetap aman. Pertama, pastikan kode QRIS resmi dari Bank Indonesia yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: logo dan informasi perusahaan tertera jelas di sekitar kode QR; warna dan desain QRIS sesuai dengan standar, misalnya QRIS resmi dari Bank Indonesia biasanya berwarna merah dan putih; serta tautan atau alamat website yang tertera pada QRIS adalah tautan sah. Kedua, kode QRIS yang asli hanya dapat di-scan dengan scanner aplikasi pembayaran seperti mobile banking atau aplikasi e-wallet milik bank atau lembaga non-bank. “Scanner aplikasi pembayaran tidak dapat memindai QRIS palsu yang berisi link (akan keluar respon invalid). Jika kamu diarahkan untuk mengisi username, password atau credential data lainnya maka itu adalah QRIS palsu. Jangan pernah mengisi data pribadi kamu di link tersebut,” tulis BCA dalam keterangan resminya. Ketiga, kode QRIS yang resmi jika di scan hanya akan muncul nama toko/merchant, nama bank atau lembaga non-bank yang merekrut toko/merchant, rekening sumber dana dan nominal transaksi yang harus diisi (untuk QRIS Statis). Nominal transaksi akan langsung tercantum pada QRIS Dinamis (QRIS yang di generate oleh mesin pada saat transaksi). “Kode QRIS resmi tidak berisi link melainkan string pembayaran yang hanya dapat di-scan oleh aplikasi pembayaran. Ingat, QRIS resmi tidak berisi link yang meminta data pribadi perbankan,” tulis BCA. Keempat, kode QRIS resmi tidak dapat diproses dengan aplikasi kamera ponsel, karena hanya akan terbaca sebagai text. BCA mengimbau masyarakat untuk jangan pernah menggunakan aplikasi kamera ponsel untuk melakukan pembayaran transaksi QRIS, karena berpotensi untuk dimanfaatkan oleh penipu, apalagi jika berisi link yang diarahkan untuk mengisi data-data pribadi perbankan. Dari sejumlah tips dan ciri-ciri yang disampaikan Bank BCA tersebut, bisa dipastikan kode yang ditampilkan dalam video merupakan kode QR dan bukan merupakan kode QRIS. 100	2024-12-02
Berita CekFakta	Hoaks Prabowo Liburkan Sekolah Satu Bulan Saat Ramadan 2025	Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci “Prabowo Liburkan Sekolah Satu Bulan Saat Bulan Ramadan” ke mesin pencarian Google. Kami menemukan arsip berita dari laman Detik berjudul “Prabowo-Sandiaga Wacanakan Sekolah-Kampus Libur 1 Bulan Selama Ramadan” yang diunggah pada Sabtu (16/3/2019). Artikel tersebut memberitakan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang saat itu bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres 2019) yang mewacanakan akan meliburkan sekolah dan kampus selama satu bulan penuh pada bulan Ramadan. Wacana tersebut disampaikan oleh calon wakil presiden (cawapres) kala itu, yakni Sandiaga Uno. "Ya, tentunya ini adalah salah satu terobosan yang akan kita bawa bahwa, saya waktu masih muda pernah merasakan libur, dulu, saat Ramadhan dan waktu anak-anak saya masih kecil, sekolah di Al Azhar, waktu itu juga libur sebulan penuh," kata Sandiaga usai menghadiri konsolidasi juru kampanye nasional BPN Prabowo-Sandi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019). Sandiaga berharap libur selama bulan Ramadan itu bisa dimanfaatkan siswa untuk kegiatan pesantren kilat. "Tentunya ini merupakan satu terobosan agar 1 bulan ini bisa digunakan para siswa untuk mungkin mengikuti pesantren kilat, menggunakan kesempatan ini juga, menghabiskan waktu bersama keluarga, membangun kedekatan keluarga dalam era informasi teknologi yang begitu intensitasnya tinggi," ujarnya. Meski begitu, wacana itu urung terlaksana karena pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kalah dalam Pilpres 2024 dari pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Lebih lanjut, kami tidak menemukan satupun pernyataan resmi dari pemerintahan Presiden Prabowo yang membenarkan klaim bahwa Prabowo akan meliburkan sekolah selama satu bulan penuh pada bulan Ramadan 2025. Tirto juga mengunjungi situs Kementerian Agama RI, hasilnya tak ada juga informasi atau pengumuman soal libur sekolah selama satu bulan penuh pada bulan Ramadan 2025. Kami justru menekukan klarifikasi yang diunggah di laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang telah membantah klaim bahwa Prabowo akan meliburkan sekolah selama satu bulan penuh pada bulan Ramadan 2025. Lebih lanjut, portal media milik Polri, yaitu tribratanews juga turut membantah klaim tersebut. Sebagai informasi, belum lama ini pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yang mengatur tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025. Surat ini disahkan oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan surat keputusan tersebut, total ada 27 hari libur pada tahun 2025 yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Hari libur tersebut terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 cuti bersama. Masih merujuk SKB Tiga Menteri tersebut, libur lebaran 2025 akan berlangsung dengan rincian dua hari libur nasional dalam rangka Idul Fitri 1446 H pada 31 Maret dan 1 April 2025, serta empat hari libur nasional dalam rangka cuti bersama lebaran, yaitu pada tanggal 2, 3, 4, dan 7 April 2025. 100	2024-12-02
Berita CekFakta	Apa Iya Subsidi LPG 3 Kg Diganti dengan Bantuan Uang pada 2026?	Untuk menelusuri klaim yang berseliweran, Tim Riset Tirto berusaha menghubungi Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari. Ia berujar bahwa pihaknya belum menerima informasi terkait hal ini. “Sejauh ini tidak ada informasi tersebut dari pemerintah, sepertinya hoaks ya,” kata Happy ketika dikonfirmasi Tirto lewat pesan teks, Jumat (29/11/2024). Wacana soal pengalihan subsidi elpiji tabung 3 kg menjadi bantuan langsung berupa uang tunai memang sempat bergulir pada Juli lalu. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno. Dilaporkan Detik, Eddy menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk merubah skema pemberian subsidi LPG pada produk tabung 3 kg atau gas melon menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Ia menyebut rencana ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama DPR. "Kementerian ESDM telah mereka bahas dengan kami (DPR) mengenai ini (rencana perubahan skema subsidi LPG 3 kg). Karena kami mengeluhkan, saya secara pribadi mengeluhkan bahwa sasaran pemberian subsidi untuk LPG 3 kg itu tidak tepat, karena 80 persen penggunanya itu masyarakat mampu," kata Eddy, seperti dikutip Detik, Selasa (16/7/2024). Menurutnya, perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang. Kendati kabar tersebut sempat mencuat, belum lama ini, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengaku bakal mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengubah skema penyaluran subsidi LPG 3 kg untuk tahun 2025. Dengan begitu, penyaluran subsidi LPG 3 kg akan tetap didasarkan kepada pengguna atau penerima manfaat yang datanya berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tercatat di sistem PT Pertamina (Persero). Dengan demikian, sampai artikel ini terbit pada Jumat (29/11/2024), belum ada aturan soal perubahan skema penyaluran subsidi LPG 3 kg. Lagi pula, elpiji yang dimaksud yakni gas melon, yang berwarna hijau muda. Sementara Bright Gas merupakan produk elpiji nonsubsidi dari Pertamina. Jenis ini dikemas dalam bentuk tabung maupun kaleng dengan warna khas Pink Fuschia. Umumnya, elpiji Bright Gas dijual dalam kemasan tabung 12 kg, 5,5 kg, dan kaleng berukuran 220 gram. Namun demikian, ada juga produk Bright Gas 3 kg. Irto Ginting yang dulu menjabat sebagai Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, menjelaskan gas merah muda ukuran kecil itu telah ada sejak 2018. Peluncurannya bukan untuk menggantikan elpiji subsidi 3 kg atau gas melon. Adapun tautan artikel CNBC Indonesia yang disertakan unggahan merupakan laporan bertanggal 21 Juli 2024. Isinya hanya membahas soal harga asli atau harga keekonomian LPG melon 3 kg jika dipasarkan tanpa subsidi. Dalam setiap tabung LPG 3 kg terdapat subsidi pemerintah sebesar Rp33 ribu. Artinya, harga aslinya sekitar Rp53 ribu. Dalam artikel tersebut memang sempat disinggung perihal perubahan subsidi LPG yang beralih ke bentuk bantuan tunai pada tahun 2026. Meski begitu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, telah menyatakan bakal mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk tidak mengubah skema penyaluran subsidi LPG 3 kg menjadi BLT. 100	2024-11-30
Berita CekFakta	Video Awan Jatuh di Kalimantan Tengah, Bagaimana Faktanya?	Untuk memverifikasi klaim unggahan media sosial tersebut, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “awan jatuh di Kalimantan Tengah”. Dari situ kami menemukan beberapa laporan media yang memuat penjelasan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tentang narasi awan jatuh di Kalimantan Tengah. Seperti dilansir Antara, BMKG menyebut bahwa gumpalan putih yang tampak mengambang dari langit hingga turun perlahan ke permukaan tanah di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, bukan awan jatuh tapi diduga hanya gumpalan uap. "Fenomena tersebut kemungkinan besar bukan awan alami, melainkan kondensasi uap air atau gas akibat aktivitas manusia yang terjadi di wilayah pertambangan," ujar Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, di Jakarta, Sabtu (16/11/2024). Andri menjelaskan, awan tak dapat jatuh ke permukaan dalam bentuk gumpalan padat lantaran partikelnya sangat ringan dan tersebar dengan kerapatan rendah. Hal ini karena awan merupakan kumpulan tetesan air atau kristal es yang sangat kecil dan ringan, sehingga tetap melayang di atmosfer dengan bantuan arus udara. Partikel awan umumnya menguap sebelum mencapai tanah terutama ketika terjadi perubahan lingkungan. Dengan demikian, gumpalan putih dalam video disebut Andri kemungkinan besar bukan awan alami, melainkan kondensasi uap air atau gas akibat aktivitas teknis atau operasional. Ia bilang, kondisi tersebut bisa terjadi karena adanya pelepasan gas bertekanan tinggi dari aktivitas tambang, yang didukung oleh suhu rendah dan kelembapan tinggi. Dengan demikian lingkungan tersebut mendukung pembentukan uap kondensasi, Senada, Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk, Febriati Nadira, juga menyatakan kalau benda berbentuk awan kinton yang jatuh di tambang milik Adaro di Muara Tuhup, Murung Raya, Kalteng tersebut adalah busa. Busa itu jatuh di tanah diambil pada Jumat (15/11/2024) sekitar pukul 06.00-07.00 WITA. “Iya benar kejadiannya. Tapi, itu busa,” ujar Nadira, menukil Kompas.com, Sabtu (16/11/2024). Untuk diketahui, proses terbentuknya awan dimulai dengan udara yang mengalami kenaikan akan mengembang secara adiabatik karena tekanan udara di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Udara yang bergerak ke atas kemudian akan mengalami pendinginan secara adiabatik sehingga kelembaban nisbinya (RH) akan bertambah. Akan tetapi, sebelum RH mencapai 100 yaitu sekitar 78, kondensasi telah dimulai pada inti kondensasi yang lebih besar dan aktif. Perubahan RH terjadi karena adanya penambahan uap air oleh penguapan atau penurunan tekanan uap jenuh melalui pendinginan. Partikel-partikel yang disebut dengan aerosol inilah yang berfungsi sebagai perangkap air dan selanjutnya akan membentuk tetes atau titik-titik air. Tetes air selanjutnya mulai tumbuh menjadi tetes awan pada saat RH mendekati 100. 100	2024-11-29
Berita CekFakta	Benerkah Pemerintah Luncurkan Program Penyembuhan Diabetes Baru?	Tim Riset Tirto pertama-tama menelusuri kata kunci “pemerintah luncurkan program penyembuhan diabetes berbasis air garam” lewat pencarian Google. Hasilnya, kami tak menemukan sumber resmi maupun media kredibel yang memberitakan hal tersebut. Selanjutnya Tirto berusaha mencari asal usul rekaman Rosi dengan memanfaatkan penelusuran gambar Yandex, Google Image, dan Tin Eye. Setelah memasukkan tangkapan layar foto Rosi, kami tak menjumpai klip yang sama persis, di mana Rosi tampak mengenakan baju biru dengan kombinasi hitam. Tirto juga tidak menemukan rekaman rekaman Rosi yang membicarakan soal diabetes saat melakukan pencarian Google. Dengan kata kunci “Rosiana Silalahi*diabetes”, kami justru diarahkan ke rekaman wawancara ekslusif Rosi bersama Mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Video itu diunggah oleh kanal YouTube Kompas TV pada 8 Juli 2022 dan berisi obrolan soal kontroversi Dokter Terawan, termasuk metode cuci otak dan terobosan Vaksin Nusantara. Dengan adanya tanda-tanda video menggunakan Ai, Tirto akhirnya mencoba mengecek unggahan ini menggunakan situs pengecek AI, Hive Moderation. Hasilnya menunjukkan persentase kemungkinan video dihasilkan AI mencapai 99,6 persen. Dokter Aris Wibudi, yang namanya juga dicatut dalam unggahan, memang beberapa kali berbicara terkait diabetes. Namun begitu, Tirto tak menjumpai adanya artikel atau rekaman dirinya menyampaikan informasi terkait pengembangan metode penyembuhan diabetes berbasis air garam. Kemudian, apakah kekurangan vitamin B12 bisa menyebabkan diabetes? Sebuah penelitian yang dimuat di Journal of Endocrinology tahun 2023, menemukan bahwa kekurangan vitamin B12 tidak secara langsung menyebabkan diabetes, tetapi dapat memicu gangguan metabolisme seperti intoleransi glukosa dan gejala pradiabetes. Penelitian pada tikus menunjukkan bahwa kekurangan B12 memengaruhi metabolisme glukosa, insulin, dan produksi energi di hati, yang dapat meningkatkan risiko gangguan metabolik, termasuk diabetes. Asupan B12 yang cukup penting untuk menjaga kesehatan metabolisme. Penelitian yang sama menyebut, memang kekurangan vitamin B12 umum terjadi pada individu dengan diabetes mellitus. Namun, penelitian tersebut tidak menyebut klaim yang sama dengan yang disebut di video, yakni bahwa kekurangan vitamin B12 adalah penyebab utama diabetes. Bukti lain menemukan, kekurangan vitamin B12 dapat terjadi pada individu dengan diabetes tipe 2 yang mengonsumsi obat metformin. Namun, sebuah penelitian tahun 2020 juga menegaskan bahwa penelitan lebih lanjut masih diperlukan untuk membuktikan dan menjelaskan peran vitamin B12 dengan penyakit diabetes. Lebih lanjut soal diabetes, beberapa pernyataan dalam video yang beredar juga diketahui berpotensi menyesatkan, seperti penyebab utama diabetes yang dikatakan tidak berhubungan dengan makanan manis atau gaya hidup. Meski gula tidak berperan sebagai faktor risiko lahirnya penyakit diabetes tipe-1, mengutip laman Kemenkes, untuk diabetes tipe-2 yang lebih kompleks, konsumsi gula berlebihan bisa menjadi faktor pemicu terjadinya kenaikan berat badan yang akhirnya bisa membuat seseorang terkena penyakit yang dikenal juga sebagai kencing manis itu. Informasi dalam situs tersebut juga menggarisbawahi bahwa konsumsi gula berlebihan bukanlah penyebab langsung munculnya penyakit diabetes mellitus, tapi hal ini bukan berarti tidak ada hubungannya. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Eva Susanti, menyatakan konsumsi makanan maupun minuman manis dalam jumlah banyak akan menyebabkan penumpukan gula yang melebihi kebutuhan tubuh untuk memproduksi hormon insulin. Akibatnya, ketika diperiksa, kadar gula dalam darah tinggi melebihi normal dan terindikasi mengalami penyakit diabetes tipe 2. "Konsumsi gula yang terus menerus akan menyebabkan resistensi insulin, ketika tubuh tidak bisa menggunakan insulin secara efektif. Sehingga, kemungkinan akan terkena risiko mengalami diabetes apabila tidak diimbangi dengan aktivitas fisik,” ujar Eva, menukil laman Kemenkes. Diabetes mellitus sendiri merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar gula (glukosa) dalam darah secara terus-menerus. Ada beberapa jenis diabetes, di mana dua yang paling umum disebut diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 adalah penyakit seumur hidup. Biasanya, diabetes tipe 2 juga berlangsung seumur hidup. Namun, penderita diabetes tipe 2 terkadang bisa mengembalikan kadar gula darahnya ke normal hanya dengan mengonsumsi makanan sehat, berolahraga teratur, dan menurunkan berat badan. 100	2024-11-28
Berita Misleading Content	Hoaks Fatwa MUI Larangan Memilih Calon yang Didukung Jokowi	Untuk menelusuri klaim ini Tirto mengunjungi situs resmi dari MUI berikut. Di kolom pencarian informasi data fatwa kami memasukan kata kunci “Larangan memilih calon kepala daerah yang didukung Jokowi”. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun adanya fatwa yang dikeluarkan MUI soal larangan memilih calon kepala daerah yang didukung Jokowi di Pilkada 2024. Terkait Pilkada 2024, kami justru menemukan imbauan resmi dari MUI yang mengingatkan umat Islam di Indonesia bahwa memilih pemimpin kepala daerah hukumnya adalah wajib. "Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama," tulis MUI dalam keterangan resminya, Kamis (21/11/2024) Lebih lanjut, MUI juga mengimbau kepada umat Islam untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut. Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah SWT kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas. Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politics), kecurangan (khida'), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar'i. Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI juga menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma'ruf nahi mungkar. "Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram," tulis MUI. Tidak ada satupun poin dalam imbauan MUI terkait Pilkada tersebut yang membahas soal larangan memilih calon kepala daerah yang didukung Jokowi di Pilkada 2024. Lebih lanjut, kami juga tidak menemukan satupun informasi kredibel maupun pemberitaan yang membenarkan hal tersebut.100	2024-11-27
Berita Misleading Content	Beredar Hasil Exit Poll Pilkada Kebumen, Bagaimana Faktanya?	Sebagai konteks, exit poll adalah salah satu bentuk survei dalam pemilu yang dilakukan terhadap pemilih. Survei dilakukan ketika proses pemilihan di TPS masih berlangsung. Exit poll akan berhenti menghimpun data ketika penghitungan suara di TPS dilakukan. Wilayah Indonesia bagian barat menjadi area terakhir yang melaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu. Dengan berakhirnya waktu pencoblosan di wilayah tersebut, seluruh proses pemungutan suara secara nasional dinyatakan rampung. Anggota KPI Pusat, Aliyah, menegaskan bahwa siaran hasil hitung cepat (quick count) baru diperbolehkan ditayangkan mulai pukul 15.00 WIB, yakni dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup pada pukul 13.00 WIB. Jadi, kecil kemungkinan hasil exit poll sudah keluar sejak pukul 08.00, seperti jam unggahan akun TikTok tesebut. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 449 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, tepatnya di pasal 5. Bunyinya, "Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat." Lebih lanjut, di pasal 540 di undang-undang yang sama, disebutkan bahwa pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta. Hal ini dipertegas oleh Annisa Alfath dari Perkumpulan Demokrasi dan Pemilu (PERLUDEM) yang menyampaikan bahwa hasil exit poll dan quick count baru akan diumumkan pada pukul 15.00 WIB. Informasi ini ia sampaikan melalui pesan WhatsApp kepada tim Tirto, Rabu (27/11/2024). "Exit poll dan hitung cepat baru akan diumumkan pukul 15 WIB," katanya. Kemudian, Tirto juga menelusuri nama lembaga survei MSRS yang disebut di unggahan. Namun, tidak ada informasi yang kami temukan terkait nama lembaga survei ini. Lembaga ini juga tidak terdaftar di Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Temuan ini juga sangat berbeda dengan survei elektabilitas salah satu anggota Persepi, Pandawa Research, pada Juni 2024 lalu terkait Pilkada Kebumen. Menukil Beritasatu, survei Pandawa Research menemukan bahwa petahana Arif Sugiyanto masih mendominasi dengan 72,3 persen. Survei ini dilakukan pada 19-23 Juni 2024 terhadap 440 responden. Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error dari survei sendiri adalah 4,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.100	2024-11-27
Berita CekFakta	Benarkah Daun Meniran Bisa Atasi Batu Ginjal Tanpa Operasi?	Sebagai informasi awal, penyakit batu ginjal atau nefrolitiasis adalah kondisi akibat terbentuknya endapan padat di dalam ginjal yang berasal dari zat kimia dalam urine. Menukil artikel Alodokter yang sudah ditinjau dr. Pittara, ukuran batu ginjal disebut bisa mulai dari sekecil butiran pasir hingga sebesar kacang polong. Batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran urine, yakni dari ginjal, ureter (saluran yang membawa urine dari ginjal menuju kandung kemih), kandung kemih, dan uretra (saluran yang membawa urine ke luar tubuh). Pada umumnya, batu ginjal yang berukuran kecil tidak akan menimbulkan gejala. Sebaliknya, batu ginjal yang berukuran besar dan tersangkut di dalam saluran urine dapat menimbulkan rasa nyeri hebat di bagian pinggang. Rasa nyeri tersebut membuat penderitanya merasa tidak nyaman meski sudah berganti posisi tubuh. Menurut informasi dari artikel Alodokter yang sama, metode pengobatan batu ginjal tergantung pada ukuran dan jenis batu ginjal. Jika batu ginjal berukuran kecil dan tidak menimbulkan gejala, perawatan dapat dilakukan di rumah. Akan tetapi, jika batu ginjal berukuran besar dan menimbulkan gejala, maka penanganan harus dilakukan oleh dokter. Cara yang tepat untuk mencegah penyakit batu ginjal yakni dengan menurunkan risiko terbentuknya batu ginjal. Hal itu bisa dilakukan dengan banyak minum air putih, membatasi konsumsi garam, serta tidak mengonsumsi makanan yang mengandung kadar oksalat tinggi. Seperti disebutkan kalau batu ginjal yang berukuran besar dan menimbulkan gejala perlu penanganan dokter, maka klaim klaim meniran hijau sebagai obat batu ginjal tanpa operasi perlu diperiksa kebenarannya. Tirto mencoba menghubungi Dokter Nurul Fajriah Afiatunnisa, dari Praktek Mandiri Dokter Nurul, di Rangkasbitung, Banten untuk memastikan narasi tersebut. Ia menegaskan bahwa kondisi pasien dengan batu ginjal tidak bisa disembuhkan hanya dengan daun meniran. Senada dengan artikel Alodokter, dr. Nurul menyebut, penanganan batu ginjal mesti disesuaikan dengan letak, ukuran dan gejala yang dialami. “Apabila ukurannya besar dan sering menimbulkan gejala nyeri kolik abdomen atau nyeri yang sangat pada perut maka penanganan tidak bisa hanya dengan obat obatan apalagi dengan menggunakan daun, intervensi tindakan bedah mungkin diperlukan,” katanya saat dihubungi Tirto, Selasa (26/11/2024). Lebih jauh dr. Nurul menjelaskan, nefrolitiasis atau batu ginjal memiliki jenis yang berbeda, ada yang berupa batu oksalat, batu asam urat dan sebagainya. Penelitian di Indonesia tentang daun meniran pada batu ginjal sendiri pernah dilakukan di tahun 2014. “Dalam penelitian tersebut daun meniran bisa melarutkan kalsium namun belum ada studi klinis lanjutan manusia. Selain itu, dosis dan campuran pelarut yang digunakan untuk daun meniranpun dosisnya perlu diteliti lebih lanjut takarannya, percobaan tersebut terbatas pada tingkatan laboratorium. Sedangkan nefrolitiasis pada manusia bisa merupakan penyakit yang kompleks dan mungkin tidak selalu berdiri sendiri sehingga klaim daun meniran tidak bisa dikatakan cukup bukti untuk menyembuhkan batu ginjal,” sambung dr. Nurul. Sementara untuk mencari tahu manfaat tanaman meniran hijau, Tim Riset Tirto mencoba mengecek artikel Halodoc yang ditautkan sebagai sumber video Facebook. Lansiran itu telah ditinjau oleh dr. Rizal Fadli dan disebutkan bahwa daun meniran memang kerap dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk mengatasi batu ginjal. Sebab, ekstrak daun Phyllanthus niruri yang bersifat basa dikabarkan dapat mencegah serta mengatasi batu ginjal yang bersifat asam. Namun demikian, dalam artikel Halodoc tersebut tidak ada informasi bahwa meniran hijau bisa mengatasi batu ginjal tanpa tindakan operasi apapun. Artikel Alodokter yang sudah ditinjau secara medis oleh dr. Meva Nareza T, juga menyebut kalau meniran hijau bisa mengurangi ukuran batu ginjal yang sudah terbentuk. Kendati begitu, penggunaan meniran hijau disebut masih perlu diteliti lebih lanjut agar dosis, efektivitas, dan keamanannya bisa diketahui secara pasti. Senada, sebuah studi oleh Pucci, dkk yang dipublikasikan di jurnal International Braz J Urol (2018) juga menyebut bahwa masih perlu adanya studi klinis mengenai manfaat meniran hijau untuk mengurangi risiko batu ginjal. Meski studi tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah dan ukuran batu pada pasien batu ginjal yang terlibat, studi itu memberi catatan bahwa ukuran batu pada saluran kemih pasien yang terlibat dalam penelitian memang kecil. Menyoal khasiat meniran hijau sendiri dipercaya berasal dari senyawa fitokimia yang dikandungnya, seperti flavonoid, phyllanthin, dan hypophyllanthin. Senyawa ini juga diketahui dapat meningkatkan imunitas, menurunkan kadar gula darah, melindungi kesehatan hati, atau meredakan tegang otot. Bukan tanpa kewaspadaan, pada beberapa orang, konsumsi meniran hijau bisa menimbulkan efek samping berupa mual, sakit atau kram perut, nyeri saat buang air kecil, dan urine berdarah. “Banyak yang berpikir bahwa mengonsumsi obat herbal selalu aman karena kandungannya alami, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Produk herbal tidak melewati tahap pengujian seperti obat-obatan dari dokter. Oleh karena itu, efek samping dan interaksi obatnya juga belum diketahui secara pasti,” tulis artikel Alodokter. Dengan demikian, agar aman masyarakat sebaiknya bertanya dahulu kepada dokter sebelum mengonsumsi obat herbal dan jangan menghentikan konsumsi obat lain yang diberikan oleh dokter tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. 100	2024-11-27
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Bantuan Pestisida dan Alat Pertanian	Tim Riset Tirto mula-mula mengecek bio akun pengunggah untuk mencari informasi terkait akun yang memakai profil logo Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut. Akun ini diketahui memiliki 681 pengikut per Selasa (26/11/2024) dan menyebut dirinya sebagai “akun resmi” Kementan RI. Namun begitu, akun Facebook resmi Kementan yaitu “Kementerian Pertanian Republik Indonesia” yang punya pengikut sebanyak 273 ribu orang, hingga Selasa (26/11/2024). Jadi, bisa dibilang bahwa akun Facebook yang menyebarkan poster bantuan pestisida gratis ini merupakan akun palsu. Untuk mengecek klaim yang berlalu-lalang, Tirto melakukan pencarian Google dengan kata kunci “bantuan pestisida gratis”. Hasilnya, kami menemukan narasi ini telah dinyatakan hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tautan yang beredar dikatakan bukanlah situs resmi untuk mengakses bantuan pemerintah. Meski program ini memang eksis, pengajuan bantuan pestisida dilakukan melalui dinas pertanian masing-masing daerah. Sampai saat ini belum ada situs secara nasional untuk pengajuan bantuan pestisida, sehingga persyaratan dan mekanisme untuk mengakses bantuan juga bervariasi di setiap pemerintah daerah. Di Kabupaten Tulungagung, misalnya, masyarakat yang bisa mengajukan bantuan pestisida gratis yakni kelompok tani/gapoktan yang melaksanakan usaha budidaya tanaman pangan. Tak hanya itu, tanaman pangan yang dibudidaya juga mesti terdapat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Prosedurnya antara lain kelompok tani membuat surat permohonan bantuan pestisida yang diketahui oleh petugas lapang/POPT, atas dasar rekomendasi petugas pengendali OPT. Kemudian Petugas Pertanian Kabupaten melakukan verifikasi permohonan bantuan, terakhir kelompok tani bisa mengambil bantuan pestisida didampingi oleh Petugas Lapang/POPT. Selanjutnya Tirto mencoba menelusuri poster unggahan dengan memanfaatkan Google Image. Dari situ kami menemukan kalau ilustrasi petani yang dicantumkan berasal dari Pinterest. Lewat pencarian tersebut Tirto juga menjumpai unggahan serupa dengan nama akun yang sama di Instagram. Namun, lagi-lagi informasi ini tidak terbukti kebenarannya. Masyarakat bisa mengakses situs resmi https://sippn.menpan.go.id/ dan memasukkan kata kunci “bantuan pestisida” disertai tempat domisili untuk mengakses persyaratan dan mekanisme program bantuan pestisida gratis. 100	2024-11-26
Berita CekFakta	Video Pendukung Arab Saudi Ngamuk Usai Kalah, Apa Iya?	Setelah menyaksikan video secara utuh, Tim Riset Tirto mengambil tangkapan layar dari salah satu frame dan menelusurinya lewat pencarian gambar terbalik (Google Reverse Image). Hasilnya, kami menemukan video ini sudah beredar di Instagram sejak 17 Oktober 2024, sekira sebulan sebelum laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Rekaman ini diunggah oleh akun Instagram bernama “irbed.22”. Akun itu memberi keterangan dalam bahasa Arab, yang menyebut bahwa video merupakan reaksi warga Oman usai kalah dari Al-Nashama. Ditambahkan pula tagar #Jordan menyertai unggahan tersebut. Berbekal informasi itu, Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dan memasukkan kata kunci “Omani angry after lost to Jordan”. Pencarian tersebut membawa kami ke unggahan Facebook dari media “SNE Sport” yang berbasis di Malaysia. Akun SNE Sport juga menyematkan keterangan yang sama, yakni “Suporter Oman marah setelah Oman kalah 0-4 dari Yordania di Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Grup B Putaran 3 Asia”. Meski respons pendukung Arab Saudi usai kalah dari Indonesia sempat panas, video yang berkeliaran dengan klaim reaksi marah pendukung Arab Saudi terhadap kekalahan negaranya atas Indonesia tak bisa diverifikasi kebenarannya. Peristiwa luapan kekesalan pendukung Oman dengan merusak televisi ini juga dilaporkan oleh media Al-Marsd. Menyoal pertandingan Oman Vs Yordania di Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Grup B Putaran 3 Asia, Yordania memang berhasil menggilas Oman dengan skor 4-0. Bermain di kandang, Yordania diketahui mencatatkan empat gol dari Yazan Al Naimaat dan Ali Olwan. 100	2024-11-25
Berita CekFakta	Apa Benar Prabowo Bakal Membekukan KPK untuk Sementara?	Sebagai langkah awal, Tim Riset Tirto mencoba melakukan pencarian Google dengan kata kunci “PrabowokorupsiKPK”. Dari situ kami menemukan kalau klaim ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tirto juga tak menjumpai konfirmasi kebenaran pernyataan tersebut dari sumber resmi maupun pemberitaan media kredibel. Presiden Prabowo memang menegaskan komitmennya untuk pemberantasan korupsi dengan melakukan penambahan anggaran khusus. Meski begitu, kami tidak menemukan pernyataan resmi Prabowo terkait rencana pembekuan sementara KPK apabila tidak bisa menangkap koruptor dalam kurun waktu 100 hari. Ungkapan soal anggaran khusus pemberantasan koruptor disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra, Sabtu (31/8/2024). Ia bilang, kalau koruptor lari ke Antartika, maka pihaknya akan kirim pasukan khusus untuk mencari mereka di Antartika. “Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu," kata Prabowo, menukil Kompas, Rabu (4/9/2024). Komitmen Prabowo soal pemberantasn korupsi juga disampaikan dalam pidatonya di Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden, Minggu (20/10/2024). Namun, lagi-lagi tidak ada pernyataan soal rencana membekukan KPK. Ia berujar kalau masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, dan korupsi di Tanah Air. Lebih jauh, hal itu disebut membahayakan masa depan semua orang dan anak-anak. “Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan, seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh, Ing Ngarso Sung Tulodo,” ungkap Prabowo seperti tertera di laman Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Untuk memastikan sumber foto yang dicantumkan dalam unggahan Facebook, Tirto berusaha menyalin gambar tersebut ke mesin pencarian gambar Google Image. Kami mendapati beberapa artikel dengan header foto Prabowo berpose hormat ini, di antaranya Warta Ekonomi dan Radar Banyuwangi. Kendati demikian, laporan keduanya tak berisi soal rencana Prabowo membekukan KPK. Artikel Warta Ekonomi merupakan artikel tahun 2023 yang membahas soal ungkapan Prabowo tidak merasa bersalah meninggalkan pendukungnya untuk merapat ke pemerintahan Jokowi, sementara artikel Radar Banyuwangi memuat daftar wakil menteri Kabinet Merah Putih yang diumumkan Prabowo. 100	2024-11-25
Berita CekFakta	Hoaks Polisi Temukan Mobil Mewah yang Disembunyikan Tom Lembong	Tirto mencoba menyaksikan keseluruhan video berdurasi yang berdurasi hampir tiga menit tersebut. Terlihat di dalam video tersebut terdapat sejumlah potongan klip video ataupun potongan berita dari berbagai media. Kami mencoba mengidentifikasi masing-masing video yang digunakan dalam tayangan YouTube tersebut. Memanfaatkan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari perangkat Google, kami mendapatkan sumber video-video yang digunakan. Pertama video dengan judul "Harta kekayaan Tom Lembong Capai Rp101 miliar". Hasil pencarian Google Lens mengarahkan ke unggahan berikut dari media Akurat pada 30 Oktober 2024. Potongan informasi dalam format video tersebut berisikan informasi mengenai besar kekayaan Tom Lembong berdasarkan informasi dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Video tersebut juga menyebut Tom tercatat tidak memiliki aset rumah dan kendaraan bermotor. Selanjutnya, video yang digunakan menunjukkan sosok Cak Imin, yang berkomentar soal kasus yang menimpa Tom, yang merupakan eks anggota tim suksesnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu. Dalam klip dengan logo Rajawali Televisitersebut, Cak Imin bersimpati dengan Tom, namun menghindari menjawab pertanyaan lain. Kami menemukan video asli dari cuplikan tersebut dari mesin pencarian di Google dengan kata kunci 'rtv tom lembong jadi tersangka cak imin: saya sedih', yang tertera dalam teks video. Berikutnya, kami kembali menggunakan reverse image search untuk menelusuri klip berikutnya yang menunjukkan seorang pria berbaju putih menyampaikan opininya terkait kasus yang menimpa Tom ini. Hasil pencarian mengarahkan ke unggahan @yogiramons berikut. Dalam video tersebut Yogi menyampaikan pendapatnya. Dia menyampaikan munculnya narasi kalau kasus ini terkait dengan masalah saling tuduh antarkelompok yang berseberangan dari Pilpres 2024. Kemudian, selanjutnya, ada potongan klip yang menunjukkan Menteri Koperasi Indonesia Budi Arie Setiadi berbicara dalam satu meja diskusi. Dia menyebut pada tahun 2024, semua kelompok akan berhati-hati, karena jika kalah bisa masuk penjara. Kembali menggunakan pencarian gambar terbalik, kami diarahkan ke video berikut. Video tersebut berasal dari diskusi pada 16 Juli 2023, dia menyebut kalau partai politik pasti berhitung dengan matang untuk Pemilu 2024, karena jika kalah akan masuk penjara. Hal ini disebut sebagai sebuah fakta politik. Sementara di bagian bawah video, terdapat cuplikan Tom Lembong memakai rompi pink dan menjadi tersangka kasus impor gula yang merugikan negara Rp400 miliar. Klip video ini banyak beredar dan digunakan berbagai bahan pemberitaan media massa. Terakhir, terdapat video Luhut bermonolog, mengomentari Tom Lembong. Hasil pencarian gambar terbalik mengarahkan ke video berikut dari akun @pojoksatu.id. Disebutkan dalam video tersebut, Luhut mengomentari Tom ,yang sebelumnya berkomentar soal memberi sontekan untuk Presiden Joko Widodo, selama bertugas sebagai menteri. Konteks video tersebut adalah terkait debat Pilpres 2024 lalu. Video tersebut tayang pada 25 Januari 2024. Dari semua video yang digunakan dalam tayangan di YouTube tersebut, tidak ada satupun yang membahas informasi soal temuan mobil Tom yang disembunyikan. Pun dari pencarian informasi pemberitaan lain, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi kalau Polisi menemukan mobil mewah yang disembunyikan Tom. Berdasar penelusuran Tirto, dalam LHKPN kepada KPK, Tom tercatat memiliki total kekayaan Rp 101,49 miliar pada tahun 2019, sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau kini dikenal sebagai Kementerian Investasi. Dalam laporan tersebut Tom juga tercatat tidak memiliki aset tanah dan bangunan serta alat transportasi. 100	2024-11-22
Berita CekFakta	Hoaks Kaitan Vaksin Covid-19 dengan Persebaran Mpox	Sebagai pengantar bahasan mengenai Mpox, penyakit yang disebabkan oleh virus Mpox (MPXV), spesies dari genus Orthopoxvirus. Pada asalnya, penyakit ini adalah penyakit zoonosis, yang berarti ditularkan dari hewan ke manusia. Meski begitu, penyakit ini juga dapat menyebar dari manusia ke manusia. Sebelumnya Mpox disebut sebagai monkeypox alias cacar monyet. Belakangan, nama itu dihapus WHO karena menimbulkan stigma tertentu, sehingga resmi diganti menjadi Mpox pada tahun 2022 lalu. Gejala Mpox umumnya berupa demam, sakit kepala hebat, nyeri otot, sakit punggung, lemas, pembengkakan kelenjar getah bening (di leher, ketiak atau selangkangan) dan ruam atau lesi kulit. Soal kaitan antara Mpox dengan penyakit ataupun vaksin Covid-19, Tirto mencoba menelusuri faktanya. Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes) dalam keterangan resminya pernah membuat bantahan soal kaitan Covid-19 dan Mpox. Kemenkes juga menyebut bahwa narasi, soal Mpox yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh yang melemah akibat vaksin Covid-19, tidak tepat. Juru Bicara Kemenkes, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH menjelaskan, Mpox dan Covid-19 adalah penyakit yang berbeda. Mpox telah muncul jauh sebelum kemunculan SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 dan vaksin Covid-19. “Mpox dan Covid-19 ini dua penyakit yang berbeda. Sebelum Covid-19 ada, Mpox sudah ada,” jelas Syahril di Jakarta, akhir Agustus 2024 lalu. Syahril juga menerangkan, berdasar informasi WHO, kasus Mpox di manusia pertama kali dilaporkan terjadi di Republik Kongo pada tahun 1970. Menilik sejarah kemunculan Mpox yang jauh sebelum pandemi Covid-19, Syahril menegaskan bahwa penyakit tersebut tidak ada kaitannya dengan efek samping vaksin Covid-19. Menilik sejarah kemunculan Mpox yang jauh sebelum pandemi Covid-19, Syahril menegaskan bahwa penyakit tersebut tidak ada kaitannya dengan efek samping vaksin Covid-19. “Jadi, penyakit Mpox ini tidak dapat dikatakan karena efek samping dari vaksin Covid-19. Itu tidak ada hubungannya,” tegasnya. Lembaga penyiaran internasional asal Jerman, Deutsche Welle (DW), juga sempat menyoroti mengenai kaitan antara vaksin Mpox dan vaksin Covid-19, yang mengutip Dr. Wolfgang Wodarg. DW menjelaskan Wodarg adalah seorang dokter dan bekas anggota Partai Sosial Demokrat (SPD) Bundestag Jerman. Dia kemudian menjadi calon kuat kandidat dari partai dieBasis, partai kecil yang dibentuk untuk menolak lockdown terkait Covid-19 di Jerman. Video wawancaranya, yang kemudian dikutip isinya, ataupun diunggah ulang berasa dari unggahan pada tahun 2022. Kala itu Wodarg diwawancara televisi kontroversial Austria, AUF1. DW menemukan terdapat sejumlah negara yang "mengadopsi" dan menyebarkan ulang wawancara Wodarg tersebut, kebanyakan unggahan dalam bahasa Portugis dan Spanyol. Lebih lanjut, Ahli Mikrobiologi dan Imunologi dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Amerika Serikat, Kari Moore Debbink, menyebut tidak menemukan kaitan Mpox dengan vaksin Covid-19. “Vaksin Covid mRNA digunakan secara global, sementara kasus Mpox biasanya ditemukan di negara-negara tertentu di Afrika, dengan beberapa kasus rendah di luar wilayah tersebut. Oleh karena itu, tidak ada hubungan geografis antara penggunaan vaksin Covid mRNA dan kasus Mpox," katanya mengutip DW. Profesor Penyakit Menular di Vanderbilt University Medical Center di Nashville, Amerika Serikat, William Schaffner, juga sependapat. "Ini adalah dua virus yang sangat berbeda, dan tentu saja, vaksin melawan Covid tidak ada hubungannya dengan Mpox," ujarnya kepada DW. Kantor Berita AFP juga sempat membuat penelusuran mengenai hal ini. AFP sempat mendapat keterangan dari Spesialis Penyakit Menular dan Ahli Mikrobiologi di Fakultas Kedokteran Li Ka Shing di Universitas Hongkong, Yuen Kwok-Yung. Senada, ia juga menyebut narasi ini tidak tepat. "Vaksinasi Covid-19 tidak menyebabkan atau membuat seseorang terkena Mpox, [virus ini] sering kali ditularkan melalui kontak dekat dengan pasien penderita Mpox," katanya dikutip dari AFP. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Profesor Epidemiologi Penyakit Menular di London School of Hygiene and Tropical Medicine, David Heyamann. "Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa epidemi Mpox ada hubungannya dengan vaksin," ujarnya kepada AFP. Sementara terkait klaim penyebaran Mpox tersebar di negara-negara dengan tingkat vaksinasi Covid-19 tinggi juga kurang tepat. WHO memiliki catatan persentase populasi yang mendapat vaksin Covid-19 di negara-negara di dunia, minimal satu dosis. Negara seperti Brunei Darussalam, Nauru, Niue, Palau, Puerto Rico, Tokelau, dan Uni Emirat Arab (UEA), masuk di jajaran tertinggi dengan persentase penduduk tervaksin 100 persen. Sementara negara seperti Yaman, Papua Nugini, Haiti, Madagaskar, Kongo, Gabon, dan Kamerun tercatat sebagai negara populasi vaksinasi terkecil, di bawah 15 persen. Sementara Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) melakukan pemetaan kasus Mpox di seluruh dunia. Data tersebut antara 1 Januari 2024-15 November 2024 (ketika artikel periksa fakta ini ditulis). Berdasar peta tersebut, terdapat setidaknya tujuh negara dengan kasus Mpox lebih dari 500 kasus. Terbanyak ada Republik Demokratik Kongo (9.457 kasus), Amerika Serikat (3.004 kasus), Brasil (1.490 kasus), Burundi (1.874 kasus), Australia (1.188 kasus), Spanyol (594 kasus), dan Tiongkok (586 kasus). WHO juga sempat membuat laporan serupa pada Oktober 2024, namun datanya hanya berfokus di negara-negara Afrika. Negara Seperti Republik Demokratik Kongo, Burundi, dan Uganda tercatat sebagai negara dengan catatan kasus Mpox paling banyak. Terlihat bahwa tidak selalu ada irisan antara negara dengan persentase populasi dengan tingkat vaksinasi Covid-19 tinggi dengan negara dengan kasus Mpox yang lebih dari 500. Republik Demokratik Kongo (catatan: berbeda dengan Kongo), misalnya, sebagai negara dengan kasus Mpox terbanyak, hanya 19 persen persentase penduduknya yang mendapat vaksin Covid-19. Contoh lain, Iran, negara yang persentase penduduk mendapat vaksin Covid-19-nya mencapai 78 persen, temuan kasus Mpox-nya masih 0 sejauh ini. Contoh lain, negara seperti India yang punya penduduk dalam jumlah besar, 74 persen penduduknya sudah mendapat vaksin Covid-19, berdasar catatan WHO. Di negara tersebut, hanya ada enam kasus Mpox yang tercatat. Teori jumlah kasus Mpox sejalan dengan jumlah vaksin, ditemukan di negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, Spanyol, dan Australia. Namun, jika melihat negara-negara lain di dunia secara umum, tidak terlihat ada hubungan sebab-akibat langsung antara vaksin Covid-19 dan kasus Mpox. 100	2024-11-21
Berita CekFakta	Tidak Benar Prudential Alami Kebangkrutan	Tirto mencoba mengakses situs resmi Prudential di Indonesia. Kami menemukan kinerja perusahaan pada kuartal III tahun 2024 yang dipublikasikan pada 15 November 2024. Dalam laporan tersebut, Prudential menyebut kondisi keuangan yang sehat dan kuat. Per kuartal III 2024, Prudential Indonesia mencatat total aset sebesar Rp61,1 triliun dan dipercaya untuk mengelola total aset investasi sebesar Rp56 triliun. Prudential dalam laporannya juga menyebut, hingga kuartal III 2024, perusahaan asuransi ini telah membayar lebih dari 1,1 juta klaim senilai Rp13,6 triliun, meningkat 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi keuangan perusahaan juga disebut masih sehat dan kuat, tercermin dari tingkat solvabilitas (Risk Based Capital) di kuartal III/2024 sebesar 476 persen, di atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator. RBC yang di atas ketentuan regulator ini menunjukkan kemampuan Prudential untuk dapat membayarkan klaim secara berkelanjutan hingga jangka panjang. Perlu diketahui, Risk Based Capital adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi. Dalam laporan tersebut, Prudential juga disebut mencatatkan pertumbuhan bisnis yang positif. Prudential terekam meraup pendapatan premi Rp15,5 triliun pada kuartal III 2024, meningkat 4,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh pertumbuhan dari premi bisnis baru sebesar 7 persen, serta pertumbuhan produk asuransi tradisional sebesar 29 persen. Pertumbuhan positif ini, ditambah RBC yang di atas ketentuan regulator, menjadi indikasi Prudential masih beroperasi secara sehat sebagai perusahaan dan belum mengalami kebangkrutan. Lebih lanjut, informasi di situs resmi Prudential juga menunjukkan masih ada beragam aktivitas yang perusahaan langsungkan periode Oktober sampai Desember 2024 dengan tajuk PRUActive Family 2024. Hal ini menunjukkan kalau perusahaan masih beroperasi hingga akhir tahun 2024 ini. Akun media sosial Prudential di Instagram, @id_prudential juga terlihat aktif masih aktif per 20 November 2024. 100	2024-11-20
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran CPNS Basarnas 2024 Beredar di Facebook	Mula-mula Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) yang digunakan dalam unggahan. Hasil pencarian kecocokan persis mengarahkan salah satunya mengarahkan ke cuitan dari akun @SAR_NASIONAL berikut. Akun tersebut, meski tidak bercentang biru (tanda verify) mencantumkan keterangan akun resmi di bio-nya dan mengarahkan ke situs resmi Basarnas dalam keterangan akunnya. Cuitan akun @SAR_NASIONAL tersebut berasal dari unggahan 5 November 2019. Pun, tulisan dalam poster tersebut adalah terkait seleksi penerimaan CPNS Basarnas 2019. Jika mencermati dengan seksama foto poster yang digunakan dalam unggahan di Facebook juga terdapat kejanggalan. Terlihat tipe tulisan (font) dan resolusi pada teks '2024' berbeda dengan tulisan lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya upaya manipulasi foto tersebut. Kami juga kemudian mencoba mengakses tautan yang terdapat di bagian akhir unggahan. Setelah menekan tombol tersebut, kami dibawa ke situs dengan tampilan formulir pendaftaran yang meminta sejumlah data pribadi pengisinya. Mulai dari nama lengkap, usia, jenis kelamin, hingga nomor telepon dengan akun Telegram aktif. Formulir tersebut terlihat mencurigakan karena dalamnya memuat teks berjalan bertuliskan, “Silahkan isi Data Anda Dengen Benar Di Bawah Untuk Pendaftaran BASARNAS 2024.” Terdapat salah ketik pada kata "dengan" dalam teks tersebut. Kesalahan tersebut umumnya tidak terjadi di situs yang dikelola secara profesional apalagi situs pemerintah. Penggunaan huruf kapital juga cenderung tidak konsisten. Hasil pemindaian dengan perangkat URL Scan juga menunjukkan alamat domain (alamat utama situs tersebut) adalah jsdelivr.net dan aflha.nl. Hal ini sangat mencurigakan karena alamat domain situs resmi pemerintah, selalu berakhiran 'go.id'. Hal ini perlu mendapat perhatian karena pendaftaran CPNS melalui situs selain situs resmi pemerintah berpotensi menjebak orang dalam skema phishing, atau pencurian data pribadi. Kanal informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga sempat merilis keterangan pers yang menjelaskan pendaftaran CPNS hanya melalui kanal resmi dari insatansi tersebut. "Proses pendaftaran akan dilakukan melalui portal SSCASN BKN mulai tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 17.08.45 WIB sampai dengan 06 September 2024," begitu bunyi keterangan dalam rilis tersebut. Adapun situs pendaftaran CPNS dilakukan melalui satu pintu yakni di situs www.sscasn.bkn.go.id. Pemantauan Tirto, tampilan pendaftaran CPNS atau calon aparatur sipil negara (CASN) berbeda dengan tampilan formulir pendaftaran yang beredar di media sosial. Situs BKN juga sempat merilis informasi kalau pendaftaran di portal BKN telah resmi berakhir. Batas waktu pendaftaran seleksi CPNS 2024 ditutup pada 10 September 2024 di mayoritas instansi, kecuali waktu pendaftaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, yang ditutup pada 13 dan 14 September 2024. Pelamar CPNS 2024 tercatat sebanyak 3,96 juta orang. Berdasar informasi dari situs resmi Basarnas, proses pendaftaran seleksi juga telah berlangsung antara 20 Agustus 2024 - 10 September 2024. Periode 17-19 November 2024, adalah masa pengumuman hasil SKD CPNS, berdasar informasi dari halaman tersebut. Di situs resmi Basarnas juga tidak informasi apapun terkait lowongan baru. Informasi terakhir yang dipublikasikan, per 19 November 2024, adalah soal "Pengumuman Seleksi PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 Periode II Pengumuman Seleksi PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 Periode II" serta "Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS)”. 100	2024-11-20
Berita CekFakta	Benarkah Menekan Samping Kaki Bisa untuk Cek Kesehatan Jantung?	Mengutip laman Alodokter, serangan jantung adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu fungsi jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sementara halaman situs Rumah Sakit Siloam, dalam sebuah artikel menyebut beberapa gejala sakit jantung seperti sesak napas, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, pusing, serta kaki bengkak. Gejala yang terakhir disebut terjadi karena darah tidak dapat mengalir ke jantung dengan optimal sehingga terjadi penumpukan cairan di kaki, yang merupakan titik terendah dalam tubuh. Bengkak alias edema adalah kondisi penumpukan cairan berlebih pada bagian tubuh tertentu. Kaki menjadi salah satu bagian tubuh yang paling sering mengalami edema. Penjelasan tersebut menjadi yang terdekat yang bisa kami temukan terkait memeriksa penyakit jantung dengan pemeriksaan lewat menekan kaki. Dalam sebuah artikel, Kompas.comsempat membahas soal metode yang sama. Dalam artikel tersebut disebutkan kondisi setelah menekan kaki, kondisinya bertahan lebih dari dua detik bisa jadi tanda gagal jantung. Kondisi tersebut disebut sebagai pitting edema. Pitting edema, menurut Alodokter, memang bisa jadi tanda beberapa penyakit, seperti penyakit ginjal dan gagal jantung. Kondisi ini ditandai dengan pembengkakan di bagian tubuh yang akan membentuk lesung atau cekungan bila ditekan. Pitting edema adalah pembengkakan yang umumnya muncul di bagian kaki akibat penumpukan cairan. Tanda-tandanya memang mirip dengan edema pada umumnya, seperti bengkak, kulit meregang atau kemerahan, sendi kaku, dan kulit terasa hangat jika disentuh. Namun, yang perlu diingat, ada banyak penyebab pitting edema, misalnya, kehamilan, efek samping obat, penyakit hati kronis, gangguan fungsi ginjal, hingga gagal jantung. Melansir artikel Kompas, pun belum ada hasil studi atau penelitian apapun yang membuktikan tes dengan menekan kaki tersebut bisa membantu mendeteksi adanya gejala gagal jantung. Untuk memastikan adanya gejala gagal jantung, untuk mendapat hasil yang lebih akurat, sebaiknya pasien melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan detail. Tirto juga kemudian mencoba menghubungi Dokter Nurul Fajriah Afiatunnisa, dari Praktek Mandiri Dokter Nurul, di Rangkasbitung, Banten. Senada, dr. Nurul mengatakan cara memeriksa kesehatan jantung lewat menekan kaki tidak tepat dan kelewat menyederhanakan. Pasalnya, kesehatan jantung perlu diperiksakan secara holistik melalui anamnesis (tanya jawab gejala, riwayat penyakit), pemeriksaan fisik head to toe, dan pemeriksaan penunjang (Ro Thorax, EKG, Treadmill, pemeriksaan enzim jantung, dll) yang dilakukan simultan. Dia melanjutkan penekanan area kaki biasanya diperuntukkan untuk mengecek kondisi pitting edema atau bengkak akibat penumpukan cairan di area kaki. “Pada kasus kelainan pada jantung salah satu gejalanya yaitu edema tungkai, akan tetapi, itu tidak cukup kuat untuk menilai kesehatan jantung seseorang. Karena edema atau pitting edema juga lazim ditemui pada kondisi lainnya misalnya terlalu lama kaki menggantung, kelamaan berdiri, efek obat, alergi dan sebagainya. Jadi, tidak tepat jika menekan kaki bisa menilai kesehatan jantung seseorang,” tuturnya kepada Tirto, Selasa (19/11/2024). Dokter Nurul menambahkan, gejala kelainan jantung pun beragam tergantung penyebab sakitnya. “Penyakit arteri koroner, pembengkakan jantung hingga gagal jantung, ada yang bahkan tidak bergejala di awal. Itulah mengapa penting melakukan pemeriksaan rutin kesehatan atau MCU untuk menilai resiko hingga melihat kesehatan jantung itu sendiri,” tambahnya lagi. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia (PPPERKI), Dr. Radityo Prakoso, SpJP juga mengatakan hal yang sama. Dia menyebut kalau video yang tersebar di media sosial tersebut tidak tepat. “Info ini kurang benar. Karena tidak semua bengkak di kaki terkait dengan penyakit jantung. Ada baiknya untuk mengkonsultasikan ke dr jantung terlebih dahulu agar tidak salah kaprah,” ujarnya lewat pesan singkat kepada Tirto, Selasa (19/11/2024). Mengutip heart.org, terdapat beberapa metode umum untuk memeriksa gagal jantung. Pertama; pemeriksaan fisik. Tahapan ini mencakup pemeriksaan riwayat kesehatan, daftar obat-obatan yang dikonsumsi, serta gejala yang dirasakan. Selanjutnya dokter umumnya akan mengukur tekanan darah dan menimbang berat badan. Setelah itu baru dokter akan mendengarkan jantung dan paru-paru menggunakan stetoskop untuk memeriksa kondisi kognitif pasien. Metode berikutnya adalah pemeriksaan darah. Selain itu juga terdapat metode X-ray dada, Electrocardiogram (EKG), tes latihan stress, katerisasi jantung, dan Magnetic Resonance Imaging (MRI). Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga punya serangkaian pengujian untuk memeriksakan kondisi penyakit jantung. Untuk mengonfirmasi masalah penyakit jantung, dapat dilakukan EKG, ekokardiografi, rontgen dada, tes treadmill, MRI, dan CT Scan jantung, di samping anamnesis (wawancara medis). Dalam halaman lain, Kemenkes menyarankan pemeriksaan laboratorium dasar seperti tes darah dan EKG untuk bisa memahami kesehatan jantung kita secara mendalam dan tidak terlalu susah. 100	2024-11-20
Berita CekFakta	Penipuan Program Umroh Gratis dari Gajah Duduk pada Akhir 2024	Tirto melakukan penelusuran dengan mengambil potongan gambar poster dari unggahan dan melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search). Hasil pencarian mengarahkan ke unggahan dengan gambar serupa dari akun media sosial resmi Gajah Duduk. Terdapat setidaknya dua unggahan serupa dari akun Instagram Gajah Duduk bercentang biru (verified) di Instagram. Unggahan pertama, pada 14 Juli 2024. Benar, Gajah Duduk menyelenggarakan program umrah gratis. Namun ada sejumlah informasi yang berbeda dengan unggahan dari akun di Facebook yang viral. Pertama soal jumlah tiket umrah yang dibagikan. Kontes umrah gratis dari Gajah Duduk hanya menyediakan dua tiket. Kemudian soal cara turut serta dalam kontes tersebut. Tidak ada pendaftaran lewat situs tertentu seperti yang dibagikan sebelumnya. Dalam instruksi dalam unggahan, calon peserta cukup mengikuti akun media sosial Gajah Duduk, mengunggah ulang (repost) unggahan di Instastory, memberi tanda suka, memberi komentar terkait alasan memenangkan umrah gratis, dan me-mention minimal lima teman lain. Terakhir, terkait dengan masa penyelenggaraan. Unggahan di Instagram juga menyebut secara jelas periode kontes hanya sampai 17 Agustus 2024. Meski begitu, dalam unggahan lain bertanggal 15 Agustus 2024, yang juga didapat dari hasil reverse image search, kontes tersebut memang berlanjut sampai 31 Agustus 2024. Dari jumlah tiket yang dibagikan, serta tanggal penyelenggaraan, ada indikasi upaya memanipulasi gambar poster dari kontes yang dibuat Gajah Duduk. Lebih lanjut, kami juga mencoba mengakses tautan halaman pendaftaran yang terdapat di bagian akhir unggahan di Facebook. Tautan tersebut mengarahkan ke situs lain, berbentuk formulir yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telepon. Meski berisikan banyak gambar dan gambar, tidak ada tombol dalam situs ini yang bisa ditekan, selain teks boks dan tombol "Daftar Sekarang". Tampilan situs ini mencurigakan dan biasanya tidak umum digunakan oleh situs resmi. Apalagi, hasil pemindaian URLScan.io menunjukkan alamat rumah (domain) situs formulir tersebut adalah aply-in.com. Situs ini bukan situs resmi dari Gajah Duduk. Situs resmi Gajah Duduk adalah https://sarunggajahduduk.id/id. Situs berbentuk formulir yang tidak mengarah ke situs resmi, memiliki potensi pencurian data. Hal ini Tirto temukan di beberapa kasus sebelumnya. Lebih lanjut, Tirto juga menemukan unggahan berikut dari akun resmi Gajah Duduk di Instagram yang berisikan pengumuman pemenang peraih tiket umrah, tertanggal 11 September 2024. Penelusuran dari dua akun resmi Gajah Duduk di Instagram (akun 1, akun 2) juga tidak ditemukan informasi adanya kontes serupa pada Oktober ataupun November 2024. 100	2024-11-19
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pinjaman Paylater BCA Rp20 Juta di Facebook	Kami mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) terhadap foto dalam unggahan. Terlihat foto yang sama dengan iklan Paylater dari akun resmi BCA berikut. Namun, terdapat detail dalam foto yang terlihat berbeda. Tulisan teks soal nilai pinjaman dana Rp20 juta di Paylater dan ilustrasi Rp100 ribu tidak terlihat di unggahan aslinya. Kami kemudian mencoba mengakses tautan yang terdapat dalam unggahan yang tersebar di medai sosial. Tautan tersebut mengarahkan ke sebuah situs yang berisikan formulir pendaftaran yang meminta sejumlah data pribadi; mulai dari nomor kontak, nama lengkap, nomor kartu debet, dan saldo rekening tabungan terakhir. Situs tersebut juga menggunakan desain serupa situs resmi BCA. Namun, tombol-tombol dan ataupun tautan lain di situs tersebut tidak dapat diklik. Hanya text box yang meminta data, serta tombol “lanjut” dan “ajukan sekarang” yang bisa diklik. Hal ini bisa menjadi indikasi, situs tersebut adalah situs palsu. Kami juga mencoba mengakses akun yang membuat unggahan tersebut. Akun tersebut menggunakan foto profil BCA Paylater, dan memiliki pengikut sebanyak 137 orang. Namun, akun tersebut tidak memiliki tanda centang biru (verified) yang biasanya ada di akun media sosial resmi bank. Berdasar keterangan informasi akun, terlihat juga bahwa akun ini baru dibuat pada bulan September 2024. Akun resmi Facebook BCA di antaranya adalah "GoodLife BCA" dan "Bank BCA". Keduanya bercentang biru. Ada pula akun resmi Facebook BCA untuk produk BCA, seperti "Xpresi" dan "Kartu Kredit". Tautan di situs tersebut juga malah mengarahkan ke situs lain, bukan situs resmi BCA (BCA.co.id). Bahkan, ketika kami mencoba mengakses, tautan tersebut mengarahkan ke situs yang memiliki keterangan situs berbahaya. Penelusuran dengan URLScan.io juga menemukan kalau domain (alamat sumber) situs tersebut, ke alamat http://layanan-aktivasi-paylater-id.my.id. Tidak terafiliasi dengan situs resmi BCA. Kami juga menemukan informasi dari situs resmi BCA berikut yang menyebut beredarnya banyak modus mengatasnamakan Paylater atau kartu kredit BCA. BCA juga membagikan tips untuk terhindar dari modus penipuan tersebut. Ada beberapa tahapan: 1. Cek akunnya. Akun resmi IG bank BCA adalah @GoodlifeBCA. 2. Jika menerima konten dari sumber yang tidak jelas, jangan mudah tergoda untuk klik tombol “Learn More”, “Sign Up”, dan lain-lain. Karena akan diarahkan ke web/halaman palsu Bank BCA, atau mungkin juga berupa tautan Malware. Jangan pernah sekali-kali mengisi data pribadi sembarangan. 3. Jaga selalu kerahasiaan data pribadi seperti nomor kartu debit / kartu kredit, PIN, CVV/CVC, OTP dll. Pihak BCA juga mengimbau untuk mengadukan penipuan dari akun-akun tersebut ke akun resmi Instagram BCA. “Laporkan juga ke Instagram agar akun mereka di-takedown. Atau segera laporkan ke Halo BCA di 150088,” begitu bunyi keterangan penutup dari situs tersebut. 100	2024-11-18
Berita CekFakta	Hoaks Video Penggeledahan Ruang Stafsus Budi Arie Terkait Judol	Tirto menemukan unggahan video yang sama di Instagram milik Anggota DPR-RI Ahmad Sahroni. Dalam video yang diunggah lewat akun Instagram @ahmadsahroni88, terlihat beberapa orang penyidik berkemeja merah sedang melakukan penggeledahan. Sekelompok orang berseragam merah itu diduga adalah penyidik Kejaksaan Agung, hal ini terlihat dari logo bertuliskan Pidsus Kejaksaan yang ada di sisi lengan seragam tersebut. Dalam keterangan unggahan, Ahmad Sahroni mempertanyakan kebenaran narasi yang diklaim penemuan tumpukan uang di ruang stafsus eks Menkominfo Budi Arie terkait kasus judi online. Benar-benar Gila..!!Ruangan staf khusus Budi Ari (Menkoinfo) pelindung judi online di grebek Polisi, telah ditemukan tumpukan uang yg jumlahnya sangat fantastis. Serius nih berita beneran gak siy ???” tulis Sahroni dalam akun Instagramnya, Minggu (10/11/2024) Tirto menelusuri klaim ini dengan memasukan kata kunci “Penemuan Tumpukan Uang di Ruang Stafsus Budi Arie Judi Online" ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami menemukan keterangan resmi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membantah bahwa video yang beredar tersebut merupakan penemuan tumpukan uang di ruang stafsus eks Menkominfo Budi Arie terkait kasus judi online. Mengutip laporan Tirto yang melansir Antara, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengatakan video yang diunggah Ahmad Sahroni merupakan kejadian di tempat lain dan dalam kasus berbeda. "Kami tidak melakukan penggeledahan di tempat itu," kata Harli, Senin (11/11/2024). Harli memastikan video itu bukan terkait penggeledahan di ruang staf khusus Budi Arie. Dia juga mengeklaim dalam waktu dekat ini tidak melakukan penggeledahan. "Kalau melihat video tersebut sepertinya kegiatan penyidik di tempat lain dan dalam kasus lain yang sudah dirilis," tutur Harli. Terpisah, mengutip pemberitaan Kompas, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Abdul Qohar menjelaskan, sekelompok orang berpakaian merah dalam video yang beredar memang merupakan penyidik Kejagung. Namun, konteks asli penggeledahan tersebut adalah saat penyidik Kejagung menyita uang di kantor PT Aset Pasifik terkait kasus dugaan korupsi PT Duta Palma. "Ketika yang dipakai seragam yang saya lihat itu, pada saat kita melakukan penggeledahan di PT Asset Pacific," kata Abdul dikutip dari Kompas Selasa (12/11/2024). Perlu diketahui, Kejagung menyita uang tunai sebesar Rp301 miliar di kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh PT Duta Palma Group per Selasa, 12 November 2024, melansir dari CNN Indonesia. Sebelumnya, pada akhir September 2024, JAM Pidsus Kejagung juga menerima pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT Duta Palma. Pengembalian uang itu diberikan salah satu tersangka korporasi, PT Asset Pacific, senilai Rp450 miliar. Dalam kasus ini, terdapat lima tersangka korporasi yang sudah ditetapkan, yakni PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani. Kelima perusahaan itu dijerat pasal 3 pasal 4 dan pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010. Kemudian, dua yang juga disangkakan tindak pidana pencucian uang, yakni PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantations. 100	2024-11-15
Berita CekFakta	Benarkah Ramuan Daun Sembung Dapat Sembuhkan Penyakit Liver?	Mengutip penjelasan dalam situs Alodokter yang telah ditinjau oleh dr. Pittara, penyakit liver adalah istilah yang digunakan untuk setiap gangguan pada liver atau hati sehingga menyebabkan organ ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Pada dasarnya, hati dapat memperbaiki sel-selnya yang rusak. Namun, pada penderita penyakit liver, sel-sel hati yang rusak cukup banyak sehingga fungsinya terganggu. Biasanya, fungsi hati akan mulai menurun ketika sel-sel hati yang rusak mencapai 75 persen. Penyakit liver dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti infeksi virus, kecanduan alkohol, serta penumpukan lemak di hati. Lebih lanjut, pengobatan penyakit liver tergantung pada penyebab yang mendasarinya, tingkat keparahan, dan kondisi pasien. Kembali ke klaim yang menyebut bahwa ramuan daun sembung dapat menyembuhkan penyakit liver. Mengutip penjelasan dalam situs Halodoc yang telah ditinjau oleh dr. Rizal Fadli, daun sembung atau yang memiliki nama latin Blumea balsamifera merupakan tanaman herbal yang kaya akan kandungan dan manfaat. Kandungan minyak atsiri pada daun sembung membuat tanaman ini sangat baik untuk dijadikan obat herbal. Selain itu, ada berbagai kandungan antioksidan flavonoid, seperti blumeatin, quercetin, rhamnetin, tamarixetin, dan luteolin. Dengan beragam kandungan tersebut, daun sembung memiliki beragam manfaat untuk tubuh seperti membantu pemulihan luka, mengatasi infeksi jamur pada kulit, mengatasi diare, mencegah perkembangan sel kanker, mengatasi penyakit lambung, mengoptimalkan kesehatan otak, mencegah batu ginjal, mengatasi flu, hingga mengatasi gangguan kesuburan. Sebuah artikel penelitian pada tahun 2018 yang dipublikasikan di Jurnal Digital Chinese Medicine berjudul “Recommended Medicinal Plants as Source of Natural Products: A Review” menyebut daun sembung menjadi salah satu rekomendasi obat herbal karena memiliki sifat antijamur dan antibakteri di dalamnya. Penelitian tersebut juga menyebut bahwa kandungan flavonoids, tannins, polyphenyls, dan alkaloids pada daun sembung bermanfaat untuk beragam masalah kesehatan seperti ginjal, hipertensi, luka, luka terinfeksi, diare, rematik, kejang, pilek dan batuk, infeksi saluran pernapasan. Namun, secara keseluruhan Tirto belum menemukan studi ilmiah terkait yang membuktikan klaim bahwa ramuan rebusan daun sembung dapat menyembuhkan penyakit liver. Selanjutnya, untuk menelusuri kebenaran klaim ini secara medis untuk memastikan kebenaran klaim tersebut secara medis, Tirto mencoba menghubungi Dokter Nurul Fajriah Afiatunnisa, dari Praktek Mandiri Dokter Nurul, di Rangkasbitung, Banten. Dokter Nurul menegaskan bahwa klaim bahwa ramuan rebusan daun sembung dapat menyembuhkan penyakit liver adalah tidak benar dan sebaiknya tidak dijadikan rekomendasi pengobatan liver. “Benar daun sembung memiliki kandungan senyawa fitokimia atau kelompok senyawa alami untuk obat, akan tetapi tidak semua fitokimia tersebut telah diujicobakan terutama untuk kelainan pada liver. Sehingga, terlalu dini mengklaim daun sembung dan serai bisa menyembuhkan penyakit liver,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Jumat (15/11/2024). Ia berpesan kepada masyarakat untuk tidak terburu-buru mengakui klaim daun sembung untuk penyakit liver karena belum adanya penelitan atau bukti medis yang membenarkan hal tersebut. Lebih lanjut, dokter Nurul memberikan penjelasan bahwa penyakit liver sendiri bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti infeksi virus, penggunaan alkohol jangka panjang, gangguan sistem imun, genetik dan sebagainya. Dengan beragamnya faktor penyebab penyakit liver tersebut maka pengobatannya pun harus disesuaikan dengan penyebabnya. Ia bahkan memberikan contoh pada beberapa kasus penyakit liver sering tidak bergejala di awal bahkan yang sudah terlambat terdeteksi justru sulit disembuhkan. “Sehingga yang perlu diperhatikan yaitu pemeriksaan rutin atau medical check up untuk mendeteksi kelainan yang mungkin terjadi. Selain itu, gaya hidup yang sehat sejak dini perlu untuk dilaksanakan guna menghindari gangguan pada liver,” ujarnya. 100	2024-11-15
Berita CekFakta	Hoaks Erick Pecat eks Dirut Pertamina untuk Korupsi Rp1,7 T	Pertama-tama, Tim Riset Tirto menelusuri sumber berita yang disertakan dalam keterangan takarir unggahan. Berbekal petunjuk nama media yang dicantumkan dalam takarir unggahan, kami menemukan cuplikan artikel berita itu berasal dari media Monitor Indonesia berjudul “Rugikan Negara Rp 1,7 Triliun, Kejagung Bakal Bongkar Kasus Dugaan Korupsi di PT PERTAMINA” yang diunggah pada Selasa (5/11/2024). Tirto lalu membaca secara utuh konteks artikel berita tersebut, hasilnya kami tidak menemukan adanya informasi yang membenarkan klaim bahwa Erick Thohir, memecat Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina karena kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp1,7 triliun. Artikel tersebut memberitakan dugaan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Kejagung di PT PERTAMINA (Persero) untuk mengungkap kasus dugaan korupsi senilai USD 113,839,186.60 atau Rp 1,7 triliun. Penyidik Kejagung diduga mencari informasi PT Kilang Pertamina Indonesia dan potensi investasi sebesar 15 miliar dollar AS. Meski begitu, artikel yang sama juga memuat pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, yang membantah adanya penggeledahan tersebut. "Kami belum dapat info. Kami harus memastikan informasi ini terlebih dahulu," ujar Harli seperti yang dilansir dari artikel berita tersebut. Senada, artikel tersebut juga memuat pernyataan Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, yang membantah adanya penggeledahan di Gedung Pertamina. "Kejagung hanya meminta data dan dokumen," jelas Fadjar. Jadi, tidak ada satupun informasi atau pernyataan dari pihak terkait dalam artikel tersebut yang membenarkan klaim bahwa Erick Thohir, memecat Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina karena kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp1,7 triliun. Selanjutnya, Tirto juga melakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci terkait dari sejumlah klaim dalam unggahan seperti: “Erick Thohir Pecat Nicke Widyawati Karena Dugaan Korupsi”, “Kejagung Geledah Pertamina” dan “Kasus Dugaan Korupsi Pertamina Rp1,7 Triliun Nicke Widyawati” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada satupun keterangan resmi dan pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan hal tersebut. Mengutip situs resmi Pertamina, Kementerian BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11/2024) memang melakukan perubahan pimpinan Pertamina yang mencakup peresmian jajaran komisaris dan direksi Pertamina baru. Keputusan tersebut tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 & SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Dalam SK tersebut tertera, perombakan juga terjadi di jabatan Direktur Utama yang sebelumnya dijabat Nicke Widyawati saat ini dijabat oleh Simon Aloysius Mantiri. Mengutip laporan CNN Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pergantian Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina dilakukan demi melakukan penyegaran di tubuh perusahaan. Lebih lanjut, Erick sendiri memuji kinerja Nicke selama memimpin perusahaan tersebut yang. “Bu Nicke saya rasa sudah kerja secara maksimal. Beliau (Nicke Widyawati) sampai 6 tahun saya rasa (menjadi dirut Pertamina). Jarang loh dirut Pertamina selama itu. Jadi, saya mengapresiasi kinerjanya," jelas Erick dikutip dari CNN Indonesia, Senin (4/11/2024) Tidak ada satupun pernyataan Erick yang menyebut bahwa dirinya memecat Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina karena kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp1,7 triliun. Lebih lanjut, terkait tuduhan korupsi di PT Pertamina, belum ada putusan hukum yang telah mengonfirmasi adanya korupsi sebesar Rp1,7 triliun di PT Pertamina hingga artikel ini ditulis pada 14 November 2024. 100	2024-11-15
Berita CekFakta	Hoaks Adanya Kenaikan Biaya Transfer dari Bank BJB	Pertama-tama, Tim Riset Tirto mengeklik tautan yang disertakan dalam unggahan. Hasilnya, tautan tersebut tidak mengarahkan ke situs resmi Bank BJB. Penelusuran dilanjutkan dengan mengunjungi situs resmi Bank BJB. Hasilnya, kami tidak menemukan informasi apapun dari Bank BJB terkait adanya kenaikan biaya transfer. Namun, dari situs resmi tersebut kami menemukan petunjuk bahwa akun Facebook penyebar informasi kenaikan biaya transfer Bank BJB tersebut bukanlah akun media sosial resmi milik bank tersebut. Berikut akun media sosial resmi milik Bank BJB: Facebook: bank bjb (terverifikasi resmi) Twitter: @infobankbjb (terverifikasi resmi) YouTube: @bankbjbofficial Instagram: bankbjb (terverifikasi resmi) TikTok: infobankbjb Melalui keterangan pada akun Facebook dan Instagram resmi Bank BJB, kami menemukan keterangan resmi dari bank tersebut yang membantah adanya kenaikan biaya transfer seperti yang disertakan dalam klaim unggahan. “Hati-hati modus penipuan perubahan tarif transaksi, bank bjb tidak pernah meminta persetujuan perubahan tarif transaksi kepada nasabah, dan mengisi formulir pribadi yang bersifat rahasia….Mari bersama-sama jaga keamanan data dan transaksi digital kita! ️Info Selengkapnya: infobjb.id/bjbCall,” tulis keterangan resmi dari Bank BJB, Kamis (8/8/2024). 100	2024-11-14
Berita CekFakta	Hoaks Roy Suryo Dipenjara Karena Terbukti Pemilik Akun Fufufafa	Tirto menonton secara utuh video yang disertakan oleh sejumlah akun tersebut. Dalam video pembacaan vonis hakim yang disertakan, tidak ada pernyataan hakim yang menyebut bahwa Roy Suryo dipenjara karena terbukti sebagai pemilik akun Fufufafa. Teks yang tertera dalam video tersebut justru mengungkap bahwa konteks pembacaan vonis hakim ke Roy Suryo adalah terkait unggahan meme stupa. Berdasarkan petunjuk informasi tersebut, Tirto memasukan kata kunci “Unggahan meme stupa, roy suryo divonis 9 bulan penjara” di mesin pencarian Google. Hasilnya, kami menemukan video pembacaan vonis oleh hakim yang sama yang diunggah di kanal Youtube Kompas TV pada 29 Desember 2022. Konteks asli video tersebut adalah pembacaan vonis hakim terhadap Roy Suryo atas kasus penodaan agama dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Majelis Hakim menyatakan terdakwa Roy Suryo bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang berisi ujaran kebencian dan permusuhan individu yang memiliki unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebagai konteks, dalam kasus itu, Roy Suryo mengunggah meme stupa Candi Borobudur, yang disunting menyerupai wajah Presiden Joko Widodo. Jadi, video pembacaan vonis hakim yang disertakan dalam unggahan, sama sekali tidak terkait dengan klaim yang menyebut Roy Suryo dipenjara, karena terbukti sebagai pemilik akun Fufufafa. Sementara itu, terkait cuplikan video Roy Suryo yang mengenakan rompi tahanan seperti yang ditampilkan dalam sejumlah unggahan, momen tersebut identik dengan momen ketika Roy Suryo ditahan di Rumah Tahanan Salemba, usai menjalani pemeriksaan terkait kasus penistaan agama pada tahun 2022 silam. Momen tersebut terekam oleh sejumlah media seperti Kompas dan Seputar INews RCTI, dalam unggahan di kanal YouTube kedua media tersebut. Jadi, foto Roy Suryo mengenakan rompi tahanan tidak terkait dengan klaim bahwa dia dipenjara karena terbukti sebagai pemilik akun Fufufafa. Lebih lanjut, hingga Rabu (13/11/2024), atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada bukti atau laporan media kredibel lain yang membenarkan klaim bahwa Roy Suryo dipenjara karena terbukti sebagai pemilik akun Fufufafa. 100	2024-11-13
Berita CekFakta	Hoaks Poin-Poin Gebrakan Menteri Pendidikan Baru Abdul Mu'ti	Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan salah satu nomenklatur kementerian baru di era pemerintahan Presiden Prabowo. Kementerian ini berfokus pada menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai konteks, pada era pemerintahan sebelumnya, pendidikan dasar dan menengah ditangani direktorat yang bernaung di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). Untuk menelusuri klaim ini, Tirto mencoba menelusuri situs resmi Kemendikbudristek, hal ini dikarenakan Kemendikdasmen belum memiliki situs resmi. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun keterangan resmi yang membenarkan klaim soal sejumlah gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan. Meski begitu, hasil penelusuran mengarahkan kami ke unggahan Instagram akun resmi dari Kemendikbudristek (@kemdikbud.ri) yang membantah klaim soal beberapa poin gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru. Dalam keterangan resminya, Kemendikdasmen memastikan bahwa poin-poin gebrakan kebijakan seperti yang beredar di media sosial akhir-akhir ini tersebut bukanlah kebijakan resmi dari Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen. Instansi tersebut memastikan bahwa poin-poin gebrakan kebijakan tersebut juga tidak bersumber dari kanal resmi Kemendikdasmen. “Informasi yang beredar di media sosial dan grup percakapan terkait poin gebrakan #MenteriPendidikanBaru tidak bersumber dari pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, maupun kanal informasi resmi Kemendikdasmen. Pernyataan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat,” tulis keterangan resmi Kemendikdasmen pada Kamis (24/10/2024) Meski begitu, Kemendikdasmen mengaku terbuka terhadap aspirasi masyarakat tentang kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Aspirasi dari masyarakat dapat disampaikan lewat situs ult.kemdikbud.go.id. Selebihnya, Tirto juga tidak menemukan satupun pernyataan dari Abdul Mu’ti, baik dari keterangan resmi dari kementerian maupun dari pemberitaan media kredibel, terkait poin-poin gebrakan kebijakannya sebagai Mendikdasmen yang baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan. 100	2024-11-12
Berita CekFakta	Hoaks Lowongan Pendamping Lokal Desa dengan Gaji Rp15 Juta	Mengutip Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, tenaga pendamping lokal desa adalah tenaga pendamping profesional yang bertugas di antaranya melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan desa, perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal desa. Kembali ke klaim soal rekrutmen pendamping lokal desa. Pertama-tama, Tirto mencoba mengeklik tautan pendaftaran yang disertakan dalam seluruh unggahan klaim. Hasilnya, tautan tersebut tidak mengarahkan ke situs resmi milik Kemendes PDTT. Tautan tersebut justru mengarahkan ke sebuah situs asing yang meminta masyarakat untuk memberikan sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor akun aplikasi Telegram aktif. Sebagai informasi, situs resmi milik Kemendes PDTT adalah kemendesa.go.id. Tirto menelusuri situs resmi instansi tersebut dan tidak menemukan informasi soal rekrutmen pendamping lokal desa seperti dalam klaim unggahan. Namun, dari situs resmi tersebut, kami mendapatkan petunjuk bahwa seluruh akun pengunggah klaim lowongan tenaga pendamping lokal desa baru-baru ini tersebut bukanlah akun resmi milik Kemendes PDTT. Melalui akun Instagram yang telah terverifikasi resmi milik Kemendes PDTT (@kemendespdtt), kami mendapatkan bantahan resmi dari instansi tersebut terkait klaim lowongan pekerjaan sebagai tenaga pendamping lokal desa. Dalam keterangan resmi yang diunggah pada Jumat (25/10/2024) tersebut, Kemendes PDT memastikan tidak membuka lowongan Pendamping Lokal Desa. Instansi tersebut mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Kemendes PDT. “#SobatDesa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak membuka lowongan Pendamping Lokal Desa. Tetap berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi. Jika menerima informasi yang mengatasnamakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi silahkan dicek kembali kepada kami melalui kanal-kanal komunikasi kami,” bunyi keterangan Kemendes PDTT dalam unggahan tersebut. 100	2024-11-12
Berita CekFakta	Hoaks Program Subsidi BBM Gratis yang Mencatut Pertamina	Tirto melakukan penelusuran dengan mengamati video tersebut dari awal hingga akhir. Kami tidak menemukan adanya satupun petunjuk yang dapat membuktikan bahwa ada program pemberian BBM gratis di SPBU milik Pertamina. Audio yang disertakan dalam video tersebut justru membahas soal Presiden Prabowo yang memberikan arahan kepada seluruh Kepala Daerah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia dalam Rakornas di Sentul, Kamis (7/11/2024). Setelah ditelusuri, narasi yang tidak terkait dengan adanya program pembagian BBM gratis tersebut berasal dari unggahan akun TikTok resmi milik Metro TV. Tirto kemudian mengeklik link pendaftaran program pemberian BBM gratis tersebut. Hasilnya, tautan tersebut mengarahkan kami ke situs pendaftaran barcode subsidi tepat My Pertamina. Namun, setelah ditelusuri, situs tersebut bukanlah situs resmi milik Pertamina. Situs resmi pendaftaran subsidi tepat My Pertamina ada di linkini. Penelusuran dilanjutkan dengan mengunjungi situs resmi dari Pertamina. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya pengumuman soal program pemberian BBM gratis mulai dari 10 liter hingga 100 liter, yang diklaim diadakan sampai tanggal 30 November 2024, seperti dalam klaim unggahan. Namun, dari situs resmi Pertamina tersebut, kami mendapatkan petunjuk bahwa akun TikTok pengunggah klaim tersebut bukan merupakan akun resmi milik Pertamina. Akun TikTok resmi milik Pertamina adalah @pertamina dan telah terverifikasi, dengan tanda centang biru. Untuk memastikan klaim ini, Tirto menghubungi Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso. Fadjar memastikan klaim adanya program pemberian BBM gratis sampai tanggal 30 November 2024 di SPBU milik Pertamina adalah hoaks. “Pemberian BBM Gratis 10 Liter hingga 30 November dengan cara mendaftarkan diri melalui akun telegram adalah goax. Informasi resmi pendaftaran program subsidi tepat hanya melalui https://subsiditepat.mypertamina.id," kata Fadjar melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Minggu (10/11/2024). 100	2024-11-11
Berita CekFakta	Hati-Hati, Ada Situs SATUSEHAT Health Pass Palsu	Melansir keterangan resmi yang Tirto terima dari Kemenkes, situs https://sshp.id/ adalah situs palsu. Situs resmi dari Kemenkes mempunyai domain dengan akhiran "kemkes.go.id". “Kami mengimbau kepada publik untuk selalu waspada. Pengisian SSHP hanya melalui situs resmi sshp.kemkes.go.id atau SATUSEHAT Mobile dan tidak dipungut biaya sepeser pun,” ujar Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes RI, Setiaji, Selasa (5/11). Lebih lanjut, kata Setiaji, pelaku perjalanan hanya perlu mengisi formulir daring (online) secara gratis di tautan berikut. Setelah itu, akan muncul barcode yang berisi riwayat kesehatan dan perjalanan orang tersebut. Barcode tersebut akan dipindai oleh petugas di pintu kedatangan bandara. Seterusnya, barcode juga dapat disimpan oleh pengguna. Pada Rabu (6/11/2024), situs SSHP palsu ini sudah tidak dapat diakses. Namun, Setiaji mengimbau masyarakat, khususnya kepada pelaku perjalanan internasional, untuk tetap waspada terhadap potensi muncul kembalinya tindakan ilegal serupa. Apabila menemukan tindakan ilegal semacam itu, masyarakat dapat ikut melapor melalui email helpdesk@kemkes.go.id. Tidak hanya berpotensi merugikan secara finansial, tetapi juga tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut juga dapat berdampak pada keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat,” tutup Setiaji. Berdasar pemantauan Tirto, setibanya di bandara Indonesia, biasanya ada sejumlah papan kode barcode untuk mengakses ke situs SSHP dari Kemenkes tersebut. 100	2024-11-06
Berita CekFakta	Tidak Benar WHO Akui Mpox sebagai Efek Samping Vaksin Covid-19	Sebagai informasi awal, Mpox, yang sebelumnya dikenal sebagai cacar monyet atau Monkeypox, adalah penyakit zoonosis yang berarti ditularkan dari hewan ke manusia. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus dan penyebaran, seperti dilansir laman Kemenkes, ditemukan bahwa Mpox juga dapat menular antarmanusia, melalui kontak langsung dengan luka atau cairan tubuh orang yang terinfeksi, serta melalui kontak dengan benda atau permukaan yang telah terkontaminasi oleh virus. Gejala awal Mpox biasanya muncul dalam waktu 5 hingga 21 hari setelah terpapar virus. Gejalanya mencakup demam, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, sakit punggung, pembengkakan kelenjar getah bening, dan ruam kulit yang berkembang secara bertahap. Meski gejala Mpox pada umumnya bersifat ringan dan dapat sembuh dengan sendiri dalam beberapa minggu, pada beberapa kasus Mpox dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rentan, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan penderita gangguan sistem imun. Untuk mengecek apakah Mpox adalah efek samping vaksin Covid-19, Tim Riset Tirto berusaha melakukan penelusuran Google dengan kata kunci seperti judul artikel yang beredar, yakni “WHO Admits Monkeypox is Side Effect of Covid Vaccine”. Dari pencarian itu kami menemukan bahwa klaim ini telah dinyatakan tidak benar oleh beberapa lembaga pemeriksa fakta, salah satunya Reuters. Artikel Slay News yang dikutip oleh unggahan Facebook, terbit pada 11 Oktober 2024 dan berisi narasi tentang cacar monyet, cacar, dan cacar sapi yang disebut tercantum dalam VigiAccess milik WHO. Hal itu ditunjukkan terpampang di bawah vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTech, sebagai bukti bahwa WHO telah mengakui infeksi ini merupakan efek samping dari produk tersebut. Kendati begitu, tidak ada kasus Mpox, yang terdokumentasi, yang terbukti disebabkan oleh jenis vaksin apapun. VigiAccess sendiri merupakan alat pencarian berbasis web milik WHO untuk mengakses basis data VigiBase, yang mencantumkan laporan reaksi obat yang merugikan dan kejadian buruk setelah imunisasi. Aduan itu dilaporkan oleh individu kepada otoritas kesehatan nasional mereka, yang selanjutnya dilaporkan ke Program Pemantauan Obat Internasional WHO (WHO PIDM). Basis data yang dikelola oleh Pusat Pemantauan Uppsala (UMC)—sebuah yayasan nirlaba yang meneliti manfaat dan risiko produk obat, ini memang memperlihatkan enam laporan cacar monyet, lima laporan cacar sapi, dan 15 laporan cacar setelah menerima vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Namun, juru bicara WHO mengatakan, data tersebut mencerminkan kemungkinan efek samping yang dilaporkan, bukan hubungan efek samping suatu produk yang dikonfirmasi. “Informasi dalam VigiAccess tentang potensi efek samping tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa produk obat atau zat aktifnya menyebabkan efek yang diamati atau tidak aman untuk digunakan,” kata juru bicara WHO, seperti dinukil Reuters, Rabu (30/10/2024). Juru bicara tersebut menambahkan bahwa hubungan sebab akibat adalah proses rumit yang memerlukan penilaian menyeluruh dan evaluasi terperinci dari keseluruhan data. Menyoal situs Slay News, Media Bias Fact Check mengidentifikasi situs ini sebagai situs yang memiliki kredibilitas rendah dan bias ekstrem sayap kanan. Situs Slay News disebut seringkali menyebarkan propaganda, konspirasi, pseudosains, dan konten-konten plagiat. 100	2024-11-04
Berita CekFakta	Membedah Teori Konspirasi Covid-19 dari Dharma Pongrekun	Menanggapi komentar dari Dharma tersebut, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan, menyampaikan bantahannya. “Pernyataan Dharma Pongrekun tentang Covid-19 merupakan singkatan dari Certificate Of Vaccine Digital Identity dan 19 = AI (Artificial Intelligence) adalah salah dan tidak ada dasar ilmiahnya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Kamis (31/10/2024). Menurut Iwan, disinformasi ini sudah menyebar sejak tahun 2021, bersamaan dengan mulai beredarnya vaksinasi Covid-19 dan kewajiban sertifikat vaksinasi untuk syarat perjalanan. “Kelompok anti-vaksin merupakan pelopor penyebaran hoaks ini. Singkatan yang benar dari Covid-19 adalah Corona Virus Disease 2019. Nama penyakit yang disebabkan oleh virus korona, mulai menyebar Desember 2019, sampai menjadi pandemi pada tahun 2019-2023,” terang dia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga memuat penjelasan dalam situs resminya soal asal usul penyakit dan virus penyebab Covid. Covid-19 adalah nama penyakit, yang merupakan akronim dari Coronavirus Disease, yang kasus pertamanya ditemukan pada tahun 2019. Sementara nama virus penyebabnya adalah severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penamaan ini secara resmi diumumkan pada 11 Februari 2020. Sebelumnya, penyakit ini dikenal sebagai "2019 novel coronavirus" alias 2019-nCoV. Dalam video penjelasan singkat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menjabarkan kalau nama coronavirus karena bentuknya yang menyerupai mahkota, atau dalam Bahasa Inggrisnya, "crown". Lebih lanjut, soal terkait akronim yang disebut oleh Dharma, kami juga menemukan unggahan berikut yang tersebar tahun 2020, yang menyebut teori konspirasi serupa, yakni bahwa Covid-19 adalah kepanjangan dari Certificate of Vaccination Identification, dengan rujukan angka 19 yang berarti AI, seperti yang disampaikan Dharma. Unggahan ini telah ditandai sebagai hoaks. Pada tahun 2020, Reuters melakukan pemeriksaan fakta dan menyimpulkan informasi ini tidak tepat. Kembali ke video pendek yang menampilkan Dharma, dia juga menjabarkan singkatan untuk "Virus" sebagai "Vibration of US". Menurut Iwan dari FKM UI, ini juga tidak ada dasar ilmiahnya. “Hoaks ini disebarkan oleh kelompok orang yang percaya dengan teori konspirasi dan anti-vaksin. Kata Virus berasal dari bahasa Latin yang berarti “racun” atau “cairan kental”, yang kaitannya dengan penyebab infeksi. Virus adalah penyebab infeksi submikroskopik yang hanya dapat memperbanyak diri di dalam sel mahluk hidup lainnya,” begitu penjelasan Iwan. Lebih lanjut, soal singkatan "Viral" sebagai "Virus for All", disebut juga tidak ada dasar ilmiahnya. “Pada ilmu kedokteran, istilah viral digunakan untuk menjelaskan segala sesuatu yang disebabkan oleh virus. Sedangkan di internet dan media sosial, istilah viral berarti konten yang menyebar secara cepat dan luas,” terang Iwan. Iwan juga menyoroti komentar Dharma soal vaksin Covid-19 yang disebut tidak ada manfaatnya. Hal itu menurutnya sama sekali tidak benar. Iwan mengatakan, vaksinasi Covid-19 telah terbukti pada penelitian uji klinik maupun data terkait kematian pasien. Vaksin Covid-19 mencegah keparahan dan kematian orang yang terinfeksi penyakit itu. “Data di Indonesia menunjukkan orang yang terinfeksi Covid-19, yang sudah memperoleh vaksin booster, memiliki risiko kematian 5-10 kali lebih kecil dari orang yang tidak memperoleh vaksin,” tutur Iwan. Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes) menyebut, vaksinasi Covid-19 lengkap, ditambah booster, dapat memberi perlindungan hingga 91 persen dari kematian. Angka tersebut berasal dari analisis pasien terjangkit Covid-19 yang berada di bawah pengawasan Kemenkes. Sementara American Medical Association (AMA) pada Maret 2023 menyebut, orang yang mendapat suntikan dosis booster Covid-19, memiliki kemungkinan meninggal 14 kali lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima vaksin apa pun. 100	2024-11-01
Berita CekFakta	Apa Iya Tepung Tapioka dan Gula Merah Bisa Atasi Sakit Lambung?	Pertama-tama, sakit maag, menurut Alodokter, adalah rasa tidak nyaman di perut, seperti perut terasa penuh, rasa panas di perut bagian atas, serta perut kembung. Kondisi ini merupakan gejala penyakit di lambung, seperti tukak lambung atau gastritis. Sakit maag dapat disebabkan oleh penyakit pada organ di saluran pencernaan, seperti tukak lambung, infeksi bakteri H. pylori, peradangan di lambung (gastritis), dan penyakit refluks asam lambung (GERD). Sakit maag juga bisa terjadi akibat diabetes yang tidak terkontrol. Kemudian, Tirto mencoba mencari keterkaitan asam lambung dengan konsumsi campuran tepung tapioka dan gula merah. Salah satu hasilnya mengarahkan ke artikel bantahan hoaks dari Kementerian Komunikasi dan Digital berikut. Artikel dari tahun 2022 itu menyebut rebusan tepung kanji untuk mengobati asam lambung tidak benar. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ari Fahrial Syam membantah klaim tersebut. Pria, yang juga Dekan Fakultas Kedokteran Univeristas Indonesia ini, menyebut, belum ada bukti klinis yang bisa membuktikan efektivitas konsumsi rebusan tepung kanji secara rutin untuk mengobati dan mencegah sakit asam lambung. "Bahkan, pasien-pasien jadi kambuh maagnya mengikuti anjuran ini," katanya. Adapun tepung kanji dan tepung tapioka terbuat dari sari pati ketela pohon alias singkong. Keduanya adalah produk yang sama, hanya berbeda penyebutan saja. Kami juga menghubungi dr. Nurul Fajriah Afiatunnisa, dari Praktek Mandiri Dokter Nurul, di Rangkasbitung, Banten, untuk bertanya lebih jauh dan mengelaborasi terkait konsumsi tepung tapioka untuk mengobati mag. Menurut dr. Nurul, klaim tepung tapioka dan gula merah untuk mengobati maag itu keliru. “Beberapa alasannya, karena pertama meskipun tepung tapioka cenderung mudah dicerna, namun terdapat efek lain seperti pembentukan gas dan kembung di saluran cerna. Selain itu juga belum ada penelitian ilmiah yang meneliti dan memperkuat klaim tersebut,” terang dr. Nurul ketika dihubungi Tirto, Jumat (1/11/2024). Ia juga menyebut, sebenarnya ada penelitian pre-eksperimental yang pernah dilakukan mengenai campuran tapioka dan madu untuk masalah lambung. Namun, penelitian tersebut tidak memiliki sampel yang terbatas sehingga belum bisa digeneralisir dan ditetapkan kuat hasilnya untuk diterapkan pada masyarakat luas. Lebih lanjut, dr. Nurul menambahkan, risiko lain dari mengkonsumsi campuran tersebut adalah alergi atau justru memperberat gejala yang dirasakan, apabila dikonsumsi saat perut kosong atau sedang nyeri akut. “Maag atau dispepsia ini bisa dipicu oleh banyak faktor. Apabila terbukti sudah ada luka di lambungnya (misalnya lewat pemeriksaan endoskopi), maka yang dibutuhkan pasien adalah penanganan awal medikamentosa atau obat-obatan yang khusus untuk memperbaiki kondisi lambung tersebut,” terangnya. Ia juga menambahkan, beberapa tips untuk penderita maag akut, bisa dengan makan dengan porsi sedikit tapi sering. Perlu juga melakukan manajemen stres dengan baik, hindari makanan dan minuman yang dapat mengiritasi seperti pedas, asam, bersoda, kafein tinggi dan sebagainya. Narasi yang sama juga datang dari informasi dr. Rizki Amy Lavita di halaman tanya jawab Alodokter. Menurut dr. Rizki, sejauh ini belum ada penelitian yang menyebut efektivitas air tepung kanji dengan manisan seperti madu ataupun gula untuk menanggulangi masalah asam lambung atau Gastroesophageal Reflux Disease (GERD). "Sebaiknya, konsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter Anda, dan konsultasikan kembali keluhan Anda apabila belum ada perubahan," ujarnya. Beberapa tips untuk mencegah dan meredakan gejala masalah lambung adalah dengan menghindari makanan yang terlalu pedas atau asam, menghindari makanan tinggi lemak, jangan langsung berbaring setelah makan, makan teratur, menurunkan berat badan jika perlu, mengurangi konsumsi kopi dan alkohol, tidak merokok, dan meninggikan bantal tidur. Snada, dr. Nadia Nurotul Fuadah, juga memberi tanggapan serupa di halaman tanya-jawab Alodokter lainnya. Menurutnya, tepung kanji terbuat dari singkong sebagai bahan utamanya. Singkong memang diketahui merupakan bahan pangan yang mengandung kaya serat, mudah dicerna, dan efektif meredakan peradangan di saluran cerna, sehingga berguna dalam meredakan gejala penyakit lambung. Campuran tepung kanji, gambir, gula aren, dan air boleh saja dikonsumsi untuk mengatasi rasa tidak nyaman akibat penyakit lambung Anda. "Meski begitu, tidak disarankan bagi Anda mengonsumsi bubur kanji tersebut saat perut Anda sedang terasa sangat tidak nyaman, misalnya karena penyakit lambung Anda sedang kambuh," katanya. Melansir dari Healthline, tepung tapioka pada dasarnya tidak berbahaya, namun tepung ini juga hanya memiliki sedikit manfaat kesehatan karena kandungannya yang hanya karbohidrat semata. Terkait kandungan karbohidrat ini, tepung tapioka juga disebut kurang cocok untuk penderita diabetes karena kandungannya hampir murni hanya nutrisi tersebut. Sementara artikel yang dimuat di situs Johns Hopkins Medicine, rumah sakit dengan sekolah kedokteran pertama di Amerika Serikat, menjabarkan pola konsumsi yang baik untuk penderita GERD. Beberapa kelompok makanan yang dapat menyebabkan nyeri di ulu hati (dampak dari mag) adalah makanan yang kandungan lemak, garam, dan pedasnya tinggi. Beberapa contoh makanan kelompok ini adalah makanan goreng, makanan cepat saji, pizza, keripik kentang, sambal bubuk, bacon dan sosis, dan keju. Dalam artikel tersebut, Ahli Gastroenterologi di Johns Hopkins Medicine, Ekta Gupta, M.B.B.S., M.D., menekankan pentingnya pengelolaan pola makan dalam mengontrol asam lambung. Dia kemudian menjabarkan kategori makanan yang dapat mencegah asam lambung. Mulai dari makanan berserat tinggi seperti havermut dan beras merah, sayuran seperti wortel, brokoli, dan asparagus; kemudian makanan dengan kadar alkaline seperti pisang, melon, dan kacang, serta makanan dengan kandungan air tinggi seperti selada, timun, dan semangka. 100	2024-11-01
Berita CekFakta	Salah, Video Prabowo Promosi Jam Tangan	Mula-mula Tirto melakukan pemindaian konten audio dalam video karena sangat terlihat tidak sinkron antara gerak mulut Prabowo dengan konten audionya. Kami menggunakan perangkat Hive Moderation untuk memindai konten audio dari video tersebut. Hasil pemindaian menunjukkan, kemungkinan konten audio dibuat dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) sebesar 99,8 persen. Kami kemudian mencoba mengambil cuplikan video tersebut untuk melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search). Dari video yang ramai mendapat perhatian pada bulan Oktober, hasil pencarian mengarahkan ke video berikut yang diunggah kanal CNN Indonesia. Diketahui video tersebut berasal dari kejadian 29 April 2024 dalam acara halal-bihalal PBNU saat Prabowo memberikan sambutan. Dalam video tersebut Prabowo bercerita tentang kedekatannya dengan Nahdlatul Ulama (NU). Ia juga menyampaikan permintaan maafnya kepada pengurus besar NU karena tidak bisa hadir di pesantren besutan NU yang mendukung di Pilpres 2024. Sedangkan di video lainnya, hasil pencarian menunjukkan, potongan foto diambil dari debat kelima Pilpres 2024 pada 4 Februari 2024. Dalam video tersebut Prabowo menyampaikan soal perbaikan gaji guru. Tidak ada narasi soal penjualan jam tangan dalam dua video tersebut. 100	2024-10-31
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pengumuman Penerimaan Pegawai Pemerintah	BKN sempat membuat pernyataan terkait informasi soal penerimaan PPPK dalam unggahan akun sosial media resmi lembaga tersebut. "Musim seleksi rawan disinformasi, jadi pastikan #SobatBKN mencari informasi di kanal resmi agar terhindar dari informasi palsu, termasuk info yang dipotong-potong jadi tidak sesuai konteks," begitu bunyi unggahan akun @bkngoidofficial pada 7 Oktober 2024 lalu. Lembaga ini juga menyebut kalau kriteria, syarat, dan mekanisme seleksi sudah tersedia di Keputusan Menteri PANRB no 347, 348, dan 349 tahun 2024. BKN menekankan, informasi resmi hanya didistribusikan lewat kanal instansi pemerintah. Dalam keterangan resminya, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menegaskan, proses pendaftaran dan informasi mengenai seleksi pegawai negara hanya melalui satu situs resmi dari pemerintah. "Calon pelamar seleksi PPPK bisa mendaftar melalui portal https://sscasn.bkn.go.id sebagai situs resmi pendaftaran ASN secara nasional. Silakan mencermati mekanisme seleksi PPPK berdasarkan KepmenPANRB yang sudah kita terbitkan," ujarnya dikutip dari situs resmi MenPANRB. Informasi mengenai hasil seleksi juga dapat diakses melalui portal informasi yang sama. Lebih lanjut, saat Tirto mencoba mengakses ke tautan situs yang tersebar di media sosial, kami diarahkan ke sebuah situs dengan tampilan seperti formulir. Situs tersebut mencurigakan, karena menyertakan tombol pilihan bahasa di bagian atasnya yang ketika diklik tidak merubah apapun. Hanya kolom nama, nomor handphone, serta tombol "kirim", yang bisa diklik dalam halaman tersebut. Kami juga melakukan pemindaian situs tersebut dengan menggunakan URLScan.io. Hasil pemindaian menunjukkan domain, alias alamat utama situs tersebut, tidak terkait dengan situs resmi BPJS Kesehatan ataupun BKN. Ketiga domain situs tersebut adalah https://jobsids.com/. Ada indikasi pencurian data pribadi dari situs-situs yang mengatasnamakan lembaga pemerintahan seperti ini. Kami juga mencoba melakukan penelusuran terhadap penggunaan gambar sampul di situs tersebut. Salah satu hasil pencarian teratas mengarahkan ke akun sosial media dari BKD Provinsi Riau. Ini adalah poster penerimaan PPPK yang dibuat Pemerintah Provinsi Riau. Sebelumnya, pada Agustus 2024, Tirto juga menemukan modus serupa, terdapat sebuah tautan berbentuk formulir yang mengaku sebagai halaman pendaftaran CPNS. Unggahan tersebut telah terbukti palsu dan dihapus. 100	2024-10-31
Berita CekFakta	Benarkah Klaim Labubu Boneka Iblis?	Tirto mencoba menelusuri asal-usul dari boneka Labubu. Pertama-tama, melansir dari pemberitaan media nasional maupun internasional, pembuat Labubu adalah seniman asal Hong Kong, Kasing Lung. Bangkok Post mencatat, pria kelahiran tahun 1972 ini lahir di Hong Kong, kemudian tumbuh besar di Belanda. Pada tahun 2015, dia membuat sekelompok karakter monster yang diberi nama "The Monsters”. Selain Labubu, terdapat karakter Zimomo, Tycoco, dan Spooky, dengan desain monster tersenyum, dengan telinga panjang dan gigi menonjol. Masih dari artikel yang sama, disebutkan, dalam cerita yang dibuat Lung, Labubu adalah karakter yang baik hati, yang selalu ingin membantu, tetapi tanpa sengaja berakhir buruk. Kami juga mencoba menelusuri ke akun Instagram dari Kasing Lung dan mendapatkan unggahan tentang Labubu sudah dibuat sejak tahun 2015 lalu, sejak unggahan pertamanya. Hal ini juga terkonfirmasi dalam wawancara Lung dengan majalah Hypebeast pada tahun 2017 lalu. Artikel tersebut menjabarkan bagaimana Lung mendapat inspirasi dari Labubu dan karakter lainnya dari mitologi elf kuno di benua Eropa tempatnya tumbuh besar. “Ketika saya masih muda, saya suka membaca buku cerita dan dipengaruhi oleh legenda elf Eropa kuno. Saat itu, belum ada konsol game atau komputer, jadi saya hanya bisa menggambar boneka dengan pena, jadi saya punya ide untuk menggambar dongeng sejak saya masih kecil," cerita Lung, dikutip dari wawancara di situs tersebut. Lung juga menjelaskan bagaimana Labubu dan Tycoco, sebuah karakter berbentuk tengkorak, menjadi dua karakter favoritnya kala itu. Dari informasi langsung dari kerator Labubu, diketahui kalau karekter monster ini asal inspirasinya adalah legenda elf di Eropa kuno, bukan mitologi Hong Kong. Lebih lanjut, Tirto juga menelusuri klaim desain awal Labubu yang bertuliskan lambang 666 di perutnya. Kami mencoba mengambil cuplikan gambar dari video di TikTok. Hasil pencarian gambar terbalik (reverse image search) terhadap gambar boneka Labubu merah tersebut, salah satunya mengarahkan ke ke halama Carousell berikut. Di situs tersebut tertera keterangan kalau mainan model Labubu berwarna merah dengan tulisan 666 tersebut adalah kolaborasi Lung, dengan Ho2Work (pabrik mainan yang memang memproduksi Labubu), Alien Evolution Studio, dan Alien 666. Nama yang disebut terakhir adalah seniman lain asal Taipei. Karakter yang dia buat memang berwarna merah dan pada beberapa produk memakai kaos bertuliskan 666. Dalam sebuah artikel di majalah Keedan, disebutkan kolaborasi Kasing Lung dengan Alien 666 terjadi pada tahun 2022. Ini juga dibuktikan dengan unggahan di Instagram Alien666 pada Maret 2022 yang menunjukkan beberapa produk hasil kolaborasi dengan Kasing Lung. Lung sendiri diketahui memang kerap melakukan kolaborasi dalam karakter Labubu. Di Instagram, terlihat beberapa projek kolaborasi dengan Play Studio, Astro Boy, ataupun Godzilla. Dalam kolaborasi-kolaborasi tersebut, karakter Labubu memang didandani seperti karakter lain sesuai dengan kolaborasinya. Melihat unggahan pertama Lung di Instagram pada 21 September 2015, terlihat karakter Labubu yang dia buat, bentuknya mirip dengan Labubu yang ada saat ini. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan, desain boneka Labubu berwarna merah dengan angka "666" di badannya bukanlah desain awal Labubu, tapi adalah salah satu produk kolaborasi dari tahun 2022 lalu. 100	2024-10-30
Berita CekFakta	Tidak Benar Uang Kertas Resmi BRICS Memuat Bendera Indonesia	BRICS pada dasarnya adalah forum informal negara berkembang, yang mulanya diinisiasi oleh Rusia dan dimulai dengan pertemuan empat negara BRIC pada tahun 2006. Mereka menggelar konferensi tingkat tinggi (KTT) pertama pada tahun 2009 dan kemudian diikuti bergabungnya Afrika Selatan pada tahun 2010. BRICS lahir karena keinginan kelima negara yang tergabung untuk memperkuat posisi di dunia melalui kerja sama aktif di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Salah satu rencana besar BRICS adalah membuat mata uang sendiri. Hal ini diharapkan dapat menghilangkan ketergantungan negara-negara BRICS terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Selain lima negara pendiri, sudah ada empat negara tambahan yang bergabung dengan BRICS yakni Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Indonesia belum secara resmi menyatakan bergabung dengan BRICS, tetapi sudah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung. Hal ini setidaknya tercermin dari pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu), Sugiono, saat menghadiri KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada 24 Oktober 2024 lalu. "Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” ujar Menlu Sugiono dalam keterangan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri. Sugiono menilai, apa yang coba dikejar BRICS sejalan dengan program pemerintah yang baru. “Kita juga melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia,“ tambah dia. Terkait dengan klaim terbit resminya mata uang kertas BRICS pada KTT Oktober 2024 lalu, Tirto mencoba menelusuri kebenarannya. Hasil penelusuran di mesin pencarian Google mengarahkan ke artikel berikut dari Kominfo dan RRI. Dua sumber ini menyebut memang benar kalau KTT BRICS di Kazan turut dihadiri perwakilan Indonesia. Benar juga kalau ada bahasan soal kerja sama ekonomi, juga soal rencana dedolarisasi (upaya memutus ketergantungan pada dolar AS untuk perdagangan internasional), dan penggunaan mata yang berbasis blockchain. Namun, tidak ada pengesahan mata uang resmi BRICS dan pengukuhan Indonesia sebagai anggota dari acara tersebut. Sementara artikel dari Antara menyebut, berdasar Deklarasi Kazan, anggota BRICS menyadari manfaat dari instrumen pembayaran lintas batas yang cepat, dan berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif. Mata uang BRICS juga dapat menegaskan kemandirian ekonomi negara anggota sambil bersaing dengan sistem keuangan internasional yang sudah ada. Tetapi artikel Antara tersebut menegaskan, dari KTT BRICS di Kazan, belum ada mata uang spesifik yang terbit, tetapi sistem pembayaran berbasis blockchain BRICS sedang dalam tahap pengerjaan. Pencarian Tirto lebih jauh juga mengarahkan ke artikel dari Financial Express berikut. Artikel tersebut menegaskan kalau uang kertas yang dipegang Putin dalam acara tersebut adalah perangkat simbolis semata. Sementara media Rusia, Sputnik, juga menegaskan kalau uang kertas yang muncul di KTT BRICS di Kazan hanyalah simbol dan bukan mata uang resmi. "Sebanyak 1.000 uang kertas seperti itu –dengan nominal 100 BRICS– dicetak di Kota Kirzhach, wilayah Vladimir, Rusia," begitu tulis laporan Sputnik. Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, uang kertas simbolis tersebut menjadi lambang kerja sama timbal balik antarnegara BRICS. Lebih lanjut disebut kalau pencetakan uang tersebut diprakarsai oleh pendiri sekaligus pemilik Kirzhach Typography JSC, Yevgeny Fyodorov. Sementara laporan dari CNN Indonesia menyebut Presiden Putin belum berencana membuat mata uang khusus untuk negara anggota BRICS. Pembuatan mata uang diperkirakan akan membutuhkan proses panjang yang tidak mudah. Narasi dan desain mata uang BRICS memang kerap menjadi bahan perbincangan selepas KTT BRICS. Pada tahun 2023 lalu, desain uang kertas BRICS yang memuat bendera Indonesia juga sempat menyebar pada September 2023 di media sosial. Namun, setidaknya sampai akhir Oktober 2024 ini, uang kertas BRICS belum terbit secara resmi dan ditemukan beredar di masyarakat luas. 100	2024-10-29
Berita CekFakta	Hoaks Lowongan Kerja Mengatasnamakan BNN	100	2024-10-28
Berita CekFakta	Manipulasi Video Dokter Vito Promosikan Obat Pelangsing	Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video tersebut dari awal sampai akhir. Setelah diamati secara seksama, kami mendapati kejanggalan dari gerak mulut dr. Vito dan Raditya Dika dalam video dan suara yang dikeluarkan. Terlihat gerak mulut dan suara tidak sinkron. Kami lantas mencoba menelusuri keaslian dan konteks video tersebut. Pertama-tama, kami mengambil tangkapan layar dari salah satu momen di video tersebut. Lalu, kami menelusurinya dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Hasilnya, kami menemukan bahwa video tersebut identik dengan video yang diunggah di akun Youtube Raditya Dika berjudul “Yang Punya Jantung, Nonton Ini!” yang diunggah pada Rabu (6/3/2024). Dalam video aslinya tersebut, dr. Vito sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan seperti klaim bahwa Soimah berhasil menurunkan berat badan sebesar 23 kg dalam dua minggu tanpa diet dan olahraga berkat obat pelangsing miliknya. Sejumlah kejanggalan tersebut mengindikasikan adanya penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) dalam pembuatan video promosi obat nyeri sendi tersebut. Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian audio dengan perangkat pendeteksi AI. Hasilnya, perangkat Hive Moderation memberikan skor 99,99 persen kemungkinan audio dalam video tersebut adalah hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto sendiri mendapatkan klarifikasi langsung dari dr.Vito terkait klaim video diatas. Ia membantah bahwa dirinya membuat dan mempromosikan produk obat turun berat badan tanpa olahraga seperti dalam klaim diatas. “Saya tidak pernah membuat produk turun berat badan, tidak pernah merekomendasikan turun berat badan tanpa olahraga. Jelas berat badan ideal utamanya dicapai dengan pengaturan pola makan dan olahraga sebagai prinsip dasarnya,” ujar dr. Vito lewat keterangan yang diterima Tirto pada Jumat (25/10/2024). Dokter Vito sendiri, dalam unggahan di akun YouTube miliknya, telah mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mencatut namanya. 100	2024-10-25
Berita CekFakta	Minuman Soda & Bawang Bombai Bisa Atasi Radang Sendi, Apa Iya?	Mengutip penjelasan dalam laman Klikdokter yang telah ditinjau oleh dr. Nitish Basant Adnani, BMedSc. MSc., sendi adalah adalah bagian dari tubuh yang menghubungkan tulang-tulang. Lebih lanjut, sendi dapat bersifat kaku (sendi di antara tengkorak), dapat juga bersifat lentur, atau mudah digerakkan (sendi di bahu, pinggul, siku, dan lutut). Selain pada sendi-sendi besar tersebut, terdapat pula sendi-sendi kecil yang terletak pada jari-jari kaki dan tangan. Seringnya sendi digunakan, dapat membuatnya rentan terhadap berbagai gangguan. Salah satu penyakit sendi yang sering dijumpai di masyarakat adalah radang sendi. Mengutip penjelasan dalam laman Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) radang sendi atau arthritis adalah kondisi pembengkakan dan nyeri pada satu persendian atau lebih. Ada 2 jenis arthritis, yaitu Osteoarthritis dan Rheumatoid arthritis. Osteoarthritis adalah salah satu jenis arthritis yang paling umum terjadi. Hal ini menyebabkan tulang bergesekan sama lain dan sendi-sendi menjadi sakit, kaku atau bengkak. Kondisi ini biasanya mempengaruhi tangan, pinggul, lutut, leher,dan punggung bawah. Ini biasanya disebabkan oleh faktor penuaan tapi dapat juga terjadi pada anak sebagai akibat dari cedera olahraga yang pernah terjadi seperti dislokasi. Sementara itu, Rheumatoid arthritis juga dikenal penyakit asam urat adalah kelainan autoimun dan inflamasi kronis. Hal ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang sel-sel tubuh yang sehat yang menyebabkan peradangan pada bagian tubuh yang terkena. Pada kondisi ini sendi-sendi dan bagian tubuh lainnya seperti pembuluh darah, mata, mulut, jantung, paru-paru, dan kulit. Kembali ke klaim bahwa ramuan rebusan bawang bombai dan minuman bersoda dapat mengobati penyakit radang sendi. Mengutip penjelasan dalam artikel Alodokter yang telah ditinjau oleh dr. Sienny Agustin, bawang bombai atau yang memiliki nama ilmiah Allium cepa L kaya akan kandungan nutrisi yang beragam, mulai dari zat besi, zinc, senyawa sulfur organik dan berbagai jenis antioksidan, seperti flavonoid, asam fenolik, antosianin, dan quercetin. Karena kandungan nutrisinya yang beragam, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan mengonsumsi bawang bombai, di antaranya menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah konstipasi, mencegah osteoporosis hingga mengontrol kadar gula darah. Sebuah artikel penelitian pada tahun 2023 yang dipublikasikan di Journal of Ethnopharmacology berjudul “Anti-inflammatory effects of Allium cepa L. peel extracts via inhibition of JAK-STAT pathway in LPS-stimulated RAW264.7 cells” menyebut bahwa kulit bawang bombai memiliki kandungan flavonoid yang tinggi yang dapat meredakan penyakit inflamasi. Namun, efek antiinflamasi ekstrak kulit bawang bombai yang diperoleh menggunakan berbagai metode ekstraksi dan mekanisme yang mendasarinya diklaim masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto belum menemukan adanya studi ilmiah terkait yang membuktikan klaim bahwa ramuan rebusan bawang bombai dan minuman bersoda dapat menyembuhkan penyakit radang sendi. Selanjutnya, untuk menelusuri kebenaran klaim ini secara medis untuk memastikan kebenaran klaim tersebut secara medis, Tirto mencoba menghubungi Dokter Nurul Fajriah Afiatunnisa, dari Praktek Mandiri Dokter Nurul, di Rangkasbitung, Banten. Dokter Nurul menegaskan bahwa klaim yang menyebut ramuan bawang bombai dan minuman bersoda dapat menyembuhkan penyakit radang sendi adalah tidak benar. Hal ini disebabkan, penelitian khasiat bawang bombai baru sebatas pada kandungan nutrisi dan fungsi secara umum, bukan merujuk pada arthritis atau radang sendi secara spesifik. “Kandungan minuman soda yang dimaksud juga tidak memiliki kaitan dengan fungsinya dalam memperbaiki radang sendi. Bukti ilmiah tidak ada, serta efek samping yang justru dapat terjadi seperti nyeri di lambung, gangguan saluran cerna karena efek sodanya dan lain sebagainya,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Jumat (25/20/2024). Dokter Nurul menjelaskan bahwa penyebab radang sendi bervariasi mulai dari proses penuaan, autoimun infeksi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat pengobatannya pun beragam, ada yang membutuhkan proses yang lama dan ada juga yang singkat. “Radang sendi itu kompleks dan tergantung tingkat keparahannya. Maka, tidak heran jika sebagian pasien cukup hanya melakukan pengobatan singkat, namun ada yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk pengobatan,” tambahnya. Jika mengalami keluhan di area persendian, Dokter Nurul menyarankan agar masyarakat dapat mengevaluasi dahulu penyebabnya dan disarankan untuk memeriksanya ke fasilitas kesehatan terdekat. “Perhatikan faktor resiko (usia, indeks massa tubuh), istirahatkan persendian, bantu kompres hangat jika disertai bengkak, apabila keluhan terus berulang sebaiknya periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat,” pungkasnya. 100	2024-10-25
Berita CekFakta	Salah, Klaim PJ Gubernur DKI Teguh Setyabudi Berasal dari China	Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, Tirto sama sekali tidak menemukan bukti yang membenarkan klaim bahwa PJ Gubernur DKI saat ini, yaitu Teguh Setyabudi, berasal dari China. Lebih lanjut, tidak ada satupun informasi dan keterangan resmi yang membenarkan dan bisa membuktikan klaim bahwa ditunjuknya Teguh Setyabudi sebagai PJ Gubernur DKI bertujuan untuk melanjutkan proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) dan penjualan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke China. Berdasarkan profil yang didapatkan Tirto dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Teguh Setyabudi sendiri lahir di Purwokerto Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada tanggal 8 Maret 1967. Ia merupakan anak keempat dari sembilan bersaudara pasangan Bpk. Drs. H. Kardoyo dan Ibu Hj. Sulastri. Selepas lulus SMA pada tahun 1986 di Purwokerto, Teguh melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi dan diterima di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Usai menamatkan kuliah, Teguh mengawali karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri pada tahun 1993. Sepanjang perjalanan karirnya sebagai birokrat, sejumlah jabatan pun sempat ia emban, mulai dari sebagai Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri (2016), Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (2018), Penjabat Sementara Gubernur Kalimantan Utara (2020), Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (2022), dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (2023). Pada pertengahan Oktober 2024, Teguh ditunjuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono. 100	2024-10-24
Berita CekFakta	Salah, Narasi Andika Perkasa Mengkhianati PDIP	Tim Riset Tirto mencoba menelusuri klaim melalui penelusuran dengan mesin pencarian Google. Kami tidak menemukan adanya informasi mengenai peralihan partai ataupun pengkhianatan Andika Perkasa kepada PDIP. Terkait hubungan Andika dengan PDIP, hasil pencarian kami menemukan informasi bahwa Andika merupakan anggota Partai PDIP dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa Andika telah resmi menjadi kader PDIP pada Mei 2024. "Eh Pak Andika, ini dianya kesemsem PDIP loh. Sekarang dia KTA nya PDIP loh, asal jangan mbalelo aja kapan-kapan ya," tutur Mega dikutip dari Detik pada Mei 2024 lalu. Andika, bersama dengan pasangan calon gubernurnya, Hendrar Prihadi, resmi diusung PDIP menjadi calon Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Mereka mendapat nomor urut 1 dan akan melawan pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin yang mendapat nomor urut 2. Andika dan Luthfi adalah eks perwira tinggi TNI-Polri, sehingga banyak pihak yang menyebut ini sebagai arena "perang bintang". PDIP sendiri menetapkan pasangan Andika-Hendrar sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, pada 26 Agustus 2024, dalam siaran resmi di kanal YouTube PDIP. Tirto juga sempat membedah video singkat di TikTok yang bernarasikan Andika-Hendrar sebagai pengkhianat. Kami mengambil beberapa potongan gambar yang menunjukkan Andika dan Hendrar berpose 2 jari. Hasil pencairan gambar terbalik (reverse image search) menunjukkan, foto tersebut adalah hasil manipulasi. Beberapa gambar serupa, dari unggahan foto dari media menunjukkan foto asli dari kejadian tersebut, Andika dan Hendrar sebenarnya berposes tiga jari. Foto berikut, banyak digunakan beberapa media dan menunjukkan Andika-Hendrar berdampingan berfoto dengan pose tiga jari. Pose tiga jari sendiri identik dengan PDIP yang pada Pemilu 2024 mendapat nomor urut 3. Calon presiden dan wakil presiden yang PDIP usung, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, juga mendapat nomor urut 3 yang membuat simbol angka tiga –dengan jari kelingking, telunjuk, dan jempol– erat hubungannya dengan kader PDIP. 100	2024-11-13
Berita CekFakta	Hoaks Manipulasi Hasil Survei Pilkada Jember 2024	Sebagai informasi, Pilkada Jember akan diikuti oleh dua pasang calon bupati-wakil bupati. Berdasar informasi dari RRI, pasangan Hendy Siswanto-Firjaun Barlaman mendapat nomor urut 1, sementara pasangan M. Fawait-Djoko Susanto mendapat nomor urut 2. M.Fawait-Djoko Susanto adalah pasangan yang mendapat dukungan dari 14 partai politik, tujuh di antaranya punya kursi di DPRD Jember. Partai pendukung mereka mencakup Partai Gerindra, NasDem, Golkar, PPP, PKB, PKS, dan PAN, serta tujuh partai non-parlemen seperti Partai Garuda, Hanura, dan Partai Gelora. Sementara Hendy-Firjaun adalah petahana yang mendapat dukungan dari PDIP dan Partai Ummat. Terkait dengan klaim hasil survei elektabilitas dari lembaga Accurate Independent Survey untuk wilayah Jember, penelusuran Tirto di mesin pencarian tidak menghasilkan temuan apapun. Artinya, tidak ada informasi dari sumber lain yang bisa membuktikan adanya survei ini. Bahkan, nama lembaga tersebut tidak ditemukan dari penelusuran di mesin pencarian. Namun, Tirto justru menemukan lembaga dengan nama yang mirip, yakni Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI). Lembaga ini diketahui memang melakukan survei elektabilitas di Jember. Mengutip Antara, ARCI melakukan survei elektabilitas di Jember, terakhir pada April 2024. Sebelumnya, lembaga ini juga melakukan survei pada Maret 2023, Agustus 2023, Januari 2024. Pada April 2024, sebelum ada pendaftaran dan penetapan calon bupati, terdapat tiga tokoh yang populer di Jember, menurut survei Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI). "Tiga tokoh yakni Muhammad Fawait, Hendy Siswanto, dan Faida memiliki tren kenaikan elektabilitas jelang Pilkada Jember," kata Direktur ARCI Baihaki Siraj dalam keterangan tertulis, Rabu (1/5/2024), mengutip Antara. Menariknya, hasil survei ARCI pada April 2024 menunjukkan angka persentase yang sama persis dengan unggahan di media sosial, namun orang yang memperolehnya berbeda. Hasil survei menunjukkan, Muhammad Fawait unggul dengan 38,7 persen, diikuti Hendy Siswanto 31,5 persen, dan Faida 15,6 persen. Kami juga menemukan unggahan artikel berikut dari tadatodays.com, media lokal yang mewartakan informasi dari beberapa daerah di Jawa Timur. Artikel tersebut memuat informasi soal elektabilitas di Jember berdasarkan survei 18-21 April 2024. Menariknya, latar serta desain dari infografik yang digunakan serupa dengan unggahan di TikTok. Perbedaan hanya ada pada penggunaan foto, nama pasangan calon, serta nama lembaga penyelenggara, serta tanggal survei yang berbeda. Temuan desain infografik ini memperkuat kecurigaan adanya manipulasi konten infografik yang dibuat oleh tadatodays. Sementara itu, sebagai perbandingan, lembaga survei lain, Indikator Politik, juga sempat mengukur elektabilitas pasangan calon bupati dan wakil bupati di Jember, pada Agustus 2024. Senada, terlihat pasangan Muhammad Fawait-Djoko Susanto unggul dengan suara 50,7 persen, dibanding Hendy Siswanto-M. Balya Firjaun Barlaman, dengan perolehan elektabilitas 40,1 persen. "Apabila dibandingkan dengan survei Indikator Politik Indonesia periode April, petahana Hendy Siswanto mengalami penurunan elektabilitas dalam survei periode Agustus. Sebaliknya, terjadi kenaikan elektabilitas Gus Fawait dalam survei periode Agustus dibandingkan dengan survei periode April lalu," ujar Peneliti Indikator, Bawono Kumoro, mengutip Detik, 30 Agustus 2024 lalu. 100	2024-11-12
Berita CekFakta	Apa Benar Prabowo Dukung Pramono Anung di Pilkada Jakarta?	Setelah menyimak video dari awal hingga akhir, Tim Riset Tirto menelusuri asal-usul artikel yang disertakan dalam cuplikan tersebut. Kami memasukkan kata kunci "Pramono Anung temui Presiden terpilih di Kertanegara, ada apa site:kumparan.com" di mesin perambah Google dan menemukan artikel Kumparan dengan tajuk yang sama. Laporan itu menampilkan foto Pramono Anung tengah menghadiri kediaman Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta Selatan, pada Selasa (15/10/2024). Isi artikelnya menjelaskan bahwa Pramono tiba pada pukul 12.54 WIB, dengan menggunakan kemeja batik berwarna coklat. Kedatangan Pramono Anung di kediaman Prabowo, bertepatan dengan pemanggilan para calon wakil menteri (wamen) dan kepala badan di Kabinet Merah Putih. Dalam artikel, tidak terdapat keterangan yang menyebutkan Prabowo mendukung Pramono di Pilkada Jakarta. Pramono bahkan tidak memberikan keterangan apa pun kepada awak media ketika bertandang ke kediaman Prabowo. Meski tokoh-tokoh yang menghadiri rumah Prabowo saat itu disebut berkaitan dengan pemanggilan orang yang bakal mengisi kabinet Merah Putih, seperti dilaporkan Tirto, Pramono datang dengan agenda pribadi dan tidak berkaitan dengan pemberian jabatan oleh Prabowo sebagai wakil menteri atau pun kepala badan. “Mas Pram bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto semata-mata sebagai pembawa pesan Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Chico Hakim, dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Selasa (15/10/2024). Pertemuan tersebut juga dikatakan menjadi ajang saling mendoakan antara Prabowo dan Pramono, seiring dengan dilakukannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru serta Pilkada Jakarta. Hingga artikel ini terbit, Tirto tidak menemukan sumber resmi atau pun pemberitaan media kredibel, yang menyebutkan Prabowo Subianto mendukung Pramono Anung di Pilkada Jakarta. Prabowo sebelumnya juga dinarasikan memberi dukungan kepada pasangan nomor urut satu di Pilgub Banten, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi. Namun, setelah diperiksa Tirto, klaim itu menggunakan foto lama Prabowo usai dialog Kadin dengan calon presiden-wakil presiden 2014 di Jakarta, Jumat (20/6/2014), yang tidak berkaitan dengan Pilkada Banten 2024. 100	2024-11-11
Berita CekFakta	Benarkah Risma-Gus Hans Unggul dalam Survei Pilkada Jatim?	Setelah menyaksikan video sampai tuntas, Tim Riset Tirto menjumpai bahwa informasi yang disampaikan dalam video yakni berdasarkan peta sebaran agama, dalam konteks ini yakni responden beragama Protestan dan Katolik. Untuk mengonfirmasi narasi itu, Tirto pergi mengunjungi situs resmi Poltracking, dan memasukkan kata kunci “Pilkada Jawa Timur” di laman tersebut. Kami mencoba menilik rilis survei Poltracking periode 4 – 10 September 2024, seperti disebut dalam unggahan. Bersebrangan dengan takarir unggahan ini, hasil jajak pendapat itu secara umum mengungkap kandidat cagub nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, memiliki persentase elektabilitas tertinggi. “Dalam simulasi surat suara pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak memperoleh angka elektabilitas (57,3 persen), diikuti pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (22,7 persen) dan Luluk Nur Hamidah – Lukmanul Khakim (2,2 persen),” bunyi temuan survei Poltracking yang melibatkan 1.200 warga Jatim ini. Saat menelisik lebih detail, berdasarkan latar belakang agama, spesifiknya Protestan dan Katolik, tingkat keterpilihan Risma-Gus Hans memang unggul, di mana persentasenya mencapai 63,6 persen. “Berdasarkan agama, pemilih Islam cenderung kepada Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak. Sedangkan, pemilih Protestan & Katolik cenderung kepada Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta,” begitu bunyi temuannya. Hal itu senada temuan Poltracking di kalangan responden yang dekat dengan organisasi Islam, Muhammadiyah. Diketahui sebanyak 60 persen pemilih yang dekat dengan Muhammadiyah mengaku mereka memilih pasangan Risma-Gus Hans. Artinya, preferensi terhadap Mantan Walikota Surabaya ini populer di kalangan pemilih beragama Protestan dan Katolik, dan mereka yang dekat dengan Muhammadiyah. Sementara secara umum, di antara warga Jatim, Khofifah-Emil merupakan pasangan dengan tingkat keterpilihan paling tinggi. Klaim unggahan, di sisi lain, membuat seolah-olah Risma unggul secara keseluruhan di survei elektabilitas dalam kontestasi Pilkada Jatim, bukan dalam konteks latar belakang pemilih. Survei Poltracking terbaru pada Oktober 2024 juga menunjukkan bahwa Khofifah bertahan di urutan paling depan, bahkan persentasenya melesat ke level 67,5 persen, dari sebelumnya 57,3 persen pada bulan sebelumnya. Sementara elektabilitas Risma-Gus Hans naik tipis, dari 22,7 persen selama September 2024, menjadi 24,6 persen pada Oktober 2024. Selain berdasarkan survei Poltracking, seperti yang dirangkum oleh CNN Indonesia, petahana Khofifah-Emil diketahui unggul dalam pagelaran Pilkada Jatim, menurut jajak pendapat lembaga lainnya, seperti Indikator Politik dan Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI). 100	2024-11-09
Berita CekFakta	Hoaks Survei Elektabilitas Unggulkan Luluk-Lukman di Jawa Timur	Tim Riset Tirto menelusuri asal-usul lembaga survei "Indo Research & Consulting", yang namanya tertera dalam unggahan. Namun, hasil pencarian menggunakan mesin pencari Google, justru mengarahkan ke lembaga survei lain dengan nama serupa, Indopol Survey & Consulting. Hasil penelusuran logo perusahaan menggunakan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search) juga tidak memberi hasil apapun. Kami kemudian menambahkan kata kunci ‘indo survey & consulting survei jawa timur’. Salah satu hasil teratas mengarahkan ke video berikut dari Metro TV yang merangkum temuan dari Indopol Survey & Consulting. Hasil survei tersebut menunjukkan fakta yang berbeda dengan unggahan di media sosial. Survei Indopol mendapatkan elektabilitas Luluk-Lukman berada di posisi yang paling rendah. Berdasarkan survei yang sama, pasangan Khofifah-Emil unggul dibandingkan dua paslon lain. Paslon tersebut mengumpulkan elektabilitas sebesar 56,3 persen, disusul oleh paslon nomor urut 3, yakni Risma-Gus Hans, dengan presentase 21,63 persen. Sementara elektabilitas pasangan Luluk-Lukman hanya sebesar 4,75 persen. Hasil survei juga merekam, tidak hanya unggul, pasangan Khofifah-Emil meraih sebaran dukungan yang merata hampir di seluruh wilayah di Jawa Timur. Berdasar keterangan di tayangan Metro TV, Indopol merilis survei tersebut pada 13 Oktober 2024 lalu. Survei tersebut berlangsung pada rentang tanggal 29 September 2024 - 5 Oktober 2024. Survei melibatkan 800 responden yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Adapun Indopol adalah salah satu lembaga survei yang menjadi anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Hasil survei dari Indopol juga serupa dengan temuan lembaga survei lain. Misalnya hasil survei Indikator Politik pada 9-14 September 2024, yang merekam bahwa pasangan Khofifah-Emil punya elektabilitas tertinggi di Jawa Timur, sebesar 61,2 persen. Kemudian, paslon Risma - Gus Hans mengekor dengan 26 persen, lalu Luluk-Lukman sebesar 2,2 persen. Ada juga survei Poltracking pada 4-10 Oktober 2024, yang merekam bahwa Khofifah-Emil lagi-lagi punya elektabilitas tertinggi, sebesar 67,5 persen, diikuti Risma-Gus Hans sebesar 24,6 persen, dan Luluk-Lukman sebesar 2,8 persen. Per 9 November, kami tidak menemukan hasil survei lain yang menemukan bahwa pasangan Luluk-Lukman unggul dibanding paslon lain yang berkontestasi di Pilkada Jawa Timur. 100	2024-11-09
Berita CekFakta	Salah, Ridwan Kamil Sebut The Jakmania Tidak Spesial	Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video tersebut dari awal hingga akhir. Hasilnya, dalam video unggahan Tiktok tersebut, tidak ada satupun pernyataan Ridwan Kamil yang menyebut The Jakmania tidak spesial. Tirto kemudian menelusuri asal usul dan konteks video tersebut dengan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari Google Images. Hasilnya, kami menemukan video yang identik dengan unggahan di kanal YouTube CNN yang berjudul “Ketua Tim Kampanye Ridwan Kamil Bukan 'Public Figure'", yang diunggah pada Kamis 5 September 2024. Dalam video tersebut nampak mantan Gubernur Jawa Barat tersebut memakai baju yang sama seperti dalam klaim unggahan TikTok. Lebih lanjut, tidak ada satupun pernyataan Ridwan Kamil yang menyebut The Jakmania tidak spesial dalam video tersebut. Penelusuran juga mengarahkan ke artikel milik Antara berjudul “Ridwan Kamil tanggapi penolakan sebagai keindahan dalam berdemokrasi” yang diunggah pada Kamis (5/9/2024). Tirto menemukan kesamaan narasi pernyataan Ridwan Kamil yang serupa dengan yang ditampilkan dalam klaim unggahan. Artikel tersebut berisikan pemberitaan soal Ridwan Kamil yang menanggapi penolakan dukungan dari The Jakmania terhadap dirinya di Pilkada DKI 2024. Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil menegaskan bahwa sudah berkali-kali menyatakan akan mencintai The Jakmania apabila terpilih menjadi gubernur Jakarta kelak. Namun, lanjut Ridwan, apabila pihak The Jakmania belum menerima, dia pun memahami hal tersebut. Dia mengatakan, sebagai orang baru, saat ini dia sedang fokus untuk mempelajari tentang Jakarta. Lebih lanjut, Ridwan Kamil mengaku berniat bertemu The Jakmania jika ada kesempatan. Namun, ia mengaku tidak akan menjadikan pertemuan tersebut spesial karena semua yang dia datangi dianggap sebagai sumber pelajaran bagi dirinya sebagai calon gubernur. “Poinnya, jika ada kesempatan pasti saya lakukan (bertemu Jakmania). Bukan dijadikan spesial. Semua yang saya datangi adalah sumber pembelajaran sebagai calon gubernur. Sebagai orang baru saya tahu diri. Pengetahuan masih minim sehingga diperbanyak silaturahmi untuk mengetahui apa sih harapan aspirasi masyarakat,” kata Ridwan dikutip dari Antara Jadi, tak ada satupun pernyataan Ridwan Kamil yang menyebut bahwa kelompok suporter The Jakmania tidak spesial. 100	2024-11-08
Berita CekFakta	Video Pemberhentian Andika Perkasa, Bagaimana Faktanya?	Tim Riset Tirto mencoba menelusuri klaim yang beredar lewat Penelusuran Google. Hasilnya, kami tak menemukan adanya informasi soal pemecetan Andika. Pemberhentian "dengan hormat" terhadap Andika dilakukan lantaran dirinya telah menginjak batas usia maksimal (58 tahun), sehingga akan memasuki masa pensiun. Batas usia pensiun itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI. Pasal 71 huruf (a) menyebut usia anggota TNI untuk pensiun paling tinggi adalah 58 tahun untuk perwira dan 53 tahun bagi TNI yang berasal dari bintara dan tamtama. Seperti dilaporkan Detik, pemberhentian Andika dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022), bersamaan dengan pelantikan Laksamana Yudo, sebagai Panglima TNI yang baru. Pemberhentian Andika ini berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) No 91/TNI/Tahun 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI. "Memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa dari jabatannya sebagai Panglima TNI disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut," tutur Sekretaris Militer Laksda TNI Hersan membacakan keppres tersebut, dikutip Detik, Senin (19/12/2022). Potongan audio dalam video yang berlalu-lalang diketahui berasal dari ucapan Sekretaris Militer, Laksda TNI Hersan tersebut. Sekali lagi, ia sedang membacakan Keppres soal pemberhentian Andika dengan hormat dan bukan dalam konteks pemecatan. Secara umum, pemberhentian dengan hormat prajurit TNI dari dinas keprajuritan bisa disebabkan oleh beberapa hal, termasuk atas permintaan sendiri, telah berakhirnya masa ikatan dinas, menjalani masa pensiun, dan gugur, tewas, atau meninggal dunia. Berbeda dengan pemberhentian tidak hormat yang dijatuhkan lantaran beragam masalah, seperti dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas keprajuritan berdasarkan putusan pengadilan atau mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI. Usai pensiun dari kedudukannya sebagai Panglima TNI, Andika resmi diusung Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah, didampingi oleh Mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. 100	2024-11-08
Berita CekFakta	Benarkah Video Anies Baswedan Dukung Cagub Ridwan Kamil?	Tim Riset Tirto mula-mula menyimak video sampai tuntas. Namun begitu, dalam video kami tak menemukan adanya informasi yang menyatakan bahwa Anies mendukung RK untuk Gubernur DKI Jakarta, seperti dalam takarir unggahan. Video yang disertakan hanya menarasikan survei PPI. Dengan memanfaatkan penelusuran Google, kami menemukan bahwa jajak pendapat ini benar adanya, salah satunya dilaporkan oleh CNN Indonesia. Temuan survei PPI selama 21 – 25 Oktober 2024 itu mengungkap, sebanyak 44,5 persen pemilih Anies-Muhaimin di Pilpres 2024 mengarahkan dukungannya ke RK-Suswono. Kemudian 33,3 persen lainnya memilih pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Sekitar 4,1 persen pendukung Anies memilih Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Adapun 18,1 persen sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Pemilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017 juga diketahui condong ke RK-Suswono. Sebanyak 51,3 persen menyatakan akan memilih RK-Suswono. Kemudian, 27,5 persen lainnya memilih Pramono-Rano. Ada 3,5 persen yang memilih Dharma-Kun dan 17,7 persen sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Jajak pendapat PPI ini melibatkan 1.200 responden yang dipilih melalui multistage random sampling. Namun demikian, sampai artikel ini diterbitkan, belum ada pernyataan Anies soal dukungannya di Pilgub Jakarta 2024. Seperti dilaporkan Tempo, Jumat (11/10/2024), Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid, menyatakan kalau Anies belum mengukuhkan dukungan resmi kepada satupun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. "Keberpihakan terhadap rakyat yang lemah harus diperhatikan. Pada saatnya, Mas Anies akan menentukan pilihannya. Kita tunggu saja," kata Sahrin, menukil Tempo. Untuk diketahui, Anies sebelumnya sempat diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai NasDem untuk maju di Pilgub Jakarta. Kendati begitu, ketiga partai politik itu berbalik arah dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang kemudian mendukung bakal pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono. Berikutnya, Anies juga sempat diwacanakan akan dipasangkan dengan Rano Karno yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun ternyata yang didaftarkan PDIP adalah paslon dari kadernya sendiri, yakni Pramono Anung dan Rano Karno. Usai gagal bergabung dalam kontestasi Pilkada 2024, pada akhir Agustus lalu, Anies sempat memberi sinyal akan membangun partai politik baru. 100	2024-11-07
Berita CekFakta	Hoaks Dedi Mulyadi Bagi-Bagi Uang dan THR Puluhan Juta	Untuk memverifikasi unggahan yang berlalu-lalang, Tim Riset Tirto mencoba mengunjungi akun Instagram resmi @dedimulyadi71 yang bercentang biru. Dari situ, kami tak menemukan adanya postingan soal bagi-bagi uang seperti narasi yang tersebar. Begitu pula saat Tirto mengecek akun TikTok @dedimulyadiofficial. Hasilnya, kami tak menjumpai adanya informasi yang mengonfirmasi acara bagi-bagi uang. Unggahan terakhir Dedi di TikTok, pada Selasa (11/5/2024), yakni sebuah pagelaran, seperti bisa dilihat di sini. Akun TikTok asli Dedi juga memiliki 1,8 juta pengikut, per Selasa (11/5/2024), tidak hanya ratusan atau ribuan seperti beberapa akun palsu yang beredar. Akun TikTok resmi Dedi juga tidak mencantumkan nomor WhatsApp dalam bionya, sehingga unggahan yang mengarahkan untuk menghubungi nomor WhatsApp bisa jadi berujung pada penipuan. Sebagai tambahan informasi, Dedi Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat maju sebagai cagub didampingi oleh Erwan Setiawan. Dedi Mulyadi diusung Partai Gerindra dan Golkar untuk maju menjadi Cagub Jawa Barat. Selain kedua partai tersebut, Dedi juga didukung partai lain, seperti Partai Demokrat, PSI, PBB, Partai Umat, Partai Hanura, Perindo, PKN, PRIMA, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Buruh. Beberapa hasil survei menunjukkan elektabilitas paslon nomor 4 ini tertinggi dibanding rival-rivalnya di Pilkada Jawa Barat. Di Kabupaten Ciamis, menurut hasil survei LSI Denny JA yang dirilis Senin (4/11/2024), elektabilitas Dedi-Erwan mencapai 67,7 persen. Posisi berikutnya ditempati pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan elektabilitas 10 persen, Acep Adang-Gita 9,5 persen, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja 8,8 persen, dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 4 persen. 100	2024-11-06
Berita CekFakta	Foto Lama Prabowo Dikaitkan dengan Dukungan terhadap Airin-Ade	Usai menonton video sampai selesai, Tim Riset Tirto menelusuri foto Prabowo menggunakan Google Lens. Hasil pencarian itu mengantarkan kami pada artikel Lawas Antara pada 2014 bertajuk “Titiek Soharto ajak pilih Prabowo Subianto”. Artikel itu menampilkan header potret Prabowo persis seperti dalam unggahan, namun gambar itu tak ada kaitannya dengan dukungan terhadap pasangan cagub Airin-Ade. Menurut keterangan, foto yang dijepret fotografer Antara, Andika Wahyu, itu merupakan momen Prabowo usai dialog Kadin dengan Calon Presiden-Wakil Presiden 2014 di Jakarta, Jumat (20/6/2014) malam. Kala itu, Prabowo berstatus sebagai calon presiden nomor urut 01. Ajang dialog Kamar Dagang dan Industri Indonesia itu disebut bertujuan untuk menggali pemikiran dan terobosan program ekonomi kedua pasangan calon pemimpin Indonesia, guna membangun perekonomian Indonesia yang mandiri, adil, dan berkelanjutan. Sementara itu, foto kedua juga diketahui tak berhubungan dengan sosok Prabowo. Dengan cara yang sama, Tirto menemukan kalau dokumentasi deklarasi dukungan Airin-Ade dilakukan oleh Gabungan Relawan Dukungan Airin (GARDA). Acara itu didokumentasikan oleh media Djawara News pada 22 Oktober 2024. “Seperti apa yang tadi telah dideklariskan oleh Ketua Umum GARDA Banten1, kami dari GARDA Banten1 beserta seluruh jajaran pengurus ditingkat Kabupaten dan Kota se- Provinsi Banten berkomitmen tinggi akan istiqomah tegak lurus mendukung Hj Airin Rachmi Diani, menjadi Gubernur Banten, periode tahun 2024 – 2029. Serta kami juga mendukung Andika Hazrumy untuk menjadi Bupati Kabupaten Serang. Dan kami siap menjadi relawan, untuk mengerahkan semua kekuatan untuk menang dalam Pilkada 2024,” pungkas Ketua Harian GARDA Banten1, Ely Jaro, seperti dikutip Djawara News. Sampai artikel ini diterbitkan, Tirto tidak menemukan sumber resmi atau laporan media kredibel yang menyatakan dukungan Prabowo terhadapan cagub Airin dan Ade. Sebaliknya, Partai Gerindra yang diketuai oleh Prabowo, bersama 9 partai lainnya, justru telah sepakat untuk mengusung pasangan nomor 2 di Pilgub Banten, yakni Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Kesembilan partai itu meliputi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Prima. 100	2024-11-05
Berita CekFakta	Hoaks Video Bagi-Bagi Uang Mengatasnamakan Khofifah	Tim Riset Tirto mencoba mengunjungi profil akun pengunggah yang mengatasnamakan Khofifah tersebut. Dalam feed akun ini, diketahui hanya ada dua video, dan keduanya merupakan unggahan soal Khofifah bagi-bagi uang. Video pertama yang memuat sosok Khofifah dengan narasi berbagi duit diunggah pada Minggu (3/10/2024), seperti bisa dilihat di sini. Akun itu bukanlah akun TikTok asli Khofifah. Adapun akun TikTok resmi Ketua Umum Nonaktif PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini yakni @khofifah.official, yang telah memiliki 96 ribu pengikut per Minggu (3/11/2024), tak seperti akun pengunggah yang hanya diikuti oleh 62 orang. Tirto kemudian menyisir akun media sosial resmi Khofifah, baik di TikTok @khofifah.official maupun Instagram @khofifah.ip, untuk memverifikasi informasi ini. Hasilnya, kami tak menemukan adanya informasi serupa dan mengonfirmasi adanya acara bagi-bagi uang. Unggahan Instagram resmi Khofifah dalam rentang waktu 3 – 4 Oktober 2024, salah satunya yakni agenda silaturahmi Khofifah dan pasangan calon wakil gubernurnya, Emil Elestianto Dardak, ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, Surabaya. Tirto juga menelusuri foto Khofifah yang digunakan dalam video yang beredar menggunakan Google Image dan Yandex. Gambar itu rupanya pernah dimuat dalam siaran YouTube Tribunnews dan Tribun Jatim. Namun demikian, lagi-lagi keduanya tak membahas perihal Khofifah berbagi duit senilai Rp10 juta. Untuk memastikan soal indikasi pembuatan video dengan AI, Tirto memanfaatkan situs deteksi AI, Hive Moderation. Setelah memasukkan potongan audionya ke situs tersebut, kami menemukan kalau audio yang diklaim sebagai suara Khofifah ini memiliki 99,8 persen kemungkinan dibuat menggunakan AI. Jadi, bisa dibilang kalau unggahan yang mengatasnamakan Khofifah ini tidak terbukti kebenarannya dan bisa jadi mengarah pada konten penipuan. 100	2024-11-04
Berita CekFakta	Salah Konteks, Video Lama Luhut Marahi Najwa	Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) terhadap salah satu cuplikan gambar dari video yang menunjukkan Luhut memarahi Najwa. Salah satu hasil pencarian teratas mengarahkan ke artikel berikut dari Suara.com. Artikel tersebut berjudul "Saat Najwa Shihab Ditegur Luhut: Ngapain Kamu Provokasi Gambar Begini?" dan tayang pada 29 September 2020. Dalam artikel tersebut disebut, Najwa mendapat teguran dari Luhut, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Najwa mengkritik pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah kondisi pandemi. Dia sempat menunjukkan beberapa foto dan video pelanggaran protokol kesehatan. Dalam sesi tersebut, Luhut sempat memotong tayangan gambar pelanggaran protokol kesehatan saat Pilkada. Dia beranggapan gambar-gambar tersebut bersifat provokasi. Kami kemudian mencoba menuju ke video asli dari tayangan program "Mata Najwa" tersebut. Kami menemukan video berjudul "Luhut: Banyak Orang Kumpul-Kumpul karena Birahi Kekuasaan (Part 2) \| Mata Najwa" berikut. Di sekitar menit 9:30, terlihat Luhut mengatakan kepada Najwa, "Coba direnungkan, saya sudah katakan tadi Najwa. Kau sebagai warga negara, renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Jangan! Keadaan ini bicara soal nyawa manusia, bicara soal kemanusiaan. Kau katanya beragama, ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia, yang membuat kau makan, membuat kita makan," ujar Luhut dalam video tersebut. Potongan kata-kata tersebut sama seperti potongan klip yang tersebar di media sosial belakangan ini. Video tersebut diambil pada tahun 2020, dengan konteks para calon pemimpin daerah perlu menahan hasratnya untuk berkumpul di masa pandemi. Komentar Luhut tersebut tidak ada kaitannya dengan kritik netizen kepada Najwa baru-baru ini, melainkan teguran Luhut terhadap Najwa terkait dengan Pilkada 2020. Sebagai tambahan, video Luhut ini juga tidak ada hubungannya dengan aksi peringatan darurat Agustus 2024 lalu. Dengan demikian, penggunaan gambar burung Garuda dengan latar biru yang masih ditemukan di media sosial juga tidak relevan dengan konteks teguran Luhut kepada Najwa. 100	2024-10-31
Berita CekFakta	Hoaks Klaim Hasil Survei Terkait Pilkada	Tirto menemukan pernyataan dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, yang membantah hasil survei elektabilitas Pilkada Bone Bolango 2024 yang mengatasnamakan lembaganya. Unggahannya di Instagram menyebut Indikator menjadi korban pemalsuan survei. “Kali ini terjadi (di) Kabupaten Bone Bolango. Modusnya salah satu kubu menyebar slide palsu dengan mengatasnamakan Indikator Politik Indonesia di medsos maupun media lokal,” ujar Burhanuddin. Dia menyebut, survei terakhir yang pihaknya lakukan di Kabupaten Bone Bolango terjadi pada Agustus 2024. “Itupun hasilnya berbeda dengan survei yang diklaim dari Indikator, yang dikatakan dilakukan pada September. Hati-hati jika calon kepala daerah belum terpilih aja sudah menipu begini, apalagi nanti kalau sudah mendapat mandat,” ucap Burhanuddin dalam klarifikasinya di Instagram, 16 Oktober 2024. Sama halnya dengan hasil survei di Kabupaten Pemalang yang diklaim didapat dari LSI. Narahubung LSI, Eka Novita, menyebut unggahan di media sosial tersebut sebagai hoaks. Menurut Eka, hasil survei yang dilakukan LSI pasti diterbitkan di situs resmi mereka. “Rilis Lembaga Survei Indonesia hanya ada laman resmi kami, yaitu www.lsi.or.id,” ucapnya, mengutip informasi dari mediakita.co, salah satu media lokal di Jawa Tengah, Senin, (21/10/2024). Pada 21 Oktober 2024, LSI baru merilis survei resmi untuk Kabupaten Pemalang per Oktober 2024. Hasil survei resmi LSI pada 9-13 Oktober 2024 tersebut menempatkan pasangan Vicky Prasetyo - Mochamad Suwendi di urutan paling buncit dengan perolehan suara 12,3 persen, diikuti Anom Widiyantoro - Nurkholes 15,3 persen dan Mansur Hidayat - Muhammad Bobby Dewantara unggul dominan dengan 69,1 persen suara. Sisanya hanya sekitar 3,4 persen responden yang masih menjawab tidak tahu. 100	2024-10-29
Berita CekFakta	Salah, Kode Salam 3 Jari Anies Tanda Dukung Pramono-Rano	Tirto mencoba melakukan penelusuran dari video singkat yang tersebar di media sosial tersebut. Mula-mula, kami melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari potongan video tersebut. Terdapat beberapa rekomendasi dari unggahan yang menggunakan video yang serupa, namun kebanyakan adalah unggahan netizen dengan narasi yang sama, Anies mendukung Pramono-Rano. Kami kemudian mencoba mencari informasi ke akun media sosial resmi Anies Baswedan yang bercentang biru (verified), di Instagram. Di akun tersebut terlihat sebuah unggahan Anies berbatik merah dan memakai helm yang serupa dengan unggahan di media sosial. Unggahan tersebut juga kami temukan di akun Facebook resmi Anies. Berdasar informasi dari keterangan foto, diketahui kejadian tersebut adalah saat Anies merayakan Hari Batik Nasional bersama komunitas Bike To Work Indonesia. Unggahan tersebut terkait dengan Hari Batik Nasional dan Hari Sepeda Nasional pada 2 Oktober 2024. A post shared by Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) Tidak ada narasi apapun soal dukungan untuk Pramono-Rano atau calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta lain dalam unggahan tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri informasi soal dukungan Anies dalam konteks Pilkada Jakarta 2024. Hasil pencarian teratas mengarahkan ke artikel dari Tempo bertanggal 11 Oktober 2024. Berdasar artikel tersebut, Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid, menyatakan kalau Anies belum menyatakan dukungan resmi kepada satupun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta, per 11 Oktober 2024. "Keberpihakan terhadap rakyat yang lemah harus diperhatikan. Pada saatnya, Mas Anies akan menentukan pilihannya. Kita tunggu saja," ujar Sahrin mengutip dari Tempo. Dalam artikel tersebut juga disebut kalau Anies memahami dinamika dua pasang calon dan wakil gubernur, Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno, kerap mengklaim pendukung Anies menyatakan dukungan kepada mereka. Namun, hingga artikel ini diturunkan pada 28 Oktober 2024, Anies belum menyatakan dukungan resmi terhadap salah satu pasangan di Pilkada Jakarta. Menariknya, tidak hanya klaim dari masing-masing kubu, hasil survei berbagai lembaga juga menyebut hasil yang beragam. Poltracking misalnya menemukan pemilih Anies Baswedan di Pemilihan Presiden 2024 cenderung memilih Ridwan Kamil-Suswono dengan kecenderungan mencapai 48 persen. Sementara temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) merekam pemilih Anies-Cak Imin pada Pemilihan Presiden 2024 cenderung memberi dukungan pada Pramono Anung-Rano Karno, dengan kecenderungan sebesar 42,1 persen. 100	2024-10-28
Berita CekFakta	Hoaks Video Rano Karno Bagi-Bagi Hadiah Uang Tunai	Pertama-tama, Tirto mencoba menyaksikan keseluruhan video yang disertakan dalam unggahan TikTok tersebut. Setelah diamati secara seksama, kami mendapati kejanggalan dari gerak mulut Rano Karno dalam video dan percakapan yang dikeluarkan. Terlihat ada ketidaksinkronan antara gerak mulut Politisi PDIP tersebut dengan kata-kata yang dikeluarkannya. Kejanggalan tersebut mengindikasikan bahwa ada kemungkinan video tersebut merupakan hasil manipulasi menggunakan kecerdasan buatan (AI). Tirto kemudian melakukan penelusuran dengan mengunduh video tersebut lalu memasukannya ke dalam perangkat pemindai AI Hive Moderation. Hasilnya, perangkat Hive Moderation memberikan skor 91 persen kemungkinan audio dalam video tersebut adalah AI. Melalui penelusuran lanjutan menggunakan teknik reverse image search Google Images, kami juga menemukan bahwa video tersebut menggunakan visual foto Rano Karno yang berasal dari laman Wikipedia ini. Foto tersebut kemudian dimanipulasi menggunakan AI untuk diberikan tambahan audio pernyataan Rano Karno yang seolah-olah membagikan hadiah. Sebagai informasi, akun TikTok resmi milik Rano Karno bernama “h.ranokarno” (terverifikasi resmi) berdasarkan penelusuran di akun tersebut tidak ada satupun unggahan soal bagi-bagi hadiah uang tunai. Selanjutnya, kami juga memeriksa video dengan narasi serupa yang tersebar di Instagram. Setelah diamati secara seksama, kami juga mendapati kejanggalan yang sama dari gerak mulut Rano Karno dalam video dan percakapan yang dikeluarkan. Tirto kemudian melakukan penelusuran dengan mengunduh video tersebut lalu memasukannya ke dalam perangkat pemindai AI Hive Moderation. Hasilnya, perangkat Hive Moderation memberikan skor 99,8 persen kemungkinan audio dalam video tersebut adalah AI. Sebagai informasi, akun pengunggah video tersebut bukan merupakan akun resmi milik Rano Karno, akun resmi mantan Gubernur Banten tersebut bernama “si.rano” (terverifikasi resmi). Tidak ada satupun unggahan soal bagi-bagi hadiah uang tunai di akun tersebut. Sebagai informasi, klaim soal Rano Karno membagikan hadiah uang tunai sudah ramai beredar sejak beberapa pekan lalu. Sejumlah media pemeriksa fakta kredibel seperti Liputan6, dan Jabar Saber Hoaks telah membantah kebenaran klaim tersebut. 100	2024-10-28
Berita CekFakta	Hoaks FIFA Resmi Diskualifikasi Timnas Bahrain	Pertama-tama, Tim Riset Tirto menonton video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Awal video menampilkan pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun, dalam potongan pernyataan tersebut, kami tidak menemukan pernyataan Gianni yang menyebut bahwa FIFA resmi diskualifikasi Timnas Bahrain usai menolak bertanding di Indonesia. Kami mencoba mencari konteks pernyataan utuh Gianni yang dipotong dalam video tersebut. Dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images, kami menemukan konteks video utuh pernyataan Gianni tersebut berasal dari unggahan YouTube kanal media France 24 English pada tahun 2019 lalu. Video tersebut berisikan wawancara yang dilakukan France 24 terhadap Gianni, selaku Presiden FIFA, terkait beberapa topik, di antaranya soal beberapa program yang akan dijalankan oleh FIFA pada saat itu, seperti kerja sama dengan lembaga-lembaga yang merupakan bagian dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti World Food Program (WFP) dan UNESCO, untuk menyediakan makanan dan sekolah gratis di komunitas-komunitas miskin di seluruh dunia. Tidak ada satupun pernyataan Gianni dalam video tersebut yang menyebut bahwa FIFA resmi diskualifikasi Timnas Bahrain usai menolak bertanding di Indonesia. Video wawancara Gianni tersebut sendiri terjadi pada tahun 2019 sehingga tidak terkait dengan konteks usulan Federasi Bahrain yang mengajukan permintaan untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia baru-baru ini. Tirto kemudian menelusuri situs resmi milik FIFA untuk memastikan kebenaran terkait klaim yang menyebut bahwa FIFA resmi diskualifikasi Timnas Bahrain, usai menolak bertanding di Indonesia. Hasilnya, tidak ditemukan satupun pernyataan resmi FIFA terkait hal tersebut. Tirto juga menelusuri situs resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk memastikan kebenaran klaim yang menyebut bahwa FIFA resmi mendiskualifikasi Timnas Bahrain usai menolak bertanding di Indonesia. Hasilnya, tidak ada satupun pernyataan resmi dari AFC dan PSSI yang membenarkan hal tersebut. Lebih lanjut, hingga Kamis (24/10/2024), atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ditemukan informasi dan pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, AFC sendiri telah merilis pernyataan soal permintaan Bahrain agar venue laga kontra Timnas Indonesia dipindahkan. Terkait hal tersebut, AFC mengungkap bakal membuka diskusi dengan semua pengampu kepentingan. Bukan cuma BFA dan PSSI sebagai pihak yang berlaga, tetapi juga FIFA. "AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan," tulis AFC dalam situs resminya, Jumat (18/10/2024). 100	2024-10-24
Berita CekFakta	Hoaks Informasi Lowongan Pekerjaan Mengatasnamakan Kemenkes	Pertama, Tirto memeriksa akun pengunggah klaim lowongan pekerjaan dari Kemenkes tersebut. Meski menggunakan logo milik Kemenkes dalam foto profilnya, namun akun “Info Lowongan Kerja Terbaru 2024” diketahui bukan merupakan akun Facebook resmi dari Kemenkes. Mengutip situs resmi Kemenkes, akun Facebook resmi milik instansi tersebut bernama “Kementerian Kesehatan RI” (terverifikasi resmi). Serupa, akun Facebook bernama “Kemennaker RI” yang juga mengunggah informasi lowongan pekerjaan dari Kemenkes bukanlah akun resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker). Mengutip situs resmi Kemnaker, akun Facebook resmi milik instansi tersebut bernama “Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia” (terverifikasi resmi). Lebih lanjut, Tirto menelusuri situs resmi dan akun Facebook resmi milik Kemenkes tersebut untuk lowongan pekerjaan yang disebutkan. Hasilnya, kami tidak menemukan informasi serupa terkait lowongan pekerjaan seperti dalam klaim unggahan. Untuk memastikan kebenaran terkait informasi lowongan pekerjaan ini, Tirto menghubungi Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemenkes, Hendrastuti Pertiwi. Ia menyatakan, bahwa informasi lowongan pekerjaan mengatasnamakan Kemenkes yang diunggah oleh kedua akun tersebut adalah hoaks. “Hoaks, nomor WA dan situs yang dicantumkan dalam unggahan bukan resmi milik Kemenkes,” katanya kepada Tirto, Rabu (23/10/2024) Lebih lanjut, Hendrastuti menjelaskan bahwa informasi soal lowongan kerja resmi dari Kemenkes bisa dilihat di situs https://casn.kemkes.go.id/ atau media sosial resmi milik Kemenkes lainnya. Mengutip unggahan dalam akun Instagram “lifeatkemenkes”, yang telah terverifikasi resmi, pada awal Oktober 2024 ini, Kemenkes memang sedang membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) periode tahun 2024. Dijelaskan, terdapat 14.593 formasi PPPK dengan rincian tenaga kesehatan (7.740 formasi) dan tenaga teknis dan dosen (6.853 formasi). Untuk informasi dan jadwal selengkapnya terkait lowongan ini bisa dilihat di situs https://casn.kemkes.go.id/. 100	2024-10-23
Berita CekFakta	Hoaks Foto Budi Arie Bersujud di Depan Jokowi	Tirto melakukan penelusuran terhadap foto tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search di Google Images. Hasilnya, kami menemukan foto identik yang diunggah oleh Detik.com dalam artikel berjudul “Halalbihalal di Istana: Warga Antre Salaman hingga Sujud Depan Jokowi” yang tayang pada Rabu (5/6/2019). Artikel tersebut mengunggah foto identik yang memperlihatkan seorang pria yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam nampak sedang bersujud di hadapan Jokowi. Berdasarkan keterangan dalam artikel tersebut, sosok pria yang bersujud itu bukanlah sosok Menteri Budi Arie, melainkan seorang warga yang tengah menghadiri acara open house dalam rangka perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah yang diselenggarakan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/6/2019). Konteks informasi lain ditemukan dari artikel Kompas.comberjudul “Seorang Tamu "Open House" Tiba-tiba Sujud di Depan Jokowi dan Iriana” yang tayang pada Rabu (5/6/2019) menjelaskan momen pria yang bersujud di hadapan Jokowi tersebut. Pria yang bersujud di hadapan Jokowi tersebut adalah seorang tamu open house yang berasal dari kalangan masyarakat umum. Menurut keterangan anggota Paspampres yang berada di lokasi, pria tersebut awalnya meminta izin untuk bisa berbincang-bincang dengan presiden. Namun, Paspampres tidak menyarankan karena masih ada banyak antrian warga yang ingin bersalaman dengan Jokowi. Saat ia telah sampai pada antrian depan dan berhadap-hadapan dengan Jokowi, pria itu tiba-tiba berlutut kemudian bersujud di hadapan Jokowi. Aksi pria tersebut sempat membuat Jokowi dan Iriana kaget. Jokowi kemudian menghampiri pria itu. Ia memegang bahu pria itu dan membangunkannya. Kemudian, pria tersebut mendekati Jokowi dan Iriana kemudian menyalaminya. Setelah itu, sama seperti tamu yang lainnya, ia berjalan keluar ke pelataran Istana Negara. Lebih lanjut, tidak diketahui alasan mengapa pria tersebut bersujud di hadapan Jokowi. 100	2024-10-23
Berita CekFakta	Hoaks SPBU Pertamina Terbakar karena Penggunaan QR Code	Tirto melakukan penelusuran dengan mengamati video tersebut dari awal hingga akhir. Kami tidak menemukan adanya satupun petunjuk yang dapat membuktikan bahwa SPBU tersebut terbakar karena ada yang membeli BBM menggunakan QR Code dari telepon seluler. Kami kemudian mengambil salah satu tangkapan layar video tersebut lalu menelusurinya dengan menggunakan teknik reverse image search pada Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan Tirto ke video identik yang diunggah akun Instagram “makassar society” pada Sabtu (12/10/2024). Akun tersebut mengunggah video yang sama seperti yang disertakan dalam klaim unggahan. Kesamaan tersebut terlihat dari adanya spanduk yang terpasang di pagar SPBU, orang berbaju merah yang sedang memadamkan api menggunakan selang, serta motor yang berlalu lalang di depan SPBU tersebut. Dalam keterangan takarir nya, akun tersebut memberikan penjelasan lokasi bahwa kebakaran tersebut terjadi di SPBU Sabussalam yang diduga akibat konsleting mobil berjenis pick up saat mengisi BBM. Hasil penelusuran juga mengarahkan kami ke artikel berita dari media Serambinews berjudul “BREAKING NEWS - SPBU Oyon di Kota Subulussalam Terbakar” yang tayang pada Kamis (10/10/2024). Artikel tersebut menggunakan thumbnail foto yang identik dengan momen kebakaran yang disertakan dalam video unggahan. Kesamaan tersebut nampak terlihat pada foto spanduk yang terpasang di pagar SPBU tersebut. Penjelasan dalam artikel tersebut mengungkap bahwa SPBU yang terbakar tersebut adalah SPBU di Jalan Teuku Umar Simpang Terminal Terpadu, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, yang terbakar pada Kamis (10/10/2024) sekitar pukul 12:20 WIB. Namun, artikel tersebut tidak menjelaskan penyebab dari kebakaran tersebut. Selanjutnya, penelusuran dilanjutkan dengan memasukan kata kunci “Penyebab Kebakaran SPBU Subulussalam Aceh” (sesuai informasi lokasi SPBU yang telah ditemukan) ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami menemukan pemberitaan dari Antara yang memuat pernyataan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagu soal kebakaran di salah satu SPBU di Kota Subulussalam tersebut. "Kami melakukan investigasi secara menyeluruh terkait penyebab dari insiden kebakaran SPBU di Subulussalam," kata Area Manager Comm, Rel, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, ketika dihubungi Antara di Banda Aceh, Kamis (10/10/2024). Ia menjelaskan, berdasasrkan peninjauan sementara, kebakaran tersebut terjadi saat kendaraan mobil berjenis pick up, yakni Suzuki Carry, tengah melakukan pengisian BBM berjenis Pertalite. Petugas operator di SPBU berusaha memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) SPBU, namun api terus membesar dan tidak lama berselang, unit pemadam kebakaran datang untuk melakukan pemadaman di SPBU. Hingga Selasa (22/10/2024), atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada satupun keterangan dari Pertamina maupun pihak terkait lainnya yang menyebut bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh penggunaan QR Code dari telepon seluler. 100	2024-10-22
Berita CekFakta	Tidak Benar Kemenag Larang Pernikahan di Hari Libur	Tirto menelusuri Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang diklaim menjadi dasar aturan larangan pernikahan di hari libur. Dalam Pasal 16 ayat 1 PMA tersebut memang tertulis bahwa akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan pada hari dan jam kerja. Meski begitu, penjelasan dalam ayat selanjutnya (Pasal 16 ayat 2) menjelaskan bahwa akad nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di luar kecamatan. Artinya, akad nikah yang dilaksanakan di KUA memang hanya bisa dilakukan pada hari dan jam kerja. Namun, akad nikah yang dilaksanakan di luar hari dan jam kerja, bisa dilakukan di luar KUA. Lebih lanjut, kami tidak menemukan satupun adanya pasal atau aturan tertulis dalam PMA tersebut yang melarang adanya pernikahan di hari libur. Selanjutnya, Tirto menelusuri situs resmi dari Kemenag untuk menelusuri kebenaran terkait isu ini. Hasilnya, kami menemukan klarifikasi resmi dari Kemenag yang membantah adanya larangan pernikahan di hari libur. Dalam keterangan resminya, Juru Bicara Kemenag, Anna Hasbie, menegaskan tidak ada kebijakan dari instansinya yang melarang pelaksanaan pernikahan di luar KUA, baik pada hari kerja maupun di hari libur. Pernyataan ini merespons beredarnya informasi di media sosial soal larangan nikah di hari libur setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. “Kami ingin meluruskan bahwa aturan tersebut tidak membatasi pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar KUA pada hari kerja ataupun di hari libur,” jelas Anna di Jakarta, Minggu (13/10/2024). Lebih lanjut, Anna menjelaskan pelaksanaan pernikahan di KUA pada dasarnya memang hanya dapat dilaksanakan pada hari dan jam kerja, hal ini disebabkan karena KUA beroperasi dari Senin hingga Jumat. Namun, selama memenuhi syarat-syarat layanan pencatatan nikah yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, pasangan tetap bisa melangsungkan pernikahan di lokasi yang diinginkan, seperti di rumah, tempat ibadah, atau lainnya, di hari libur. “Penting untuk dicatat bahwa yang libur hanyalah kantor KUA, bukan petugas penghulu,” kata Anna menjelaskan. Menurut Anna, Kemenag sendiri berkomitmen untuk terus memberi pelayanan pencatatan pernikahan yang memudahkan masyarakat. Kemenag juga akan terus melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait PMA No. 22 Tahun 2024 agar tidak ada lagi kesalahpahaman di masyarakat terkait aturan pernikahan yang berlaku. 100	2024-10-22
Berita CekFakta	Hoaks Pendaftaran Umrah Gratis dari Kementerian Agama	Tim Riset Tirto menelusuri situs resmi Kemenag untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun informasi dalam situs resmi Kemenag yang membenarkan klaim bahwa instansi tersebut menyelenggarakan pendaftaran program umrah gratis, seperti yang disebut dalam klaim unggahan. Kami justru menemukan informasi bahwa akun Facebook, yang mengunggah klaim soal pendaftaran program umrah gratis dari Kemenag, bukanlah akun Facebook resmi Kemenag. Akun Facebook resmi instansi tersebut bernama “Kementerian Agama RI” (terverifikasi resmi). Tidak ada informasi apapun soal pendaftaran program umrah gratis dari Kemenag dalam unggahan akun resmi tersebut. Melalui penjelasan dalam akun media sosial resmi Kemenag di Instagram, Tirto menemukan bahwa informasi soal pendaftaran program umrah gratis adalah hoaks. Dalam unggahan yang juga menyertakan poster serupa seperti poster dalam klaim unggahan, Kemenag menyatakan tidak pernah mengadakan program umrah gratis. “Kemenag tidak pernah mengadakan undian umrah gratis. Kalau sahabat mendapatkan penawaran tersebut, jangan percaya ya. Itu hoaks !!!” tulis keterangan dalam akun resmi Kemenag, Kamis (3/10/2024). Instansi tersebut meminta masyarakat untuk lebih waspada dan bijak dalam menerima informasi yang mencatut nama Kemenag. Lebih lanjut, informasi resmi tentang haji dan umrah dari Kemenag, disebut bisa ditelusuri di situs dan media sosial Kemenag RI dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Tirto kemudian menelusuri situs dan akun media sosial resmi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) untuk kembali memastikan kebenarkan klaim soal klaim adanya pendaftaran program umrah gratis dari Kemenag. Hasilnya, tidak ada satupun informasi resmi dari Kemenag soal adanya pendaftaran program tersebut. 100	2024-10-21
Berita CekFakta	Keliru, Anies ke Rumah Prabowo dan Akan Dijadikan Menteri	Pertama-tama, Tim Riset Tirto menonton video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Video berdurasi 43 detik tersebut memang menampilkan sosok Anies yang mendatangi rumah Prabowo. Dalam video tersebut, Anies mengungkap bahwa kedatangannya tersebut dalam rangka silaturahmi menjelang hari pelantikan. “Pertemuan tadi pimpinan PAN, pimpinan Gerindra, pimpinan PKS di rumah Pak Prabowo menjelang hari pelantikan besok. Agenda sebetulnya lebih pada silaturahmi lalu pesan-pesan dari mereka harapan-harapan yang sudah sering diungkapkan tapi malam ini kita kembali berkumpul disini 15 Oktober malam ini kita melewati sebuah fase perjuangan. Besok akan mulai fase baru,” kata Anies dalam video tersebut. Meski begitu, tidak ada penjelasan waktu dan momen yang menjelaskan konteks asli video tersebut. Untuk memastikan konteks video tersebut, Tirto melakukan penelusuran dengan kata kunci “Anies Datang ke Rumah Prabowo TV One” sesuai keterangan informasi yang tertera dakam video tersebut ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami menemukan video identik seperti yang disertakan dalam unggahan adalah video milik media TV One yang diunggah di kanal Youtube “tvOneNews” pada Senin (16/10/2017). Video tersebut merupakan video lama yang memperlihatkan momen saat Anies mengunjungi rumah Prabowo sebelum ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Sebagai informasi, pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno memang diusung oleh Partai Gerindra pimpinan Prabowo dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Video tersebut sama sekali tidak terkait dengan konteks pemanggilan calon menteri kabinet Prabowo-Gibran di rumah Prabowo yang terjadi pada baru-baru ini. Sebagai informasi, berikut adalah daftar nama-nama calon menteri yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Jalan Kertanegara pada pekan lalu. Tidak ada nama Anies dalam daftar tersebut. Anies sendiri diketahui memang tidak mendatangi rumah Prabowo dalam kurun waktu sepekan terakhir atau saat momen pemanggilan calon menteri. Prabowo sendiri telah mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya yang diberi nama “Kabinet Merah Putih” di Istana Merdeka, pada Minggu malam (20/10/2024). Dalam paparannya ada 48 menteri dan 5 kementerian/lembaga di luar koordinasi kementerian koordinator. Daftar lengkap nama menteri dalam Kabinet Merah Putih dapat dilihat di sini. Nampak, tidak ada juga nama Anies Baswedan dalam daftar tersebut. 100	2024-10-21
Berita CekFakta	Ada WhatsApp Channel Palsu Mengatasnamakan Kemenkes	Untuk memastikan kanal WhatsApp yang beredar, Tim Riset Tirto mencoba menelusuri saluran WhatsApp Channel, di bagian “updates”. Setelah memasukkan kata kunci "Kemenetrian Kesehatan", kami menjumpai WhatsApp Channel Kemenkes yang asli memiliki centang biru dengan nama “Kementerian Kesehatan”. Kanal WhatsApp Kemenkes yang resmi ini sudah diikuti oleh 2,6 juta orang hingga Sabtu (19/10/2024). Tirto lantas menghubungi Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kemenkes, Yuli Farianti, untuk mengklarifikasi hal ini. Yuli menyatakan kalau kanal WhatsApp "WEBINAR SKP KEMENKES" bukan dari pihaknya. Ia berujar, tautan yang diedarkan kanal WhatsApp ini dikhawatirkan mengandung malware atau software yang berbahaya, atau bahkan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. “Akun tersebut berisikan hal-hal yang tidak diperkenankan dalam memenuhi SKP diklat kesehatan,” katanya kepada Tirto, Sabtu (19/10/2024) SKP Platform atau platform Satuan Kredit Profesi sendiri merupakan bagian dari aplikasi utama “Satu Sehat” dan berfungsi untuk menyatukan data SKP dari seluruh tenaga kesehatan (nakes). Di samping itu, SKP platform juga digunakan untuk mempermudah proses perijinan baru dan perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP), serta mendukung kelancaran pengembangan kompetensi nakes. Akses ke SKP plalform bisa dilakukan melalui situs resmi Kemenkes ini. 100	2024-10-20
Berita CekFakta	Hoaks Kapal Terbalik di Selat Bali	Tirto memecah video berdurasi sekitar satu menit tersebut menjadi beberapa potongan gambar. Kami kemudian melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari salah satu potongan gambar tersebut. Hasil pencarian mengarahkan ke ke sejumlah unggahan lain di sosial media, seperti video di X (dulu Twitter) berikut bertanggal 5 Oktober 2024, dari akun bernama @UpendrraRai. Pemilik akun bercentang biru ini pada bionya disebut merupakan editor-in-chief dari Bharat Express News Network. Berdasar keterangan cuitan video tersebut, kejadian tersebut adalah kecelakaan kapal terbalik di Danau Kivu di Kongo. Terkait kecelakaan itu, ada juga video dari Al Jazeera, yang diunggah 3 Oktober 2024, yang menjelaskan kejadian di Danau Kivu, sisi timur Kongo tersebut. Namun, Al Jazeera menyebut, korban jiwa saat itu diperkirakan sebanyak 50 orang, berdasar informasi saksi mata. Lebih lanjut, kami mencoba mencari informasi terkait kejadian kapal terbalik di Danau Kivu, Kongo. Artikel lanjutan dari Al Jazeera mengatakan setidaknya 78 orang dipastikan meninggal akibat insiden kapal terbalik tersebut. Gubernur Provinsi Kivu Selatan, Jean Jacques Purisi mengatakan kepada Reuters, pada Kamis, sebanyak 278 orang berada di atas kapal tersebut sebelum terbalik. “Diperlukan waktu setidaknya tiga hari untuk mendapatkan angka pastinya, karena belum semua jenazah ditemukan," kata Purisi dikutip Al Jazeera. Artikel dari BBC juga memaparkan hal yang sama. BBC mendapat kesaksian dari seorang penyintas, Alfani Buroko Byamungu. "Saya melihat orang-orang tenggelam, banyak yang tercebur. Saya melihat wanita dan anak-anak tenggelam di air, dan saya sendiri hampir tenggelam, tetapi Tuhan menolong saya," ujarnya. Berdasar laporan BBC, kecelakaan seperti itu umum terjadi di Kongo. Kapal-kapal sering kali penuh sesak dengan penumpang yang jarang diberi jaket keselamatan dan sering kali tidak bisa berenang. Celakanya, operasi penyelamatan menjadi sulit karena beberapa kapal jarang memiliki informasi jelas soal penumpang. Sementara laporan Al Jazeera menyebut, kejadian kapal kelebihan muatan ini disebabkan oleh makin banyak orang yang memilih menyeberangi ujung utara Danau Kivu dengan perahu untuk mencapai Goma. Hal ini sebab mereka menghindari perjalanan darat di daerah yang rawan pertempuran antara pasukan pemerintah Kongo dan pemberontak M23. Adapun kecelakaan terakhir di Selat Bali yang dilaporkan media salah satunya adalah pada 17 September 2023, seperti dilansir Antara, bukan baru-baru ini. Kapal ini kandas di perairan Selat Bali dalam perjalanan dari Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana. 114 orang penumpang berhasil dievakuasi. Pun tidak ada video terkait kejadian tersebut seperti yang diunggah di media sosial. 100	2024-10-18
Berita CekFakta	Tidak Benar Jokowi Batalkan Keppres IKN	Cuitan akun @Andria75777 menyertakan tautan ke artikel dari situs Fajar Metro. Artikel tersebut menggunakan foto Jokowi dan Prabowo yang sedang bersalaman, sebagai cover-nya. Artikel tersebut juga berjudul, “Jokowi Batalkan Keppres, Jakarta Tetap Ibukota”. Namun, dalam artikel, penjelasan di paragraf pertama menyebut kalau Jokowi melimpahkan penandatangan Keppres IKN kepada Prabowo. Terdapat pemotongan narasi dalam unggahan di media sosial yang membuat unggahan berubah konteksnya. Tirto mencoba mencari kebenaran terkait klaim ini. Mula-mula dengan menelusuri pemberitaan menggunakan mesin pencarian, Google. Hasil pencarian dengan kata kunci "keppres pemindahan ikn" dan "jokowi batalkan keppres IKN" mengarahkan ke hasil yang serupa. Beberapa hasil pencarian teratas mengarahkan ke artikel dari media seperti dari Detik, yang menyebut keputusan pemindahan ibu kota lewat Keppres, akan Jokowi limpahkan ke Prabowo, presiden terpilih baru. Hal ini Jokowi sampaikan pada Minggu (6/10/2024). Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota perlu persiapan di segala aspek. "Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja. tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu. Dan ekosistem itu harus jadi, sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolahan artinya juga dibutuhkan, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai universitas," kata Jokowi, mengutip Detik. Sementara Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah Jokowi "cuci tangan" terhadap pelaksanaan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan menyerahkan aksi penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto. "Enggak (cuci tangan). Ini kan suatu proses yang berkelanjutan membangun ibu kota ini. Tidak bisa dalam 1-2 tahun, ini suatu proses yang panjang. Tidak hanya ibu kotanya atau pusat pemerintahannya, tapi kan semua ekosistemnya," kata Ari Dwipayana di Komplek Istana Kepresidenan, Rabu (9/10/2024), kepada Tirto. Sedangkan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga menekankan kalau Prabowo yang akan meneken Keppres pemindahan ibu kota ke IKN. Dasco berkata, Keppres pemindahan IKN saat ini masih dalam proses pengkajian. Sementara Prabowo, tengah fokus menyusun kabinet pemerintahannya, pada Senin (7/10/2024), kepada Tirto. 100	2024-10-17
Berita CekFakta	Hoaks Video Kondisi Israel Seperti "Neraka"	Tirto mencoba mengambil beberapa cuplikan gambar dari video tersebut untuk mencoba mencari asal-usul video tersebut. Dari hasil pencarian gambar terbalik (reverse image search) menggunakan Google Lens, kami mendapatkan beberapa petunjuk mengenai kejadian asli dari video tersebut. Beberapa hasil pencarian teratas berasal dari informasi dari sejumlah pemeriksa fakta seperti Fact Crescendo (asal Sri Lanka), Boom (asal India), dan AFP (internasional) pada Oktober 2023. Ketiga media tersebut, seperti Tirto, adalah media yang terverifikasi oleh International Fact-Checking Network (IFCN). Ketiga artikel dari pemeriksa fakta tersebut menjelaskan kalau kejadian tersebut adalah selebrasi dalam kota, oleh salah satu pendukung tim sepak bola di Aljazair. Tirto juga pernah membuat artikel mengenai video serupa pada Oktober 2023. Kala itu ,video serupa diberi narasi berbeda, yakni kondisi Tel Aviv, Ibu Kota Israel, yang disebut menjadi lautan api setelah menerima serangan balasan dari Palestina. Kala itu, kami menemukan video serupa di X dari unggahan akun "X Share Daily" yang mendapat catatan komunitas kalau kejadian tersebut bukan kondisi di Israel ataupun Gaza tetapi momen yang terdokumentasi dari selebrasi tim sepak bola, CR Belouizdad, pada tahun 2020. Video serupa yang menunjukkan kondisi kota Algiers, Aljazair, juga dapat terlihat dari video berikut. Reuters juga sempat melakukan pemeriksaan geolokasi dan menyimpulkan perayaan selebrasi dengan flare serba merah tersebut terjadi di Kota Algiers, Alzajair, tepat di sekitar wilayah Rue Lachen Momouni. Di X, beberapa komentar di video juga menyebut kalau kejadian tersebut adalah perayaan oleh suporter sepak bola menggunakan flare. Selain itu unggahan dengan video serupa –meski juga dengan narasi yang menyesatkan tentang kondisi di Israel– juga kami temukan di cuitan akun X, dengan bertanggalkan 9 Oktober 2023. Cuitan dari akun @Destiny15_FL ini juga mendapat tanda video yang digunakan di luar konteks. 100	2024-10-16
Berita CekFakta	Hoaks Raja Bahrain Malu Negaranya Curang saat Melawan Indonesia	Tirto mencoba menyaksikan keseluruhan video yang tersebar di media sosial terkait klaim Raja Bahrain yang malu terhadap laga antara negaranya melawan Indonesia, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Video di Threads dan Facebook, selain menunjukkan pidato Hamad di awal, juga menunjukkan beberapa potongan klip dari pertandingan. Sementara audionya menarasikan beberapa bagian, yang diklaim adalah kutipan dari pernyataan Raja Hamad, media Arab Saudi Al-Arabiya, serta pelatih Timnas Bahrain Dragan Talajić. Kami mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) dari potongan klip pidato Raja Hamad di bagian awal. Hasilnya, penelusuran mengarahkan Tirto ke video berikut dari kanal Paris Peace Forum, pada 10 November 2021. Video tersebut menunjukkan Hamad yang memakai kemeja abu-abu, dengan luaran coklat, dan penutup kepala khas Arab, kufiya, dengan latar bendera Bahrain dan sejumlah buku, sama seperti di video di media sosial. Berdasar deskripsi video, disebut Hamad berbicara soal upaya memotong jarak negara-negara dunia pada waktu pandemi Covid-19. Unggahan tersebut dibuat dalam rangka gelaran keempat Paris Peace Forum, sekitar tiga tahun lalu. Hasil penelusuran lain mengarahkan ke artikel dari Bahrain News Agency berikut. Artikel bertanggalkan 11 November 2021 itu berisikan narasi yang serupa dengan video dari Paris Peace Forum. Raja Hamad menyampaikan pesan penting soal kerja sama internasional untuk menghadapi tantangan dan krisis pada masa pandemi Covid-19. Lebih lanjut, dalam pidatonya, Raja Hamad juga sempat menyebut nama Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang juga terekam dalam video yang tersebar di media sosial. Hal ini menjadi bukti tambahan kalau video yang tersebar di media sosial, yang diklaim berisi soal kekecewaan Raja Hamad terhadap laga Indonesia-Bahrain, adalah video pidato Raja Hamad di Paris Peace Forum. Kami juga melakukan transkrip isi ucapan Raja Hamad dari video asli di kanal Paris Peace Forum, dan menerjemahkannya dari Bahasa Arab. Hasilnya serupa dengan informasi di deskripsi dan artikel dari kantor berita Bahrain, yakni pesan perdamaian di masa pandemi Covid-19. Tidak ada sama sekali pernyataan Hamad mengenai rasa malu atau kecewa terhadap tim sepak bola negaranya. Pun melihat dari waktu kejadian, pernyataan Raja Hamad dikeluarkan pada tahun 2021, sementara laga Kualifikasi Piala Dunia antara Bahrain vs Indonesia baru terjadi pada tahun 2024. Kami juga tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel terkait klaim kekecewaan Raja Hamad terhadap timnas sepak bola Bahrain. Sementara terkait klaim adanya laporan dari media arab yang menyoroti kecurangan Bahrain dalam laga menghadapi Indonesia juga kurang tepat. Mengutip CNN Indonesia, sejumlah media Arab menyoroti ancaman yang diterima wasit Ahmed Al-Kaf, setelah laga antara Bahrain vs Indonesia. 100	2024-10-16
Berita CekFakta	Hoaks Program Dana Bantuan BPJS Rp25 Triliun	Tirto mencoba menyaksikan keseluruhan video tersebut dan curiga dengan konten audio di bagian akhir unggahan. Suara pembaca berita di bagian awal memang natural, namun saat gambar berpindah ke liputan di Yogyakarta, suara pembaca berita berubah dan terkesan robotik. Kami mencoba mengambil sekitar 20 detik dari video pembacaan berita yang mencurigakan dan melakukan pemindaian menggunakan perangkat Hive Moderation. Hasilnya, Hive Moderation menyebut ada 99,9 persen kemungkinan konten audio adalah hasil kecerdasan buatan (AI). Tirto juga coba melakukan penelusuran terkait video asli dari Kompas TV yang digunakan dalam video tersebut. Menggunakan judul headline dalam video, kami mencari di Google. Hasilnya mengarahkan ke video berikut dari situs resmi Kompas TV. Video tersebut menceritakan kunjungan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri Bahri, ke Yogyakarta, dalam rangka Hari Pelanggan Nasional. Inti dari video tersebut, Zuhri berbicara menjelaskan tentang komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Tidak ada informasi apapun dalam cuplikan tersebut yang membahas soal dana bantuan sosial dari BPJS. Audio dalam video di Kompas TV juga berbeda dengan video di Facebook. Hal ini menunjukkan adanya upaya manipulasi konten video. Tirto sempat menemukan narasi serupa soal bantuan sosial BPJS Kesehatan pada April dan Agustus 2024. Kala itu, klaim unggahan juga menyebut soal dana bantuan, dengan syarat calon penerima manfaat harus mengirimkan pesan ke nomor kontak tertentu. Tirto tidak menemukan unggahan soal bantuan sosial dari akun Instagram resmi @bpjskesehatan_ri. Kami juga menemukan reelsberikut dari akun tersebut yang mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan dengan modus pemberian bantuan dah hadiah. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, juga menegaskan tidak pernah memberikan bantuan dana, berdasar pernyataan dikutip dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 100	2024-10-16
Berita CekFakta	Benarkah Menteri Pertahanan Israel Tewas Akibat Serangan Iran?	Tirto mengunjungi beberapa akun media sosial Yoav Gallant. Di Twitter maupun Instagram, terlihat dia masih aktif mengunggah beberapa konten hingga 14 Oktober 2024. Di salah satu cuitan, pada 2 Oktober 2024, dia bahkan menyebut bagaimana pertahanan Israel berhasil menggagalkan serangan rudal misil Israel. “Saya menghabiskan malam ini di pusat komando dan kendali bersama pejabat senior pertahanan, mengamati dengan saksama keberhasilan pertahanan IDF terhadap serangan rudal Iran terhadap Israel. Iran belum belajar dari pelajaran sederhana - mereka yang menyerang Negara Israel, akan membayar harga yang mahal,” begitu cuitan pria 65 tahun itu soal upaya Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces, IDF). Dalam unggahan-unggahan terbaru, pensiunan jenderal militer Israel ini juga terlihat masih banyak beraktivitas dalam beberapa hari setelah serangan Iran ke Israel. Lebih lanjut, kami melakukan pencarian di Google dengan kata kunci ‘yoav gallant assassinated’ dan ‘yoav gallant killed’. Hasil pencarian teratas dari dua kata kunci tersebut mengarahkan ke artikel dari Reuters dan USA Today yang isinya membantah klaim tersebut. Juru Bicara Gallant menegaskan kepada Reuters informasi soal klaim tewasnya Menteri Pertahanan Israel setelah serangan Iran tidak benar. Berdasar penelusuran Reuters dan USA Today, Gallant juga sempat berkomunikasi dengan Menteri pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin setelah serangan dari Iran. Hal ini berdasar unggahan Austin di X. Gallant juga masih terlihat dalam beberapa bahan pemberitaan media, salah satunya saat berbicara di depan beberapa kru dan pilot di Pangkalan Udara Nevatim, Minggu (6/10/2024), mengutip video milik Kompas.com. Pangkalan udara tersebut menjadi salah satu lokasi yang terdampak serangan dari rudal balistik Iran berdasar informasi The Times of Israel. Berdasar informasi terakhir, Gallant disebut dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat pada Rabu (9/10/2024), untuk mendiskusikan rencana respons Israel terhadap serangan ratusan rudal balistik oleh Iran. Namun, kala itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melarang dia untuk berangkat, berdasar informasi dari Al Jazzera. Informasi ini juga menjadi penguat narasi kalau sampai 9 Oktober 2024, Gallant masih hidup dan tidak menjadi korban serangan dari Iran, sepekan lalu. Berdasar rangkuman Reuters, Yoav Gallant adalah anggota kabinet Netanyahu yang juga bagian dari bagiana Partai Likud yang beraliran konservatif di Israel. Pria 65 tahun ini sempat menjadi bagian dari militer, tepatnya di prajurit angkatan laut sebelum naik pangkat menjadi salah satu komandan paling senior di militer Israel. 100	2024-10-15
Berita CekFakta	Benarkah Ada Laga Ulang Bahrain vs Indonesia pada 17 Oktober?	Tirto menyaksikan keseluruhan video yang tersebar di Threads dan Facebook tersebut. Terlihat di bagian awal, ada Presiden FIFA Gianni Infantino di sebuah konferensi pers yang disandingkan dengan kondisi di lapangan setelah pertandingan. Kemudian cuplikan berikutnya, terlihat Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berselebrasi, yang juga menunjukkan Gianni sedang berdiri di podium. Dari potongan video di awal tersebut, kami kemudian mengambil beberapa potongan gambar dan melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search). Hasilnya, dari potongan cuplikan konferensi pers Gianni di depan latar berwarna ungu, didapatkan bahwa gambar tersebut berasal dari video ketika Presiden FIFA memberi konferensi pers soal Qatar yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2022, pada 19 November 2022. Dalam video tersebut, Gianni berbicara soal bagaimana dia merasakan ketidakadilan yang diterima kelompok minor, termasuk pekerja migran. Dia juga menyampaikan soal pembelaannya untuk keadilan sepak bola, bukan untuk membela Qatar. Tidak ada pernyataan apapun mengenai laga ulang Indonesia vs Bahrain dalam konferensi pers tersebut. Melihat waktu unggahannya, video tersebut juga direkam jauh sebelum laga antara Bahrain vs Indonesia di ajang Kualifikasi ronde 3 Piala Dunia Zona Asia berlangsung. Sementara terkait video Gianni di atas podium, hasil penelusuran perangkat reverse image search mengarahkan ke video berikut. Dalam video ini, terlihat potongan Gianni saat berbicara, menyampaikan soal rapat kongres pertama FIFA di Afrika. Menggunakan petunjuk tersebut, kami menelusuri informasi lewat pencarian di mesin pencari, Google. Hasil pencarian kami mengarahkan ke video berikut dari tahun 2021, saat Gianni membuka kongres FIFA di Kigali, Rwanda, pada 16 Maret 2023. Kembali, video ini berasal dari tahun 2021, sebelum laga Bahrain vs Indonesia yang kontroversial terjadi. Sehingga tidak mungkin ada keputusan mengenai rencana tanding ulang. Sementara video yang menunjukkan Erick Thohir selebrasi, hasil pencarian kami, mengarahkan ke video nonton bareng Timnas U-23 antara Indonesia vs Australia pada April 2024. Video tersebut diunggah dari akun YouTube resmi Erick (bercentang biru). Kembali, karena video diambil, sebelum kejadian kontroversi Bahrain vs Indonesia, klaim ini menjadi tidak masuk akal. Sisanya sepanjang video kebanyakan menunjukkan highlight (momen penting) dari laga Bahrain vs Indonesia. Kami juga coba melakukan pencarian ke Google soal resminya laga ulang antara Bahrain vs Indonesia. Tidak ada pemberitaan dari media kredibel yang mendukung klaim ini. Pun dari situs resmi dari FIFA dan PSSI, tidak ada informasi mengenai putusan resmi soal laga ulang Bahrain vs Indonesia. Sampai dengan Senin (14/10/2024), Anggota Komisi Eksekutif PSSI, Arya Sunulingga, telah melancarkan protes dan berkorespondensi dengan perwakilan AFC dan FIFA. Arya setidaknya sudah tiga kali berkirim surat ke FIFA dengan tembusan ke AFC, mengutip CNN Indonesia, namun belum ada tanggapan apapun dari lembaga sepak bola dunia dan Asia tersebut. Apalagi soal kesepakatan akan adanya laga ulang antara Bahrain vs Indonesia. Pada Selasa (15/10/2024), Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi negara Republik Rakyat Tiongkok, sekaligus menutup rangkaian jeda internasional periode ini. 100	2024-10-15
Berita CekFakta	Hoaks Konten AI Iriana Jokowi Bagi-Bagi Hadiah	Tirto menonton keseluruhan video yang tersebar di Instagram dan TikTok. Video tersebut cenderung sama, dengan sedikit perbedaan pada teks dalam video. Namun selebihnya, audio dan informasi yang disampaikan terbilang identik. Tirto curiga adanya keterlibatan AI dalam penyuntingan konten karena audio yang terdengar janggal. Beberapa potongan kalimat seperti tidak pas dan natural. Selain itu, pengalihan informasi ke nomor kontak WhatsApp juga mencurigakan. Kami mencoba melakukan pengujian menggunakan perangkat pemindai konten AI, Hive Moderation. Hasil pemindaian konten audio oleh Hive Moderation menyimpulkan, ada 99,9 persen kemungkinan konten audio dibuat dengan bantuan AI. Kami kemudian mencoba mengambil salah satu potongan video Iriana dan melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search). Kombinasi hasil pencarian dengan Yandex dan Google Lens mengarahkan kami ke foto berikut dari artikel Langgam.id. Di dalam artikel dijelaskan, foto tersebut adalah potongan gambar saat Iriana menghadiri secara virtual acara syukuran ulang tahun Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-41. Informasi serupa juga tercantum di situs payakumbuhkota.go.id. Hasil pencarian kami di situs berbagi video, YouTube, mengarahkan ke video acara berikut dari kanal DEKRANAS Indonesia pada tahun 2021 lalu. Terlihat dalam video Ibu Iriana memberikan arahan di puncak acara. Dalam kesempatan tersebut, Iriana, yang juga pembina Dekranas, menyampaikan ucapan selamat bagi HUT Dekranas. Dia juga mengajak Dekranas untuk menjadikan peringatan acara ini menjadi momentum untuk meningkatkan kembali kerajinan nusantara dan transformasi digital. Tidak ada informasi mengenai bagi-bagi hadiah seperti narasi di TikTok dan Instagram. Klaim video di media sosial juga makin tidak masuk akal karena di video tersebut disebut Iriana ada di bulan terakhir masa jabatannya, sementara video asli dari kejadian tersebut berasal dari tahun 2021. Tirto juga mencurigai konten yang tersebar di Instagram dan TikTok adalah konten foto yang dipadukan dengan konten audio untuk kemudian menjadi video dengan muatan AI. Hal ini bisa diimplementasikan lewat perangkat pembuatan AI, misalnya Hedra. Perangkat pembuat konten AI Hedra biasanya menaruh watermark di sisi kanan bawah gambar. Dalam konten Tiktok dan Instagram sisi tersebut ditutupi text box bertuliskan "amanah untukmu". Tirto mencoba membedah konten lain dari akun @berbagiuang2023 dan menemukan video berikut (arsip). Menggunakan sosok Mamah Dedeh, narasi yang dibuat serupa dengan konten bagi-bagi hadiah dari Iriana. Namun, di video ini watermark di sisi kanan bawah tidak tertutupi, meski terpotong sebagian. Kami mencurigai penggunaan aplikasi Hedra untuk membuat konten gambar Iriana, dipadukan dengan audio untuk membuat konten soal bagi-bagi hadiah yang tersebar di TikTok dan Instagram tersebut. Tirto juga tidak menemukan adanya akun media sosial resmi Iriana di platform apapun hingga dengan 14 Oktober 2024. 100	2024-10-15
Berita CekFakta	Salah, Undian Berhadiah Mengatasnamakan Bank Bengkulu	Tirto mencoba mengakses tautan yang tertera di bagian akhir unggahan. Kami diarahkan ke halaman situs lain. Dua tautan dari antara empat unggahan tersebut mengarahkan ke situs yang tidak bekerja, atau alamat situsnya tidak ditemukan. Sementara tautan lainnya mengarahkan ke situs dengan peringatan situs berbahaya saat akan diakses. Satu tautan yang bekerja mengarahkan ke halaman berbentuk formulir. Halaman formulir tersebut memintakan data pribadi mulai dari nama lengkap, nomor rekening, nomor handphone, dan M-pin dari pengguna. Informasi-informasi tersebut biasanya digunakan untuk membuka data perbankan personal, oleh karena itu, sebaiknya tidak dibagikan ke orang lain. Kami memutuskan untuk melakukan pemindaian terhadap halaman tersebut menggunakan perangkat URLScan.io. Hasil penelusuran situs menyebut domain/halaman utama situs tersebut adalah libs-2024.click. Situs tersebut tidak terkait sama sekali dengan situs resmi Bank Bengkulu, bankbengkulu.co.id. URL Scan juga memberi keterangan kalau situs yang berisikan formulir tersebut adalah situs berbahaya yang diduga mengandung malware. Bank Bengkulu, lewat unggahan di media sosial resminya, menegaskan informasi tersebut adalah hoaks. Ada upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari nasabah mereka. “Halo sobat babe.. tetap waspada terhadap semua akun yang mengatasnamakan bank bengkulu, mohon bantuan untuk melaporkan dan memblokir akun-akun tidak resmi tersebut??,” begitu bunyi pesan dari akun @bankbengkuluofficial. Akun Facebook Bank Bengkulu juga membuat unggahan yang sama. Bersama unggahan tersebut terdapat beberapa tangkapan layar akun yang mencatut nama Bank Bengkulu sebagai modus penipuan. Terlihat akun-akun yang disebut di atas masuk dalam tangkapan layar akun palsu yang disebut bank bengkulu. Dalam unggahan tersebut Bank Bengkulu juga membagikan akun media sosial resmi perusahaan, seperti Instagram @bankbengkuluofficial, kanal situs bankbengkulu.co.id sebagai situs resmi bank, serta call center di 1500133. Akun-akun Facebook yang menyebarkan informasi soal undian, tidak ada satupun yang termasuk ataupun terkait dengan akun resmi Bank Bengkulu. Pun, hasil dari penelusuran ke unggahan dari akun-akun media sosial dan situs resmi Bank Bengkulu, tidak ada satupun yang memberikan pengumuman soal undian ataupun pendaftaran untuk mendapatkan hadiah. "Jangan memberikan informasi apapun kepada akun lain yang mengatasnamakan Bank Bengkulu," begitu pesan penutup dari unggahan Bank Bengkulu. 100	2024-10-14
Berita CekFakta	Hoaks Netanyahu Lari ke Bunker Saat Serangan Rudal Iran	Tirto mencermati video yang beredar di media sosial, terutama di X. Dari beberapa cuitan dengan video Netanyahu berlari tersebut, ada yang mendapat catatan komunitas. Komunitas X menyebut, Netanyahu berlari ke bunker tersebut adalah misinformasi. "Video tersebut diambil dari kejadian tiga tahun lalu, pada 14 Desember 2021, saat Netanyahu berlari untuk memberikan suaranya di Knesset (Parlemen Israel)," begitu keterangan yang tercantum dalam catatan komunitas. Video tersebut juga diunggah Netanyahu di akun X resminya yang telah terverifikasi, @netanyahu, dengan durasi yang lebih panjang. Cuitan tersebut pertama kali tayang pada 14 Desember 2021, pukul 4 pagi Waktu Indonesia Barat (WIB). “Saya selalu bangga mencalonkan diri untuk Anda. ???? Video ini diambil setengah jam yang lalu di Knesset,” begitu isi cuitan Netanyahu. Sebagai konteks, media lokal Israel, Kikar HaShabbat menjelaskan kalau pada Desember 2021, Netanyahu berlari di Parlemen Israel (seperti terlihat dalam video) untuk menyertakan suaranya dalam rapat paripurna. Berdasar informasi dari Reuters, Kantor Perdana Menteri Israel juga menegaskan kalau narasi yang beredar di internet tidak tepat. "Ini video lama, dari Knesset yang memperlihatkan Netanyahu sedang terburu-buru untuk memberikan suara di parlemen," bunyi isi keterangannya. 100	2024-10-14
Berita CekFakta	Manipulasi Foto Trump Mengarungi Banjir Pasca Badai Helene	Untuk mengecek kebenaran foto Trump melewati jalanan banjir, Tim Riset Tirto mencoba memanfaatkan penelusuran Google. Setelah memasukkan kata kunci “Trump walking through floodwater”, kami menemukan narasi ini telah dinyatakan tidak benar oleh sejumlah lembaga pemeriksa fakta berbasis di AS, termasuk USA Today dan PolitiFact. Mengutip USA Today, Trump dilaporkan meninjau kerusakan akibat Badai Helene di negara bagian medan tempur Georgia pada Senin (30/9/2024), dan berbicara kepada penduduk setempat yang terdampak. Namun begitu, gambar yang memperlihatkan dokumentasi Trump mengarungi jalanan banjir tak dapat dibuktikan kebenarannya. Profesor Teknik di Universitas Notre Dame, Indiana, AS, Walter Scheirer, mengungkap bahwa gambar tersebut kemungkinan "hasil dari algoritma AI Generatif." "Salah satu petunjuk utamanya adalah pakaian kedua pria itu tampak kering. Jika mereka berjalan di air, mereka akan basah kuyup – efek yang dapat dilihat dalam banyak foto asli dari badai tersebut. Lebih jauh, ini adalah gambar yang kualitasnya agak rendah, dengan artefak tidak alami yang terlihat di sekitar percikan air dan kap truk di latar belakang," kata Scheirer, seperti dinukil USA Today, Kamis (3/10/2024). Senada, James O'Brien, seorang profesor ilmu komputer di University of California, Berkeley, AS, juga mengatakan bahwa gambar tersebut dibuat secara digital. Ia menunjukkan beberapa inkonsistensi penampilan Trump dalam gambar tersebut, seperti tali jaket pelampung yang tampak menutupi sisi kanan wajahnya dan wajahnya yang tampak belepotan. "Saya yakin wajah Trump ditambahkan ke gambar lain dan perangkat lunak yang menambahkan gambar tersebut membuat kesalahan saat memadukan tepinya," kata O'Brien, masih dari USA Today. Tirto lantas mencoba mengecek foto Trump ini menggunakan situs deteksi AI, Hive Moderation. Sama seperti pernyataan Scheirer dan O’Brien, hasil pengecekan Hive Moderation juga menunjukkan kemungkinan gambar ini diproduksi dengan AI Generatif mencapai 99,3 persen. Dokumentasi kunjungan Trump ke Valdosta, Georgia, yang tersedia di Getty Images menunjukkan dirinya mengenakan setelan jas biru tua, dasi merah, dan topi merah Make America Great Again, berbeda dengan baju yang dikenakannya dalam gambar yang kemungkinan besar dibuat AI. Begitu pula tim kampanye Trump juga mengunggah di Truth rekaman Trump berbicara dari Valdosta dengan pakaian yang sama. 100	2024-10-11
Berita CekFakta	Hoaks Daftar Bank yang Bakal Segera Ditutup	Lewat pencarian Google, Tim Riset Tirto menelusuri klaim ini dengan kata kunci “daftar bank yang akan ditutup”. Hasilnya, kami tak menemukan adanya berita dari media kredibel yang membenarkan narasi yang tersebar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya memang sempat mengumumkan 14 bank yang ditutup sepanjang 2024, meski begitu, daftar itu tak memuat adanya nama-nama bank yang disebutkan dalam unggahan Instagram. Sejumlah bank yang ditutup itu termasuk Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPR Pasar Bhakti Sidoarjo, Perumda BPR Bank Purworejo, dan BPR Aceh Utara. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (OJK), Dian Ediana Rae, mengungkapkan BPR yang ditutup ialah bank-bank yang terjangkit fraud atau masalah dalam tata kelolanya. Tak hanya itu, OJK mengungkap, penutupan dilakukan setelah pihaknya benar-benar tidak bisa lagi menyelamatkan bank tersebut. “BPR walaupun pada umumnya memang bagus ya, ada BPR-BPR tertentu yang memang itu urusannya terkait dengan masalah fraud dan governance-nya, ini yang susah ini yang sudah tidak bisa diselamatkan, tidak mungkin kita, apa namanya tidak mungkin juga dijual karena tidak ada yang mau beli dan lain sebagainya,” jelasnya, saat ditemui awak media, di sela-sela Peluncuran buku Panduan Resiliensi Digital, di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (20/8/2024). Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Dian juga mengungkap bahwa pihaknya masih akan melanjutkan penutupan BPR hingga penghujung 2024. Untuk memastikan lebih jauh, Tirto pun mengunjungi akun media sosial resmi setiap bank yang disebut dalam klaim. Namun begitu, kami juga tak menemukan adanya keterangan soal penutupan bank. Akun Instagram bank-bank ini juga diketahui masih aktif hingga Jumat (11/10/2024). Beberapa bank memang diketahui menutup sejumlah kantor cabangnya, seperti bank pelat merah Bank BTN dan PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bukopin). Seperti diwartakan Kontan, selama 2023, jumlah jaringan kantor BTN mengalami penyusutan sebanyak 5 unit dengan rincian penurunan 2 unit kantor cabang pembantu konvensional, 1 unit kantor cabang pembantu syariah, dan 2 unit kantor layanan setara kantor pembantu. Sebaliknya, PT Bank Danamon Indonesia Tbk justru memilih untuk tidak menutup kantor cabangnya meski ada tren transaksi digital. Mengutip Kompas, Wakil Direktur Utama Danamon, Hafid Hadeli, telah mengatakan kantor cabang masih dibutuhkan lantaran Bank Danamon masih terus menambah nasabah. "Bagaimana dengan kantor cabang (apakah ada penutupan)? Pada saat ini, kami belum melihat adanya langkah-langkah akan drastis mengurangi cabang," katanya di Jakarta, Kamis (14/7/2022). Tirto tidak menemukan adanya informasi soal penutupan layanan bank-bank yang menutup kantor cabangnya. 100	2024-10-11
Berita CekFakta	Majalah Tempo Tak Beritakan Peredaran Roti Aoka Agenda Komunis	Setelah menyimak video selama 30 detik, Tim Riset Tirto mencoba memasukkan kata kunci “Tempo Roti Aoka pembunuhan massal” ke mesin perambah Google. Hasilnya, klaim ini telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan lembaga pemeriksa fakta Tempo. Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Setri Yasra, juga telah menjelaskan pihaknya tidak pernah menerbitkan berita agenda rahasia kelompok komunis Cina terhadap rakyat Indonesia. “Ini hoaks dibuat orang jahat dengan menggunakan nama Tempo (yang) semakin tidak bermutu, dan mendekati brutal. Tempo tidak pernah mengeluarkan liputan, artikel, opini, ceramah, dan penelitian soal tersebut,” kata Setri, mengutip Tempo, Rabu (10/7/2024). Dia mengimbau masyarakat tidak sembarangan mengutip atau mencatut berita Tempo, lantaran pencatutan secara keliru dapat menimbulkan fitnah pada media, merusak kredibilitas, dan mengganggu kebebasan pers. Adapun terkait video yang beredar, diketahui berasal dari akun Facebook “Pecah Telur” yang diunggah pada 24 Juli 2024. Namun dalam klip utuhnya yang berdurasi 3 menit 45 detik juga tak memuat soal narasi Roti Aoka sebagai agenda pembunuhan massal Pemerintah Cina terhadap rakyat kecil. Dalam konten tersebut memang menggunakan istilah “roti rakyat” yang merujuk pada harganya yang murah dan pasarnya yang tak menarget toko-toko besar. Narator pada video asli juga sempat menyinggung soal produsen Roti Aoka yang berasal dari luar Indonesia, dan petinggi di perusahaan produsen Roti Okko, yang didominasi oleh Warga Negara Asing (WNA). Salah satu footage pada video tersebut, yang menunjukkan proses mengaduk adonan dengan tangan dan terkena sampai siku, juga tidak berkaitan dengan proses pembuatan Roti Aoka ataupun Okko. Cuplikan itu ramai dibicarakan pada 2023. Merespons laporan soal Roti Aoka dan Okko, BPOM mengaku telah mengambil sampel produk Roti Aoka dari peredaran dan melakukan pengujian. Hasil pengujian menunjukkan produk tidak mengandung natrium dehidroasetat, yakni senyawa yang sering digunakan sebagai bahan pengawet kosmetik hingga produk perawatan pribadi. Hal ini sejalan dengan hasil inspeksi ke sarana produksi Roti Aoka pada 1 Juli 2024 yang menunjukkan tidak ditemukannya natrium dehidroasetat di sarana produksi. Selain itu, BPOM melakukan inspeksi ke sarana produksi Roti Okko pada 2 Juli 2024 dan menemukan bahwa produsen tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dengan benar dan konsisten. Terhadap temuan ini, BPOM pun melakukan penghentian kegiatan produksi dan peredaran. Sebagai tindak lanjut, BPOM juga melakukan sampling dan pengujian di laboratorium. "Hasil pengujian terhadap sampel Roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya natrium dehidroasetat [sebagai asam dehidroasetat] yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan," tulis dalam keterangan resmi, Rabu (24/7/2024). 100	2024-10-10
Berita CekFakta	Adegan Syuting Film Diklaim Video Cosplayer Dikejar Satpol PP	Setelah menonton video secara utuh, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Cosplayer Dikejar Satpol PP”. Dari pencarian tersebut, kami menemukan beberapa media yang memberitakan terkait hal ini, salah satunya Detik Jabar. Aksi para cosplayer yang dikejar Satpol PP ini diketahui terjadi di Jalan Banceuy, Kota Bandung, berdekatan dengan Jalan Asia Afrika, dan merupakan adegan sebuah film. Komandan Peleton Satpol PP Kota Bandung, Yulianti Budiman, menyatakan video yang beredar merupakan proses syuting yang bekerja sama dengan salah satu rumah produksi/production house (PH). Yuli mengungkap, proses syuting sudah berlangsung sejak hari Minggu (6/10/2024). Sementara adegan kejar-kejaran seperti pada video, dilakukan pada Senin (7/10/2024). "Berlangsungnya syuting itu yang viral kemarin siang, syuting sudah sejak Minggu di kawasan Banceuy dan sekitarnya dan sekarang masih berlangsung sampai sekarang. Adegannya memang dikejar petugas, salah satu bagian scene film nanti," ujarnya, seperti dikutip Detik Jabar, Selasa (8/10/2024). Namun begitu, Yuli tak bisa membeberkan film apa yang bakal dibuat dengan melibatkan cosplayer dan anggota Satpol PP. Ia hanya menyebut, pihak PH mengajukan kerjasama dengan melibatkan Satpol PP Kota Bandung. "Kalau filmnya saya gak berhak menjelaskan, tapi memang ada permintaan dari PH untuk kerjasama dengan Satpol PP dan ada permintaan personel," kata Yuli. Video klarifikasi oleh Satpol PP Kota Bandung juga disiarkan kanal YouTubeKompas TV Jawa Barat. Kendati klip yang berseliweran merupakan bagian dari adegan film, aksi kejar-kejaran dengan petugas diketahui bukan hal asing dan berdasarkan pengalaman. Detik Jabar melaporkan cerita salah seorang cosplayer di Jalan Asia Afrika yang terlibat dalam adegan syuting film Andi (46), sebagai salah satu pelakon kostum, mengungkap, dikejar petugas jadi makanan sehari-hari para cosplayer sebelum dilegalkan oleh pemerintah. "Sebelum kita legal, pendiri komunitas ini kenyataannya seperti itu, kita sering ditangkap dan dikejar," ujar Andi, Rabu (9/10/2024). Pada adegan film yang videonya viral, Andi menuturkan saat itu para cosplayer termasuk dirinya, diharapkan untuk melakukan adegan senatural mungkin. Dalam adegan itu, mereka diminta berlarian karena dikejar petugas. "Kita cuma disuruh lari aja nanti ada yang ketangkep dan gitulah. Jadi seakan-akan natural seperti kejadian asli. Mungkin menurut produsernya dibuat adegan kaya dulu [waktu belum legal]," katanya. Menurut Andi, film tersebut memang dibuat berdasarkan kisah dan pengalaman para cosplayer di Jalan Asia Afrika. Dia mengatakan, seluruh cosplayer yang terlibat dalam film itu diatur dan ditentukan oleh komunitas. 100	2024-10-10
Berita CekFakta	Produk Wine Bersertifikat Halal, Bagaimana Faktanya?	Untuk memverifikasi narasi yang berbedar, Tim Riset Tirto mencoba memasukkan kata kunci “wine, tuak, dan beer halal” di mesin perambah Google. Dari pencarian itu, kami menemukan lansiran resmi BPJPH Kementerian Agama (Kemenag), sebagai badan yang diberi mandat menerbitkan produk sertifikat halal. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin, menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan penamaan produk, dan bukan soal kehalalan produknya. "Artinya masyarakat tidak perlu ragu bahwa produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya. Karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Mamat di Jakarta, Selasa (1/10/2024). Menurut Mamat, ihwal penamaan produk sebetulnya sudah diatur oleh beberapa regulasi, antara lain SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 44 tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat. “Namun pada kenyataannya, masih ada nama-nama produk tersebut mendapatkan sertifikat halal, baik yang ketetapan halalnya dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal. Hal ini terjadi karena masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait penamaan produk. Hal ini dibuktikan dengan data kami di Sihalal,” sambungnya. Sementara itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI juga menyatakan hal selaras. Database LPPOM menunjukkan adanya 25 nama produk dengan kata kunci “wine”, di mana semuanya berupa produk kosmetik. Penggunaan kata “wine” itu berasosiasi dengan warna, bukan sensori rasa maupun aroma. Menurut Komisi Fatwa Fatwa MUI, penggunaan kata “wine” yang menunjukkan jenis warna “wine” untuk produk non-pangan diperbolehkan. Lebih lanjut, produk dengan nama “bir” hanya diperuntukan bagi produk minuman tradisional yang bukan merupakan khamr yaitu bir pletok. Beberapa pemilik usaha yang memakai penamaan “beer” juga dipastikan telah mengganti nama. LPH LPPOM menegaskan pihaknya tidak pernah meloloskan produk dengan nama "tuyul" dan "tuak". Berdasarkan penelusuran Tirto di situs https://bpjph.halal.go.id/, per Rabu (9/10/2024), sudah tidak ada lagi produk dengan nama “beer”, “wine”, “tuak”, dan “tuyul” di database BPJPH. LPH LPPOM menyatakan pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan layanan untuk menghasilkan produk halal yang terjamin dan terpercaya. Lembaga tersebut juka mengimbau seluruh pihak yang terlibat untuk tidak menyebarkan isu yang belum jelas kebenarannya. 100	2024-10-09
Berita CekFakta	Berkumur dengan Bensin Disebut Bisa Obati Sakit Gigi, Benarkah?	Tim Riset Tirto mula-mula melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “obat sakit gigi menggunakan bensin”. Hasilnya, kami menemukan narasi ini telah dinyatakan hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kami lantas berusaha menghubungi Dokter Nurul Fajriah Afiatunnisa, dari Praktek Mandiri Dokter Nurul, di Rangkasbitung, Banten, untuk bertanya lebih jauh dan mengelaborasi efek samping penggunaan bensin untuk gigi. Menurut dr. Nurul, klaim diatas tidak bisa dibenarkan. Bensin disebut bukanlah obat untuk sakit gigi karena sifat zatnya yang keras justru bisa menimbulkan luka juga di area mukosa mulut. Sementara itu, sakit gigi sendiri memiliki banyak faktor penyebab, di antaranya gigi berlubang, infeksi bakteri, gusi bengkak, dan sebagainya. “Bensin bukan solusi untuk sakit gigi, memeriksakan ke dokter gigi untuk dicari tahu penyebabnya terlebih dahulu adalah hal utama yang perlu dilakukan. Setelah diketahui sebabnya, penanganan akan menyesuaikan temuan saat pemeriksaan,” katanya ketika dihubungi Tirto, Rabu (9/10/2024). Lebih lanjut, dr. Nurul juga menyebut bahwa untuk membersihkan area mulut, bisa dilakukan dengan berkumur menggunakan obat kumur, yang diperuntukkan spesifik untuk kebersihan gigi dan mulut, bukan dengan bensin. Lebih jauh, bahaya bensin yang dikumur adalah adanya potensi keracunan karena tertelan, hingga efek sistemik lainnya dalam tubuh. Dokter Nurul bilang, orang yang tubuhnya memiliki tingkat sensitivitas berlebihan terhadap suatu zat juga bisa memunculkan reaksi seperti sesak napas. “Tidak ada juga bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan terkait klaim tersebut diatas. Jadi, penggunaannya sangat beresiko dan tidak dianjurkan,” tegasnya. Senada, drg. Bagus Darmawan dari Klinik Gigi Joy Dental Yogyakarta, pun mengungkap tidak adanya bukti penelitian yang meyakinkan dalam mendukung klaim penggunaan bensin sebagai obat untuk sakit gigi. Sebaliknya, penggunaan bensin untuk tujuan ini sangat tidak disarankan dan berpotensi berbahaya bagi kesehatan. Lewat situs Klinik Gigi Joy Dental, drg. Bagus mengatakan bensin mengandung senyawa kimia beracun seperti toluena, benzena, dan xylene. Ketika bensin digunakan untuk berkumur, maka ada resiko bensin dapat tertelan dan masuk ke dalam tubuh. Senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan keracunan akut dan merusak organ-organ penting seperti hati, ginjal, dan sistem saraf. Paparan jangka panjang terhadap senyawa-senyawa ini juga bisa menyebabkan kerusakan serius pada tubuh dan bahkan kematian. Gejala keracunan bensin termasuk mual, muntah, sakit perut, gangguan pernapasan, iritasi tenggorokan, dan kebingungan. Selain itu, bensin disebut memiliki sifat yang sangat korosif (merusak) dan dapat menyebabkan iritasi pada mulut, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Apabila digunakan untuk berkumur, bensin dapat menyebabkan luka bakar pada jaringan lunak di sekitar mulut dan tenggorokan. Hal tersebut dapat menyebabkan peradangan, pembengkakan, dan infeksi. Sebuah studi oleh Agbor, dkk yang dipublikasikan di International Dental Journal (2011), juga menyebut bensin sebagai “zat berbahaya” dan merupakan bahan kimia korosif. Namun, survei itu juga mengungkap, ada sebagian responden yang terlibat dalam penelitian, yang masih menggunakan bensin untuk masalah kesehatan mulut. Penelitian tersebut dilakukan di Cameroon, Afrika Tengah. Adapun nyeri pada gigi biasanya menandakan adanya gangguan pada gigi atau gusi, seperti infeksi pada gusi, gigi berlubang, gigi retak atau patah, maupun pulpitis. Menukil artikel Alodokter yang telah ditinjau dr. Sienny Agustin, beragam cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan sakit gigi antara lain kumur dengan air garam, menempelkan benda bersuhu dingin pada pipi, dan mengunyah bawang putih. Tapi, jika gigi yang rusak sudah sangat parah dan tidak bisa dirawat lagi, satu-satunya cara menghilangkan sakit gigi adalah dengan mencabut gigi yang bermasalah. Sakit gigi yang disebabkan oleh iritasi sementara pada gusi biasanya dapat hilang dengan sendirinya dalam waktu 1–2 hari, atau diatasi dengan perawatan mandiri di rumah. Berbeda halnya jika sakit gigi disebabkan oleh masalah pada gigi atau gusi yang lebih parah, kondisi ini tentu hanya dapat ditangani oleh dokter gigi. 100	2024-10-09
Berita CekFakta	Apa Benar Pertamina Larang Beli BBM Jika Telat Bayar Pajak?	Tim Riset Tirto mencoba menghubungi Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, untuk memverifikasi klaim yang beredar. Ia menampik narasi ini dan mengatakan bahwa informasi yang disebutkan tidak benar. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, juga mengatakan hal yang sama. Ia menyebut pihaknya belum mendapat informasi resmi terkait hal ini. "Ke kami belum ada informasi resminya terkait hal tersebut," katanya saat dihubungi Tirto, Selasa (8/10/2024). Mengenai wacana larangan beli BBM subsidi bagi pengguna kendaraan yang telat bayar pajak yang sempat mencuat akhir tahun lalu, Ahad, selaku Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jatimbalinus, menegaskan hal ini masih di level diskusi. “Sebenarnya ini masih merupakan diskusi lintas pihak di ruang terbuka, yang belum ada pembahasan spesifik lebih lanjut,” ujar Ahad melalui pesan teks, Selasa (8/10/2024). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun telah menyatakan bahwa klaim terkait masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan bermotor, tidak dapat membeli BBM bersubsidi, bersifat hoaks. Hingga kini, belum ada aturan nasional terkait hal tersebut. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memang sempat mengeluarkan surat pemberitahuan terkait para penunggak pajak yang akan diumumkan melalui speaker SPBU setempat. Aturan itu tertuang dalam surat pemberitahuan Nomor 973/4476/VI.03/2023 tertanggal 19 Oktober 2023. Meski begitu, tidak ada keterangan bahwa penunggak pajak tidak boleh mengisi BBM di SPBU. Dilansir Detik, surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Lampung, Fahrizal Darminto, berisi empat poin instruksi, di antaranya petugas akan mendata kendaraan yang mengisi BBM di SPBU, bagi kendaraan yang menunggak pajak akan diumumkan melalui speaker SPBU atau pengeras suara yang di bawa oleh petugas, dan petugas akan melakukan pemasangan stiker pemberitahuan pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang menunggak pajak. 100	2024-10-08
Berita CekFakta	Apa Iya Pinang Muda Tumbuk Bisa Mengencangkan Payudara?	Tim Riset Tirto mencoba menelusuri manfaat buah pinang lewat pencarian Google. Menukil artikel Hello Sehat yang sudah ditinjau secara medis oleh dr. Patricia Lukas Goentoro, buah pinang disebut mengandung alkaloid dan senyawa antioksidan seperti flavonoid dan tanin. Dalam 100 gram buah pinang mengandung 46,2 gram karbohidrat, protein dan lemak masing-masing 4,2 gram, zat besi sebanyak 1,4 miligram, dan 119 miligram fosfor. Artikel Hello Sehat itu menyebut kalau studi langsung yang membahas mengenai manfaat buah pinang muda masih terbatas. Kendati begitu, kandungan gizi buah pinang diketahui memiliki sejumlah manfaat kesehatan. Beberapa kegunaannya antara lain untuk menjaga kesehatan pencernaan, memelihara kesehatan tulang, meningkatkan suasana hati, berpotensi menurunkan kadar gula darah, mencegah anemia, dan mengurangi gejala skizofrenia, kondisi mental yang memengaruhi perasaan, pikiran, serta perilaku penderitanya. Buah pinang muda juga dikatakan bermanfaat untuk menjaga kesehatan gigi, menjaga daya tahan tubuh, dan meningkatkan gairan seksual pria. Cara mengolah buah pinang muda untuk meningkatkan gairah seksual pria adalah dengan dibuat jus. Namun, potensi manfaat buah pinang muda ini belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Sebuah studi dalam jurnal Sexual Medicine justru menunjukkan bahwa mengunyah buah pinang muda dapat meningkatkan risiko disfungsi ereksi (impotensi). Adapun mengunyah buah pinang dalam jangka panjang juga dikaitkan dengan risiko berbagai gangguan kesehatan, seperti aritmia (gangguan pada irama jantung), nyeri di dada, penyakit ginjal kronis, hingga kanker mulut. Artikel Hello Sehat juga memberi catatan, bahwa sebagian besar penelitian mengenai manfaat buah pinang muda masih diuji coba pada hewan. Dengan demikian, belum diketahui secara pasti efektivitas buah pinang muda sebagai obat untuk menangani berbagai masalah kesehatan. Lalu, bagaimana dengan klaim buah pinang untuk mengencangkan payudara? Untuk mengecek narasi itu, Tim Riset Tirto mencoba menghubungi Dokter Nurul Fajriah Afiatunnisa, dari Praktek Mandiri Dokter Nurul, di Rangkasbitung, Banten. Dokter Nurul mengungkap, penggunaan olesan pinang untuk memperbaiki payudara kendur belum berdasar fakta ilmiah yang valid. “Perlu diketahui payudara kendur bisa disebabkan oleh faktor usia dimana semakin bertambah usia maka elastisitas jaringan akan berkurang, indeks masa tubuh (IMT), kehamilan atau menyusui,” kata dr. Nurul kepada Tirto, Selasa (8/10/2024). Menurut dr. Nurul, bentuk yang berubah membuat sebagian wanita tidak percaya diri, namun mengoleskan olahan pinang bukan menjadi solusinya karena mengoleskan sesuatu pada permukaan kulit termasuk area payudara tetap memiliki resiko seperti alergi. Apabila masih dalam kondisi menyusui, maka berisiko juga untuk bayinya, faktor gravitasi, perubahan hormonal selama hamil dan menyusui. Proses yang kompleks tersebut belum bisa diperbaiki hanya dengan olesan pinang. “Meskipun mengandung banyak nutrisi, pinang yang dioleskan belum bisa dibuktikan bisa mengencangkan kembali payudara. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain sedini mungkin memilih bra yang sesuai ukuran, rutin berolahraga terutama penguatan massa otot dada, hindari merokok karena bisa mempengaruhi kadar elastin dan mengurangi elastisitas jaringan termasuk payudara. Untuk penanganan detail bisa dilakukan operasi rekonstruksi payudara (plastic surgery),” sambung dr. Nurul. Menyoal khasiat buah pinang tumbuk untuk mengencangkan payudara, Tirto pun tak menemukan penelitian ilmiah yang mengonfirmasi. Ada beberapa studi yang justru membahas tentang keterkaitan buah pinang dengan kanker payudara, salah satunya oleh Fitrianingsih, dkk yang diterbitkan di Jurnal Pharmaceutical Sciences and Research (PSR) tahun 2020. Studi tersebut menguji efek kombinasi ekstrak etanol Pinang Masak Jambi (Areca catechu L.) dan obat kemoterapi, doksorubisin, terhadap sel kanker payudara. Hasilnya, dalam konsentrasi tertentu, kombinasi tersebut bisa menghambat viabilitas sel hingga 67,39 persen. Senada dengan pernyataan dr. Nurul, beberapa hal yang bisa membuat jaringan penyangga payudara kehilangan elastisitas sehingga payudara menjadi kendur salah satunya yakni perubahan payudara pada kehamilan. Mengutip artikel Alodokter yang telah ditinjau oleh dr. Sienny Agustin, faktor lain juga mencakup kebiasaan merokok, bertambahnya usia, dan kelebihan berat badan. Payudara yang kendur bisa dikencangkan dengan rutin melakukan olahraga yang fokus melatih otot area dada. Caranya yakni dengan berbaring di atas flat bench dengan posisi lengan lurus ke atas sambil memegang barbel dengan kedua tangan, dan kedua kaki menyentuh lantai. Kemudian turunkan barbel ke bawah sampai sejajar dengan sisi dada lalu angkat kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan itu secara berulang. 100	2024-10-08
Berita CekFakta	Hoaks Festival Undian Berhadiah Mencatut Bank Muamalat	100	2024-10-07
Berita CekFakta	Video Lawas Diklaim Pengumuman Kabinet Baru Prabowo-Gibran	Untuk mencari asal muasal video, Tim Riset Tirto mengambil tangkapan layar cuplikan yang beredar dan menyalinnya ke Google Image. Dari penelusuran itu kami menemukan video identik dengan durasi lebih panjang disiarkan kanal YouTube CNN Indonesia, pada 13 April 2019 silam. Rekaman yang diberi judul “Prabowo Kenalkan ‘Calon Menteri’, Siapa Saja” ini merupakan momen ketika Prabowo menyampaikan pidato kebangsaan di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur. Dalam momen itu Prabowo berbicara sebagai calon presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan mengenalkan orang-orang yang akan membantunya di pemerintahan, jika dia memenangi kontestasi pilpres. Saat itu Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno dan kalah dari pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Nama-nama seperti mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo hingga Rocky Gerung masuk daftar yang disebutkan oleh Prabowo. “Saya akan kenalkan tim, dan ini disusun secara alfabetika, urutan abjad. Jangan ada yang tersinggung,” katanya mengawali pidato tersebut. Pada 2019 Rocky memang merupakan pendukung Prabowo, namun sekali lagi, perlu digarisbawahi, video ini bukan diunggah dalam konteks pemilu 2024 maupun pengumuman kabinet Prabowo-Gibran mendatang. Sementara itu, hingga artikel ini terbit, Prabowo-Gibran belum mengumumkan secara resmi sosok yang akan mengisi jajaran menteri di kabinetnya usai menang Pilpres 2024. Seperti dilaporkan Tirto sebelumnya, Dasco mengatakan kalau Prabowo menargetkan penyusunan kabinet pemerintahan baru pada H-5 menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, alias pada 15 Oktober 2024. Lebih jauh, ia menyatakan jumlah dan bentuk kabinet Prabowo-Gibran masih menyesuaikan nomenklatur, yang saat ini masih terus dibahas. Wakil Ketua DPR RI itu menyebut nama-nama menteri dari kalangan parpol jumlah tidak sebanyak daripada kalangan profesional. "Nah, ini masih kemudian ada yang masuk ada yang tarik, sehingga mungkin final kabinet itu agak lama, tetapi tentunya presiden terpilih punya target kemungkinan H-5 sudah selesai," ungkap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024). 100	2024-10-07
Berita CekFakta	Salah, PSSI Undang Timnas Portugal untuk Lawan Timnas Indonesia	Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video reels yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Dari keseluruhan pembacaan narasi dalam video, kami tidak menemukan satupun adanya pernyataan resmi dari PSSI maupun sejumlah pihak terkait yang membenarkan klaim bahwa PSSI sukses mengundang Timnas Portugal untuk bertanding melawan Timnas Indonesia. Penelusuran dilanjutkan dengan mengunjungi situs resmi milik PSSI. Hasilnya, tidak ada satupun informasi resmi terkait klaim bahwa PSSI sukses mengundang Timnas Portugal untuk bertanding melawan Timnas Indonesia. Serupa, penelusuran di akun media sosial resmi milik PSSI di Instagram dan X juga tak memberikan informasi apapun terkait klaim tersebut. Sebagai informasi, menilik pada jadwal resmi pertandingan Timnas Indonesia yang tertera di situs PSSI, tidak ada satupun jadwal pertandingan melawan Timnas Portugal. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia diketahui akan melawan Bahrain pada Kamis (10/10/2024) dan China PR pada Selasa (15/10/2024) dalam lanjutan ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Setelah itu, masih dalam kompetisi yang sama, Tim Garuda dijadwalkan akan melawan Timnas Jepang pada Kamis (14/11/2024) dan Arab Saudi pada Sabtu (19/11/2024). Kemudian, kami melakukan penelusuran lanjutan ke sejumlah pemberitaan media terkait isu ini. Kami memasukan kata kunci “PSSI Sukses Mengundang Timnas Portugal untuk Bertanding Melawan Timnas Indonesia” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada satupun informasi resmi dari PSSI maupun pemberitaan media kredibel yang membenarkan klaim ini. Tirto menemukan artikel dari Liputan6 pada Mei 2024 lalu yang berisikan tanggapan Anggota Komite Eksekutif (EXCO) PSSI, Arya Sinulingga, terkait peluang digelarnya laga persahabatan antara Timnas Portugal melawan Timnas Indonesia. Dalam kesempatan itu, Arya menilai sulit bagi pihaknya untuk mengundang tim besar seperti Timnas Portugal untuk menggelar laga persahabatan melawan Timnas Indonesia. Hal ini disebabkan, padatnya jadwal Timnas Indonesia pada tahun 2024 ini. "Tahun ini sangat padat. Saya tidah tahu apa ada ruang untuk mengundang timnas kuat. Kita lihat saja bagaimana nanti. Tapi tahun depan kalau kosong, mungkin kita cari (lawan) yang hebat hebat," ucap Arya Sinulingga dikutip dari Liputan6, yang dipublikasikan pada Sabtu (11/5/2024). "Tahun ini (jadwal Timnas Indonesia) full. Bahkan kalau masuk putaran ketiga (Kualifikasi Piala Dunia), kemungkinan dan peluang kita bisa tembus 100 besar itu ada. Jadi saya rasa itu bukan mimpi ya," tandas dia. 100	2024-10-04
Berita CekFakta	Hoaks, Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi Ditangkap Polisi	Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan mengeklik tautan yang disertakan dalam unggahan. Tautan tersebut mengarahkan kami ke artikel di situs kabaraktual.id dan democrazy.id. Di situs kabaraktual.id, kami menemukan bahwa tautan tersebut mengarah ke artikel dengan judul “Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi Bersenjata Celurit Ditangkap?” yang diunggah pada Sabtu (21/9/2024), sama seperti yang terlihat dalam foto tangkapan layar. Artikel tersebut memberitakan bahwa ada sekelompok remaja bersenjata celurit yang ditangkap polisi seperti yang tertera dalam foto thumbnail. Lalu, berdasarkan salah satu komentar warganet di media sosial, foto sekelompok remaja bersenjata celurit yang ditangkap polisi tersebut diklaim merupakan pasukan berani mati pembela Jokowi. Namun, artikel yang sama menjelaskan bahwa sekelompok remaja tersebut bukanlah pasukan berani mati pembela Jokowi. Mereka adalah kelompok gangster asal Sidoarjo bernama SANGGONG (Satuan Golongan Anti Kesombongan) yang berhasil ditangkap oleh Raimas Samapta Polresta Sidoarjo pada Sabtu (10/8/2024). Sementara itu, tautan yang disertakan dalam unggahan lain juga mengarahkan kami ke artikel di situs democrazy.id berjudul “Alamak! Pasukan Berani Mati Bela Jokowi Bersenjata 'Celurit' Ditangkap” yang diunggah pada Minggu (22/9/2024). Artikel yang juga menampilkan foto sekelompok remaja bersenjata yang ditangkap polisi tersebut, juga tidak membuktikan klaim bahwa sekelompok remaja tersebut adalah pasukan berani mati pembela Jokowi. Artikel tersebut justru memuat pernyataan mantan pemimpin FPI, Rizieq Shihab, soal pasukan berani mati pembela Jokowi. Jadi, tidak ada satupun pemberitaan dalam kedua artikel tersebut yang membenarkan klaim bahwa ada pasukan berani mati pembela Presiden Jokowi bersenjata celurit ditangkap polisi. Untuk memastikan kebenaran klaim ini, kami mencoba menelusuri asal usul foto sekelompok remaja bercelurit yang ditangkap polisi seperti yang disertakan dalam klaim unggahan tersebut. Tirto mengambil tangkapan layar tersebut kemudian menelusurinya dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Hasilnya, kami menemukan foto tersebut kemungkinan besar berasal dari artikel berita milik suluhnusantaranews yang diunggah pada Minggu (11/8/2024). Hal ini disebabkan, dilihat dari keterangan waktu, artikel ini lebih dulu diunggah dari kedua artikel yang dicatut unggahan di atas. Dalam artikel tersebut, dijelaskan, foto sekelompok remaja yang ditangkap oleh polisi tersebut adalah sekelompok anggota gangster di Sidoarjo yang hendak melakukan tawuran. Senada, kelompok bernama SANGGONG ini disebut berhasil ditangkap di Desa Beciro Ngigor, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, oleh Raimas Samapta Polresta Sidoarjo pada Sabtu (10/8/2024) sekitar pukul 04.00 WIB. Selebihnya, hingga Jumat (4/10/2024), atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada satupun informasi kredibel dan pemberitaan yang membenarkan klaim bahwa ada pasukan berani mati pembela Presiden Jokowi bersenjata celurit ditangkap polisi. 100	2024-10-04
Berita CekFakta	Hoaks, Ustaz Abdul Somad Masuk Rumah Sakit karena Sifilis	Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci judul artikel berita seperti yang tertera dalam klaim unggahan yaitu “Ustadz Abdul Somad: Masuk Rumah Sakit (RS) Karena Kena Penyakit Sipilis” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami tidak menemukan artikel asli dengan judul berita tersebut di Suara.com dan situs berita manapun. Kemudian, penelusuran dilakukan terhadap tangkapan layar artikel berita yang disertakan dalam unggahan tersebut. Tirto mengambil tangkapan layar tersebut kemudian menelusurinya dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Hasilnya, kami menemukan artikel berita identik milik Suara.com berjudul “Kronologi UAS yang Diduga Dideportasi dari Singapura” yang diunggah pada Selasa (17/5/2022) dan artikel berjudul “Balas Tuduhan Singapura Sebar Ajaran Ekstremis, UAS Beri Penjelasan Menohok” yang diunggah pada Kamis (19/5/2022). Nampak ada kesamaan dari sisi foto thumbnail kedua artikel tersebut dengan thumbnail dalam tangkapan layar artikel berita, dengan judul yang mengklaim bahwa Ustaz Abdul Somad masuk rumah sakit akibat penyakit sifilis. Artikel pertama berjudul “Kronologi UAS yang Diduga Dideportasi dari Singapura” yang diunggah pada Selasa (17/5/2022) itu membahas kronologi saat Ustaz Abdul Somad dideportasi dari Singapura pada 16 Mei 2022. Sementara, artikel kedua berjudul “Balas Tuduhan Singapura Sebar Ajaran Ekstremis, UAS Beri Penjelasan Menohok” yang diunggah pada Kamis (19/5/2022) memuat pernyataan Ustaz Abdul Somad terkait tuduhan ekstremis yang disematkan padanya oleh pemerintah Singapura. Foto thumbnail dalam kedua artikel berita itu kemudian disunting dan dimanipulasi untuk menambahkan informasi yang keliru soal klaim bahwa Ustaz Abdul Somad masuk rumah sakit akibat penyakit sifilis. Selebihnya, hingga Kamis (3/10/2024) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada satupun informasi kredibel dan pemberitaan yang membenarkan klaim bahwa Ustaz Abdul Somad masuk rumah sakit akibat penyakit sifilis. 100	2024-10-03
Berita CekFakta	Video Gibran Mundur Sebagai Wakil Presiden Terpilih, Benarkah?	Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Dalam video tersebut, Gibran memang menyatakan pengunduran diri. Namun, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sama sekali tidak menyebut pengajuan pengunduran dirinya tersebut terkait posisinya sebagai wapres terpilih. Selanjutnya, penelusuran dilanjutkan dengan menelusuri asal usul dan konteks video tersebut. Tirto mengambil tangkapan layar salah satu momen tersebut di video lalu menelusurinya menggunakan perangkat reverse image search dari Google Images. Hasilnya, kami menemukan konteks video asli dari video tersebut. Video asli berasal dari video, yang salah satunya diunggah akun YouTube “@TribunMedanTV” pada Rabu (17/7/2024), berjudul “RESMI❗ Gibran Mundur Dari Wali Kota Solo”. Konteks asli video tersebut adalah momen saat Gibran membacakan surat pengunduran dirinya sebagai Walikota Surakarta, dalam Rapat Paripurna DPRD Surakarta, yang diselenggarakan pada Rabu (17/7/2024). Diketahui, Gibran mengundurkan diri dari jabatan Walikota Surakarta karena telah ditetapkan sebagai wapres terpilih dalam Pemilu 2024. Dalam video yang tersebar, terdapat konteks pernyataan asli Gibran yang dihilangkan. “Yang bertandatangan di bawah ini: Nama Gibran Rakabuming Raka. Jabatan: Walikota Surakarta. Bersama ini mengajukan pengunduran diri sebagai Walikota Surakarta, masa jabatan 2021-2026, sehubungan telah ditetapkannya sebagai calon Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu tahun 2024," kata Gibran di video. Lebih lanjut, hingga Kamis (3/10/2024) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada satupun pernyataan Gibran yang menyatakan dirinya akan mundur sebagai wapres terpilih periode 2024-2029. 100	2024-10-03
Berita CekFakta	Tidak Benar Pernyataan Emil Audero Ingin Gabung Timnas Indonesia	Sebagai informasi, Emil Audero Mulyadi merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang saat ini memperkuat klub Serie A Como 1907. Sebelumnya, ia juga pernah memperkuat sejumlah klub papan atas di Italia seperti Juventus, Inter Milan, hingga U.C. Sampdoria. Emil Audero yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 18 Januari 1997 tersebut memang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari NTB. Kembali ke klaim soal pernyataan Emil Audero yang menyatakan ingin bergabung dengan Timnas Indonesia. Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menelusuri gambar Emil Audero yang disertakan dalam unggahan tersebut dengan menggunakan perangkat reverse image search dari Google Images. Hasilnya, kami menemukan foto tersebut berasal dari unggahan Instagram pribadi Emil Audero pada tanggal 14 Juni 2019 silam. Dalam unggahan tersebut, Emil sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan terkait keinginannya bergabung dengan Timnas Indonesia seperti isi klaim. Foto tersebut diambil saat dirinya memperkuat Timnas Italia di gelaran Euro U-21 tahun 2019 silam. Selanjutnya, kami mencoba menelusuri klaim pernyataan Emil ke mesin pencarian Google. Kami memasukan kata kunci klaim pernyataan Emil, “Emil Audero: saya berharap kloter berikutnya (naturalisasi) saya membela tanah air saya (Indonesia)”. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun pernyataan dari kiper, yang pernah masuk dalam skuad Timnas Italia U-21 tersebut, terkait keinginannya dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia yang sesuai dengan narasi dan klaim unggahan. Mengutip artikel Bola.com pada Juni 2024 lalu, Emil sendiri memang pernah mengakui bahwa dirinya adalah keturunan Indonesia. “Ya! Saya orang Indonesia. Saya lahir di sana. Kerabat dari pihak ayah saya semuanya masih tinggal di sana," ujar Emil Audero seperti dikutip Bola.com dari media lokal Italia, La Provincia di Como. Emil Audero mengaku memang sempat dihubungi Timnas Indonesia untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa hingga saat ini hanya memiliki paspor Italia sehingga kemungkinan untuk dinaturalisasi itu belum ada. "Anggap saja tidak sedekat itu. Memang benar Timnas Indonesia menginginkan saya tapi saya hanya punya paspor Italia jadi kemungkinan itu pun tidak ada. Tentu saja saya bisa mengajukan permintaan, tapi saya tidak tahu seberapa besar manfaatnya bagi saya," tandas Emil. 100	2024-10-02
Berita CekFakta	Hoaks, Air Rebusan Daun Sisik Naga Sembuhkan Asma	Mengutip penjelasan dalam laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes), asma adalah penyakit kronis pada saluran napas yang ditandai oleh peradangan dan penyempitan saluran napas. Pada penderita asma, saluran napas menjadi sensitif terhadap berbagai rangsangan seperti alergen, udara dingin, polusi udara, atau aktivitas fisik. Ketika terpapar oleh rangsangan tersebut, saluran napas mengalami peradangan yang menyebabkan pembengkakan dan produksi lendir berlebih, serta otot-otot di sekitar saluran napas menjadi lebih sempit. Akibatnya, aliran udara terbatas, mengakibatkan gejala seperti sesak napas, batuk, dan mengi. Asma disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Beberapa penyebab asma meliputi faktor genetik, faktor lingkungan, infeksi saluran napas dan beberapa pemicu lainnya seperti aktivitas fisik yang intens, cuaca ekstrem seperti udara dingin atau panas yang ekstrem, perubahan emosi atau stres, dan penggunaan obat-obatan tertentu seperti aspirin atau obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID). Kembali ke klaim yang menyebut bahwa ramuan air rebusan daun sisik naga dapat menyembuhkan asma. Sebuah artikel penelitian pada tahun 2021 yang dipublikasikan di Jurnal Sains dan Kesehatan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman berjudul "Aktivitas Neuroprotektan Teh Celup Daun Sisik Naga (Pyrrosia piloselloides (L.) M. G. price) terhadap Demensia" menyebut daun sisik naga memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antioksidan, antipiretik, dan sebagai obat penurun panas. Selain itu, penelitian itu juga menyebut bahwa daun sisik naga mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid, polifenol, saponin, tanin dan steroid, sehinga berpotensi sebagai neuroprotektan. Sebagai informasi, neuroprotektan merupakan jenis terapi untuk mengurangi terjadinya kerusakan sel karena adanya aliran darah yang terhambat saat memasok oksigen. Meski begitu, penelitian yang dilakukan dengan metode eksperimental in vivo secara preventif dengan menggunakan mencit putih galur Swiss-Websters sebagai hewan uji ini, tidak menyebut secara spesifik terkait manfaat daun sisik naga untuk menyembuhkan penyakit asma pada manusia. Lebih lanjut, kami juga belum menemukan adanya penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa mengonsumsi air rebusan daun sisik naga dapat menyembuhkan asma. Sementara itu, dalam artikel Halodoc yang telah ditinjau oleh dr. Rizal Fadli menyebut, tidak ada bukti kuat yang mendukung bahwa ada obat herbal yang dapat memperbaiki gejala asma atau fungsi paru-paru. Ia menyebut bahwa penggunaan tanaman herbal sebagai obat asma berpotensi mengganggu pengobatan asma secara medis dan menyebabkan komplikasi. Hal ini disebabkan kurangnya standardisasi mengenai kandungan, dosis, dan efek samping penggunaan obat herbal. Selanjutnya, untuk menelusuri kebenaran klaim ini secara medis untuk memastikan kebenaran klaim tersebut secara medis, Tirto mencoba menghubungi Dokter Nurul Fajriah Afiatunnisa, dari Praktek Mandiri Dokter Nurul, di Rangkasbitung, Banten. Terkait klaim tersebut, Dokter Nurul menjelaskan, penyakit asma bronkial termasuk salah satu penyakit yang dipengaruhi oleh genetik sehingga dapat diturunkan. Ia mencontohkan, misal ada satu keluarga yang terkena asma maka anggota keluarga lainnya secara genetik juga rentan terkena asma. “Perlangsungannya kronik dan penyakit ini menyerang saluran napas, dicetuskan oleh berbagai faktor seperti kelelahan, kecemasan, polusi udara, cuaca, bahan tambahan makanan dan lain sebagainya yang sifatnya bisa subjektif dan berbeda-beda pencetusnya pada setiap orang yang rentan,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Rabu (2/10/2024). Lebih lanjut, ia menyebut, sampai saat ini, penyakit asma bronkial tidak dapat disembuhkan secara total, meski kejadiannya dapat dikontrol. Menurut penjelasannya, obat-obatan medis hanya berfungsi untuk mengobati dan mengontrol asma bronkial agar tidak kambuh atau mengganggu. Lalu, terkait klaim yang menyebut bahwa ramuan air rebusan daun sisik naga dapat menyembuhkan asma, menurutnya hal tersebut masih harus diuji secara klinis. Terkait hal tersebut, ia menambahkan, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “Perlu ditelaah terlebih dahulu dan berhati-hati penggunaannya karena belum tentu aman dan bisa digeneralisir penggunaannya untuk semua penderita asma bronkial,” ujarnya. Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam mengonsumsi air rebusan daun sisik naga yang diklaim dapat menyembuhkan asma. Hal ini disebabkan, ramuan tersebut belum tentu aman dan bisa digeneralisir penggunaannya untuk semua penderita asma bronkial. “Resiko tidak cocok atau justru jadi pemicu kambuhnya asma setelah meminumnya karena setiap penderita asma memiliki derajat sakitnya (ringan sampai berat) yang pencetusnya bisa beraneka ragam. Resiko tersebut belum bisa diabaikan,” pungkasnya. 100	2024-10-02
Berita CekFakta	Hoaks Klaim Warga Saudi Sebut Umat Islam Indonesia Bodoh	Tim Riset Tirto melakukan penelusuran terhadap tangkapan layar artikel berita yang disertakan dalam unggahan tersebut. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke artikel klarifikasi dari Antara terkait klaim ini. Direktur Pemberitaan LKBN Antara, Irfan Junaidi, memastikan bahwa pihaknya tidak pernah membuat berita dengan judul tersebut. "Mohon hati-hati dan cek setiap informasi yang diterima, kebenaran, sumbernya dari mana, validitas dan seterusnya,” kata Irfan Sabtu (21/9/2024). Antara menyebut bahwa foto yang digunakan dalam klaim tersebut merupakan foto yang berasal dari artikel berjudul “Bahasa Indonesia diminati warga Arab Saudi” yang diunggah pada Kamis (10/1/2019). Artikel tersebut memuat pernyataan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Muhammad Abdul Khak, yang menyatakan minat warga Arab Saudi mempelajari bahasa Indonesia cukup tinggi. Foto thumbnail dalam artikel berita itu kemudian disunting dan dimanipulasi untuk menambahkan informasi yang keliru soal klaim bahwa warga Arab Saudi sebut umat Islam di Indonesia mudah dibodohi oleh habib yang tidak jelas asal usulnya. 100	2024-10-02
Berita CekFakta	Hoaks Fatwa MUI Tentang Nasab Ba'alawi	Tirto melakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci “Fatwa MUI: nasab Ba'alawi dan Organisasi Rabithah Alawiyah bukan keturunan Nabi Muhammad SAW” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami menemukan pernyataan dari Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, yang menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah menerbitkan fatwa yang menyebut bahwa nasab Ba'alawi dan Organisasi Rabithah Alawiyah bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. "Ini merupakan hoaks yang dibuat orang yang tidak bertanggung jawab, " ujar Asrorun dikutip dari Antara. Mengutip laporan Antara, Asrorun mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang beredar di media sosial. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengakses fatwa yang diterbitkan MUI melalui laman https://fatwamui.com/. Tirto mencoba menelusuri laman tersebut, hasilnya kami tidak menemukan fatwa yang menyebut nasab Ba'alawi dan Organisasi Rabithah Alawiyah bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Lebih lanjut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga telah menyatakan informasi yang menyebut bahwa MUI mengeluarkan fatwa tentang nasab Ba'alawi dan Organisasi Rabithah Alawiyah bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW adalah hoaks. 100	2024-10-01
Berita CekFakta	Salah, Raja Salman Sebut Indonesia Negara Termunafik	Tim Riset Tirto melakukan penelusuran terhadap tangkapan layar artikel berita yang disertakan dalam unggahan tersebut. Kami mengunjungi situs berita CNBC Indonesia, media yang logonya dicatut dalam klaim ini, untuk melakukan perbandingan layout judul artikel berita. Hasilnya, kami menemukan sejumlah kejanggalan dalam tangkapan layar artikel berita yang disertakan dalam klaim unggahan tersebut. Pertama, artikel berita asli milik CNBC Indonesia menampilkan nama penulis dan keterangan waktu unggah artikel, dengan format tanggal/bulan/tahun dan jam unggah artikel. Namun, dalam tangkapan layar, nampak keterangan waktu dan jam unggah artikel yang tidak sesuai dengan format aslinya. Kedua, terdapat kejanggalan dalam foto yang disertakan dalam unggahan klaim. Seperti yang diketahui, judul berita dalam artikel tersebut mencatut nama Raja Salman. Namun, gambar yang disertakan dalam artikel berita tersebut merupakan gambar putra mahkota dari Raja Salman yaitu Mohammed bin Salman (MBS). Tirto kemudian melakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci judul artikel berita seperti yang tertera dalam klaim unggahan yaitu “Raja Salman Sebut: Negara Termunafik Urutan Nomor Satu Indonesia” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami tidak menemukan artikel asli dengan judul berita tersebut di situs berita manapun. Sejumlah kejanggalan tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa tangkapan layar artikel berita, dengan judul yang menarasikan Raja Salman menyebut Indonesia sebagai negara termunafik, adalah hasil suntingan. Untuk memastikan hal tersebut, kami mengambil tangkapan layar artikel berita tersebut lalu menelusurinya dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Hasilnya, kami menemukan artikel berita identik milik CNBC Indonesia berjudul “Putra Mahkota Arab MBS Takut Dibunuh karena Israel” yang diunggah pada Kamis (15/8/2024). Nampak ada kesamaan dari sisi nama penulis dan foto thumbnail yang dipakai dalam artikel berita tersebut. Namun, artikel tersebut tidak membahas soal klaim pernyataan Raja Salman yang menyebut Indonesia sebagai negara termunafik. Artikel yang menggunakan foto MBS tersebut membahas tentang kekhawatiran MBS terkait keselamatan dirinya, menyusul kesepakatan antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Israel. Diduga, artikel asli milik CNBC Indonesia, yang berjudul “Putra Mahkota Arab MBS Takut Dibunuh karena Israel” itu, disunting dan dimanipulasi untuk menambahkan informasi yang keliru. 100	2024-09-30
Berita CekFakta	Hoaks Lowongan Pekerjaan Mengatasnamakan PT Freeport Indonesia	Sebagai informasi, PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport-McMoRan (FCX) dan Mining Industry Indonesia (MIND ID). Freeport diketahui melakukan eksplorasi, menambang, dan memproses bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Untuk menelusuri kebenaran informasi yang tersebar di Facebook ini, Tim Riset Tirto memeriksa situs yang disertakan dengan cara mengeklik tautan yang disertakan dalam unggahan. Hasilnya, tautan yang disertakan dalam unggahan mengarahkan kami ke situs yang bertuliskan lowongan pekerjaan PT Freeport Indonesia. Situs tersebut meminta calon pelamar untuk mengisi data diri pribadi seperti nama asli (sesuai e-ktp) dan nomor telepon untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lowongan tersebut. Selanjutnya, meski situs tersebut mencantumkan logo milik Freeport, namun setelah diteliti lebih lanjut, situs tersebut bukanlah situs resmi milik Freeport. Berdasarkan penelusuran Tirto, situs resmi milik Freeport adalah situs https://ptfi.co.id/id. Kami menelusuri kebenaran dari lowongan pekerjaan seperti yang tertera dalam unggahan dalam situs resmi PT Freeport. Kami memang menemukan sejumlah lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut, namun, posisi dan kualifikasinya berbeda dengan klaim unggahan. Dari penelusuran di situs resmi Freeport, kami juga mendapatkan informasi bahwa akun Facebook penyebar klaim lowongan pekerjaan seperti yang tertera diatas bukanlah akun Facebook resmi milik Freeport. Sebagai informasi, akun Facebook resmi milik Freeport adalah “Freeport Indonesia” (terverifikasi resmi). Sementara itu, akun media sosial resmi milik Freeport lainnya, di antaranya: X: @IDFreeport (terverifikasi resmi) Instagram : freeportindonesia (terverifikasi resmi) YouTube : Freeport Indonesia Linkedin : Freeport Indonesia Dari akun Linkedin resmi Freeport, kami menemukan unggahan yang mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan perusahaan tersebut. Dalam keterangan tersebut, Freeport menyebut bahwa informasi lowongan kerja dan magang di perusahaan tersebut hanya disebarkan melalui situs resmi https://ptfi.co.id/career. Freeport juga memastikan bahwa tidak memungut biaya, baik untuk akomodasi, transportasi, maupun kepentingan lainnya, dalam proses pendaftaran dan seleksi untuk lowongan kerja maupun magang. Jadi, bisa dipastikan bahwa informasi lowongan pekerjaan mengatasnamakan Freeport yang diunggah oleh sejumlah akun Facebook tersebut adalah hoaks. 100	2024-09-30
Berita CekFakta	Campuran Biji Alpukat & Alkohol Bisa Atasi Nyeri Sendi, Apa Iya?	Perlu diketahui mula-mula bahwa nyeri sendi adalah rasa sakit dan tidak nyaman pada sendi, yaitu jaringan yang menghubungkan dan membantu pergerakan antara dua tulang. Mengutip artikel Alodokter yang sudah ditinjau oleh dr. Pittara, nyeri sendi atau arthralgia merupakan gejala dari suatu kondisi medis, seperti radang sendi (artritis) dan peradangan pada bantalan sendi (bursitis). Jika dibagi berdasarkan letak dan jumlah sendi yang terasa nyeri, penyebab nyeri sendi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain nyeri sendi pada satu sendi dan nyeri sendi pada beberapa sendi. Salah satu sendi yang paling sering mengalami nyeri satu sendi adalah sendi lutut. Beberapa macam penyebab nyeri pada satu sendi yakni penyakit asam urat, peradangan pada jaringan pelapis sendi dan tendon, atau kerusakan tulang rawan di belakang tempurung lutut. Sementara nyeri sendi pada beberapa sendi bisa jadi disebabkan oleh penyakit autoimun, peradangan pada jaringan ikat, penyakit yang menyebabkan peradangan pada pembuluh darah, demam rematik, atau efek samping obat-obatan tertentu. Pertanyaannya, apakah nyeri sendi tersebut bisa diatasi oleh campuran biji alpukat dan alkohol? Untuk memastikan hal itu, Tim Riset Tirto mencoba menghubungi Dokter Nurul Fajriah Afiatunnisa, dari Praktek Mandiri Dokter Nurul, di Rangkasbitung, Banten. Dokter Nurul menegaskan, klaim di atas keliru karena tidak berdasarkan fakta ilmiah. Penelitian terkait biji alpukat dan alkohol untuk nyeri sendi pun belum dilakukan pada manusia. “Ada satu penelitian yang pernah dilakukan tahun 2020 itu dilakukan pada tikus dan mekanismenya pun dilakukan secara ideal dengan pemilihan bahan yang telah terukur, sedangkan klaim yang beredar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian tersebut tidak bisa digeneralisir pada manusia karena belum pernah diujikan ke manusia,” ujarnya kepada Tirto, Jumat (27/9/2024). Lebih lanjut dr. Nurul menjelaskan, nyeri sendi memiliki banyak sebab, mulai dari kelelahan biasa hingga autoimun. Nyeri sendiri sendiri bisa menyerang di satu sendi hingga banyak sendi, karena itulah perlu dicari tahu terlebih dahulu sebab nyerinya. “Adapun pertolongan yang bisa dilakukan ketika nyeri sendi dirasakan yaitu istirahat dari aktivitas berat, kompres hangat di area yang nyeri, jika nyeri sendiri sudah berlangsung lebih dari 3 hari, posisikan persendian yang nyeri lebih tinggi dari posisi umumnya, misalnya ditopang bantal. Apabila nyeri sendi semakin berat, sebaiknya periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan yang tepat,” sambung dr. Nurul. Menyoal biji alpukat, seperti dikutip dari artikel Healthline, biji ini disebut mengandung berbagai macam asam lemak, serat makanan, karbohidrat, dan sedikit protein. Sebuah studi dari para peneliti di Pennsylvania State University (Penn State), Amerika Serikat, memang sempat mengungkap potensi sifat anti-inflamasi (mengurangi peradangan dan meredakan nyeri) dari ekstrak biji alpukat. Untuk menentukan sifat anti-inflamasi dari ekstrak biji alpukat, para peneliti menggunakan model kultur sel dan enzim yang penting dalam respons imun dan penyakit inflamasi. Para peneliti menjelaskan, sifat anti-inflamasi ditemukan karena biji alpukat kaya akan polifenol. Polifenol sendiri adalah zat alami dengan efek antioksidan, yang dapat membantu melindungi kesehatan di tingkat sel. Meskipun hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal “Advances in Food Technology and Nutritional Sciences” (2019) ini menjanjikan, para peneliti mengakui bahwa itu hanya langkah pertama dalam mengonfirmasi potensi anti-inflamasi dari biji alpukat. “Langkah selanjutnya, sebelum kita dapat menarik kesimpulan lebih lanjut tentang aktivitas anti-inflamasi dari ekstrak biji alpukat ini, adalah merancang studi model hewan,” kata salah satu direktur Pusat Makanan Tumbuhan dan Jamur untuk Kesehatan, Penn State, Joshua Lambert. Penelitian tersebut pun belum menjelaskan langkah-langkah penggunaan biji alpukat sebagai obat anti-inflamasi. Sebuah penelitian oleh Bangar, dkk, yang dipublikasikan di jurnal “Food Chemistry: X” pada tahun 2022 juga mengungkap temuan senada soal adanya sifat anti-inflamasi pada ekstrak biji alpukat. Dalam kesimpulannya, penelitian itu menyebut studi in vitro dan in vivo pada model hewan di sepanjang garis sel manusia, yang menggunakan ekstrak biji alpukat, telah membuktikan sifat-sifatnya yang meningkatkan kondisi kesehatan, seperti antioksidan yang kuat, anti-mikroba, anti-kanker, anti-obesitas, anti-inflamasi, antidiabetes, dan agen antineurogeneratif. Beberapa percobaan telah dilakukan untuk memvalidasi keamanan konsumsi biji alpukat. Namun demikian, laporan tentang mekanisme aksi dan metabolismenya pada manusia masih terbatas. “Investigasi mendalam tentang keamanan dan aktivitas farmakologis senyawa tertentu dari ekstrak biji alpukat untuk aplikasi farmasi dan makanan perlu dibuktikan,” tulis kesimpulan studi itu. Sementara itu, alkohol pada konsentrasi 70 persen seringkali digunakan sebagai disinfektan. Belum ada penelitian yang membuktikan soal penggunaan obat oles dari campuran biji alpukat dan alkohol pada manusia. Senada dengan pernyataan dr. Nurul, beberapa cara mengatasi nyeri sendi, seperti dinukil dari artikel Alodokter, yakni beristirahat yang cukup, mengompres bagian sendi yang bengkak dengan kantong es selama 15 menit beberapa kali dalam sehari, menggunakan obat nyeri sendi dan otot yang dijual bebas di apotek (seperti paracetamol atau ibuprofen), dan merendam sendi yang nyeri di air hangat atau mandi air hangat. Masyarakat perlu melakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami nyeri sendi disertai gejala lain salah satunya sendi terlihat kemerahan dan ketika nyeri tidak membaik setelah melakukan perawatan mandiri dalam 2 minggu. 100	2024-09-28
Berita CekFakta	Hoaks Prabowo Penjarakan Orang yang Tolak RUU Perampasan Aset	Tim Riset Tirto mengecek klaim yang beredar dengan melakukan penelusuran Google. Setelah memasukkan kata kunci “Prabowo akan penjarakan anggota DPR yang tolak RUU Perampasan Aset” ke mesin pencarian Google, kami menemukan narasi ini telah dinyatakan hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Narasi tersebut rupanya merupakan hasil manipulasi dari artikel yang dipublikasikan lembaga pemeriksa fakta, Mafindo, pada 31 Mei 2024. Judul artikel aslinya yakni "[Salah] Prabowo akan Penjarakan Anggota DPR yang Sengaja Tolak Pengesahan RUU Perampasan Aset". Dengan demikian, tajuk artikel itu diedit dengan menghilangkan kata "[Salah]" untuk membangun narasi seolah Prabowo akan memenjarakan anggota DPR yang menolak RUU Perampasan Aset. Mafindo dalam artikel aslinya justru membantah narasi serupa yang disebarkan oleh kanal YouTube “KajianOnline” pada 19 Mei 2024. Video "KajianOnline" yang diberi judul “Prabowo Siap Penjarakan Seluruh Anggota DPR Yang Korupsi Dan Sengaja Tolak RUU Perampasan Aset!” tersebut hanya menyinggung artikel berita Kontan yang tidak sesuai dengan klaim yang disebutkan dan membahas cuplikan pernyataan Prabowo yang disampaikan usai menghadiri acara Paku Integritas, yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 17 Januari 2024 lalu. Meski membicarakan perihal komitmen memberantas korupsi, pernyataan Prabowo itu tidak memuat ungkapan soal rencana Prabowo memenjarakan anggota DPR yang tolak pengesahan RUU Perampasan Aset. “Saya merasa sekarang ada kesadaran dari semua elit politik bahwa rakyat kita menuntut korupsi harus diberantas. Korupsi ini melemahkan bangsa. Korupsi ini membahayakn masa depan bangsa,” begitu kata Prabowo dalam pernyataan asli, seperti disiarkan kanal YouTube Kompas.com. Prabowo menyebut, pendekatan yang dipilih untuk mengatasi korupsi ini adalah pendekatan sistemik, termasuk memperbaiki kualitas hidup para penegak hukum. Tirto tak menemukan sumber resmi maupun pemberitaan dari media kredibel yang mengonfirmasi klaim bahwa Prabowo bakal memenjarakan anggota DPR yang sengaja menolak pengesahan RUU Perampasan Aset. 100	2024-09-27
Berita CekFakta	Hoaks Foto Nelayan Papua Menangkap Hewan Misterius	Langkah pertama yang dilakukan Tim Riset Tirto yakni menelusuri asal muasal gambar yang beredar dengan memanfaatkan Google Image. Dari pencarian itu kami menemukan foto identik diunggah oleh laman Facebook “Astral Infernum Productions” pada Selasa (23/7/2024). Akun tersebut hanya memberi keterangan dalam Bahasa Inggris berbunyi “saya menginginkannya” dan sama sekali tak menyinggung soal nelayan Papua. Dalam keterangan profilnya, akun “Astral” menyebut dirinya sebagai animator dan pembuat film dengan bantuan AI, yang berfokus pada genre fiksi ilmiah dan fiksi ilmiah horror. Pemilik laman turut menanggapi komentar warganet dengan mengatakan bahwa mereka akan memandai fotonya di kemudian hari, ketika diberi tahu kalau foto ini telah ramai disebarkan dengan konteks yang salah. Akun “Astral” yang di YouTube menggunakan nama “Astral Infernum – AI Arts”, juga mengunggah potret makhluk ini dalam bentuk video. Untuk memastikan penggunaan AI dalam gambar ini, Tirto juga mencoba melakukan pengecekan lewat situs deteksi AI, Hive Moderation. Hasilnya, kemungkinan foto yang beredar dibuat oleh Generated AI (Gen AI) mencapai 99,9 persen. Tirto pun tak menjumpai pemberitaan dari media kredibel yang menyatakan adanya penemuan hewan semacam Axolotl di Papua, baik di berbagai Provinsi Papua di Indonesia, maupun Papua Nugini. Perlu diketahui, Axolotl termasuk dalam golongan hewan amfibi yang terancam punah. Menukil National Geographic, ukuran Axolotl bisa mencapai 12 inci. Sementara informasi yang tertera di situs San Diego Zoo menyebut kalau Axolotl bisa tumbuh hingga 18 inci alias sepanjang 45 cm, tidak seperti foto yang beredar yang menunjukkan ukuran Axolotl hampir sebesar manusia. Warna Axolotl di alam liar sebagian besar cokelat keabu-abuan. Sedangkan Axolotl yang berwarna lebih terang, terutama yang bertubuh putih dan insang merah muda, biasanya dikembangbiakkan sebagai hewan peliharaan. Namun di sebagian besar negara, spesies ini tidak dapat diperdagangkan lintas batas internasional, sebagian karena kekhawatiran bahwa mereka akan diburu dari alam liar. Axolotl ilegal untuk dimiliki di beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS) karena alasan yang sama. Meskipun populasi penangkarannya ada di mana-mana, Axolotl liar terancam punah. Amfibi tersebut pernah menghuni danau dataran tinggi di sekitar Kota Meksiko, tetapi degradasi habitat telah membatasi mereka hanya di beberapa pedalaman di daerah tersebut 100	2024-09-26
Berita CekFakta	Taylor Swift Tak Kehilangan Followers Usai Dukung Kamala Harris	Untuk memverifikasi narasi yang berseliweran, Tim Riset Tirto mencoba memasukkan kata kunci “Taylor Swift lose followers after Harris endorsement” ke mesin perambah Google. Hasil pencarian teratas menunjukkan artikel beberapa lembaga pemeriksa fakta yang telah menyatakan informasi ini tidak benar, seperti lembaga USA Today dan Reuters, yang berbasis di AS. Dukungan Swift memang menuai kritik dari beberapa pihak, termasuk mantan Presiden AS, Donald Trump. Trump menulis unggahan Truth Social, Minggu (15/9/2024), dan menyatakan bahwa ia membenci Taylor Swift. Kendati demikian, klaim tentang Swift kehilangan 17 juta pengikut setelah dukungannya terhadap Harris tidak bisa dibuktikan. Tirto juga tak menemukan sumber resmi atau pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi narasi ini. Menurut situs Social Blade (situs analitik media sosial), Swift justru memperoleh tambahan pengikut setelah deklarasi tersebut. Situs itu menunjukkan bahwa Swift memperoleh lebih dari 250 ribu pengikut pada 11 September 2024, hari di mana ia menyatakan dukungan kepada Harris, dan memperoleh sekira 46 ribu pengikut pada hari berikutnya. Swift diketahui terus memperoleh ribuan pengikut setiap hari hingga 16 September, namun sehari setelahnya ia kehilangan sekitar 1.500 pengikut. Kendati sesekali kehilangan followers, selama 30 hari terakhir (dari 27 Agustus 2024 sampai 25 September 2024), secara umum Swift telah mendapat tambahan 303 ribu pengikut di Instagramnya. Per Kamis (26/9/2024), jumlah pengikut Instagram Swift mencapai 284 juta orang. Meskipun unggahan yang beredar mengklaim bahwa Swift memiliki 301 juta pengikut sebelum dukungannya terhadap Harris, grafik di Social Blade memperlihatkan bahwa ia tidak pernah memiliki lebih dari 284 juta pengikut, selama Desember 2019 – Agustus 2024. Seperti dilaporkan Reuters, CEO Social Blade, Jason Urgo, mengatakan bahwa jumlah pengikut Swift telah mencapai 284.139.769 pengikut pada 8 Mei 2024, yang kemudian turun ke "kisaran 203 juta pengikut hingga 11 September, ketika ia kembali ke kisaran 284 juta pengikut." Urgo juga menyebut bahwa “perubahan pengikut setelah unggahan [dukungan Harris] justru meningkat, bukan menurun”. 100	2024-09-26
Berita CekFakta	Tidak Benar Gibran Bagi-Bagi Uang Lewat Media Sosial	Untuk mengecek kebenaran narasi ini, Tim Riset Tirto mengunjungi akun Facebook resmi “Gibran Rakabuming” dengan centang biru. Namun demikian, kami tak menemukan informasi yang mengonfirmasi adanya acara bagi-bagi uang. Konten terakhir yang dipublikan akun resmi Gibran yakni rekaman kegiatan blusukan yang diunggah pada Minggu (28/7/2024). Akun Facebook resmi Gibran sendiri memiliki pengikut sebanyak 246 ribu per Rabu (25/9/2024). Sebagai perbandingan, akun yang menyebarkan klaim bagi-bagi uang di Facebook hanya memiliki 498 teman per 25 September 2024. Jadi, bisa dibilang bahwa akun Facebook yang menyebarkan narasi Gibran bagi-bagi uang dengan menyertakan tautan WhatsApp merupakan akun palsu. Tirto juga tak menemukan adanya acara seperti dalam klaim di akun Instagram dan TikTok resmi Gibran. Semua akun resminya juga memiliki centang biru sebagai tanda akun yang terverifikasi. Sebelumnya, Tirto juga sempat memeriksa unggahan bagi-bagi uang yang mencatut Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Unggahan berbentuk video kala itu terbukti merupakan hasil modifikasi dari akun resmi Dedi yang memberi apresiasi terhadap kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal, dalam kasus pembunuhan Egi dan Vina di Cirebon, Titin Prialianti. Tidak ada pernyataan mengenai bagi-bagi uang Rp10 juta dari Dedi Mulyadi. 100	2024-09-25
Berita CekFakta	Video Buatan AI Rosianna Silalahi Promosi Obat Hipertensi	Setelah menyimak video secara utuh, Tim Riset Tirto mencoba menelusuri footage yang menampilkan sosok Rosi. Dengan mengambil tangkapan layar salah satu frame video dan menyalinnya ke mesin telusur gambar Yandex, kami menemukan video identik di kanal YouTube Kompas TV. Dalam video lengkapnya, pewara gelar wicara “Rosi” ini tak mempromosikan obat hipertensi maupun obat lainnya, melainkan sedang berbincang dengan dua atlet bulu tangkis tersohor, Jonatan Christie dan Anthony Sinsuka Ginting. Video aslinya diberi judul “Pertama Kali Jonatan Christie dan Anthony Ginting Buka 'Aib' yang Tak Terlupakan” dan diunggah Kompas TV di kanal YouTubenya pada 22 Maret lalu. Tirto lantas melakukan penelusuran Google soal promosi obat hipertensi oleh Dokter Isman Firdaus. Meski dr. Isman Firdaus benar merupakan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, ia telah menyatakan iklan obat-obatan yang beredar dan mencatut namanya tidak benar. Lewat unggahan akun Instagram “dokterindonesiabertauhid”, Selasa (9/7/2024), dr. Isman menyampaikan, suaranya banyak dibajak menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk mempromosikan obat-obatan atau ramuan pengobatan yang memuat anjuran yang tidak rasional. “Saya sampaikan bahwa ini semua adalah hoaks dan ini semua adalah penipuan. Untuk teman-teman untuk bisa mengabaikan iklan tersebut,” katanya. Dokter Isman menyatakan kalau pengobatan hipertensi adalah pengobatan yang membutuhkan penanganan komprehensif. Dengan demikian, ia tak menganjurkan penderita penyakit tersebut untuk menyetop obat-obatan yang telah diminum secara rutin. Dengan begitu, konten promosi obat hipertensi yang mencatut nama Rosi dan dr. Isman Firdaus tidak terbukti kebenarannya. Untuk menelusuri apakah video ini diproduksi AI, Tirto mencoba memanfaatkan situs pengecek AI, Hive Moderation. Setelah memasukkan potongan audio ke situs itu, kami menemukan kalau kemungkinan video ini dibuat oleh AI Generated yakni sebesar 99,9 persen. Sebagai tambahan informasi, hipertensi atau darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada pada angka 130/80 mmHg atau lebih. Mengutip artikel Alodokter yang sudah ditinjau oleh dr. Meva Nareza T, tekanan darah tinggi yang terjadi terus-menerus bisa membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kondisi ini lama-kelamaan dapat membuat jantung membesar, merusak pembuluh darah, dan membuat ginjal tidak bisa bekerja dengan baik. 100	2024-09-25
Berita CekFakta	Manipulasi Video Emiliano Martinez Pilih Ronaldo Dibanding Messi	Untuk mengecek asal muasal video yang beredar, Tim Riset Tirto mengambil tangkapan layar video dan memasukkannya ke mesin telusur gambar, Google Image. Hasilnya, kami menemukan rekaman identik diunggah kanal YouTube Mirror Football pada 1 Juni 2022. Dalam video aslinya Martinez sama sekali tak menyinggung perihal sosok Ronaldo dan Messi. Martinez dalam rekaman asli tengah ditanya pendapat perihal rekannya di timnas Argentina, Julian Alvares, yang bakal bergabung dengan Manchester City pada 2022. Menurut Martinez, Alvares adalah pemain yang bertalenta dan rendah hati. Martinez percaya bahwa Alvares akan menjadi bintang sepak bola. “Saya ingin dia bergabung dengan Villa. Saya berbicara kepadanya sebelum Copa America untuk bergabung dengan kami,” kata Dibu dalam rekaman asli. Hingga artikel ini diterbitkan, Tirto tidak menemukan cuplikan Emi Martinez mengatakan kalau ia lebih memilih bermain bersama Ronaldo ketimbang Messi. Dengan begitu, video yang memuat narasi tersebut merupakan hasil suntingan. 100	2024-09-24
Berita CekFakta	Apa Benar Ikat Jari dengan Karet Bisa Atasi Anyang-Anyangan?	Sebagai informasi, anyang-anyangan adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan rasa tidak nyaman atau sakit saat buang air kecil. Menukil artikel KlikDokter yang sudah ditinjau dr. Ellen Theodora, anyang-anyangan bisa disebabkan oleh beragam faktor, antara lain infeksi saluran kemih atau ISK, dehidrasi, iritasi kimia, batu ginjal, masalah prostat, aktivitas seksual yang intens atau kurang kebersihan setelah berhubungan seks, atau kondisi medis lainnya. ISK sendiri adalah penyebab paling umum dari anyang-anyangan. Hal itu terjadi ketika bakteri masuk ke saluran kemih dan menyebabkan peradangan serta infeksi. Gejala ISK meliputi rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil, sering buang air kecil dengan volume sedikit, dan urin yang berbau tidak sedap atau berwarna keruh. Meski ISK merupakan penyebab umum anyang-anyangan, kondisi anyang-anyangan tidak selalu menunjukkan adanya ISK. Beberapa kondisi lain yang dapat menyebabkan gejala serupa termasuk reaksi alergi terhadap bahan kimia tertentu dalam produk kebersihan atau kondom, efek obat-obatan, atau bisa juga vaginitis (infeksi atau peradangan pada vagina). Lalu, apakah mengikat jari dengan karet gelang bisa mengatasi anyang-anyangan? Tim Riset Tirto mencoba menghubungi Dokter Nurul Fajriah Afiatunnisa, dari Praktek Mandiri Dokter Nurul, di Rangkasbitung, Banten, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dokter Nurul menyatakan cara itu tidak efektif menghentikan anyang-anyangan karena tidak berdasar ilmiah maupun penelitian terkait hal tersebut. “Anyang-anyangan adalah istilah awam yang menggambarkan kondisi rasa tidak nyaman di perut bawah yang disebabkan oleh tersering yaitu infeksi saluran kemih, infeksi di saluran reproduksi, dan sebagainya. Keluhan ini bersifat subjektif, seringkali hilang timbul, beberapa orang juga mengalaminya terus menerus,” ujar dr. Nurul kepada Tirto, Selasa (24/9/2024). Karena merupakan sebuah keluhan subjektif, menurut dr. Nurul, maka perlu dicari tahu secara objektif penyebab keluhan tersebut muncul melalui pemeriksaan menyeluruh oleh dokter. Setelah diketahui penyebabnya, maka penanganan bisa disesuaikan dengan penyebabnya. Kendati demikian, tidak ada hubungan antara melilitkan karet dengan berhentinya anyang-anyangan. Dokter Nurul bilang, tidak ada penelitian ilmiah yang mendukung hal tersebut. “Sebagai pertolongan pertama keluhan anyang-anyangan yaitu perhatikan hygiene organ reproduksi dan saluran kemih, gunakan celana dalam berbahan lembut, rajin berganti celana dalam jika kondisi lembab, setelah membersihkan alat kelamin pastikan bersih dan kering, minum air putih minimal 2 liter setiap harinya, dan segera ke dokter jika keluhan tidak membaik,” kata dr. Nurul. Senada, seperti dikutip dari KlikDokter, beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengobati anyang-anyangan, di antaranya yakni minum banyak air putih, menggunakan obat pereda nyeri, dan berkonsultasi dengan dokter jika gejala berlanjut atau semakin parah. Jika iritasi disebabkan oleh produk kebersihan atau pakaian tertentu, maka perlu menghentikan penggunaannya dan pilih produk yang lebih aman. Seperti diungkap dr. Nurul, Tim Riset Tirto tidak menemukan jurnal ilmiah yang menyebut melilitkan karet gelang pada jari sebagai bagian dari cara mengatasi anyang-anyangan. Adapun minum banyak air juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya anyang-anyangan. Hal lain yang bisa dilakukan untuk pencegahan juga termasuk menjaga kebersihan area genital dengan cara mencuci area ini dengan air bersih dan hindari penggunaan produk yang mengandung bahan kimia keras, serta menghindari pakaian yang ketat. 100	2024-09-24
Berita CekFakta	Tidak Benar Merendam Tabung Gas di Air Bisa Atasi Kebocoran	Usai menyimak video dari awal sampai akhir, Tim Riset Tirto menghubungi Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, untuk memverifikasi klaim yang beredar. Ia menyatakan kalau merendam tabung gas elpiji yang bocor dengan air tak ada pengaruhnya. “Teknik perendaman hanya untuk mengetahui ada bocor atau tidak. Jika sudah terjadi kebocoran tabung, yang perlu dilakukan adalah meletakkan di ruang terbuka yang tidak dekat dengan sumber api sampai tidak ada bunyi mendesis atau tidak berbau lagi. Pastikan ruangan memiliki ventilasi udara,” katanya saat dihubungi Tirto, Senin (23/9/2024). Saat menelusuri klaim ini lewat penelusuran Google, kami menemukan narasi semacam ini sudah beredar sejak 2022. Kantor berita Antara telah memeriksa dan menyatakan klaim langkah mengatasi kebocoran tabung gas dengan merendam air ini tidak benar. Mengutip situs resmi brightgas.co.id, tabung LPG yang mengalami kebocoran akan mengeluarkan bau khas LPG dan atau terdengar suara mendesis. Sebelum membawa tabung LPG ke luar ruangan/tempat terbuka seperti halaman rumah, hal yang perlu dilakukan adalah memastikan kompor gas dalam keadaan mati. Kemudian lepaskan regulator dari tabung LPG. Pengguna juga bisa menghubungi Call Center 135 untuk mendapatkan bantuan penanganan atau penyampaian keluhan terkait produk. Adapun cara memasang gas LPG dengan benar dan aman antara lain membuka segel plastik, memasang karet atau rubber seal untuk melekatkan tabung gas pada regulator ketika dipasang agar tidak terjadi kebocoran, memasang regulator dengan benar, dan mengunci regulator. Untuk memastikan pemasangan gas sudah benar, cium apakah ada aroma gas menyengat di dalam ruangan atau tidak, atau bisa juga dengan memeriksa apakah ada bunyi desis pada tabung gas. 100	2024-09-23
Berita CekFakta	Salah, Foto Toilet Meledak Diklaim Berkaitan dengan Hizbullah	Untuk mengecek konteks asli foto toilet yang beredar, Tim Riset Tirto mencoba memasukkan gambarnya ke mesin telusur Google Image. Hasil pencarian itu membawa kami ke artikel South China Morning Post (SCMP) bertanggal 28 Januari 2020. Artikel itu memuat foto toilet meledak versi utuh yang tidak di-crop. Alih-alih menyinggung kelompok Hizbullah, isi artikelnya justru membahas soal temuan alat peledak rakitan di tempat sampah Shenzhen Bay Control Point, Hong Kong, 12 jam setelah toilet umum di Hong Kong terbakar oleh bom. Artikel SCMP juga bisa dibaca di sini. Foto asli toilet meledak ini diberi keterangan “sebuah alat peledak rakitan diduga telah menghancurkan toilet umum di King George V Memorial Park di Jordan Road, Kowloon Barat, pada 27 Januari”. SCMP melaporkan, alat seukuran telapak tangan tersebut berisi bahan peledak berbasis nitrat dan ditemukan oleh seorang penjaga keamanan. Tidak ada korban luka yang dilaporkan atas kejadian itu. Sebelumnya pada Senin (27/1/2020) pukul 02.30, sebuah bom rakitan juga meledak di bilik toilet pria di Caritas Medical Centre di Cheung Sha Wan, Hong Kong. Meskipun tidak ada yang terluka, sekira 20 pasien dievakuasi dan layanan di rumah sakit dibatasi hingga dini hari. Polisi telah menyelidiki apakah ledakan rumah sakit itu terkait dengan kekerasan protes antipemerintah. Alat itu diduga diledakkan untuk menekan pemerintah agar menutup perbatasan kota dengan daratan utama sebagai respons terhadap epidemi virus COVID-19. Sebuah pesan di Telegram, aplikasi yang banyak digunakan oleh para pengunjuk rasa, mengatakan serangan Cheung Sha Wan "hanya peringatan" dan "akan ada lebih banyak bom sungguhan yang akan datang", karena menutup perbatasan Hong Kong adalah satu-satunya cara untuk mencegah wabah virus COVID-19 memburuk di kota itu. Adapun narasi yang beredar juga telah dinyatakan salah oleh lembaga pemeriksa fakta Newschecker. 100	2024-09-23
Berita CekFakta	Salah, Pesawat Qantas Jatuh di Tengah Kota	Setelah menyaksikan video pendek tersebut, kami mencurigai video tersebut bukan kejadian nyata, sebab penampakan beberapa bangunan yang ada terlihat seperti gambar model. Selain itu, efek ledakan setelah pesawat jatuh juga terkesan tidak nyata. Kami mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) terhadap salah satu cuplikan gambar dalam video. Hasil pencarian menunjukkan video serupa di TikTok "gabru555" dan Instagram "Clover Gaming Indonesia". Dua unggahan tersebut menyebut video ini adalah kejadian pesawat terbang jatuh di perumahan, tapi dari simulasi video game Grand Theft Auto V (GTA V). Selain itu, kami mencoba melakukan penelusuran di mesin pencarian. Kejadian kecelakaan pesawat terbang di perumahan seharusnya direkam dalam bentuk laporan media maupun pernyataan pemerintah setempat. Namun, tidak ada satupun informasi yang mengonfirmasi klaim adanya pesawat Qantas yang jatuh di tengah pemukiman. Kami mencoba mencari informasi soal kecelakaan yang melibatkan pesawat Qantas. Pada Selasa (16/9/2024), pesawat Qantas, dengan nomor penerbangan QF 1871 memang sempat mengalami masalah. Pesawat itu sempat terjun bebas hingga 6 ribu meter dalam enam menit, melansir pemberitaan CNN Indonesia. Adapun pesawat QF 1871 ini sedang dalam perjalanan dari Brisbane ke Townsville. Pilot kemudian melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat, dan kecelakaan yang serius terhindarkan. Pesawat tersebut juga tidak jatuh di pemukiman. Selebihnya, tidak ada informasi lain yang menyebut adanya kecelakaan pesawat Qantas baru-baru ini. 100	2024-09-21
Berita CekFakta	Hoaks Iklan Obat Mata Mencatut Metro TV dan Pakar Jantung	100	2024-09-20
Berita CekFakta	Hoaks Reaksi Netanyahu Bersiul setelah Ledakan Pager di Lebanon	Tirto mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari salah satu potongan video tersebut menggunakan perangkat Google. Dari sekian banyak hasil pencarian di Google, terdapat sebuah unggahan di X yang bertuliskan unggahan 24 hari yang lalu. Cuitan dari akun @souljagoytellem tersebut pertama kali diunggah pada 26 Agustus 2024. Di video tersebut juga terdapat watermark dari TikTok, dari akun @bnetanyahu. Kami coba menelusuri akun tersebut di TikTok. Akun tersebut bercentang biru yang mengindikasikan akun resmi milik Perdana Menteri Israel tersebut. Hasil pencarian ke akun tersebut, kami menemukan video berikut (arsip) yang bertanggalkan 11 Maret 2021. Video tersebut nampak identik dengan video yang menunjukkan Netanyahu bersiul, yang tersebar di berbagai platform media sosial baru-baru ini. Keterangan penyerta di video berisikan pertanyaan dalam bahasa Ibrani yang berbunyi “Apakah kamu mengenali lagunya?”. Berdasarkan informasi tersebut bisa disimpulkan video ini bukan reaksi Netanyahu terhadap kejadian ledakan pager di Lebanon, tetapi dari video lama tahun 2021. Kami juga menemukan artikel berikut dari India Today, yang juga, seperti Tirto, merupakan media signatory International Fact Checking Network (IFCN). Dalam artikel tersebut, India Today menyebut informasi ini sebagai hoaks karena menggunakan video lama dalam konteks yang berbeda. India Today juga menyebut video ini adalah saat Netanyahu melakukan perjalanan lintas negaranya jelang pemilihan umum. Netanyahu menyiulkan mars partainya, Likud. 100	2024-09-20
Berita CekFakta	Hoaks Lowongan Kerja CPNS Khusus IKN 2024	Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat dalam unggahan. Kami diarahkan ke sebuah situs dengan format formulir yang meminta data seperti nama lengkap, usia, jenis kelamin, dan nomor telepon dengan akun aktif di aplikasi Telegram. Tampilan situs tersebut menyertakan juga gambar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan keterangan teks, "Lowongan Kerja BUMN 2024, Lulusan SMA/MA/SMK, D3, S1, S2." Apa yang ditawarkan di halaman ini sudah berbeda dengan unggahan di Facebook, yang menawarkan lowongan CPNS di IKN. Tidak hanya itu, jika diperhatikan dengan seksama, terdapat hal mencurigakan dari situs tersebut. Mulai dari penggunaan bahasa yang tidak konsisten, misalnya boks untuk mengisi nomor telepon bertuliskan "phone number" dalam Bahasa Inggris, sementara kolom lainnya menggunakan Bahasa Indonesia. Terdapat juga kesalahan ketik (typo) pada bagian kolom 'Jenis Klamin'. Modus seperti ini sudah sempat kami temukan sebelumnya dalam lowongan untuk perusahaan BUMN seperti BRI dan lowongan untuk CPNS. Keduanya telah terbukti hoaks. Permintaan data pribadi di situs yang bukan resmi seperti ini rawan menyebabkan phising. Kami juga melakukan pemeriksaan menggunakan URL Scan. Hasil pemindaian menunjukkan sumber (domain) formulir dalam situs tersebut tercatat sebagai https://aplly-my.com/. Situs tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan situs resmi IKN (ikn.go.id) maupun situs perekrutan CPNS (https://sscasn.bkn.go.id/). Pada 1 Agustus 2024 lalu, Otorita IKN, dalam situs resminya, sempat membuat pernyataan soal hoaks lowongan kerja serupa ini. Mereka menegaskan kalau informasi lowongan kerja di Ibu Kota Negara mengikuti jalur yang sama dengan pendaftaran Pegawai Negeri Sipil pada umumnya. “Bahwa Seleksi Pengadaan ASN di lingkungan Otorita IKN maupun di Kementerian/Lembaga lainnya baik pusat maupun daerah pada saatnya nanti akan diumumkan dan dilaksanakan melalui aplikasi resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan diumumkan melalui kanal informasi resmi Otorita IKN,” begitu keterangan resmi dari Otorita IKN. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi dan selalu merujuk ke sumber resmi sebelum menyebarkan informasi soal lowongan kerja di IKN. Otorita IKN meminta untuk melaporkan segala bentuk lowongan, apalagi yang memungut biaya mengatasnamakan instansi mereka. Laporan bisa melalui media sosial resmi IKN, di akun Instagram @ikn_id. 100	2024-09-19
Berita CekFakta	Hoaks Konten AI Tokoh Publik Bagi-Bagi Hadiah	Tirto mencoba menyaksikan beberapa video singkat yang diunggah akun @berbagi_rezeki_official tersebut. Kami mencurigai beberapa hal seperti pemotongan kata yang tidak terasa natural dan gerak bibir yang terlihat aneh di beberapa potongan klip. Terdapat indikasi penggunaan kecerdasan buatan untuk mengolah konten-konten tersebut. Mula-mula, kami menggunakan dua perangkat pemindaian pemeriksa konten AI, yakni Hive Moderation dan Deepware.ai. Kami mencoba memeriksa dua video, yaitu video yang menunjukkan sosok dr. Richard Lee, serta video percakapan dengan Haji Isam. Sebagai catatan ,baik Hive Moderation maupun Deepware adalah perangkat pemindai video yang meneliti kandungan AI dari sebuah konten. Namun, kedua perangkat ini hanya memberi persentase kemungkinan kandungan AI yang juga masih punya tingkat kesalahan. Hasil pemindaian konten yang menunjukkan video dr. Richard Lee, dinilai Hive Moderation 81,9 persen kemungkinan penggunaan AI dalam pembuatan kontennya. Sementara opini Deepware, mendeteksi konten tersebut 98 persen adalah deepfake (konten pemalsuan menggunakan AI). Sementara untuk video dari Haji Isam, Hive Moderation memberi kemungkinan 99,9 persen konten dibuat menggunakan AI. Sementara Deepware hanya memberi persentase 36 persen kemungkinan konten mengandung deepfake. Kami kemudian mencoba mencari asal-usul dari video tersebut. Kami melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari potongan gambar di video. Untuk video dari dr. Richard, hasil pencarian gambar dengan Google Lens mengarahkan ke beberapa foto berikut (foto 1, foto 2). Foto-foto tersebut adalah hasil tangkapan layar dari video dr. Richard yang sempat ramai di YouTube tahun 2021 lalu. Di video tersebut, Richard menceritakan tentang adanya upaya merusak nama baik dirinya. Tidak ada informasi mengenai bagi-bagi hadiah. Sementara video penampakan Haji Isam, hasil penelusuran reverse image search mengarahkan ke beberapa foto pemberitaan di media massa (tautan 1, tautan 2). Melihat lebih detail, setidaknya di dua video tersebut, terdapat watermark bertuliskan "Hedra" di bagian kanan bawah video. Tirto mencari kata tersebut dan kaitannya dengan perangkat AI. Hasilnya, mengarahkan ke situs Hedra berikut. Situs ini berisikan perangkat AI untuk membuat karakter/gambar yang dikawinkan dengan audio untuk menjadi sebuah video. Sederhananya, Hedra dapat membuat konten gambar menjadi video dengan audio yang bisa dikustomisasi. Model dari karya AI dengan Hedra bisa dilihat contohnya dari video berikut. Untuk konten Haji Isam dan dr. Richard yang bagi-bagi hadiah, watermark yang ada mengindikasikan penggunaan perangkat ini untuk membuat dua foto yang ditemukan dari reverse image search, menjadi video. 100	2024-09-18
Berita CekFakta	Hoaks Ikan Loncat ke Darat di Pantai Selatan Tanda Bencana	Mula-mula, Tirto mencoba menonton keseluruhan video tersebut. Terlihat tidak ada hal mencurigakan, dalam konteks kemungkinan video tersebut diolah dengan kecerdasan buatan (AI). Kami kemudian mencoba melakukan reverse image search, menggunakan salah satu cuplikan gambar dari video tersebut. Pencarian menggunakan Google Lens, mengarahkan ke beberapa gambar serupa, juga potongan video. Dua di antara hasil pencarian gambar tersebut mengarahkan ke artikel dari video dari situs "The Weather Channel" berikut yang berbahasa Jerman. Kami mencoba mentranskrip isi teks dalam video tersebut. Hasil dari penerjemahan memberi kami konteks yang lebih lengkap terkait kejadian dalam video. Menurut Weather Channel, kejadian dalam video adalah kejadian di Provinsi Sarangani, Filipina, pada 7 Januari 2024. "Jutaan ikan sarden muda tersapu ke pantai. Penduduk setempat berkumpul untuk menangkap ikan hidup tersebut," begitu bunyi informasi di kanal informasi cuaca tersebut. Artikel lain dari PEP Filipina juga menggunakan potongan gambar yang sama. Artikel tersebut menjabarkan kejadian tersebut terjadi di pesisir Barangay Tinoto, Maasim, Provinsi Sarangani. Pada artikel tersebut, disertakan juga penjelasan dari Cirilo Lagnason Jr., peneliti dari Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam-Kawasan Soccsksargen (DENR-12), yang dilansir dari artikel Agensi Berita Filipina. Lagnason menganggapnya lebih sebagai sebuah berkah. “Apa yang lebih baik dari pagi hari dengan banyaknya ikan yang membanjiri bibir pantai? Sungguh, Teluk Sarangani yang melimpah,” kata Lagnason, Senin (8/1/2024). Kata dia, kejadian itu kemungkinan disebabkan oleh apa yang disebut dengan upwelling. Dia menjelaskan, “Proses lautan di mana air yang lebih dingin didorong ke permukaan laut, membawa nutrisi, termasuk plankton, ke dalam makanan ikan-ikan muda ini. Akibatnya, ikan-ikan tersebut terjebak di perairan yang lebih dangkal sehingga lebih mudah ditangkap." Berdasarkan informasi lokasi dan tanggal yang ada, kami mencoba mencari informasi lebih jauh, tentang fenomena ikan berenang menuju daratan ini ke mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarahkan ke artikel berikut dari dari Rappler. Foto yang digunakan dalam artikel serupa latar kejadian dari video yang tersebar di media sosial. Artikel tersebut menceritakan bagaimana masyarakat desa Barangay Tinoto menganggap ribuan ikan sarden yang merapat ke darat itu sebagai berkat di awal tahun. Artikel Rappler juga sempat mewawancarai petugas perikanan Provinsi Sarangani lokal terkait fenomena ini. Menurut petugas Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan (BFAR) di Wilayah XII, Zenaida A. Dangkalan hal ini bukanlah hal aneh dan sangat normal terjadi. Menurut Dangkalan, ada tiga kemungkinan mengapa hal ini terjadi. Pertama terkait dengan musim ikan sarden muda. Kemungkinan kedua, ikan-ikan kecil ini dikejar ikan dalam ukuran yang lebih besar yang membuat sarden kecil ini berenang ke arah pesisir sehingga tidak bisa dikejar ikan besar. Kemungkinan ketiga adalah cahaya lampu dari pantai yang menarik perhatian ikan-ikan kecil ini. Ada juga pemberitaan dari media Sun Star. Terlihat mereka menggunakan video serupa dari kejadian ikan sarden muda (yang juga disebut sebagai lupoy) yang terdampar di darat. Artikel ini menjelaskan, beberapa hari setelah banyaknya ikan yang merapat ke daratan, sekitar 9 Januari 2024, sebuah gempa dengan kekuatan 6,7 magnitudo menerpa Pulau Saranggani. Namun, peneliti dari Phivolcs-Davao, Eduardo Lauron, menekankan pentingnya berkaca pada fakta sains dibanding praduga. Dia membantah klaim yang beredar dan beranggapan fenomena ikan merapat ke darat sebagai perilaku yang normal. Dia juga menyebut gempa sebagai sesuatu yang sulit untuk diprediksi. Lebih lanjut, kami juga melakukan pencarian informasi soal fenomena ikan naik ke darat yang terjadi di Indonesia. Hasil pencarian mengarahkan ke informasi dari Detik berikut. Kejadian ikan naik ke darat terjadi juga di Garut, pada 1 September 2024. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefuloh, kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan ancaman bencana alam seperti megathrust. Fenomena itu biasa terjadi. Air laut pun dalam kondisi pasang dan tidak surut. "Rutin itu, siklus yang biasa tiap tahun, itu bukan (ancaman bencana), itu malah jadi pesta, jadi keramaian sendiri," tutur Aah. Selain di Garut, fenomena yang sama juga disebut terjadi di Tasikmalaya dan Cianjur. 100	2024-09-18
Berita CekFakta	Hoaks Lowongan Pekerjaan Mengatasnamakan BRI	BRI memiliki halaman lowongan pekerjaan resmi yang bank tersebut kelola secara resmi di bawah portal E-Recruitment BRI. Berdasar pemantauan Tirto, di halaman tersebut terdapat lowongan aktif untuk Brilian Banking Officer Program (BBOP) Batch 3 tahun 2024, tepatnya untuk daerah Denpasar dan Jakarta 1. Namun, lowongan posisi-posisi yang disebut di unggahan di Facebook tidak muncul di sana. Dalam setiap halaman rekrutmennya, pihak BRI selalu mencantumkan informasi kalau perusahaan tidak pernah memungut biaya apapun dalam proses rekrutmen. BRI juga menegaskan, tidak ada kerja sama dengan agen manapun dalam melaksanakan proses rekrutmen pekerja. Mereka juga tidak menggunakan platform lain untuk memproses rekrutan baru. “Info resmi pengumuman lowongan pekerjaan dan proses perekrutan pekerja dapat dilihat di website https://e-recruitment.bri.co.id dan/atau e-mail dengan domain resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (example@corp.bri.co.id atau example@bri.co.id),” begitu tulis keterangan dalam artikel BRI tersebut. Mereka juga mencantumkan kontak untuk informasi perekrutan ke Call Center BRI 14017/1500017. Sementara itu unggahan akun Instagram resmi Forum Human Capital Indonesia (@fhci.bumn) dan Kementerian BUMN RI (@kementerianbumn), mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap unggahan rekrutmen dari perusahaan pelat merah yang tersebar di media sosial. Terkait unggahan di media sosial soal lowongan yang mengatasnamakan BRI, Tirto mencoba mengakses tautan yang ada di bagian akhir. Tautan tersebut mengarahkan ke halaman lain dalam bentuk formulir yang meminta informasi nama dan nomor telepon. Salah satu formulir tersebut terlihat mencurigakan, seperti penggunaan bahasa yang tidak konsisten. Kolom permintaan nomor telepon berisi tulisan "phone number", berbeda dibanding kolom lain yang menggunakan Bahasa Indonesia. Formulir tersebut juga memuat kolom yang salah eja, pada bagian "Jenis Kelamin". Kami juga mencoba melakukan pemindaian dari halaman URL Scan, untuk mengetahui asal-usul sumber tautan tersebut. Hasil pemindaian menunjukkan, situs dari formulir pendaftaran lowongan BRI tersebut mengarah ke domain info-loker-2024.view-in1.com, yang tidak terkait sama sekali dengan BRI. Di unggahan lain, formulir situs-situs serupa mengarahkan ke tautan untuk masuk grup Telegram tertentu yang juga tidak terlihat adanya tanda akun resmi. 100	2024-09-17
Berita CekFakta	Hoaks Wabah Mpox Sudah Menyebar ke Manado	100	2024-09-17
Berita CekFakta	Salah, Jackson Irvine Sebut Akan Bantai Timnas Indonesia 10-0	Sebagai informasi, Jackson Irvine merupakan salah satu punggawa Timnas Australia yang saat ini bermain di klub asal Jerman, FC St. Pauli. Sejak pertama kali menjalani debut di Timnas Australia pada 15 Oktober 2013, ia telah memainkan 70 pertandingan dan mencetak total 10 gol bagi Socceroos—julukan Timnas Australia. Kembali ke klaim bahwa Jackson Irvine, menyebut bahwa Timnas Australia akan mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 10-0. Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video yang disertakan dalam unggahan. Video tersebut sempat menampilkan cuplikan wawancara Jackson Irvine di awal, yang menyinggung soal peringkat FIFA Indonesia yang jauh di bawah Australia, dan sebut Timnas Indonesia beruntung di laga pertama melawan Arab Saudi. Tidak ada satupun pernyataannya soal Timnas Australia akan membantai Timnas Indonesia dengan skor 10-0. Namun, suara Jackson Irvine dalam video tersebut nampak mencurigakan. Terlihat ada ketidaksinkronan antara gerak bibir dan kata yang diucapkan oleh Jackson Irvine. Untuk menelusuri kejanggalan tersebut, Tirto mengambil tangkapan layar dalam cuplikan tersebut lalu menelusurinya dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke sebuah video identik yang diunggah akun Tiktok “football.victoria” pada Rabu (5/6/2024). Video tersebut merupakan video wawancara Jackson Irvine terkait perasaan dirinya yang kembali masuk dalam Camp Subway Socceroos (pusat pelatihan Timnas Australia). Dalam video tersebut, Jackson Irvine terlihat sama sekali tidak menyinggung soal Timnas Indonesia, seperti yang disebut dalam klaim unggahan. Lebih lanjut, Tirto melakukan penelusuran dengan melakukan monitoring media terkait ucapan Jackson Irvine yang diklaim menyebut Timnas Australia akan membantai Timnas Indonesia 10-0. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun komentar Jackson Irvine tentang hal tersebut. maupun klaim lain dalam video unggahan, yang menyinggung soal peringkat FIFA Indonesia yang jauh di bawah Australia serta Timnas Indonesia yang beruntung di laga pertama melawan Arab Saudi. Melansir goal.com, Jackson Irvine memang sempat memberikan komentar usai laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia pada Selasa (10/9/2024). Dalam kesempatan tersebut, pemain yang pernah merumput bersama Hull City di Inggris tersebut, mengaku kecewa karena Timnas Australia gagal meraih kemenangan atas Indonesia dan menyebut hasil imbang merupakan hasil yang buruk bagi negaranya. Namun, tidak ada satupun komentar darinya yang menyebut Timnas Australia akan membantai Timnas Indonesia dengan skor 10-0. 100	2024-09-13
Berita CekFakta	Hoaks Informasi Rekrutmen Pegawai BPJS Kesehatan Periode 2024	Sebagai informasi, BPJS Kesehatan merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali ke klaim rekrutmen pegawai BPJS Kesehatan periode 2024 tersebut. Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan memeriksa situs yang disertakan lewat pengecek tautan WhereGoes. Alih-alih mengarahkan ke situs resmi milik BPJS Kesehatan, tautan yang dicantumkan justru mengarahkan kami ke situs tak dikenal. Kami juga mencoba mengeklik tautan tersebut. Tautan dalam situs tersebut mencantumkan poster digital dengan logo BPJS kesehatan disertai barcode dan keterangan tulisan “Rekrutmen BPJS Kesehatan Periode Tahun 2024”. Di halaman depan situs, terdapat formulir lowongan pendaftaran rekrutmen BPJS Kesehatan periode tahun 2024 yang harus diisi, termasuk nama lengkap dan nomor telepon yang terkoneksi dengan aplikasi Telegram. Untuk memastikan kebenaran informasi lowongan pekerjaan ini Tirto menelusuri situs dan akun media sosial resmi milik BPJS Kesehatan. Di situs resmi BPJS Kesehatan, kami tidak menemukan informasi serupa terkait rekrutmen karyawan BPJS Kesehatan periode 2024 seperti yang disebut dalam unggahan klaim. Sementara itu, di akun Instagram resmi milik BPJS Kesehatan, kami menemukan unggahan yang meminta masyarakat berhati-hati terhadap penipuan dengan modus lowongan pekerjaan di BPJS Kesehatan. Dalam unggahan tersebut, BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa informasi seputar rekrutmen pegawai BPJS Kesehatan hanya disebarkan melalui kanal informasi resmi BPJS Kesehatan. Kanal ini termasuk situs dan akun media sosial resmi milik BPJS Kesehatan yang sudah terverifikasi, serta media cetak di masing-masing wilayah kerja BPJS Kesehatan. Sebagai informasi, situs resmi milik BPJS Kesehatan ada di alamat https://bpjs-kesehatan.go.id/#/. Sementara itu, sejumlah akun media sosial resmi milik BPJS kesehatan adalah sebagai berikut: Facebook: BPJS Kesehatan TikTok: bpjskesehatan_ri Instagram: bpjskesehatan_ri YouTube: BPJS Kesehatan Jadi, bisa dipastikan bahwa informasi seputar rekrutmen pegawai BPJS Kesehatan periode 2024 yang tersebar di Facebook tersebut adalah tidak benar. Akun pengunggah informasi tersebut, yaitu akun “Ervina” dan “Resty Damayanti” bukanlah akun resmi milik BPJS Kesehatan. Tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut juga tidak mengarah ke situs resmi milik BPJS Kesehatan. Lebih lanjut, Tirto juga menemukan penjelasan dalam laman Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang juga telah memastikan bahwa informasi seputar rekrutmen pegawai BPJS Kesehatan periode 2024 yang tersebar di Facebook tersebut adalah tidak benar. 100	2024-09-13
Berita CekFakta	Hoaks Bantuan Dana untuk Pekerja Migran Mengatasnamakan BP2MI	Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video pernyataan Ketua BP2MI Benny Rhamdani yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Kami melihat ada kejanggalan dalam video tersebut, di antaranya ada ketidaksinkronan antara gerak bibir dan kata yang diucapkan. Ada kecurigaan bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi deepfake kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikan hal tersebut, kami mengambil tangkapan layar salah satu momen dalam video tersebut lalu menelusurinya dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images. Hasilnya, kami menemukan bahwa video yang disertakan dalam unggahan tersebut berasal dari video profil BP2MI yang diunggah di YouTube pada Jumat (8/1/2021). Dari video asli, terlihat bahwa pernyataan Benny pada menit 5:03 – 5:15 dimanipulasi untuk memberikan konteks lain seperti dalam video yang disertakan dalam unggahan. Dalam video aslinya, Benny sama sekali tidak menyinggung soal pemberian bantuan dana Rp1,5 miliar untuk 20 pekerja migran. Ia hanya menyebut bahwa pekerja migran layak mendapatkan pelayanan VVIP dan perlakuan hormat negara. “Pekerja migran Indonesia layak mendapat pelayanan VVIP mereka adalah pahlawan devisa yang layak mendapatkan perlakuan hormat negara,” bunyi potongan asli suara Benny dalam video. Penelusuran lanjutan juga mengarahkan kami ke keterangan resmi BP2MI melalui pernyataan Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI, Hadi Wahyuningrum, yang telah membantah kebenaran klaim video yang beredar di media sosial tersebut. Yayuk, sapaan Hadi Wahyuningrum, memastikan video yang menampilkan sosok Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengumumkan soal pemberian bantuan dana Rp1,5 miliar untuk 20 pekerja migran adalah hoaks. “Video yang diedarkan oleh oknum tidak bertanggungjawab di media sosial Facebook dengan akun palsu 'Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI' ini, dapat dipastikan dan kami nyatakan, adalah video palsu atau hoax yang dibuat secara manipulatif menggunakan teknologi deepfake," tutur Hadi dalam jumpa pers di Command Center BP2MI, Jumat (6/9/2024). Yayuk melanjutkan, bahwa BP2MI tidak pernah memberikan sejumlah uang sebagaimana video yang beredar dan apabila masyarakat menemukan video atau informasi serupa, maka dipastikan bahwa hal tersebut adalah hoaks. “Kami mengimbau kepada para Pekerja Migran Indonesia untuk berhati-hati terhadap informasi mencurigakan yang berisi penipuan melalui akun palsu yang mengatasnamakan BP2MI," imbuhnya. Informasi seputar Pekerja Migran Indonesia, hanya dapat diakses melalui akun resmi BP2MI, yakni situs bp2mi.go.id, akun Facebook @bp2mi.ri, akun Instagram @bp2mi_ri , akun X @bp2mi_ri, akun YouTube BP2MI RI, dan akun TikTok bp2mi_ri. Jadi, bisa dipastikan ketiga akun Facebook penyebar klaim yaitu “bp2mi”, "Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI", dan “BP2MI”, bukan merupakan akun resmi dari BP2MI. Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, juga memastikan bahwa video yang memperlihatkan sosok dirinya mengumumkan soal pemberian bantuan dana Rp1,5 miliar untuk 20 pekerja migran adalah hoaks. 100	2024-09-12
Berita CekFakta	Keliru, Pemberian Vaksin HPV untuk Legalkan Seks Bebas	Kemenkes melalui pernyataan Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Prima Yosephine, M.K.M., menjelaskan vaksin HPV merupakan vaksin yang diberikan untuk melindungi perempuan dari risiko terinfeksi virus HPV (Human Papillomavirus), penyebab utama kanker leher rahim atau serviks. “Cakupan program imunisasi HPV yang luas akan menjadi kunci keberhasilan dalam upaya mengurangi beban penyakit, serta melindungi generasi mendatang dari risiko masalah kesehatan serius,” ujar dr. Prima melalui keterangan resmi, Kamis (2/5/2024). Lebih lanjut, dr. Prima menjelaskan, target cakupan dari program vaksinasi HPV ini adalah 90 persen pada anak perempuan usia 15 tahun, di tahun 2030. Targetnya sendiri adalah penurunan angka kanker leher rahim menjadi 4 per 100.000 penduduk per tahun, pada tahun 2030. Sasaran utama program ini adalah anak perempuan berusia 9-14 tahun. Sebagai informasi, mengutip penjelasan dalam laman Kemenkes, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memang merekomendasikan vaksin HPV diberikan pada anak perempuan, mulai usia 9 tahun. Dosisnya, untuk anak 9-14 tahun sebanyak satu atau dua dosis dalam selang waktu 6-12 bulan. Sedangkan, untuk perempuan usia 15-20 tahun, bisa diberikan satu atau dua dosis dalam selang waktu 6 bulan. Prima menekankan, program pemberian vaksin HPV merupakan wujud komitmen Kemenkes untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim. Jadi, klaim yang menyebut bahwa pemberian vaksin HPV oleh pemerintah bertujuan untuk melegalkan seks bebas tidak tepat. “Keberhasilan program ini diharapkan mampu menurunkan angka terjadinya kutil kelamin (genital warts) dalam jangka pendek, dan mengurangi prevalensi kanker serviks dalam jangka panjang,” kata dr. Prima lagi. Kemudian, terkait klaim yang mengaitkan program pemberian vaksin HPV dan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja bertujuan untuk melegalkan seks bebas, hal ini juga secara tegas telah dibantah oleh Kemenkes. Sebagai informasi, program penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Salah satunya, memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit. Layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja dimana pemerintah akan menggalakkan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Program tersebut di antaranya juga memasukkan edukasi tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi, menjaga kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, hingga cara melindungi diri serta menolak hubungan seksual. Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Mohammad Syahril Sp. P, MPH, menjelaskan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi. Namun, sesuai dengan ketentuan dalam PP tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja. Syahril menambahkan, agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut, aturan itu akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, yang berfungsi sebagai aturan turunan dari PP tersebut. Aturan turunan tersebut juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak. “Namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” kata dr. Syahril, Senin (5/8/2024). 100	2024-09-12
Berita CekFakta	Tidak Benar Pj Bupati Brebes Terjangkit Mpox	Untuk diketahui, Mpox merupakan penyakit yang disebabkan oleh Orthopoxvirus. Pada asalnya, penyakit ini adalah penyakit zoonosis, yang berarti ditularkan dari hewan ke manusia. Meski begitu, penyakit ini juga dapat menyebar dari manusia ke manusia. Meski awalnya disebut monkeypox, sejak tahun 2022, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan penyebutan nama penyakitnya menjadi Mpox, untuk menghapus stigma terkait penyakit ini. Mpox menyebar dari orang ke orang melalui kontak erat dengan seseorang yang memiliki ruam Mpox, termasuk melalui kontak tatap muka, kulit ke kulit, mulut ke mulut atau mulut ke kulit, termasuk kontak seksual. Adapun gejala Mpox umumnya berupa demam, sakit kepala hebat, nyeri otot, sakit punggung, lemas, pembengkakan kelenjar getah bening (di leher, ketiak atau selangkangan), dan ruam atau lesi kulit. Kemudian, kembali ke klaim yang menyebut bahwa Bupati Brebes terjangkit Mpox. Sebagai informasi, narasi dalam unggahan tersebut tidak menyebutkan siapa nama Bupati Brebes yang diklaim terkena Mpox tersebut. Sedangkan saat ini Penjabat Bupati Brebes dipegang oleh Iwanuddin Iskandar. Selanjutnya, Tirto memasukan kata kunci nama Penjabat Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami menemukan foto asli Penjabat Bupati Brebes tersebut tidak mirip dengan foto pria yang disertakan dalam unggahan, seperti yang dapat dilihat di situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemungkinan besar, foto pria dalam unggahan tersebut bukanlah Penjabat Bupati Brebes. Penelusuran dilanjutkan dengan memasukan kata kunci “Bupati Brebes terjangkit Mpox” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami menemukan keterangan resmi dari situs Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan klaim bahwa Bupati Brebes terjangkit Mpox adalah hoaks. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Brebes, Tatag Koes Adianto. “Informasi yang tersebar di WhatsApp maupun medsos lainnya yang menyatakan Pj Bupati Brebes terserang cacar monyet atau Monkeypox tidak benar (hoaks),” ujar Tatag, seperti dilansir dari situs Pemprov Jateng, Senin (9/9/2024). Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ineke Tri Sulistyowaty, menjelaskan bahwa memang sempat ada pasien terduga Mpox di wilayah Kabupaten Brebes. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan pasien tersebut ternyata hanya menderita cacar air. “Setelah mendapatkan pemeriksaan dokter spesialis kulit, (pasien itu) hanya menderita cacar air atau varicella. Pasien pada Jumat 6 September 2024 kondisinya sudah baik dan diperbolehkan pulang. Sejauh ini tidak ada laporan (tentang) adanya penularan cacar dari pasien tersebut ke orang lain atau keluarganya,” ungkap Ineke. Lebih lanjut, Ineke mengimbau warga Brebes untuk tetap waspada terhadap penyakit menular dengan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, serta melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas). “Saya tandaskan, di Kabupaten Brebes sampai dengan saat ini tidak ada Monkeypox. Brebes zero Mpox/cacar monyet,” tandas Ineke. 100	2024-09-11
Berita CekFakta	Hoaks Paus Minta Gereja Indonesia Legalkan Pasangan Sesama Jenis	Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menelusuri judul artikel berita yang disertakan dalam unggahan tersebut. Kami memasukan kata kunci dari judul yang tertera dalam unggahan “Paus Fransiskus Sarankan Gereja Katolik Berkati Pasangan Sesama Jenis Walau Pernikahan Tak Diakui” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami menemukan bahwa judul artikel berita tersebut merupakan judul dari artikel yang diunggah di laman Sindonews.com pada Sabtu (7/10/2023). Artikel tersebut sendiri memang memuat pernyataan Paus Fransiskus yang menyarankan Gereja Katolik agar bisa memberkati pasangan sesama jenis. “Kita tidak bisa menjadi hakim yang hanya mengingkari, menolak dan mengecualikan,” ujar Paus, seperti dikutip Sindonews yang melansir dari BBC, Jumat (6/10/2023). Meski begitu, Paus Fransiskus menekankan bahwa Gereja masih menganggap hubungan sesama jenis “secara objektif berdosa” dan tidak akan mengakui pernikahan sesama jenis. Saran Paus Fransiskus itu merupakan salah satu dari sejumlah permintaan yang dikirimkan kepadanya menjelang pertemuan global Gereja Katolik di Vatikan pada Oktober 2023 lalu. Dilihat dari keterangan waktu unggahan, artikel tersebut merupakan artikel lama yang diunggah pada Oktober 2023 lalu jauh sebelum kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2023 ini. Jadi, secara konteks, pernyataan Paus Fransiskus tersebut tidak terkait dengan kunjungannya ke Indonesia baru-baru ini. Sebagai informasi, Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia dalam perjalanan Apostolik pada 3-6 September 2024. Mengutip laporan Tirto, Paus Fransiskus memulai kegiatannya pada Rabu (4/9/2024) dengan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, hingga bertemu dengan uskup, imam, diakon, para biarawati, seminaris, hingga katekis di Gereja Maria Diangkat ke Surga di Gereja Katedral Jakarta. Keesokan harinya pada Kamis (5/9/2024), Paus diketahui menghadiri pertemuan lintas agama di Masjid istiqlal Jakarta. Setelah itu, ia bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Acara selanjutnya adalah memimpin misa akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pada hari terakhir kunjungannya ke Indonesia, yakni Jumat (6/9/2024), Paus Fransiskus bertolak dari Jakarta menuju Port Moresby, Papua Nugini, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sekitar pukul 9.45 WIB. Berdasarkan pengamatan Tirto saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3-6 September 2024 itu, tidak ada satupun pernyataan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia tersebut soal pernikahan sesama jenis. Termasuk soal saran agar Gereja Katolik di Indonesia memberkati dan melegalkan pernikahan sesama jenis. Mengutip laporan Kompas, Duta Besar Indonesia untuk Takhta Suci (Vatikan), Michael Trias Kuncahyono, menyampaikan bahwa tujuan Paus Fransiskus datang ke Indonesia adalah untuk mengapresiasi kebebasan dalam beragama, terutama Katolik. “Kemudian juga (Paus Fransiskus) ingin kembali belajar tentang bagaimana negeri yang sangat beragam ini bisa rukun antar-agama,” kata Michael Trias di Jakarta, Kamis (29/8/2024). 100	2024-09-11
Berita CekFakta	Hoaks Tautan Pendaftaran Fitur Paylater dari DANA	Tim Riset Tirto mula-mula menelusuri tautan pendaftaran aktivasi fitur paylater Dana yang tertera pada seluruh unggahan dengan mesin pelacak situs WhereGoes. Hasilnya, tidak ada satupun tautan tersebut yang mengarahkan kami ke situs resmi dari DANA. Tautan tersebut justru mengarahkan kami untuk mengisi data diri berupa nomor telepon yang tersambung dengan akun DANA. Setelah itu, situs tersebut juga mengarahkan kami untuk mengisi PIN dari akun DANA yang dimiliki. Sebagai informasi, situs resmi milik DANA adalah dana.id. Dari situs resmi DANA tersebut, kami menemukan bahwa akun Facebook resmi milik DANA bernama “DANA”, yang telah terverifikasi resmi dan memiliki centang biru. Jadi, bisa dipastikan akun pengunggah tautan untuk aktivasi fitur paylater DANA tersebut, bukanlah akun resmi milik DANA. Pun, bisa dipastikan bahwa informasi dan unggahan dari kedua akun tersebut bukanlah informasi resmi dari DANA. Kami mencoba mencari informasi soal fitur paylater yang diklaim oleh pengunggah baru saja diluncurkan oleh DANA. Hasilnya, kami justru menemukan penjelasan resmi dari Pusat Bantuan DANA bahwa fitur paylater yang disediakan platform tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum tersedia untuk seluruh nasabah DANA. Lebih lanjut, DANA meminta masyarakat untuk menunggu informasi selanjutnya hanya dari situs dan akun sosial media resmi DANA Indonesia. Berikut merupakan list akun sosial media resmi dari DANA. Facebook: DANA (terverifikasi) Instagram: dana.id (terverifikasi) Twitter (X): danawallet (terverifikasi) Youtube: DANA Indonesia (terverifikasi) Linkedin: DANA Indonesia (terverifikasi) 100	2024-09-10
Berita CekFakta	Tidak Benar Konsumsi Air Rebusan Arang Sembuhkan Asam Lambung	Menukil penjelasan dalam laman Klikdokter yang telah ditinjau oleh dr. Adeline Jaclyn, penyakit asam lambung adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan rasa ketidaknyamanan atau nyeri yang terjadi pada perut bagian atas setelah makan atau minum. Gangguan tersebut dikenal juga dengan istilah sakit mag, indigestion, ataupun dispepsia. Masih dari sumber yang sama, dijelaskan bahwa penyakit asam lambung dapat disebabkan berbagai hal, seperti luka pada lapisan dalam lambung, konsumsi minuman dan makanan yang bisa mengiritasi lambung, stres, infeksi bakteri, ataupun efek samping penggunaan obat. Penyebab munculnya penyakit asam lambung umumnya berkaitan dengan konsumsi makanan atau minuman yang bisa mengiritasi lambung misalnya, minuman beralkohol, berkafein (termasuk kopi, teh, cokelat), atau minuman yang mengandung soda. Sementara itu, untuk makanan, beberapa pemicu asam lambung yang umum adalah makanan yang mengandung tinggi lemak dan asam (seperti jeruk dan tomat). Jenis makanan dan minuman ini dianggap bisa memicu produksi asam lambung berlebih yang kemudian mengiritasi permukaan dalam lambung. Selain makanan dan minuman, pikiran stres dan kecemasan juga dapat memicu naiknya asam lambung. Sementara itu, beberapa tanda dan gejala khas asam lambung yang terjadi adalah nyeri, rasa panas/terbakar, ataupun rasa tidak nyaman pada perut bagian atas (ulu hati), rasa kenyang/penuh berlebihan setelah makan, mual atau muntah dan kembung. Kembali ke klaim dalam unggahan, untuk memastikan kebenaran klaim tersebut secara medis, Tirto mencoba menghubungi Dokter Nurul Fajriah Afiatunnisa, dari Praktek Mandiri Dokter Nurul, di Rangkasbitung, Banten. Menanggapi klaim tersebut, Dokter Nurul menjelaskan, arang adalah berbagai bentuk karbon yang memiliki daya serap tinggi terhadap gas dan uap air. Sementara itu, arang aktif adalah arang dari kayu yang telah dipanaskan beberapa jam dengan uap maupun udara dan sering digunakan dalam penelitian in vitro tumbuhan. “Arang aktif juga salah satu zat yang menurut beberapa penelitian bisa bermanfaat untuk mengatasi gangguan di saluran pencernaan terutama akibat keracunan atau overdosis,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (10/9/2024). Meski begitu, Dokter Nurul memberi catatan bahwa penelitian yang dilakukan masih terbatas. Selain itu, arang aktif atau activated charcoal yang digunakan biasanya sudah melalui proses kimiawi dan umumnya dalam bentuk kapsul, serbuk, atau digabungkan dengan obat lainnya dengan dosis dan takaran yang sudah dihitung. Sehingga menggunakan air rebusan arang langsung adalah klaim yang keliru karena belum jelas keamanan dan fungsi khususnya untuk gangguan lambung. Maka, untuk alasan keamanan sebaiknya tidak mengkonsumsi secara langsung rebusan air dan arang tersebut. “Arang aktif sendiri banyak digunakan sebagai antidotum atau menetralisir racun di saluran pencernaan dengan dosis yang sesuai. Namun, penggunaan rutin untuk gangguan maag, dispepsia atau gastritis belum ada rekomendasinya,” katanya menjelaskan. Dokter Nurul juga menggarisbawahi terbatasnya penelitian terkait metode ini. Selain itu, dr. Nurul menyebut, penanganan gangguan di saluran pencernaan, terutama lambung, bisa berupa medikamentosa (obat-obatan) atau non-medikamentosa. Penanganan obat-obatan disesuaikan dengan gangguan yang dialami pasien, yang bentuknya bisa berupa nyeri, mual, kembung atau lainnya. Golongan obat-obatan yang digunakan pun bervariasi, mulai dari antasida, penghambat reseptor histamin-2, penghambat pompa proton (PPI), dan sebagainya. “Sementara penanganan non-medikamentosa, seperti kebiasaan sehari-hari, misalnya makan dengan porsi sedikit tapi sering, menghindari makanan atau minuman yang mengiritasi lambung, hingga manajemen stres dengan baik,” tambahnya. Dokter Nurul berpesan kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila terdapat kondisi tidak nyaman di area lambung dan saluran pencernaan, agar penanganan yang didapatkan lebih tepat. Senada dengan Dokter Nurul, dr. Tirtawati Wijaya dari laman Alodokter menjelaskan, hingga saat ini belum ada penelitian berkualitas baik, dalam skala besar, yang membuktikan manfaat arang aktif terhadap asam lambung. Lebih lanjut, ia menjelaskan jenis arang aktif atau arang yang terbuat dibuat dari batu bara, kayu, atau batok kelapa, yang dipanaskan dengan suhu tinggi dalam kondisi banyak gas, menghasilkan arang yang memiliki banyak pori dan rongga dengan muatan negatif. Keberadaan pori rongga berafinitas negatif inilah yang dapat menyerap berbagai zat dengan molekul bermuatan positif, sehingga arang aktif sering digunakan sebagai antidot untuk menyerap racun yang tertelan. Namun, menurutnya ini tidak berarti arang aktif dapat menyerap semua zat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa arang aktif kurang dapat menyerap asam dan basa kuat, methanol, serta substansi dengan kapasitas absorbsi terbatas (contohnya zat besi, lithium, arsenic). Asam lambung merupakan salah satu asam kuat (pH asam lambung normal adalah 1.5 -2.0) dan tidak dapat diserap oleh asam aktif. Kami tidak dapat menemukan penelitian terbaru terkait hal ini, tapi Tirto menemukan sebuah artikel penelitian lawas pada tahun 1986, yang dipublikasikan di American Journal of Gastroenterology, berjudul “Efficacy of activated charcoal in reducing intestinal gas: a double-blind clinical trial”. Disebutkan, khasiat pada arang aktif memang dapat membuat gejala kembung dan kram perut yang disebabkan oleh gas berkurang secara signifikan. Namun, selain sudah lawas, jumlah sampel penelitian tersebut juga sangat terbatas, yakni 30 orang di Amerika Serikat dan 69 orang di India. Selanjutnya, dalam artikel yang dipublikasikan di laman WebMD yang telah ditinjau oleh Poonam Sachdev, MD, disebut campuran arang dan obat penghilang gas, simetikon, tampaknya membantu meredakan nyeri, gas, dan kembung. Namun, arang aktif juga dapat menyebabkan muntah, sehingga bagi sebagian orang, arang aktif justru dapat memperburuk sakit perut. 100	2024-09-10
Berita CekFakta	Salah, Poster HMI Tolak Kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia	Pertama, Tirto melakukan penelusuran dengan menelusuri akun media sosial resmi milik HMI yaitu HMI Cabang Jakarta Raya, yang namanya dicatut dalam poster, serta akun Pengurus Besar HMI (PB HMI) sebagai induk organisasi HMI di tingkat nasional. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun adanya poster serupa terkait sikap organisasi HMI yang menolak kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Penelusuran dilanjutkan dengan memasukan kata kunci “HMI tolak kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami menemukan pernyataan resmi dari Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, yang memastikan bahwa poster berisi penolakan kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, yang mengatasnamakan organisasi HMI, merupakan hoaks. Menukil dari pemberitaan Antara, Bagas, mewakili HMI, menegaskan bahwa organisasinya justru menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan kesempatan untuk menunjukkan semangat toleransi yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia. "Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman, dan kita mampu hidup berdampingan dalam harmoni," kata Bagas, dilansir dari Antara, Selasa (3/9/2024). Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus dengan rasa syukur dan menjadikan keteladanannya itu sebagai inspirasi, terutama bagi generasi muda Indonesia. "Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga semangat toleransi dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. HMI berkomitmen menjadi garda terdepan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati di antara semua elemen masyarakat," kata dia. Sebagai informasi, Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia dalam perjalanan apostolik pada 3-6 September 2024. Mengutip laporan Tirto, Paus Fransiskus memulai kegiatannya pada Rabu (4/9/2024) dengan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, hingga bertemu dengan uskup, imam, diakon, para biarawati, seminaris, hingga katekis di Gereja Maria Diangkat ke Surga di Gereja Katedral Jakarta. Keesokan harinya pada Kamis (5/9/2024), Paus diketahui menghadiri pertemuan lintas agama di Masjid istiqlal Jakarta. Setelah itu, ia bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Acara selanjutnya adalah memimpin misa akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pada hari terakhir kunjungannya ke Indonesia, yakni Jumat (6/9/2024), Paus Fransiskus bertolak dari Jakarta menuju Port Moresby, Papua Nugini, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sekitar pukul 9.45 WIB. Berdasarkan pengamatan Tirto pada kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta yang berlangsung pada 3-6 September 2024, kami juga tidak menemukan adanya protes yang dilakukan HMI untuk menolak kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dunia tersebut di Indonesia, seperti yang tertera dalam poster unggahan. 100	2024-09-09
Berita CekFakta	Hoaks Bantuan Modal Usaha BRI Senilai Rp30 Juta	Tim Riset Tirto mula-mula menelusuri tautan pendaftaran undian yang tertera pada bio kedua akun pengunggah dengan mesin pelacak situs WhereGoes. Hasilnya, kedua tautan yang tertera dalam bio akun pengunggah tidak mengarah ke laman atau sosial media resmi milik BRI. Tautan tersebut justru mengarahkan kami ke tautan untuk bergabung ke saluran aplikasi pesan Telegram. Akun telegram pertama bertuliskan “JHON JUANZ (BANTUAN ANGKA BOCORAN T0G3L SYDNEY SINGAPORE DAN HONGKONG??????)”. Sementara, akun Telegram kedua bertuliskan “INVESTASI KEUANGAN 3 NEGARA?????? ?% JEKPOT 4D ??????”. Selanjutnya, penelusuran dilanjutkan dengan menelusuri program bantuan modal usaha untuk nasabah BRI sebesar Rp30 juta di situs resmi dan kanal-kanal media sosial milik BRI. Namun, kami tidak menemukan satupun informasi soal program pemberian modal usaha bagi para nasabah BRI senilai Rp30 juta seperti dalam klaim unggahan. BRI, lewat informasi di situs resminya, menyoroti banyaknya akun palsu yang mengatasnamakan perusahaan tersebut di media sosial. Bank milik pemerintah tersebut meminta masyarakat untuk waspada dan hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan BRI. BRI mengimbau masyarakat agar tidak menginformasikan kerahasiaan data pribadi dan data perbankan kepada orang lain atau pihak yang mengatasnamakan BRI, termasuk memberikan informasi data pribadi maupun data perbankan (nomor rekening, nomor kartu, PIN, password, One Time Password/OTP) melalui saluran, tautan atau situs dari sumber tidak resmi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BRI juga telah memberi panduan untuk mengenali akun media sosial resmi bank tersebut. Secara umum, akun media sosial BRI (Facebook, Instagram, dan Twitter/X) memiliki tanda centang biru (verified) dan punya jumlah pengikut dalam jumlah besar. Sebagai perbandingan, akun palsu yang mengaku sebagai BRI di media sosial, biasanya tidak memiliki tanda centang biru dan jumlah pengikutnya sangat kecil. BRI juga mencantumkan nama akun-akun resmi yang mereka miliki di media sosial sebagai berikut: Twitter : @BANKBRI_ID, @kontakBRI, @promo_BRI Instagram : @bankbri_id Tiktok : bankbri_id Youtube : BANK BRI Facebook : BANK BRI Sementara informasi resmi BRI disalurkan juga melalui kanal berikut: Call Center : 14017/1500017 Whatsapp (Sabrina) / SMS : 0812-12-14017 Facebook Messenger (Sabrina) : BANK BRI Email BRI : callbri@bri.co.id Kedua akun yang menyebarkan klaim soal bantuan modal usaha Rp30 juta jelas bukan merupakan akun resmi milik BRI. Jadi, bisa dipastikan bahwa informasi dan unggahan dari kedua akun tersebut bukanlah informasi resmi dari BRI. Pihak BRI juga mewanti-wanti nasabahnya agar hati-hati terhadap pihak yang meminta data pribadi. "Waspadai link palsu atau pihak yang mengatasnamakan BRI, apalagi sampai meminta data pribadi kamu. Ingat, BRI tidak pernah meminta data pribadi kepada nasabah. Jaga selalu kerahasiaan data pribadi kamu seperti Nomor Kartu, PIN, CVV/CVC, OTP dan masa berlaku kartu," begitu bunyi imbauan BRI. 100	2024-09-09
Berita CekFakta	Tautan Palsu Pendaftaran Partai Perubahan Buatan Anies Baswedan	Usai menyimak video secara utuh, Tim Riset Tirto mengunjungi akun Instagram resmi @aniesbaswedan untuk memastikan klaim yang beredar. Rupanya Anies telah mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar tidak benar. Dalam unggahan Instagramnya, Sabtu (31/8/2024), Anies mengatakan hingga kini belum ada formulir apapun terkait ormas/parpol yang bakal dibuat. “Beberapa waktu ini beredar ada formulir, ada QR Code, ada nomor rekening. Ada yang diminta untuk menyumbang, ada yang diminta untuk mendaftar, ada terkait dengan partai dan ormas. Saya ingin tegaskan itu semua bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apapun juga,” katanya. Anies memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan tetap kritis terhadap narasi-narasi yang berseliweran. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya, Anies diisukan maju di Pilkada Jawa Barat. Hal itu terungkap setelah informasi tersebut sempat diembuskan oleh sebagian pengurus DPP dan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP Jawa Barat. Anies disebut-sebut maju bersama Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, setelah dirinya batal maju di Pilkada Jakarta. Meski begitu, Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengungkapkan bahwa Anies menghargai tawaran itu, namun Anies memiliki pertimbangan tersendiri mengenai sikap politik. 100	2024-09-06
Berita CekFakta	Hoaks Video Penyambutan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal	Setelah menyaksikan video sepanjang 3 menit 39 detik, langkah selanjutnya yang dilakukan Tim Riset Tirto yakni mengambil tangkapan layar video dan menelusurinya lewat Google Image. Hasilnya, kami menemukan video dengan angle berbeda disiarkan di kanal YouTube “Sufi TQN”. Menurut keterangan, rekaman itu merupakan acara dzikir bersama Hadrotussyeikh Abah Aos, yang digelar di Masjid Istiqlal, Sabtu (31/8/2024). Abah Aos, bernama lengkap Syeikh Muhammad Abdul Gaos SM. RA. QS., adalah seorang tokoh Muslim kenamaan. Tirto juga menemukan foto identik diunggah di akun resmi Abah Aos, yakni @abahaos38. Abah Aos, lewat unggahan Instagramnya, Selasa (30/7/2024), juga mengundang masyarakat untuk berkumpul di Masjid Istiqlal pada 31 Agustus 2024. Acara itu disebut dilakukan dalam rangka syukuran Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, mensyukuri ulang tahun Pengajian Anti Gempa (Manaqiban) ke-19, dan syukuran ulang tahun PPKN ke-119. Tirto lantas mencoba melakukan pencarian Google dengan kata kunci “jamaah berpeci merah putih di Masjid Istiqlal”. Penelusuran itu membawa kami ke artikel Republika berjudul “Viral Jamaah Berpeci Merah Putih Nyanyi Lagu Kebangsaan di Masjid Istiqlal”. Wakil Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal Abu Hurairah Abd. Salam, Ustadz Abu Hurairah, telah menanggapi soal jamaah yang menyanyikan lagu kebangsaan di Masjid Istiqlal pada 31 Agustus 2024 lalu. Ia mengatakan, jamaah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya itu dipimpin langsung oleh Abah Aos. Direktur Pendidikan Pesantren Peradaban Dunia Jagat Asy, Tata Masta, menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan qiyamul lail, dzikir, sholat Subuh, manaqib Syeikh Abdul Qodir Al Jaelani, dan ditutup ceramah agama. "Dengan demikian penggalan video yang beredar bukanlah satu-satunya acara yang dilakukan oleh panitia dan jamaah," ujar Tata, mengutip Republika, Selasa (3/9/2024). Lebih lanjut Tata menuturkan, jamaah Thoriqoh Qodiriah Naqsyabandiah Suryalaya Sirnarasa PPKN yang menghadiri acara itu menggunakan dress code yang telah dilakukan bertahun-tahun yakni, pakaian merah putih serta peci merah putih sebagai ekspresi Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Komitmen Nasionalisme. Menurut Tata, pakaian dengan nuansa merah putih dalam acara itu adalah sebagai simbol kecintaan terhadap lambang negara dalam hal ini bendera merah putih. "Dengan demikian busana tersebut tidak ada kaitannya dengan simbol yang digunakan oleh agama lain seperti Sinterklas seperti yang diasumsikan dalam komentar di media sosial," kata Tata. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. 100	2024-09-06
Berita CekFakta	Salah, Dokumen WEF Sebut 6 Miliar Orang Akan Meninggal pada 2025	Untuk diketahui, Tim Riset Tirto sebelumnya telah menyanggah unggahan yang menggunakan referensi artikel The People’s Voice. Berdasarkan identifikasi Media Bias/Fact Check, sumber itu merupakan situs yang memiliki kredibilitas rendah. Artikel-artikel yang diunggah di situs itu disebut seringkali memuat berita palsu dan mengandung muatan propaganda, hingga konspirasi. Situs yang berbasis di Amerika Serikat (AS) itu juga memiliki bias ekstrem kanan. Dengan memasukkan kata kunci “WEF*humans will die in 2025” di kolom pencarian Google, Tirto menemukan narasi ini telah dibantah sejumlah lembaga pemeriksa fakta, termasuk PolitiFact dan Lead Stories, yang berbasis di AS. Pihak WEF telah menyatakan kepada Lead Stories, Rabu (28/8/2024), bahwa klaim yang menghubungkan organisasi itu dengan konspirasi depopulasi tidak berdasar dan berakar pada disinformasi. WEF mengungkap pihaknya tidak mendukung atau mengadvokasi tentang depopulasi. Alih-alih menautkan dokumen WEF, artikel The People’s Voice merujuk pada laman Deagel.com, sebuah situs yang tampak tidak mengidentifikasi kepemilikannya dan menyebut dirinya sebagai "panduan untuk peralatan militer dan penerbangan sipil”. Deagel.com dalam artikelnya meramalkan penurunan jumlah populasi di banyak negara, termasuk AS, yang dikatakan akan menurun dari 326,6 juta orang menjadi 99,5 juta orang. Meski demikian, artikel Deagel.com yang hanya tersedia versi arsip tersebut tidak menyebutkan kerangka waktu untuk ramalannya. Di bagian bawah halaman Deagel.com yang diarsipkan, sebuah catatan mengatakan, "Ada sebagian kecil data yang berasal dari berbagai sumber bayangan seperti pakar internet, laporan yang tidak ditandatangani, dan lainnya. … Kami berasumsi bahwa data resmi, khususnya ekonomi, yang dirilis oleh pemerintah adalah palsu, direkayasa, atau terdistorsi dalam beberapa derajat." Saat ini, populasi dunia mencapai 8,2 miliar orang. Tirto pun tidak menemukan berita kredibel atau sumber resmi yang menunjukkan bahwa dokumen WEF "mengonfirmasi 6 miliar manusia" — atau lebih dari 70 persen populasi dunia — bakal meninggal pada tahun 2025. Adapun pertemuan WEF dengan media di Davos pada awal Agustus 2024 yang disebut dalam artikel The People’s Voice juga diketahui tidak terbukti berdasarkan informasi di situs resmi WEF. Sebaliknya, organisasi tersebut mengadakan pertemuan tahunan khusus undangan di Davos pada bulan Januari setiap tahun. Pada tahun 2024, pertemuan tahunan ke-54 WEF diadakan pada tanggal 15 - 19 Januari dengan tema utama "Membangun Kembali Kepercayaan." 100	2024-09-05
Berita CekFakta	Sebuah Foto Diklaim Pelaku Penembakan Sekolah di Georgia	Perlu diketahui bahwa Direktur Biro Investigasi Georgia, Chris Hosey, telah menyatakan lewat konferensi pers, Rabu (4/9/2024), bahwa penembak yang secara illegal menggunakan senjata merupakan siswa di SMA Apalachee bernama Colt Gray, yang berusia 14 tahun. Meski begitu, Hosey menyampaikan, pelaku telah ditahan dan akan didakwa dengan pembunuhan serta bakal diadili sebagai orang dewasa. Dengan demikian tak ada foto mengenai penembak yang dirilis oleh pihak berwenang. Mengutip CNN, penembak diketahui masuk sekolah pada pukul 10:20 pagi waktu setempat. Seorang siswa, Yela Sayarath (16), mengatakan kepada CNN bahwa tersangka penembak sebelumnya duduk di sebelahnya di kelas Aljabar. Sayarath bilang kalau Gray meninggalkan kelas lebih awal, sekitar pukul 9:45 pagi, tetapi tidak mengambil izin ke kamar mandi. Dia pikir Gray mungkin membolos. Untuk memeriksa konteks asli foto seseorang mengenakan hoodie yang berlalu-lalang, Tirto mencoba memasukkan foto yang diklaim sebagai penembak ini ke Google Image. Hasilnya, kami tak menemukan sumber kredibel yang menyatakan gambar ini merupakan tersangka penembak di sekolah di Georgia. Foto ini hanya diunggah oleh sejumlah akun media sosial yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Saat mencoba menelusuri klaim yang beredar lewat penelusuran Google, Tirto menemukan laporan media 9news yang menyatakan kalau foto yang beredar bukan merupakan pelaku penembakan di Georgia. Gambar aslinya hanya bagian dari sebuah presentasi mengenai respons situasi penembakan aktif yang dibuat oleh Reflex Protect, sebuah perusahaan keselamatan yang mempromosikan taktik pertahanan non-mematikan. Gambar dari klaim palsu bisa dijumpai di slide ke-15 presentasi tersebut, sebagai ilustrasi terkait indikator fisik untuk mengenali pelaku, yang harus diperhatikan ketika ada ancaman penembakan aktif. Teks dalam presentasi menyebut beberapa indikator fisik dari penampilan dan pakaian, yakni pakaian tidak sesuai dengan situasi, atau pakaian yang terlalu besar untuk menyembunyikan sesuatu, adanya tonjolan di dekat pinggang atau pinggul, yang mungkin berbentuk seperti senjata. Hal lain yang bisa dilihat juga meliputi kebiasaan menyentuh area tempat senjata yang mungkin disembunyikan, menyimpan tangan di saku atau menyembunyikan tangan dengan cara lain, dan tendensi mencondongkan satu sisi atau menyembunyikan sisi yang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa foto seseorang mengenakan hoodie telah diberi konteks yang salah dan bukan merupakan foto dari penembak sekolah di Georgia. Berdasarkan pemantauan Tirto, belum ada kantor berita yang telah merilis foto dari pelaku penembakan di Georgia. 100	2024-09-05